DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI
ISU STRATEGIS DAN PROGRAM AKSI TAHUN 2015 DITJEN PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI Disampaikan pada Rapat Kerja Kementerian Perindustrian Jakarta, 5 Februari 2015
DAFTAR ISI KESENJANGAN WILAYAH ANTARA JAWA DAN LUAR JAWA PERWILAYAHAN INDUSTRI DALAM PERPRES II NO.2/2015 TENTANG RPJMN 2015‐2019 III PERWILAYAHAN INDUSTRI IV PROGRAM QUICK WINS 2015‐2019 I
3 4 8 24
2
I. KESENJANGAN WILAYAH ANTARA JAWA DAN LUAR JAWA Kontribusi Ekonomi
57,99
Kontribusi Sektor Industri Non Migas
42,01
72,78
Jumlah Unit Usaha Industri Besar Sedang
27,22 16,96
83,04
Investasi Sektor Industri (PMA)
74,11
Investasi Sektor Industri (PMDN)
25,89
64,67
Ekspor Sektor Indutri
35,33 41,82
58,18
Impor Sektor Industri
16,09
83,91
Luas Lahan Kawasan Industri
28,01
71,99 0
20
40
60
80 Jawa
100
Luar Jawa 3
II. PERWILAYAHAN INDUSTRI DALAM PERPRES NO.2/2015 TENTANG RPJMN 2015-2019 SASARAN Pertumbuhan industri Tahun 2015-2019 ditargetkan lebih tinggi dari pertumbuhan PDB dengan sasaran sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut. Untuk mencapai sasaran tersebut, jumlah industri berskala menengah dan besar perlu meningkat sekitar 9.000 unit usaha selama 5 tahun ke depan
4
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 1. Pengembangan Perwilayahan Industri di luar Pulau Jawa: (a) Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri terutama yang berada dalam Koridor ekonomi; (b) Kawasan Peruntukan Industri; (c) Kawasan Industri; dan (d) Sentra IKM. Strategi pengembangan perwilayahan industri adalah: a. Memfasilitasi pembangunan 14 Kawasan Industri (KI) yang mencakup: (i) Bintuni Papua Barat; (ii) Buli - Halmahera Timur-Maluku Utara; (iii) Bitung – Sulawesi Utara, (iv) Palu - Sulawesi Tengah; (v) Morowali - Sulawesi Tengah; (vi) Konawe – Sulawesi Tenggara; (vii) Bantaeng - Sulawesi Selatan; (viii) Batulicin - Kalimantan Selatan; (ix) Jorong - Kalimantan Selatan; (x) Ketapang - Kalimantan Barat; (xi) Landak – Kalimantan Barat, (xii) Kuala Tanjung, Sumatera Utara, (xiii) Sei Mangke – Sumatera Utara; dan (xiv) Tanggamus, Lampung. b. Membangun paling tidak satu kawasan industri di luar Pulau Jawa. c. Membangun 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) yang terdiri dari 11 di Kawasan Timur Indonesia khususnya Papua, Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur), dan 11 di Kawasan Barat Indonesia. d. Berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur utama (jalan, listrik, air minum, telekomunikasi, pengolah limbah, dan logistik), infrastruktur pendukung tumbuhnya industri, dan sarana pendukung kualitas kehidupan (Quality Working Life) bagi pekerja.
5
PEMBANGUNAN 14 KAWASAN INDUSTRI
6
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDUSTRI (2)
2. Penumbuhan Populasi Industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha industri berskala besar dan sedang dimana 50 persen tumbuh di luar Jawa, serta tumbuhnya Industri Kecil sekitar 20 ribu unit usaha. Strategi utama penumbuhan populasi adalah dengan mendorong investasi baik melalui penanaman modal asing maupun modal dalam negeri, 3. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (Nilai Ekspor dan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja)
7
III. PERWILAYAHAN INDUSTRI (Berdasarkan UU No.3/2014 tentang Perindustrian) Masterplan Pengembangan Perwilayahan Industri
WPPI Infrastruktur Pendukung (Soft dan Hard) Tata Ruang (lokus industri)
Perwilayahan Industri
KPI REPIDA (fokus industri)
KI
Pembangunan/ Pengembangan
Sentra IKM
Pembangunan/ Revitalisasi di Luar Jawa
Keterangan : Wilayah NKRI terbagi dalam 10 (Sepuluh) Wilayah Pengembangan Industri (WPI) WPPI : Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri KPI : Kawasan Peruntukan Industri KI : Kawasan Industri Sentra IKM : Sentra Industri Kecil dan Menengah
Didukung dengan Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengembangan Industri Daerah
8
WILAYAH PENGEMBANGAN INDUSTRI (WPI) a. Definisi : WPI adalah pengelompokan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan keterkaitan backward dan forward sumberdaya dan fasilitas pendukungnya, serta memperhatikan jangkauan pengaruh kegiatan pembangunan industri b. Kriteria : Pengelompokkan tersebut didasarkan atas beberapa kriteria seperti : (1) kedekatan rantai pasokan dari suatu sumberdaya alam, (2) kedekatan dari sisi spasial, (3) konektivitas antar daerah, dan (4) jangkauan pengaruh pembangunan sektor industri di suatu daerah terhadap peningkatan PDRB di daerah lain.
