LANDASAN TEORI
1.
Pengertian dan Fungsi Bank Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam perekonomian terutama dalam sistem pembayaran moneter. Secara umum bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpunan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Stuart dalam anonim (2009) mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit baik dengan alat pembayarannya sendiri maupun uang yang diperolehnya dari pihak lain maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral. Dengan demikian bank merupakan perantara keuangan (financial intermediaries) sehingga menimbulkan interaksi antara kreditur dan debitur. Menurut George dalam anonim (2008), Bank memiliki tiga karakteristik khusus yang berbeda dalam fungsinya jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, pertama terkait dengan fungsi bank sebagai lembaga kepercayaan untuk menyimpan dana masyarakat, baik dalam penciptaan uang dan dalam mekanisme pembayaran dalam sistem perkenomian. Kedua sebagai lembaga intermediasi keuangan, perbankan berperan khusus dalam memobilisasi simpanan masyarakat untuk disalurkan dalam bentuk kredit dan pembiaayaan lain dalam dunia usaha. Ketiga sebagai lembaga penanaman aset finansial, bank memiliki peranan penting dalam mengembangkan pasar keuangan terutama pasar uang domestik dan valuta asing. Bank berperan dalam mentransformasikan aset finansial seperti simpanan masyarakat ke dalam bentuk finansial aset lain yaitu kredit dan surat-surat berharga yang dikeluarkan pemerintah dan Bank Sentral. Bank Indonesia (2006) mengkategorikan fungsi Bank sebagai financial intermedieries dalam 3 (tiga) hal yakni : 1. Sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.
6
2. Sebagai lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. 3. Melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang. Fungi perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun, penyalur dan pelayanan jasa dalam lalu lintas dan peredaran uang di masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahateraan rakyat banyak. Berdasarkan Undang-undang
No.
10 tahun 1998
tentang
perbankan, bank didefinisikan sebagai Badang Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman (kredit) dan atau bentuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Sedangkan perbankan menurut Undang-Undang tersebut adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Institusi Perbankan di Indonesia Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang
pelaksanaan
pembangunan
nasional
dalam
rangka
meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan undang-undang, struktur perbankan di Indonesia, terdiri atas bank umum dan BPR. Perbedaan utama bank umum dan BPR adalah dalam hal kegiatan operasionalnya. BPR tidak dapat menciptakan uang giral, dan memiliki jangkauan dan kegiatan operasional yang terbatas. Selanjutnya, dalam kegiatan usahanya dianut dual bank system, yaitu bank umum dapat melaksanakan kegiatan usaha bank konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Sementara prinsip kegiatan BPR dibatasi pada hanya dapat melakukan kegiatan usaha bank konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.
7
Bank Umum (122)
Bank Pemerintah (4)
Bank Umum (122)
Bank Swasta (118)
Bank Pemerintah (4)
Bank Umum Swasta (83)
Bank Umum Swasta Syariah (9)
Bank Swasta (118)
Bank Pemerintah Unit Syariah (2)
Bank Pembangunan Daerah ( (26)
BPD Unit Usaha Syariah (14)
Bank Umum Swasta Unit Usaha Syariah (10)
Gambar 1. Rekapitulasi Institusi Perbankan di Indonesia, Mei 2010 Sumber : Bank Indonesia, www.bi.go.id, 2010
Pengertian Bank Umum Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional
dan
atau
berdasarkan
prinsip
syariah
yang
dalam
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Definisi bank umum secara singkat adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank – bank umum terdiri dari bank-bank umum pemerintah, bank umum swasta nasional devisa, bank-bank swasta nasional non devisa dan bank-bank asing campuran. Kegiatan utama bank-bank umum adalah menghimpun dana masyarakat antara lain dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan, serta menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit (pohan, 2008). Bank Pemerintah, adalah bank yang kepemilikan sahamya sebagian besar adalah milik pemerintah. Bank milik pemerintah saat ini adalah Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BTN. Bank Swasta, adalah bank yang kepemilikan sahamnya sebagian besar adalah milik swasta, antara lain, Bank BCA, Bank BII dsb Bank Pembangunan, adalah bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah.
8
Pengertian Bank Pekreditan Rakyat Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegitannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2.
