L TA 2013

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Beberapa Perubahan dalam Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L TA 2013

Jakarta, Juni 2012 INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

1

Pokok Bahasan 1. Latar Belakang; 2. Tujuan; 3. Pemantapan Penerapan PBK; 4. Pemantapan Penerapan KPJM; 5. Perubahan dalam Pengalokasian Anggaran; 6. Tata Cara Penyusunan RKA-K/L; 7. Tata Cara Penelaahan RKA-K/L 8. Pemblokiran; 9. Standardisasi Format. 10. Dukungan Sistem Aplikasi. INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

2

1. Latar Belakang Beberapa dasar pertimbangan yang menjadi latar belakang perlunya dilakukan perubahan antara lain : 1. Dalam rangka pemantapan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yang difokuskan pada penataan rumusan Keluaran (Output), klasifikasi Output, dan penyusunan standar biaya keluaran (Output).

2. Dalam rangka peningkatan kualitas penghitungan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dengan fokus utama penyempurnaan formulasi penghitungan kebutuhan anggaran jangka menengah, penerapan indeksasi, dan penajaman klasifikasi komponen kegiatan.

3. Persiapan penerapan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban.

INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

3

2. Tujuan Beberapa perubahan yang dilakukan terkait petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dimaksudkan untuk :

1. Menyempurnakan pedoman dalam rangka pemantapan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). 2. Menyempurnakan ketentuan terkait tata cara penyusunan dan penelaahan RKA-K/L.

3. Menyediakan payung hukum dalam rangka penerapan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

4. Menjamin tersedianya integritas dan validitas data anggaran.

Dengan tetap menjaga sisi governance meliputi : akuntabilitas, transparansi dan check and balance.


4


3. Pemantapan Penerapan PBK :

1) Penataan kembali rumusan output. 2) Klasifikasi output. 3) Penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK).

Jakarta, Juni 2012 INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

5

3. Pemantapan Penerapan PBK ...(1/4) Dalam rangka pemantapan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), beberapa perubahan perlu dilakukan antara lain : 1. Penataan kembali rumusan Output.

Penataan Output merupakan hal yang sangat utama dalam penerapan PBK mengingat Output mencerminkan kinerja yang akan dihasilkan, acuan dalam penghitungan alokasi anggaran yang dibutuhkan, dan penilaian akuntabilitas unit kerja. Rumusan Output yang ada saat ini masih dirasakan kurang memadai sehingga belum dapat sepenuhnya dijadikan acuan dalam melakukan : • Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran. • Penilaian konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. • Efisiensi alokasi untuk menghasilkan sebuah Output dengan kualitas dan spesifikasi yang ditetapkan. • Pemisahan atau pengelompokan antara Output yang merupakan hasil dari pelaksanaan tugas fungsi unit dan Output yang bersifat penugasan. INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

6

3. Pemantapan Penerapan PBK ...(2/4) Dalam rangka meningkatkan kualitas Output yang akan digunakan dalam penyusunan RKA-K/L, rumusan Output yang sudah ditetapkan saat ini dapat dilakukan perubahan atau penyempurnaan. Hal-hal yang harus diperhatikan : • Untuk Output yang merupakan tugas fungsi unit bersifat berlanjut (on-going), sedangkan untuk Output yang merupakan penugasan berlanjut sesuai periode penugasan yang telah ditetapkan; • Mencerminkan kebutuhan biaya setiap tahun sesuai volume/target Output yang direncanakan, baik untuk komponen utama maupun komponen pendukung.


