LANDAS KONTINEN Iman Prihandono, Prihandono, SH., MH., LL.M Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Airlangga E-Mail:
[email protected] Blog: Blog: imanprihandono.wordpress.com
Truman Proclamation 1945 “The Government of the United States regards the natural resources of the subsoil and seabed of the continental shelf beneath the high seas but contiguous to the coast of the United States as appertaining to the United States, subject to its jurisdiction and control” control”.
Continental Shelf Convention 1958
North Sea Continental Shelf Case ICJ 1969:
“… sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting the resources of the continental shelf” shelf” (CSC Art. 2)
“The rights of the coastal States in respect of the area of continental shelf that constitutes a natural prolongation of its land territory… territory… and as an extension of it in an exercise of sovereign rights for the purpose of exploring the seabed and exploiting its natural resources. In short there is here an inherent right” right”.
1
Libya/Malta Continental Shelf Case
Definisi: CSC 1958
ICJ 1985: “…there “…there can be a continental shelf without EEZ but there cannot be an EEZ without a continental shelf.” shelf.”
Definisi: LOSC 1982 “… comprises the seasea-bed and subsoil of the submarine areas that extend beyond its territorial sea throughout the natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin, margin, or to a distance of 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured where the outer edge of the continental margin does not extend up to that distance” distance”. (Art 76(1))
“The sea bed and subsoil of the submarine areas adjacent to the coast but outside the area of the territorial sea, to a depth of 200 meters or, beyond that limit, to where the depth of the superjacent waters admits of the exploitation of the natural resources of the said areas…” areas…”.. (CSC Art. 1)
Perbedaan CSC dan LOSC: CSC 1958 menggunakan kriteria KEDALAMAN 200 meter. LOSC 1982 menggunakan kriteria JARAK.
Perbedaan Pengertian: Landas kontinen bukan hanya merupakan fenomena geografis dan geologis, geologis, tetapi juga merupakan fenomena ekonomi karena kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
Geologis: Geologis: mulai tepi pantai. pantai. Hukum: : setelah laut teritorial. Hukum teritorial. Geologis: Geologis: sampai laut menurun secara tajam (kirakira-kira 200 meter). Hukum: Hukum: 200 meter atau lebih. lebih.
2
Definisi Geografis Dasar laut dibagi menjadi 2 bagian, bagian, yaitu
tepian kontinen (continental margin) margin) dan dasar laut dalam (deep ocean floor); floor); Tepian kontinen merupakan lanjutan
daratan yang secara bertingkat menurun sampai mencapai dasar laut dalam; dalam;
Continental Margin:
Lebar Landas Kontinen: To a distance of 200 nautical miles from
the baselines… baselines… where the outer edge of the continental margin does not extend up to that distance (LOSC 76(1)); To the outer edge of the continental
margin (LOSC 76(1)); …Shall not exceed 350 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured or shall not exceed 100 nautical miles from the 2,500 metre isobath (LOSC 76(5));
Continental Margin: “The continental margin comprises the submerged prolongation of the land mass of the coastal State, and consists of the seasea-bed and subsoil of the shelf the slope and the rise. rise. It does not include the deep ocean floor with its oceanic ridges or the subsoil thereof (LOSC 76(3)).
Hak Negara Pantai: “…sovereign “…sovereign rights for the purpose of
exploring it and exploiting its natural resources… resources… consist of the mineral and other nonnon-living resources of the seasea-bed and subsoil together with living organisms belonging to sedentary species…” species…” (LOSC Art. 77(1) (4)); “…exclusive “…exclusive right to authorize and
regulate drilling on the continental shelf for all purposes.” purposes.” (LOSC Art. 81);
Kewajiban Negara Pantai: The exercise of the rights of the coastal State over the continental shelf must not infringe or result in any unjustifiable interference with navigation and other rights and freedoms of other States as provided for in this Convention (LOSC Art 78). Article 60 applies mutatis mutandis to artificial islands, installations and structures on the continental shelf (LOSC Art 80).