9
PEMBAGIAN 10 (SEPULUH) WILAYAH PENGEMBANGAN INDUSTRI (Dalam RPP Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional/RIPIN)
10
1.WILAYAH PUSAT PERTUMBUHAN INDUSTRI a.
b.
Definisi : WPPI adalah wilayah yang dirancang dengan pola berbasis pengembangan industri dengan pendayagunaan potensi sumberdaya wilayah melalui penguatan infrastruktur industri dan konektivitas yang memiliki keterkaitan ekonomi kuat dengan wilayah di sekitarnya Kriteria: No.
Uraian
1
Potensi sumber daya alam (agro, mineral, migas)
2
Kelengkapan sistem logistik dan transportasi
3
Kebijakan affirmatif untuk pengembangan industri ke luar Pulau Jawa
4
Penguatan dan pendalaman rantai nilai
5
Kualitas dan kuantitas SDM
6
Memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam (batubara, panas bumi, air)
7
Memiliki potensi sumber daya air industri
8
Potensi pewujudan industri hijau
9
Kesiapan jaringan pemanfaatan teknologi & inovasi
Catatan : Daerah yang sudah memiliki pusat‐pusat pertumbuhan industri berupa kawasan industri dan yang mempunyai rencana pengembangan kawasan industri yang telah didukung oleh industri pendorong utama (anchor industry) dapat langsung ditetapkan sebagai WPPI.
11
B. DAERAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI WPPI (DALAM RPP RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL/RIPIN) No 1 2 3 4
5
6
7 8
9
Lokasi Mimika Teluk Bintuni Halmahera Timur‐Halmahera Tengah ‐ Pulau Morotai Bitung‐Manado‐Tomohon‐ Minahasa‐Minahasa Utara (termasuk KAPET MANADO BITUNG) Kendari‐Konawe‐Konawe Utara‐Konawe Selatan‐Kolaka‐ Morowali (termasuk KAPET BANK SEJAHTERA SULTRA)
Provinsi Papua Papua Barat Maluku Utara
No 10
Sulawesi Utara
12
Palu‐Donggala‐Parigi Mountong‐Sigi (termasuk KAPET PALAPAS) Makassar‐Maros‐Gowa ‐ Takalar‐Jeneponto‐Bantaeng Pontianak‐Landak‐Sanggau‐ Ketapang –Sambas‐ Bengkayang (sebagian KAPET Khatulistiwa) Tanah Bumbu‐Kotabaru (termasuk KAPET BATULICIN)
Sulawesi Tengah
11
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Selatan Kalimantan Barat
13 14 15
Provinsi Kalimantan Timur
Banda Aceh, Aceh Besar dan Pidie ‐ Bireun‐ Lhokseumawe (termasuk KAPET BANDAR ACEH DARUSSALAM) Medan‐Binjai‐Deli Serdang‐Serdang Bedagai ‐ Karo‐Simalungun‐Batubara Dumai‐Bengkalis‐Siak Batam‐Bintan
Aceh
Kalimantan Utara
Sumatera Utara Riau Kep. Riau
16
Banyuasin ‐Muara Enim
Sumatera Selatan
17
Lampung
18
Lampung Barat‐Lampung Timur‐ Lampung Tengah‐Tanggamus‐ Lampung Selatan Cirebon‐Indramayu‐Majalengka
19
Kendal‐Semarang‐Demak
Jawa Tengah
20
Tuban‐Lamongan‐Gresik‐Surabaya‐ Sidoarjo‐Mojokerto‐Bangkalan Cilegon‐Serang‐Tangerang
Jawa Timur
21
Kalimantan Selatan
Lokasi Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kertanegara ‐Bontang‐Kutai Timur (termasuk KAPET SASAMBA) Tarakan‐Nunukan
22
Bogor‐Bekasi‐Purwakarta‐Subang‐ Karawang
Jawa Barat
Banten Jawa Barat
12
KOMPONEN‐KOMPONEN DALAM WPPI Bandara Rel Kereta Api JALAN
Pelabuhan Jalan
PELABUHAN
BANDARA
WPPI SDM
Pusat Riset
Perguruan Tinggi dan Balai Latihan Kerja
Kawasan Industri dan Sentra IKM
13
2. KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI a. Definisi : Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan b. Kriteria : Uraian
No 1
Ketersediaan sumber air
: Memiliki akses ke sumber air permukaan
2
Akses jaringan transportasi
3
Ketersediaan energi
: Memiliki akses ke jaringan transportasi (jalan dan pelabuhan) : Memiliki akses ke sumber energi (listrik dan gas)
4
Ketersediaan tenaga kerja
: Memiliki akses ke sumber tenaga kerja
5
Lingkungan hidup
6
Kondisi lahan
: Tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup : Tidak mengubah lahan produktif; Relatif tidak subur; Peruntukan lahan non pertanian, non permukiman dan non konservasi 14
LOKASI INDUSTRI DI DALAM SUATU WILAYAH KAWASAN INDUSTRI
IK
IPLK
Industri Kecil dan Industri Menengah Mencemari Lingkungan Industri Menengah (IM) Industri Besar (IB)
IM
IK
IK
2% Luas Dialokasikan untuk IKM
IBKK
KI TERTENTU
IK
KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI
Industri Kecil Industri Menengah
IK
DI LUAR KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI Keterangan : IK = Industri Kecil ; IM =Industri Menengah; IBKK = Industri yang menggunakan bahan baku khusus; IPLK = Industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus
15
