BAB II LANDASAN TEORI. 2.1 Pengertian, Fungsi Pokok dan Tujuan Laporan Keuangan

9

BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Pengertian, Fungsi Pokok dan Tujuan Laporan Keuangan. 2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan. Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Dimana masing-masing fungsi manajemen keuangan meliputi kegiatan sebagai berikut: a. Perencanaan Keuangan yaitu membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. b. Penganggaran Keuangan yaitu kegiatan sebagai tindaklanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. c. Pengelolaan

Keuangan

yaitu

menggunakan

dana

perusahaan

untuk

memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. d. Pencarian Keuangan yaitu mencari dan mengeksploitasikan sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan. e. Penyimpanan Keuangan yaitu mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman. f. Pengendalian Keuangan yaitu melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dengan sistem keuangan pada perusahaan.

http://digilib.mercubuana.ac.id/

10

g. Pemeriksaan Keuangan yaitu melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan.

2.1.2 Fungsi Pokok Manajemen Keuangan Fungsi pokok dari manajemen keuangan menurut Agus Sartono (2001:6) meliputi tiga hal, yaitu: a. Keputusan Investasi (The Investment Decision) \Keputusan investasi merupakan keputusan yang menyangkut alokasi dana, baik yang berasal dari dalam perusahaan maupun dana yang berasal dari luar perusahaan pada berbagai macam alternatif investasi meliputi manajemen modal kerja, penganggaran dan investasi eksternal. b. Keputusan Pembelanjaan Perusahaan ( The Financing Decision) Keputusan pembiayaan merupakan keputusan yang menyangkut struktur keuangan dan struktur modal perusahaan. c. Keputusan pembagian deviden ( The Devidend Decision ) Keputusan deviden merupakan keputusan yang menyangkut presentase laba dibayarkan sebagai deviden tunai, deviden saham dan pembelian kembali saham yang beredar.

2.1.3 Tujuan Manajemen Keuangan Pengelolaan keuangan yang baik bertujuan agar manajer keuangan dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan demikian apabila suatu saat perusahaan dijual maka harganya dapat ditetapkan setinggi mungkin. 2.2 Pengelolaan Zakat. Indonesia dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam, adalah Negara yang memiliki potensi zakat sangat besar. Potensi ini merupakan sumber pendanaan yang dapat dijadikan kekuatan pemberdayaan ekonomi, pemerataan


11

pendapatan dan bahkan akan dapat meningkatkan perekonomian bangsa. Potensi yang begitu besar ini sebelumnya

hanya dikelola oleh individu-individu secara

tradisional dan bersifat komsumtif, sehingga pemanfaatannya belum optimal. Angka kemiskinan yang masih tinggi padahal potensi dana yang terhimpun dari zakat cukup besar mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengusulkan untuk diterbitkan undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Maka pada tahun 1999 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dengan harapan jika dana zakat, infaq dan shadaqah dikelola dengan baik dan akuntabilitas pemanfaatannya bisa optimal. Tujuan pengelolaan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Karena dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa dana zakat, infaq dan shadaqah dikelola oleh badan atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Pengelolaan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, mencakup pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Sedangkan dalam ilmu ekonomi pengelolaan adalah bagian dari manajemen keuangan. Karena pengertian

manajemen keuangan adalah suatu kegiatan

perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencatatan dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan.


12

2.2.1. Sejarah Pengelolaan Zakat. Sejarah perjalanan perjalanan umat Islam dan pemerintah di dalam upaya pengembangan pengelolaan dan pemberdayaan ZIS di Indonesia, yaitu: 1. Pada zaman penjajahan Belanda, agama (termasuk masalah zakat) diatur dalam Ordonantie pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Dalam pengaturan ini pada dasarnya pemerintah tidak mencampuri bahkan menyerahkan kepada umat Islam dan bentuk pelaksanaannya sesuai ajaran Islam. 2. Hampir dalam pola yang sama, pada 8 Desember 1951, Kementerian Agama mengeluarkan