Pengertian Kredit Secara umum kredit didefinisikan sebagai kegiatan orang perorang atau badan usaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup dengan cara pinjam meminjam. Transaksi kredit timbul karena suatu pihak meminjam sejumlah uang atau sesuatu yang dipersamakan dengan itu, dimana pihak peminjam wajib melunasi kredit/hutangnya pada waktu yang telah ditentukan. Disamping itu kredit timbul sebagai akibat adanya transaksi jual beli, dimana pembayarannya ditangguhkan, baik sebagian maupun seluruhnya. Menurut Eric L.Kohler (1964;154), kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan dan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati. Menurut Teguh Pudjo Muljono (1989;45), kredit adalah suatu penyertaan uang atau tagihan atau dapat juga barang yang menimbulkan tagihan tersebut pada pihak lain, atau juga memberi pinjaman pada orang lain dengan harapan akan memperoleh sesuatu tambahan nilai dari pokok pinjaman tersebut yaitu berupa bunga sebagai pendapatan bagi pihak yang bersangkutan. Definisi kredit menurut Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibbkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumla bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Jenis-jenis kredit dapat digolongkan sebagai berikut : 1.
Berdasarkan penggunaan (Dendawijaya, 2005), dibedakan menjadi : Kredit Investasi
: Kredit untuk membiayai kepentingan barang modal (investasi). 9
Kredit Modal Kerja : Kredit
untuk
membiayai
modal
kerja
usaha/perusahaan. Kredit Konsumsi
: Kredit
untuk
keperluan
barang-barang
konsumsi yang diperlukan debitur. 2. Berdasarkan segmentasi (Bank Indonesia, 2008), dibedakan menjadi : Kredit Mikro
: Kredit yang diberikah maksimal Rp 50 juta.
Kredit Kecil
: Kredit yang diberikah > Rp 50 juta, < Rp 500 juta.
Kredit Menengah
: Kredit yang diberikah > Rp 500 juta, < Rp 5 Milyar.
3. Berdasarkan jangka waktu (Djinarto, 2000), dibedakan menjadi : Kredit Jk Pendek
: Kredit dengan rentang maksimal 1 tahun.
Kredit Jk Menengah : Kredit dengan rentang waktu 1 – 3 tahun. Kredit Jk Panjang
: Kredit dengan rentang waktu minimal
3
tahun. Menurut definisi yang dipakai dalam Microcredit Summit (1997), kredit mikro adalah program pemberian kredt berjumlah kecil kepada warga paling miskin untuk membiayai proyek yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya, “Programmes extend small loand to very poor for self-employment projects that generate income, allowing them to cafe for themselves and their families”. Konsep Kredit Bank Umum Kredit (loans) adalah aktiva terbanyak yang dimiliki bank umum. Porsi kredit berkisar 60% - 80% dari total aktiva bank umum. Tujuan utama penyaluran kredit adalah memperoleh pendapatan bunga. Karena porsi kredit dalam aktiva bank sangat besar, maka sebagian besar penerimaan bank berasal dari bunga kredit (Manurung dan Rahardja, 2004). Dalam menyalurkan kredit, bank tetap berjalan pada prinsip kehati-hatian, selain memegang prinsip 5C (Character, Collateral, Capital, Capacity dan Condition of Economy) bank juga mempertimbangkan hal lain seperti kemampuan pengusaha (debitur) mengembalikan kreditnya. Dalam rangka
10
memberikan keleluasaan penyaluran kredit perbankan, beberapa hal yang akan ditempuh oleh Bank Indonesia meliputi : 1. Meningkatkan peran serta perbankan dalam penyaluran kredit kepada sektor usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 2. Meningkatkan efisiensi Bank dalam melakukan pembiayaan dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan kepada nasabah (Bank Indonesia, 2009). Bank adalah bisnis yang berdagang dalam kredit dan uang, maka bisnis utamanya suatu kepercayaan (trust), sehingga dapat dikatakan bahwa bank merupakan lembaga kepercayaan (Rivai dan Permata, 2006). Sebagaimana diketahui bahwa usaha bank yang paling besar dalam memberikan kontribusi terbesar sebagai sumber penghasilan bank berasal dari penyaluran kredit kepada masyarakat, mengingat bahwa : 1.
Bank harus dapat memelihara dan mengembangkan kepercayaan timbal balik
2.
Pos pinjaman yang diberikan merupakan pos aktiva terbesar dalam neraca bank
3.
Perkreditan
memberikan
kontribusi
penghasilan
terbesar
bagi
sebagian besar bank 4.