3. KAWASAN INDUSTRI KEWAJIBAN BERLOKASI DI DALAM KAWASAN INDUSTRI Dasar Hukum (Pasal 106 UU No.3/2014 tentang Perindustrian) (1) Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri wajib berlokasi di Kawasan Industri. (2) Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang: a. belum memiliki Kawasan Industri; b. telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah habis; (3) Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi: a. Industri kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau b. Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus. (4) Perusahaan Industri yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perusahaan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib berlokasi di kawasan peruntukan Industri. (5) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri. 16
IMPLEMENTASI STANDAR KAWASAN INDUSTRI Dasar Hukum (Pasal 105, UU No.3/2014 tentang Perindustrian) a. Setiap kegiatan usaha kawasan industri wajib memiliki izin usaha kawasan industri b. Izin usaha kawasan industri diberikan oleh Menteri Perindustrian c. Menteri Perindustrian dapat melimpahkan sebagian kewenangan pemberian izin usaha kawasan industri kepada Gubernur dan Bupati/Walikota d. Perusahaan kawasan industri wajib memenuhi standar kawasan industri yang ditetapkan oleh Menteri e. Setiap perusahaan kawasan industri yang melakukan perluasan wajib memiliki izin perluasan kawasan industri.
17
GENERASI KAWASAN INDUSTRI
G‐1
G‐2
G‐3
•1970‐1989 •Permendagri No. 5/1974 ttg penyediaan dan pemberian tanah untuk keperluan perusahaan •Kawasan industri hanya dapat dimiliki dan dikelola oleh BUMN/BUMD
• • • •
1989‐2009 Keppres No.53/1989 diperbaharui menjadi Keppres No. 41/1996 ttg kawasan industri Membuka kesempatan kepada swasta nasional/asing berusaha kawasan industri Pemerintah berperan dalam pengawasan dan pengendalian
• • • • • • • • • •
Mulai tahun 2010 PP No.24/2009 ttg Kawasan Industri, diperkuat dengan UU No.3/2014 tentang Perindustrian Mewajibkan industri berlokasi di kawasan industri, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Berorientasi bukan pada penjualan lahan, tetapi ke arah pelayanan (services) Fokus pada pengembangan industri tertentu Didukung oleh fasilitas infrastruktur terpadu Berwawasan lingkungan Inovatif dengan ketersediaan lembaga litbang industri Didukung lembaga pendidikan untuk pengembangan sumber daya manusia Dilengkapi dengan fasilitas sarana penunjang (kawasan pemukiman, komersial, rekreasi dan penghijauan) yang dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
18
ARAH PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI LUAR JAWA Kawasan industri berbasis sumberdaya alam (terbarukan dan tidak berbarukan) Meningkatkan efisiensi sistem logistik Kawasan industri sebagai penggerak utama pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru
JAWA Kawasan industri berbasis teknologi tinggi Kawasan industri padat karya Kawasan industri yang berorientasi pada industri yang menghasilkan Consumer Goods
19
Isu Strategis Kawasan Industri di Jawa Ketersediaan Lahan Lahan yang sesuai untuk lokasi KI sulit didapat karena masalah harga, luasan dan peruntukan lahan. Daya dukung lingkungan Kondisi lingkungan di Jawa untuk mendukung keberadaan kawasan industri relatif mendekati ambang kritis, terkait ketersediaan air akibat kerusakan lingkungan, kepadatan penduduk, dan prioritas peruntukan lahan akibat kepadatan penduduk. Isu perburuhan Konsentrasi KI di Jawa Barat menimbulkan dampak terhadap tuntutan kenaikan upah buruh (UMR) setiap tahun yang umumnya dipaksakan melalui demo buruh dan mogok kerja secara besar-besaran. Relokasi industri Dampak terjadinya peningkatan UMR industri padat karya yang relatif tinggi setiap tahunnya di kawasan industri di Jawa Barat dan Banten, mengakibatkan adanya kecenderungan relokasi industri ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memiliki lahan KI yang masih luas dan tingkat UMR nya lebih rendah. Pendirian industri yang lahap sumberdaya air atau mengolah hasil tambang atau industri yang 20 menghasilkan polutan tinggi pada kawasan industri di Jawa akan berdampak pada makin menurunnya daya dukung lingkungan di Jawa. Untuk itu seyogyanya pendirian jenis industri 20 tersebut diarahkan/direlokasi ke kawasan industri di Luar Jawa.
