l. Sasaran 12 : Meningkatnya kesejahteraan petani

LAKIP KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2012

l.

Sasaran 12 : Meningkatnya kesejahteraan petani

Sasaran tersebut diukur dengan 21 (dua puluh satu) Indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.A.1.l Analisis Capaian Kinerja Sasaran 12 Tahun 2012 Indikator kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

1.

Jumlah ketersediaan Cadangan Pangan Daerah

5 ton

1,74 ton

34,80

2.

Jumlah Desa/ Nagari Mandiri Pangan Jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) yang dibina untuk pengembangan dan pemanfaatan perkarangan Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam usaha pangan lokal berbasis tepung-tepungan (non beras, non terigu) Jumlah anggota kelompok wanita tani yang mengikuti penyuluhan sumber pangan alternatif dalam hal penganekaragaman konsumsi pangan Jumlah produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura (ton): Produktivitas lahan tanaman pangan dan hortikultura (ton/ha) a Padi

2 Nagari

2 Nagari

100

10 KWT

14 KWT

140

2 kelompok

2 kelompok

100

50 orang

50 orang

100

289.420,32

302.025,70

104,36

5,7

5,75

100,88

3.

4.

5.

6. 7.

b

Jagung

7,34

8,51

115,94

c

Kacang Tanah

1,75

2,08

118,86

d

Cabe

6,53

6,46

98,93

e

Tomat

19,6

26,17

133,52

f

Buncis

5,9

7,03

119,15

g

Wortel

16,41

11,03

67,22

h

Pisang

52,84

28,31

53,58

4.540,45

4.844,69

106,70

8.

Jumlah produksi perkebunan (ton) :

9.

Produktivitas (ton/ha) a Karet

10.

tanaman

perkebunan 0,52

1,01

194,23

b

Kakao

0,9

0,5

55,56

c

Kopi

0,41

0,5

121,95

Jumlah Bantuan yang diberikan kepada petani : a Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

2 Kelompok

2 Kelompok

100

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

94


b

PUAP

c

GPP

5 Gapoktan

5 Gapoktan

100

4 Nagari

100

1.438.191

1.398.371

97,23

4 Nagari

11.

Jumlah Populasi Ternak (ekor)

12.

Jumlah produksi peternakan a

Sapi potong (ton)

1,255.42

1.496,38

119,19

b

Kambing (daging)

28,922.00

191.750

662,99

c

Ayam ras (daging)

1,380,693.00

2.173.728

157,44

d

Susu (lt)

302,68

196.785

65,01

e

Telur (kg)

2,233,252

6.482.287

290,26

1.917

2.330

121,55

13.

Jumlah produksi perikanan utama (ton) :

14.

Jumlah produksi hasil perikanan ( Ton )

3.232,71

3.875,10

119,87

15.

Pelatihan dan pembinaan penyuluh lapangan (LAKU) a Pelatihan

360 Kali

360 Kali

100

20.928 Kali

20.928 Kali

100

b 16.

17.

18.

19. 20. 21.

Kunjungan

Jumlah unit pengolahan hasil komoditi pertanian tanaman pangan dan hortikultura: a Padi (beras)

10 Unit

10 Unit

100

b

Pisang (sale, keripik)

2 Unit

2 Unit

100

c

Kacang tanah (kipang, pias)

2 Unit

2 Unit

100

Jumlah unit pengolahan hasil komoditi perkebunan: a Kakao

1 Unit

1 Unit

100

b

1 Unit

1 Unit

100

30 unit

40 Unit

133,33

3 unit

2 unit

66,67

1 kali

1 kali

100

400

875

218,75

800

607

75,88

Tebu

Jumlah unit pengolahan hasil komoditi perikanan: a Ikan Bilih Jumlah sarana dan prasarana pemasaran ternak yang direhabilitasi Jumlah event promosi produk hasil peternakan yang diikuti Jumlah infrastruktur pertanian yang dibangun dan yang direhab : a JITUT (ha) b

JIDES (ha)

c

Jalan Produksi (Km)

5

4

80

d

JUT (km)

5

9

180

e

Embung (Unit)

7

8

114,29

f

Pos IB (unit)

3

4

133,33

g

Poskeswan (unit)

1

3

300

Rata-rata

112,66


95


Capaian Kinerja Sasaran ini dapat di uraikan sebagai berikut : 1. Jumlah ketersediaan Cadangan Pangan Daerah dengan target sebanyak 5 ton dan terealisasi sebanyak 1,74 ton dengan tingkat capaian sebesar 34,80%. Indikator ini mengalami pencapaian yang menurun dibanding tahun 2011 yang terealisasi sebesar 4,37 ton, hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan daerah mencadangkan pangan untuk kejadian luar biasa dan bencana alam. 2. Jumlah Desa/ Nagari Mandiri Pangan dengan target sebanyak 2 Nagari dan dapat terealisasi 100%, hal ini disebabkan kesiapan nagari untuk melaksanakan program percontohan desa/ nagari mandiri pangan dengan hasil kriteria yang tetapkan. 3. Jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) yang dibina untuk pengembangan dan pemanfaatan perkarangan ditargetkan 10 kelompok dan dapat terealisasi 14 kelompok atau dengan tingkat capaian 140%, Capaian ini berupa 4 KWT merupakan

program

yang

dianggarkan

pemerintah

daerah,

karena

keberhasilannya maka pemerintah pusat memberikan tambahan dana kegiatan untuk 10 KWT dalam bentuk pendampingan dan pemberian bantuan bibit sayuran sebagai sumber pangan dan gizi keluarga serta untuk meningkatkan pendapatan keluarga. 4. Jumlah

kelompok masyarakat yang dibina dalam

usaha pangan lokal

berbasis tepung-tepungan (non beras, non terigu) ditargetkan 2 kelompok dan dapat terealisasi 2 kelompok atau dengan tingkat capaian 100%. Indikator ini dicapai melalui pelatihan pengolahan pangan lokal sehingga minat ibu rumahtangga untuk memanfaatkan pengan lokal untuk diolah menjadi tepung-tepungan dari ubi kayu dan ubi jalar. 5. Jumlah anggota kelompok wanita tani yang mengikuti penyuluhan sumber pangan alternatif dalam hal penganekaragaman konsumsi pangan ditargetkan 50 orang dan dapat terealisasi 50 orang atau dengan tingkat capaian 100%, upaya yang dilakukan berupa penyuluhan kepada koordinator penyuluh pertanian kecamatan dan pengurus kelompok wanita tani se-kabupaten, BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

96


sehingga menambah minat untuk memanfaatkan sumber pangan alternatif dalam rangka diversifikasi konsumsi pangan dan sumber pangan alternatif dari anggota kelompok wanita tani dan masyarakat. 6. Jumlah produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, ditargetkan 289.420,32 ton dan dapat terealisasi 302.025,70 ton atau dengan tingkat capaian yang sangat memuaskan yakni 104%. Indikator ini merupakan capaian kumulatif dari jumlah produksi komoditi pangan dan hortikultura utama yaitu : padi, jagung, kacang tanah, cabe, tomat, buncis, wortel dan pisang. Dibandingkan dengan capaian produksi komoditi pangan dan hortikultura pada tahun 2011 yaitu sejumlah 286.719 ton, Jumlah produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura pada tahun 2012 mengalami peningkatan total produksi yaitu 15.306,7 ton (5,34%) , peningkatan produksi komoditi tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana tergambar pada tabel berikut : Tabel 3.A.1.l.1 Jumlah produksi pertanian tanaman pangan dan holtikultura Tahun 2011 dan 2012 No

Jumlah produksi pertanian tanaman pangan dan holtikultura

1.

Padi

2.

Tahun 2011

2012

248.652 ton

250.133 ton

Jagung

17.704,70 ton

20.645 ton

3.

Kacang tanah

1.423,30 ton

1.271 ton

4.

Cabe besar

4.427,50 ton

7.842,60 ton

5.

Tomat

6,426.20 ton

6.803,70 ton

6.

Buncis

4,213 ton

5.334,70 ton

7.

Wortel

2,531.40 ton

3.060,30 ton

8.

Pisang

1,340.90 ton

6.925,40 ton

7. Indikator Produktivitas lahan tanaman pangan dan hortikultura merupakan rata-rata tingkat produktivitas komoditas utama tanaman pangan dan hortikultura yaitu : padi, jagung, kacang tanah, cabe, tomat, buncis, wortel dan pisang, dengan target rata-rata sebesar 14,51 ton/ha dan terealisasi sebesar 11,92 ton/ha atau dengan tingkat capaian 82,14%, hal ini disebabkan komoditi jagung, kacang tanah, wortel dan pisang tidak mencapai target karena tidak tercapainya luas tanam yang ditarget akibat keterlambatan BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

97


musim tanam, sedangkan untuk komoditi kacang tanah, target tidak tercapai karena serangan hama penggerek polong, sehingga petani beralih ke komoditi palawija lainnya. Tingkat produktivitas rata-rata lahan tanaman pangan dan hortikultura pada tahun 2012 dibanding dengan tahun 2011 sebesar 10,13 ton/ha mengalami peningkatan 4,38 ton/ha (43,24%), digambarkan pada tabel berikut : Tabel 3.A.1.l.2 Produktifitas lahan tanaman pangan dan holtikultura Tahun 2011 dan 2012 Produktivitas lahan tanaman pangan dan hortikultura

No

Tahun 2011

2012

1.

Padi

5.78 ton/ha

5,75 ton/ha

2.

Jagung

7.25 ton/ha

8,51 ton/ha

3.

Kacang tanah

1.73 ton/ha

2,08 ton/ha

4.

Cabe

5.91 ton/ha

6,46 ton/ha

5.

Tomat

30.31 ton/ha

26,17 ton/ha

6.

Buncis

8.76 ton/ha

7,03 ton/ha

7.

Wortel

15.82 ton/ha

11,03 ton/ha

8.

Pisang

5.48 ton/ha

28,31 ton/ha

Peningkatan hasil produksi dan produktivitas komoditi tanaman pertanian dan hortikultura (indikator 6 dan 7) ini dicapai melalui upaya-upaya sebagai berikut : a. Perbaikan mutu benih yang dipakai, penerapan pemakaian pupuk sesuai anjuran dan pengendalian organisme pengganggu tanaman; b. Adanya Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) untuk tanaman pangan dan hortikultura di beberapa kecamatan; c. Program

pemberian bantuan benih dan pupuk bersubsidi kepada

kelompok tani d. Peningkatan luas tanam e. Bantuan sarna produksi melalui program pengembangan sayur organik dari pemerintah provinsi


98


8. Jumlah produksi perkebunan ditargetkan 4.540,45 ton dan terealisasi 4.844,69 ton atau dengan tingkat capaian yang sangat memuaskan sebesar 107%, Capaian ini merupakan akumulasi dari produksi tanaman perkebunan utama yaitu : karet, kakao dan kopi. Produksi kakao pada tahun 2012 dapat terealisasi 147,29 %, karena adanya perluasan area tanaman kakao pada tahun-tahun sebelumnya. Produksi komoditi karet tercapai 96,45 %

dan

produksi kopi tercapai 99,16%, hal ini disebabkan adanya pengurangan luas lahan karena petani mengganti ke komoditi lainnya. Jumlah total produksi komoditi perkebunan utama pada tahun 2012 ini mengalami peningkatan yang cukup signifkan dibanding total produksi tahun 2011 yaitu sebesar 4.278,40 ton atau mengalami peningkatan 606,29 atau 14,17%.

Peningkatan produksi komoditi perkebunan utama tersebut

sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.A.1.l.3 Produksi perkebunan Tahun 2011 dan 2012 No

Tahun

Produksi Perkebunan

1.

Karet

2011 2.758,50 ton

2012 2.785 ton

2.

Kakao

794,50 ton

1.287,25 ton

3.

Kopi

725,40 ton

772,44 ton

9. Produktivitas Tanaman Perkebunan, yang merupakan rata-rata tingkat produktivitas tanaman perkebunan utama yaitu : karet, kakao dan kopi ditargetkan 0,61 ton/ha dapat terealisasi 0,67 ton/ha atau dengan tingkat capaian yang sangan memuaskan yaitu sebesar 123,91%. 10. Indikator Jumlah Bantuan yang diberikan kepada petani yang terdiri : Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), Program Pengembangan Usahan Agribisnis Pedesaan (PUAP) dan Program Gerakan Pensejahteraan Petani (GPP) dengan sasaran kelompok tani, gabungan kelompok tani dan Nagari ditargetkan diterima oleh 2 kelompok tani, 5 Gapoktan dan 4 Nagari dan dapat direalisasikan kepada 2 kelompok tani, 4 Gapoktan dan 4 Nagari dengan tingkat capaian 93,33%, capaian indikator tersebut diuraiakan sebagai berikut : BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

99


a. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), program ini dilaksanakan berupa : - Pengadaan sarana produksi berupa bibit tanaman tembakau sebanyak 250.000 batang, pupuk kompos 73.750 kg, pupuk Sulfur 13.125 kg dan pestisida 100 botol. - Pelatihan budidaya tembakau untuk 75 orang petani. - Study banding petani dan petugas sebanyak 5 orang ke Temanggung Jawa Tengah. - Pengadaan alat perajang tembakau dan hand sprayer 3 set, serta pembangunan rumah asap 2 unit. b. Pengembangan Usahan Agribisnis Pedesaan (PUAP), merupakan program dari Kementerian Pertanian, merupakan program dalam rangka penguatan modal usaha tani dan pengentasan kemiskinan di perdesaan. Dana PUAP ini digunakan untuk kegiatan produktif baik on farm maupun off farm. Di Kabupaten Tanah Datar melalui Program PUAP sampai dengan tahun 2011 telah difasilitasi bantuan modal usaha sebanyak Rp. 6.300.000.000,- (Enam milyar tiga ratus juta rupiah) untuk 63 Gapoktan pada 63 nagari. Pada masing-masing nagari dialokasikan dana PUAP sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah). Pada tahun 2012 Kabupaten Tanah Datar mendapat tambahan dana PUAP untuk 4 Gapoktan c. Gerakan Pensejahteraan Petani (GPP), merupakan kegiatan unggulan Propinsi Sumatera Barat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani. Sejak tahun 2011 hingga tahun 2012 Kabupaten Tanah Datar telah ada 33 kelompok tani dari 9 nagari dan 9 kecamatan yang mendapatkan kegiatan GPP. Melalui Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis difasilitasi kegiatan untuk rapat koordinasi, pembinaan serta monitoring dan Analisis kegiatan GPP.


100


11. Jumlah Populasi Ternak, merupakan jumlah populasi peternakan utama yaitu : sapi potong, kambing, ayam ras pedaging, ayam ras petelur dan itik, ditargetkan 1.438.191 ekor dan terealisasi 1.398.371 ekor atau tingkat capaian 97% Jumlah populasi ternak pada tahun 2011 adalah sebesar 1.376.400 ekor, dibandingkan dengan tahun 2012 ini terjadi peningkatan jumlah populasi ternak sebesar 61.791 ekor atau 4,49%, yang digambarkan pada tabel berikut : Tabel 3.A.1.l.4 Populasi ternak Tahun 2011 dan 2012 No

Jumlah Populasi Ternak

Tahun

1.

Sapi potong

2011 30.445

2.

Kambing

24.421

28.167

3.

Ayam ras pedaging

401.189

439.137

4.

Ayam ras petelur

816.401

899.105

5.

Itik

103.944

126.202

1.376.400

1.398.371

Jumlah

2012 31.962

12. Jumlah Produksi Ternak diukur dari jumlah produksi perternakan utama sebagai berikut : a. Sapi potong, ditargetkan produksi daging sebesar 1.255,42 ton dan terealisasi 1.496,38 ton atau dengan tingkat capaian 119%; b. Kambing, ditargetkan produksi daging kambing sebesar 28.922 kg dan terealisasi 191.750 kg atau dengan tingkat capaian 663%; c. Ayam ras, ditargetkan produksi daging ayam sebesar 1.380.693 kg dan teralisasi sebesar 2.173.728 kg atau dengan tingkat capaian 157%; d. Susu, ditargetkan sebesar 302,68 liter dan terealisasi sebesar 196.785 liter atau dengan tingkat capaian 65% e. Telur ayam dan itik, ditargetkan sebesar 2.233.252 kg dan terealisasi sebesar 6.482.287 kg atau dengan tingkat capaian 290%


101


Indikator Jumlah produksi ternak secara rata-rata dapat terealisasi sangat memuaskan yaitu sebesar 258,98%, capaian ini dibanding realisasi tahun 2011 yaitu sebesar 234,10% mengalami peningkatan sebesar 10,63%, digambarkan pada tabel berikut : Tabel 3.A.1.l.5 Produksi Peternakan 2011 dan 2012 No

Jumlah Produksi Peternakan

Tahun

1.

Sapi potong (daging)

2011 1.530 ton

2012 1.496,38 ton

2.

Kambing (daging)

144.950 kg

191.750 kg

3.

Ayam ras (daging)

1.985.886 kg

2.173.728 kg

4.

Susu (sapi dan kerbau)

213.172 lt

196.785 lt

5.

Telur (ayam dan itik)

5.962.551 butir

6.482.287 butir

Peningkatan Jumlah Populasi ternak (indikator 11) dan Produksi hasil peternakan (indikator 12) dicapai melalui upaya-upaya sebagai berikut : 1. Pelaksanaan program peningkatan produksi hasil peternakan 2. Pengembangan budidaya peternakan 3. Peningkatan penerapan teknologi peternakan

13. Jumlah produksi perikanan utama, merupakan jumlah produksi ikan nila, mas dan gurami, yang ditargetkan 1.917 ton dan terealisasi 2.330 ton atau dengan tingkat capaian 122%. Jumlah produksi perikanan utama pada tahun 2011 adalah sebesar 1.343 ton, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 ini terjadi peningkatan sebesar 987 ton atau 73,49%, digambarkan pada tabel berikut : Tabel 3.A.1.l.6 Produksi Perikanan Utama 2011 dan 2012 No

Jumlah Produksi Perikanan Utama

Tahun

1.

Ikan nila

2011 507

2012 1.017,9

2.

Ikan mas

701

1.122

3.

Ikan gurami

135

190,2


102


Peningkatan jumlah produksi perikanan utama ini dicapai melalui upayaupaya sebagai berikut : - Pembinaan petani melalui penyuluhan dan pengembangan usaha - Pelaksanaan program budidaya ikan Keramba Jaring Apung (KJA) - Pelaksanaan pembenihan ikan gurami melalui Unit Pembenihan Rakyat (UPR)

14. Jumlah Produksi Hasil Perikanan, merupakan jumlah produksi total perikanan air tawar dan perikanan danau, ditargetkan 3.232,71 ton dan terealisasi 3.875,10 atau dengan tingkat capaian 120%. Jumlah produksi hasil perikanan secara total pada tahun 2012 ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2011 dengan jumlah produksi sebesar 2.984 ton atau terjadi peningkatan 891,10 ton atau 29,86%, digambarkan pada tabel berikut: Tabel 3.A.1.l.7 Produksi Perikanan Tahun 2011 dan 2012 No

Jumlah Produksi Perikanan

Tahun

1.

Ikan air tawar (ton)

2011 1.950

2.

Ikan danau (ton)

1.034

2012 3.056,90 818,20

Peningkatan jumlah produksi hasil perikanan air tawar dicapai dengan upayaupaya Pembinaan petani melalui penyuluhan dan pengembangan usaha, Pelaksanaan program budidaya ikan Keramba Jaring Apung (KJA), Pelaksanaan pembenihan ikan gurami melalui Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Sementara produksi perikanan danau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang disebabkan adanya penggantian alat tangkap ke jaring yang lebih besar, sehingga ikan bilih yang ditangkap hanya yang besar saja, disamping itu beberapa area tangkap dipasang reservat sebagai suaka ikan, untuk menjaga kelestarian ikan danau.


103


15. Pelatihan dan pembinaan penyuluh lapangan (LAKU), indikator ini diukur berdasarkan : a. Pelatihan dengan target 360 kali dan terealisasi 360 kali atau dengan tingkat capaian 100% b. Kunjungan dengan target 20.928 kali dan terealiasasi sesuai target 100%

16. Jumlah unit pengolahan hasil komoditi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, yang terdiri dari unit pengolahan komoditi padi, pisang dan kacang tanah ditargetkan 14 unit dan dapat terealiasi 14 unit atau dengan tingkat capaian 100%. Sampai dengan tahun 2011 unit pengolahan hasil komoditi pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang terbangun adalah sebanyak 420 unit dan penambahan 14 unit pada tahun 2012, penambahan unit pengolahan hasil komoditi pertanian tanaman pangan dan hortikultura tersebut diarahkan untuk mewujudkan tumbuhnya usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan harga yang wajar di tingkat petani, sehingga petani dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. 17. Jumlah unit pengolahan hasil komoditi perkebunan ditargetkan 1 unit pengolahan kakao dan 1 unit pengolahan tebu dan dapat terealisasi 100%, capaian ini lebih baik dibandingkan dengan capaian pada tahun 2011 yang terealisasi 1 unit pengolahan kakao. Upaya pengembangan pengolahan

hasil

pertanian dan

perkebunan

sebagaimana indikator 16 dan 17 dicapai melalui upaya: a. pengembangan dan penanganan pasca panen dengan penerapan manajemen mutu sehingga produk yang dihasilkan sesuai persyaratan mutu pasar, dalam kaitan tersebut diperlukan pelatihan dan penyuluhan yang intensif tentang manajemen mutu; b. pembangunan unit-unit pengolahan di tingkat petani/gapoktan/asosiasi; c. pembangunan pusat pengeringan dan penyimpanan di sentra produksi produk hasil pertanian dan perkebunan ;


104


d. penguatan peralatan mesin yang terkait dengan kegiatan pengolahan dan penyimpanan komoditi pertanian dan perkebunan, antara lain alat pengering (dryer), corn sheller (pemipil), penepung, pemotong/pencacah bonggol, mixer (pencampur pakan), dan gudang. 18. Jumlah Unit Pengolah hasil komoditi perikanan, direncanakan 30 kelompok pengolahan ikan bilih dan terealisasi 40 kelompok atau dengan tingkat capaian yang sangat memuaskan sebesar 133%. Perkembangan kelompok pengolahan hasil komoditi perikanan tahun 2011 adalah sejumlah 36 dan bertambah 4 kelompok lagi pada tahun 2012, capaian ini diperoleh melalui upaya sebagai berikut : a. Pembinaan proses pengolahan b. Pembinaan promosi dan pemasaran c. Bantuan sarana dan prasarana 19. Jumlah sarana dan prasarana pemasaran ternak yang direhabilitasi, ditargetkan 3 unit dan terealisasi 2 unit atau dengan tingkat capaian 67%. Sarana pemotongan dan pemasaran ternak di Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 1 unit rumah potong hewan, 4 tempat pemotongan dan 1 pasar ternak. Pasar ternak Batusangkar merupakan salah satu pasar ternak teramai di Provinsi sumatera Barat, karena penjual dan pembeli yang terlibat transaksi tidak hanya pedagang lokal kabupaten tetapi juga berasal dari kab/kota tetangga bahkan dari provinsi Riau, Suamtera Utara dan Aceh. 20. Jumlah event promosi produk hasil peternakan yang diikuti ditargetkan 1 event dan terealisasi sesuai rencana 100%. Capaian pada tahun 2012 ini sama dengan capaian pada tahun 2011 yang lalu yaitu 1 event promosi. Event promosi yang diikuti tidak hanya untuk mempromosikan hasil-hasil sektor peternakan daerah, tetapi juga mengikutsertakan peternak untuk pengkayaan wawasan peternak dalam hal teknologi budidaya, pemasaran, pengolahan hasil dan perkembangan teknologi kesehatan hewan.