Bank merupakan lembaga perantara (intermediary) antara masyarakat suplus dana dengan pihak lain yang kekurangan dana. Debitur merupakan orang yang meminjam sejumlah dana dengan
jangka waktu tertentu kepada bank yang diikat secara hukum melalui suatu perjanjian kredit. Debitur harus tunduk kepada seperangkat standar dan aturan bank, tanpa melihat jumlah dan jenis kredit yang diberikan, bertujuan untuk melindungi bank dari risiko kerugian yang ditimbulkan dikemudian hari (Compton, 1991). Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) tahun 2000, kredit adalah peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Hal yang termasuk dalam pengertian 11
kredit yang diberikan adalah kredit dalam rangka pembiayaan bersama, kredit dalam restrukturisasi, dan pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan Note Purchased Agreement (NPA). Dengan
demikian,
dalam
prakteknya
kredit
merupakan
penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama dikemudian hari, suatu tindakan atas dasar perjanjian, dimana dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu, suatu hak yang dengan hak tersebut seorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula. Beberapa keuntungan pemenuhan sumber-sumber dana dari sektor perkreditan menurut Muljono (2001) adalah : 1.
Relatif mudah diperoleh kalau memang usahanya layak.
2.
Telah ada lembaga yang kuat di masyarakat perbankan yang menawarkan jasanya di bidang penyediaan dana (kredit).
3.
Biaya untuk memperoleh kredit (bunga, biaya administrasi) dapat diperkirakan dengan tepat, sehingga memudahkan para pengusaha dalam menyusun rencana kerjanya untuk masa-masa mendatang.
Fungsi Kredit / Pembiayaan. Di dalam kehidupan perekonomian, perdagangan dan keuangan pada umumnya, maka garis besar fungsi kredit/pembiayaan adalah : 1.
Meningkatkan daya guna (utility) dari suatu modal atau uang. Melalui kredit, dana yang mengendap (idle funds) di dalam kas bank akan dimanfaatkan oleh para debitur untuk memperbesar usaha produksi maupun perdagangan.
2.
Meningkatkan daya guna (utility) dari suatu barang. Tanpa adanya bantuan fasilitas kredit dari bank, kemampuan para pengusaha
di
dalam
berproduksi
dan
mendistribusikan
hasil
produksinya masih terbatas. Namun dengan adanya fasilitas kredit, para pengusaha dapat memproduksi bahan mentah menjadi barang jadi dan pendistribusiannya akan meningkat. Dengan demikian, pemanfaatan atas barang tersebut meningkat pula.
12
3.
Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Kredit yang disalurkan melalui rekening pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro dan sebagainya. Peredaran uang kartal dan giral akan lebih berkembang, karena kredit menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hal ini sejalan dengan pengertian bank selaku money creator.
4. Menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat. Manusia adalah mahluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan terutama
kemampuan
finansial.
Fasilitas
kredit
yang
diterima
pengusaha dari bank inilah yang kemudian digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya. 5. Kredit sebagai alat stabilisasi ekonomi, Untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi, kredit bank memegang peranan yang sangat penting. Arah kredit harus berpedoman pada segi-segi pembatasan kualitatif, yaitu pengarahan ke sektor-sektor produktif dan sektor-sektor prioritas
secara
langsung
berpengaruh
terhadap
hajat
hidup
masyarakat. 6. Sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional. Pengusaha yang memperoleh fasilitas kredit akan berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan keuntungan. Seiring dengan peningkatan produksinya tersebut, orientasi pengusaha tidak hanya untuk memenuhi pasar domestik, juga
merambah pasar ekspor. Dengan demikian, kegairahan
pengusaha untuk melakukan ekspor menjadi meningkat, yang nantinya akan mendatangkan devisa bagi negara. 7. Sebagai alat hubungan ekonomi intemasional. Negara-negara
kaya
atau
yang
kuat
perekonomiannya,
demi
persahabatan antara negara banyak memberikan bantuan kepada 13
negara-negara yang sedang berkembang atau sedang membangun. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat ringan, yaitu bunga relatif murah dan jangka waktu penyelesaiannya yang panjang. Hal ini tercermin melalui bantuan antar negara yang disebut “G to G” (Govemment to Govemment). Hubungan antamegara pemberi dan penerima kredit akan bertambah erat, terutama
yang
menyangkut
hubungan
perekonomian
dan
perdagangan. Pengertian Kredit UMKM Menurut Bank Indonesia (September 2010) Kredit UMKM adalah semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam rupiah dan valuta asing berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank Pelapor dengan Bank dan Pihak Ketiga Bukan Bank yang memenuhi kriteria usaha sesuai dengan undang-undang tentang UMKM yang berlaku. 1.