Isu Strategis Kawasan Industri di Luar Jawa Infrastrutkur Infrastruktur pendukung seperti jalan, rel kereta api, pelabuhan dan sebagainya dirasa kurang memadai. Tata Ruang Belum semua Kabupaten/Kota telah mempersiapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) khususnya kawasan peruntukan industri SDM Kemampuan tenaga kerja dan SDM industrial yang terlatih di daerah kurang baik
Minat Pembangunan
Minat swasta untuk membangun kawasan industri masih kurang
21
PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI Standar Kawasan Industri, Menjamin mutu kawasan industri sesuai dengan ketentuan pemerintah sehingga memberikan kepastian kualitas kawasan industri di Indonesia
Kawasan Industri Award, Memacu pengelola kawasan industri untuk meningkatkan mutu kawasan industri
Penetapan Kawasan Industri sebagai Objek Vital Nasional Industri (OVNI) Kawasan Industri Halal, Memberikan kemudahan bagi kegiatan industri, dalam mencari lokasi, sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan halal. Produk halal tidak lagi diasosiasikan sebagai isu agama, tetapi juga aspek kebersihan, kesehatan dan kualitas. Eco Industrial Park, Meminimalisasi dampak negatif yang ditimbulkan pembangunan industri
22
4.SENTRA IKM a. Definisi : Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM) adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan atau mengerjakan proses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan prasarana penunjang. b. Tujuan : Mendorong daya saing IKM melalui pemanfaatan teknologi, inovasi dan kreativitas dalam suatu lokasi yang terintegrasi. c.
Daerah : Dalam periode 2015‐2019, pemerintah memprioritaskan pembangunan 22 Sentra IKM baru di luar Pulau Jawa (Papua 3 sentra, Maluku 2 Sentra, Nusa Tenggara 4 Sentra, Sulawesi 2 Sentra, Kalimantan 5 Sentra dan Sumatera 6 Sentra)
23
IV. PROGRAM QUICK WINS 2015-2019 A. PEMBANGUNAN 13 KAWASAN INDUSTRI DI LUAR PULAU JAWA
1. Kawasan Industri Teluk Bintuni (Papua Barat) 2. Kawasan Industri Bitung (Sulawesi Utara) 3. Kawasan Industri Palu (Sulawesi Tengah) 4. Kawasan Industri Morowali (Sulawesi Tengah) 5. Kawasan Industri Konawe (Sulawesi Tenggara) 6. Kawasan Industri Halmahera Timur (Maluku Utara) 7. Kawasan Industri Bantaeng (Sulawesi Selatan) 8. Kawasan Industri Batulicin (Kalimantan Selatan) 9. Kawasan Industri Ketapang (Kalimantan Barat) 10. Kawasan Industri Landak (Kalimantan Barat) 11. Kawasan Industri Kuala Tanjung (Sumatera Utara) 12. Kawasan Industri Sei Mangkei (Sumatera Utara) 13. Kawasan Industri Tanggamus (Lampung) B. PEMBANGUNAN 22 SENTRA IKM DI LUAR PULAU JAWA 24
Rencana Alokasi APBN-P Tahun 2015 untuk Pembangunan 13 Kawasan Industri Ada 5(Lima) jenis kegiatan dalam pengalokasian APBN‐P tahun 2015: 1. Pembebasan lahan 2. Pembangunan infrastruktur di dalam kawasan industri (jalan poros). 3. Pembangunan fasilitas pendukung di dalam kawasan industri 4. Penyiapan SDM untuk mendukung kawasan industri 5. Fasilitasi penyusunan RDTR di sekitar kawasan industri
25
KAWASAN INDUSTRI TELUK BINTUNI
TENAGA KERJA PRODUK
LANGSUNG
TDK PENDUKUNG LANGSUNG
Polipropilena
3.000
4.500
15.000
Urea
4.000
5.000
20.000
7.000
9.500
35.000
Jumlah Total
51.500
Profil
1. Desa Onar Baru, Distrik Sumuri, Kabupaten Teluk Bintuni Papua Barat 2. Luas Lahan ±2112 Ha 3. Basis Industri Pupuk dan Petrokimia 4. Nilai Investasi ± Rp 31,4 T 5. Pengelola kawasan PT Pupuk Indonesia
Progres
1. Status lahan sudah dalam bentuk APL (Area Penggunaan Lain); 2. Sudah dilakukan pengukuran lahan oleh BPN Propinsi Papua Barat; 3. Penyusunan Perda tentang penetapan tanah hak ulayat marga agofa;
Masalah
1. 2. 3. 4.