105


21. Jumlah infrastruktur yang dibangun dan direhab, dengan rincian sebagai berikut : a. Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) ditargetkan 400 ha dan dapat terealisasi 875 ha, atau dengan tingkat capaian 219%. Pada tahun 2011 JITUT dapat terealisasi 642 ha realisasi yang meningkat dari pembangunan JITUT tersebut didukung oleh dana DAK Pertanian dan Dana Tugas Perbantuan. Peningkatan jaringan irigasi tersebut berdampak positif bagi peningkatan produksi komoditi tanaman pertanian hortikultura terutama padi, hal ini sebagaimana data produksi padi tahun 2011 sebesar 248.652 ton dan meningkat menjadi 250.133 ton atau peningkatan 1.481 ton b. Jaringan Irigasi Desa (JIDES), ditargetkan 800 ha dan terealisasi 607 ha atau dengan tingkat capaian 76%. Pembangunan JIDES pada tahun 2011 terealisasi 828 ha, penurunan capaian ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan keuangan daerah, sementara JIDES yang terealisasi adalah yang pembangunannya berasal dari DAK dan APBN. c. Jalan Produksi, direncanakan dibangun 5 km dan dapat terealisasi 4 km atau dengan tingkat capaian 80%. Pembangunan jalan produksi ini ditujukan untuk meningkatkan mobilitas petani dari areal pertanian ke jalan raya. Pada tahun 2012 ini pembangunan 5 km jalan produksi tersebut telah dapat meningkatkan mobilitas pertanian pada 3 lokasi Capaian pembangunan jalan produksi tahun 2012 ini masih sama dengan capaian pada tahun 2011 yakni pembangunan/rehab jalan produksi 5 km untuk memudahkan mobilitas kegiatan pertanian 4 kawasan pertanian. d. Jalan Usaha Tani (JUT), ditargetkan terbangun dengan panjang 5 km dan dapat terealisasi 9 km atau dengan tingkat capaian 180%, capaian yang sangat memuaskan ini didukung oleh pembangunan 5 km JUT dari dana DAK dan 4 km dari dana Tugas Pembantuan. Pembangunan Jalan Usaha Tani ini telah membantu meningkatkan mobilitas perkebunan pada 3 kawasan perkebunan. Capaian pada tahun 2012 ini lebih meningkat dibandingkan dengan capaian pembangunan JUT tahun 2011 yang terealisasi 4 km pada 3 kawasan.


106


e. Embung ditargetkan sebanyak 7 unit dan dapat terealisasi 8 unit atau dengan tingkat capaian 114%, capaian yang sangat memuaskan ini didukung oleh pembangunan embung melalui DAK Pertanian sebanyak 3 unit dan dana tugas pembantuan 5 unit. Capaian pada tahun 2012 ini memiliki capaian yang jauh lebih baik dibanding dengan capaian pada tahun 2011 dimana

pembangunan

embung terealisasi sebanyak 2 unit embung. f. Pos IB, ditargetkan terbangun 3 unit dan terealisasi 4 unit atau dengan tingkat capaian 133%. g. Pos Kesehatan Hewan (Poskeswan), ditargetkan terbangun 1 unit dan dapat terealisasi 3 unit atau dengan tingkat capaian 300%. Indikator peningkatan jumlah Pos IB dan Poskeswan (f dan g) telah berdampak positif bagi peningkatan populasi ternak dimana telah terjadi peningkatan jumlah ternak pada tahun 2012 sebesar 4,49% dibandingkan dengan tahun 2011 .

m. Sasaran 13 : Berkembangnya pasar sebagai sentra perdagangan Sasaran tersebut diukur dengan 4 (empat) Indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.A.1.m Analisis Capaian Kinerja Sasaran 13 Tahun 2012 Target

Realisasi

Capaian (%)

1 pasar

1 pasar

100%

2

Jumlah pasar Nagari yang memenuhi standar kenyamanan dan kebersihan Jumlah Pembinaan pengelola pasar

Indikator kinerja

41 kali

72 kali

175,61%

3

Jumlah Informasi harga sembako

104 kali

104 kali

100%

4

Jumlah pengujian dan perlengkapan

1.000 UTTP

1.780 UTTP

178%

1

ukur, timbang takar Rata-rata

138,40

Capaian Kinerja Sasaran ini dapat di uraikan sebagai berikut : 1. Jumlah pasar nagari yang memenuhi standar kenyamanan dan kebersihan terealisasi 1 pasar sesuai dengan target dengan tingkat capaian 100%, pencapaian target ini dilakukan berupa pemeliharaan pasar serikat C BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

107


Batusangkar berupa penyemprotan riol – riol, pengecatan pasar dan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima pada 2 lokasi dengan jumlah 45 PKL dan pemeriksaan listrik yang bekerjasama dengan konsuil wilayah Payakubuh. 2. Jumlah Pembinaan pengelola pasar yang ditarget sebanyak 41 kali dan terealisasi sebanyak 72 kali dengan tingkat capaian sebesar 175,6% 3. Jumlah Informasi harga sembako ditargetkan 104 kali dan terealisasi sebanyak 104 kali dengan tingkat capaian sebesar 100%, informasi ini disampaikan dengan cara melakukan survey harga terhadap 2 ( dua ) pasar yaitu pasar serikat C Batusangkar dan pasar nagari Sungai Tarab yang harga pasarnya cendrung stabil yaitu sembilan bahan pokok dan bahan-bahan strategis lainnya seperti kakao, casiavera dll. Hasil survey ini disampaikan kepada masyarakat melalui radio pemda. 4. Jumlah pengujian Ukur, takar, timbangan dan perlengkapan dengan target 1000 UTTP dan terealisasi sebesar 1.780 UTTP dengan tingkat capaian 178%. Hal ini disebabkan karena adanya : a. Adanya kesadaran pelaku usaha b. pengawasan yang dilakukan secara berkala

n. Sasaran 14 : Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi Sasaran tersebut diukur dengan 6 (enam) Indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.A.1.n Analisis Capaian Kinerja Sasaran 14 Tahun 2012 Indikator kinerja 1 2 3 4 5 6

Persentase Koperasi aktif dan berkualitas Jumlah Industri yang berlabel halal Jumlah IKM Formal yang telah memiliki label HAKI Jumlah pengenalan produk unggulan daerah dan UKM Jumlah investasi daerah Jumlah penyertaan modal pemda Rata-rata

Target

Realisasi

Capaian (%)

88%

89,59%

101,81

49 buah

48 buah

97,96

8 buah

8 buah

100

11 kali

11 kali

100

1.237,18 M

1.207,65 M

97,61

Rp. 3.279.332.963

Rp. 3.339.495.444

101,83 99,94


108


Capaian Kinerja Sasaran ini dapat di uraikan sebagai berikut : 1. Persentase Koperasi aktif dan berkualitas ditargetkan sebesar 88% dan terealisasi sebesar 89,59% dengan tingkat capaian sebesar 101,81%, hal ini dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan manajemen koperasi dan administrasi keuangan yang dilaksanakan bagi pengurus/pengelola koperasi terutama koperasi Nagari yang telah dibentuk dan telah menyusun laporan tahunan untuk pelaksanaan RAT. Sehingga pemahaman pengurus dalam mengelola koperasinya semakin meningkat,. Tabel 3.A.1.n.1 Perbandingan klasifikasi koperasi Tahun 2011 dan 2012 Tahun

No

Uraian

1. 2. 3.

Jumlah Koperasi Jumlah Koperasi yang melakukan RAT Kualitas koperasi berdasarkan klasifikasi B (Baik) C (Cukup) Kualitas Kopersi berdasarkan Kesehatan / simpan pinjam Sehat Cukup Sehat

4.

2011 198 120

2012 198 124

21 11

21 11

26 24

26 24

2. Jumlah Industri yang berlabel halal sebanyak 48 hal ini lebih rendah dari target yang ditetapkan sebanyak 49 maka tingkat capaiannya sebesar 97,96%, hal ini disebabkan karena

kurang memahaminya IKM terhadap manfaat

memiliki label halal yang merupakan legalitas IKM, rata – rata IKM yang memiliki label halal biasanya yang mengajukan permohonan peminjaman modal pada bank,

karena salah satu syarat IKM mengajukan permohonan

peminjaman modal usaha pada bank harus memiliki label halal yang dikeluarkan oleh MUI yang berlaku 2 (dua ) tahun untuk satu perusahaan, kedepannya perlu dilakukan sosialisasi terhadap manfaat label halal kepada IKM. Tabel 3.A.1.n.2 IKM Berlabel Halal Tahun 2011 dan 2012 No 1. 2. 3. 4.

IKM Berlabel Halal Tahun 2011 Kopi Sabirin Ikan Bilih Goreng

Tahun 2012

Kopi Koto Tuo Anas Rendang Mel Rizano


109


3. Jumlah IKM Formal yang telah memiliki label HAKI sebanyak 8 IKM, realisasi ini dapat tercapai sesuai target sebanyak 3 IKM maka tingkat capaiannya sebesar 37,50%. Label HAKI dikeluarkan/diterbitkan oleh Pemerintah Propinsi sedangkan Kabupaten Tanah Datar hanya mengeluarkan rekomendasi untuk pengurusan label HAKI tersebut. IKM yang direkomendasikan untuk mendapatkan label HAKI adalah IKM yang dikelola oleh Nagari. Untuk kedepannya pemerintah perlu melakukan sosialisasi agar IKM paham manfaat dari memiliki

label HAKI sehingga hak paten produk nagari tidak

ditiru/dipalsukan. 4. Jumlah Pengenalan Produk Unggulan daerah ditargetkan sebanyak 11 kali dengan realisasi 11 kali dengan tingkat capaian 100% Hal ini dilakukan dengan cara mengikuti pasar lelang dan promosi/pameran. Kegiatan ini belum sesuai harapan (outcame ) yang akan dituju yaitu perjanjian ( MOU ) dengan pelaku usaha sehingga : 1. produk – produk unggulan daerah dapat diperluas pemasarannya. 2. Industri unggulan meningkat produksinya 3. Memperluas lapangan kerja 5. Jumlah investasi daerah ditargetkan sebesar Rp1.237,18 M dan terealisasi sebesar Rp1.207,65 M dengan tingkat capaian sebesar 97,61%, masih kurangnya capaian indikator ini disebabkan beberapa hal diantaranya : - Masih terbatas dan rumitnya permasalahan tanah/ lahan di Kabupaten Tanah Datar karena sebagian besar tanah/ lahan di Kabupaten Tanah Datar merupakan tanah/ lahan ulayat - Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah rawan bencana - Belum terkelolanya objek wisata unggulan Kabupaten Tanah Datar sehingga investasi pendukung pariwisata belum optimal (Hotel, souvenir, kuliner)


110


6. Jumlah penyertaan modal pemda dengan target sebesar Rp. 21.195.440.235 dan terealisasi sebesar Rp. 20.834.613.511 dengan tingkat capaian sebesar 98.29%, hal ini hanya berupa deviden dari Bank Nagari dan BPR. Tabel 3.A.1.n.3 Penyertaan Modal Tahun 2011 dan 2012 No

Uraian

1.

Bank Nagari

2.

Perusda Tuah Sepakat

3.

Bank Prekreditan Rakyat (BPR) Jumlah

Tahun 2011 22.098.720.257,-

2012 20639849136

10.000.000,-

-

280.834.506,22.389.554.763,-

194.764.375.20,834,613,511,-

o. Sasaran 15 : Berkembangnya kepariwisataan daerah

Sasaran tersebut diukur dengan 6 (enam) Indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.A.1.o Analisis Capaian Kinerja Sasaran 15 Tahun 2012 Indikator kinerja 1 2 3 4 5

6

Jumlah objek wisata unggulan yang tertata Jumlah kunjungan wisata Jumlah event dan promosi kepariwisataan yang dilaksanakan Jumlah event dan promosi pameran pariwisata yang diikuti Jumlah pelaksanaan kegiatan promosi & event pagelaran seni budaya dalam dan luar daerah Jumlah pengelola objek wisata yang dilatih Rata-rata

Target

Realisasi

Capaian (%)

7 ow

7 ow

100

249.671 Orang 4 kali

210.290 Orang 1 kali

100

3 event

3 even

100

28 paket

28 paket

100

43 orang

30 orang

69,77

25

82,46

Capaian Kinerja Sasaran ini dapat di uraikan sebagai berikut : 1.

Jumlah objek wisata unggulan yang tertata, ditargetkan 7 objek wisata dan dapat terealisasi sesuai dengan target 7 objek wisata atau dengan tingkat capaian 100%.


111


Penataan objek wisata ini dilaksanakan berupa : penambahan dan perawatan sarana prasarana, montoring dan Analisis penyelenggaraan dan operasional pengelolaan objek wisata. Capaian pada tahun 2012 ini lebih baik dibandingkan dengan capaian pada tahun 2011, dimana objek wisata unggulan yang tertata adalah sebanyak 6 buah objek wisata 2.

Jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Tanah Datar ditargetkan sebanyak 249.671 orang dan dapat terealisasi 210.290 Orang atau dengan tingkat capaian 84%. Capaian tahun 2012 ini mengalami peningkatan 8,39% dibanding dengan capaian tahun 2011 dimana jumlah wisatawan yang datang ke Kab. Tanah Datar adalah sebanyak 194.006 orang, perbandingan kunjungan wisatawan digambarkan dalam tabel berikut : Tabel 3.A.1.o.1 Kunjungan Wisatawan Ke Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 No 1. 2.

Wisatawan Domestik Mancanegara Jumlah

Tahun 2011 17.896 orang 176.110 orang 194.006 orang

2012 20.763 orang 189.527 orang 210.290 orang

Peningkatan Jumlah kunjungan wisatawan ini dicapai melalui upaya-upaya : - Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana objek wisata - Penataan objek wisata unggulan - Pembinaan dan peningkatan kesadaran masyarakat pelaku wisata termasuk masyarakat disekitar objek wisata untuk meningkatkan kenyaman, keamanan dan kebersihan. - Pelaksanaan kegiatan promosi wisata dalam dan luar negeri - Menyelenggarakan event wisata di daerah 3.

Jumlah event dan promosi kepariwisataan yang dilaksanakan, ditargetkan 4 event dan terealisasi 1 event atau dengan tingkat capaian 25 %. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk pelaksanaan event dan promosi kepariwisataan


112


Event dan promosi kepariwisataan yang terlaksana tersebut adalah pelaksanaan Tour De Singkarak tahun 2012 yang diikuti oleh 18 Negara Capaian ini sama dengan capaian pada tahun 2011 dimana even dan promosi kepariwisataan yang dilaksanakan pemerintah daerah pelaksanaan Tour De Singkarak tahun 2011 yang diikuti oleh 15 Negara

4.

Jumlah event dan promosi pameran pariwisata yang diikuti ditargetkan 3 event dan dapat direalisasikan 3 event atau dengan tingkat capaian 100%. Event dan promosi pameran pariwisata yag dilaksanakan adalah Pameran Pacu Jawi di Jakarta, Festival Rendang se-Provinsi Sumatera Barat di Padang dan Pekan Budaya Sumatera Barat di Kota Solok.

5.

Jumlah pelaksanaan kegiatan promosi & event pagelaran seni budaya dalam dan luar daerah, ditargetkan dilaksanakan 28 paket dan dapat terealisasi sesuai target 28 paket kegiatan atau dengan tingkat capaian 100%. Realisasi ini terdiri dari pelaksanaan 6 paket kegiatan promosi dan event pagelaran seni budaya luar daerah dan 22 paket kegiatan promosi dan event pagelaran seni budaya dalam daerah . Capaian tahun 2012 ini mengalami peningkatan sebanyak 20% dibandingkan dengan capaian tahun 2011, adapun pelaksanaan kegiatan promosi & event pagelaran seni budaya dalam dan luar daerah yang dilaksanakan ada tahun 2011 adalah sebanyak 20 paket penampilan kesenian

6.

Jumlah pengelola objek wisata yang dilatih ditargetkan 43 orang dan terealisasi sebanyak 30 orang atau dengan tingkat capaian 69,77%. Capaian ini disebabkan oleh kurangnya minat peserta untuk mengikuti pelatihan pengelolaan wisata tersebut. Capaian pada tahun 2012 ini mengalami penurunan disbanding capaian pada Tahun 2011, dimana pengelola objek wisata yang dilatih adalah sebanyak 35 orang


113


Pelatihan bagi pengelola objek wisata ini berupa : peningkatan pemahaman terhadap pengelolaan pariwisata melalui Pelatihan cara berkomunikasi dengan wisatawan, bagaimana cara berhadapan langsung dengan wisatawan, dan bagaimana memberikan pelayanan yang baik sehingga wisatawan puas berkunjung ke objek wisata yang ada.

p. Sasaran 16 : Menurunnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran

Sasaran tersebut diukur dengan 6 (enam) Indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.A.1.p Analisis Capaian Kinerja Sasaran 16 Tahun 2012 Indikator kinerja 1

2 3 4 6

Target

Realisasi

Capaian (%)

Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang dibantu dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan Jumlah pencari kerja yang dilatih

15.628

19.206

122,89

406

116

28,57

Jumlah penyaluran Naker melalui lembaga penyaluran tenaga kerja Jumlah kasus ketenagakerjaan yang difasilitasi Jumlah lembaga ekonomi nagari yang difasilitasi Rata-rata

630 org

46 org

7,30

7 kasus

5 kasus

71

75 Nagari

75 Nagari

100 65,95

Capaian Indikator kinerja diatas dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang dibantu dalam upaya pemenuhan

kebutuhan pangan, ditargetkan 15.628 RTM dan terealisasi 19.206 RTM atau dengan tingkat capaian 123% Pada tahun 2011 RTM yang dibantu dalam upaya pemenuhan pangan adalah 15.628 RTM, terdapat peningkatan jumlah RTM yang dibantu 3.578 RTM, hal ini didukung dengan peningkatan alokasi jumlah bantuan beras miskin yang dialokasikan melalui Dolog.


114


2. Jumlah pencari kerja

yang dilatih, ditargetkan 406 orang, namun yang

terealisasi sebanyak 116 orang atau dengan tingkat capaian 29%, hal ini disebabkan

oleh

keterbatasan

kemampuan

keuangan

daerah

untuk

menganggarkan pelatihan bagi pencari kerja. Capaian pada tahun 2012 lebih baik dibanding dengan capaian tahun 2011, dimana Jumlah pencari kerja yang dilatih adalah sebanyak 80 orang, Peneyelnggaraan Pelatihan Bagi Pencari kerja yang dilaksanakan pada tahun 2011 dan 2012 tergambar pada tabel berikut : Tabel 3.A.1.p.1 Jenis Pelatihan Tahun 2011 dan 2012 No

Jenis Pelatihan

1. 2. 3. 4. 5.

Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja Penyiapan tenaga kerja siap pakai Kewirausahaan Tenaga Kerja Mandiri Pengiriman Siswa Pendidikan Perhotelan Ke Negeri Seremban, Malaysia Pelatihan budidaya ternak belut Jumlah

6.

Tahun 2011 15 orang 20 orang 25 orang 20 orang -

2012 15 orang 30 orang 30 orang 21 orang

80 orang

20 orang 116 orang

3. Jumlah penyaluran Naker melalui lembaga penyaluran tenaga kerja ditargetkan

630 orang dan terealisasi 46 orang atau dengan tingkat capaian 7%, rendahnya realisasi ini disebabkan tidak semua pencari kerja yang memperoleh pekerjaan mengembalikan Kartu A2 (Kartu Pencari Kerja), data tersedia hanya pencari kerja yang lulus tes masuk PNS.

4. Jumlah kasus ketenagakerjaan yang difasilitasi ditargetka 7 kasus dan terealisasi

5 kasus atau dengan tingkat capaian yang cukup memuaskan yaitu 128,57, dimana Jumlah kasus ketenagakerjaan yang penyelesaiannya sampai ke tingkat Mediator Kabupaten hanya 5 kasus, sementara kasus-kasus ketenagakerjaan lainnya dapat terselesaikan pada tingkat interen perusahaan. Capaian pada tahun 2012 ini lebih baik dibandingkan dengan capaian tahun 2011 dimana kasus ketenagakerjaan yang difasilitasi adalah 7 kasus, hal ini dicapai dengan peningkatan pengawasan oleh mediator dan tenaga pengawas.


115


5. Jumlah lembaga ekonomi nagari yang difasilitasi ditargetkan 75 lembaga dan

dapat terealisasi sesuai target 100%. Fasilitasi yang dilaksanakan berupa peningkatan kemampuan pengurus dana kredit mikro nagari dan koperasi nagari dalam pengelolaan lembaga , monitoring perkembangan dana Kredit Mikro Nagari (KMN), monitoring dan Analisis penyerahan dana KMN dari Pokja ke Koperasi Nagari dan Monitoring RAT Koperasi Nagari yang menerima dana KMN.

q. Sasaran 17 : Meningkatnya peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan Sasaran tersebut diukur dengan 5 (lima) Indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.A.1.q Analisis Capaian Kinerja Sasaran 17 Tahun 2012 Indikator kinerja 1

2 3 4 5

Target

Realisasi

Capaian (%)

Fasilitasi kelembagaan organisasi perempuan, perlindungan perempuan dan anak yang dibina Jumlah Nagari yang dibina dalam pemahaman pengarusutamaan gender Jumlah perempuan rawan ekonomi, kesehatan dan pendidikan yang dibina Jumlah Kasus KDRT yang ditangani

32 lembaga

6 lembaga

18,75

5 Nagari

5 Nagari

100

330 orang

183 Orang

55,45

41 Kasus

41 kasus

100

Persentase pengaduan perlindungan anak dari tindak kekerasan yang diselesaikan Rata-rata

100%

100%

100

63,30

Capaian Indikator kinerja diatas dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Fasilitasi kelembagaan organisasi perempuan, perlindungan perempuan dan anak yang dibina ditargetkan 32 lembaga dan terealisasi 6 lembaga atau dengan tingkat capaian 18,75%, hal ini disebabkan oleh organisasi yang memenuhi kriteria penerima bantuan hanya 6 lembaga Capaian tahun 2012 ini sama dengan realisasi pada tahun 2011, dimana jumlah kelembagaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak yang dibina adalah 6 lembaga. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

116


2. Jumlah Nagari yang dibina dalam pemahaman

pengarusutamaan gender

ditargetkan 5 Nagari dan dapat terealisasi sesuai dengn rencana 5 Nagari atau dengan tingkat capaian 100%. Pembinaan yang dilaksanakan ditujukan kepada kelompok nagari binaan P2WKSS, Keompok Nagari Model Prima, Nagari Binaan DEK, dalam bentuk : pelatihan yang betujuan untuk meningkatkan kualitas perempuan yang rendah pendidikan, ekonomi dan kesehatan seperti pelatiha menjahit, pengolahan kuliner rendang, pengolahan ikan bilih dan lain-lain. Capaian pada tahun 2012 ini lebih baik dibanding kan dengan capaian pada tahun 2011, dimana Nagari yang dibina dalam pemahaman pengarusutamaan gender dilaksanakan pada 2 Nagari

3. Jumlah perempuan rawan ekonomi, kesehatan dan pendidikan yang dibina, ditargetkan 330 orang dan terealisasi 183 orang atau dengan tingkat capaian 55,45%, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan penetapan prioritas sasaran pembinaan. Pembinaan yang dilaksanakan dalam bentuk : sosialisasi, pelatihan keterampilan memasak, Sosialisasi PKDRT, kewirausahaan, lingkungan hidup dan kesehatan Capaian tahun 2012 ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2011, dimana Jumlah perempuan rawan ekonomi, kesehatan dan pendidikan yang dibina adalah 80 orang

4. Jumlah Kasus KDRT yang ditangani, ditargetkan 41 kasus dan dapat terealisasi sesuai

target

100%.

Penanganan

kasus

KDRT

dilaksanakan

berupa

pendampingan terhadap korban KDRT dalam proses penyelesaian kasus. Capaian tahun 2012 ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2011, dimana Jumlah Kasus KDRT yang ditangani adalah 42 kasus, hal ini menggambarkan keberhasilan dari sosialisasi dan pembinaan yang dilaksanakan terkait dengan penanganan KDRT.


117


5. Persentase pengaduan perlindungan anak dari tindak kekerasan yang diselesaikan, ditargetkan 100% (16 pengaduan) dan terealisasi sesuai target 100%. Capaian tahun 2012 ini mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2011, dimana pengaduan perlindungan anak dari tindak kekerasan yang diselesaikan adalah 34 kasus

r.