Kredit
kepada
Usaha
Mikro
adalah
kredit
dengan
plafond
Rp 0,- sampai dengan Rp 50 juta. 2.
Kredit kepada Usaha Kecil adalah kredit dengan plafond lebih dari Rp 50 juta sampai dengan maksimum Rp 500 juta.
3.
Kredit kepada Usaha Menengah adalah kredit dengan plafond lebih dari Rp 500 juta sampai dengan Rp 5 Milyar.
Termasuk dalam kredit UMKM tersebut adalah kredit dengan penjaminan tertentu yaitu kredit/pembiayaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank degan Debitur yang dijamin oleh perusahaan penjamin dengan kriteria tertentu sebagaimana Program Pemerintah mengenai Kredit Usaha Rakyat. 3.
Pengertian UMKM Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan masing-masing institusi adalah sebagai berikut : 1.
Badan Pusat Statistik (BPS), mendefinisikan berdasarkan ukuran ketenagakerjaan. a.
Usaha Mikro
: Usaha yang memperkerjakan 5 orang
termasuk pekerja keluarga yang tidak dibayar.
14
b.
Usaha Kecil
: Usaha yang memperkerjakan 5 sampai 10
orang. c.
Usaha Menengah
: Usaha yang memperkerjakan 20 sampai
99 orang. 2.
Bank Indonesia (BI), mendefinisikan UKM dengan 2 kriteria, yaitu : a.
Kriteria I, berdasarkan aset, omset dan badan hukum : Usaha Mikro
: Usaha yang dilakukan orang miskin
atau hampir miskin, milik keluarga, sumber daya lokal dan teknologi sederhana. Lapangan usaha mudah dimasuki dan keluar. Usaha Kecil
: Usaha yang memiliki aset hingga
Rp 200 juta diluar tanah dan bangunan dengan omset Rp 1 Milyar. Usaha Menengah
: Usaha yang memiliki aset hingga
Rp 600 juta diluar tanah (industri bukan manufaktur) atau memiliki aset hingga Rp 5 Milyar (industri manufaktur) dengan omset Rp 3 Milyar. b.
Kriteria II, berdasarkan kredit yang diterima : Usaha Mikro
: Usaha yang dapat menerima kredit
sampai dengan Rp 50 juta. Usaha Kecil
: Usaha yang dapat menerima kredit
mulai dari Rp 50 juta hingga Rp 500 juta. Usaha Menengah
: Usaha yang dapat menerima kredit
mulai dari > Rp 500 juta hingga Rp 5 Milyar. 3.
Menurut Undang – undang No. 20 Tahun 2008, tentang UMKM a.
Usaha Mikro
: Usaha Produktif milik perorangan dan atau
badan usaha perorangan. Memiliki kekayaan bersih paling banyak
Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan.
Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta. b.
Usaha Kecil
: Usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan
15
tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan paling banyak Rp 2,5 Milyar. c.
Usaha Menengah
: usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta sampai dengan paling banyak Rp. 10 Milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2,5 Milyar sampai dengan paling banyak Rp. 50 Milyar. Tabel 1. Perbandingan Kriteria UMKM Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Aset (Rupiah)
KRITERIA
Lama
Baru
Lama
Baru
< 50 Jt
< 100 Jt
< 300 Jt
< 200 Jt
50 – 500 Jt
<1M
300 Jt – 2,5 M
200 Jt –
> 500 Jt –
10 M
10 M
1 – 50 M
2,5 – 50 M
Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah
Omset (rupiah)
Sumber : Statistik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), 2008-2009
4.
Menurut Bank Dunia a. Usaha Mikro
: Kegiatan usaha yang menggunakan pekerja
hingga 20 orang. b. Usaha Kecil & Menengah adalah perusahaan yang menggunakan tenaga kerja di atas 20 oraang dengan aset di luar tanah dan bangunan hingga US$ 500 ribu. 4.
Kebijakan Bank Indonesia terhadap Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMKM) Undang-undang (sebagaimana
No.
diamandemen
23/1999 dengan
tentang
Bank
Undang-undang
No.