7

3. Pemantapan Penerapan PBK...(3/4) Klasifikasi Output. Untuk memudahkan dalam penyusunan dan analisa terhadap output pada RKA-K/L, maka jenis output dalam RKA-K/L dibagi dalam dua kelompok, yaitu: 1. Output barang, yang terdiri dari: • Output barang infrastruktur yaitu output kegiatan yang merupakan barang berwujud dan/atau berupa jaringan. Contoh: jalan, jembatan, dll. • Output barang non infrastruktur yaitu output kegiatan yang merupakan barang baik berwujud maupun tidak berwujud yang tidak berupa jaringan. Contoh: kendaraan bermotor, peralatan kantor, software aplikasi, dll. 2. Output jasa, yang terdiri dari: • Output jasa regulasi/birokrasi yaitu output kegiatan yang dihasilkan dalam rangka pembuatan peraturan atau pendukung administrasi birokrasi. Bentuk output ini dapat berupa norma, standar, prosedur dan ketentuan. Contoh: UU, PP, Perpres, Peraturan Menteri, dll. • Output jasa layanan non-regulasi yaitu output kegiatan yang merupakan wujud dari suatu layanan dari suati instansi terkait dengan tugas dan fungsi dari instansi berkenaan. Contoh: layanan perkantoran, layanan SIM, layanan SP2D, layanan BOS, dll. INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

8

3. Pemantapan Penerapan PBK...(4/4) 3. Penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK). Standar Biaya Keluaran (SBK) yaitu besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan. Fungsi SBK :

• Dalam perencanaan anggaran, SBK merupakan batas tertinggi dalam penyusunan RKA-K/L yang berarti tidak dapat dilampaui besarannya, dan merupakan referensi untuk penyusunan prakiraan maju dan penyusunan pagu indikatif tahun berikutnya;

• Dalam pelaksanaan anggaran, SBK merupakan estimasi yang berarti dapat dilampaui besarannya, disesuaikan dengan harga pasar dan ketersedian alokasi anggaran.

Penyusunan SBK berguna untuk mencapai efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran dalam pencapaian keluaran (output) kegiatan pada tataran perencanaan. SBK yang telah disusun dapat dijadikan benchmark untuk penyusunan output yang sama/sejenis. INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

9


4. Pemantapan Penerapan KPJM :

1) Formulasi penghitungan Prakiraan Maju untuk Kegiatan/Output Layanan Perkantoran. 2) Formulasi penghitungan Prakiraan Maju untuk Kegiatan/Output multiyears. 3) Formulasi penghitungan Prakiraan Maju untuk Kegiatan/Output Non-Multiyears. 4) Penerapan Indeksasi. 5) Review Baseline. 6) Penyusunan dan penetapan Inisiatif Baru. 7) Update Baseline. Jakarta, Juni 2012


10

4. Pemantapan Penerapan KPJM …(1/7) Sejalan dengan dinamika perubahan dan perkembangan dalam pelaksanaan Program/Kegiatan oleh masing-masing K/L, maka untuk meningkatkan kualitas penghitungan angka prakiraan maju perlu dilakukan beberapa perubahan antara lain : 1. Formulasi penghitungan Prakiraan Maju untuk Kegiatan/Output Layanan Perkantoran. Hal-hal yang harus diperhatikan : • Output Layanan Perkantoran bersifat berlanjut (on-going); • Mencerminkan kebutuhan biaya operasonal, meliputi : kebutuhan belanja pegawai dan tunjangan yang melekat dan kebutuhan belanja barang penyelenggaraan perkantoran (kebutuhan sehari-hari perkantoran, biaya operasional, pemeliharaan peralatan kantor). • Penghitungan angka prakiraan maju mengacu pada kondisi eksisting (dengan asumsi volume Output yang sama) dan dikalikan dengan indeks yang ditetapkan untuk Output Layanan Perkantoran. • Untuk tambahan kebutuhan anggaran karena adanya tambahan pegawai baru atau aset yang harus dipelihara, diperhitungkan pada saat review baseline. INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

11

4. Pemantapan Penerapan KPJM …(2/7) 2. Formulasi penghitungan Prakiraan Maju untuk Kegiatan/Output multiyears. Hal-hal yang harus diperhatikan :

• Output Multiyears bersifat berlanjut (on-going), sepanjang periode multiyears yang telah ditetapkan;

• Mencerminkan kebutuhan biaya setiap tahun sesuai cost table yang telah disusun, baik untuk komponen utama maupun komponen pendukung.