Sasaran 18 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan

Sasaran tersebut diukur dengan 5 (lima) Indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.A.1.r Analisis Capaian Kinerja Sasaran 18 Tahun 2012 Indikator kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

18 km

18,295 km

101,64

10,1 km

11,191 km

110,80

1

Jumlah panjang jalan yang dibangun

2

Jumlah Panjang jalan yang direhabilitasi

3

Jumlah Jembatan yang dibangun

2 unit

2 unit

100,00

4

Jembatan yang direhabilitasi

4 unit

4 unit

100,00

5

Jumlah sarana ke PU-an

4 unit

4 unit

100,00 102,49

Rata-rata

Dari sasaran 18 yaitu meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan menunjukan mencapaian indikator kinerja rata-rata berkriteria sangat memuaskan yaitu 102,60 % artinya pencapaian telah dilakukan melebihi target yang diinginkan disebabkan : 1. Capaian Indikator kinerja Jumlah panjang jalan yang dibangun yaitu peningkatan jalan dapat dicapai 102 % atau 18,295 km dari 18 KM yang ditargetkan. Peningkatan jalan ini berupa pengaspalan dan cor beton. Pembangunan jalan dibandingkan Tahun 2011 mengalami penurunan sepanjang 5,485 km. Tabel 3.A.1.r.1 Panjang Pembangunan Jalan Tahun 2011 dan 2012 No 1.

Uraian Panjang Pembangunan Jalan

Realisasi Tahun 2011 95,12% (23,78 Km)

Tahun 2012 102% (18,295 Km)


118


Terjadi penambahan panjang penangganan jalan disebab karena waktu pelaksanaan pekerjaan panjang jalan yang dibangun melebihi dari yang direncanakan dengan tidak menambah anggaran yang ditetapkan, sehingga asumsi kelebihi tersebut bisa digunakan untuk penambahan pekerjaan. 2. Jumlah Panjang jalan yang direhabilitasi disebabkan karena ada pemakaian dana sisa tender. Tabel 3.A.1.r.2 Panjang Jalan yang direhab Tahun 2011 dan 2012 No 1.

Uraian Panjang Jalan yang Direhabilitasi

Realisasi Tahun 2011 130,67 % (19,6 Km)

Tahun 2012 111 % (11,191 Km)

3. Jumlah sarana ke PU-an, terealisasi 100 % dengan data sebagai berikut : Tabel 3.A.1.r.3 Pengadaan sarana binamarga Tahun 2011 dan 2012 No 1.

s.

Uraian

Realisasi 2011

2012

-

1 Unit 1 Unit 2 Unit

Pengadaan sarana binamarga : - Buldozer - Motor Grader - Dump truck

Sasaran 19

: Meningkatnya kualitas sumber daya air dan irigasi

Sasaran tersebut diukur dengan 2 (dua) Indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.A.1.s Analisis Capaian Kinerja Sasaran 19 Tahun 2012 Indikator kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

1. Jumlah irigasi yang dibangun/ ditingkatkan (rehab rekon) 2. Jumlah lembaga P3A/ GP3A yang diberdayakan Rata-rata

50 JI

74 JI

148,00

4 Kelompok

5 Kelompok

125,00 112,50


119


Dari sasaran 19 yaitu meningkatnya kualitas jalan sumber daya air dan irigasi menunjukan mencapaian indikator kinerja rata-rata berkriteria sangat memuaskan yaitu 136,50 % artinya pencapaian telah dilakukan melebihi realisasi disebabkan : 1. Indikator kinerja, Jumlah irigasi yang direhab/dibangun melebihi target karena adanya rehab rekon karena bencana alam sebanyak 24 JI dan 50 JI Rehab pemeliharaan Irigasi. Tabel 3.A.1.s.1 Analisis Capaian Kinerja Sasaran 19 Tahun 2012 No 1.

Uraian Irigasi yang direhab/dibangun

Realisasi 2011 48 JI

2012 74 JI

2. Jumlah lembaga P3A/GP3A yang diberdayakan yaitu perkumpulan petani pemakai air /gabungan perkumpulan petani pemakaian air terjadi karena sesuai kebutuhan kelompok masyarakat dalam pemakaian air. Pada tahun 2011 kegiatan ini berada pada Dinas pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum hanya sebagai tenaga mendampingi.

t.

Sasaran 20

: Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih

Sasaran tersebut diukur dengan Indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.A.1.t Analisis Capaian Kinerja Sasaran 20 Tahun 2012 Indikator kinerja Jumlah prasarana air bersih yang dibangun

Target

Realisasi

Capaian (%)

21 Unit

27 unit

128,57

Capaian kinerja sasaran ini dapat diuraikan sebagai berikut : Jumlah prasarana air bersih yang dibangun ditargetkan sebanyak 21 unit dapat teralisasi 27 unit dengan tingkat capaian sebesar 128,57 %, hal ini disebabkan ketersediaan sumber mata air yang memenuhi standar kesehatan dan tingginya animo masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan air bersih.


120


Tabel 3.A.1.t Pencapaian prasarana air bersih Tahun 2012 Realisasi

No

Uraian

1.

Prasarana air bersih yang Dibangun

2011 11 Unit

2012 27 Unit

u. Sasaran 21 : Tersedianya sarana dan prasarana sanitasi pemukiman

Sasaran tersebut diukur dengan 2 (dua) Indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.A.1.u Analisis Capaian Kinerja Sasaran 21 Tahun 2012 Indikator kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

1

Drainase yang dibangun/direhabilitasi

1 unit

1 Unit

100,00

2

Jumlah sarana air limbah yang dibangun

5 paket

7 Paket

140,00

Rata-rata

120,00

Capaian kinerja sasaran ini dapat diuraikan sebagai berikut :. 1. Drainase yang dibangun /direhabilitasi ditargetkan sebanyak 1 paket dan teralisasi 100%, hal ini dilakukan pada daerah yang strategis terutama jalur utama, daerah pemukiman padat penduduk. Dan pada tahun 2011 capaian terealisasi 100 %

2. Jumlah sarana air limbah yang dibangun ditargetkan sebanyak 5 unit dan teralisasi sebanyak 7 unit dengan tingkat capaian sebesar 140%, hal ini disebabkan adanya bantuan dana dari pusat melalui Satuan Kerja PLP untuk program sanitasi sebanyak 2 unit. Tahun 2011 terealisasi capaian sebesar 100 %.


121


v.

Sasaran 22 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan

Sasaran tersebut diukur dengan Indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.A.1.v Analisis Capaian Kinerja Sasaran 22 Tahun 2012 Indikator kinerja Jumlah rumah direhabilitasi

Jumlah rumah

tidak layak huni yang

Target

Realisasi

Capaian (%)

50 Unit

50 Unit

100,00

tidak layak huni yang direhabilitasi capaian sebesar 100 %.

Rehabilitasi rumah yang tidak layak huni diberikan kepada masyarakt yang berkreteria sebagai berikut : a. Kondisi atap, lantai dan dinding tidak layak b. Pemilik rumah kelurga miskin c. Tidak mempunyai penghasilan tetap.

w. Sasaran 23 : Meningkatnya kesiagaan dalam penanggulangan bahaya kebakaran

Sasaran tersebut diukur dengan Indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.A.1.w Analisis Capaian Kinerja Sasaran 23 Tahun 2012 Indikator kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran

18 unit

18 unit

100,00

Capaian kinerja sasaran ini dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran ditargetkan sebanyak 18 unit dan terealisasi 100%, pencapaian ini disebabkan sarana dan prasarana merupakan kebutuhan standar minimal yang harus dipenuhi untuk penanggulangan bahaya kebakaran. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

122


Tabel 3.A.1.w Jumlah Sarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran Yang Telah dimiliki Tahun 2011 dan 2012 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

x.

Nama Alat

Satuan

Slang pemadam Nozzle Pistol Grip Pembagi Slang (Y-Connection) Mesin pompa fortable Senter halogen Master Gas Pemindahan Hidrat Hidrat Floating

Rol Unit Buah Unit buah buah Unit Unit Unit

Tahun 2011 5 1 1 1

2012 6 1 1 5 14 2 2 1

Sasaran 24 : Tersedianya acuan peruntukan dan pemanfaatan ruang

Sasaran tersebut diukur dengan 3 (tiga) Indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.A.1.x Analisis Capaian Kinerja Sasaran 24 Tahun 2012 Indikator kinerja 1 2

Jumlah Produk tata ruang yang diperdakan Jumlah Dokumen RTR yang disusun

3

Jumlah advice planning yang diterbitkan

Target

Realisasi

1 dok

1 Dok

100,00

1 dok

1 Dok

100,00

120 buah

190 Buah

Rata-rata

Capaian (%)

158,33 119,44

Capaian kinerja sasaran ini dapat diuraikan sebagai berikut : 1.

Jumlah Produk tata ruang yang diperdakan ditargetkan 1 Dokumen dan terealisasi 100%, ini merupakan program berkelanjutan yaitu penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Tahun 2011-2031.

2.

Jumlah Dokumen RTR yang disusun dengan target sebanyak 1 Dokumen dan teraliasai 100%, ini merupakan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan.


123


3.

Jumlah advice planning yang diterbitkan ditargetkan sebanyak 120 buah dan terealisasi sebanyak 190 buah dengan tingkat capaian sebesar 158,34% ini merupa pemberian rekomendasi teknis tentang pendirian bangunan, upaya yang dilakukan dengan mengintensifkan sosialisasi tentang pengurusan IMB dan penertiban bangunan yang tidak memiliki IMB.

Tabel 3.A.1.x.1 Perbandingan advice planning Tahun 2011 dan 2012 No 1.

y.

Realisasi

Uraian

2011 137 rekomendasi

Advice planning

2012 190 rekomendasi

Sasaran 25 : Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan

Sasaran tersebut diukur dengan 5 (lima) Indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.A.1.y Analisis Capaian Kinerja Sasaran 25 Tahun 2012 Indikator kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

1

Jumlah Traffic light yang dipelihara

3 unit

3 unit

100

2

Jumlah rambu lalulintas yang terpasang

70 unit

56 unit

80

3

Jumlah rambu lalulintas yang terpelihara

18 unit

18 unit

100

4

Marka jalan yang terpasang

707 m2

1.324 M2

187,27

5

Jumlah kendaraan angkutan umum dan barang yang diuji kelayakan

2.901unit

2.822 unit

97,28

Rata-rata

112,91

Capaian kinerja sasaran ini dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Jumlah traffic light yang dipelihara ditargetkan sebanyak 3 unit dan terealisasi 100%, hal ini karena pada tahun 2012 hanya 3 unit traffic light yang masih menggunakan sistim manual dan ke-3 unit traffic light ini berada pada lokasi strategis dalam kota Batusangkar. Dibandingkan tahun 2011 terjadi penurunan capaian sebesar 66,67 %.


124


2. Jumlah rambu lalulintas yang terpasang dengan target sebanyak 70 unit dan terealisasi sebanyak 56 unit dengan tingkat capaian sebesar 80 %, hal ini disebabkan lebih di prioritaskan untuk jalan Kabupaten berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan. Dari tahun 2011 untuk rambu lalu lintas yang terpasang terealisasi 84 unit atau capaiannya sebesar 100 %. 3. Jumlah rambu lalulintas yang terpelihara ditargetkan sebanyak 18 unit dan terealisasi

100%,

hal

ini

disebabkan

pemeliharaan

rambu

lalulintas

diprioritaskan pada lokasi rawan kecelakaan lalulintas 4. Marka jalan yang terpasang dengan target 707 M2 dan terealisasi 1.324 M2 dengan tingkat capaian 187,27 %, hal ini dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat untuk peningkatan keamanan dan keselamatan berlalulintas (penambahan Dana DAK). Tahun 2011 terealisasi 100 % (996 M2) 5. Jumlah kendaraan angkutan umum dan barang yang diuji kelayakan dengan target sebanyak 2.901 unit dan terealisasi sebanyak 2.822 unit dengan tingkat capaian 97,28 %, hal ini disebabkan semakin menurunnya jumlah angkutan penumpang umum akibat berkembangnya angkutan alternatif (travel dan ojek).

Tabel 3.A.1.y.1 Realisasi kendaraan umum dan barang yang di uji Tahun 2011 dan 2012 No 1.

Uraian Kendaraan Umum dan barang yang diuji

Realisasi 2011 2.746 unit

2012 2.822 unit


125


z.

Sasaran 26 : Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup

Sasaran tersebut diukur dengan 8 (delapan) Indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.A.1.z Analisis Capaian Kinerja Sasaran 26 Tahun 2012 Indikator kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

3 bulan

4 bulan

66,67

5,33 %

4 %

75,05

65 %

60 %

92,3

30 %

25 %

83.33

60 %

50 %

83,33

6

Pengelolaan TPA Bukit Sangkiang dengan sistem controll landfill Persentase nagari yang berhasil melaksanakan program 3 R Persentase status mutu sumber air, udara dan tanah Persentase Usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis Persentase Informasi lingkungan yang tersedia dengan kualitas baik dan mudah diakses Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi

750 Ha

965 Ha

128,67

7

Kasus ilegal logging

13 Kasus

8 Kasus

138,46

8

Jumlah Kasus Kebakaran Hutan

3 Kasus

3 Kasus

100,00

1 2 3 4

5

Rata-rata

95,98

Sasaran 26 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan rata-rata tingkat capaian sebesar 88,42 dengan kategori baik yang didukung dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar yang diuraikan dalam indikator kinerja berikut : 1.

Pengelolaan TPA Bukit Sangkiang dengan sistem controll landfill merupakan tempat pengelolaan persampahan akhir di Kabupaten Tanah Datar. Pengangkutan sampah yang dilayani yaitu masyarakat Kota Batusangkar dan sekitarnya ditambah layanan sampah pasar-pasar nagari yang dikerjasamakan. Pencapaian ini belum tercapai target disebabkan : a. Jumlah Produksi sampah yang selalu meningkat seiring dengan jumlah penduduk atau pelaku usaha.


126


Tabel 3.A.1.z.1 Data timbulan sampah Tahun 2011 dan 2012 No

Timbulan Sampah

1. 2.

Total Terangkut

Jumlah (m3) 2011 930,86 74,72

2012 1.133,19 97

b. Jumlah sarana yang terbatas dalam pelayanan pengelolaan persampahan Tabel 3.A.1.z.2 Jumlah armada pengelolaan persampahan Tahun 2011 dan 2012 No

Jenis Armada

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Buldozer Excavator Dump truck Pic Up Becak Motor Container Amrol TPS Permanen

Tahun 2011 1 5 2 3 8 12

2012 1 1 1 5 1 -

Pada tahun 2012 dapatnya bantuan dari Kementeri PU melalui Satke PLP karena Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

dalam pengelolaan

persampahan cukup berhasil. c. SDM pengelolaan persampahan yang belum sesuai dengan kompetensi Personil pengelolaan persampahan sebanyak 69 orang yang terdiri dari : -

5 orang PNS bertugas sebagai :

-

2 orang bertugas sebagai pegawai lapangan

-

2 orang bertugas sebagai sopir K3

-

65 orang Pegawai Non PNS dan Pegawai Harian Lepas yang masih kurangnya pengetahuan tentang pengolahan sampah yang benar.

2.

Persentase nagari yang berhasil melaksanakan program 3 R, ini merupakan progaram Nasional yang akan mendukung pelaksanaan sistim control landffill di TPA karena dengan sistim tersebut akan mengurangi jumlah sampah yang diangkut di TPA. 3R yang terealisasi dilaksanakan oleh perorangan, kelompok dan sekolah

dalam bentuk pembuatan kompos dan pemanfatan barang

bekas.


127


Tabel 3.A.1.z.3 Kelompok program 3 R Tahun 2011 dan 2012 No 1. 2.

3.

Jumlah (m3)

Kelompok program 3 R

2011 -

Koppas Bhakti Antoni

2012 1 1

Persentase status mutu sumber air, udara dan tanah. Capaian sebesar 92,3 % Kondisi ini menunjukkan bahwa sumber air, udara pada Kabupaten Tanah Datar khusus di daerah pemukiman padat disekitar Kota Batusangkar berada dalam kondisi baik (belum tercermar) atau masih memenuhi baku mutu dan untuk tanah belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan dana peralatan laboratorium dan SDM teknis yang mendukung. Tabel 3.A.1.z.4 Hasil pemantauan kualitas udara ambien tahun 2011 No 1. 2. 3. 4.

Lokasi Pengambilan Contoh Uji Transportasi Industri Pemukiman Perkantoran/Komersial

Parameter NO2 (µg/ Nm3) SO2 (µg/Nm3) Kategori Baik (<50) Kategori Baik (<50) Kategori Baik (<50) Kategori Baik (<50) Kategori Baik (<50) Kategori Baik (<50) Kategori Baik (<50) Kategori Baik (<50)

Tabel 3.A.1.z.5 Hasil pengujian kualitasi air sungai No 1. 2.

4.

Nama Sungai

Kategori Kategori Klas II Kategori Kals II

Batang Selo Batang Ombilin

Persentase

Usaha

dan/atau

kegiatan

yang

memenuhi

persyaratan

administrasi dan teknis. Syarat administrasi diantaranya dalam bentuk dokumen pengelolaan lingkungan, izin lingkungan dan laporan semester RKLRPL atau UKL-UPL. Dan syarat teknis diantaranya dalam bentuk IPAL dan baku mutu. karena keterbatasan SDM, sarana dan anggaran pengawasan yang harusnya dilakukan setiap semester belum semuanya dapat dilaksanakan. Dari 29 yang telah memiliki rekomendasi lingkungan hanaya 11 yang menyampaikan laporan semester.


128


Tabel 3.A.1.z.6 Dokumen Pengelolaan Lingkungan Tahun 2011 dan 2012 No 1. 2.

5.

Jumlah (m3)

Dokumen Pengelolaan Lingkungan

2011 1 3

UKL/UPL DPLH

2012 7 -

Persentase Informasi lingkungan yang tersedia dengan kualitas baik dan mudah diakses dalam memenuhi keterbukaan informasi dan peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkugan hidup. Kepedulian terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan dapat dilihat dengan jumlah prestasi yang telah diraih Pemerintah kabupaten Tanah Datar dalam bidang sekolah adiwiyata, kalpataru, Adipura dan kelompok pengelola 3R. Ada beberapa indikator yang tidak terealisasi untuk Peraihan Piala Adipura karena : 1. Kurangnya kegiatan sosialisasi Adipura kepada masyarakat 2. Kurangnya koordinasi antar istansi terkait. 3. Kurangnya pembenahan terhadap lokasi-lokasi yang menjadi objek pemantauan

adipura

(perumahan,

sekolah,

perkantoran)

berupa

penyediaan tempat sampah, pembuatan pengomposan, pembersihan drainase/riol dan WC. 4. Fasilitas-fasilitas umum untuk pengelolaan sampah masih kurang dan belum memadai. Upaya yang telah dilakukan untuk meraih Penghargaan Adiwiyata adalah melakukan pembinaan-pembinaan terhadap sekolah yang ditelah memenuhi kriteria sekolah yang berwawasan lingkungan yaitu berupa ketersediaan taman, penghijauan disekolah, pengomposan, pemilhan sampah, pemanfatan barang bekas.

6.

Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi dengan target sebanyak 750 Ha dan terealisasi sebanyak 965 Ha dengan tingkat capaian sebesar 128,67%, hal ini disebabkan adanya upaya percepatan pembangunan kehutanan melalui : a. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK Kehutanan) seluas 300 Ha


129


b. Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang bersumber dari dana APBN seluas 250 Ha. c. Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air (Go Green) Tabel 3.A.1.z.7 Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi Tahun 2011 dan 2012 No 1.

7.

Realisasi Tahun 2011 Tahun 2012 750 Ha 965 Ha

Uraian Luas hutan dan lahan yang direhabiilitasi

Kasus ilegal logging dengan target sebanyak 13 kasus dan terealisasi sebanyak 8 kasus dengan tingkat capaian sebesar 138,46 %, hal ini dilakukan dengan upaya peningkatan patroli pengamanan hutan melalui Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu yang melibatkan TNI, POLRI dan Kejaksaan. Tabel 3.A.1.z.8 Kasus ilegal logging Tahun 2011 dan 2012 No

Uraian

1.

8.

Kasus ilegal Logging

Realisasi Tahun 2011 11 Kasus

Tahun 2012 8 Kasus

Kasus Kebakaran hutan yang ditanggulangi dengan target 3 kasus dan terealisasi 100%, hal ini disebabkan karena adanya upaya sosialisasi pencegahan kebakaran hutan, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sehingga dapat tercapai target menurunnya kasus kebakaran hutan. Upaya yang dilakukan dalam pencapaian

sasaran pencegahan dan

pengendalian kebakaran hutan dilakukan : a. Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan, b. Pengawasan terhadap daerah rawan kebakaran hutan, c. Pengendalian kebakaran hutan yang dilakukan oleh petugas bekerja sama dengan instansi terkait, dibantu oleh masayarakat peduli api (MPA). Tabel 3.A.1.z.9 Kasus kebakaran hutan Tahun 2011 dan 2012 No 1.

Uraian Kasus Kebakaaran Hutan

Realisasi Tahun 2011 4 Kasus

Tahun 2012 3 Kasus


130


aa. Sasaran 27 : Tersedianya data dan peta daerah rawan bencana

Sasaran tersebut diukur dengan 2 (dua) Indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.A.1.aa Analisis Capaian Kinerja Sasaran 27 Tahun 2012 Indikator kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

1.

Jumlah pelaksanaan pemantauan daerah rawan bencana

10 kali

10 kali

100,00

2.

Jumlah dokumen penanggulangan bencana

3 buah

3 buah

100,00

Rata-rata

100,00

Capaian kinerja sasaran ini dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Jumlah pelaksanaan pemantauan daerah rawan bencana ditargetkan sebanyak 10 kali dan terealisasi 100%, pelaksanaan indikator ini dilakukan secara terus menerus karena daerah rawan bencana yang ada sebanyak 15 titik pada Daerah Kabupaten Tanah Datar yang terletak di Gunungapi Marapi sekitarnya, namun yang di prioritaskan untuk diamati dan diwaspadai sebagai daerah rawan bencana ada 10 titik. Tahun 2011 terealisasi 100 %. Upaya Pemerintah untuk penanggulandan bencana dan penyelamatan : a. Pelaksanaan piket siaga bencana 1x24 jam b. Meningkatkan koordinasi operasional kedaruratan dan penyelematan terus menerus terhadap pemantauan yang dilakukan. c. Berpartisipasi dalam penanaman 1 Milyar pohon.

2. Jumlah dokumen penanggulangan bencana pencapai sebesar dalam bentuk Penyusunan Peta dan Database kawasan penanggulangan bencana, dan penyusunan strategi penanggulangan bencana perjenis bencana (Rencana Kontinjensi).


131


ab. Sasaran 28 : Meningkatnya pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana Sasaran tersebut diukur dengan Indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.A.1.ab Analisis Capaian Kinerja Sasaran 28 Tahun 2012 Indikator kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi penanggulangan bencana

600 orang

634 orang

105,67

Sasaran tersebut diukur dengan Indikator kinerja yaitu Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi penanggulangan bencana ditargetkan 600 orang dan terealisasi 634 dengan tingkat capaian sebesar 105,67 %, tingginya tingkat capaian ini disebabkan

karena Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar telah

menetapkan lokasi titik rawan bencana sehingga masyarakat disekitar lokasi telah menyadari kemungkinan dampak dari bencana itu sendiri dan timbul kesadaran masyarakat untuk mengetahui apa yang harus dilakukan untuk penanggulangan bahaya bencana tersebut. Tabel 3.A.1.ab.1 Perbandingan Realisasi Pelatihan yang Dilaksanakan Tahun 2011 dan 2012 No

Pelatihan/Sosialisasi

1. 2.

Pelatihan Satgas Siaga Bencana Nagari Sosialisasi Kebencanaan untuk Guru SLTA dan Pengurus Osis Se Kabupaten Tanah Datar Apel Siaga Bencana dan Simulasi Penanggulangan Bencana Gempa Bumi dan Kebakaran

3.

Realisasi Tahun 2011 200 Orang

Tahun 2012 200 orang

-

100 Orang

-

334 Orang


132


ac.