Surat

Edaran tentang Pelaksanaan

Zakat

Fitrah

Nomor

A/VII/17367 yang isinya antara lain: “Kementerian Agama dengan zakat fitrah ini tidak mencampuri dalam soal pemungutan dan/atau pembagiannya”. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama hanya: a. Menggembirakan

dan

menggiatkan

masyarakat

untuk

menunaikan

kewajibannya. b. Melakukan pengawasan supaya pemakaian dan pembagiannya dari hasil pungutan tadi dapat berlangsung menurut hukum agama. 3. Pada tahun 1964, Kementerian Agama menyusun RUU tentang Pelaksanaan Zakat dan RPPPUU(Rencana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) tentang pelaksanaan pengumpulan dan pembagian serta pembentukan Baitul Maal. Akan tetapi waktu itu RUU belum sempat diajukan kepada DPR dan RPPPUU belum diajukan kepada Presiden. 4. Pada tahun 1967 disusun pula RUU tentang Zakat yang diajukan kepada DPRGR dengan surat Menteri Agama Nomor MA/095/1967 tanggal 5 Juli 1967. Dalam Surat Menteri Agama antara lain disebutkan:” Mengenai rancangan Undangundang zakat pada prinsipnya, oleh karena materinya mengenai hukum Islam yang berlaku bagi agama Islam, maka diatur ataupun tidak diatur dengan undangundang, ketentuan hukum Islam tersebut harus berlaku bagi umat Islam, dalam


13

hal mana Pemerintah wajib membantunya. Namun demikian Pemerintah berkewajiban moril untuk meningkatkan manfaat dari pada penduduk Indonesia, maka inilah perlunya diatur dalam undang-undang”. 5. Sementara itu Menteri Agama juga mengirimkan RUU tentang Zakat tersebut kepada Menteri Sosial dan Menteri Keuangan, dengan surat Nomor MA/099/1967 tanggal 14 Juli 1967. Menteri Sosial diharapkan memberikan saran dan tanggapan, karena zakat itu menurut hukum penggunaannya juga untuk kepentingan dan tujuan sosial. Dan hal yang sama juga diharapkan kepada Menteri Keuangan karena Departemen Keuangan mempunyai pengalaman dan wewenang dalam bidang pemungutan. Menteri Keuangan menjawab dengan surat Nomor D.15-1-5-25, agar masalah zakat ditetapkan dengan peraturan Menteri Agama. 6. Pada tahun 1968 dikeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat. Pada tahun yang sama dikeluarkan PMA Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Maal. Baitu Maal yang dimaksud dalam PMA Nomor 5 Tahun 1968 ini berstatus yayasan dan bersifat semi resmi. PMA Nomor 4 Tahun 1968 dan PMA Nomor 5 Tahun 1968 mempunyai kaitan yang sangat erat. Baitul Maal itulah yang menampung dan menerima zakat yang disetorkan oleh Badan Amil Zakat seperti dimaksud dalam PMA Nomor 4 Tahun 1968. 7. Belum berselang lama pelaksanaan PMA Nomor 4 Tahun 1968 dan PMA Nomor 5 Tahun 1968 tersebut diatas, keluarlah anjuran Presiden dalam peringatan Isra’dan Mi’raj tanggal 26 Oktober 1968 di Istana Negara tentang Pelaksanaan Zakat. Selanjutnya diikuti dengan Surat Perintah Presiden RI Nomor 07/PRIN/10/1968 tanggal 31 Oktober 1968, dan menugaskan kepada Mayjen TNI Alamsyah Ratu Prawiranegara, Kol. Drs. H. Azwar Hamid dan Kol. Ali Affandi untuk membantu dalam pelaksanaan seruan Presiden pada peringatan Isra’ dan Mi’raj tersebut. Seruan dan dorongan Presiden tentang Zakat kembali


14

dikumandangkan dalam sambutan beliau pada sholat Idul Fitri 21 Desember 1968 di halaman Istana Negara. 8. Sehubungan dengan anjuran dan Surat Perintah Presiden tersebut maka dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1969 ditetapkan penundaan pelaksanaan PMA Nomor 4 Tahun 1968 dan PMA Nomor 5 Tahun 1968. 9. Pada tanggal 21 Mei 1969 keluarlah Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 4 Tahun 1969 tentang Pembentukan Panitia Penggunaan Uang Zakat yang diketuai oleh Menko Kesra K. H. Idham Chalid. Dengan seruan/Edaran Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1969 diserukan agar mengirimkan hasil pengumpulan uang zakat kepada Jenderal Soeharto Presiden RI melalui rekening giro pos Nomor A.10.00. 10. Pada tanggal 17 Februari 1982, dengan Akte Notaries 29 lahir badan yang bernama Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila yang diketuai oleh Bapak Soeharto selaku pribadi. Anggaran dasar yayasan ini tercantum dalam Lembaran Berita Negara RI tanggal 26 Februari 1982 Nomor 17. Diantara dana yayasan ini diperoleh dari sumbangan sukarela anggota KORPRI. Berdasarkan keputusan KORPRI Nomor Kep.04/Raker/1982 tanggal 27 Nopember 1982, jumlah sumbangan sebesar: -