Penyelesaian Hak Ulayat Relokasi Penduduk setempat sebanyak 88 KK Belum ada akses jalan ke Kawasan Industri ±30 Km Belum ada ketersediaan jaringan listrik dan power plant ±200 MW 5. Belum ada ketersediaan air baku ± 2000 L/detik 6. Belum ada penugasan dari Menteri BUMN kepada PT Pupuk Indonesia sebagai pengelola kawasan
Rencana 1. Pendidikan dan Pelatihan SDM lokal dan bantuan Aksi peralatan pengelasan, electrical, dan permesinan 2015 2. Penyusunan RDTR sekitar kawasan industri 26
KAWASAN INDUSTRI BITUNG Profil
1. 2. 3. 4. 5.
Kelurahan Tanjung Merah Bitung Luas Lahan ±534 Ha Basis Industri Kelapa, Perikanan dan Logistik Nilai Investasi ± Rp 2 T Pengelola kawasan PT Sulut Membangun
Progres
1.
Status lahan 92,6 Ha Ex HGU milik Propinsi Sulawesi Utara sedang dalam proses dari HGU ke HPL oleh BPN. Sedang dilakukan pembangunan jalan Tol Manado‐Bitung ±43Km oleh Pemerintah Pusat Penyelesaian penyediaan tenaga listrik ±150 MW Penyelesian rencana reklamasi seluas ±247 Ha
2. 3. 4.
Masalah
1. 2. 3. 4.
Rencana Aksi 2015
Penyerapan tenaga kerja sebanyak 90.000 TK
Kajian Amdal di bakal areal reklamasi untuk perluasan Kawasan Industri seluas 247 Ha pada DPA APBD Kota Bitung belum dilakukan. Belum ada infrastruktur jalan menuju kawasan ±5 Km maupun di dalam kawasan. Belum ada ketersediaan air baku ± 1200 L/detik Belum selesainya pembebasan seluruh lahan sesuai kebutuhan Masterplan
1. Pembebasan lahan jalan masuk 400 m dan lahan 100 Ha 2. Pembangunan infrastruktur kawasan a. Pematangan lahan 50 Ha b. Pembangunan kantor Administrator KEK c. Pembangunan jalan masuk KI 400 meter d. Pembangunan pagar sayap kanan dan kiri e. Drainase dan trotoar f. Pembangunan pos jaga g. Pembangunan pintu gerbang h. Pembangunan Portal 3. Studi perencanaan detail KI Bitung a. RDTR di sekitar kawasan industri b. DED Kawasan Industri (100 Ha)
27
KAWASAN INDUSTRI PALU Profil
1. 2. 3. 4. 5.
Progres
1. 2. 3. 4.
Masalah Por t Of Pan tolo an
Lo gis tic Zo ne
Penyerapan tenaga kerja sebanyak 165.000 TK
1. 2. 3. 4.
Rencan a Aksi 2015
Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Luas Lahan ±1500 Ha Basis Industri Rotan, Rumput laut, kakao dan Mineral Nilai Investasi ± Rp 12,5 T Pengelola kawasan PT Bangun Palu Sulteng Status lahan seluas 110 Ha telah dikuasai oleh Pemkot Palu Pembangunan konstruksi pabrik industri karet dan minyak atsiri Sudah terbangun infrastruktur jalan menuju kawasan Sudah ada interkoneksi jaringan listrik Sulawesi Belum selesainya pembebasan seluruh lahan sesuai kebutuhan Masterplan Belum ada infrastruktur jalan di dalam kawasan. Belum ada ketersediaan air baku Belum ada jalan layang dari kawasan menuju pelabuhan
1. Pembebasan Lahan 2. Pembangunan infrastruktur kawasan : a. Pembangunan jalan poros (jalan utama) dalam kawasan 9,96 km b. Pembangunan komplek manajemen perkantoran pengelola dalam kawasan 3. Studi Perencanaan Detail Kawasan Industri Palu a. RDTR di sekitar kawasan industri b. DED Kawasan Industri (300 Ha) 28
INDONESIA MOROWALI INDUSTRIAL PARK Profil
1. 2. 3. 4. 5.