Indonesia 3/2004),
kebijakan Bank Indonesia dalam mendukung peningkatan iklim usaha atau sektor riil mengalami perubahan mendasar. Bank Indonesia tidak dapat lagi memberikan KLBI dan pemberian bersifat tidak langsung antara lain melalui regulasi dan fasilitasi dalam peran – peran strategis. Bank Indonesia tidak secara khusus mendesain suatu kebijakan dalam bidang perkreditan secara sektoral. Kebijakan Bank Indonesia lebih diarahkan
16
untuk mendukung pengembangan UMKM, terutama yang berbasis komoditas unggulan. Kebijakan
tersebut
dituangkan
dalam
bentuk
pengaturan
(ketentuan) dan pemberian bantuan teknis (khususnya melalui perbankan) serta kerjasama dengan pemangku kepentingan (Departemen, lembaga donor dan lembaga terkait pemberdayaan UMKM). Di dalam kebijakan lintas
sektoral
tersebut
terdapat
kegiatan-kegiatan
yang
berupaya
mendukung pengembangan sektor UMKM, secara umum Bank Indonesia memberikan sejumlah fasilitas, diantaranya : a.
Data dan Informasi Bisnis Indonesia (DIBI), DIBI menyajikan data dan informasi berbasis Website dan dapat diakses melalui website Bank Indonesia (www.bi.go.id). Informasi yang disajikan dalam DIBI didasarkan atas penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia, antara lain data dan informasi mengenai potensi ekonomi daerah, komoditas ekspor potensial serta pola pembiayaan (lending model).
b.
Pola pembiayaan UMKM Bank
Indonesia
melaksanakan
penelitian
mengenai
pola
pembiayaan/lending model berbagai komoditas yang potensial untuk dibiayai oleh bank. c. Pengembangan UMKM melalui Pengembangan Klaster Program yang didesain untuk mengembangkan UMKM melalui model klaster yang teritegrasi dari hulu ke hilir. UMKM akan memperoleh manfaat dari kerjasama dengan usaha menengah maupun usaha besar yang berperan sebagai local champion dalam suatu komunitas usaha sejenis. d. Penelitian tentang Pola Kemitraan. Penelitian ini bertujuan melihat berbagai pola kemitraan antara usaha menengah/usaha besar dengan UMKM dalam rangka meningkatkan potensi akses kredit ke Perbankan. Dalam kemitraan tersebut usaha menengah/besar dapat berperan sebagai pemberi rekomendasi, avalis¸dan juga memberikan cash collateral bagi UMKM yang menjadi mitra dalam hubungan usaha kemitraan. e. Fasilitasi Percepatan dan Pemberdayaan Ekonomi Daerah 17
Program ini dilakukan dalam upaya untuk mengembangkan ekonomi derah
terutam
sektor
riil
yang
masih
dirasakan
terhambat
perkembangannya. BI melalui jaringan kantor BI bergerak mendukung berbagai program dari dinas/instansi yang dirasakan masih terhambat pembiayaannya oleh perbankan di daerah. Selain itu atas inisiatif Bank Indonesia, juga telah terbentuk lembaga mediator yang menjembatani kepentingan UMKM dan perbankan yaitu Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB). Salah satu tugas KKMB adalah mempersiapakan UKM agar menjadi lebih feasible dan bankable. Melalui kebijakan Bank Indonesia yang dituangkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/44/DPNP tanggal 22 Oktober 2004 perihal Rencana Bisnis Bank Umum, telah diatur khusus terkait penyaluran kredit pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menggambarkan keterlibatan Bank dalam rangka ikut serta mendorong perkembangan yang positif dari sektor UMKM. 5.