Golongan IV sebesar Rp1.000,00/anggota per bulan

-

Golongan III sebesar Rp500,00/anggota per bulan

-

Golongan II sebesar Rp100,00/anggota per bulan

-

Golongan I sebesar Rp50,00/anggota per bulan

11. Pada tahun 1984, telah pula dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomo 27 Tahun 1984 tanggal 3 Maret 1984 tentang Infak Seribu Rupiah yang diadakan khusus selama bulan Ramadahan. Pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor 19/1984 tanggal 30 April 1984. Sedangkan penggunaannya diatur dalam Radiogram Menteri Agama Nomor 16/1986 tanggal 13 Juni 1986.


15

12. Pada tanggal 12 Desember 1989 telah dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 16/1989 tentang Pembinaan Zakat, Infak dan Shadaqah. Instruksi Menteri Agama tersebut menetapkan semua jajaran Departemen Agama (Kanwil Kandepag dan KUA Kecamatan) membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan zakat, infak dan shadaqah agar menggunakan uang hasil pengelolaannya untuk kegiatan pendidikan Islam dan lain-lain. 13. Pada tahun 1991 juga telah dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI Nomor 29 dan Nomor 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah. Disamping itu ada Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah. 14. Yang terakhir maka sebagai penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan zakat maka pada tahun 1999 telah disahkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang tersebut Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan sebagai petunjuk teknis telah dikeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Disamping itu juga telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang diantaranya mengatur tentang pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.

2.2.2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Zakat Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah sebuah organisasi yang mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah yang hampir keseluruhannya adalah dana yang


16

dihimpun dari masyarakat dan harus disalurkan kembali ke masyarakat. Oleh karena itu OPZ mengemban dua amanah sekaligus, yaitu amanah sebagai lembaga yang harus memberdayakan orang dan amanah menyadarkan orang akan kewajibannya untuk berzakat. Oleh karena itu pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh OPZ haruslah benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dan dikelola secara tepat. Pengelolaan yang tidak tepat akan mengakibatkan tidak sampainya dana sesuai amanah donator (muzakki) atau tidak cukupnya dana untuk kebutuhan program operasional. Pengelolaan zakat di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Peraturan Perundangan lain yang mengatur, dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat ( LAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). a. Pembentukan dan pengorganisasian 1) Badan Amil Zakat (BAZ) dibentuk oleh Pemerintah, meliputi: a) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri Agama dan berkedudukan di Ibu Kota Negara, terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana (1) Dewan Pertimbangan terdiri dari: (a) Seorang Ketua, (b) Seorang Wakil Ketua, (c) Seorang Sekretaris, (d) Seorang Wakil Sekretaris, (e) Sebanyak-banyaknya 10 orang anggota. (2) Komisi Pengawas terdiri dari: (a) Seorang Ketua, (b) Seorang Wakil Ketua,


17

(c) Seorang Sekretaris, (d) Seorang Wakil Sekretaris, (e) Sebanyak-banyaknya sepuluh orang anggota. (3) Badan Pelaksana terdiri dari: (a) Seorang Ketua umum, (b) Beberapa orang Ketua, (c) Seorang Sekretaris umum, (d) Beberapa orang Sekretaris, (e) Seorang Bendahara, (f) Divisi Pengumpulan, (g) Divisi Pendistribusian, (h) Divisi Pendayagunaan, (i) Divisi Pengembangan.

b) Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) provinsi dibentuk oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama dan berkendudukan di Ibu Kota Provinsi, terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. (1) Dewan Pertimbangan terdiri dari: (a) Seorang Ketua, (b) Seorang Wakil Ketua, (c) Seorang Sekretaris, (d) Seorang Wakil Sekretaris, (e) Sebanyak-banyaknya 7 orang anggota. (2) Komisi Pengawas terdiri dari: (a) Seorang Ketua, (b) Seorang Wakil Ketua, (c) Seorang Sekretaris,


18

(d) Seorang Wakil Sekretaris, (e) Sebanyak-banyaknya 7 orang anggota. (3) Badan Pelaksana terdiri dari: (a) Seorang Ketua, (b) Beberapa orang Wakil Ketua, (c) Seorang Sekretaris, (d) Beberapa orang Wakil Sekretaris, (e) Seorang Bendahara, (f) Bidang Pengumpulan, (g) Bidang Pendistribusian, (h) Bidang Pendayagunaan, (i) Bidang Pengembangan.

c) Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati/ Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama dan berkendudukan di Ibu Kota Kabupatenn/ kota, terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. (1) Dewan Pertimbangan terdiri dari: (a) Seorang Ketua, (b) Seorang Wakil Ketua, (c) Seorang Sekretaris, (d) Seorang Wakil Sekretaris, (e) Sebanyak-banyaknya 5 orang anggota. (2) Komisi Pengawas terdiri dari: (a) Seorang Ketua, (b) Seorang Wakil Ketua, (c) Seorang Sekretaris, (d) Seorang Wakil Sekretaris,


19

(e) Sebanyak-banyaknya 5 orang anggota. (3) Badan Pelaksana terdiri dari: (a) Seorang Ketua, (b) Beberapa orang Wakil Ketua, (c) Seorang Sekretaris, (d) Beberapa orang Wakil Sekretaris, (e) Seorang Bendahara, (f) Seksi Pengumpulan, (g) Seksi Pendistribusian, (h) Seksi Pendayagunaan, (i) Seksi Pengembangan. d) Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kecamatan dibentuk oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama dan berkendudukan di Ibu Kota Kecamatan, terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. (1) Dewan Pertimbangan terdiri dari: (a) Seorang Ketua, (b) Seorang Wakil Ketua, (c) Seorang Sekretaris, (d) Seorang Wakil Sekretaris, (e) Sebanyak-banyaknya 5 orang anggota. (2) Komisi Pengawas terdiri dari: (a) Seorang Ketua, (b) Seorang Wakil Ketua, (c) Seorang Sekretaris, (d) Seorang Wakil Sekretaris, (e) Sebanyak-banyaknya 5 orang anggota. (3) Badan Pelaksana terdiri dari:


20

(a) Seorang Ketua, (b) Beberapa orang Wakil Ketua, (c) Seorang Sekretaris, (d) Beberapa orang Wakil Sekretaris, (e) Seorang Bendahara, (f) Bidang Pengumpulan, (g) Bidang Pendistribusian, (h) Bidang Pendayagunaan, (i) Bidang Pengembangan 2) Lembaga Amil Zakat ( LAZ) adalah intitusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat, yang dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah, meliputi: a) Lembaga Amil Zakat ( LAZ ) ditingkat pusat yang dikukuhkan oleh Menteri Agama. b) Lembaga Amil Zakat ( LAZ ) dtingkat provinsi dikukuhkan oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi. c) Lembaga Amil Zakat ( LAZ ) dtingkat kabupaten dikukuhkan oleh Bupati/Walikota

atas

usul

Kepala

Kantor

Departemen

Agama

Kabupaten/Kota. d) Lembaga Amil Zakat ( LAZ ) dtingkat kecamatan dikukuhkan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama. e) Untuk mendapatkan pengukuhan sebagai lembaga amil zakat harus mengajukan permohonan kepada pemerintah sesuai tingkatan ormas Islam dengan syarat-syarat (terlebih dahulu dilakukan penelitian) yaitu: (1) Akte Pendirian ( Berbadan Hukum ) (2) Data Muzakki dan Mustahiq (3) Daftar susunan pengurus


21

(4) Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang (5) Neraca atau laporan posisi keuangan (6) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

3) Unit Pengumpul Zakat ( UPZ ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat disemua tingkatan dengan tugas melayani muzakki yang menyerahkan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat dengan menggunakan formulir yang dibuat oleh badan amil zakat dan hasilnya disetorkan kepada bagian pengumpulan badan amil zakat, karena UPZ tidak bertugas mendayagunakan. Prosedur pembentukkan UPZ, BAZ sesuai dengan tingkatan melakukan langkahlangkah sebagai berikut: a) Mengadakan pendataan b) Mengadakan kesepakatan dengan pimpinan instansi dan lembaga, untuk membentuk Unit Pengumpul Zakat ( UPZ ) c) Mengeluarkan surat keputusan pembentukan Unit Pengumpul Zakat ( UPZ ).