Progres
1. 2.
3. 4. Masalah 1. 2. 3. 4. 5.
Penyerapan TK sebanyak 80.000 TK
Rencana Aksi 2015
Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali Luas Lahan ±1200 Ha Integrated Industri Ferronikel, Stainles Steel dan Produk hilirnya Nilai Investasi ± Rp 49,7 T Pengelola kawasan Tsinghang Industrial Morowali Industrial Park Status lahan seluas 1200 Ha telah dikuasai oleh TIMIP Pembangunan konstruksi pabrik ferronikel tahap I kapasitas 300.000 ton/tahun sudah 90% dan Tahap II kapasitas 600.000 ton/tahun telah dilakukan pemancangan dan konstruksi dasar Pembangunan power plant 65x2 MW sudah 90% Pembangunan pelabuhan dan bandara sedang dalam proses perijinan Belum tersedianya instalasi air baku 16.500 Liter/detik Belum tersedianya transmisi listrik menuju kawasan industri Kurangnya jumlah dan kualitas SDM Lokal Belum tersedianya perumahan untuk buruh yang saat ini mencapai 3.000 tenaga kerja Belum tersedianya rumah sakit tipe C
1. Pembangunan infrastruktur kawasan a. Pembangunan gedung pusat layanan manufaktur industri dan peralatannya b. Pembangunan gedung politeknik industri 2. Penyusunan RDTR sekitar kawasan industri
29 29
KAWASAN INDUSTRI HALMAHERA TIMUR Profil
1. 2. 3. 4. 5.
Progres
1. 2. 3. 4.
Masalah 1. 2. 3.
4.
Penyerapan tenaga kerja sebanyak 10.000 TK
Rencana Aksi 2015
Kecamatan Buli, Kabupaten Halmahera Timur Luas Lahan ±300 Ha Integrated Industri Ferronikel, Stainles Steel dan Produk hilirnya Nilai Investasi ± Rp 4,4 T Pengelola kawasan PT FeNi Haltim Status lahan seluas 300 Ha telah dikuasai oleh PT Antam Persero Terselesaikannya pembangunan pelabuhan yang terintegrasi dengan kawasan industri. Telah terbangunnya fasilitas kawasan industri antara lain: mess, kantor pengelola dan oxygen plant. Permohonan tax holiday PT FeNi Haltim dalam proses pembahasan di tim fiskal Kementerian Keuangan. Belum tersedianya instalasi air baku ± 1.000 L/dtk Belum tersedianya unit pengolahan air limbah dan TPA Belum tersedianya jalan akses pelabuhan ke kawasan sepanjang 1 Km dan Kawasan ke Town site sepanjang 2 Km Belum tersedianya PLTU sebesar 2x110 MW
1. Pembangunan jalan kawasan industri 2. Research and Training Centre Building dan Peralatannya 3. Studi perencanaan detail kawasan industri : a. RDTR di sekitar kawasan industri b. DED Kawasan Industri (1900 ha) 30 c. Studi potensi sumber daya air kawasan industri
KAWASAN INDUSTRI KONAWE Profil
1. 2. 3. 4. 5.
Progres
1.
2. Masalah 1. 2.
3. 4.
