L aporan K inerja K ementerian PANRB

L aporan K inerja K ementerian PANRB Tahun 2014

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

ii

I

Laporan Kinerja Kementerian PANRB 2014

Daftar Isi Kata Pengantar ………………………………………………………………… Daftar Isi ………………………………………………………………………… Pernyataan Telah Direviu ……………………………………………………… Ikhtisar Eksekutif ……………………………………………………………….

i ii iii iv

Bab I Pendahuluan ……………………………………………...

1

Bab II Perencanaan Kinerja ....................................................

3

BAB III Akuntabilitas Kinerja……………………....……………..

6

A. Umum ……………………………………………………………… B. Organisasi Kementerian PANRB ………………………………

A. Rencana Strategis ………………………………………………. B. Penetapan Kinerja Tahun 2014 …………………………………

1 2

3 5

A. Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik …….. B. Capaian Kinerja Pengelolaan Reformasi Birokrasi Nasional.. C. Capaian Kinerja Kementerian PANRB ………………………… D. Realisasi Anggaran ………………………………………………

6 8 9 63

BAB IV PENUTUP…………………………......................………..

64

Lampiran: 1. Penetapan Kinerja Kementerian PANRB Tahun 2014 2. Realiasi Penetapan Kinerja Kementerian PANRB Tahun 2014 3. Kebijakan yang telah diterbiktan dan dalam proses penyusunan Tahun 2014 4. Daftar LNS yang dihapuskan dan pelimpahan tugas dan fungsi 5. Daftar Jabatan Fungsional Baru Tahun 2014 6. Daftar unit organisasi yang ditata organisasi dan tata kerjanya Tahun 2014 7. Unit inovatif pelayanan publik yang mengikuti UNPSA 2015 8. Realisasi anggaran berdasarkan sasaran Kementerian PANRB Tahun 2014

ii

Hal

I


I khtisar E ksekutif

B

irokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintah an karena berfungsi untuk menerjemah kan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan ke seluruhan agenda negara dan pemerintahan, da lam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (good governance). Secara umum capaian tata kelola pemerintahan yang baik seperti yang ditar getkan dalam RPJMN 2009-2014, menun jukkan perkembangan yang baik, meskipun beberapa indikator masih memerlukan kerja keras dan perhatian tidak hanya dari Kemen terian PANRB, namun juga komitmen, keterli batan seluruh instansi pemerintah. Sedangkan tingkat capaian kinerja sasaran Kementerian PANRB sesuai dengan Penetapan Kinerja Ta hun 2014 sebesar 83,89% yang dihitung ber dasarkan prosentase rata-rata capaian sasa ran. Dari 17 sasaran ditetapkan, sebanyak 15 sasaran dinyatakan “berhasil”, dan 2 sasaran dinyatakan tidak berhasil. Sasaran dinyatakan “berhasil” jika capaiannya ≥ 75% dari target

iv

I


yang telah ditetapkan. Ke depan untuk mencapai visi Kementerian PANRB berupa terwujudnya aparatur negara yang bersih, kompeten dan melayani diperlukan koordinasi dan pening katan kerjasama dengan berbagai instansi baik pusat maupun daerah. Mengingat ber bagai target hanya dapat dicapai dengan me libatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil (berbasis kinerja)dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat. Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2014 telah dikeluarkan dana sebesar Rp146.152.116,000 atau 79,36% dari pagu sebesar Rp115.982.544.082. Hal tersebut menunjukkan adanya efisiensi/penghematan penggunaan anggaran apabila dibanding kan dengan capaian kinerja sebesar 83,89%. Efisiensi tersebut berasal dari pengadaan barang/jasa, penghematan dalam pelaksa naan kegiatan, seperti pengurangan biaya perjalanan dinas, mengurangi rapat konsinye ring yang dilaksanakan di hotel dan sinergi dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Bab I

Pendahuluan A. Umum

B

irokrasi merupakan alat utama d alam penyelenggaraan negara dan pe merintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan berbagai kepu tusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (good governance). Dengan alasan tersebut, reformasi irokrasi harus dilakukan guna mewujud b kan negara dan pemerintahan yang me menuhi karakteristik good governance. Reformasi birokrasi harus disertai rencana tindak (action) yang jelas serta implemen tasinya secara konkrit dan konsekuen. Dengan demikian, upaya reformasi birokrasi dapat membawa implikasi yang nyata ter hadap kinerja pelayanan publik. Dalam kaitan itu maka reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara komprehensif dalam seluruh aspeknya dan bukan pembenahan secara parsial.

Mengingat pentingnya reformasi birokrasi tersebut, maka dalam rangka m end ukung arah pembangunan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, Kabinet Indonesia Bersatu II telah menetapkan 11 Prioritas Nasional, dan prioritas per tama adalah Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. Hal ini menunjukkan betapa penting nya reformasi birokrasi yang didalamnya meliputi penataan kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, pengawasan dan akuntabilitas aparatur, serta pelayanan publik. Dalam rangka melaksanakan amanat strategis tersebut, Presiden Republik Indonesia telah memberikan tugas pokok kepada Kementerian PANRB berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 untuk menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan refor masi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Tugas tersebut harus senantiasa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, efektif, efisien dan akuntabel.


I1

Bab I Pendahuluan

B. Organisasi Kementerian PANRB B e rd a s a r k a n penyempurnaan yang telah dilakukan terhadap Renstra Kementerian PANRB Tahun 2010-2014 maka perlu dilakukan perubahan dalam struktur organisasi di Kemen terian PANRB, hal ini sejalan dengan kebutuhan terhadap suatu manajemen kinerja yang baik yaitu structure follows function.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, organisasi Kementerian PANRB mengalami perubahan (right-sizing) dari 6 deputi menjadi 4 deputi. Selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 31 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PAN dan RB dengan bagan sebagai berikut:

1. Staf Ahli Bidang Hukum 2. Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik 3. Staf Ahli Bidang Komunikasi Strategis dan Hubungan Kelembagaan 4. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah 5. Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Aparatur

Dalam Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, Kementerian PANRB tidak ada jabatan wakil Menteri, dan pada saat ini Struktur Organisasi Kementerian PANRB se 2

I


dang dalam proses restrukturisasi. Draft Per pres Susunan Organisasi Kementerian PANRB yang baru tersebut menunggu pengesahan dari Presiden.

Bab II

Perencanaan Kinerja A. Rencana Strategis

D

alam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PANRB dijiwai semangat dan komitmen melakukan reformasi birokrasi pada sektor aparatur negara untuk mewujudkan pembaharuan dan perbaikan bidang aparatur negara. Untuk mewujudkan hal tersebut telah ditetapkan Visi dan Misi Kementerian PANRB yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang

lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organisasi. Dalam pelaksanaannya, Rencana Strategis Kementerian PANRB 2010-2014 telah mengalami revisi sejalan dengan tuntutan perubahan internal maupun eksternal. Demikian juga dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaaan program dan kegiatan.

Visi dan Misi 2010-2014

VISI

Mewujudkan Aparatur Negara yang Bersih, Kompeten dan Melayani

TUJUAN à Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif dan efisien à Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif

MISI

Penggerak Utama Reformasi Birokrasi

à Terwujudnya pemerintah yang terbuka dan melayani à Mewujudkan aparatur yang bersih, bebas KKN dan akuntabel à Mewujudkan aparatur kementerian PANRB yang profesional dan berkinerja tinggi


I3

Bab II Perencanaan Kinerja

Visi dan Misi Kementerian PANRB tersebut telah sejalan dengan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi 2010-2025. Berdasarkan RPJMN 2010-2014 bahwa dari 11 prioritas nasional, salah satunya adalah Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, yang menjadi tugas Kementerian PANRB, dengan indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama Kementerian PANRB terkait Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik KONDISI TARGET 2009 2014

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) % KL dengan Opini WTP atas LKK/L % Pemda Opini WTP atas LK PD

50

Skor Integritas Pelayanan Publik (Daerah)

6,4

100%

Score Ease of Doing Business

129

60%

Indeks Efektivitas Pemerintahan % Instansi Pemerintah yang akuntabilitasnya BAIK

28 41% 3%

Skor Integritas Pelayanan Publik (Nasional)

6,5

8,00

Skor Integritas Pelayanan Publik (Pusat)

6,6

8,00

Indikator prioritas nasional tersebut telah dicantumkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PANRB yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri PANRB nomor 47 Tahun 2011 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian PANRB.

4

I

KONDISI TARGET 2009 2014


-0,26 17,41%

8,00 75

0,5 80 %

Bab II Perencanaan Kinerja

B. Penetapan Kinerja Tahun 2014 Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Penetapan kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur

No

1 2 3 4 5

kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment). Penetapan Kinerja Tahun 2014 merupakan tahun terakhir Renstra Kementerian PANRB, sehingga capaian kinerja tahun 2014 tersebut mencerminkan capaian akhir renstra 2010-2014. Penetapan Kinerja Kementerian PANRB Tahun 2014 terlampir pada Lampiran-1. Untuk mewujudkan kinerja Kementerian PANRB Tahun 2014 tersebut didukung dengan anggaran sebesar Rp146.153.116.000 dengan rincian sbb: Anggaran (Rp)

Sasaran Strategis

Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif Terwujudnya Pemerintah yang Terbuka dan Melayani Mewujudkan aparatur yang bersih, bebas KKN dan akuntabel Mewujudkan aparatur Kementerian PANRB yang professional dan berkinerja tinggi Jumlah

18,261,856,000 7,207,838,000 19,669,719,000 8,021,540,000 92,992,163,000 146,153,116,000


I5

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

R

eformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspekaspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur, dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sesuai dengan RPJPN 2005-2025 bahwa “pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut dalam RPJMN 2010–2014, bahwa pelaksanaan pendayagunaan aparatur negara dalam kerangka Reformasi Birokrasi di letakkan pada prioritas nasional pertama Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. Keberhasilan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) akan tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi dan penyalahgunaan wewenang; meningkatnya kualitas pelayanan publik; terbentuknya birokrasi pemerintah pusat dan daerah yang efektif, efisien, dan berkinerja tinggi dengan didukung oleh SDM aparatur yang berintegritas dan kompeten; dan pada akhirnya mendukung terwujudnya Negara Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan.

A. Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (RPJMN 2010-2014) Secara umum capaian indikator kinerja tata kelola pemerintahan yang baik menunjukkan adanya perkembangan, meskipun beberapa indikator memerlukan kerja keras dan perhatian tidak hanya dari Kementerian PANRB semata, namun juga komitmen dan kerja keras seluruh instansi pemerintah dalam rangka mencapai target-target RPJMN tersebut.

6

I


Bab III AKUNTABILITAS KINERJA Perkembangan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik 2010-2014 TARGET Birokrasi yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme

Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Indikator Kinerja Indeks Persepsi Korupsi (IPK) % KL dengan Opini WTP atas LK KL/Pusat % Pemda Opini WTP atas LK Daerah

2009 (Baseline)

Realisasi

TARGET 2014

2010

2011

2012

2013

2014

2,8

2,8

3,0

32

32

34

42,17

56

63

77

74

76

2,73

3

9

16

27

35

7,1

6,86

7,37

7,22

8,00

6,82

n.a.

8,00

120

114

50 100 60

Integritas Pelayanan Publik (Pusat)

6,64

Integritas Pelayanan Publik (Daerah)

6,46

5,3

6,0

6,3

Peringkat Kemudahan Berusaha

122

121

129

116

-0,29

-0,20

-0,25

-0,29

n.a.

n.a.

47,40

63,3

82,9

95,1

94,05

98,76

100

3,8

31

63,3

75,8

84,85

87,88

80

5,1

8,8

12,8

24,4

30,3

44,90

60

Indeks Efektivitas Pemerintahan Pusat Instansi Pemerintah yang Provinsi akuntabel % Kab/Kota

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian prioritas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik menunjukkan perbaikan, meskipun belum mencapai target yang ditetapkan, dengan uraian sebagai berikut:

• Terwujudnya birokrasi yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme menunjukkan perkembangan yang baik, namun belum mencapai target RPJMN. Skor IPK tahun 2014 sebesar 34 masih jauh dari target skor 50. Instansi pemerintah pusat yang memperoleh opini WTP dari BPK yang ditargetkan 100% hanya mencapai 76%, sedangkan untuk pemerintah daerah hanya 35% dari target 60%; • Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada

6,2

75 0,5

masyarakat juga telah menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Skor integritas pelayanan publik dan Peringkat Kemudahan Berusaha tahun 2014 meningkat dibanding tahun 2010, namun belum secara konsisten dan mencapai target RPJMN. • Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Untuk K/L/ dan Pemda Provinsi telah mencapai target RPJMN, sedangkan untuk Pemda Kabupaten/Kota belum mencapai target yang telah ditetapkan. Uraian lebih lanjut mengenai capaian tata kelola pemerintah yang baik disampaikan bersamaan dengan capaian penetapan kinerja Kementerian PANRB tahun 2014.


I7

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

B. Capaian Kinerja Pengelolaan Reformasi Birokrasi Nasional Pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi tingkatan makro, meso dan mikro, sehingga pengelolaannya meliputi issu-issu strategis dalam mencapai sasaran jangka menengah, membangun proses belajar berkesinambungan antar pemangku kepentingan, dan mengatasi isu teknis operasional pada tingkat instansi. Untuk mengefektifkan pelaksanaan reformasi, dalam tahun 2014 dilakukan penyesuaian organisasi pengelolaan reformasi birokrasi yang terdiri dari Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN). KPRBN diketuai oleh Wakil Presiden yang berperan antara lain menetapkan kebijakan dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi. Sedangkan TRBN diketuai oleh Menteri PANRB yang berperan antara lain merumuskan kebijakan dan strategi operasional reformasi birokrasi serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi (Keppres No. 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional). Dalam melaksanakan tugasnya TRBN dibantu oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) yang melaporkan hasilnya kepada Ketua TRBN. Untuk mengawal pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi dibentuk Tim Independen (TI) dan Tim Quality

8

I


Assurance (TQA) yang melaporkan hasilnya kepada Ketua KPRBN. Untuk melaksanakan reformasi pada tingkat instansi, setiap K/L/Pemda harus memiliki tim reformasi sendiri. Tim ini terdiri dari dua tingkatan yang berfungsi sebagai pengarah yang diketuai oleh Menteri/Kepala Daerah, dan tim pelaksana yang diketuai oleh Sekretaris K/L/ Pemda. Berkaitan dengan UPRBN, sejak bulan Agustus 2010 s.d. Maret 2013, Ketua UPRBN secara ex-officio dijabat oleh Deputi Program dan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB. Selanjutnya, dengan terbitnya Keputusan Menteri PANRB Nomor 83 Tahun 2013 tentang Perubahan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional, Ketua UPRBN dijabat oleh Wakil Menteri PANRB dengan anggota beberapa Wakil Menteri, Kepala Lembaga, Setdijen dan seluruh Deputi pada Kementerian PANRB. Seiring dengan Struktur Kabinet Kerja Tahun 2014-2019 bahwa pada Kementerian PANRB tidak lagi ditunjuk seorang Wakil Menteri, maka pengelolaan Reformasi Birokrasi Nasional yang sebelumnya diketuai oleh Wakil Menteri tersebut perlu ditunjuk pejabat sebagai pengelola yang baru. Sampai dengan saat ini bentuk pengelolaan reformasi birokrasi nasional masih dalam proses pembahasan.


Untuk mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi dalam periode 2010-2014 telah diterbitkan beberapa kebijakan strategis diantaranya: ‐

Peraturan Presiden No. 81 tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi 2010-2025;

‐

Peraturan Menteri Negara PAN dan RB tahun 2010 tentang road map reformasi birokrasi 2010-2014 yang menjadi acuan bagi K/L/Pemda dalam mewujudkan reformasi birokrasi di instansinya masing-masing. Dan sebagai kelanjutannya pada saat ini sedang disusun Draft Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 yang finalisasinya akan diselaraskan dengan RPJMN 2015-2019.

‐

Peraturan Menteri PAN RB nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

‐

Peraturan Menteri PANRB nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah.

C. Capaian Kinerja Kementerian PANRB Pengukuran tingkat capaian kinerja Kementerian PANRB dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kementerian PANRB tahun 2014 dengan realisasinya. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Kementerian PANRB tahun 2014 sebesar 84,03% yang dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian sasaran. Dari 17 sasaran, sebanyak 15 sasaran dinyatakan “berhasil”, dan 2 sasaran dinyatakan tidak berhasil. Sasaran dinyatakan “berhasil” jika capaiannya ≥ 75% dari target yang telah ditetapkan. Rincian realisasi kinerja kementerian terlampir pada Lampiran-2.


I9


Evaluasi dan analisa capaian kinerja Kementerian PANRB sebagaimana yang telah ditetapkan, diuraikan berdasarkan indikator sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Postur pemerintahan yang efektif dan efisien digambarkan pada organisasi pemerintah yang tepat fungsi dan ukuran dengan memenuhi tingkat kesesuaian struktur organisasi dengan kebutuhan organisasi sehingga dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dalam pelaksanaan tugas dan peran pembangunan dan pemerintahan yang didelegasikan ke berbagai instansi pemerintah dinyatakan semakin efektif ditandai dengan menurunnya tumpang tindih kewenangan. Sedangkan efisiensi pelaksanaan digambarkan dalam sistem prosedur yang baik dengan rasio sarana dan prasarana kerja yang proporsional. Untuk mewujudkan tujuan pemerintahan yang efektif dan efisien tersebut dalam tahun 2014 telah ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

10

I

1.

Mewujudkan Kebijakan PANRB yang komprehensif dan sesuai kebutuhan;

2.

Mewujudkan organisasi pemerintahan yang tepat fungsi dan tepat ukuran;

3.

Terwujudnya tatalaksana pemerintahan yang efektif dan efisien.



Sasaran 1.1

Mewujudkan Kebijakan PANRB yang komprehensif dan sesuai kebutuhan Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2013 tentang Pembentukan Kemente rian dan Lembaga, Kementerian PANRB mempu nyai tugas utama yaitu merumuskan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian PANRB melakukan fungsi selain penyusunan kebijakan juga melakukan koordinasi penerapan kebijakan serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan tersebut.