Sasaran 29 : Meningkatnya sarana prasarana penanggulangan bencana

Sasaran tersebut diukur dengan Indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.A.1.ac Analisis Capaian Kinerja Sasaran 29 Tahun 2012 Indikator kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

Jumlah sarana dan prasarana evakuasi dan penanggulangan bencana

1 Paket

1 Paket

100,00

Sasaran tersebut diukur dengan Indikator kinerja Jumlah sarana dan prasarana evakuasi dan penanggulangan bencana ditargetkan 1 Paket terealisasi 100 %, ini terealisir dalam bentuk pengadaan sarana dan prasarana berupa peralatan penanggulangan bencana dengan inventarisir sebagai berikut : Tabel 3.A.1.ac.1 Inventarisir peralatan penanggulangan bencana Tahun 2012 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Nama Alat Helm Keselamatan Head Lamp Sepatu Bot Ransel Cover Topi lapangan Sarung Tangan Karet Sarung Tangan Semi Kulit Baju Pelampung Kompas Senter Masker Pisau Tebas GPS Tenda komanda lapangan Tenda summer Time 3/4 Tali caramantel Carrabiner Pully single Pully Tandem Wibing Sit Harnest Full Bady Harnest Gri-Gri Dessender

Tahun 2011 4 unit

10 pasang

2012 4 buah 4 buah 10 pasang 5 buah 20 buah 38 pasang 20 pasang 6 buah 3 buah 5 buah 5 buah 5 buah 1 buah

4 buah 3 buah 6 rol 20 unit 4 unit 2 unit 3 unit 1 unit 2 Unit 1 Unit 5 unit


133


25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

Auto stop Tandu Basket Trangia Jumar Sleeping Bad Rain coat Geter Kerel Genset Chain Shaw Plastik Box Lampu Emergency Valbed Kasur Dispenser Tangki Air Coverbag Pack Botol Minum

2 unit 1 Unit 2 Unit 2 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Pasang 2 Unit 1 Unit 1 Unit 27 buah 15 buah 15 buah 2 buah 5 buah 5 buah 5 buah 10 Buah

ad. Sasaran 30 : Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap normanorma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Sasaran tersebut diukur dengan 6 (enam) Indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.A.1.ad Analisis Capaian Kinerja Sasaran 30 Tahun 2012 Indikator kinerja 1 2

3

4 5

6

Jumlah penyuluhan dan sosialisasi produk hukum pusat dan daerah. Jumlah rancangan peraturan daerah yang telah dibahas sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi Jumlah kasus hukum yang melibatkan pemerintah daerah dan aparatur yang difasilitasi baik di luar maupun di dalam pengadilan Jumlah informasi permasalahan HAM Daerah dalam bentuk Laporan RANHAM Jumlah kasus yang berpotensi menyebakan gangguan kantrantibmas yang teridentifikasi Jumlah kasus pelanggaraan perda yang ditangani Rata-rata

Target

Realisasi

Capaian (%)

2 kali

2 kali

100,00

60 Produk Hukum

61 Produk Hukum

101,67

5 Kasus

4 kasus

120 %

2 buah

2 buah

100,00

30 Kasus

25 Kasus

83,33

280 Kasus

120 Kasus

42,86 91,31


134


Pencapaian Sasaran Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan terealisasi pencapaian sebesar 76,31 % kategori cukup dibandingkan tahun sebelumnya melebihi capaian yaitu sebesar 117,35 %. 1. Indikator Kinerja Jumlah rancangan peraturan daerah yang telah dibahas sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi capaian sebesar 101.07 % dari target dan tahun 2011 juga melebihi target yakni sebesar 111,02 %. Keberhasilan pembinaan hukum tidak lepas dari pemahaman atas produk hukum yang diterbitkan dan meningkatnya produk hukum disebabkan karena adanya amanat peraturan yang lebih tinggi dan kebutuhan daerah yang mengharuskan Kabupaten/Kota mengatur dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, data jumlah produk hukum yang diterbitkan : Tabel 3.A.1.ad.1 Jumlah produk hukum daerah Tahun 2011 dan 2012 No 1. 2.

Produk Hukum Peraturan Daerah Peraturan Bupati

Realisasi 2011 2012 15 Berita Daerah 9 Berita Daerah 76 Lembaran Daerah 51 Lembaran Daerah

2. Indikator Kinerja Jumlah kasus hukum yang melibatkan pemerintah daerah dan aparatur yang difasilitasi baik di luar maupun di dalam pengadilan capaian kinerja sebesar 120 % karena untuk penyelesaian kasus berdasarkan jumlah kasus yang dihadapi oleh pemerintah Daerah dalam bentuk gugatan perdata dan tata usaha negara. Permasalahan lain yang difasilitasi diantaranya pengadaan tanah, pengadaan barang dan jasa dengan mengajukan pendapat hukum (legal opinion) kepada pengadilan negeri dan kejaksaan negeri. Capaian tahun 2011 dengan target 6 kasus terealisasi 4 kasus atau capaian sebesar 133,33 %. Tabel 3.A.1.ad.2 Analisis Capaian Kinerja Sasaran 30 Tahun 2012 No 1.

Uraian Fasilitasi kasus hukum

Realisasi 2011 2012 4 kasus dari 6 Kasus 4 Kasus dari 5 kasus yang ditargetkan yang ditargetkan


135


3. Indikator Kinerja Jumlah informasi permasalahan HAM Daerah dalam bentuk Laporan RANHAM target 2 laporan terealisasi 2 laporan dengan tingkat capaian sebesar 100 % pada tahun 2011 target 3 laporan realisasi 2 laporan dengan tingkat capaian sebesar 66,6 % karena adanya perubahan Pedoman Pelaksanaan RANHAM Indonesia dari Kepres Nomor 40 Tahun 2004 tentang RANHAM Indonesia 2004-2009 menjadi Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang RANHAM Indonesia 2011-2014. Point penting dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 diantaranya laporan RANHAM dibuat per semester dan terselenggaranya sosialisasi RANHAM terhadap panitia RANHAM, Pokja RANHAM dan pihak lainnya. 4. Indikator kinerja, Jumlah kasus yang berpotensi menyebabkan gangguan Keamanan,

Ketentraman

dan

Ketertiban

masyarakat

(kamtrantibmas)

teridentifikasi. 5. Indikator kinerja, Jumlah kasus pelanggaraan perda yang ditangani

yang

dilakukan kategori kurang (42,86 %) karena ada beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi : a. Belum terciptanya koordinasi yang baik dengan pihak terkait. b. Sangat minimnya tenaga operasional dilapangan serta terbatasnya tenaga

PPNS penegak perda. Capaian kinerja dengan target 280 kasus terealisasi 120 kasus atau 42,86 % sedangkan tahun 2011 dengan target 350 kasus dan terealisasi sebesar 531 kasus dengan tingkat capai sebesar 152 %. Tabel 3.A.1.ad.3 Jumlah pelanggaran Tahun 2011 dan 2012 No

Jenis Pelanggaran

1. 2. 3.

Pelanggaran IMB/HO /SIUP/SITU Pelanggaran PKL dan Ojek Pelanggaran Warnet (Perbup Nomor 3 Tahun 2010 tentang Jasa Layanan internet Pelanggaran Perda nomor 4 Tahun 2010 tentang Trantibum (PSK, Perjudian, Gepeng, Penertiban Pelajar, Penertiban Petasan, Orang Gila/Terlantar, Warkel DLL)

4.

Tahun 2011 23 Kasus 40 Kasus 40 Kasus

2012 25 Kasus 60 Kasus 15 Kasus

47 Kasus

20 Kasus


136


Strategi pemecahan masalah yang telah dilakukan : 1. Melakukan tindakan preventif terhadap pelanggaran Peraturan Daerah 2. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait. 3. Meningkatkan SDM Satpol PP melalui pendidikan Diksar, Diklat Lanjutan dan PPNS.

ae. Sasaran 31 : Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur Sasaran tersebut diukur dengan 3 (tiga) Indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.A.1.ae Analisis Capaian Kinerja Sasaran 31 Tahun 2012 Indikator kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

1

Jumlah CPNS yang direkrut

25 orang

25 orang

100,00

2

Jumlah aparatur yang mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh BKD dan DIKLAT Jumlah SKPD yang sudah tepat ukuran tepat fungsi

284 orang

323 orang

113,73

100%

100%

100,00

3

Rata-rata

104,58

Untuk pencapai sasaran 32 yaitu Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur tercapai dengan kriteria sangat memuaskan dari ditargetkan yaitu sebesar 104,58 % karena : 1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam pengadaan CPNS yang direkrut adalah untuk kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Berdasarkan Keputusan bersama Menteri PAN dan RB, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang penundaaan sementara penerimaan CPNS pada tahun 2011 namun pada tahun 2012 dilakukan penyusunan formasi PNS dan pemberkasa ulang tenaga hornor katergori I untuk diproses dan proses pindah PNS keluar dan kedalam Kabupaten Tanah Datar.


137


Tabel 3.A.1.ae.1 Formasi CPNS katergori I tahun 2012 No 1. 3. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Formasi

Jumlah

Petugas K3 Penjaga Kantor Tenaga Penggerak Koperasi dan UKM Pengelola perhubungan Operator Komputer Pengadministrasi umum Pesuruh Kantor Pramu Saji Guru SD Guru Tk Cleaning Servise Pengemudi

2 Orang 3 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 3 Orang 1 Orang 2 Orang 1 Orang 8 Orang 1 Orang

2. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berupaya untuk menciptakan SDM yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraaan pemerintahan. Keberhasilan indikator kinerja untuk sasaran ini melebihi target yakni sebesar 113,73 % ini dibuktikan dengan telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian dan sikap untuk dapat mampu melakanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian etika PNS yang pengabdian kepada Negara. Tabel 3.A.1.ae.2 PNS mengikuti Diklat /Pendidikan tahun 2011 dan 2012 No.

Jenis Diklat/Pendidikan

Tahun 2011

1. 2.

Prajabatan CPNS Formasi 2010 Diklat Pengadaan Barang dan Jasa,Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Barang/Jasa Diklat Sekretaris Nagari Diklat Open office linux Pengelolaan Keuangan Nagari Diklat Penilaian Angka Kredit Guru Diklat SPIP Pengiriman Diklat Pimpinan III Diklat LAKIP Diklat Penatausahaan & Akuntansi Keuangan Diklat Penatausahaan Barang Milik Daerah Diklat Kompetensi Wali Nagari

308 Orang 320 Orang

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

37 Orang 82 Orang 75 Orang 40 Orang 68 Orang 1 Orang

Tahun 2012 80 Orang 50 Orang

1 Orang 41 Orang 40 Orang 40 Orang 71 Orang


138


3. Indikator Kinerja, Jumlah SKPD yang sudah tepat ukuran tepat fungsi karena semua urusan dan kewenangan telah terbagi habis kepada 39 SKPD yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 11 Dinas Daerah, 5 Lembaga Teknis Daerah setingkat Badan, 7 Lembaga Teknis Daerah setingkat Kantor dan 14 Kecamatan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan teknis penunjang maka dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/Badan : Tabel 3.A.1.ae.3 Jumlah UPT Dinas/ Badan tahun 2011 dan 2012 No.

UPT

2011

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pendidikan Kesehatan Sosnaker Pekerjaan Umum Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Peternakan dan Perikanan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga DPPKA Taskin dan PMPKB

16 UPT 23 UPT 1 UPT 7 UPT 14 UPT 7 UPT 2 UPT

8. 9.

af.

2012

Jumlah

1 UPT

16 UPT 23 UPT 1 UPT 8 UPT 14 UPT 7 UPT 2 UPT

1 UPT 14 UPT

1 UPT 14 UPT

Sasaran 32 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sasaran tersebut diukur dengan 6 (enam) Indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.A.1.af Analisis Capaian Kinerja Sasaran 32 Tahun 2012 Indikator kinerja 1

Jumlah perizinan yang dikeluarkan :

2

Lama waktu penyelesaian izin : a b c d e f g h

SITU SIUP TDP HO SIUH/TDUH TDG SIUJK SIUI/TDI

Target

Realisasi

Capaian (%)

1.415

2.166

153,07

6 hari kerja 6 hari kerja 6 hari kerja 19 hari kerja 19 hari kerja 6 hari kerja 6 hari kerja 6 hari kerja

4 hari kerja 3 hari kerja 4 hari kerja 15 hari kerja 15 hari kerja 4 hari kerja 4 hari kerja 5 hari kerja

133,33 150,00 133,33 121,05 121,05 133,33 133,33 167,67


139


i 3

IMB

18 hari kerja

15 hari kerja

167,67

Persentase penduduk yang wajib KTP yang sudah memiliki KTP

65%

95%

146,15

Persentase penduduk yang telah memiliki akte kelahiran c Persentase kepala keluarga yang yang telah memiliki kartu keluarga Persentase SKPD yang telah menerapkan SOP

75%

95%

126,67

75%

77%

102,67

20%

20%

100,00

Rekomendasi perbaikan pelayanan yang telah ditindak lanjuti oleh unit pelayanan

50 Rekomendasi

50 Rekomendasi

100,00

Dokumen Adm Kependudukan yang diterbitkan : a b

4 5

Rata-rata

121,40

Dari sasaran 36 yaitu meningkatnya Kualitas pelayanan publik dengan baik menunjukan mencapaian indikator kinerja kriteria sangat memuas yaitu sebesar 125,82 % artinya pencapaian melebihi target yang diinginkan karena : 1.

Indikator kinerja, Jumlah perizinan yang dikeluarkan yang dilakukan melalui Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian melebihi target yaitu sebesar 153,07 % karena Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah melakukan : a. Sosialisasi pelayanan perizinan kepada pelaku dunia usaha, b. Monitoring dan Analisis oleh Tim teknis perizinan dari SKPD teknis terkait. c. Tidak adanya lagi retribusi tambahan untuk SITU, SIUP, TDP dan HO berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, d. Meningkatnya pertumbuhan usaha ekonomi masyarakat dekat kawasan perumahan dan perguruan tinggi. Tabel 3.A.1.af.1 Perizinan yang dikeluarkan Tahun 2011 dan 2012 No

Uraian

Jumlah perizinan yang dikeluarkan : 1. SITU

Realisasi 2011 2012 2.076 Buah 2.166 buah 596 557


140


2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

2.

SIUP TDP HO SIUH/TDUH TDG SIUJK SIUI/TDI IMB Izin penyelenggaraan dan pemasangan reklame

464 565 113 93 11 99 50 97 0

444 527 256 82 2 69 19 198 0

Indikato kinerja, Lama waktu penyelesaian izin, adanya pengurangan waktu pelayanan perizinan sehingga pencapaian indikatornya sebesar 128,75 % atau rata-rata 2 dan atau 3 hari dari yang ditetapkan. Hal ini disebabkan : a. Adanya Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan perizinan b. Sudah adanya penerapan SOP dalam menyelesaian pekerjaan c. Komitmen pegawai KPPT Kabupaten Tanah Datar untuk memberikan

pelayanan secara optimal. Tabel 3.A.1.af.2 Lama waktu penyelesaian izin Tahun 2011 dan 2012 No

Lama waktu penyelesaian izin : 1. SITU 2. SIUP 3. TDP 4. HO 5. SIUH/TDUH 6. TDG 7. SIUJK 8. SIUI/TDI 9. IMB 10. Izin penyelenggaraan pemasangan reklame

3.

Realisasi

Uraian

dan

2011

2012

5 Hari 4 Hari 5 Hari 17 Hari 17 Hari 5 Hari 5 Hari 5 Hari 16 Hari -

4 Hari 3 Hari 4 Hari 15 Hari 15 Hari 4 Hari 4 Hari 5 Hari 15 Hari

Indikator kinerja, Persentase Dokumen Administrasi Kependudukan yang diterbitkan

mengalami kenaikan sebesar 125,16 %, hal ini menunjukan

masyarakat Kabupaten Tanah Datar sangat berkeinginan memiliki dokumendokumen karena adanya : BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

141


a. Sosialisasi Program Kependudukan dan pembagian waktu pelayanan per kecamatan untuk mengurangi penumpukan yang mengurangi dari segi waktu dan biaya pengurusan. b. Sosialisasi dalam pengurusan KTP tidak dipungut biaya/gratis c. Sosialisasi pembebasan biaya pengurusan akte kelahiran bagi penduduk usia dibawah 1 Tahun Walaupun

target

melebihi

yang

dicapai

namun

masih

terdapat

hambatan/kendala yaitu : a. Belum terbangun proses dokumen kependudukan secara terpadu b. Keterbatasan sarana terutama suasana perkantoran yang representatif c. SDM yang belum kompeten.

4.

Indikator Kinerja, Persentase SKPD yang telah menerapkan SOP terealisasi sesuai dengn target capaian 100 % , Meskipun capaian 100 % namun masih terdapat kendala dalam menerapkan SOP pada setiap SKPD karena : a. Kurang personil b. Kompetensi pegawai dalam pelaksanaan tugas masih kurang c. SOP yang ada belum diterapkan dalam acuan pelaksanaan tugas.

5.

Indikator kinerja, Rekomendasi perbaikan pelayanan yang telah ditindak lanjuti oleh unit pelayanan capaian 100 %. Merupakan rekomendasi hasil pembinaan unit layanan publik dan rekomendasi perbaikan pelayanan berdasarkan hasil IKM (Indek Kepuasan Masyarakat). Tahun 2011 telah dilakukan survey IKM pada bidang layanan : a. Bidang layanan Kesehatan terdiri dari 23 Puskesmas, 1 RSUD b. Bidang layanan Administrasi 24 Unit layanan terdiri dari : - 14 Kecamatan - 9 Nagari - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil c. Unit Layanan PDAM


142


Tahun 2012 survey IKM dilakukan khusus pada bidang pendidikan yang terdiri dari : a. SMP se Kabupaten Tanah Datar sebanyak 49 sekolah b. SMA se Kabupaten Tanah Datar sebanyak 15 sekolah c. SMK se Kabupaten Tanah Datar sebanyak 5 sekolah

ag. Sasaran 33 : Terwujudnya transparansi pelayanan Sasaran tersebut diukur dengan 3 (tiga) Indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.A.1.ag Analisis Capaian Kinerja Sasaran 33 Tahun 2012 Indikator kinerja 1 2

Jumlah berita Tanah Datar yang dimuat dalam media cetak dan elektronik Jumlah media informasi dan dokumentasi melalui media luar ruangan Rata-rata

Target

Realisasi

Capaian (%)

3200 berita

5798 berita

181,19

85 buah

85 buah

100,00 140,59

Dari sasaran 34 terwujudnya tranparansi layanan menunjukan mencapaian indikator kinerja kriteria sangat memuas yaitu sebesar 140,59 % artinya pencapaian melebihi target yang diinginkan disebabkan : 1. Jumlah Berita Tanah Datar yang dimuat dalam media cetak dan elektronik disampaikan melalui Website tanahdatar.go.id, media harian, mingguan, Televisi (Metro TV, Tri Arga TV Bukittinggi, Padang TV, TVRI) dan radio (RRI dan Radio Pemda “Luhak Nan Tuah FM). Tabel 3.A.1.ag.1 Publikasi Berita Tanah Datar Tahun 2011 dan 2012 No

Uraian

Berita Tanah Datar yang dimuat dalam media cetak dan elektronik : 1. Harian Daerah 2. Mingguan 3. Majalah 4. Harian Nasional 5. Televisi 6. Radio

Realisasi 2011

2012

7 Media 25 Media 2 Media 2 Media 4 Media 2 Media

7 Media 38 Media 2 Media 2 Media 4 Media 2 Media


143


2. Jumlah media informasi dan dokumentasi melalui media luar ruangan berupa himbauan, ajang promosi daerah untuk mempublikasikan kegiatan Pemerintah Daerah Tanah Datar melalui spanduk dan baliho yang di pasang pada tempattempat strategis. Tabel 3.A.1.ag.1 Publikasi Berita Tanah Datar Tahun 2011 dan 2012 Realisasi

No

Uraian

1.

Jumlah Media Informasi melalui media luar ruangan

2011 60 buah

2012 85 buah

ah. Sasaran 34 : Terwujudnya pelayanan yang baik, bersih dan akuntabel

Sasaran tersebut diukur dengan 7 (tujuh) Indikator kinerja dan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.A.1.ah Analisis Capaian Kinerja Sasaran 34 Tahun 2012 1

2 3 4 5 6 7

Indikator kinerja Jumlah Pelaksanaan koordinasi antar unsur pimpinan daerah dan atau instansi vertikal Data Penyelenggara negara yang wajib melaporkan harta kekayaannya Jumlah temuan hasil pemeriksaan LAKIP Kabupaten dengan kriteria Jumlah Dokumen LKPJ Kabupaten tepat waktu Hasil Analisis IKK dan LPPD Persentase pengadaan barang/jasa melalui pelelangan maupun seleksi Rata-rata

Target 24 kali

Realisasi 24 Kali

Capaian (%) 104,17

30 orang

28 orang

93,33

560 temuan B 1 dokumen

535 temuan C 1 dokumen

95,54 50,00 100,00

Nilai Tinggi 100 %

Nilai Tinggi 99,98%

100,00 99,98 % 91,86

Dari sasaran 36 yaitu Terwujudnya pelayanan yang baik, bersih dan akuntabel dengan baik menunjukan mencapaian indikator kinerja kriteria sangat baik yaitu sebesar 91,86 % artinya pencapaian telah dilakukan hampir mendekat target yang diinginkan uraian Analisis indikator kinerja sasaran sebagai berikut :


144


1.

Indikator Kinerja, Jumlah Pelaksanaan

koordinasi antar unsur

pimpinan

daerah dan atau instansi vertikal dalam rangka koordinasi untuk menciptakan kondisi daerah yang kondusif serta kebutuhan koordinasi daerah yang diprioritaskan misalnya terjadi bencana alam.

2.

Indikator kinerja, Data Penyelenggara negara yang wajib melaporkan harta kekayaannya dengan capaian 93,33 % ini merupakan kewajiban Penyeleggara Negara (PN) melaporkan harta kekayaan melalui pengisian formulir LHKPN yang di target sebanyak 30 Orang untuk melaporkan pada KPK RI untuk tahun 2012 terdiri dari : a. Pengguna Anggaran (PA) b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Yang terealisasi hanya 28 orang ini disebabkan ada beberapa orang PN yang tidak melaporkan harta kekayaannya dengan alasan penyelenggara negara dimaksud mengalami mutasi, dimana pada jabatan terakhir tidak menjadi objek untuk mengisi formulir LHKPN atau penyelenggara negara dimaksud telah mengisi formulir LHKPN sebelumnya dan pada saat pelaksanaan kegiatan

pelaporan

tahun

2012

belum

memiliki

kewajiban

untuk

memperbaharui LHKPN (yakni jangka waktu 2 tahun terakhir). Sedangkan untuk tahun 2011 PN target 30 orang terealisasi sebanyak 21 orang. Tabel 3.A.1.ah.1 Penyelenggara Negara Tahun 2011 dan 2012 No.

PN yang Wajib LHKPN

1.

Pejabat Eselon II

2.

Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran

2011

2012

Target 30

Realisasi 21

Target -

Realisasi -

-

-

30

28


145


3.

Indikator kinerja, Jumlah Hasil temuan pemeriksaan yang telah ditangani oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Datar telah tercapai 95,54 % serta jumlah TLHP yang ditindak lanjuti. Tidak semua objek yang dilakukan pemeriksaan ini disebabkan diantara : a.

Terbatasnya tenaga Auditor

b. Belum adanya sistem perencanaan dan pelaporan secara on line terutama dalam dimasing-masing SKPD. c.

Terbatasnya sarana mobilitas serta kurang lengkapnya dokumendokumen yang diperlukan di setiap paket/kegiatan.

d. Masih rendahnya kesadaran SKPD untuk menindak lanjuti

TLHP

Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Propinsi, BPK dan BPKP Perwakilan Sumatera Barat. Hal-hal yang dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan tersebut : a.

Meningkatkan implementasi Inpres RI Nomor 5 tahun 2004 melalui meningkatkan kesadaran aparatur tidak berbuat koruptif dan melakukan Sosialisasi,

b. Penerapan Pakta integritas bagi seluruh PNS serta pencanangan Kabupaten Tanah Datar sebagai Zona Pakta Integritas dalam mencapai wilayah bebas korupsi dan menuju wilayah birokraksi bersih dan melayani (WBK WBBM).

4.

Indikator Kinerja, LAKIP Kabupaten dengan kriteria. Penyampaian LAKIP tingkat Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota disampaikan kepada Presiden Melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan ini merupakan gambaran keberhasilan atau kegagalan dalam penyelenggaraan rencana strategis dan dokumen manajemen kinerja lainnya. Pada tahun 2011 penyampaian sesuai dengan ketentuan dengan kriteria C melalui Analisis propinsi.


146


5.

Indikator kinerja, Jumlah Dokumen LKPJ Kabupaten tepat waktu, Pada akhir tahun anggaran Penyelenggara Otonom Daerah yaitu Bupati wajib menyusun laporan Keterangan pertanggung jawab sesuai dengan peratura perundanundang. Tahun 2011 dan tahun 2012 Pemerintah Daerah menyampaikan LKPJ tepat pada waktu yang telah ditentukan.