• Penghitungan angka prakiraan maju setiap tahun mengikuti kebutuhan anggaran sesuai cost table dengan asumsi volume Output yang sama dan tidak perlu dikalikan dengan indeks.

• Dalam hal terjadi perubahan cost table atau perubahan durasi multiyears, angka prakiraan maju dapat disesuaikan setelah perubahan ijin multiyears disetujui Menteri Keuangan.


12

4. Pemantapan Penerapan KPJM …(3/7) 3. Formulasi penghitungan Prakiraan Maju untuk Kegiatan NonMultiyears. Output non-multiyears dapat berasal dari Kegiatan yang merupakan tugas fungsi unit atau Kegiatan yang mencerminkan penugasan/prioritas nasional. Hal-hal yang harus diperhatikan : • Untuk Output yang merupakan tugas fungsi unit bersifat berlanjut (ongoing), sedangkan untuk Output yang merupakan penugasan berlanjut sesuai periode penugasan yang telah ditetapkan; • Mencerminkan kebutuhan biaya setiap tahun sesuai volume/target Output yang direncanakan, baik untuk komponen utama maupun komponen pendukung. • Penghitungan angka prakiraan maju setiap tahun mengacu pada volume Output yang direncanakan dan dikalikan dengan indeks yang ditetapkan. • Khusus untuk Ouput dalam rangka penugasan/prioritas nasional, angka prakiraan maju untuk TA 2015 dan TA 2016 agar dikosongkan (volume Output “0”),. Hal ini sesuai dengan kabijakan dalam RPJMN yg berakhir pada tahun 2014. INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

13

4. Pemantapan Penerapan KPJM …(4/7) 4. Penerapan Indeksasi. Penerapan indeksasi dilakukan dengan tujuan dapat menghasilkan perhitungan angka prakiraan maju yang mencerminkan kebutuhan riil pada saat pelaksanaannya. Besaran indeks yang ditetapkan dalam penghitungan prakiraan maju terdiri atas : • Indeks untuk kebutuhan Output Layanan Perkantoran Belanja Pegawai. • Indeks untuk kebutuhan Output Layanan Perkantoran Belanja Barang. • Indeks untuk Komponen Pendukung Ouput Barang Infrastruktur. • Indeks untuk Komponen Pendukung Ouput Barang Non-Infrastruktur. • Indeks untuk Komponen Pendukung Ouput Jasa Regulasi. • Indeks untuk Komponen Pendukung Ouput Jasa Layanan Non-Regulasi. • Indeks untuk Komponen Utama Ouput Barang Infrastruktur. • Indeks untuk Komponen Utama Ouput Barang Non-Infrastruktur. • Indeks untuk Komponen Utama Ouput Jasa Regulasi. • Indeks untuk Komponen Utama Ouput Jasa Layanan Non-Regulasi. INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

14

4. Pemantapan Penerapan KPJM …(5/7) 5. Review Baseline. Review baseline merupakan kegiatan yang dilakukan pada awal tahun anggaran dalam rangka persipan penyusunan Pagu Indikatif untuk tahun anggaran berikutnya. Hal-hal yang harus diperhatikan : • Kebutuhan anggaran untuk Biaya Operasional, meliputi : Belanja Pegawai dan Belanja Barang. Dalam hal terdapat kekurangan atau perlu tambahan anggaran karena adanya tambahan pegawai baru atau tambahan pemeliharaan aset baru, informasi dan dokumen pendukung dapat disampaikan pada saat review baseline. • Kebutuhan anggaran untuk Biaya Non Operasional, meliputi : (i) multiyears project, (ii) Ouput dalam rangka tugas fungsi, dan (iii) Output dalam rangka penugasan/prioritas nasional. • Realisasi pencapaian kinerja tahun sebelumnya. • Rencana target kinerja untuk tahun yang direncanakan. • Kebijakan Pemerintah yang ditetapkan. INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