Tahun 2014 menjadi tahun yang sangat strategis karena 2 kebijakan yang sangat dibu tuhkan dalam proses reformasi birokrasi, yaitu UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah disahkan. Secara umum, kebijakan strategis yang dibutuhkan dalam pendayagunaan aparatur ne gara dan reformasi birokrasi dapat digambarkan sebagai berikut:

Dalam proses penyusunan


I 11


2 kebijakan strategis yang masih dalam proses penyusunan adalah sebagai berikut:

RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah

RUU Tata Hubungan Kewenangan

Kebijakan ini sangat dibutuhkan mengingat kualitas APIP secara umum sangat lemah dan tidak mampu menjalankan peran sebagai early warning system bagi K/L dan Pemda. Isi dari kebijakan ini meliputi:

RUU tentang Tata Hubungan Kewenangan Antara Pemerin tah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah Serta Antar Pemerintahan Daerah (RUU TAHUB) merupakan amanat Pasal 18 A ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 (amandemen ke-2) yang menyatakan bahwa Tata Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat, mengelimi nasi (duplikasi) tumpang tindih kewenangan pengelolan uru san pemerintah antar tingkatan pemerintahan. Saat ini, RUU ini masih tahap penyusunan dan diselaraskan dengan kebijakan ter kait hubungan p emerintah pusat maupun daerah.

‐ Kewajiban kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah untuk merevitalisasi peran APIP; ‐ Kewajiban untuk melakukan sertifikasi Inspektur dan Auditor; ‐ Pengaturan tentang standar profesionalitas APIP; ‐ Meningkatkan peran APIP sebagai early warning system melalui penerapan manajemen risiko; Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya a paratur yang bersih dan bebas KKN, peningkatan profe sionalitas auditor dalam upaya pencegahan dan penanganan penyimpangan serta mampu memicu peningkatan kinerja setiap instansi pemerintah.

Selain fondasi kebijakan di atas Kemente rian PANRB selama tahun 2010-2014 telah menerbitkan berbagai kebijakan yang ter kait dengan tugas dan fungsi Kementerian dalam upaya mendorong pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi. Seluruh do kumen kebijakan tersebut dapat dilihat pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian PANRB melalui alamat http://www.menpan.go.id/jdih

12

I


Capaian sasaran mewujudkan kebijakan PANRB yang komprehensif dan sesuai kebutuhan adalah sebagai berikut: Jumlah Kebijakan terkait pelaksanaan PANRB yang diterbitkan n n aka ebij ebijaka K 44 56 K

127 %


Kebijakan yang akan diterbitkan semula sebanyak 65, namun berdasarkan hasil sinkronisasi dan harmonisasi terdapat beberapa kebijakan yang harus digabung, seperti Peraturan Pemerintah Pelaksana UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, sehingga jumlah kebijakan yang harus diterbitkan berkurang menjadi 44 kebijakan. Realisasi kebijakan yang diterbitkan selama tahun 2014 sebanyak 56, yang meliputi UU, RUU, PP, RPP, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri PANRB. Jumlah tersebut melebihi target karena perpres terkait organisasi kementerian yang sebelumnya direncanakan disusun dalam 1 perpres untuk seluruh kementerian, dirubah menjadi masing-masing kementerian dalam satu Perpres. Berikut ini ringkasan kebijakan yang diterbitkan:

Bentuk Kebijakan

Target

Realisasi

‐ Undang Undang

2

1

‐ Rancangan Undang Undang

2

0

‐ Peraturan Pemerintah

12 7

6 20

21

29

44

56

‐ Peraturan Presiden ‐ Peraturan Menteri PANRB Jumlah

Keterangan Terbit UU Adpem, sedangkan UU Sistem pengawasan masih dalam proses penyusunan RUU orgnisasi/kelembagaan pemerintah dan RUU e-govt masih dalam proses pembahasan RPP terkait pelaksanaan UU No. 5 tahun 2014 Perpres terkait tentang organisasi kementerian/ lembaga PermenPAN terkait penetapan jabatan fungsional

*) Rincian kebijakan yang terbit dalam tahun 2014 terlampir dalam Lampiran-2.

Meskipun secara jumlah penerbitan kebijakan melebihi target, namun terdapat beberapa kebijakan yang masih dalam proses sinkronisasi dan harmonisasi dengan instansi terkait atau masih dalam pembahasan tim penyusun, diantaranya UU Sistem Pengawasan dan Peraturan Pemerintah Pelaksana UU No.5 Tahun 2014 Tentang ASN. Di samping itu dalam tahun 2014 terdapat kebijakan lain yang diterbitkan diantaranya: ‐ Perpres 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; ‐ PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja.


I 13


Sasaran 1.2

Mewujudkan Organisasi Pemerintahan yang tepat fungsi dan tepat ukuran Organisasi pemerintahan merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan roda pemerintahan karena merupakan alat untuk mencapai tujuan, sehingga perlu dilakukan penataan. Dalam agenda reformasi birokrasi, penataan kelembagaan sangat urgen dan strategis untuk mewujudkan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing), sehingga berujung pada pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN. Untuk menciptakan kondisi tersebut perlu dilakukan penataan dan penguatan organisasi melalui kegiatan restrukturisasi/penataan tugas. Dalam proses penataan umumnya berupa downsizing atau pengurangan struktur/ukuran, jika hasil pemetaan peta tugas dan fungsi unit menunjukkan terdapat unit (atau beberapa unit) yang tidak tepat fungsi Capaian sasaran mewujudkan kebijakan PANRB sehingga perlu dilakukan ‘penghapusan/ yang komprehensif dan sesuai kebutuhan adalah pengecilan’ ukuran organisasi. sebagai berikut:

Jumlah Lembaga/Unit Organisasi yang efektif setelah penataan Upaya penataan terhadap lembaga/ unit organisasi dalam periode 20102014 telah dilakukan beberapa kali. Pada tahun 2011 dilakukan evaluasi terhadap beberapa Lembaga Non Strktural (LNS). Hasilnya, sebanyak 10 LNS direkomendasikan untuk dibubarkan dan 4 LNS untuk diin tegrasikan ke dalam Kementerian terkait karena tugas dan fungsinya tumpang tindih. Selanjutnya pada tahun 2012, Ke menterian PANRB kembali menyam paikan rekomendasi lanjutan

14

I


Jumlah Lembaga/Unit Organisasi yang efektif setelah penataan asi anis nisasi g r tO rga Uni Unit O 0 3 87

target realisasi

290 %

Jumlah Kementerian yang telah dievaluasi/diaudit n n eria ent nteria m e e K m e 17 16 K

target realisasi

94 %


k epada Presiden tentang pengintegrasian 4 LNS ke dalam kementerian terkait dengan tugas fungsi yang tumpang tindih dan 1 LNS direkomendasikan untuk dibubarkan. Sebagai tindaklanjut atas rekomendasi tersebut, melalui Peraturan Presiden No. 176 tahun 2014 sebanyak 10 LNS telah dibubarkan dan pelaksanaan tugas dan fungsi dari LNS tersebut dikembalikan ke Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan itu. Daftar 10 LNS yang dibubarkan 1

Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasi onal RI

6

Badan Pengembangan Kawasan Pengem bangan Ekonomi Terpadu

2

Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyan dang Cacat

7

Badan Kebijaksanaan dan Pengenda lian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Nasional

3

Dewan Buku Nasional

8

Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

4

Komite Antar Departemen Bidang Ke hutanan

9

Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia

5

Komisi Hukum Nasional

10 Dewan Gula Indonesia

*) Uraian lebih lanjut tentang LNS yang dibubarkan terlampir dalam Lampiran-5.

Untuk tahun 2014 Kementerian PANRB menargetkan sebanyak 30 Unit Organisasi yang dilakukan penataan. Namun realisasinya sebanyak 86 unit organisasi pada 27 Kementerian/Lemaga diusulkan untuk dilakukan penataan dan seluruhnya telah selesai dilakukan. Rincian terlampir pada Lampiran-7.

Jumlah Kementerian yang telah dievaluasi/diaudit Pelaksanaan evaluasi/audit organisasi merupakan tindak lanjut dari amanat Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang menempatkan restruk turisasi organisasi sebagai area perubahan pertama dari Reformasi Birokrasi. Kemen terian PANRB kemudian membentuk Tim Penataan Organisasi K/L berdasarkan Keputusan Menteri PANRB No. 99 Tahun 2012 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri PANRB No. 263 Tahun 2012. Audit organisasi telah dilakukan sejak tahun 2012, yang diawali audit terhadap organisasi Kementerian PANRB. Hasilnya Kementerian PANRB dirampingkan dari 6 deputi menjadi 4 deputi sesuai Perpres No. 56 Tahun 2013. Laporan Kinerja Kementerian PANRB 2014

I 15


Selanjutnya dilakukan audit terhadap 15 kementerian lainnya yang menangani bidang tugas strategis meliputi aspek pemerintahan umum, pelayanan dasar, kesejahteraan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mempu nyai leverage yang cukup tinggi untuk mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang kelembagaan. Perkembangaan hasil penataan 16 Kementerian sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut: No.

Kementerian

Keterangan

1.

Kementerian PANRB

Perpres No.56 Tahun 2013

2.

Kementerian Dalam Negeri

menunggu persetujuan Presiden

3.

Kementerian Pertanian


4.

Kementerian Keuangan


5.

Kementerian Pekerjaan Umum


6.

Kementerian Kelautan dan Perikanan


7.

Kementerian Kehutanan


8.

Kementerian Hukum dan HAM


9.

Kementerian PPN/Bappenas


10.

Kementerian Sosial


11.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


12.

Kementerian Kesehatan


13.

Kementerian Agama


14.

Kementerian BUMN

Perpres No.14 Tahun 2014

15.

Kementerian Perumahan Rakyat


16.