6.

Indikator kinerja, Hasil Analisis IKK dan LPPD Kabupaten tepat waktu, Pemerintah Daerah wajib menyusun LPPD dan Hasil Analisis IKK tiap tahun dapat disampai tepat waktunya dan sesuai dengan peraturan perundanundangan, yang penilaian dilakukan dikeluar dengan reng waktu 2 tahun. Atas keberhasilan pencapaian indikator tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar mendapat Peringkat I dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah tingkat propinsi Sumatera Barat untuk hasil Analisis IKK tahun 2010, sedangkan untuk tingkat Nasional dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.A.1.ah.1 Hasil Penilaian IKK Tahun 2011 dan 2012 No. 1. 2.

7.

Tahun 2011 (Penilaian tahun 2009) 2012 (Penilaian tahun 2010)

Indikator Kinerja,

Tingkat Hasil Penilaian 13 Besar se Kab/Kota 85 Besar se Kab/Kota

Persentase pengadaan barang/jasa melalui pelelangan

maupun seleksi. Telah dilakukan secara layanan pengadaan elektronik. Indikator ini tidak terealisasi sesuai dengan target disebabkan karena kurangnya perencanaan pengadaan barang/jasa oleh pejabat pembuat komitmen.


147


ai. Sasaran 35 : Terwujudnya pengelolaan keuangan dan asset daerah dengan baik Sasaran tersebut diukur dengan 4 (empat) Indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.A.1.ai Analisis Capaian Kinerja Sasaran 35 Tahun 2012 Indikator kinerja 1

100%

100%

Capaian (%) 100,00

4 Dokumen

4 Dokumen

100,00

759.861.849.351 WTP

760.205.244.938,33 WDP

100,05 75,00

Target

Persentase Asset yang terinventarisir 2 Jumlah Dokumen APBD yang disusun sesuai dengan kaedah penganggaran dan disampaikan tepat waktu 3 Peningkatan Penerimaan daerah 4 Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah Rata-rata

Realisasi

93,76

Dari sasaran 36 yaitu terwujudnya pengelolaan keuangan dan asset daerah dengan baik menunjukan mencapaian indikator kinerja kriteria sangat baik yaitu sebesar 93,76 % artinya pencapaian telah dilakukan hampir mendekat target yang diinginkan karena : 1.

Penyampaian laporan pertanggung jawaban APBD salah satunya Laporan Keuangan (Asset) ini terealisasi sesuai dengan waktu yang direncanakan. Hal ini merupakan upaya pengelola keuangan dan asset selalu taat dengan ketentuan sistim yang telah digariskan diantaranya dengan implementasi jaringan Aplikasi SIMDA yang terpadu dan berkelanjutan baik bidang keuangan dan pengelolaan asset/barang secara on line. Ini dapat dilihat dari nilai Aktiva aset daerah dari tahun ke tahun : Tabel 3.A.1.ai.1 Aset Tetap Tahun 2011 dan 2012

No. 1. 2. 3.

Aktiva Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan

Nilai Aktiva (Rp) 2011 2012 137.406.565.884.00 171.582.810.884,00 156.390.466.257,79 180.777.577.434,31 347.300.321.570.66 400.435.025.969,60

Penambahan % 25 % 16 % 15 %


148


4. 5. 6.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Kontruksi Dalam Pengerjaan Total Nilai Aset

2.

628.678.381.562,80 34.890.843.605,73 1.070.561.265

662.294.849.944,00 38.796.760.958,84 2.865.832.254.00

1.305.737.150.145,98

1.456.752.857.444,75

5% 11 % 168 %

Terealisasinya 100 % penyampaian Penjabaran APBD yang disusun sesuai dengan kaedah-kaedah penganggaran dan disampaikan tepat waktu, karena Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah melakukan pengelola anggaran sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2008 tentang Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang diimplementasikan melalui jaringan Aplikasi SIMDA yang terpadu dan berkelanjutan dan On line. Perbandingan Penganggaran APBD 2 tahun terakhir berdasarkan pembiayaan dan belanja. Tabel 3.A.1.ai.2 Perbandingan penganggaran APBD Tahun 2011 dan 2012

No.

Uraian

1.

Pendapatan - Pendapatan Asli Daerah - Dana Perimbangan - Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja - Belanja Tidak Langsung - Belanja Langsung Pembiayaan Daerah - Penerimaan Pembiayaan Daerah - Pengeluaran Pembiayaan Daerah

2.

3.

3.

Jumlah Setelah Perubahan (Rp) 2011 2012 670.664.870.823, 759.861.949.351,00 51.552.513.043,00 53.029.663.933,00 499.381.636.960,00 589.620.870.900,00 119.730.720.820,00 117.211.414.518,00 661.905.541.056,80 481.070.006.263.00 180.835.534.793,00

809.818.357.564,97 579.291.138.956,97 230.527.218.608,00

66.286.439.655,31 8.897.361.207,54

66.148.408.213,97 16.192.000.000,00

Indikator Kinerja Peningkatan Pendapatan Daerah, pelaksana program ini adalah DPPKA Kabupaten Tanah Datar yang di dukung oleh SKPD lainnya yang memiliki

memungutan

dan

menyetorkan

penerimaan

daerah

serta

berkewajiban untuk membuat laporan penerimaan daerah. Pencapaian Indikator sasaran ini tercapai sebesar 100,05 % artinya ada peningkatan dari tahun ketahun.


149


Tabel 3.A.1.ai.3 Pembandingan Realisasi PAD, dan Penerimaan Lain yang Sah Tahun 2011 dan 2012 No.

URAIAN

1.

Pendapatan Asli Asli Daerah Hasil Pajak Daerah - Pajak Hotel - Pajak Restoran - Pajak Hiburan - Pajak Reklame - Pajak Penerangan Jalan - Pajak Air Tanah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum - Ret. Pel. Kesehatan - Ret .Pel. Persampahan/Kebersihan - Ret. Penggantian Biaya KTP dan Akte - Ret. Pel. Parkir di tepi jalan Umum - Ret. Pelayanan Pasar - Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor - Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi Retribusi Jasa Usaha - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan - Retribusi Terminal - Retribusi Rumah Potong Hewan - Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Retribusi Perizinan Tertentu - Retribusi IMD - Retribusi Izin Gangguan/Keramaian - Retribusi Izin Trayek Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

2.

3. 4.

Realisasi 2011

Realisasi 2012

51.552.513.043,00 5.438.175.17,00 32.572.676,00 648.650.796,00 1.400.000,00 43.098.445,00 4.465.033.680,00 0 213.001.600,00 34.418.000,00

53.691.047.585,88 7.293.770.235,00 94.771.548,00 766.014.021,00 6.867.100,00 113.693.571,00 4.805.042.263,00 85.600.413,00 382.116.838 1.039.664.481,00

3.298.152.182,00 2.457.522.587,00 1.144.327.937,00 129.540.800,00 387.998.000,00 32.695.000,00 450.953.350,00 312.007.500,00 0 511.164.200,00 249.591.700,00 145.402.000,00 28.285.000,00 64.135.500,00 23.70.000,00 329.465.395,00 154.925.305,00 169.354.990,00 5.185.100,00 22.389.554.763

4.978.111.422,35 3.758.243.313,00 2.235.021.416,00 146.168.048,00 43.243.000,00 47.265.000,00 473.999.530,00 341.648.000,00 479.898.319,00 842.435.020,00 336.651.560,00 289.160.460,00 33.965.000,00 137.947.000,00 44.711.000,00 77.433.089,35 161.076.524,35 205.346.565,00 11.010.000,00 20.834.613.511,00

20.426.630.901,00

20.584.552.417,53

Upaya yang telah dilalukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah ; a. Membuat Mekanisme penataan dan pendataan objek dan subyek Pajak dan Retribusi dan lain penerimaan pendapatan daerah yang syah melalui Peraturan Bupati. b. Pemutakhirkan data Objek PBB dengan telah dibentuknya UPT PBB dan BPHTB pada DPPKA melalui Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2011. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

150


c. Pengendalian Sistim dan Prosedur pengelolaan Pajak dan retribusi dan lain penerimaan pendapatan daerah yang syah. d. Peningkatan kompetensi teknis petugas pajak.

4. Indikator Kinerja “Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah” atas keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melakukan laporan keuangan daerah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem anggaran berbasis kinerja. Selama 2 tahun terakhir sejak Bupati terpilih untuk ke dua kalinya dapat dilihat opini BPK pada tabel berikut : Tabel 3.A.1.ai.3 Pembandingan Realisasi PAD, dan Penerimaan Lain yang Sah Tahun 2011 dan 2012 No. 1.

Tahun 2011 (Penilaian 2010)

Opini BPK WDP

2.

2012 (Penilaian 2011)

WDP

LHP Nomor 16.A/LHP/XVIII.PDG/08/2011 Tanggal 12 Agustus 2011 16.A/LHP/XVIII.PDG/06/2012 Tanggal 28 Juni 2012

aj. Sasaran 36 : Meningkatnya ketentraman dan kenyamanan masyarakat

Sasaran tersebut diukur dengan 2 (dua) Indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.A.1.aj Analisis Capaian Kinerja Sasaran 36 Tahun 2012 Indikator kinerja 1

2

Jumlah kerjasama dengan TNI/POLRI dan kejaksaan untuk mencegah pelanggaran ketentra-man dan ketertiban umum serta pengembangan kemampuan aparat satuan Pol PP Jumlah satuan perlindungan masyarakat (SATLINMAS) kecamatan yang telah mendapat sosialisasi Rata-rata

Target

Realisasi

Capaian (%)

3 Kali

1 Kali

166,67

750 Orang

750 Orang

100,00

133,33


151


Dari sasaran 37 yaitu meningkatnya keterntraman dan kenyamanan msyarakat menunjukan mencapaian indikator kinerja kriteria sangat memuaskan yaitu sebesar 166,66 % artinya pencapaian tidak sesuai dengan yang ditargetkan karena : 1. Jumlah kerjasama dengan TNI/POLRI dan kejaksaan untuk mencegah pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum dengan capaian kinerja sebesar 166,67 % ini disebabkan karena stabilnya daerah sehingga gangguan trantibum tidak begitu menonjol, upaya yang sudah dilakukan

adalah

koordinasi dengan instansi vertikal. Untuk indikator kerjasama dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan untuk pengembangan kemampuan aparat satuan Pol PP belum terealisasi karena kurangnya sarana dan prasarana serta terbatasnya SDM anggota PPNS. Tabel 3.A.1.aj.1 Kerjasama Satpol PP dengan TNI/ Polri dan Kejaksaan Tahun 2011 dan 2012 No 1.

Realisasi

Jenis kerjasama Sapol PP dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan Penertiban Pemakaian Kendaraan dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar

2011 166,67 % (1 Kasus)

2012 166,67 % (1 Kasus)

2. Jumlah satuan perlindungan masyarakat (SATLINMAS) kecamatan yang telah mendapat sosialisasi mengenai tugas dan fungsi linmas sesuai dengan Perda Nomor 48 Tahun 2009 dan Permendagri Nomor 10 Tahun 2010 tentang penugasan

Satlinmas

dalam

penanganan

ketertiban

dan

keamanan

penyelenggaraaan pemilu. Tabel 3.A.1.aj.2 Sosialisasi Satlinmas Kecamatan Tahun 2011 dan 2012 No 1.

Uraian Sosialisasi Satlinmas kecamatan

Realisasi 2011 100 % (750 orang)

2012 100 % (750 orang)


152


ak. Sasaran 37 : Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan daerah

Sasaran tersebut diukur dengan 4 (empat) Indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.A.1.ak Analisis Capaian Kinerja Sasaran 37 Tahun 2012 1 2 3 4

Indikator kinerja Jumlah Pilar batas wilayah administrasi pemerintahan Jumlah hearing yang dilakukan Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan

Target 7 Pilar

Realisasi 3 Pilar

Capaian (%) 42,86

9 Kali 2 Dok 8 Dokumen

9 Kali 2 Dok 8 Dokumen

100,00 100,00 100,00

82,50

Rata-rata

Dari sasaran 38 yaitu Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan daerah menunjukan mencapaian indikator kinerja kriteria Baik yaitu sebesar 82,50 % pencapai kinerja yang kurang baik yaitu pada indikator kinerja Jumlah Pilar batas wilayah administrasi pemerintahan

pencapaian indikator kinerja ini dapat

dijelaskan sebagai berikut : 1.

Jumlah Pilar batas wilayah administrasi pemerintahan,

terealisasi 3 pilar

capaian sebesar 42,86 % hal ini disebabkan karena : a.

belum tercapai kesepakatan antara batas wilayah administrasi Daerah Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten/Kota tetangga maupun antara nagar di Kecamatan yang berbeda

Dalam Daerah Kabupaten Tanah

Datar. b. Keputusan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12o/1408/Pem2012 tanggal 22 Oktober 2012 agar : - Penetapan Pilar Batas belum dapat dilakukan sebelum keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Penegasan Batas Dareah terhadap segmen batas daerah yang sudah dilakukan pekacakan, pengukuran dan pemasangan pilat batas (sementara).


153


- Pemerintah Propinsi menyarankan untuk fokus penyelesaian kegiatan penegasan batas yang telah dan sedang dikerjakan, sampai diterbitkannya Peratura Menteri Dalam Negeri. Upaya pemecahan kendala yang dilakukan adalah : a. Sosialisasi penetapan dan petegasan batas, verifikasi batas, pelacakan batas dan pemasangan pilar batas sementara yang menghadirkan unsur-unsur terkait yang berbatasan. b. Penunggu Peraturan Meteri Dalam Negeri tentang batas antara Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Lima Puluh Kota. Tabel 3.A.1.ak.1 Penetapan Pilar Batas Tahun 2011 dan 2012 No. 1. 2.

2.

Tahun 2011 2012

Target 15 Pilar 7 Pilar

Realisasi 44 Pilar 3 Pilar

Jumlah hearing yang dilakukan. Keberhasilan suatu pembangunan dimulai dari proses perencanaan baik menyangkut pembangunan dan bidang fisik maupun non fiksi yaitu ekonomi dan sosial/budaya. Dengan perencanaan yang akomotif, aspiratif dan fleksibel akan mudah dipahami dan dilaksanakan dilapangan. Hearing yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar capaian 100 %

3.

Indikator Kinerja, Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah, walaupun capaian keberhasilan dalam penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan Oleh Bappeda dan Penanaman Modal mencapai 100% dapat di kategorikan “Baik” masih terdapat kendala/hambatan yaitu : a. Kurang serasi, selaras dan terintegrasi dengan sasaran strategis dalam

mencapai indikator kinerja antar dokumen perencanaan (RPJM) dengan dokumen anggaran. b. Belum dilaksanakannya hasil revie dalam pemanfaatan informasi dan

ketepatan data perencanaan. c. Belum terakomodirnya issu-issu strategis yang diamanat oleh peraturan

perundang-undangan seperti Standar pelayanan minimal (SPM). Kajian lingkungan hidup Strategis KLHS. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

154


BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Misi, Tujuan dan Sasaran strategis dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2010-2015. Prinsip-prinsi dalam penyusunan LAKIP Tahun 2012 ini didasarkan atas objektifitas, kejujuran dan ketransparanan sehingga untuk menindaklanjutinya, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar menyusun LAKIP tahun 2012 dengan mempedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Di dalam LAKIP Tahun 2012 disajikan informasi tentang : 1. Pencapaian sasaran strategis organisasi 2. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi 3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja 4. Evaluasi atas pencapaian sasaran strategis tahun berjalan. Berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilaksanakan dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2012, yaitu: 1.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.

BAB IV PENUTUP

198


2.

Penilaian LAKIP tahun 2012 merupakan tindak lanjut

dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2010-2015. 3.

Penetapan indikator kinerja pada tahun 2012 mengacu kepada RPJMD tahun 2010-2015 yang sebagian indikatornya merupakan penyempurnaan dan pengembangan dari RPJMD tahun 2005-2010, Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Tanah Datar tahun 2010-2015 dan Penetapan Kinerja Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012.

4.

Dari perhitungan rata-rata atau kumulatif, capaian kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2012 berdasarkan kategorinya dapat digambarkan sebagai berikut : Rata-rata pencapaian dari 37 sasaran adalah 100.12% Dari pencapaian sasaran diatas, kinerja yang diperoleh dapat dikategorikan “SANGAT MEMUASKAN“. Kondisi ini harus tertap dipertahankan untuk masa yang akan datang.

5.

Keberhasilan peningkatan capaian kinerja pada tahun 2012 dapat diraih karena adanya komitmen antara Bupati Tanah Datar dengan seluruh jajaran pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

6.

Keberhasilan yang dicapai tentunya bukan hanya keberhasilan dari pemerintah Kabupaten Tanah Datar semata, tetapi juga menggambarkan keberhasilan seluruh organisasi perangkat daerah, dukungan dunia usaha, serta partisipasi masyarakat secara umum.

B. SARAN Sesuai dengan kajian, analisis dan evaluasi, ada beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam melaksanakan pembangunan, penyusunan anggaran dan penyusunan LAKIP yaitu sebagai berikut : 1.

Penyusunan anggaran dalam bentuk APBD Kabupaten Tanah Datar untuk tahun berikutnya harus mengacu kepada sasaran strategis yang tercantum dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2010-2015.

BAB IV PENUTUP

199


2.

Setiap SKPD dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) harus mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) yang telah disempurnakan berdasarkan RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2015. Sehingga Visi, Misi dan Program dapat terwujud secara optimal.

3.

Kepada

seluruh SKPD sangat diharapkan untuk dapat mengkaji dan

mengevaluasi capaian tujuan dan sasaran kinerja yang capaiannya masih rendah dan menjadi salah satu prioritas untuk ditingkatkan pada masa yang akan datang.

BAB IV PENUTUP

200


B. AKUNTABILITAS KEUANGAN Akuntabilitas keuangan yang dipergunakan sebagai bahan pendukung capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 disajikan menurut sasaran sebagai dasar untuk melakukan evaluasi capaian kinerja keuangan dalam pencapaian sasaran strategis .

Pada tahun 2012 Belanja dianggarkan pada APBD adalah sebesar Rp. 804,268,003,474.97 dengan realisasi sebesar Rp. 725,990,437,519.90 atau 90.27%

dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3.C.1. Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2012 No. A.

JENIS BELANJA

ANGGARAN

REALISASI

%

Belanja Tidak Langsung

573,740,784,866.97

542,188,835,562.90

94.50

1. Belanja Pegawai

527,963,716,764.02

503,132,117,956.00

95.30

13,936,968,000.00

13,253,125,996.00

95.09

5,555,910.00

4,601,178.90

82.82

4. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah

788,750,000.00

624,719,000.00

79.20

5. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah

25,174,159,240.00

24,715,794,227.00

98.18

5,871,634,952.95

458,477,205.00

7.81

230,527,218,608.00

183,801,601,957.00

79.73

1. Belanja Pegawai

25,093,932,994.00

21,414,692,518.00

85.34

2. Belanja Barang dan Jasa

93,200,354,681.00

75,872,809,213.00

81.41

112,232,930,933.00

86,514,100,226.00

77.08

804,268,003,474.97

725,990,437,519.90

90.27

2. Belanja Hibah 3. Belanja Bantuan Sosial

6. Belanja Tidak Terduga B.

Belanja Langsung

3. Belanja Modal Total

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

155


Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada RPJMD dianggarkan program dan kegiatan sebagaimana diuraikan pada table berikut ini : Tabel Akuntabilitas Keuangan

No. 1

Sasaran

Program/Kegiatan

Meningkatnya 1 pemahaman dan pengamalan ajaran agama

2

3

4

Kegiatan Kunjungan Tim Ramadhan Kabupaten Tanah Datar Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Haji Kabupaten Tanah Datar Kegiatan Fasilitasi Kegiatan MTQ Kabupaten Tanah Datar Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1 Kegiatan Pembangunan Sarana Rumah Ibadah

Rata-rata per-sasaran 2

Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama

1

Realisasi (Rp.)

210,000,000.00

190,006,300.00

90.48 Sekretariat

100,000,000.00

95,504,400.00

95.50 Sekretariat

150,000,000.00

122,991,300.00

%

SKPD

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1

2

Pagu Anggaran (Rp.)

Daerah (Bagian Kesra)

Daerah (Bagian Kesra) Sekretariat

81.99 Daerah

(Bagian Kesra)

100,000,000.00

88,410,700.00 88.41

254,700,000.00

Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)

Sekretariat

212,153,000.00

83.30 DPRD

814,700,000.00

709,065700.00

115,000,000.00

74,308,900.00

87.03

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1 Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan 2 Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama

Rata-rata per-sasaran

Sekretariat

64.62 Daerah

(Bagian Kesra)

280,000,000.00

Kecamatan

273,980,793.00 97.85

395,000,000.00

348,289,693.00

88.17


156


No.

Sasaran

3

Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilainilai adat dan budaya

Program/Kegiatan 1

2

3

4

Program Pengembangan Nilai Budaya 1 Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1 Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah 2 Kegiatan Pagelaran Kesenian Dalam dan Luar Negeri 3 Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Uda dan Uni Duta Wisata 4 Kegiatan Pelestarian Atraksi Budaya Daerah Program Pengelolaan Keragaman Budaya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Keanekaragaman Budaya Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta dalam upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan


Meningkatnya peran pemangku adat dan tokoh agama

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan


Pagu Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

26,500,000.00

18,092,000.00

%

SKPD

Dinas

68.27 Budparpora Dinas Budparpora

50,000,000.00

40,145,100.00

94,500,000.00

90,701,000.00

36,100,000.00

32,640,500.00

31,000,000.00

10,000,000.00

Dinas

80.29 Budparpora

95.98 Dinas Budparpora

90.42

Dinas Budparpora

60.10

Dinas Budparpora

18,631,250.00

9,412,500.00 94.13

71,200,000.00

Sekretariat Daerah (Bag. Perekonomian dan SDA)

Kecamatan

64,936,150.00 91.20

319,300,000.00

274,558,500.00

356,625,000.00

347,337,000.00

85.99

97.40

356,625,000.00

347,337,000.00

Sekretariat Daerah (Bag. Pemnag) dan 14 Kecamatan

97.40


157


No. 5

Sasaran

Program/Kegiatan

Meningkatnya jumlah konflik adat yang dapat diselesaikan

Rata-rata per-sasaran Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat.

1

2

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaraan/Penggu naan Minuman Keras dan Narkoba Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


Meningkatnya mutu, perluasan, pemerataan, dan relevansi pendidikan.

Realisasi (Rp.)

%

93,040,000.00

91,074,950.00

97.89

93,040,000.00

91,074,950.00

97.89

176,170,000.00

154,676,400.00

SKPD

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

6

Pagu Anggaran (Rp.)

1

2

Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 2 Kegiatan Pengembangan Kurikulum, bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 1 Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah 2 Kegiatan Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir

87.80

10,000,000.00

Sekretariat Daerah (Bag. Pemnag)

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kecamatan

10,000,000.00 100.00

186,170,000.00

164,676,400.00

175,000,000.00

173,531,050.00

50,000,000.00

88.45

99.16

Dinas Pendidikan

95.02

Dinas Pendidikan

47,512,450.00

Dinas Pendidikan

1,160,274,650.00

205,000,000.00

87.65

Dinas Pendidikan

94.19

Dinas Pendidikan

1,017,024,600.00

193,086,000.00


158


No.

Sasaran

Program/Kegiatan 3

4

5

6

7 8

9

10

11

12

13

14

15

Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah Kegiatan Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapannya Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Kegiatan Pengadaan Mebeleur Sekolah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kegiatan Penyediaan Buku Pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs Kegiatan Penyediaan Dana Pengembangan sekolah untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs Kegiatan Penyelenggaraan Paket B setara SMP Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

Pagu Anggaran (Rp.) 285,447,335.00

40,000,000.00

40,000,000.00

4,598,378,400.00

569,256,000.00 3,058,574,600.00

25,000,000.00

22,951,708,680.00

810,000,000.00

2,066,706,000.00

275,000,000.00

20,000,000.00

100,000,000.00

Realisasi (Rp.)