b. Tata kerja dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Badan Amil Zakat disemua tingkatan, yaitu: 1) Setiap pimpinan satuan organisasi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antar Badan Amil Zakat, 2) Setiap

pimpinan

organisasi

bertanggung

jawab

memimpin

dan

mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya,


22

3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. 4) Setiap kepala divisi/bidang/seksi/urusan harus menyampaikan laporan kepada ketua BAZ melalui sekretaris, dan sekretaris menampung laporan-laporan tersebut serta menyusun laporan berkala, 5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada bawahan, 6) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi Badan Amil Zakat dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

2.2.3 Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS ) 2.2.3.1 Sejarah singkat BAZNAS Bertahun-tahun

umat

Islam

di

Indonesia

mendambakan

upaya

pemberdayaan ekonomi umat yang lebih sistematis, transparan dan modern sesuai syariah Islam, yaitu tentang pengelolaan zakat. Pelaksanaan pengelolaan zakat masih banyak dilakaksanakan secara individual, belum terprogram berdasarkan prinsip jamaah, kecuali beberapa institusi yang telah berhasil menyelenggarakannya secara professional secara terbatas. Zakat secara individual banyak dilakukan sendiri-sendiri mengikuti tradisi yang telah berlaku turun temurun, tanpa pemahaman yang menyeluruh (kaffah).


23

Zakat ditunaikan sebanyak 2.5% dari harta yang disimpan, sedangkan untuk pertanian secara luas, maka terhadap hasil atau panen dikenakan zakat sebesar seperlima dari hasil panen. Bahkan zakat yang dikelola hanya zakat fitrah yang pengumpulannya hanya dilakukan satu tahun sekali menjelang hari raya Idul Fitri, padahal jenis zakat tidak hanya zakat fitrah melainkan zakat maal yang pelaksanaannya dapat dilakukan kapan saja. Meskipun Indonesia berpenduduk mayoritas muslim, kenyataannya kewajiban menunaikan zakat masih belum memenuhi harapan. Selain hasil pengumpulan ZIS relatif

kecil juga pengelolaannya belum dilakukan secara

transparan. Potensi zakat yang demikian besar seharusnya dikelola dengan baik dan benar agar pemanfaatannya dapat dinikmati oleh masyarakat. Pemerintah pada tahun 1999 telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dimana pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai tingkatannya berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat ( pasal 3 ). Yang dimaksud dengan muzakki dalam undang-undang ini adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat, dan amil adalah badan atau lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola zakat.


24

BAZNAS adalah badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan surat keputusan Presiden RI atas usul dari Menteri Agama, berkedudukan di Ibukota Negara. BAZNAS merupakan lembaga resmi yang dibentuk Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 untuk melakukan tugas pengelolaan zakat di tingkat

nasional.

Pengelolaan

zakat

meliputi

kegiatan

perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. BAZNAS adalah satu-satunya lembaga pengelola zakat yang dibentuk dengan Keputusan Presiden RI yaitu Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 sehingga memiliki kekuatan formal sebagai lembaga non-struktural. 2.2.3.2 Visi dan Misi BAZNAS a. Visi " Menjadi Badan Zakat Nasional yang Amanah, Transparan dan Professional " b. Misi 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat 2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern 3) Menumbuh kembangkan pengelola/amil zakat yang amanah transparan professional dan terintegrasi 4) Mewujudkan pusat data zakat nasional 5) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.


25

2.2.3.3 Struktur Organisasi Agar pengelolaan zakat terorganisir dengan baik dan manajemen berjalan lancar maka lembaga pengelola zakat harus mempunyai struktur organisasi. Hal ini diperlukan supaya ada pembagian tugas, pembatasan tanggung jawab dan wewenang dari masing-masing bagian/divisi serta terjalin suatu hubungan kerja yang baik antar bagian/divisi. Struktur organisasi yang diterapkan pada BAZNAS adalah kombinasi dari organisasi garis dan lini. Adapun bagan struktur organisasi pada BAZNAS DEWAN PERTIMBANGAN

BADAN PELAKSANA

SEKRETARIS

DIVISI PENGUMPULAN

KOMISI PENGAWAS

BENDAHARA

DIVISI PENDISTRIBUSIAN

DIVISI PENDAYAGUNAAN

DIVISI PENGEMBANGAN

2.2.4. Penghimpunan dan Pendayagunaan zakat 2.2.4.1. Penghimpunan Zakat Pemerintah tidak melakukan pengumpulan zakat, melainkan hanya berfungsi sebagai koordinator, motivator, regulator dan fisilitator dalam pengelolaan zakat.