15

4. Pemantapan Penerapan KPJM …(6/7) 6. Penyusunan dan penetapan Inisiatif Baru. Penyusunan dan penetapan Inisiatif Baru merupakan salah satu prinsip dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah untuk memfasilitasi K/L mendapatkan tambahan anggaran diluar angka dasar (baseline) yang telah ditetapkan. Hal-hal yang harus diperhatikan : • Usulan inisiatif baru harus sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang ditetapkan Presiden. • Kategori inisiatif baru, sumber pendanaan, dan periode pengajuan proposal disesuaikan dengan siklus penganggaran. • Dokumen pendukung yang harus dilengkapi pada saat pengajuan proposal. • Ketentuan-ketentuan lain agar memperhatikan Peratuaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2011.


16

4. Pemantapan Penerapan KPJM …(7/7) 7. Update Baseline. Update baseline merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyesuaikan besaran angka dasar (baseline) setelah adanya review baseline dan tambahan inisiatif baru yang telah disetujui. Hal-hal yang harus diperhatikan : • Update baseline dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu : (i) pada saat penyusunan RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran di bulan Juli, dan (ii) pada saat penyesuaian RKA-K/L berdasarkan Alokasi Anggaran pada bulan November. • Update baseline yg pertama pada bulan Juli sudah mengakomodir besaran baseline dari tahun sebelumnya ditambah inisiatif baru yang telah disetujui dalam Pagu Indikatif (kesempatan I) dan Pagu Anggaran (kesempatan II). • Update baseline yg kedua pada bulan November sudah mengakomodir besaran baseline dari tahun sebelumnya ditambah inisiatif baru yang telah disetujui dalam Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, dan Alokasi Anggaran (kesempatan III). INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

17

5. Perubahan dalam Pengalokasian Anggaran …(1/4) Beberapa ketentuan terkait pengalokasian anggaran yang mengalami perubahan antara lain : 1. Penyesuaian definisi jenis belanja dan perubahan akun :

• Terdapat perubahan definisi belanja dan akun-akun yang digunakan. Terkait dengan hal ini agar berpedoman pada Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011.

2. Penghapusan dokumen clearance sebagai lampiran RKA-K/L: • Dilakukan untuk meningkatkan penyerapan anggaran.

3. Tambahan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai sumber dana APBN. • Mulai APBN TA 2013 terdapat sumber dana SBSN (dengan kode PBS).


18

5. Perubahan dalam Pengalokasian Anggaran …(2/4) 4. Perubahan dokumen lampiran bangunan/gedung negara : •

•

•

pekerjaan

pembangunan/renovasi

Untuk pekerjaan pembangunan (baru) bangunan/gedung negara; dan pekerjaan renovasi bangunan/gedung negara yang berlokasi di dalam negeri, adalah perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan/gedung negara atau yang sejenis dari Kementerian Pekerjaan Umum atau Dinas Pekerjaan Umum setempat; Untuk pekerjaan renovasi bangunan/gedung negara yang berlokasi di luar negeri (kantor perwakilan) yang merubah struktur bangunan adalah perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan/gedung negara atau yang sejenis dari Kementerian Pekerjaan Umum, dimana dalam penyusunanannya dapat dilakukan berdasarkan perhitungan dari konsultan perencana negara setempat; Untuk pekerjaan renovasi bangunan/gedung negara yang berlokasi di luar negeri (kantor perwakilan) yang tidak merubah struktur bangunan adalah perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan/ gedung negara atau yang sejenis dari konsultan perencana negara setempat.


