LAMPIRAN II:
MATRIKS PROGRAM 100 HARI, 1 TAHUN DAN 5 TAHUN
Isu Pokok
Output yang Diharapkan –
Jaminan pasokan energi
Program Aksi
Terjaminnya pasokan batubara Diversifikasi energi dengan meningkatkan pemanfaatan BBN sesuai dengan mandatory
–
–
Pengembangan proyek‐proyek pembangkit tenaga listrik untuk mengejar kekurangan
–
–
Pemanfaatan gas sebagai bahan bakar utama untuk industri dan transportasi, khusus untuk pembangkit listrik di Jawa dan Sumatera dapat mengurangi pemakaian BBM sebesar 8 juta ton
– –
–
–
Menerbitkan PP dan Permen ESDM tentang pasokan batubara dalam negeri (DMO) Menerbitkan Perpres tentang proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW tahap II Menyusun Masterplan infrastruktur gas (telah diterbitkan Neraca Gas Indonesia 2009‐2020) Permen ESDM tentang penetapan alokasi gas Harmonisasi kebijakan korporat PT PLN dan PT PGN oleh Meneg BUMN untuk pemanfaatan gas Sumsel‐Jambi
Kerangka waktu Akhir Des 2009 Akhir Des 2009 Akhir Juli 2010 Akhir Juli 2010 Akhir Des 2009
Isu Pokok
Output yang Diharapkan –
Sistem harga yang kompetitif
–
Program Aksi
Penetapan harga patokan batubara Penetapan harga patokan panas bumi
–
Rasionalisasi TDL untuk kelangsungan usaha PT PLN Roadmap rasionalisasi subsidi listrik Roadmap rasionalisasi subsidi BBM
–
Meningkatkan kepastian hukum investasi di subsektor pertambangan Meningkatkan kepastian hukum investasi di subsektor ketenagalistrikan Penyelesaian permasalahan lebih dari 50 IPP yg terkendala karena PPA dengan PLN tidak dapat direnegosiasi
–
–
– – – Investasi dan kemandirian pengelolaan energi
–
– –
– –
– – –
Kerangka waktu
Menerbitkan PP dan Permen ESDM tentang harga patokan batubara Menerbitkan Perpres tentang harga patokan pembelian listrik dari panas bumi Merevisi Perpres No. 104 Tahun 2003 tentang TDL PLN Menyusun Roadmap rasionalisasi subsidi listrik Menyusun Roadmap rasionalisasi subsidi BBM
Akhir Des 2009 Akhir Des 2009 Akhir Des 2009 Akhir Mar 2010 Akhir Mar 2010
Menyelesaikan permasalahan tumpang tindih peraturan perundang‐undangan antara UU Pertambangan (UU No. 4/2009), UU Kehutanan (UU No. 41/2009), UU Tata Ruang (UU No. 26/2007), dan Lingkungan Hidup (UU No. 32/2009) yang berpotensi menghambat investasi pertambangan dengan mengeluarkan Perpu atau melakukan amandemen Menerbitkan PP dan Permen ESDM untuk UU 4/2009 ttg Pertambangan Minerba Menerbitkan PP untuk UU 30/2009 ttg Ketenagalistrikan DESDM membantu penyelesaian permasalahan di tingkat korporat PT PLN bersama dengan Meneg BUMN dan BPKP
Akhir Juli 2010 Akhir Des 2009 Akhir Juni 2010 Akhir Des 2009
Isu Pokok
Output yang Diharapkan –
Program Aksi
Revitalisasi pengelolaan industri hulu migas dalam upaya peningkatan produksi minyak bumi
–
–
Peningkatan ketersediaan Bahan Bakar dalam negeri
–
–
–
–
– –
–
Mempercepat pengembangan Gas Metana Batubara (CBM)
– – –
Memberikan insentif khusus(fiskal) untuk pelaksanaan optimalisasi produksi Sosialisasi Insentif untuk Pengembangan lapangan‐lapangan migas marginal dan revitalisasi lapangan tua Menerbitkan pedoman implementasi Permen ESDM Nomor 1 dan 3 tahun 2008 Segera menyelesaikan Permen ESDM tentang perpanjangan Kontrak Kerja Sama Menambah kapasitas kilang dan membangun kilang baru, Membangun LNG Receiving Terminal Memberikan insentif untuk pembangunan refinery baru (Sudah disampaikam kepada Menkeu) Memberikan insentif fiskal bagi pengembangan CBM Mempercepat penyusunan term and condition kontrak CBM Mempercepat penerbitan pedoman Permen No. 36/2008
Kerangka waktu Akhir Juli 2010 Akhir Des 2009 Akhir Mar 2010 Akhir Des 2009 Akhir Des 2014 Akhir Des 2012 Akhir Des 2009 Akhir Mar 2010 Akhir Des 2009 Akhir Des 2009
Isu Pokok
Output yang Diharapkan –
– –
Renewable energy
–
Program Aksi
Memberikan kepastian hukum dalam sektor hulu migas dengan menghormati KKS yang sedang berjalan Penandatanganan kontrak 10 wilayah kerja migas dan 5 wilayah kerja CBM baru
–
Percepatan pengembangan biofuel Penerapan secara konsisten kewajiban pemanfaatan biofuel sesuai dengan Perpres No 5 tahun 2006 dan Permen ESDM No 32 tahun 2008
–
Penanggulangan berbagai hambatan non tariff barrier dari UE untuk pengembangan Biofuel, yakni : • REACH (Registration, evaluation,
–
–
– –
–
– –
–
–
Kerangka waktu
Pemberlakukan secara konsekuen pasal 64 (d) UU 22 tahun 2001 Sinkronisasi aturan dalam RPP tentang Cost Recovery dengan kontrak PSC termasuk masalah perpajakan dan bea masuk Mengurangi tumpang tindih audit oleh berbagai lembaga Pemerintah Menyelesaikan permasalah dengan sektor‐ sektor lain diantaranya lingkungan hidup, kehutanan dan perhubungan Mempercepat evaluasi tender dan penyelesaian administrasi untuk mendapatkan pemenang lelang
Akhir Des 2009 Akhir Des 2009 Akhir Juli 2010 Akhir Juli 2010 Akhir Nov 2009
Membentuk Tim Koordinasi interdep pengembangan biofuel untuk penyelesaian permasalahan antar sektor Permen ESDM tentang harga patokan BBN Revisi Perpres 55 tahun 2005 tentang Harga Jual BBM Membentuk Tim Pengawas pelaksanaan kewajiban pemanfaatan BBN Meningkatkan koordinasi antar departemen (KLH, Deprin, Deptan, DESDM, Deplu, Depkeu, Depdag) untuk menghadapi aturan‐aturan tersebut
Akhir Juli 2010 Akhir Nop 2009 Akhir Juli 2010 Akhir Des 2009 Akhir Mar 2010 Akhir Mar 2010
Isu Pokok
Output yang Diharapkan authorization, restriction of chemicals) •
Program Aksi –
RED (Renewable energy directive)
Dari US tentang : • Indirect land use change • –
Cap and Trade Regulation
Percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan melalui peningkatan performa tata kelola birokrasi
–
Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan WTO penyelesaian permasalahan antar sektor Membentuk Direktorat Jenderal Energi Baru dan Terbarukan di Departemen ESDM
Kerangka waktu Akhir Jan 2010