26

Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat dan Unit Pengumpul Zakat. Dalam hal pengumpulan atau penghimpunan zakat ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau dilakukan oleh pengelola zakat, antara lain: a. Makna dan jenis zakat. Zakat terdiri atas zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah adalah zakat diri dari setiap muslim yang dikeluarkan menjelang idul fitri, sementara zakat maal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta atau penghasilan seorang muslim yang telah mencapai nishab dan haul. b. Harta yang dikenakan zakat adalah: 1) Emas, perak dan uang, 2) Perdagangan dan perusahaan, 3) Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan, 4) Hasil pertambangan, 5) Hasil peternakan.

c. Tata cara Pengumpulan 1) BAZ menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. 2) BAZ melakukan kerjasama dengan bank. 3) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama. 4) Apabila muzakki tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, maka muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZ atau BAZ memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya. 5) Melalui pemotongan gaji dan pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.


27

2.2.4.2. Pendayagunaan Zakat. Kesadaran yang cukup tinggi bagi umat Islam untuk mengelarkan zakat, tampak baru terlihat dalam hal zakat fitrah. Kesadaran untuk mengeluarkan zakat maal (harta) masih belum menggembirakan. Sebelum dikeluarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pada umumnya masyarakat memberikan zakat fitrah maupun zakat maal langsung kepada penerima zakat (mustahiq), tetapi akhir-akhir ini pengumpulan lewat panitia atau lembaga sudah mulai dilakukan mulai dari pedesaan hingga perkotaan. Pemanfaatan

zakat

tergantung

pada

pengelolaannya,

karena

bila

pengelolaan yang baik maka dana zakat itu akan sangat dirasakan manfaatnya oleh mustahiq, antara lain: a. Dipergunakan untuk meringankan penderitaan masyarakat. Pada umumnya zakat itu diberikan kepada fakir miskin atau asnaf lainnya dengan tujuan untuk meringankan beban hidup sekelompok masyarakat (mustahiq). Zakat yang diberikan itu berupa materi, adakalanya berupa bahan makanan pokok dan ada pula berupa uang biasanya berupa bantuan langsung (sesaat).

Bantuan

langsung adalah penyaluran kepada mustahiq yang membutuhkan bantuan tanpa target-target tertentu untuk mengubah kondisi ekonomi mustahiq, misalnya menjadi lebih mandiri. Target dari model penyaluran ini adalah agar mustahiq terlepas dari kesulitan yang menghimpit saat itu. b. Dipergunakan untuk pembangunan dan usaha-usaha yang produktif.


28

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin, penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah biasanya berupa bantuan modal. Tujuannya adalah untuk mengubah keadaan ekonomi penerima zakat agar mereka bisa mandiri. Dana zakat yang dipercayakan oleh masyarakat kepada suatu lembaga haruslah dikelola dengan manajemen yang baik agar tepat guna dan tepat sasaran. H.B.Siswanto (2010:VI) menyebutkan “Manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan”. Definisi manajemen H.B. Siswanto ini merupakan rumusan dari pendapat para ahli yang membatasi manajemen secara berbeda, seperti pendapat: a. John D. Millet membatasi manajemen adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan (Siswanto, 1987:4). Millet lebih menekankan bahwa manajemen sebagai suatu proses , yaitu suatu rangkaian aktivitas yang satu sama lain saling berurutan: 1) Proses pengarahan (process of directing), yaitu suatu rangkaian kegiatan untuk memberikan petunjuk atau instruksi dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal dan untuk pencapaian tujuan. 2) Proses pemberian fasilitas kerja ( process of facilitating the work ), yaitu rangkaian kegiatan untuk memberikan sarana dan prasarana serta jasa yang memudahkan pelaksanaan pekerjaan dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal dan untuk pencapaian tujuan. b. James A.F. Stoner dan Charles Wankel (1986:4) memberikan batasan sebagai berikut manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumberdaya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi. Sedangkan proses menurut Stoner dan Wankel bahwa proses adalah cara sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan, meliputi: 1) Perencanaan, yaitu menetapkan tujuan dan tindakan yang akan dilakukan;