%

SKPD

625.20

Dinas Pendidikan

95.30

Dinas Pendidikan

98.60

Dinas Pendidikan

86.64

Dinas Pendidikan

85.67

Dinas Pendidikan

69.98

Dinas Pendidikan

91.80

Dinas Pendidikan

37.50

Dinas Pendidikan

68.61

Dinas Pendidikan

78.45

Dinas Pendidikan

92.91

Dinas Pendidikan

96.98

Dinas Pendidikan

99.96

Dinas Pendidikan

1,784,616,551.00

38,120,000.00

39,438,200.00

3,984,190,530.00

487,690,000.00 2,140,279,750.00

22,950,000.00

8,607,909,200.00

555,751,647.00

1,621,430,000.00

255,499,784.00

19,396,050.00

99,956,000.00


159


No.

Sasaran

Program/Kegiatan 16

17

18

19

3 1

2

3

4

5

6

7

8

Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa Kegiatan Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Kegiatan Operasional Manajemen BOS Kegiatan Peningkatan Kapasitas Siswa Berprestasi Program Pendidikan Menengah Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah Kegiatan Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Kegiatan Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Kegiatan Pengadaan Mebeluer Sekolah Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Kegiatan Penyelenggaraan Paket C Setara SMU Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Pagu Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

75,000,000.00

73,864,800.00

15,000,000.00

53,050,000.00

699,500,000.00

1,296,150,000.00

193,000,000.00

40,000,000.00

199,640,000.00

111,598,000.00

1,088,519,000.00

20,000,000.00

98,150,000.00

%

SKPD

98.49

Dinas Pendidikan

60.69

Dinas Pendidikan

66.50

Dinas Pendidikan

83.30

Dinas Pendidikan

96.90

Dinas Pendidikan

3.11

Dinas Pendidikan

97.25

Dinas Pendidikan

98.60

Dinas Pendidikan

98.99

Dinas Pendidikan

93.97

Dinas Pendidikan

92.87

Dinas Pendidikan

95.62

Dinas Pendidikan

9,102,800.00

35,280,400.00

582,702,150.00

1,255,961,000.00

6,000,000.00

38,900,000.00

196,855,000.00

110,466,000.00

1,022,922,942.00

18,573,200.00

93,852,600.00


160


No.

Sasaran

Program/Kegiatan 9

Kegiatan Panengembangan Metode Belajar dan Mengajar dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi 10 Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri 4 Program Pendidikan Non Formal 1 Kegiatan Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal 2 Kegiatan Pengembangan Pendidikan Keaksaraan 5 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1 Kegiatan Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga kependidikan 2 Kegiatan Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi Standar Kompetensi 3 Kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 4 Kegiatan Pengembangan Sistim Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik 6 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1 Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan 2 Kegiatan Pembinaan Dewan Pendidikan 3 Kegiatan Penerapan Sistim dan Informasi Manajemen Pendidikan 4 Kegiatan Monitoring, Evalusai dan Pelaporan

Pagu Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

82,406,000.00

78,495,000.00

75,000,000.00

30,000,000.00

144,800,000.00

60,000,000.00

218,740,000.00

125,000,000.00

614,785,408.00

198,661,100.00

95.25

33.09

Dinas Pendidikan

91.30

Dinas Pendidikan

96.53

Dinas Pendidikan

80.56

Dinas Pendidikan

78.00

Dinas Pendidikan

76.04

Dinas Pendidikan

34.90

Dinas Pendidikan

82.43

Dinas Pendidikan

40.58

Dinas Pendidikan

95.50

Dinas Pendidikan

93.55

Dinas Pendidikan

27,388,900.00

139,780,450.00

48,333,400.00

170,620,800.00

95,046,300.00

214,540,450.00

163,760,300.00

10,146,050.00

60,000,000.00

57,299,300.00

SKPD Dinas Pendidikan

24,815,000.00

25,000,000.00

30,000,000.00

%

28,065,300.00


161


No.

8

Sasaran

Program/Kegiatan

7 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca Rata-rata per-sasaran Meningkatnya 1 Program Pengembangan partisipasi pemuda Dan Keserasian Kebijakan dalam Pemuda pembangunan Kegiatan Pendataan Potensi Kepemudaan 2 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1 Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan 2

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan 3 Kegiatan Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan 4 Kegiatan Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda 5 Kegiatan Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan 6 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 3 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Kegiatan Pembinaan Karang Taruna Rata-rata per-sasaran 9

Meningkatnya aktivitas keolahragaan

Pagu Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

77,000,000.00

48,971,650.00

%

SKPD

KPAD

63.60 42,061,345,173.00

25,640,125,604.00 60.96

10,000,000.00

7,245,000.00

72.45

Dinas Budparpora

446,899,500.00

428,470,635.00

95.88

25,000,000.00

23,733,950.00

94.94

Dinas Budparpora dan Kecamatan Dinas Budparpora

10,000,000.00

4,441,800.00

44.42

Dinas Budparpora

30,000,000.00

26,772,150.00

89.24

Dinas Budparpora

10,000,000.00

7,979,200.00

79.79

Dinas Budparpora

10,000,000.00

9,346,200.00

93.46

Dinas Budparpora

14,800,000.00

14,782,530.00

99.88

Dinas Sosnaker

556,699,500.00

522,771,465.00

93.91

386,000,000.00

293,854,650.00

76,13

Dinas Budparpora

153,000,000.00

110,387,200.00

72,15

Dinas Budparpora

1,322,229,000.00

88,15

Dinas Budparpora

1 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1

2

3

Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga Kegiatan Penyelenggaraan Kompetensi Olahraga Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berdedikasi dan Berprestasi

1,500,000,000.00


162


No.

Sasaran

Program/Kegiatan 4

Kegiatan Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Bagi Masa Depan Atlet, Pelatih dan Tekhnisi Olahraga 5 Kegiatan Pembinaan Olahraga Yang Berkembang di Masyarakat 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 1 Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga Rata-rata per-sasaran 10

Meningkatnya 1 Program Obat dan kualitas kesehatan Perbekalan Kesehatan penduduk 1 Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2 Kegiatan Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan 3 Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit 4 Kegiatan Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 5 Kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya 6 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana 7 Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 8 Penilaian tenaga kesehatan teladan Tk. Kabupaten

Pagu Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

20,000,000.00

17,690,000.00

88,45

Dinas Budparpora

269,000,000.00

221,468,400.00

82,33

Dinas Budparpora

238,400,000.00

139,392,800.00

58,47

Dinas Budparpora

231,801,500.00

200,733,000.00

86,60

Dinas Budparpora

2,798,201,500.00

2,305,755,050.00

86,61

1,333,962,000.00

1,330,746,564.00

99.76

Dinkes

32,000,000.00

28,075,000.00

87.73

Dinkes

12,000,000.00

11,505,000.00

95.88

Dinkes

16,000,000.00

15,830,000.00

98.94

Dinkes

131,000,000.00

129,294,900.00

98.70

Dinkes

13,000,000.00

10,325,300.00

79.43

Dinkes

40,000,000.00

37,284,464.00

93.21

Dinkes

23,070,000.00

21,420,000.00

92.85

Dinkes

SKPD


163


No.

Sasaran

Program/Kegiatan 9

Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas 10 Kegiatan Evaluasi Program Ibu 11 Kegiatan Pelatihan Kelas Ibu Balita 12 Kegiatan Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal 13 Kegiatan Upaya Kesehatan Matra 14 Kegiatan Pengadaan Buku Kesehatan Ibu dan Anak dan Stiker Ibu Hamil 2 Program Pengawasan Obat dan Makanan 1 Kegiatan Peningkatan Penyidikan Dan Penegakan Hukum Di Bidang Obat Dan Makanan 2 Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/ Masyarakat Di Bidang Obat Dan Makanan 3 Kegiatan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya 3 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Kegiatan Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat 2 Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 3 rapat koordinasi, kerja tim, pertemuan akselerasi serta monitoring dan evaluasi program UKS 4 Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Yang Berdedikasi dan Berprestasi

Pagu Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

2,934,593,580.00

2,375,520,431.00

80.95

Dinkes

30,000,000.00

16,377,450.00

54.59

Dinkes

22,200,000.00

8,598,200.00

38.73

Dinkes

20,000,000.00

16,858,600.00

84.29

Dinkes

12,000,000.00

12,000,000.00

Dinkes

75,000,000.00

66,148,400.00

100.0 0 88.20

45,000,000.00

42,136,800.00

93.64

Dinkes

24,000,000.00

23,704,200.00

98.77

Dinkes

10,000,000.00

9,990,000.00

99.90

Dinkes

40,000,000.00

39,923,850.00

99.81

Dinkes

20,000,000.00

19,930,000.00

99.65

Dinkes

40,298,100.00

40,108,100.00

99.53

Dinkes

25,000,000.00

-

-

Dinkes

SKPD

Dinkes


164


No.

Sasaran

Program/Kegiatan 4 Program Perbaikan gizi Masyarakat Kegiatan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya Kegiatan Pemantauan Status Gizi 5 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1 Kegiatan Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 2 Kegiatan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat 3 Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 6 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1 Kegiatan Penyemprotan/Foggin g Sarang Nyamuk 2 Kegiatan Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular 3 Kegiatan Peningkatan Imunisasi 4 Kegiatan Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah 7 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 Kegiatan Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan 2 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pagu Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

73,200,000.00

66,315,350.00

90.59

Dinkes

24,000,000.00

14,728,950.00

61.37

Dinkes

8,000,000.00

3,773,500.00

47.17

Dinkes

10,000,000.00

9,388,700.00

93.89

Dinkes

56,600,000.00

54,775,700.00

96.78

Dinkes

16,000,000.00

15,939,800.00

99.62

Dinkes

77,685,000.00

72,386,850.00

93.18

Dinkes

20,000,000.00

19,330,000.00

96.65

Dinkes

16,000,000.00

15,083,650.00

94.27

Dinkes

16,000,000.00

15,337,900.00

95.86

Dinkes

6,000,000.00

3,760,000.00

62.67

Dinkes

SKPD


165


No.

Sasaran

Program/Kegiatan 3

Kegiatan Registrasi, Akreditasi dan Sertifikasi serta Perijinan Tenaga dan Sarana Kesehatan yang ada di Lembaga Kesehatan Pemerintah dan Swasta 8 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Kegiatan Pelayanan Operasi Katarak 9 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya 1 Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pembantu 2 Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas 3 Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas Pembantu 4 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu 5 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas 10 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan sosialisasi data kepesertaan Jamkesmas baru, Jamkesda, dan data masyarakat miskin yang belum punya jaminan serta data Jampersal 11 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 1 Kegiatan Review Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang 2 Kegiatan Pelatihan Pelaksanaan Manajemen Asfiksia

Pagu Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

20,000,000.00

17,735,000.00

88.68

Dinkes

43,775,000.00

43,714,950.00

99.86

Dinkes

1,968,617,000.00

94.46

Dinkes

250,000,000.00

244,147,970.00

97.66

Dinkes

503,355,000.00

499,544,000.00

99.24

Dinkes

225,000,000.00

224,303,925.00

99.69

Dinkes

270,000,000.00

257,393,000.00

95.33

Dinkes

26,400,000.00

26,013,050.00

98.53

Dinkes

6,000,000.00

4,560,500.00

76.01

Dinkes

16,000,000.00

10,776,250.00

67.35

Dinkes

2,084,000,000.00

SKPD


166


No.

Sasaran

Program/Kegiatan 12 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Kegiatan Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan 13 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 1 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga 2 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Restaurant 14 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 1 Kegiatan Peningkatan Program Pemberdayaan dan Jaminan Kesehatan 2 Kegiatan Penyediaan SIKDA dan SIK Dokter Keluarga 15 Program Sarana Air Bersih dan Sanitasi Masyarakat Miskin (PANSIMAS) 1 Kegiatan Monitoring Sarana Air Bersih dan Sanitasi Masyarakat Pedesaan 2 Kegiatan Workshop CLTS dan Pengembangan Higiene Sanitasi 3 Kegiatan Pelatihan Hygine dan Sanitasi 16 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/ Rumah Sakit Mata 1 Kegiatan Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III) 2 Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit

Pagu Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

8,000,000.00

6,483,700.00

81.05

Dinkes

24,000,000.00

19,882,800.00

82.85

Dinkes

8,000,000.00

6,875,200.00

85.94

Dinkes

3,300,000,000.00

499,197,889.00

15.13

Dinkes

20,000,000.00

20,000,000.00

100.00

Dinkes

12,000,000.00

10,909,000.00

90.91

Dinkes

20,000,000.00

12,518,900.00

62.59

Dinkes

20,000,000.00

17,931,900.00

89.66

RSUD

2,267,399,998.00

99.35

RSUD

91.21

RSUD

2,282,165,000.00

220,000,000.00

200,657,500.00

SKPD


167


No.

Sasaran

Program/Kegiatan 3

Pagu Anggaran (Rp.)

Kegiatan Pengadaan 805,833,000.00 Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 4 Kegiatan Pengadaan 11,640,000.00 Obat-Obatan Rumah Sakit 5 Kegiatan Pengadaan 300,000,000.00 Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit 6 Kegiatan Pemeliharaan 60,000,000.00 Rutin/Berkala Instalasi Dan Pengolahan Limbah Rumah Sakit 7 Kegiatan Pemeliharaan 98,000,000.00 Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan 8 Kegiatan Pemeliharaan 75,000,000.00 Rutin/Berkala Mobil Ambulance/Jenazah 9 Kegiatan Pemeliharaan 15,000,000.00 Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit 17 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1 Kegiatan Kemitraan 191,232,500.00 Peningkatan Kualitas Dokter Dan Paramedis 2 penyediaan biaya 13,895,706,638.00 (pegawai dan barang/jasa) operasional RSUD seperti pengadaan obat-obatan dan habis pakai, makan pasien, jasa pelayanan dan kegiatan penunjang operasional lainnya 18 Program Pengembangan Lingkungan Sehat pembinaan tentang 70,500,000.00 UKS ke sekolahsekolah 19 Program Keluarga Berencana Kegiatan Pengadaan 412,077,000.00 Sarana Mobilitas Tim KB Keliling 20 Program Pelayanan Kontrasepsi Kegiatan Pelayanan 16,230,000.00 Pemasangan Kontrasepsi KB

Realisasi (Rp.)

%

781,227,500.00

96.95

RSUD

11,612,233.00

99.76

RSUD

298,915,000.00

99.64

RSUD

49,042,000.00

81.74

RSUD

93,201,200.00

95.10

RSUD

70,611,040.00

94.15

RSUD

11,854,000.00

79.03

RSUD

181,409,544.00

94.86

RSUD

12,436,517,780.00

89.50

RSUD

67,849,700.00

96.24

Dinkes

311,435,000.00

75.58

PMPKB

16,189,950.00

99.75

PMPKB

SKPD


168


No.

Sasaran

Program/Kegiatan

21 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB 22 Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Rata-rata per-sasaran 11

Meningkatnya taraf hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial masyarakat

Pagu Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

326,200,000.00

322,694,000.00

98.93

PMPKB

2,022,150,000.00 1,936,688,700.00

95.77

Dinkes

32,880,872,818.00 27,494,507,838.00

83.62 Sosnaker

1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Kegiatan Penyusunan Data Base Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial Bagi Korban Tindak Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran 3 Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo Kegiatan ini terealisasi berupa pembinaan 13 panti asuhan 4 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1 Kegiatan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Masyarakat dan Dunia Usaha 2 Kegiatan Peningkatan Jenjang Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat

SKPD

75,000,000.00

65,732,780.00

87.64

Sosnaker

5,000,000.00

4,934,840.00

98.70

Sosnaker

15,000,000.00

14,878,230.00

99.19

13,800,000.00

10,870,250.00

78.77

Sosnaker

197,800,000.00

194,891,480.00

98.53

Sosnaker


169


No.

Sasaran

Program/Kegiatan 3

pelaksanaan bimbingan dan pengiriman pelatihan bagi 14 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 4 Kegiatan Pembinaan Karang Taruna 5 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan UpayaUpaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan 2 monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat 3 Kegiatan Administrasi Pengelolaan Bantuan Sosial 4 Kegiatan Administrasi Pengelolaan Bantuan Sosial Rata-rata per-sasaran 12

Meningkatnya kesejahteraan petani

Pagu Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

48,300,000.00

16,657,860.00

34.49

Sosnaker

14,800,000.00

14,782,530.00

99.88

Sosnaker

34,333,000.00

29,474,000.00

85.85

Bag.Kesra

105,090,000.00

88,871,000.00

84.57

Bag.Kesra

86,500,000.00

62,157,250.00

71.86

kesra

35,000,000.00

24,158,900.00

69.03

DPPKA

630,623,000.00

527,409,120.00

83.63

63,000,000.00

57,667,100.00

91.54

Distanbunhut

116,000,000.00

106,913,500.00

92.17

Distanbunhut

SKPD

1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 1

2

Kegiatan Pemberdayaan Petani Pemakai Air Koordinasi Kegiatan Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) dan penyusunan rencana Program WISMP dan Program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)


170


No.

Sasaran

Program/Kegiatan 2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan 1 Kegiatan Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan 2 Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan 3 Kegiatan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif 4 Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 5 Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan 6 Kegiatan Penanganan Paska Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 7 Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian 3 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1 Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 2 Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis 3 Kegiatan Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif bagi Petani/Kelompok Tani 4 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Kegiatan Pembangunan Pusatpusat Etalase/Eksebisi/Prom osi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 5 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

Pagu Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

27,000,000.00

27,000,000.00

100.00

KKP

21,000,000.00

20,910,250.00

99.57

KKP

20,800,000.00

20,425,000.00

98.20

KKP

53,700,000.00

51,036,526.00

95.04

KKP

31,000,000.00

29,713,750.00

95.85

KKP

24,000,000.00

23,824,750.00

99.27

Distanbunhut

50,000,000.00

46,859,550.00

93.72

Distanbunhut

90,227,800.00

78,567,900.00

87.08

Distanbunhut

47,525,000.00

47,383,450.00

99.70

Distanbunhut

427,971,495.00

395,818,050.00

92.49

Distanbunhut

12,400,000.00

12,143,900.00

97.93

Distanbunhut

SKPD


171


No.

Sasaran

Program/Kegiatan 1

6

7

8

9

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna 2 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan terdiri dari kegiatan 1 Kegiatan Penyediaan Sarana Produkasi Pertanian/Perkebunan 2 Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan 3 Kegiatan Penunjang Dana Dekonsentrasi Tugas Perbantuan Pertanian dan Perkebunan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 1 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan 2 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Peternakan/ Perikanan Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 1 Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 2 Kegiatan Pemusnahan Ternak Yang Terjangkit Penyakit Endemik Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Pagu Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

SKPD

147,050,000.00

144,666,400.00

98.38

Distanbunhut

40,000,000.00

39,138,600.00

97.85

Distanbunhut

2,952,128,405.00

90.89

Distanbunhut

50,000,000.00

45,854,950.00

91.71

Distanbunhut

95,000,000.00

94,728,400.00

99.71

Distanbunhut

287,410,000.00

259,905,200.00

90.43

Distanbunhut

52,000,000.00

51,965,000.00

99.93

Disnakkan

26,242,400.00

26,195,550.00

99.82

Disnakkan

51,503,500.00

51,439,450.00

99.88

Disnakkan

8,153,710,930.00

77.92

Disnakkan

3,247,974,318.00

Kegiatan Penunjang 10,464,425,000.00 Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Perbantuan Sektor Peternakan


172


No.

Sasaran

Program/Kegiatan 10 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Pasar Produksi Peternakan 2 Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah 11 Program Peningkatan Penerapan teknologi peternakan Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna 12 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan 1 Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Regional/Nasional/Inte rnasional Penyediaan Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Komplementer 2 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan 3 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan 4 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan 5 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 13 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)

Pagu Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

25,422,500.00

24,600,550.00

96.77

Disnakkan

37,325,117.00

37,103,085.00

99.41

Disnakkan

1,387,617,950.00

99.47

Disnakkan

1,395,043,583.00

SKPD

10,000,000.00

8,477,000.00

84.77

Perekonomian

2,529,500.00

2,500,625.00

98.86

Distanbunhut

753,500,000.00

743,984,850.00

98.74

Distanbunhut

971,549,000.00

962,290,700.00

99.05

Distanbunhut

634,900,000.00

634,900,000.00

100.00

KKP


173


No.

Sasaran

Program/Kegiatan 1

2

Kegiatan penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Lumbung Pangan


14

Berkembangnya pasar sebagai sentra perdagangan

1 Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaaan Kegiatan Pembangunan Pasar Perdesaan 2 Program Pembinaan Pedangang Kaki Lima Dan Asongan 1 Kegiatan Penataan Tempat Berusaha bagi Pedangang Kaki Lima dan Asongan 2 Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedangang Kaki Lima dan Asongan 3 monitoring Harga Sembilan Bahan Pokok dan Barang penting lainnya 4 Kegiatan Peningkatan Sistem Jaringan Informasi Perdangangan Rata-rata per-sasaran Berkembangnya 1 Program Penciptaan Iklim usaha mikro, kecil, Usaha Usaha Kecil menengah dan Menengah Yang Kondusif koperasi Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah 2 Program Pengembangan KewiraUsahaan dan Keunggulan Kompentitif UKM Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD 3 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1 Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

Pagu Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

300,000,000.00

150,000,000.00

50.00

KKP

60,000,000.00

20,000,000.00

33.33

KKP

19,636,499,213.00

SKPD

16,709,471,371.00 85.09

48,962,500.00

47,087,750.00

96.17

Koperindagpas tam

159,224,800.00

120,125,300.00

75.44

Koperindagpas tam

42,162,500.00

31,864,050.00

75.57

Koperindagpas tam

17,475,000.00

17,435,000.00

99.77

Koperindagpas tam

127,075,000.00

108,223,000.00

85.16

Koperindagpas tam

394,899,800.00

324,735,100.00

82.23

34,600,000.00

34,335,400.00

99.24

Dinas Koperindagpas tam

23,938,000.00

23,294,000.00

97.31


112,750,000.00

111,958,200.00

99.30



174


No.

Sasaran

Program/Kegiatan 2

penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi dan Penilaian Klasifikasi Koperasi 4 Program Penciptaan Iklim Usaha-Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Kegiatan Fasilitasi Permasalahan Proses Produksi Usaha Kecil Menengah 5 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi 6 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 7 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1 Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal 2 Kegiatan Penyusunan Data, Investasi dan Pinjaman Daerah Rata-rata per-sasaran 15

Berkembangnya kepariwisataan daerah

Pagu Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

SKPD

35,650,000.00

35,567,050.00

99.77


20,000,000.00

17,409,000.00

87.05

Sekretariat Daerah, Bag.Perekono mian

10,000,000.00

9,270,500.00

92.71


39,170,000.00

37,429,500.00

95.56


95,700,000.00

68,784,100.00

71.87

Bappeda dan PM

40,000,000.00

29,237,200.00

73.09

Bappeda dan PM

411,808,000.00

367,284,950.00

89.19

20,000,000.00

19,646,000.00

98.23

Budparpora

200,000,000.00

198,478,100.00

99.24

Budparpora

1,200,000,000.00

222,438,050.00

18.54

Budparpora

1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri Kegiatan Event /Lomba Bidang Kepariwisataan 2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1 Kegiatan Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan


175


No.

Sasaran

Program/Kegiatan 2

3

Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata


Menurunnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran

Pagu Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

50,000,000.00

34,961,000.00

69.92

Budparpora

75,000,000.00

66,501,300.00

88.67

Budparpora

1,545,000,000.00

542,024,450.00

35.08

50,000,000.00

49,444,500.00

98.89

25,000,000.00

24,848,500.00

99.39

Dinas Sosnaker

275,000,000.00

261,826,625.00

95.21

Dinas Sosnaker

45,000,000.00

44,848,200.00

99.66

Dinas Sosnaker

25,000,000.00

24,476,400.00

97.91

Dinas Sosnaker

16,500,000.00

14,837,020.00

89.92

Dinas Sosnaker

5,000,000.00

5,000,000.00

100.00

Dinas Sosnaker

5,000,000.00

4,943,440.00

98.87

Dinas Sosnaker

SKPD

1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja 2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1 Kegiatan Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja 2 Kegiatan Kerja sama Pendidikan dan Pelatihan 3 Kegiatan Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai 4 Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan Kewirausahaan 3 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 1 Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 2 Kegiatan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja 3 Kegiatan Pemantauan Kinerja Lembaga Penyalur Tenaga Kerja

Dinas Sosnaker


176


No.