Penyerapan tenaga kerja sebanyak 18.200 TK
Rencana Aksi 2015
Kecamatan Bondoiala dan Kapoiala Kabupaten Konawe Luas Lahan ±5500 Ha Integrated Industri Ferronikel, Stainles Steel dan Produk hilirnya Nilai Investasi ± Rp 28,7 T Pengelola kawasan PT Konawe Putra Propertindo Sudah dilakukan tahap land clearing dan kontruksi awal berupa pembangunan kantor dan mess serta penyelesaian pelabuhan Telah ada surat dukungan Gubernur Sultra dan Bupati Konawe Belum disesuaikannya RTRW Kabupaten Konawe dalam RTRW Propinsi Sulawesi Tenggara AMDAL Kawasan Industri telah disetujui oleh komite AMDAL Kabupaten namun belum diajukan di Komite AMDAL tingkat Propinsi Belum keluarnya rekomendasi ijin pelabuhan dari Gubernur Sulawesi Tenggara Belum tersediannya tenaga listrik untuk pembangunan awal konstruksi industri sebesar 10 MW
1. Penyiapan SDM lokal (200 orang) 2. Penyusunan RDTR sekitar kawasan industri
31
KAWASAN INDUSTRI BANTAENG Profil
1. Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng 2. Luas Lahan ± 3000 Ha 3. Integrated Industri Ferronikel, Stainles Steel dan Produk hilirnya 4. Nilai Investasi ± Rp 24,4 T 5. Pengelola kawasan PT Bantaeng Industrial Persada
Progres
1. Telah diselesaikannya penyusunan Masterplan dan Renstra Kawasan Industri untuk lahan perencanaan seluas 3000 ha. 2. Telah dilakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan PLTU 2x300MW oleh PT Hwadi (China‐ Malaysia) dan PT Bantaeng Sigma Energi. 3. Telah dilakukan Land Clearing oleh PT Titan untuk industri Ferronickel seluas 300 Ha
Masalah 1. Belum terselesaikannya AMDAL untuk Kawasan
Penyerapan tenaga kerja sebanyak 163.200 TK
industri. 2. Belum tersedianya pelabuhan untuk kawasan industri. 3. Belum tersedianya pengolahan air baku untuk kawasan industri. 4. Terhalangnya koneksi jalan ke pelabuhan oleh jalan propinsi Rencana Penyusunan RDTR sekitar kawasan industri dan Aksi perencanaan kawasan lainnya 2015
32 32
Kawasan Industri Kuala Tanjung (Sumatera Utara)
-
Lokasi : Kec. Sei Suka, Kab. Batubara Luas : 1.000 Ha Fokus: Industri Alumina Estimasi Penyerapan TK : ± 113.239 TK
Rencana Aksi 2015 1. Koordinasi dalam penyiapan lahan, infrastruktur logistik dan penunjang kawasan industri seluas 1000 Ha 2. Pembebasan lahan (100 Ha) 3. Penyusunan RDTR sekitar kawasan industri
33
Kawasan Industri Sei Mangkei (Sumatera Utara)
-
Lokasi : Kab. Simalungun Luas : 2.002 Ha Fokus : Industri Pengolahan CPO Estimasi Penyerapan TK : ± 83.300 TK
Rencana Aksi 2015 1. Koordinasi dalam penyiapan lahan, infrastruktur logistik dan penunjang kawasan industri 2. Pembangunan tangki timbun CPKO 3. Pembangunan tangki timbun CPO 4. Pembangunan jalur kereta api 5. Pembangunan Instalasi Air Bersih 6. Pembangunan jalan poros (1,9km) 7. Pembangunan infrastruktur pendukung berupa dry port 34
Kawasan Industri Tanggamus (Lampung) - Lokasi : Kec. Kota Agung Timur, Kec. Limau dan Kec. Cukuh Balak - Luas : 3.500 Ha - Fokus : Industri Maritim - Estimasi Penyerapan TK : ± 104.800 TK
Rencana Aksi 2015 1. Koordinasi dalam penyiapan lahan, infrastruktur logistik dan penunjang kawasan industri seluas 3500 Ha 2. Penyusunan RDTR sekitar kawasan industri
35
Kawasan Industri Batulicin (Kalimantan Selatan) - Lokasi : Kec.Simpang Empat dan Kec. Karang Bintang - Luas : 530 Ha - Fokus : Industri Besi Baja - Estimasi Penyerapan TK : ± 10.000 TK
Rencana Aksi 2015 1. Koordinasi dalam penyiapan lahan, infrastruktur logistik dan penunjang kawasan industri seluas 530 Ha 2. Penyusunan DED Kawasan Industri 3. Penyusunan RDTR sekitar kawasan industri 36
Kawasan Industri Ketapang (Kalimantan Barat) LUAS (Ha)
PENGGUNAAN LAHAN
INDUSTRI Ke Pelabuhan
13 04
12
01 02 03 04
l Ja an
05 06 07 08 09 10
Pr si in op
ng pa eta (K ga an aw nd Ke n)
25
25
01 05
25
18
,
FASILITAS PENUNJANG
17 18 19 20 21 22 23 24
PERUMAHAN SARANA OLAH RAGA PARKIR ANGKUTAN KARYAWAN SARANA PERIBADATAN AREA KOMERSIAL KANTOR MANAJEMEN MEDIA CENTER PERKANTORAN TRADE CENTER CONVENTION CENTER MEDICAL CENTER