19

5. Perubahan dalam Pengalokasian Anggaran …(3/4) 5. Perubahan ketentuan pengalokasian pada Kantor Perwakilan di LN : • Ketentuan gaji local staff yang besarnya 43% dari ADTLN sudah termasuk untuk gaji dan tunjangan, social security, asuransi kecelakaan, dan lembur, serta tidak diperbolehkan pelampauan dari besaran tersebut. • Alokasi gaji home staff, didasarkan pada payroll sekurang-kurangnya bulan Mei (semula didasarkan pada payroll bulan Maret tahun berjalan); • Dalam hal Atase Teknis/Atase Pertahanan menempati gedung yang sama dan dalam dokumen kontrak sewa gedung yang sama dengan kontrak sewa gedung Kantor Perwakilan RI, maka pembebanan sewa gedungnya dialokasikan hanya pada satker Kantor Perwakilan RI berkenaan. Dalam hal ini juga termasuk pembebanan untuk keperluan daya dan jasa; • Alokasi operasional pendukung kerjasama/regional (biaya operasional Kepala Perwakilan dan Representasi), dialokasikan sesuai dengan peruntukannya (bukan lagi pada operasional pendukung kerjasama bilateral/regional); INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

20

5. Perubahan dalam Pengalokasian Anggaran …(4/4) 6. Penambahan ketentuan penyusunan RKA-K/L di lingkungan Kemenhan : •

•

• •

Mulai TA 2013, pengalokasian anggaran untuk keperluan belanja pegawai dan sebagian belanja barang operasional, mulai dilakukan langsung sampai dengan tingkat satker, selain lima satker (UO) yang sudah ada; Pengalokasian anggaran selain untuk keperluan belanja pegawai dan sebagian belanja barang operasional, dilakukan secara terpusat (pada tingkat unit organisasi); Untuk keperluan pengalokasian anggaran sampai dengan tingkat satker, Kementerian Pertahanan membentuk satker-satker dimaksud; Untuk pembebanan belanja, berpedoman peraturan/ketentuan mengenai bagan akun standar.


21

6. Tata Cara Penyusunan RKA-K/L …(1/2) Dalam rangka menyusun RKA-K/L, hal-hal yang harus diperhatikan :

1. Penyusunan RKA-K/L untuk tahun anggaran 2013 dilakukan dengan menggunakan aplikasi existing (aplikasi RKA-K/L – DIPA, yang dapat mengakomodir isian dalam aplikasi GPP, SBK dan TR PNBP).

2. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L seluruhnya dalam kerangka pelaksanaan: tugas-fungsi K/L; prioritas pembangunan nasional; atau prioritas bidang. Oleh karena itu peruntukan alokasi anggaran harus memperhatikan urutan tingkat kepentingan pengalokasian anggaran sebagai berikut: • Kebutuhan anggaran untuk biaya operasional organisasi yang sifatnya mendasar, seperti alokasi untuk gaji, honorarium dan tunjangan, serta operasional dan pemeliharaan perkantoran; • Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan bidang dan/atau prioritas pembangunan daerah (dimensi kewilayahan) yang tercantum dalam dokumen RKP; INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

22

6. Tata Cara Penyusunan RKA-K/L …(2/2) • Kebutuhan dana pendamping untuk kegiatan-kegiatan yang anggarannya bersumber dari pinjaman dan/atau hibah dalam negeri/luar negeri; • Kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak (multi years); • Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan inpres-inpres yang berkaitan dengan percepatan pemulihan pasca konflik dan pasca bencana di berbagai daerah; • Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundangan.