Kementerian Koperasi dan UKM


Dalam tahun 2014 juga telah disusun aristektur kabinet hasil Pemilu 2014 sebagai re komendasi arsitektur kabinet kepada Presiden terpilih dalam menyusun kabinetnya dan penataan organisasi Kementerian Negara pada Kabinet Kerja. Selain itu berdasarkan Keputusan Presiden No. 121/P Tahun 2014 tentang Pembentu kan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, telah dibentuk 34 Kementerian yang terdiri dari 2 Kementerian baru, 11 Kementerian yang mengalami perubahan, dan 21 Kementerian tetap. Terhadap seluruh Kementerian tersebut sedang dilakukan penataan organisasi termasuk organisasi Eselon II ke bawah.

16

I



Sasaran 1.3

Terwujudnya tatalaksana pemerintahan yang efektif dan efisien Upaya mencapai pemerintahan yang baik tercermin dalam berbagai bidang yang memiliki peran yang penting dalam gerak roda pemerintahan yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, dan hukum. Pemerintahan yang baik berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Capaian sasaran terwujudnya tatalaksana pemerintahan yang efektif dan efisien adalah sebagai berikut:

Jumlah urusan pemerintah strategis yang telah dilakukan penataan bisnis prosesnya n rusa an 2 u 2 urus

100 %

Untuk mengetahui tatalaksana peme rintahan yang efektif dan efisien terse but, Kementerian PAN RB melakukan reviu terhadap bisnis proses urusan pemerintahan yang strategis. Tujuan nya adalah mewujudkan rangkaian proses dan kegiatan penyelenggaraan urusan peme rintahan secara tepat, benar, dan terukur berdasarkan pembagian kewenangan yang telah ditetapkan. Dalam tahun 2014 urusan pemerintah strategis yang telah reviu bisnis prosesnya adalah: ‐ Urusan bidang ketahanan pangan yang menyangkut tugas dan fungsi Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian ‐ Urusan bidang pendidikan tinggi keagamaan yang menyangkut tugas dan fungsi Kemen terian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. Kesepakatan yang diperoleh adalah adanya pembagian tugas yang jelas antara masing- masing kementerian yang menangani urusan pemerintahan strategis tersebut sehingga tidak terjadi overlapping (tumpang tindih) tugas dan fungsi, tetapi justru saling melengkapi.


I 17


2.

Terwujudnya SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif dimaksudkan sebagai suatu kondisi dimana SDM aparatur mampu melaksanakan fungsi pengaturan, pengelolaan, dan pengendalian dalam manajemen pemerintahan yang berorientasi pada fungsi pemberdayaan (empowering), kesempatan (enabling), keterbukaan (democratic), dan kemitraan (partnership) dalam pengambilan keputusan, pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Tugas pokok dan fungsi dari SDM aparatur meliputi: 1. menjadi pelayan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang baik; 2. menjadi penyangga persatuan dan kesatuan bangsa; 3. menjadi motivator dalam proses memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan; 4. menjadi innovator dan kreator dalam menghasilkan inovasi-inovasi baru di bidang pelayanan masyarakat sehingga dapat diwujudkan pelayanan yang baru, efektif dan efisien; serta 5. menjadi inisiator yang selalu bersemangat menjalankan tugasnya dilandasi dengan nilai- nilai keikhlasan dan ketulusan. Dalam mewujudkan reformasi birokrasi penataan jumlah aparatur CPNS yang direkrut dan ditempatkan sesuai dengan formasi (termasuk honorer) merupakan sebuah upaya untuk merasionalisasi jumlah pegawai pada seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah. Untuk mewujudkan aparatur yang kompeten dan kompetitif dalam tahun 2014 telah ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

18

I

1.

Mewujudkan sistem rekrutmen yang terbuka dan independen;

2.

Terwujudnya sistem penempatan dan promosi yang kompetitif dan terbuka;

3.

Terwujudnya sistem pengembangan SDM Aparatur berbasis Kompetensi jabatan.



Sasaran 2.1

Mewujudkan Sistem Rekrutmen yang Terbuka dan Independen Dalam rangka mewujudkan PNS yang pro fesional, berkualitas dan bertanggungjawab diperlukan PNS yang kompeten melalui sistem pengadaan yang baik dan bebas dari korup si, kolusi dan nepotisme. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan sistem rekrutmen PNS yang dilaksanakan secara terbuka dan independen yaitu mulai dari proses pengumu man penerimaan sampai dengan penentuan kelulusan diinformasikan secara luas kepada masyarakat dan bebas dari intervensi politik atau kepentingan lainnya.

% K/L/Pemda yang telah menerapkan rekrutmen terbuka

Capaian terwujudnya sistem rekrutmen yang terbuka dan independen adalah sebagai berikut:

% K/L/Pemda yang telah menerapkan rekrutmen terbuka % 100 100 %

target realisasi

100 %

% K/L/Pemda yang mendapatkan alokasi formasi CPNS dari pelamar umum dan telah menerapkan kebijakan pengadaan dengan Sistem CAT

Sejak berakhirnya kebijakan moratorium, mulai tahun 2013 kembali dilakukan rekrutmen terhadap CPNS. Pelaksanaan rekruitmen tersebut dilakukan secara ter buka, yaitu sejak pengumuman pendaf taran, sampai dengan pengumuman hasil seleksi dilakukan secara transparan dan objektif.

% 100 100 %

target realisasi

100 %

Tahun 2013 sebanyak 324 instansi pemerintah (K/L/Pemda) telah mendapatkan tam bahan formasi PNS. Pemenuhan tambahan formasi tersebut berasal dari pelamar umum dan Tenaga Honorer Kategori-II. Untuk pelamar umum didasarkan pada anali sis dan evaluasi pemetaan kebutuhan pegawai dari masing-masing instansi pemerin tah, sedangkan untuk tenaga honorer K-II berdasarkan PP 56 Tahun 2013. Sedangkan dalam tahun 2014 telah diberikan tambahan formasi kepada 465 instansi Laporan Kinerja Kementerian PANRB 2014

I 19


pemerintah (K/L/Pemda). Untuk memenuhi formasi tersebut sebanyak 423 K/L/Pemda telah melaksanakan rekrutmen, 2 provinsi yaitu Papua dan Papua Barat serta 35 Kab/ Kota di wilayah Papua dan Papua Barat ditunda pelaksanaan rekrutmen CPNS-nya dengan alasan belum menyelesaikan proses pemberkasan penerimaan CPNS tahun sebelumnya serta 5 Kab/Kota tidak jadi melaksanakan test. Dari 423 K/L/Pemda yang melaksanakan test, baru sebanyak 146 yang telah mengumumkan hasil TKD dan TKB, sedangkan sebanyak 277 K/L/Pemda masih dalam proses. Perkembangan pelaksanakan TKD dan TKB tahun 2014: K/L

Prov.

Kab/ Kota

Jml

· Jumlah IP yang mendapat Formasi

69

28

368

465

· Jumlah yang telah melaksanakan test

69

26

328

423

· Jumlah yang belum melaksanakan test

-

2

40

42

· Jumlah yang telah mengumumkan Hasil test

15

12

119

146

· Jumlah yang belum mengumumkan Hasil test

54

14

209

277

Uraian

Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam ma najemen ASN, mulai tahun 2014 pengajuan formasi dilakukan melalui aplikasi e-formasi. Dengan e-formasi mempercepat proses administrasi serta menjamin keakuratan data terkait dengan peta jabatan, jumlah pegawai, posisi penempatan pegawai, alo kasi kekurangan dan kelebihan pegawai. Adapun data yang harus dimuat dalam aplikasi e-formasi antara lain: ‐ Peta jabatan pada setiap unit organisasi melalui analisis jabatan (nama jabatan,

ikhtisar jabatan, tugas jabatan, kompetensi jabatan, dst);

‐ Jumlah kebutuhan pegawai dalam jangka waktu tertentu minimal 5 tahun yai

tu dari tahun 2014 s.d 2018 pada setiap unit organisasi melalui hasil analisis beban kerja;

‐ Jumlah riil pegawai pada setiap unit organisasi; ‐ Jumlah pegawai yang akan mencapai batas usia pensiun setiap tahunnya dari

tahun 2014 s.d. 2018;

‐ Perkiraan kekurangan/kelebihan pegawai pada setiap unit organisasi.

20

I



% K/L/Pemda yang mendapatkan alokasi formasi CPNS dari pelamar umum dan telah menerapkan kebijakan pengadaan dengan Sistem CAT Untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses rekruitmen CPNS, pelak sanaan Tes Kemampuan Dasar (TKD) maupun Tes Kemampuan Bidang (TKB) dilaku kan dengan Sistem CAT. Sistem ini menggunakan bantuan komputer, dimana soal dan pilihan jawaban ada di layar monitor dan peserta secara langsung menjawab soal dengan cara meng“klik” pada jawaban yang tersedia dan nilai/skor langsung dapat diketahui setelah berakhirnya test tersebut. Penerapan sistem CAT dengan benar akan menjamin pelaksanaan seleksi CPNS yang kompetitif, transparan dan bebas dari prak tek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta lebih murah. Penggunaan sistem CAT telah dimulai sejak tahun 2013, meskipun baru 73 dari 324 instansi atau 22,53% yang menggunakan sistim ini, dengan alasan sarana dan prasa rana yang dimiliki belum memadai. Namun mulai tahun 2014 seluruh instansi peme rintah (100%) yang melaksanakan test pada rekruitmen CPNS telah menggunakan sistem CAT. Di tahun 2014 seluruh instansi pemerintah yang melaksanakan rekrutmen CPNS wajib menggunakan sistem CAT. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dengan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor B-2432/M.PAN.RB/7/ 2013 tanggal 29 Juli 2013 yang meng harapkan seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pemerintah, baik pu sat maupun daerah, untuk menyiapkan sarana dalam rangka mendukung pelaksa naan sistem CAT dimaksud. Penerapan Sistim CAT Tahun 2013 dan 2014 IP yang melaksanakan tes

IP yang menerapkan CAT

%

Kementerian/Lembaga

70

50

71.43

Provinsi

23

8

34.78

Kabupaten/Kota

231

15

6.49

Jumlah

324

73

22.53

Kementerian/Lembaga

69

69

100

Provinsi

28

28

100

Kabupaten/Kota

368

368

100

Jumlah

465

465

100

Instansi Pemerintah

Tahun 2013 · · ·

Tahun 2014 · · ·


I 21


Instansi pemerintah yang mendapatkan tambahan alokasi formasi tahun 2014 tetapi belum menyelenggarakan test CPNS adalah Papua dan Papua Barat beserta Kab/Kota di lingkungan Papua dan Provinsi Papua Barat. Pemerintah Daerah tersebut meminta penundaan dan pelaksanaan test akan dillakukan pada tahun 2015.