22,92 2,94 1,19 3,83 21,69
Rencana Aksi 2015 1. Koordinasi dalam penyiapan lahan, infrastruktur logistik dan penunjang kawasan industri seluas 1000 Ha 2. Penyusunan RDTR sekitar kawasan industri
07
21
14 15 16
42,24 10,12 7,11 11,27 15,86 17,23
02
25
01
IPAL
PUSAT PENGEPAKAN PENGELOLAAN AIR BERSIH PENGELOLAAN LIMBAH KERING IPAL
Lokasi : Kec. Matan Hilir Selatan Luas : 1.000 Ha Fokus : Industri Alumina Estimasi Penyerapan TK : ± 10.000 TK
FASILITAS PENUNJANG
Selat Karimata
13
-
5,93 10,70 12,45
PEMADAM KEBAKARAN POWER STATION FUEL STATION PERGUDANGAN LIQUID STORAGE CENTER
11 12 13
06 03
ANEKA INDUSTRI INDUSTRI SEDANG INDUSTRI BESAR
INFRASTRUKTUR KAWASAN
08
04
25,41 61,44 101,63 270,58
UMKM
23 22 20
19
24 17
25
15 16 25
14
14 18
08
25
10
09 07
01
03 02
11
2,52 2,16 13,68 2,68 6,04 3,70
04
12 13
RUANG TERBUKA HIJAU 25
TAMAN, MEDIAN, JALUR HIJAU JALAN, BUFER, KOLAM
JALAN DAN SALURAN LUAS KAWASAN INDUSTRI
217,40 117,12 1.009,90
37
Kawasan Industri Mandor (Kalimantan Barat) P O W E R S T A T IO N
KIM II
P E N G E L O L A A N A IR B E R S IH M E D IA C E N T E R
I N O V A T IO N C E N T E R
K A N T O R M A N A J E M E N
P E R K A N T O R A N
E X H I B IT I O N C E N T E R
KIM I
P E R K A N T O R A N
F U E L S T A T IO N
A R E A K O M E R S IA L
C O N V E N T IO N C E N T E R P A R K IR A N G K U T A N K A R Y A W A N
M E D IC A L C E N T E R
P E R D A G A N G A N
S A R A N A P E R IB A D A T A N
P E R U M A H A N C O M M U N IT Y C E N T E R
P U S A T P E N G E P A K A N
0 7 P E M A K A M A N
-
Lokasi : Kec. Mandor Luas : 306 Ha Fokus : Industri Pengolahan Karet Estimasi Penyerapan TK : ± 33.600 TK
IN D U S T R I K E C IL M E N E N G A H IN D U S T R I K E C IL M E N E N G A H
Rencana Aksi 2015
IN D U S T R I K A R E T
IN D U S T R I K A R E T
IN D U S T R I K A R E T
A N E K A IN D U S T R I
A N E K A IN D U S T R I
A N E K A IN D U S T R I
A N E K A IN D U S T R I
P E M A D A M K E B A K A R A N
IN D U S T R I S E D A N G
IN D U S T R I S E D A N G
IN D U S T R I S E D A N G
IN D U S T R I B E S A R
IP A L
1. Koordinasi dalam penyiapan lahan, infrastruktur logistik dan penunjang kawasan industri seluas 306 Ha 2. Penyusunan DED Kawasan Industri 3. Penyusunan RDTR sekitar kawasan industri
IN D U S T R I B E S A R
P E N G E L O L A A N L IM B A H K E R IN G
38
Rencana Alokasi APBN‐P Tahun 2015 untuk Pembangunan 6 Sentra IKM Mekanisme : kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan syarat Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai komitmen yang tinggi antara lain: 1. Menyediakan lahan untuk pembangunan sentra IKM (minimal 5 Ha) dengan status clear and clean. 2. Menyiapkan rencana bisnis untuk pengelolaan sentra IKM. 3. Menyiapkan SDM dan anggaran yang memadai untuk pengelolaan sentra IKM setelah diserahterimakan dari Ditjen PPI. 4. Melakukan pembinaan terhadap IKM yang berlokasi di sentra, yang difasilitasi oleh Ditjen IKM. Kegiatan Fisik Pembangunan Sentra IKM: 1. Pembangunan landscape dan jalan lingkungan di dalam sentra; 2. Pembangunan gedung standar tempat produksi; 3. Pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) sederhana; 4. Pembangunan ruang pamer produk‐produk IKM 5. Kantor pengelola sentra 39
Lokasi Pembangunan Sentra IKM Tahun 2015 No
Wilayah
Jumlah Sentra
1 Sumatera dan Kalimantan
3
2 Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua
3
Lokasi
Industri Unggulan
Kabupaten Ogan Komering Industri kerajian batu aji Ulu Kota Tanjung Pinang Industri pengolahan hasil laut Kota Pontianak Industri pengolahan lidah buaya Kota Palu Industri Mebel Rotan Kota Bitung Pengolahan hasil laut Kabupaten Konawe Industri Mebel Rotan
40
TERIMA KASIH Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Gedung Kementerian Perindustrian Lt. 13-14 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12950
41