Kebijakan Pemerintah terhadap Pembiayaan UMKM Pemerintah memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung upaya pengembangan sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMKM). Upaya tersebut merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah dalam mengatasi permasalaha kemiskinan. Beberapa program pemerintah sebagai wujud komitmen dalam pengembangan UMKM antara lain; program revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutantan (RPPK) yang merupakan salah satu dari “Triple Track Strategy” dalam rangka pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan daya saing ekonomi nasional. Salah satu instrumen kebijakan dalam mendukung suksesnya RPPK adalah dalam aspek investasi dan pembiayaan. Prioritas – prioritas kegiatan yang dilakukan untuk mendukung kebijakan ini adalah : 1. Fasilitasi pembiyaan investasi dan modal kerja dengan mendorong business plan perbankan. 2. Mengembangkan
dan
memfasilitasi
sistem
pembiayaan
dan
penjaminan kredit bagi petani/nelayan/dan petani hutan. 3. Mengembangkan sistem pembiayaan jangka panjang dan pembiayaan yang lebih sesuai dengan karakter PPK,
18
4. Mengembangkan pembiayaan non Bank berikut keterkaitannya dengan perbankan bagi petani, nelayan dan petani hutan. Upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan pembiayaan sektor pertanian (Ratnawati 2009), diantaranya adalah melalui APBN dan Non APBN. Dengan instrumen APBN dengan cara : a. Peningkatan akses permodalan melalui kredit (KKP dan KUR). b. Memberikan bantuan penguatan modal kepada petani/klomtan melalui Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). c. Fasilitasi bagi peningkatan usaha/produksi pertanian (subsidi). Sementara
melalui
Non
APBN
adalah
memberlakukan
kewajiban
pembiayaan bagi perbankan dan penerapan Corporate Social Resposibility bagi BUMN. Kredit program/bantuan modal yang telah dikucurkan oleh pemerintah selama 4 dekade terakhir melalui beberapa bentuk skim seperti dana bergulir, penguatan modal, subsidi bunga, maupun yang komersial yang lebih mengarah kepada kegiatan kredit yang memiliki link dengan perbankan dan sifatnya eksekuting. Beberapa contoh kredit dengan skim dimaksud adalah KKP-E dan KUR. KUR merupakan kredit untuk UMKM dan Koperasi dengan pola penjaminan pemerintah. Selaku penjamin kredit adalah Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) dan Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Pada tahap awal program KUR melibatkan 6 (enam) bank yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, Bank Bukopin dan Bank Syariah Mandiri dengan fokus penyaluran kredit pada sektor usaha pertanian, perikanan, kelautan, koperasi, kehutanan, perindustrian dan perdagangan (tempo interaktif, 2007). Kebijakan
lain
terhadap
penyaluran
kredit
adalah
bahwa
pemerintah secara tegas mewajibkan agar perbankan menyalurkan kredit pada sektor UMKM minimal 20 persen dari portofolio kredit yang dimiliki.
Peraturan dan perundang-undangan UMKM Kedudukan,
peran
dan
potensi
strategis
UMKM
dalam
pemberdayaan ekonomi rakyat untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional
yang
semakin
seimbang,
berkembang,
berkeadilan
telah
19
memperoleh legitimasi yang kuat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan Ketetapan MPR No. XVI tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, serta peraturan perundang-undangan lainnya antara lain : 1. Undang-undang No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Secara garis besa, Undang-undang ini mengamanatkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk : a. Menumbuhkan
iklim
usaha,
dengan
menetapkan
peraturan
perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi : Pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan
berusaha,
promosi
dagang
dan
dukungan
kelembagaan. Bersamaan dengan itu, dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha dimaksud. b. Memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang : Produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan desain dan teknologi. c. Menyediakan pembiayaan dan penjaminan, dalam bentuk pinjaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya. Adapun pembiayaan dan penjaminan tersebut bersumber dari APBN, APBD, penyisihan bagian laba tahunan BUMN yang dialokasikan kepada UMKM serta bersumber dari Usaha Besar Nasional dan bantuan Luar Negeri d. Memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang
paling
membutuhkan,
mempercayai,
memperkuat
dan
menguntungkan yang dilaksanakan dengan pola ; Inti-plasma, Subkontrak, Waralaba, Perdagangan umum, Distribusi, Keagenan dan Bentuk-bentuk kemitraan lainnya seperti bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture) dan penyumberluaran (outsourcing). 6.
Hipotesa Bertitik tolak pada permasalahan yang telah dikemukakan maka diajukan hipotesis sebagai berikut :
20
1. Kinerja Bank Pemerintah dalam menyalurkan kredit UMKM belum mencerminkan
kondisi
riil
sesuai
dengan
definisi
UMKM
dan
jenis/penggunaan kredit itu sendiri. 2. Faktor rata-rata suku bunga kredit dan jumlah Non Performing Loan Kredit UMKM Bank Pemerintah secara bersama-sama berpengaruh secara singnifikan terhadap kinerja Bank penyaluran kredit Bank Pemerintah terhadap sektor UMKM 3. Faktor rata-rata suku bunga kredit dan jumlah Non Performing Loan Kredit UMKM Bank Pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap kinerja penyaluran kredit Bank Pemerintah terhadap sektor UMKM.
21
