PROGRAM AKSI PEMBANGUNAN PERTANIAN SELAMA 100 HARI1)
Latar Belakang Dengan terbentuknya pemerintahan baru, masyarakat tentu menunggu langkah-langkah perbaikan yang dilaksanakan pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa. Oleh karena itu dalam waktu singkat (100 hari) pemerintah perlu melakukan program-program untuk mengatasi masalah-masalah mendesak dengan tingkat keberhasilan tinggi sehingga memberikan keyakinan kepada masyarakat tentang kredibilitas pemerintah baru. Program-program yang disusun hendaknya juga memberikan landasan atau langkah awal untuk melaksanakan program-program selanjutnya. Dalam pelaksanaan good government dan pemberantasan KKN diperlukan pula shock therapy sehingga dapat menyurutkan hasrat seseorang untuk melaksanakan perbuatan yang melawan hukum. Tujuan 1. Menyelesaikan masalah-masalah mendesak. 2. Melakukan kegiatan strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat, dan 3. Memberikan shock therapy dalam mewujudkan pemerintah yang bersih. Program dan Kegiatan Prioritas 1. Mengamankan Ketersediaan Bahan Pangan Menghadapi Hari-Hari Besar Keagamaan. 2. Memfasilitasi Persiapan dan Pelaksanaan Musim Tanam 2004/2005. 3. Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Rangka Penciptaan Tata Pemerintahan yang Baik. 4. Penanganan Impor Ilegal dan Pemalsuan Saprotan. 5. Perumusan Kebijakan Infrastruktur Pertanian dan Pedesaan. 6. Perumusan Kebijakan Kelembagaan Keuangan untuk Pertanian dan Pedesaan, dan 7. Perumusan Kebijakan Perdagangan dan Insentif. Uraian lebih rinci dari program tercantum dalam matriks berikut:
1
Bahan Sidang Kabinet 28 Oktober 2004, Departemen Pertanian
PROGRAM AKSI PEMBANGUNAN PERTANIAN SELAMA 100 HARI
303
AKP. Volume 2 No. 4, Desember 2004 : 303-308
304
PROGRAM AKSI PEMBANGUNAN PERTANIAN SELAMA 100 HARI
305
AKP. Volume 2 No. 4, Desember 2004 : 303-308
306
PROGRAM AKSI PEMBANGUNAN PERTANIAN SELAMA 100 HARI
307
AKP. Volume 2 No. 4, Desember 2004 : 303-308
308
AGENDA:
PERTAHANAN, KEAMANAN, POLITIK DAN HARMONISASI SOSIAL UNTUK MENUJU INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI
Prioritas pembangunan 5 tahun 1f. Pengamanan Lebaran dan Natal, Antisipasi Bencana Banjir dan Musim Tanam (padi) Oktober- Maret
Program 100 hari pertama
Tindakan
1. Mengamankan ketersediaan bahan pangan menghadapi hari-hari besar keagamaan
- Pengamanan produksi/ ketersediaan - Menjaga pasokan bahan pokok - Menjaga kelancaran distribusi pangan pokok - Menjaga keamanan dan kehalalan pasokan pangan
2. Memfasilitasi persiapan dan pelaksanaan Musim Tanam 2004-2005
- Analisis situasi curah hujan - Monitoring waduk dan irigasi. - Kesiapan alsintan (traktor) - Kesiapan penyediaan dan distribusi benih, pupuk, pestisida. - Antisipasi dan penanggulangan banjir.
Instansi pelaksana Departemen Pertanian
Keterangan Bahan pangan: beras, kacang tanah, terigu, gula, minyak goreng, sayuran, cabai merah, bawang merah, buah, daging ayam, daging sapi, telur.
AGENDA : KEADILAN, HUKUM, HAM DAN DEMOKRASI UNTUK MASYARAKAT YANG ADIL DAN DEMOKRATIS Prioritas pembangunan 5 tahun 2a. Pemberantasan korupsi 2b. Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa
3h. Pembangunan infrastruktur
Program 100 hari pertama
Tindakan
Instansi pelaksana
Keterangan
5. Penanganan impor ilegal dan pemalsuan saprotan
Shock Therapy: - Penanganan kasus penyelundupan daging dan gula ilegal. - Penanganan kasus pemalsuan benih kelapa sawit. - Penanganan kasus pemalsuan pupuk dan pestisida.