Sasaran 2.2

Terwujudnya Sistem Penempatan dan Promosi yang Kompetitif dan Terbuka Salah satu langkah penting untuk mening katkan profesionalisme SDM aparatur adalah melalui perubahan sistem atau mekanisme rekruitmen yang berbasis pada kompetisi. Yang menarik dari perubahan mekanisme ini adalah adanya lelang jabatan (job tender) dan fit and poper test. Sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 ten tang ASN bahwa untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya K/L/Pemda dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendi dikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuh kan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk men jamin obyektifitas, keadilan dan transparansi pengisian jabatan struktural pimpinan tinggi, sehingga mendapatkan pejabat yang pro fessional, berkinerja tinggi, memiliki kompeten si yang sesuai dengan uraian dan syarat jabatan serta memiliki integritas yang jelas.

22

I


Capaian terwujudnya sistem penempatan dan promosi yang kompetitif dan terbuka adalah sebagai berikut:

% K/L/Pemda yang telah menerapkan PP 46/2011

100 %

% 100 100 %

target realisasi

Jumlah K/L/Pemda yang telah melaksanakanan promosi jabatan secara terbuka ta untuk pejabat /Ko Kab /Kota) 0 Eselon I dan II 10 Prov., 2ov., 9 Kab 20

,

K/L

/P ( (25 K/L K/L/P 0 5 40

target realisasi

6 Pr

80 %

K/L,


% K/L/Pemda yang telah menerapkan PP 46/2011 Kinerja organisiasi yang tinggi seharusnya berbanding lurus dengan prestasi pegawai yang tinggi pula. Untuk itu mulai tahun 2014 telah diterapkan Pe nilaian Prestasi Kerja Pegawai sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Ta hun 2011. Tujuan penilaian prestasi kerja ini adalah untuk menjamin objek tivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggunakan gabungan parameter Sasaran Kerja PNS (SKP) dan perilaku kerja. Penilaian prestasi kerja merupakan rangkaian proses manajemen kinerja, berawal dari penyusunan pe rencanaan prestasi kerja yang berupa Sasaran Kerja Pegawai (SKP), penetapan tolok ukur yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya dari setiap kegiatan tugas jabatan. Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target yang telah ditetapkan selama satu tahun. Sedangkan penilaian perilaku kerja meliputi aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Bobot nilai SKP 60% dan perilaku kerja 40%. Bagi PNS yang capaian kinerjanya kurang dari 25% akan diberikan hukuman disiplin berat sesuai dengan PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Penerapan SKP sudah dimulai sejak tahun 2013 meskipun sifatnya masih ujicoba, namun sejak tanggal 1 Januari 2014 seluruh PNS telah menyusun SKP dan akhir tahun 2014 telah dilakukan penilaian berdasarkan capaian atas sasa ran kerja PNS dan perilaku kerja tersebut.

Jumlah K/L/Pemda yang telah melaksanakanan promosi jabatan secara terbuka untuk pejabat Eselon I dan II Tujuan promosi terbuka adalah untuk mendapatkan pegawai terbaik dan menghindari terjadinya politisasi birokrasi dan KKN. Untuk bisa menduduki ja batan struktural yang diinginkan, pegawai harus berkompetisi secara sehat, bukan atas dasar suka atau tidak suka (like and dislike). Promosi terbuka juga memberikan kesempatan yang sama kepada pegawai negeri di seluruh tanah air untuk bisa mengembangkan karirnya. Target K/L/Pemda yang melaksanakanan promosi jabatan secara terbuka untuk pejabat Eselon I dan II sebanyak 50 K/L/P merupakan target kumulatif s.d. tahun 2014. Realisasi sampai dengan tahun 2014 sebanyak 40 K/L/P (25K/L; 6 Prov; 9 Laporan Kinerja Kementerian PANRB 2014

I 23


Kab/Kota) dengan rincian sebagai berikut: ‐ Tahun 2013, instansi pemerintah yang melakukan promosi, sebanyak 13 K/L dan 4 Pemda yaitu Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelau tan dan Perikanan, BAKORKAMLA, BSN, Kementerian koordinator Bidang Kesejahteraan, LIPI, Kementerian Pertanian, ANRI, Kementerian Hukum dan HAM, BKN, LAN, Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, Kab. Batang, Kota Palembang, Kota Samarinda dan Provinsi DKI Jakarta. ‐ Tahun 2014 jumlah instansi pemerintah yang melakukan promosi terbuka sebanyak 12 K/L dan 11 Pemda yaitu BPOM, BNP2TKI, Kementerian Ristek, Kementerian Kesehatan, BNN, Sekretaris Ombudsman, Perpusnas, BKKBN, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, LKPP, Kota Bandung, Prov. Kaltim, Prov. Jateng, Kab. Garut, Kab. Jembrana, Kab. Cirebon, Prov. Banten, dan Kab. Bone Bolango. Provinsi Kalimantan Tengah, Prov. Sulawesi Tengah, dan Kab. Ciamis.

Sasaran 2.3

Terwujudnya Sistem Pengembangan SDM Aparatur Berbasis Kompetensi Jabatan Untuk mendukung reformasi birokrasi dibu tuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) apara tur yang kompeten dan berkualitas agar mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pengembangan SDM bertujuan meningkatkan keterampilan, keahlian dan kompetensi tenaga yang pada akhirnya mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Program Peningkatan SDM ber basis kompetensi bertujuan meningkatkan kualitas dan produktivitas Untuk mengantisipasi kebutuhan percepatan reformasi birokrasi diperlukan SDM aparatur yang memiliki kompetensi dalam penyeleng 24

I


Capaian terwujudnya sistem pengembangan SDM aparatur berbasis kompetensi jabatan adalah sebagai berikut:

Jumlah K/L/P yang memiliki standar kompetensi jabatan struktural

83 %

/P /P K/L 30 25 K/L

target realisasi

Jumlah jabatan fungsional baru yang ditetapkan n n ata Jab Jabata 0 1 18

target realisasi

180 %


garaan negara dan pembangunan. Kebutuhan tersebut memerlukan peningkatan mutu profesionalisme dan sikap pengabdian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Jumlah K/L/Pemda yang memiliki standar kompetensi jabatan struktural Pengangkatan PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip pro fesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya. Untuk men dukung terwujudnya profesionalisme tersebut diperlukan standar kompetensi jabatan yang wajib dimiliki oleh setiap PNS, yang terdiri dari Standar Kompe tensi Teknis dan Standar Kompetensi Manajerial (bagi pejabat struktural). Selanjutnya dalam UU ASN diatur bahwa pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratann yang dimiliki oleh pegawai. Untuk tahun 2014 jumlah instansi pemerintah yang memilik standar kompe tensi jabatan struktrual sebanyak 25 K/L/P atau 83% dari target 30 K/L/P. Jum lah tersebut terdiri dari 13 K/L dan 9 Provinsi, dan 3 kab/Kota. Sehingga sampai dengan tahun 2014 jumlah instansi pemerintah yang memiliki standar kompe tensi sebanyak 43 instansi pemerintah yang terdiri dari 22 K/L, 14 Provinsi dan 7 kab/kota.