3
GARIS BATAS ZEE (PS. 74) dan LANDAS KONTINEN (PS. 83) ANTARA NEGARANEGARA-NEGARA YANG LETAKNYA BERHADAPAN ATAU BERDAMPINGAN
Diluar 200 Miles The coastal State shall make payments or contributions in kind in respect of the exploitation of the nonnon-living resources of the continental shelf beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured (LOSC Art. 82)
Harus diadakan dengan persetujuan : - berdasarkan hukum internasional; internasional; - untuk mencapai solusi yang adil Apabila tidak dapat dicapai persetujuan … menggunakan prosedur dalam Bagian XV Sambil menunggu persetujuan … - harus melakukan usaha ke arah pengaturan sementara - yang bersifat praktis
PERJANJIAN GARIS BATAS LAUT DENGAN NEGARA2 TETANGGA RIRI-MALAYSIA
1. Landas Kontinen , 27 Otober 1969 2. Laut Teritorial di Selat Malaka, Malaka, 17 Maret 1970
Keppres No. 89 th. th. 1969 UU No. 2 th. th. 1970
LANDAS KONTINEN INDONESIA
RIRI-SINGAPURA
3. Laut Teritorial di Selat Singapura, Singapura, 25 Mei 1973
UU No. 7 th. th. 1973
RIRI-AUSTRALIA
4. Dasar Laut Tertentu, Tertentu, 18 Mei 1971 5. Dasar Laut Tertentu di Wilayah Laut Timor dan Arafura, Arafura, Tambahan terhadap Persetujuan tanggal 18 Mei 1971 6. GarisGaris-garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua Nugini, Nugini, 12 Februari 1973 7. ZEE dan Dasar Laut Tertentu, Tertentu, 14 Maret 1997
Keppres No. 42 th. th. 1971 Keppres No. 66 th. th. 1972 UU No. 6 th. th. 1973 Belum diratifikasi
RIRI-MAYASIAMAYASIA-THAILAND
8. Landas Kontinen di Bagian Utara Selat Malaka (juga dengan Thailand), 21 December 1971
Keppres No. 20 th. th. 1972
RIRI-THAILAND
9. Landas Kontinen di Bagian Utara Selat Malaka dan di Laut Andaman, 17 Desember 1971 10. Dasar Laut di Laut Andaman, 11 Desember 1975 RIRI-INDIA
11, Garis Batas Landas Kontinen, Kontinen, 8 Agustus 1974 12. Perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen 1974, 14 Januari 1977 RIRI-INDIAINDIA-THAILAND
13. Trijunction Point dan Garis Batas dari GarisGaris-garis Batas Tertentu di Laut Andaman, 22 Juni 1978
Diatur dalam UndangUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 ( 6 Januari 1973) Eksplorasi dan eksploitasi harus seijin pemerintah (Pasal 4, 6 ).
Keppres No. 21 th. th. 1972 Keppres No. 1 th. th. 1977 Keppres No. 51 th. th. 1974 Keppres No. 26 th. th. 1977 Keppres No. 24 th. th. 1978
Yurisdiksi terhadap kegiatan dan peristiwa yang terjadi pada instalasi landas kontinen berlaku hukum Indonesia ( Pasal 9).
RIRI-VIETNAM
14. Garis Batas Landas Kontinen di Utara P. Natuna, Natuna, 2004
LANDAS KONTINEN INDONESIA
Contoh kasus
Mencegah terjadinya pencemaran di LK (Psl (Psl.. 8)
Timor Gap (Indonesia(Indonesia-Australia)
Kegiatan di LK, diharapkan dapat melindungi kepentingankepentingan-kepentingan negara pantai, pantai, seperti pertahanan dan keamanan, keamanan, perhubungan, perhubungan, telekomunikasi, telekomunikasi, perikanan, perikanan, kegiatan penelitian oceanografi, oceanografi, cagar alam (Psl. Psl. 10)
Natuna (Indonesia(Indonesia-Vietnam) Ambalat (Indonesia(Indonesia-Malaysia)
Ketentuan pidana (Psl. Psl. 11)
4
Timor Gap Antara Indonesia – Australia Australia teori natural prolongation Indonesia median line Tahun 1984 : dibentuk Joint Development Zone Tahun 1988 : dibentuk Zone of Cooperation - daerah A daerah tumpang tindih, tindih, dibentuk Dewan Menteri dan Otorita Bersama - daerah B milik Australia - daerah C dikerjakan oleh Indonesia
Tahun 1988 : dibentuk Zone of Cooperation - daerah A daerah tumpang tindih, dibentuk Dewan Menteri dan Otorita Bersama - daerah B milik Australia - daerah C dikerjakan oleh Indonesia
Indonesia – Vietnam di Natuna Indonesia median line Vietnam - prinsip thalweg. thalweg. - harmonized line (1978).