Sasaran

Program/Kegiatan Kegiatan ini terealisasi berupa memantau pelaksanaan kegiatan lembaga penyalur tenaga kerja (PJTKI). 4 Program Penanggulangan Kemiskinan 1 Kegiatan Peningkatan Operasional Lembaga Pengelola Penanggulangan Kemiskinan 2 Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar. 3 Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Keluarga Miskin 4 Kegiatan Pembinaan Lanjut Usia Luar Panti Keluarga Miskin 5 Kegiatan Pembinaan Keterampilan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Keluarga Miskin 6 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 7 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan 5 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2 Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan)

Pagu Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

SKPD Dinas Sosnaker

4

29,360,000.00

28,469,900.00

96.97

PMPKB

73,400,000.00

44,395,550.00

60.48

Bappeda dan PM

28,000,000.00

27,109,450.00

96.82

sosnaker

40,000,000.00

24,820,860.00

62.05

sosnaker

18,600,000.00

18,208,270.00

97.89

sosnaker

25,000,000.00

24,817,380.00

99.27

sosnaker

12,300,000.00

12,205,100.00

99.23

Koperindagpas tam

174,161,000.00

173,104,500.00

99.39

Badan Taskin PMPKB

681,056,200.00

675,725,200.00

99.22

Badan Taskin PMPKB


177


No.

Sasaran

Program/Kegiatan

Pagu Anggaran (Rp.)

3

6

7

8

9


Kegiatan Sosialisasi 8,108,000.00 dan Temu Kader Pos Yandu Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan 1 monev perkembangan 31,428,000.00 dana Kredit Mikro Nagari (KMN) 2 Kegiatan Pembinaan 35,800,000.00 Dan Gelar Teknologi Tepat Guna Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1 Kegiatan Pembinaan 145,000,000.00 Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa 2 Kegiatan Sosialisasi 563,009,000.00 dan Pembentukan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 1 Kegiatan Peningkatan 10,459,000,000.00 Kemandirian Masyarakat Perdesaan 2 Jumlah anggaran dana 6,250,000,000.00 Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM- MPd Integrasi Program Penempatan dan 661,000,000.00 Perluasan Kesempatan Kerja 19,681,722,200.00

Meningkatkan 1 Program Penguatan peran dan Kelembagaan partisipasi Pengarusutamaan Gender perempuan dalam dan Anak pembangunan 1 Kegiatan Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan 2 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan anak 3 Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Realisasi (Rp.)

%

6,902,700.00

85.13

Badan Taskin PMPKB

31,383,150.00

99.86

Bappeda dan PM

33,661,950.00

94.03

Dinas Sosnaker

76,817,000.00

52.98

Badan Taskin PMPKB

557,383,800.00

99.00

Badan Taskin PMPKB

10,450,000,000.00 99.91

Badan Taskin PMPKB

5,857,766,900.00 93.72

Badan Taskin PMPKB

434,877,000.00

65.79

SKPD

Dinas Sosnaker

18,907,873,395.00 96.07

24,987,500.00

17,842,750.00

71.41

PMPKB

49,445,000.00

43,439,100.00

87.85

PMPKB

37,740,000.00

35,556,950.00

94.22

PMPKB


178


No.

18

Sasaran

Program/Kegiatan

2 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Kegiatan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan 3 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera Rata-rata per-sasaran Meningkatnya 1 Program Pembangunan kuantitas dan Jalan dan Jembatan kualitas jalan dan 1 Kegiatan Perencanaan jembatan Pembangunan Jalan 2

Kegiatan Pembangunan Jalan

3

Kegiatan Pembangunan Jembatan 2 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan Rehabilitasi/Pemelihar aan Jalan 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 1 Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Berat 2 Kegiatan Rehabilitasi/Pemelihar aan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-Alat Berat 3 Kegiatan Rehabilitasi/Pemelihar aan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan 4 Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaaan 1

Kegiatan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan

Pagu Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

122,000,000.00

118,600,900.00

97.21

PMPKB

134,370,000.00

114,086,050.00

84.90

PMPKB

368,542,500.00

329,525,750.00

89.41

125,000,000.00

124,325,500.00

99.46

Dinas PU

13,263,595,250.00 91.87

Dinas PU

1,818,495,970.00

Dinas PU

14,437,648,500.00 1,873,420,000.00

97.07

SKPD

Dinas PU

9,051,528,000.00

9,034,762,890.00

99.81

Dinas PU

Dinas PU

5,147,927,000.00

90.84

Dinas PU

300,000,000.00

299,683,000.00

99.89

Dinas PU

50,000,000.00

49,963,000.00

99.93

Dinas PU

5,666,805,000.00

Dinas PU

1,328,758,000.00

1,210,404,800.00

91.09

Dinas PU


179


No.

Sasaran

Program/Kegiatan 2 3

Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jembatan


Meningkatnya kualitas sumber daya air dan irigasi

Realisasi (Rp.)

%

285,634,000.00

252,252,000.00

88.31

Dinas PU

570,252,400.00

460,870,030.00

80.82

Dinas PU

33,689,045,900.00

SKPD

31,662,279,440.00 93.98

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 1

2

3

4

5

6

7

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Kegiatan Rehab/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun Kegiatan Pemberdayaan Petani Pemakai Air Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jaringan Irigasi Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Sungai


Pagu Anggaran (Rp.)

Meningkatnya 1 Program Pemberdayaan Air cakupan pelayanan Minum dan Sanitasi air bersih Berbasis Masyarakat 1 Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat 2 Pamsimas Hibah Insentif Desa (HID) 3 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan 2 Program Sarana Air Bersih dan Sanitasi Masyarakat Miskin PAMSIMAS) 1 Kegiatan Monitoring Sarana Air Bersih dan Sanitasi Masyarakat Pedesaan

50,000,000.00

49,722,000.00

99.44

Dinas PU

49,922,000.00

46,636,000.00

93.42

Dinas PU

5,632,780,610.00

89.66

Dinas PU

835,342,500.00

818,947,800.00

98.04

Dinas PU

24,458,800.00

20,099,000.00

82.17

Dinas PU

1,461,711,950.00

99.12

Dinas PU

16,997,800.00

99.69

Dinas PU

8,733,827,600.00

8,046,895,160.00

92.13

2,310,000,000.00

2,292,500,000.00

99.24

Dinas PU

1,449,550,000.00

1,449,550,000.00

100.00

Dinas PU

2,060,903,000.00

1,926,076,900.00

93.46

Dinas PU

10,909,000.00

90.91

DINKES

6,282,333,500.00

1,474,720,800.00

17,050,000.00

12,000,000.00


180


No.

Sasaran

Program/Kegiatan 2

3

Kegiatan Workshop CLTS dan Pengembangan Higiene Sanitasi Kegiatan Pelatihan Hygine dan Sanitasi


22

Rata-rata per-sasaran Meningkatnya kesiagaan dalam penanggulangan bahaya kebakaran

%

20,000,000.00

12,518,900.00

62.59

DINKES

20,000,000.00

17,931,900.00

89.66

DINKES

5,709,486,700.00

97.22

91,700,000.00

74,765,000.00

81.53

Dinas PU

49,710,000.00

48,262,400.00

97.09

RSUD

79,600,000.00

74,420,450.00

93.49

Dinas PU

798,324,000.00

574,558,900.00

71.97

Dinas PU

1,019,334,000.00

772,006,750.00

75.74

2,750,000,000.00

2,750,000,000.00

100.00

2,750,000,000.00

2,750,000,000.00

100.00

SKPD

Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman

23

Realisasi (Rp.)

5,872,453,000.00

Tersedianya sarana 1 Program Pengembangan dan prasarana Kinerja Pengelolaan Air sanitasi Minum dan Air Limbah Pemukiman 1 Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 2 Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah 2 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Kegiatan Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan 3 Program Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong Rata-rata per-sasaran Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan

Pagu Anggaran (Rp.)

Dinas PU

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran


181


No.

Sasaran

Program/Kegiatan 1

2

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran


24

25

Tersedianya acuan 1 Program Perencanaan Tata peruntukan dan Ruang pemanfaatan ruang 1 Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 2 Kegiaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW 2 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rata-rata per-sasaran Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan

Pagu Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

200,552,000.00

200,162,000.00

99.81

BPBD

384,029,000.00

364,428,000.00

94.90

BPBD

584,581,000.00

564,590,000.00

96.58

259,000,000.00

255,148,550.00

98.51

DINAS PU

58,500,000.00

56,570,000.00

96.70

DINAS PU

72,975,000.00

72,762,500.00

99.71

DINAS PU

50,000,000.00

41,655,100.00

83.31

440,475,000.00

426,136,150.00

96.74

40,000,000.00

39,000,000.00

97.50

DISHUBKOMIN FO

8,200,000.00

6,305,000.00

76.89

DISHUBKOMIN FO

164,128,000.00

158,480,600.00

96.56

DISHUBKOMIN FO

195,840,000.00

181,293,500.00

92.57

408,168,000.00

385,079,100.00

94.34

SKPD

1 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana/Fasilitas LLAJ Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan RambuRambu Lalu Lintas dan Traffic Light 2 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang 3 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 1

2

Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas Kegiatan Pengadaan Marka Jalan



182


No.

Sasaran

26

Meningkatnya kualitas dan pengelolaan lingkungan hidup

Program/Kegiatan 1

2

3

4

5

6

Pagu Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

SKPD

1,122,555,250.00

87.90

Distanbunhut

20,839,500.00

90.61

Distanbunhut

159,839,000.00

71.75

Distanbunhut

329,676,350.00

67.73

Distanbunhut

89,865,450.00

94.37

Distanbunhut

44,499,050.00

89.00

Kantor LH

29,251,680.00

83.58

Kantor LH

17,956,900.00

69.07

Kantor LH

18,848,300.00

94.24

Kantor LH

20,541,300.00

68.47

Kantor LH

165,495,000.00

65.33

Kantor LH

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kegiatan Peningkatan 1,277,025,800.00 Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Kegiatan Pencegahan 23,000,000.00 dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam 1 Kegiatan Pengendalian 222,777,381.00 Kerusakan Hutan dan Lahan 2 Kegiatan Peningkatan 486,719,000.00 Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air 3 Kegiatan Pengendalian 95,225,000.00 dan Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Alam Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1 Kegiatan Koordinasi 50,000,000.00 Penilaian Kota Sehat/ Adipura 2 Kegiatan Pemantauan 35,000,000.00 Kualitas Lingkungan 3 Kegiatan Pengawasan 26,000,000.00 Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup. 4 Koordinasi 20,000,000.00 Penyusunan Amdal Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Kegiatan 30,000,000.00 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 1 Kegiatan Pengujian 253,307,000.00 Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair


183


No.

Sasaran

Program/Kegiatan 2

Kegiatan Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran 7 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 8 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1 Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 2 Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan 3 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan 9 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Koordinasi Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) 10 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1 Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA 2

Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA

3

Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 11 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau 12 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pagu Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

20,000,000.00

14,706,000.00

73.53

Kantor LH

70,000,000.00

68,410,800.00

97.73

Kantor LH

935,000,000.00

612,997,500.00

65.56

Kantor LH

194,999,280.00

188,939,300.00

96.89

Kantor LH

15,000,000.00

14,978,100.00

99.85

Kantor LH

14,000,000.00

12,224,000.00

87.31


14,120,000.00

13,888,750.00

98.36

14,000,000.00

12,750,900.00

91.08

20,000,000.00

20,000,000.00

100.00

Sekretariat Daerah, Bag.Perekono mian Sekretariat Daerah, Bag.Perekono mian Dinas Budparpora

20,000,000.00

19,995,000.00

99.98

SKPD

Dinas Budparpora


184


No.

Sasaran

Program/Kegiatan 1

2

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup


Tersedianya data dan peta daerah rawan bencana

Meningkatnya pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana

Realisasi (Rp.)

%

10,000,000.00

9,387,000.00

93.87

Dinas PU

60,880,000.00

47,766,450.00

78.46

Bappeda dan PM

3,055,411,580.00

78.20

45,150,000.00

44,262,250.00

98.03

BPBD

48,000,000.00

44,171,500.00

92.02

BPBD

93,150,000.00

88,433,750.00

94.94

55,000,000.00

42,760,600.00

77.75

BPBD

200,000,000.00

168,942,850.00

84.47

BPBD

55,250,000.00

39,439,200.00

71.38

BPBD

41,650,000.00

39,446,150.00

94.71

BPBD

351,900,000.00

290,588,800.00

82.58

3,907,053,461.00 Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 1 Kegiatan Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam 2 Kegiatan Penyusunan Data Base dan Peta Kawasan Penanggulangan Bencana


Pagu Anggaran (Rp.)

SKPD

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

1

2

3 4

Kegiatan Pemberdayaan Potensi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Kegiatan Fasilitasi Potensi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana dan Penyelamatan Kegiatan Sosialisasi Kebencanaan Kegiatan Gladi Posko/Gladi Lapangan (Simulasi Penanganan Bencana)



185


No.

Sasaran

29

Meningkatnya sarana prasarana penanggulangan bencana

Program/Kegiatan

2

Kegiatan Pengadaan Tempat Penampungan Sementara dan Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana alam Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam

Rata-rata per-sasaran Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap normanorma dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

1 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2 Program Penataan Peraturan PerundangUndangan 1 Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundangundangan 2 Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan 3 Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 4 Kegiatan Publikasi Peraturan PerundangUndangan


Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur

Realisasi (Rp.)

%

55,000,000.00

54,757,750.00

99.56

BPBD

40,000,000.00

38,968,150.00

97.42

BPBD

95,000,000.00

93,725,900.00

98.66

25,000,000.00

24,715,500.00

98.86

Sekretariat Daerah, Bag. Hukum

199,000,000.00

194,439,400.00

97.71


137,300,000.00

134,247,030.00

97.78


46,635,000.00

39,509,780.00

84.72


40,000,000.00

37,839,300.00

94.60


422,935,000.00

406,035,510.00

96.00

202,725,000.00

163,315,500.00

80.56

SKPD

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 1

30

Pagu Anggaran (Rp.)

1 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

Sekretariat Daerah,Bag. Organisasi

2 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


186


No.

Pagu Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

SKPD

penilaian camat berprestasi

62,000,000.00

50,772,950.00

81.89

Kegiatan Seleksi penerimaan CPNS 3 Kegiatan Penempatan PNS 4 Kegiatan Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 5 Kegiatan Pembangunan/penge mbangan sistem informasi kepegawaian daerah 6 Kegiatan Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar 7 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 8 Kegiatan Proses penangan kasus-kasus pelanggaraan disiplin PNS 9 Kegiatan Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan 10 Kegiatan Seleksi Penerimaan Praja IPDN 11 Kegiatan Sosialisasi peraturan kepegawaian 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan 2 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 3 pelatihan dan pendidikan bagi aparatur Pelayanan Perizinan Terpadu 4 pendidikan dan pelatihan dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan tentang teknis pemadaman api

293,492,500.00

101,009,100.00

34.42

Sekretariat Daerah,Bag. PUM BKD dan Diklat

71,501,700.00

56,260,850.00

78.68

BKD dan Diklat

45,545,000.00

43,277,000.00

95.02

BKD dan Diklat

58,200,000.00

45,205,700.00

77.67

BKD dan Diklat

18,598,950.00

10,476,800.00

56.33

BKD dan Diklat

18,563,000.00

5,072,120.00

27.32

BKD dan Diklat

18,505,500.00

11,455,800.00

61.90

BKD dan Diklat

337,650,000.00

286,360,495.00

84.81

BKD dan Diklat

17,872,500.00

10,644,450.00

59.56

BKD dan Diklat

74,474,450.00

37,867,590.00

50.85

BKD dan Diklat

15,000,000.00

13,390,000.00

89.27

Dinas PU

718,400,000.00

561,782,000.00

78.20

Seluruh SKPD

30,000,000.00

2,210,000.00

7.37

KPPT

8,000,000.00

8,000,000.00

100.00

BPBD

Sasaran



187


No.

Sasaran

Program/Kegiatan 5

pendidikan dan pelatihan di Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan 6 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNS Daerah 7 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah 4 Program Pendidikan Kedinasan Kegiatan Pendidikan Penjenjangan Struktural Rata-rata per-sasaran 32

Meningkatnya 1 Program Peningkatan kualitas pelayanan Pelayanan Terpadu kepada publik Masyarakat 1 Kegiatan Pendataan Ulang Tempat Usaha 2

Kegiatan Sosialisasi Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu 3 Kegiatan Penyusunan Buku Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu 4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha 3 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1

2

3

Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan Kegiatan Pengembangan Data Base Kependudukan

Pagu Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

20,000,000.00

18,734,700.00

93.67

KPAD

447,000,500.00

353,242,200.00

79.03

BKD dan Diklat

322,164,800.00

253,717,600.00

78.75

BKD dan Diklat

22,125,000.00

-

-

BKD dan Diklat

2,801,818,900.00

SKPD

2,032,794,855.00 72.55

27,774,000.00

27,744,000.00

99.89

64,870,000.00

63,405,000.00

97.74

Dinas Koperindagpas tam KPPT

8,000,000.00

7,920,000.00

99.00

KPPT

45,231,000.00

24,217,000.00

53.54

KPPT

15,500,000.00

9,725,000.00

62.74

Koperindagpas tam

315,460,100.00

273,030,300.00

86.55

Disdukcapil

50,000,000.00

47,778,000.00

95.56

Disdukcapil

536,974,830.00

525,184,435.00

97.80

Disdukcapil dan 14 Kecamatan


188


No.

33

34

Sasaran

Program/Kegiatan

4 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Rata-rata per-sasaran Terwujudnya 1 Program Pengembangan transparansi Komunikasi, Informasi dan pelayanan Media Massa Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi 2 Program Kerjasama Informasi dengan Mas media Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 3 Program Pengembangan Data/Informasi 1 Kegiatan Penunjang Kegiatan Unit Penggerak (Focal Point) Reformasi Pengadaan Barang dan Jasa 2 kerjasama berlangganan Media Cetak 3 pengembangan sistem menjadi Aplikasi Multi User, validasi data kepegawaian Rata-rata per-sasaran Terwujudnya 1 Program Peningkatan Sitem pelayanan yang Pengawasan Internal dan baik, bersih, dan Pengendalian Pelaksanaan akuntabel Kebijakan Kepala Daerah 1 Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi 2 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 3 Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pagu Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

130,000,000.00

112,250,600.00

86.35

1,091,254,335.00

91.41

290,934,000.00

267,541,950.00

91.96

Sekretariat Daerah, Bag. Humas

866,250,000.00

821,201,200.00

94.80


154,975,000.00

140,811,900.00

90.86


210,000,000.00

209,969,000.00

99.99


35,000,000.00

15,041,500.00

42.98

BKD dan Diklat

1,193,809,930.00

1,557,159,000.00

SKPD

Sekretariat Daerah,Bag. Organisasi

1,454,5D65,550.00 93.41

60,000,000.00

56,951,410.00

94.92

Inspektorat

500,175,000.00

488,802,900.00

97.73

Inspektorat

56,000,000.00

47,745,900.00

85.26

Inspektorat


189


No.

Sasaran

Program/Kegiatan 4

Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 5 Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Kegiatan Rapat Koordinasi Unsur Muspida 3 Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah 4 Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya 5

Kegiatan Rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah 6 Kegiatan Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat 7 Kegiatan Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 3 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Kegiatan Pelaporan dan Pemutakhiran Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Rata-rata per-sasaran

Pagu Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

43,689,600.00

32,830,000.00

75.14

Inspektorat

113,625,000.00

111,668,225.00

98.28

Inspektorat

35,000,000.00

26,215,300.00

74.90

440,000,000.00

382,868,050.00

87.02

Sekretariat Daerah, Bag. PUM

68,100,000.00

28,747,900.00

42.21


1,418,000,000.00

1,286,303,490.00

90.71

2,060,700,000.00

1,900,452,362.0 0

92.22

Sekretariat Daerah, Bag. PUM, Bag. Umkap, Bag. Humas Sekretariat Daerah, Bag. Pemnag, Bag. Umkap

10,000,000.00

-

-

Sekretariat Daerah, Bag. Umkap

50,000,000.00

14,600,000.00

29.20

Sekretariat Daerah, Bag. Umkap

10,000,000.00

8,602,500.00

86.03


4,865,289,600.00

4,385,788,037.00

SKPD

90.14


190


No. 35

Sasaran Terwujudnya pengelolaan keuangan dan asset daerah dengan baik

Program/Kegiatan

Pagu Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

138,825,000.00

128,566,200.00

92.61

Sekretariat Daerah, Dalbang

15,000,000.00

1,851,000.00

12.34

DPRD

27,955,000.00

21,359,000.00

76.40

DPPKA

37,620,800.00

37,465,250.00

99.59

Sekretariat Daerah, Dalbang

40,000,000.00

29,237,200.00

73.09

DPPKA

100,000,000.00

-

-

DPPKA

10,000,000.00

9,637,400.00

96.37

DPPKA

35,000,000.00

32,266,700.00

92.19

DPPKA

111,595,000.00

105,512,670.00

94.55

SKPD

39,200,000.00

30,080,900.00

76.74

DPRD, BKD dan Diklat, Dinas Koperindagpas tam, Budparpora, DPPKA

62,180,000.00

43,217,550.00

69.50

DPPKA

281,000,000.00

263,835,200.00

93.89

DPPKA

SKPD

1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Administrasi Kegiatan APBD Kegiatan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Kegiatan Penatausahaan Keuangan Kegiatan Pengendalian dan Penyusunan Laporan Kegiatan Bulanan SKPD Kegiatan Penyusunan Data, Investasi dan Pinjaman Daerah Kegiatan Penyusunan Laporan dan Verifikasi Realisasi Pendapatan Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Prognosis Realisasi Anggaran Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

2 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2 Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD


191


No.

Sasaran

Program/Kegiatan 3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

13

14

15

16 17

18

Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kegiatan Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Kegiatan Penagihan PBB & BPHTB Kegiatan Penagihan PAD Kegiatan Perencanaan PAD Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah Kegiatan Analisa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Analisa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kegiatan Penyusunan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Penyusunan Aplikasi Pajak Daerah. Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana, Operasionalisasi Pajak Daerah Kegiatan Penyusunan Ranperda Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pagu Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

25,300,000.00

8,676,550.00

34.29

DPPKA

312,700,000.00

249,683,250.00

79.85

DPPKA

25,300,000.00

5,928,900.00

23.43

DPPKA

127,930,000.00

117,419,300.00

91.78

DPPKA

50,000,000.00

7,167,300.00

14.33

DPPKA

330,740,000.00

233,836,900.00

70.70

DPPKA

195,000,000.00

73,384,400.00

37.63

DPPKA

140,000,000.00

68,496,400.00

48.93

DPPKA

25,000,000.00

9,895,000.00

39.58

DPPKA

30,000,000.00

13,123,250.00

43.74

DPPKA

40,000,000.00

32,578,400.00

81.45

DPPKA

40,000,000.00

30,307,200.00

75.77

DPPKA

64,700,000.00

38,225,500.00

59.08

DPPKA

550,000,000.00

-

-

DPPKA

575,355,000.00

335,610,750.00

58.33

DPPKA

62,400,000.00

7,725,000.00

12.38

DPPKA

SKPD


192


No.

Sasaran

Program/Kegiatan 19

3

4

5

6

Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Program, Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pendapatan Daerah Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Desa Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga 2 Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 3 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 2 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor 3 Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas 4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/ Dinas 5 Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 6 Kegiatan Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik, Air dan Telepon 7 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasinal

Pagu Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

SKPD

66,340,000.00

64,600,950.00

97.38

14 Kecamatan

18,020,000.00

17,923,600.00

99.47

89,275,000.00

89,227,600.00

99.95

Pemnag

42,000,000.00

40,316,400.00

95.99

DPPKA

377,250,000.00

283,593,600.00

75.17

DPPKA

310,584,500.00

198,301,950.00

63.85

SKPD

133,754,100.00

127,329,000.00

95.20

SKPD

2,288,199,900.00

2,127,924,000.00

93.00

SKPD

298,510,000.00

282,890,500.00

94.77

SKPD

100,000,000.00

48,103,600.00

48.10

SKPD

272,900,000.00

270,800,000.00

99.23

SKPD

97,150,000.00

93,857,000.00

96.61

SKPD

3,260,675,000.00

2,839,283,038.00

87.08

SKPD

Koperindagpas tam


193


No.