Jumlah jabatan fungsional baru yang ditetapkan “Miskin struktur kaya fungsi”, sebuah motto yang tidak asing dalam organisasi. Namun hal ini tidak mudah diterapkan. Banyak instansi yang terjebak dengan keberadaan struktur yang gemuk, tapi tidak mampu berfungsi dengan baik. Untuk penguatan fungsi-fungsi dalam tubuh birokrasi, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan memperkaya jabatan fungsional. Kebijakan ini di harapkan mampu mendorong organisasi untuk berkinerja tinggi. Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi Pemerintah. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil terdiri


I 25


atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Perkembangan penerapan jabatan fungsional semakin banyak dibanding dengan ta hun-tahun sebelumnya. Pada Tahun 2013 ditetapkan sebanyak 5 jabatan fungsional baru yang meliputi Pembimbing Kesehatan Kerja, Pengawas Mutu Pakan, Pemeriksa Perlindungan Varietas, Pemeriksa Disain Industri dan Pemeriksa Pembina Jasa Konstruk si. Sedangkan dalam tahun 2014 telah dibentuk 18 jabatan fungsional baru atau 180% dari target 10 jabatan, dengan rincian sebagai berikut: Nama Jabatan Fungsional

No

Instansi Pembina

PermenPANRB

1

Polisi Pamong Praja

Kementerian Dalam Negeri

No. 4 Tahun 2014

2

Penyuluh Hukum


No. 3 Tahun 2014

3

Pemeriksa Keimigrasian


No. 8 Tahun 2014

4

Analis Keimigrasian


No. 7 Tahun 2014

5

Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah


No. 42 Tahun 2014

6

Pelelang


No. 43 Tahun 2014

7

Analis Manajemen Mutu Industri

Kementerian Perindustrian

No. 45 Tahun 2014

8

Pengamat Tera

Kementerian Perdagangan

No. 33 Tahun 2014

9

Pranata Laboratorium Kemetro logian


No. 34 Tahun 2014

10

Pengawas Kemetrologian


No. 35 Tahun 2014

11

Analis Ketahanan Pangan

Kementerian Pertanian

No. 38 Tahun 2014

12

Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir

Kementerian Kelautan dan Perikanan

No. 44 Tahun 2014

13

Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No. 36 Tahun 2014

14

Rescuer

Badan SAR Nasional

No. 10 Tahun 2014

15

Analis APBN

Sekretariat DPR

No. 39 Tahun 2014

16

Pelatih Olahraga

Kementerian Pemuda dan Olahraga

No. 40 Tahun 2014

17

Asisten Pelatih Olahraga

Kementerian Pemuda dan Olahraga

No. 41 Tahun 2014

18

Penyuluh Narkoba

Badan Narkotika Nasional

No. 46 Tahun 2014

Selama tahun 2010 s.d. 2014 telah dibentuk jabatan fungsional baru sebanyak 44 jabatan, sehingga s.d. tahun 2014 menjadi sebanyak 142 jabatan fungsional.

26

I



Selain jabatan fungsional baru tersebut juga pada tahun 2014 telah dilakukan revisi ter hadap 10 peraturan atas jabatan fungsional yang telah diterbitkan sebelumnya, yaitu: Nama Jabatan Fungsional

No

3.

Instansi Pembina

PermenPANRB

1

Penguji Mutu Barang


No. 37 Tahn 2014

2

Penera


No. 32 Tahun 2014

3

Pengantar Kerja

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No. 5 Tahun 2014

4

Perawat


No. 25 Tahun 2014

5

Perawat Gigi


No. 23 Tahun 2014

6

Pranata Hubungan Masyarakat


No. 6 Tahun 2014

7

Widyaiswara

LAN

No. 22 Tahun 2014

8

Pustakawan

Perpustakaan Nasional

No. 9 tahun 2014

9

Pranata Nuklir

Badan Tenaga Nuklir Nasional

No. 2 Tahun 2014

10

Penerjemah

Sekretariat Negara

No. 49 Tahun 2014

Terwujudnya Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani Pemerintahan yang terbuka diwujudkan dalam bentuk pemberian informasi publik yang transparan mengenai rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, perlu disusun sistem dan mekanisme pemberian informasi publik yang memungkinkan peran aktif masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengambilan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan publik secara transparan dan akuntabel. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan kinerja aparatur negara dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani sejalan dengan program percepatan reformasi birokrasi yaitu Program Peningkatan Pelayanan Publik dengan rencana aksi inovasi-inovasi dalam memperbaiki Ease Of Doing Business; penerapan standar pelayanan, pengelolaan pengaduan; penilaian IKM dan peningkatan efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Laporan Kinerja Kementerian PANRB 2014

I 27


Untuk mewujudkan pemerintah yang terbuka dan melayani ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1.

Terwujudnya efektifitas pelaksanaan reformasi birokrasi;

2.

Mewujudkan pelayanan publik yang terus menerus meningkat kualitasnya;

3.

Mewujudkan sistem penanganan pengaduan masyarakat yang terbuka dan responsif;

4.

Mewujudkan sistem pemerintahan yang informatif.

Sasaran 3.1

Terwujudnya efektifitas pelaksanaan reformasi birokrasi Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan instansi pemerintah. Tingkat efektivitas pelaksanaan RB diukur melalui persentase instansi pemerin Capaian sasaran terwujudnya efektifitas tah yang telah melaksanakan RB sesuai pelaksanaan reformasi birokrasi adalah dengan kebijakan reformasi birokrasi sebagai berikut: nasional. Dalam rangka mendorong efektifitas tersebut sejak tahun 2011 s.d 2014 telah dilaksanakan serangkaian sosialisasi dan capacity building/bimbingan teknis berbagai kebijakan pelaksanaan RB, pedoman penyusunan rencana aksi RB/ road map RB, strategi pelaksanaan RB dan pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

28

I


Jumlah K/L/Pemda yang RBnya kategori Baik /P /P K/L 75 51 K/L

target realisasi

68 %


Untuk mengukur kemajuan pelaksanaan serta memberikan saran perbaikan reforma si birokrasi di instansi pemerintah, Kementerian PANRB telah menerbitkan Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Pada awalnya evaluasi akan dilakukan terhadap seluruh K/L/Pem da dalam rangka menyusun indeks RB. Namun karena pemda belum siap dilakukan verifikasi (hanya 7 provinsi dan 28 kabupaten/kota yang telah menyampaikan hasil PMPRB), maka evaluasi penerapan RB baru dilakukan pada K/L. Meskipun belum dilakukan evaluasi kami meyakini bahwa telah terdapat kemajuan yang signifikan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah. Hal ini dapat ditunjukkan antara lain dengan kualitas pelayanan publik yang semakin mem baik, pelaksanaan penerimaan CPNS yang semakin transparan, pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka yang dilakukan di berbagai daerah serta trend nilai akuntabilitas kinerja yang meningkat. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan dalam tahun 2014 menunjukkan bahwa sebanyak 51 K/L atau 66,23% dari 77 K/L, dinilai ”baik” dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Realisasi tersebut melebihi dari target 15 K/L atau 340%. Namun apabila dibandingkan dengan keseluruhan target termasuk pemda (prov/kab/kota) maka capaiannya sebesar 68%. Tingginya capaian K/L dikarenakan: ‐ terbentuknya kesadaran sebagian besar K/L dalam melaksanakan reformasi b irokrasi sebagai suatu upaya dalam mewujudkan good governance dan bukan sekedar sebagai pemenuhan atau formalitas saja. ‐ Adanya bentuk evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang baru yang lebih jelas sasaran dan kriteria pencapaiannya, sehingga memudahkan K/L dalam menilai kemajuan dan menyusun tindak lanjut pelaksanaan reformasi birokrasi. Sampai dengan tahun 2014 jumlah K/L yang telah melaksanakan reformasi birokrasi sebanyak 81 K/L dan sebagai penghargaan atas pelaksanan reformasi birokrasi dan efisiensi pelaksanaan anggaran, sebanyak 74 K/L telah diberikan tunjangan kinerja dan 7 K/L lainnya masih dalam proses yaitu sebanyak 5 K/L yang sedang proses usulan tun jangan kinerja dan 2 K/L yang sedang proses grading. Di samping itu dari K/L yang telah mendapat tunjangan kinerja, sebanyak 10 K/L sedang mengajukan proses penyesuaian tunjangan kinerja. Sedangkan untuk pemda jumlah yang telah menyampaikan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tahun 2014 hanya 7 Provinsi, 18 kabupaten dan 10 Kota. Namun perkembangannnya belum diketahui karena belum dievaluasi.


I 29


Sasaran 3.2

Mewujudkan pelayanan publik yang terus menerus meningkat kualitasnya Pelayanan publik yang baik merupakan muara dari sebuah reformasi birokrasi, oleh karenan itu upaya memperbaiki kinerja organisasi layanan publik harus dilakukan secara terus menerus sehingga masyarakat dapat menerima layanan sesuai dengan kebutuhannya. Cara yang harus dilakukan adalah melakukan perbaikan terhadap manajemen kua litas pelayanan (service quality management), dan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja pelayanan secara periodik untuk mengidentifikasi tingkat kesenjangan yang terjadi dan mengiden tifikasi apakah tingkat kualitas pelayanan publik sudah lebih baik daripada sebelumnya.

IPK (Indeks Persepsi Korupsi) Indeks persepsi korupsi merupakan pengukuran terhadap tingkat korupsi di suatu negara yang dilakukan secara berkala oleh Lembaga Transparency International. Sejak diluncurkan pada tahun 1995, Corruption Perceptions Index (CPI) atau yang kita kenal sebagai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) digunakan oleh banyak negara sebagai refe rensi tentang situasi korupsi. IPK merupakan indeks gabungan yang mengukur persepsi korupsi secara global. Indeks gabungan ini berasal dari 13 (tiga belas) data korupsi yang dihasilkan oleh berbagai lembaga in dependen yang kredibel. Di Indonesia IPK 30

I


Capaian mewujudkan pelauanan publik yang terus menerus meningkat kualitasnya adalah sebagai berikut:

IPK (indeks Persepsi Korupsi) 40 34

target realisasi

85 %

peringkat ease of doing business 100 114

target realisasi

86 %

jumlah instansi pemerintah yang membuat inovasi pelayanan publik IP 99 99 IP

target realisasi

100 %

Jumlah unit inovatif pelayanan publik yang mengikuti UNPSA t t uni 33 36 uni

target realisasi

109 %


digunakan oleh KPK dalam mengukur tingkat persepsi korupsi di sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dan politisi. Untuk tahun 2014 Transparency Internasional telah mengeluarkan laporan tahunan Indeks Persepsi Korupsi 2014 dan Indonesia memperoleh skor 34 atau urutan ke 109 dari 175 negara. Sedikit membaik dibanding tahun lalu, di mana Indonesia ada di urutan ke 114 dengan skor 32. Namun dibanding dengan target tahun 2014 sebesar 50 maka peningkatan skor masik jauh dari target RPJMN. Dibanding dengan negara-negara asean perkembangan indeks persepsi korupsi juga masih dibawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand dan Philipina. Peningkatan Skor IPK Indonesia selama dua tahun terakhir didorong oleh efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Di sisi lain, optimisme publik dan keberhasilan KPK dalam upaya penegakan hukum memberikan warna lain. Upaya penegakan hukum di bidang korupsi politik dan korupsi di sektor strategis justru menguak tabir stagnasi tersebut.