Departemen Pertanian
Koordinasi dengan: - Bea Cukai - ASDP - Kepolisian - Dep.Perindustrian - Dep.Perdagangan - Kejaksaan Agung
6. Perumusan kebijakan infrastruktur pertanian dan pedesaan.
- Penyusunan kebijakan dan program pengembangan infrastruktur pertanian dan pedesaan. - Pembahasan konsep kebijakan dengan seluruh stakeholders. - Koordinasi penyusunan kebijakan dengan instansi terkait.
Departemen Pertanian
Koordinasi dengan: - Dep.Pekerjaan Umum - Dep.Perhubungan - Dep.Keuangan
AGENDA : KEADILAN, HUKUM, HAM DAN DEMOKRASI UNTUK MASYARAKAT YANG ADIL DAN DEMOKRATIS Prioritas pembangunan 5 tahun 2a. Pemberantasan korupsi 2b. Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa
Program 100 hari pertama 4. Pencegahan KKN dalam rangka penciptaan tata pemerintahan yang baik
Tindakan TindakanPreventif: - Mengintensifkan waskat, pengawasan fungsional dan struktural. - Menegaskan kembali ketentuan Keppres 80/2003 tentang pengadaan barang dan jasa. - Sosialisasi berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. - Pemeriksaan terhadap adanya pengaduan/ sanggahan dalam proses pengadaan barang/jasa. Tindakan Represif: - Menindaklanjuti pemberian sanksi/ proses hukum terhadap pegawai yang melanggar ketentuan
Instansi pelaksana Departemen Pertanian
Keterangan
AGENDA : EKONOMI UNTUK MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA Prioritas pembangunan 5 tahun 3a. Penciptaan lapangan kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja
3c. Penanggulangan kemiskinan
Program 100 hari pertama 3. Perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan di sektor pertanian
Tindakan - Penyusunan program pengembangan usaha pertanian jangka menengah dan tahunan yang terkait dengan penciptaan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan. - Pemantapan rancangan program berjalan: BPLM, P4K, KUM, PIDRA, LM3, LKM Program Aksi: - Menyelesaikan pembangunan dan rehabilitasi jalan usahatani sepanjang 37.100 m - Pemanfaatan lahan rawa dan lebak seluas 124.625 ha - Penanganan konflik di NAD melalui pengembangan kelapa sawit seluas 1500 ha - Akselerasi penyaluran KKP untuk pangan 20% dari plafon, tebu 75%, peternakan 40% dari plafon (termasuk untuk flu burung). - Bantuan benih tanaman pangan sejumlah 5,3 ton; 1,4 juta batang bibit tanaman; 1,4 ton pupuk dan 23,5 ribu kg obat-obatan untuk petani yang mengalami bencana alam
Instansi pelaksana Departemen Pertanian
Keterangan
AGENDA : EKONOMI UNTUK MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA (Lanjutan) Prioritas pembangunan 5 tahun 3g. Perbaikan iklim investasi dan kepastian usaha.
Program 100 hari pertama 7. Perumusan kebijakan kelembagaan keuangan untuk pertanian dan pedesaan.
8. Perumusan kebijakan perdagangan dan insentif
Tindakan
Instansi pelaksana
Keterangan
- Penyusunan kebijakan pengembangan kelembagaan keuangan bagi pertanian dan pedesaan. - Pembahasan konsep kebijakan dengan seluruh stakeholders.
Departemen Pertanian
Koordinasi dengan: - Menko Perekonomian - Dep. Keuangan - Perbankan
- Koordinasi penyusunan kebijakan dengan instansi terkait. - Penyusunan modalitas yang tepat untuk Special Product (SP) yang akan diusulkan pada perundingan WTO bulan November. - Perumusan kebijakan harga, tarif dan subsidi komoditi pertanian tertentu. - Pembahasan konsep kebijakan dengan seluruh stakeholders. - Koordinasi penyusunan kebijakan dengan instansi terkait.
Departemen Pertanian
Koordinasi dengan: - Menko Perekonomian - Dep. Perdagangan - Dep. Keuangan