Sasaran

Program/Kegiatan 8

9

10

11

12

13

14 15

16

Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Mebeleur Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeler Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional


Meningkatnya ketentraman dan kenyamanan masyarakat

Pagu Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

1,947,991,250.00

1,811,801,120.00

93.01

SKPD

1,312,500,425.00

1,112,478,439.00

84.76

SKPD

570,630,000.00

536,222,490.00

93.97

SKPD

199,955,500.00

176,614,350.00

88.33

SKPD

452,500,000.00

448,876,211.00

99.20

SKPD

1,039,104,940.00

80.29

SKPD

700,877,700.00

648,286,400.00

92.50

SKPD

200,900,000.00

173,475,800.00

86.35

SKPD

4,707,347,063.00

95.79

SKPD

1,294,250,000.00

4,914,466,400.00

22,441,530,575.00

SKPD

19,073,445,221.00 84.99

1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

70,000,000.00

66,947,160.00

95.64

Kesbangpol

Kegiatan Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) 3 Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan 4 Kegiatan pengendalian Keamanan Lingkungan 2 Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 1 Kegiatan Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

273,519,000.00

214,266,530.00

78.34

Kesbangpol

42,721,000.00

42,612,500.00

99.75

Satpol PP

63,375,000.00

62,371,075.00

98.42

14 Kecamatan

230,000,000.00

229,921,950.00

99.97

Satpol PP

1 2


194


No.

Sasaran


4

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Kerja Sama pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan daerah

Pagu Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

139,200,000.00

138,501,900.00

99.50

12,000,000.00

11,560,000.00

96.33

Satpol PP

16,000,000.00

15,488,920.00

96.81

Kesbangpol

846,815,000.00

781,670,035.00

92.31

59,814,000.00

51,638,450.00

86.33

Bappeda dan PM

35,000,000.00

24,622,750.00

70.35

Bappeda dan PM

40,000,000.00

36,326,200.00

90.82

Bappeda dan PM

118,500,000.00

105,848,100.00

89.32

Bappeda dan PM

310,000,000.00

296,238,450.00

95.56

Bappeda dan PM

50,000,000.00

43,975,850.00

87.95

Bappeda dan PM

7,500,000.00

6,375,000.00

85.00

Bappeda dan PM

5,000,000.00

3,833,400.00

76.67

Pariwisata

31,872,500.00

31,556,700.00

99.01

70,930,000.00

70,853,150.00

99.89

SKPD

1 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1

Kegiatan Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 2 Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1

2 3 4

5 6 7

8

Kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik. Kegiatan Penetapan RPJMD Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kegiatan Penetapan RKPD Kegiatan Penyusunan Perencanaan Tahunan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah Kegiatan Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah

Bappeda dan PM


195


No.

Sasaran

Program/Kegiatan 9

3

4

5

6

Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Kegiatan Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Program Perencanaan Sosial dan Budaya Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Program Pengembangan Data/informasi 1 Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan 2 Kegiatan Penyusunan dan Analisis Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 3 Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan 4 Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan 5 Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan 6 Kegiatan Pembakuan Nama Rupa Bumi

Pagu Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

62,000,000.00

56,169,700.00

90.60

Bappeda dan PM

79,600,000.00

74,420,450.00

93.49

Bappeda dan PM

95,700,000.00

78,006,500.00

81.51

Bappeda dan PM

116,000,000.00

77,004,900.00

66.38

Bappeda dan PM

SKPD

Bappeda dan PM

9,000,000.00

8,569,000.00

95.21

Bappeda dan PM

7,500,000.00

7,146,000.00

95.28

Bappeda dan PM

50,000,000.00

46,320,000.00

92.64

Bappeda dan PM

8,000,000.00

7,993,000.00

99.91

Bappeda dan PM

25,000,000.00

12,097,495.00

48.39

Bappeda dan PM

109,000,000.00

70,157,600.00

64.36



196


No.

Sasaran

Program/Kegiatan 7

Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan 7 Program Kerjasama Pembangunan Kegiatan Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan 8 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 1 Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 2 Kegiatan Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama 3 Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 4 Kegiatan Rapat-rapat Paripurna 5 Kegiatan Reses 6

7

Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Rata-rata per-sasaran Total

Pagu Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

6,475,000.00

4,893,650.00

75.58

Bappeda dan PM

199,600,000.00

99,909,200.00

50.05


32,000,000.00

29,296,292.00

91.55

Set. DPRD

19,250,000.00

2,836,350.00

14.73

Set. DPRD

SKPD

100,000,000.00

712,883,400.00 712.88

Set. DPRD

140,000,000.00

116,009,937.00

82.86

Set. DPRD

327,000,000.00

217,265,550.00

66.44

Set. DPRD

338,607,500.00

88,680,000.00

26.19

Set. DPRD

7,445,081,500.00 6,397,152,862.00

85.92

Set. DPRD

9,898,430,500.00 8,778,079,936.00

88.68

227,697,851,185.00

187,479,468,645.00

82.34

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa dari total belanja langsung yang dianggarkan pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 230.527.218.608,-, untuk mencapai sasaran strategis dianggarkan sebesar Rp. 227.697.851.185,- atau 82,34 %, sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.218.382.540,- atau 17,66 % yang merupakan biaya operasional pada masing-masing SKPD. Realisasi dari anggaran yang ditetapkan untuk mencapai sasaran strategis adalah sebesar Rp. 187.479.468.645,- atau 82,34 % .


197

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR : 050/ /ORG-2013 TANGGAL : 2013 NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SKPD PENANGGUNG JAWAB

1

2

3

4

1

Meningkatnya pemahaman pengamalan ajaran agama

dan 1 Persentase Mesjid dan mushala yang di Sekretariat Daerah dan kunjungi dalam rangka pembinaan Kecamatan keagamaan 2 Jumlah zakat yang dihimpun 3 Jumlah anak yang qhatam Alqur'an 4 Jumlah masyarakat yang mendaftar berangkat haji 5 Jumlah Peserta qurban

2

Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama

3

Meningkatnya pemahaman dan 1 Penampilan paket kesenian dalam dan Dinas Kebudayaan, pengamalan nilai-nilai adat dan budaya luar negeri Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 2 Jumlah Grup Kesenian

4

Meningkatnya peran pemangku adat dan tokoh agama

5

Meningkatnya jumlah konflik adat yang Jumlah fasilitasi penyelesaian batas ulayat Sekretariat Daerah dapat diselesaikan nagari

6

Berkurangnya kenakalan perbuatan maksiat.

remaja

Jumlah Mesjid, mushala,surau, lembaga Sekretariat Daerah pendidikan keagamaan dan organisasi keagamaan yang difasilitasi

Jumlah lembaga unsur nagari yang diberi Sekretariat Daerah pelatihan, sosialisasi penyelenggaraan adat

dan 1 Jumlah SLTA yang mendapatkan Kantor Kesbangpol penyuluhan terhadap bahaya dan pengaruh penyalahgunaan narkoba 2 Jumlah sekolah SLTP dan SLTA yang di

7

Meningkatnya mutu, perluasan, 1 Angka partisipasi PAUD Dinas Pendidikan dan pemerataan, dan relevansi pendidikan. 2 Pelayanan dan mutu pendidikan dasar 9 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi tahun : a Angka Partisipasi Kasar (APK) : - SD/MI - SMP/MTs b Angka Partisipasi Murni (APM) : - SD/MI - SMP/MTs c Pelayanan dan mutu pendidikan menengah : - Angka Partisipasi SMA/MA/SMK

Kasar

(APK)

- Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK - Lulusan SMA/MA yang diterima di perguruan tinggi - Lulusan SMK yang terserap di dunia kerja. 3 Pelayanan dan mutu pendidikan non formal : a Angka Buta Aksara usia 15 tahun b Angka Melek Huruf 4 Mutu pendidikan dan tenaga a Kualifikasi Guru S1 - SD - SMP - SMA/SMK b Persentase Guru S1 yang bersertifikasi - TK - SD - SMP - SMA - SMK

LEMBARAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR : 050/ /ORG-2013 TANGGAL : 2013 NO

SASARAN STRATEGIS


INDIKATOR KINERJA - SLB - Pengawas 5 Jumlah kunjungan ke perpustakaan 6 Jumlah layanan perpustakaan keliling.

8

Meningkatnya partisipasi pemuda dalam 1 Jumlah kelompok pemuda yang dibina Dinas Kebudayaan, pembangunan 2 Jumlah kelompok usaha pemuda Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kecamatan produktif yang difasilitasi

9

Meningkatnya aktivitas keolahragaan

1 Jumlah event olahraga yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan, maupun yang diikuti Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 2 Jumlah atlet yang berprestasi 3 Jumlah Organisasi cabang Olahraga yang 4 Jumlah Olahraga yang berkembang dimasyarakat yang difasilitasi

10 Meningkatnya kualitas kesehatan

I Akses dan kualitas kesehatan yang prima

pelayanan Dinas Kesehatan, RSUD dan Badan Taskin dan

1 Cakupan penderita DBD yang mendapat Penanganan Kesehatan 2 Cakupan seluruh penderita acut flacid paralysis (AFT) rate per 100. 000 penduduk usia < dari 15 tahun 3 4 5 6

Persentase Jumlah Kasus Penyakit TB Penemuan kasus baru (CDR) TB Paru Succes Rate TB Angka kesembuhan penderita TB paru BTA positif

7 Persentase kasus Malaria yang diobati 8 Persentase Penemuan kasus malaria Anual Paracite Index (API) 9 Prevalensi HIV pada populasi dewasa 10 Persentase penderita yang mendapat pengobatan 11 Cakupan balita penderita diare yang mendapat pelayanan kesehatan 12 Cakupan balitaPenderita Pneumonia yang mendapat pengangan pelayanan kesehatan 13 Rasio Puskesmas per satuan penduduk 14 Ketersediaan obat pelayanan kesehatan dasar dan vaksin 15 Angka Kematian Bayi 16 Angka Kematian Ibu Melahirkan 17 Cakupan pelayanan nifas 18 Cakupan Neonatal Lengkap dengan komplikasi (KN Lengkap) yang ditangani 19 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 20 Rasio posyandu per satuan balita 21 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 22 Bed Occupation Rate (BOR) 23 Length of Stay (LOS) 24 Turn Over Interval (TOI) 25 Bed Turn Over (BTO) 26 Net Deat Rate (NDR) 27 Gross Death Rate (GDR) 28 Penambahan ruang rawat inap/penggantian 29 Persentase kebutuhan alat medis 30 Persentase penduduk memanfaaatkan puskesmas jaringannya

yang dan

LEMBARAN KETIGA LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR : 050/ /ORG-2013 TANGGAL : 2013 NO

SASARAN STRATEGIS


INDIKATOR KINERJA 31 Cakupan kunjungan bayi 32 Cakupan pelayanan anak balita 33 Cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0 – 11 Bulan 34 Cakupan anak 6-24 bulan dari keluarga miskin yang diberi makanan pendamping ASI 35 Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan 36 Persentase puskesmas yang memiliki peralatan dan melaksanakan pojok PTM II Kondisi Lingkungan yang Sehat 37 Persentase keluarga jamban sehat

yang

memiliki

38 Persentase akses air minum III Profesionalisme Tenaga Kesehatan 39 Rasio dokter umum per 100.000 40 Rasio dokter gigi per 100. 000 Penduduk 41 Rasio dokter spesialis per 100. 000 penduduk 42 Rasio bidan per 100.000 penduduk 43 Rasio perawat per 100.000 penduduk 44 Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan tenaga kesehatan yang 45 Persentase memiliki izin IV Derajat Kesehatan Masyarakat 46 Umur harapan hidup 47 Persentase posyandu mandiri

purnama

dan

48 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 49 Persentase Cakupan pelayanan dasar masyarakat miskin 50 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 51 Cakupan desa/ kelurahan UCI 52 Cakupan desa/ kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidomologi < dari 24 jam 53 Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan pelayananan kesehatan V Keluarga Berencana Sejahtera 54 55 56 57

dan

Keluarga

Cakupan Peserta KB aktif Rata-rata jumlah anak perkeluarga Rasio Akseptor KB Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelayanan KB/KS

58 Jumlah PUS yang mengikuti KB 59 Jumlah PIK remaja yang difasilitasi VI Manajemen Kesehatan yang Bermutu 60 Persentase ketersediaan kebutuhan.

obat sesuai

61 Meningkatnya sarana obat dan makanan yang diawasi

LEMBARAN KEEMPAT LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR : 050/ /ORG-2013 TANGGAL : 2013 NO

SASARAN STRATEGIS

11 Meningkatnya taraf hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial masyarakat


INDIKATOR KINERJA 1 Persentase PMKS pelayanan sosial

yang

menerima Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

2 Jumlah lembaga sosial yang aktif dalam masyarakat 3 Persentase penyaluran anak terlantar ke panti sosial

12 Meningkatnya kesejahteraan petani

1 Jumlah ketersediaan Cadangan Pangan 2 Jumlah Desa/ Nagari Mandiri Pangan 3 Jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) yang dibina untuk pengembangan dan pemanfaatan perkarangan 4 Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam usaha pangan lokal berbasis tepung-tepungan (non beras, non terigu) 5 Jumlah anggota kelompok wanita tani yang mengikuti penyuluhan sumber pangan alternatif dalam hal penganekaragaman konsumsi pangan 6 Jumlah produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura (ton) 7 Produktivitas lahan tanaman pangan dan hortikultura (ton/ha) a Padi b Jagung c Kacang Tanah d Cabe e Tomat f Buncis g Wortel h Pisang 8 Jumlah produksi perkebunan (ton) 9 Produktivitas tanaman perkebunan (ton/ha) a Karet b Kakao c Kopi 10 Jumlah Bantuan yang diberikan kepada petani :

11 12

13 14 15

a Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau b PUAP c GPP Jumlah Populasi Ternak (ekor) Jumlah produksi peternakan a Sapi potong (ton) b Kambing (kg) c Ayam ras (kg) d Susu (lt) e Telur ayam dan itik (kg) Jumlah produksi perikanan utama (ton) Jumlah produksi hasil perikanan (ton) Pelatihan dan pembinaan penyuluh lapangan (LAKU)

a Pelatihan b Kunjungan 16 Jumlah unit pengolahan hasil komoditi pertanian tanaman pangan dan hortikultura: a Padi (beras) b Pisang (sale, keripik) c Kacang tanah (kipang, pias)

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, dan Dinas Peternakan dan Perikanan serta Kantor Ketahanan Pangan

LEMBARAN KELIMA LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR : 050/ /ORG-2013 TANGGAL : 2013 NO

SASARAN STRATEGIS


INDIKATOR KINERJA 17 Jumlah unit pengolahan hasil komoditi perkebunan: a Kakao b Tebu 18 Jumlah unit pengolahan hasil komoditi perikanan: a Ikan Bilih b Belut 19 Jumlah sarana dan prasarana pemasaran ternak yang direhabilitasi 20 Jumlah event promosi produk hasil peternakan yang diikuti 21 Jumlah infrastruktur pertanian dibangun dan yang direhab : a b c d e f g

13 Berkembangnya perdagangan

pasar

sebagai

yang

JITUT (ha) JIDES (ha) Jalan Produksi (Km) JUT (km) Embung (Unit) Pos IB (unit) Poskeswan (unit)

sentra 1 Jumlah pasar Nagari yang memenuhi Dinas Koperasi, standar kenyamanan dan kebersihan Perindustrian, Perdagangan, Pasar dan 2 Jumlah Pembinaan pengelola pasar Pertambangan 3 Jumlah Informasi harga sembako 4 Jumlah pengujian ukur, timbang takar dan perlengkapan

14 Berkembangnya usaha menengah dan koperasi

mikro,

kecil, 1 Persentase Koperasi aktif dan berkualitas 2 Jumlah Industri yang berlabel halal 3 Jumlah IKM Formal yang telah memiliki label HAKI

Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pasar dan Pertambangan

4 Jumlah pengenalan produk unggulan daerah 5 Jumlah investasi daerah 6 Jumlah penyertaan modal pemda 15 Berkembangnya kepariwisataan daerah

1 Jumlah objek wisata unggulan yang Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan 2 Jumlah kunjungan wisata 3 Jumlah event dan promosi Olahraga kepariwisataan yang dilaksanakan 4 Jumlah event dan promosi pameran pariwisata yang diikuti 5 Jumlah pelaksanaan kegiatan promosi & event pagelaran seni budaya dalam dan luar daerah 6 Jumlah pengelola objek wisata yang

16 Menurunnya jumlah penduduk miskin dan 1 Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang Dinas Sosial dan Tenaga pengangguran dibantu dalam upaya pemenuhan Kerja dan Badan Taskin kebutuhan pangan dan PMPKB 2 Jumlah pencari kerja yang dilatih 3 Jumlah penyaluran Naker melalui lembaga penyaluran tenaga kerja 4 Jumlah kasus ketenagakerjaan yang 6 Jumlah lembaga ekonomi nagari yang difasilitasi 17 Meningkatkan peran dan partisipasi 1 Fasilitasi kelembagaan perlindungan Badan Taskin dan PMPKB perempuan dalam pembangunan perempuan dan anak serta organisasi perempuan yang dibina 2 Jumlah Nagari yang dibina dalam pemahaman pengarusutamaan gender

LEMBARAN KEENAM LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR : 050/ /ORG-2013 TANGGAL : 2013 NO

SASARAN STRATEGIS


INDIKATOR KINERJA 3 Jumlah perempuan rawan ekonomi, kesehatan dan pendidikan yang dibina 4 Jumlah Kasus KDRT yang ditangani 5 Persentase pengaduan perlindungan anak dari tindak kekerasan yang diselesaikan

18 Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan

1 Jumlah panjang jalan yang dibangun 2 Jumlah Panjang jalan yang direhabilitasi 3 Jumlah Jembatan yang dibangun 4 Jembatan yang direhabilitasi 5 Jumlah sarana ke PU-an

19 Meningkatnya kualitas sumber daya air 1 Jumlah irigasi yang dan irigasi ditingkatkan (rehab rekon) 2 Jumlah lembaga diberdayakan 20 Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih

dibangun/ Dinas Pekerjaan Umum

P3A/GP3A

yang

Jumlah prasarana air bersih yang dibangun

21 Tersedianya sarana dan prasarana sanitasi 1 Drainase yang dibangun/direhabilitasi Pemukiman 2 Jumlah sarana air limbah yang dibangun 22 Meningkatnya perumahan

kuantitas

dan

kualitas Jumlah rumah direhabilitasi

tidak

layak

Dinas Pekerjaan Umum

huni



yang Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

23 Meningkatnya kesiagaan dalam Jumlah sarana dan prasarana Badan Penanggulangan penanggulangan bahaya kebakaran penanggulangan bahaya kebakaran Bencana Daerah 24 Tersedianya acuan pemanfaatan ruang

25 Meningkatnya perhubungan

sarana

peruntukan

dan

dan 1 Jumlah Produk tata ruang yang disusun 2 Jumlah Dokumen RTR yang diperdakan 3 Jumlah advice planning yang diterbitkan

prasarana 1 2 3 5 6

26 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Traffic light yang dipelihara Dinas Perhubungan, Jumlah rambu lalulintas yang terpasang Komunikasi dan Jumlah rambu lalulintas yang terpelihara Informasi Marka jalan yang terpasang Jumlah kendaraan angkutan umum dan barang yang diuji kelayakan

1 Frekuensi pengelolaan sistem controll landfill pada TPA Bukik Sangkiang

Kantor Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian, dan 2 Persentase nagari yang melaksananan 3 R Perkebunan 3 Persentase status mutu sumber air, Kehutanan udara, tanah yang baik 4 Persentase usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis 5 Persentase informasi lingkungan yang tersedia dengan kualitas baik dan mudah diakses 6 Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi 7 Kasus ilegal logging 8 Kasus Kebakaran Hutan yang ditangani

27 Tersedianya data dan peta daerah rawan 1 Jumlah pelaksanaan pemantauan daerah Badan Penanggulangan bencana rawan bencana Bencana Daerah

28 Meningkatnya pengetahuan kesiapsiagaan masyarakat penanggulangan bencana 29 Meningkatnya sarana penanggulangan bencana

2 Jumlah dokumen penanggulangan bencana (Peta, Database, Rencana Kontinjensi) dan Jumlah masyarakat yang mendapatkan Badan Penanggulangan dalam sosialisasi penanggulangan bencana Bencana Daerah

prasarana Jumlah sarana dan prasarana evakuasi dan Badan Penanggulangan penanggulangan bencana Bencana Daerah

LEMBARAN KETUJUH LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR : 050/ /ORG-2013 TANGGAL : 2013 NO

SASARAN STRATEGIS


INDIKATOR KINERJA

30 Meningkatnya kesadaran masyarakat 1 Jumlah penyuluhan dan sosialisasi Sekretariat Daerah, terhadap norma-norma dan peraturan produk hukum pusat dan daerah. Kantor Kesbangpol dan perundang-undangan yang berlaku. 2 Jumlah rancangan produk hukum daerah satpol PP yang telah dibahas sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi 3 Jumlah kasus hukum yang melibatkan pemerintah daerah dan aparatur yang difasilitasi baik di luar maupun di dalam pengadilan 4 Jumlah informasi permasalahan HAM Daerah dalam bentuk Laporan RANHAM 5 Jumlah kasus yang berpotensi menyebakan gangguan kantrantibmas yang teridentifikasi 6 Jumlah kasus pelanggaraan perda yang ditangani 31 Meningkatnya kualitas dan kompetensi 1 Jumlah CPNS yang direkrut Badan Kepegawaian SDM aparatur 2 Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Daerah dan Diklat yang diselenggarakan oleh BKD dan DIKLAT 3 Persentase SKPD yang sudah tepat ukuran tepat fungsi 32 Meningkatnya kualitas pelayanan publik

1 Jumlah perizinan yang dikeluarkan 2 Lama waktu penyelesaian izin : a SITU b SIUP c TDP d HO e SIUH/TDUH f TDG g SIUJK h SIUI/TDI i IMB 3 Dokumen Adm Kependudukan diterbitkan :

Kantor Perizinan Pelayanan Terpadu, Dinas Capil dan Kependudukan dan Sekretariat Daerah

yang

a Persentase penduduk yang wajib KTP yang sudah memiliki KTP b Persentase penduduk memiliki akte kelahiran

yang

telah

c Persentase kepala keluarga yang yang telah memiliki kartu keluarga 4 Persentase SKPD yang telah menerapkan SOP 5 Rekomendasi perbaikan pelayanan yang telah ditindak lanjuti oleh unit pelayanan 33 Terwujudnya transparansi pelayanan

1 Jumlah berita Tanah Datar yang dimuat Sekretariat Daerah dan dalam media cetak dan elektronik Dinas Perhubungan, 2 Jumlah media informasi dan dokumentasi Komunikasi dan Informasi melalui media luar ruangan 3 Jumlah sistem aplikasi informasi pemerintah daerah secara elektronik

34 Terwujudnya pelayanan yang baik, bersih, 1 Jumlah Pelaksanaan koordinasi antar Sekretariat Daerah dan dan akuntabel unsur pimpinan daerah dan atau instansi Inspektorat vertikal 2 Data Penyelenggara negara yang wajib melaporkan harta kekayaannya 3 Jumlah temuan hasil pemeriksaan 4 LAKIP Kabupaten dengan kriteria

LEMBARAN KEDELAPAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR : 050/ /ORG-2013 TANGGAL : 2013 NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


5 Jumlah Dokumen LKPJ Kabupaten tepat waktu 6 Hasil Evaluasi IKK dan LPPD 7 Persentase pengadaan barang/jasa melalui pelelangan maupun seleksi 35 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan 1 Persentase Asset yang terinventarisir Dinas Pendapatan asset daerah dengan baik 2 Jumlah Dokumen APBD yang disusun Pengelolaan Keuangan sesuai dengan kaedah penganggaran dan dan Aset disampaikan tepat waktu 3 Peningkatan Penerimaan daerah 4 Opini BPK terhadap laporan keuangan 36 Meningkatnya ketentraman kenyamanan masyarakat

dan 1 Jumlah kerjasama dengan TNI/POLRI dan Satpol PP dan kejaksaan untuk mecegah kejahatan dan Kecamatan pengembangan kemampuan aparat satuan Pol PP 2 Jumlah satuan perlindungan masyarakat (SATLINMAS) kecamatan yang telah mendapat sosialisasi

37 Meningkatnya efektifitas pembangunan daerah

perencanaan 1 Jumlah Pilar batas wilayah administrasi Sekretariat Daerah, pemerintahan Sekwan, Bappeda dan 2 Jumlah hearing yang dilakukan PM 3 Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah tepat waktu 4 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan

BUPATI TANAH DATAR

M. SHADIQ PASADIGOE

l. Sasaran 12 : Meningkatnya kesejahteraan petani

Recommend Documents