29

2) Pengorganisasian, yaitu mengkoordinasikan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya yang dibutuhkan; 3) Kepemimpinan, yaitu mengupayakan agar bawahan bekerja sebaik mungkin; 4) Pengendalian, yaitu memastikan apakah tujuan tercapai atau tidak dan jika tidak tercapai dilakukan tindakan perbaikan. c. Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard ( 1980:3), memberikan batasan manajemen adalah sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan dan bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. 2.3. Pengertian zakat, infaq dan shadaqah Zakat adalah perintah Allah yang dibebankan kepada kaum muslimin yang mempunyai kelebihan harta. Tujuan Allah mensyariatkan ibadah zakat adalah agar harta tersebut bersih dan suci sehingga membersihkan dan menyucikan orang yang memiliki harta.Itulah salah satu arti dari zakat. Secara bahasa kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu keberkahan, pertumbuhan dan perkembangan, kesucian dan keberesan. Sedangkan secara istilah bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Ada benang merah yang dapat ditarik dari pengertian zakat baik secara bahasa dan istilah yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. Allah berfirman dalam surat at Taubah:103 yang artinya:”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman bagi jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”


30

Pada ayat diatas disebutkan bahwa tujuan seorang muslim menunaikan ibadah zakat adalah untuk membersihkan dan menyucikan harta mereka. Berarti dengan berzakat jiwa seorang muslim menjadi bersih dan suci. Kebersihan jiwa dan keberkahan pada harta akan membuat manusia bahagia dunia akhirat. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, yang artinya:”Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”(ar-Ruum:39) Ayat tersebut menjelaskan bahwa ibadah zakat tidak mengurangi harta pemiliknya tapi justru melipat gandakan harta tersebut maupun pahala orang yang menunaikan zakat. Sesungguhnya maksud dan tujuan zakat adalah membangun kebersamaan, dengan tidak menjadikan segala perbedaan yang ada dalam masyarakat mengarah kepada kesenjagan sosial. Dalam hal ini minimalisasi dari realisasi zakat adalah melindungi golongan fakir miskin yang tidak mempunyai standar kehidupan yang sesuai dan juga tidak memiliki makanan, pakaian serta tempat tinggal. Adapun target maksimal dari realisasi zakat adalah dengan meningkatkan standar kehidupan golongan fakir miskin hingga dapat mencapai tingkat kehidupan yang berkecukupan. Pengertian infaq adalah lebih luas dan lebih umum dibanding dengan zakat. Infaq adalah mengeluarkan, memberikan atau membelanjakan sebagian dari harta


31

yang dimiliki untuk kepentingan sosial dan keagamaan dalam waktu yang tidak terbatas. Karena infak tidak ditentukan jenisnya, jumlahnya dan waktunya suatu kekayaan atau harta harus didermakan. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menetukan jenis harta, berapa jumlah yang yang sebaiknya diserahkan. Allah berfirman dalam surah at-Talaq ayat 7 yang artinya:”Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tiak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (Q.S. at Talaq/65:7). Anjuran untuk berinfaq, Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 267, yang artinya:”Wahai orang-orang yang beriman! Infaqkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumu untukmu …” (Q.S. al- Baqarah/2:267) Adapun Shadaqoh mempunyai makna yang lebih luas lagi dibanding infaq. Shadaqah ialah segala bentuk nilai kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu dan juga yang tidak terbatas pada materi tetapi juga dapat dalam bentuk non materi, misalnya menyingkirkan rintangan di jalan, menuntun orang yang buta, memberikan senyuman dan wajah yang manis kepada saudaranya, menyalurkan syahwatnya pada istri dsb. Dan shadaqoh adalah ungkapan kejujuran (shiddiq) iman seseorang.


32

Allah SWT akan memberikan pahala yang berlipat kepada orang-orang yang bersedekah, sesuai firmanNya dalam surah Yusuf ayat 88 yang artinya:”… Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah.” (Q.S. Yusuf/12:88 )

2.3.1 Harta yang wajib dikeluarkan zakat Sesungguhnya setiap harta membutuhkan penyucian dari hal-hal yang subhat (meragukan) disaat ia mendapatkannya dan juga dalam investasinya.Akan tetapi tidak semua harta dikenakan kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya, di dalam Al-Quran dan hadits Nabi, harta yang menjadi objek zakat itu adalah: a. Emas- perak. Diwajibkan mengeluarkan zakat emas dan perak , setelah memenuhi persyaratan tertentu. Sebagaiman yang tercantum dalam surat at Taubah: 34-35 yang artinya:”… Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka, ‘inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.” b. Hasil tanaman (hasil pertanian).