Indonesia median line Vietnam - prinsip thalweg - harmonized line (1978)
5
Apa Dan Dimana: Ambalat Ambalat BUKAN Pulau atau Kepulauan Ambalat ADALAH Nama Referensi Lokasi Kegiatan Eksplorasi Migas Lokasi Kegiatan Eksplorasi Migas Yang Terletak 2500 Meter Di Bawah Permukaan Air Laut: Landas Kontinen / Seabed / Dasar Laut
Rejim Hukum Landas Kontinen Ambalat Lokasi Landas Kontinen Ambalat Adalah Di Luar 12 Mil Laut. Di Luar KEDAULATAN Indonesia Rejim Hukum Landas Kontinen ADALAH YURISDIKSI ATAU HAK BERDAULAT (BUKAN HAK KEDAULATAN) Dasar Hukum Landas Kontinen DIATUR DLM Pasal 76 dan 77 Konvensi Hukum Laut 1982
Status Hukum Perairan dan Ruang Udara Di Atas Landas Kontinen Tidak Terpengaruh Yurisdiksi Negara Pantai (Pasal 78) SEMUA NEGARA Berhak Memasang Kabel, Pipa, Berlayar, Bernavigasi di Atas Landas Kontinen (Pasal 79) Indonesia TIDAK BISA Melarang HakHakHak Asing Tsb Di Atas Landas Kontinen Ambalat
Yurisdiksi Atau Hak Berdaulat Indonesia Di Landas Kontinen Ambalat ADALAH TERBATAS DAN TIDAK MUTLAK HakHak-Hak Asing HARUS Dihormati Yurisdiksi Atau Hak Berdaulat Indonesia Di Landas Kontinen TERBATAS HANYA UNTUK HAK PENGELOLAAN BERUPA HAK EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MIGAS DI DASAR LAUT DAN ISI PERUT DASAR LAUT (Pasal 77 dan 81)
Kriteria Delimitasi Batas Maritim Dasar Hukum: Pasal 74 dan 83 Konvensi HUKLA 1982 3 Elemen Utama: – Dengan Persetujuan (By Agreement) – Berdasarkan Hukum Internasional – Mencapai “Equitable Results” Results”
6
By Agreement
Berdasarkan Hukum Internasional
Melalui Negosiasi
Konvensi HUKLA 1982 Keputusan Hakim Keputusan Arbitrasi Opinio Juris
– Negosiasi Adalah Kewajiban Hukum – Hukum Internasional – Hukum Nasional
Perang Bukan Opsi
BAGAIMANAKAH POSISI AMBALAT DILIHAT DARI PERATURAN PERPER-UUUU-AN NASIONAL ?
Equitable Results Definisi Equitable
UU NO. 17 th. th. 1985 ttg. ttg. Pengesahan
Just, Impartial and Fair
Apakah – Negara Besar Memperhatikan Negara Kecil = Equitable? BIG NICE TO SMALL – Negara Kaya Memperhatikan Negara Kecil = Equitable? RICH NICE TO POOR
The Pizza Theory: Distributive Justice !
UNCLOS 1982 : memungkinkan mengklaim Ambalat sebagai landas kontinen RI. UU No. 6 th. th. 1996 ttg. ttg. Perairan Indonesia : menetapkan garisgaris-garis pangkal Indonesia. UU No. 1 tahun 1973 ttg. ttg. Landas Kontinen Indonesia : masih memungkinkan untuk mengklaim Ambalat. Ambalat. UU No. 5 th. th. 1983 ttg. ttg. ZEEI : memungkinkan RI mengklaim perairan Ambalat. Ambalat. PP No. 38 tahun 2002 : menetapkan titiktitik-titik pangkal garisgaris-garis pangkal kepulauan Indonesia.
7