3. Dokumen RKA-K/L yang telah disusun ditandatangani oleh pejabat eselon I yang mempunyai alokasi anggaran (portofolio) dan merupakan penanggung jawab Program. Dalam hal KPA atau penanggung jawab Program bukan merupakan pejabat eselon I, RKA-K/L ditandatangani oleh pejabat dimaksud (biasanya terdapat pada lembaga non struktural). Selain itu, apabila KPA didelegasikan oleh pejabat eselon I kepada pejabat dibawahnya, maka RKAK/L ditandatangani oleh pejabat yang mendapat amanah sebagai KPA. INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

23

7. Tata Cara Penelaahan RKA-K/L Dalam rangka Penelaahan RKA-K/L, hal-hal yang harus diperhatikan :

1. Penelaahan RKA-K/L dilakukan antara pejabat/petugas dari K/L dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan. 2. Dalam proses penelaahan memperhatikan :

• kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan; • konsistensi sasaran kinerja K/L dengan Renja K/L dan RKP.

3. Hasil proses penelaahan RKA-K/L adalah :

• Catatan Penelaahan RKA-K/L, yang ditandatangani oleh pejabat/petugas K/L, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan, yang kemudian ditetapkan oleh Kasubdit di lingkungan Anggaran I/II/III; • Daftar Hasil Penelaahan RKA-K/L (DHP RKA-K/L), yang ditetapkan oleh Direktur Anggaran I/II/III atas nama Menkeu.


24

8. Pemblokiran Dalam rangka mendorong penyerapan anggaran dan meminimalkan kendala dalam pelaksanaan kegiatan, ketentuan terkait pemblokiran anggaran dilakukan perubahan antara lain : 1. Alasan pemblokiran dalam DHP RKA-K/L dan DIPA adalah :

• Belum mendapat persetujuan DPR terhadap alokasi dana pada RKA-K/L;

• Belum melampirkan dokumen pendukung berupa : TOR (jika terdapat perubahan dengan proposal inisiatif baru), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Dasar hukum pengalokasian anggaran, Perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan/gedung negara, Rencana Bisnis dan Anggaran BLU/RBA BLU (apabila berkenaan dengan Satker BLU).

2. Pencantuman blokir/tanda bintang pada DHP RKA-K/L yang disebabkan belum dilengkapinya dokumen pendukung, dapat otomatis dihapuskan apabila dokumen pendukung tersebut telah dilengkapi sebelum DIPA diterbitkan, sehingga tidak terdapat blokir/tanda bintang pada DIPA. INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

25

9. Standardisasi Format Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan memudahkan dalam proses penelaahan, format yang digunakan dalam RKA-K/L 2013 dilakukan standardisasi. Format yang distandardisasi terbagi dalam dua kelompok :

1. Yang terisi oleh aplikasi (by system), yaitu: format RKA-K/L; format KK RKA-K/L; format RDP BUN; format KK RDP BUN; format DHP RKA-K/L; format Lampiran Keppres RABPP; format Himpunan RKA-K/L; format Catatan Penelaahan. 2. Diisi secara manual, yaitu: format persetujuan DPR; format KAK/TOR; format RAB; format SPTJM; format GBS.


26

10. Dukungan Teknologi Informasi 1. Penyusunan RKA-K/L untuk tahun anggaran 2013 dilakukan dengan menggunakan aplikasi existing (aplikasi RKA-K/L – DIPA, yang dapat mengakomodir isian dalam aplikasi GPP, SBK dan TR PNBP). Untuk RKAK/L TA 2013 terdapat penambahan untuk : • • •

Tanda (flag) untuk output prioritas nasional;

Pengelompokan komponen input kedalam kelompok komponen utama dan komponen pendukung; Tematik APBN.

2. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) : •

•

SPAN merupakan sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi dari mulai perencanaan sampai dengan pelaporan, terotomasi secara penuh, serta menggunakan data base yang terpusat;

Terdapat dua aplikasi dalam SPAN : aplikasi SAKTI (tingkat satker) dan aplikasi SPAN (tingkat eselon I dan K/L).

3. Apabila SPAN dapat diterapkan pada 2012 ini, proses integrasinya ke dalam SPAN akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan.


27

Terima Kasih


28

L TA 2013

Recommend Documents