33

Tanaman, tumbuhan, buah-buahan, dan hasil pertanian lainnya yang telah memenuhi persyaratan wajib zakat, harus dikeluarkan zakatnya. Dalam surat alAn’aam:141 yang artinya:” Dan Dialah

yang menjadikan kebun-kebun yang

berjunjung dan tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacammacam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya ( yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. c. Hewan Ternak Dalam hal hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah hewan yang berguna bagi masyarakat, misalnya sapi, unta, kambing. Allah berfirman dalam surat an- Nahal:5-7 yang artinya:” Dan Dia telah menciptakan binatang untuk kalian. Padanya kalian dapatkan kehangatan dan kegunaan lainnyadan sebahagian lagi kalian makan. Dan kalian menikmati keindahannya ketika kalian menghalaunya ke kandang dan ketika kalian membawanya merumput di pagi hari. Dan mereka memikul beban kalian ke negeri yang hanya dapat kalian capai dengan susah payah. Sungguh Tuhan kalian Maha Penyantun, Maha Penyayang” Dari arti firman Allah tersebut bahwa sebagai ungkapan rasa syukur karena binatang-binatang ternak yang telah diciptakan Allah untuk kepentingan manusia, antara lain untuk ditunggangi sebagai kendaraan, dagingnya dapat dimakan, dapat


34

diminum susunya dan diambil bulu dan kulitnya, maka realisasi dari ungkapan rasa syukur ialah dengan berzakat. d. Perdagangan Kewajiban zakat pada perdagangan ini adalah perdagangan yang telah memenuhi

persyaratan

tertentu.Harta

perdagangan

adalah

kekayaan

yang

dipergunakan untuk berdagang, apapun bentuk dagangannya, asal kekayaan tersebut layak untuk diperdagangkan dan jenis usahanya tidak tercela. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda:” Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menyuruh kita semua untuk mengeluarkan sedekah (zakat) pada setiap komoditas yang kita yang kita persiapkan untuk diperdagangkan” e. Rikaz (barang temuan) Rikaz adalah barang kuno yang ditemukan, di Indonesia barang temuan ini menjadi milik negara. Akan tetapi biasanya kepada si penemu biasanya diberi hadiah. Zakat rikaz menuru Imam Hambali “Rikaz yang wajib dikeluarkan adalah seperlima (20 %) ialah berupa apa saja yang ada harganya, seperti emas, perak, besi, timah, kuningan, barang-barang berbentuk wadah/hiasan dan yang serupa itu”. f. Zakat Profesi Zakat profesi adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh pengusaha, pegawai negeri yang mempunyai penghasilan yang cukup serta teratur wajib dikeluarka sebesar 2,5% dari hasil yang mereka peroleh.


35

Sudah beberapa instansi dan BUMN telah melaksanakan dan sudah berjalan dimana kepada pegawai yang mempunyai penghasilan diatas Rp2.000.000,- setiap bulan dipotong gajinya sebagai potongan zakat.

2.3.2 Yang berhak menerima zakat Peruntukan zakat adalah untuk mengurangi beban dan mensejahterakan masyarakat agar mereka bisa dan mampu memenuhi kebutuhannya. Dalam al Qur’an disebutkan dalam surat ( at Taubah, 9:60 ) yang artinya:Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk ( memerdekakan budak ), orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. Dalam pengertian arti surat tersebut menyatakan ada delapan asnaf atau golongan yang boleh menerima harta zakat, yaitu: 1. Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai barang yang berharga, kekayaan dan usaha sehingga dia sangat perlu ditolong kebutuhannya. 2. Miskin, yaitu orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebahagian kebutuhannya akan tetapi tidak mencukupinya. 3. Amil, adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya dan membaginya kepada yang berhak.


36

4. Muallaf, adalah seorang yang baru masuk Islam dan biasanya mereka mengalami kesulitan ekonomi karena biasanya mereka akan dikucilkan oleh keluarganya sehingga mereka jatuh miskin. 5. Riqab atau budak belian, 6. Gharim, adalah orang yang berhutang karena berjuang di jalan Allah, misalnya pengurus masjid, dia berhutang karena tanggungan, karena menghindarkan fitnah atau mendamaikan pertikaian. 7. Sabilillah, adalah orang-orang yang berjuang dijalan Allah, misalnya orang-orang yang berperang untuk menegakkan kebenaran, orang-orang yang berjaga diperbatasan. 8. Ibnusabil, orang yang khabisan bekal dalam perjalanan dan dia tidak bias memanfaatkan kekayaannya maka dia boleh menerima zakat sekalipun sesungguhnya dia orang kaya.


BAB II LANDASAN TEORI. 2.1 Pengertian, Fungsi Pokok dan Tujuan Laporan Keuangan

Recommend Documents