Peringkat ease of doing business (kemudahan berusaha) Survei tentang kemudahan berusaha telah menjadi magnet untuk menarik investor menanamkan modal ke suatu negara. Sebab, dengan masuknya modal maka ekonomi bergerak, pengangguran berkurang, dan tingkat kemiskinan pun menurun. Berbagai upaya telah dilakukan agar target tahun 2014 skor kemudahan berusaha bisa naik ke peringkat 100. Upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan menetapkan Paket Kebijakan Kemudahan Berusaha yang meliputi 8 bidang yang menjadi sasaran perbaikan yaitu: memulai usaha (Starting a Business) penyambungan tenaga listrik (Getting Electricity) pembayaran pajak dan premi asuransi (Paying Taxes/Insurance Premium) penyelesaian perkara perdata perjanjian (Enforcing Contract)

penyelesaian perkara kepailitan (Resolving Insolvency) pencatatan kepemilikan hak atas tanah dan bangunan (Registering Property) perizinan terkait dengan pendirian bangunan (Dealing with Construction Permits) perolehan kredit (Getting Credit)

Selanjutnya ditetapkan 17 langkah (rencana aksi) yang melibatkan seluruh instansi terkait, BUMN/D dan Pemerintah Daerah yang merupakan ujung tombak pelayanan maupun pemberian izin-izin yang berkaitan dengan kegiatan berusaha.


I 31


Berdasarkan hasil survey yang dirilis oleh Bank Dunia bahwa pada tahun 2014 Indonesia berada pada peringkat 114 dari 189 negara. Peringkat tersebut mengalami lompatan yang cukup signifikan dari peringkat 121 di tahun 2010. Namun peringkat tersebut masih dibawah target RPJMN pada tahun 2014 yaitu peringkat 100. Perkembangan peringkat Kemudahan Berusaha sejak tahun 2010 s.d. 2014 Tahun

2010

2011

2012

2013

2014

Peringkat

121

129

116

120

114

Dibanding dengan negara tetangga seperti Brunei Darussalam (peringkat 101), Filipina (peringkat 95), Vietnam (peringkat 78), Thailand (peringkat 26), dan Malaysia (peringkat 18), bahkan S ingapura yang menduduki peringkat pertama peringkat Indonesia masih sangat jauh.

Jumlah instansi pemerintah yang membuat inovasi pelayanan publik Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan melalui pendekatan multi dimensi. Selain mendorong perbaikan pada aspek proses dan pencapaian hasil melalui kebijakan formal, percepatan juga dilakukan dengan menyediakan ruang bagi K/L/ Pemda untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi. Penerapan One Agency-One Innovation (OAOI) bertujuan agar setiap K/L/Pemda menghasilkan program/kegiatan inovatif setiap tahun. Upaya yang dilakukan untuk mendorong tumbuhnya One Agency-One Innovation salah satunya dengan mengadakan kompetisi inovasi pelayanan publik atas praktik inovasi dari jenis atau beberapa jenis pelayanan yang dilakukan di setiap K/L/Pem da. Untuk memudahkan dalam mengumpulkan praktik inovasi dari seluruh instansi pemerintah telah dibangun aplikasi Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik berbasis internet d engan nama “Sinovik”. Tahun 2014 Kementerian PANRB menetapkan sebagai tahun inovasi pelayanan publik, dengan program One Agency-One Innovation. Program ini diharapkan menimbulkan dampak luas bagi percepatan reformasi birokrasi. Hal ini dilakukan untuk memperkuat dan mempercepat peningkatan pelayanan publik. Kompetisi inovasi Pelayanan Publik yang dilaksanakan pada tahun 2014 merupaka “pintu masuk” dalam rangka pemberdayaan dan pembelajaran untuk menyebarluas kan gagasan dan terobosan pelayanan publik di Indonesia dalam rangka percepatan reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik. 32

I



Dalam tahun 2014 tercatat 515 praktik inovasi masuk ke dalam bank data Sinovik. Selanjutnya dilakukan penilaian dan seleksi untuk mendapatkan praktik terbaik dalam kategori Top 99, Top 33 dan Top 9. Proses seleksi melibatkan tim evaluasi dan juri yang terdiri dari pakar kalangan akademis dan praktisi yang kompeten independen.

Top 9 kompetisi inovasi pelayanan 5. Pembangunan Jalan Besar Tanpa Bayar, Kota Banjarbaru publik sebagai berikut: 1. Government Resource Management System (GRMS), Kota Surabaya 2. Pelayanan Karantina Ikan PASTI, KIPM Kelas II Semarang, Kementerian Kelautan dan Perikanan 3. Wilayah Bebas dari Korupsi pada Jembatan Timbang, Provinsi Jawa Timur 4. Format Kendali Hulu Hilir, Pemerintah Aceh

6. Sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia Online, Kementerian Hukum dan HAM 7. KM 0 Pro Poor - Jabar, Provinsi Jawa Barat

8. Kampung Media, Penyebarluasan Informasi Berbasis Komunitas, Provinsi NTB 9. Surabaya Single Window, Kota Surabaya

Jumlah unit inovatif pelayanan publik yang mengikuti UNPSA Di samping kompetisi tingkat nasional, praktik-praktik terbaik/inovatif instansi pemerintah difasilitasi untuk mengikuti ajang kompetisi internasional, yaitu United Nation Public Service Award (UNPSA). Kompetisi ini dimulai tahun 2003 dan tahun 2014 diikuti oleh 704 inovasi dari 80 negara. Pelaksanaan tahun 2014 Kementerian PANRB dibantu beberapa mitra pembangunan mendaftarkan sebanyak 19 inovasi pelayanan publik ke UNPSA. Dan 9 proposal berhasil masuk tahap kedua, dan lima diantaranya berhasil menjadi finalis Wilayah Asia Pasifik.


I 33


5. Finalis UNPSA dari indonesia 1. Pelayanan kesehatan ibu melahirkan dengan kemitraan bidan dan dukun kabupaten Aceh Singkil 2. Pelayanan Distribusi Guru professional, Kabupaten Luwu Utara 3. Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan dan Penanaman Modal, Kabupaten Barru 4. Pelayanan Informasi dan Keluhan Kota Yogyakarta 5. Pelayanan Kartu Insentif Anak Kota Surakarta Pencapaian ini cukup mengesankan karena setelah sekian tahun UNPSA berlangsung, belum satupun wakil Indonesia yang mencapai tahap ini. Sebagai tindak lanjut kompetisi tingkat nasional tahun 2014, sebanyak 36 inovasi pelayananan publik telah difasilitasi untuk mengikuti kompetisi UNPSA Tahun 2015. Daftar inovasi pelayanan yang mengikuti UNPSA Tahun 2015 terlampir pada L ampiran-7.

Sasaran 3.3

Mewujudkan sistem penanganan pengaduan masyarakat yang terbuka dan responsif Salah satu kunci keberhasilan pelayanan publik adalah partisipasi masyarakat pengguna layanan dalam menentukan ragam, kualitas pelayanan dan aspek penting lainnya. Kesenjangan antara kebutuhan pengguna layanan dengan kebutuhan pengembangan kapasitas penyedia layanan harus dijembatani dengan komunikasi yang efektif. Untuk memperoleh aspirasi pengguna layanan umumnya dapat dilakukan melalui pernyataan “kepuasan” atau “ketidakpuasan” terhadap kinerja pelayanan. Pernyataan ketidakpuasan tersebut umumnya disampaikan dalam bentuk keluhan (pengaduan). Oleh karena itu setiap unit pelayanan harus menye diakan saluran pengaduan untuk memperoleh infor masi mengenai harapan pengguna layanan. 34

I


Capaian terwujudnya sistem penanganan pengaduan masyarakat yang terbuka dan responsif adalah sebagai berikut:

% K/L/Pemda yang telah menerapkan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik. % 100 97 %

target realisasi

97 %


Untuk mengetahui bagaimana penerapan pengelolaan pengaduan pada instansi pemerintah tersebut dilakukan evaluasi atas pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang meliputi unsur sebagai berikut: a) Instansi yang sudah menanganani pengelolaan pengaduan;

e) SOP Pengelolaan pengaduan;

b) Media pengaduan;

f)

c) Standar pelayanan lama waktu pengaduan direspon; d) Pengelolaan pengaduan yang sudah terintegrasi ke Layanan Aspirasi dan Pengaduan On-line Rakyat (LAPOR);

Jumlah sumber daya manusia (SDM) pengelolaan pengaduan; g) Peningkatan kompetensi SDM pengelola pengaduan; h) Jumlah pengaduan dan respon yang ditindaklanjuti; dan i) Hambatan.

Berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik pada 67 instansi pemerintah yang terdiri dari 34 Kementerian, 7 Lembaga Negara dan 26 LPNK, bahwa 33 Kementerian (97%) telah memiliki pengelolaan pengaduan, 1 Kementerian belum memiliki pengelolaan pengaduan karena merupakan kementerian yang baru yaitu Kemenko Kemaritiman. Sedangkan untuk Lembaga Negara dan LPNK seluruhnya (100%) telah melakukan pengelolaan pengaduan atas pelayanan publik. Untuk Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota sudah banyak yang mene rapkan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik namun belum dilakukaan pendataan. Media pengaduan yang digunakan oleh K/L tersebut pada umumnya melalui surat, email, dan pengaduan secara langsung dan sudah didukung dengan SOP pengelolaan pengaduan. Namun demikian penanganan pengaduan masih dilaksanakan oleh unit hubungan masyarakat dan be lum ada pelatihan secara khusus tentang pengelolaan pengaduan, koordinasi internal antar unit kerja belum berjalan sesuai harapan serta belum adanya standar baku pengelolaan pelayanan pengaduan. Untuk tingkat nasional penanganan pengaduan sudah dilakukan sejak dahulu melalui Tromol Pos 5000 yang saat ini dikelola oleh Kementerian PANRB. Selain itu atas inisiasi UKP4 telah dibuat aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan On-line Rakyat (LAPOR!) dan disepakati Sistem Aplikasi LAPOR! ini sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N). Pada saat ini aplikasi LAPOR! telah terhubung dengan 81 K/L, 5 Pemda dan 44 BUMN. Melalui LAPOR!, masyarakat bukan saja menjadi mudah berinteraksi dengan pemerintah, melainkan juga dapat secara aktif berpartisipasi dalam mengawasi pembangunan dan pelayanan publik. Pada saat bersamaan, pemerintah memiliki sarana untuk menjaring partisipasi masyarakat sekaligus mencarikan solusi atas permasalahan yang ada yaitu negara hadir di tengah rakyatnya. Kolaborasi masyarakat dan pemerintah ini diharapkan dapat berkontribusi maksimal dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan tata kelola yang lebih baik. Laporan Kinerja Kementerian PANRB 2014

I 35


Sasaran 3.4

Mewujudkan sistem pemerintahan yang informatif Terwujudnya pelayanan yang dapat memberikan kepuasan masyarakat dalam arti pelayanan yang cepat, tepat, dan akuntabel, merupakan harapan bagi setiap institusi/lembaga/orga Capaian sasaran mewujudkan sistem nisasi pelayanan publik. Oleh karena itu perlu pemerintahan yang informatif adalah dilakukan penyempurnaan sistem pelayanan sebagai berikut: publik yang menyangkut perbaikan metode Persentase instansi pemerintah dan prosdur pelayanan publik. Penerapan dan yang menggunakan TIK dalam pengembangan Teknologi, Informasi dan Ko manajemen pelayanannya munikasi (TIK) dapat membantu memfasilitasi terhadap harapan tersebut di atas. Pemanfaatan TIK merupakan salah satu solusi tepat bagi pemecahan masalah pelayanan publik. Setidaknya pemanfaatan TIK dalam pelayanan publik akan mengatasi masalah sebagai berikut:

% 10 10 %

target realisasi

100 %

- Masalah geografis, waktu dan sosial ekonomis Indonesia. Indonesia merupakan negara kepu lauan, daerah tropis dan pegunungan, hal ini akan mempengaruhi terhadap pengembangan infrastruktur layanan publik sehingga dapat menyebabkan distribusi informasi yang tidak merata; - Mengurangi ketertinggalan dalam pemanfaatan TIK dalam layanan publik dibandingkan dengan negara berkembang dan negara maju lainnya; - Akselerasi pemerataan kesempatan layanan dan peningkatan mutu layanan yang sulit diatasi dengan cara-cara konvesional; - Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pendayagunaan TIK; - TIK akan membantu kinerja layanan publik secara terpadu sehingga akan terwujud manajemen yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel. Pencapaian 100% ini adalah sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 60 instansi pemerintah atau sebesar 10% dari seluruh Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupa ten/Kota. Hal ini telah menggambarkan peningkatan kesadaran oleh Instansi Pemerintah, baik yang di pusat maupun yang di daerah, untuk senantiasa meningkatkan pelayanan 36

I



kepada masyarakat. Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dalam arti pe layanan yang cepat, tepat, adil dan akuntabel, merupakan harapan bagi setiap institusi/ lembaga/organisasi pelayanan publik. Oleh itu, perlu melakukan penyempurnaan sistem pelayanan publik yang menyangkut perbaikan metoda dan prosedur pelayanan publik. Penerapan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat mem bantu memfasilitasi terhadap harapan tersebut di atas. Pelayanan publik yang prima ke depan bukan sekedar mengikuti trend global melainkan merupakan suatu langkah stra tegis di dalam upaya meningkatkan akses dan mutu layanan kepada masyarakat. Terkait dengan pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan telah dilakukan upaya penguatan pengembangan sistem elektronisasi pemerintahan (e-Government) yang sinergis dan terintegrasi sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

4.

Mewujudkan Aparatur yang Bersih dan Bebas KKN dan Akuntabel Aparatur yang bersih, bebas KKN dan akuntabel ditandai dengan kondisi aparatur negara yang memiliki komitmen untuk menegakkan etika dan disiplin tinggi, bersih dalam melaksanakan tugas, berkurangnya praktek-praktek korupsi dan tindakan lainnya yang merugikan keuangan negara, serta bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas yang diembannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mewujudkan aparatur yang bersih dan bebas KKN dan Akuntabel ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1.

Terwujudnya SDM Aparatur yang berintegritas dan disiplin

2.

Terwujudnya instansi pemerintah yang bersih dan bebas KKN

3.

Meningkatnya instansi Pemerintah yang akuntabel


I 37


Sasaran 4.1

Terwujudnya SDM Aparatur yang berintegritas dan disiplin Berita yang bersifat negatif terhadap birokrasi, sering muncul akibat adanya be Capaian terwujudnya SDM yang berintegritas berapa perilaku pelanggaran yang dilaku dan disiplin adalah sebagai berikut: kan oleh oknum aparatur birokrasi dalam Jumlah K/L Pemda yang telah melayani masyarakat. Berbagai perilaku melaksanakan penetapan pelanggaran tersebut dipandang sebagai kode etik, disiplin dan konflik ketidakmampuan aparatur birokrasi dalam kepentingan menghadapi kompleksitas permasalahan /P /P bangsa yang bergerak secara eksponensial K/L 30 10 K/L sekarang ini, antipati, trauma, berkurang nya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan ancaman kegagalan pencapaian pemerintahan yang baik (good target realisasi governance), bahkan menghambat keber hasilan pembangunan nasional. Padahal pelanggaran hanya dilakukan oleh segelintir oknum aparatur birokrasi yang tidak ber tanggung jawab, namun secara tidak langsung dapat mencoreng wajah birokrasi.

33 %

Maka dari itu, prinsip integritas dan profesionalisme muncul sebagai suatu kebutuhan terhadap tantangan tugas yang dihadapi aparatur birokrasi, sebab tanpa prinsip tersebut tidaklah mungkin tercapai tingkat efektifitas dan produktivitas yang tinggi dalam melak sanakan proses reformasi birokrasi. Dalam rangka mewujudkan SDM Aparatur yang berintegritas dan berdisiplin telah dilaku kan berbagai upaya diantaranya penyusunan peraturan. Salah satunya adalah penyusu nan ulang atas kebijakan tentang Disiplin PNS supaya selaras dengan UU ASN. Sambil menunggu kebijakan tersebut disusun ulang, telah dilakukan sosialiasi pada bulan november terkait kode etik, disiplin dan konflik kepentingan kepada 4 wilayah provinsi. Dan 10 Provinsi telah menyampaikan penegakan penegakan kode etik, disiplin dan kon flik kepentingan Terkait dengan benturan/konflik kepentingan telah dilakukan evaluasi terhadap terhadap 76 K/L, 33 Provinsi dan 524 Kabupaten/Kota, berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.

38

I



37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dijumpai adanya benturan kepentingan sebagai berikut: ‐ Penggunaan mobil operasional kantor untuk keperluan pribadi (untuk jalan-jalan bersama keluarga dll); ‐ Penggunaan fasilitas kantor seperti: komputer, printer, mesin foto copy, pemakaian kertas untuk menyelesaikan pekerjaan yang bukan pekerjaan kantor; ‐ Membawa pulang laptop untuk kegiatan pribadi tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kantor; ‐ Penggunaan telepon/fax kantor untuk keperluan pribadi; ‐ Melakukan perjalanan pribadi ke daerah dengan menggunakan anggaran perjalanan dinas; ‐ Hubungan afiliasi antar PNS; ‐ Moonlighthing atau outside employment (bekerja lain di luar pekerjaannya); ‐ Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur, serta dilakukan atas pengaruh pihak lain; ‐ Penyalahgunaan kewenangan oleh PPNS; Terhadap adanya benturan kepentingan tersebut telah dilakukan penanganan dengan menghimbau kepada instansi pemerintah agar: ‐ tidak menggunakan aset negara untuk keperluan pribadi, ‐ tidak melakukan perjalanan pribadi ke daerah dengan menggunakan anggaran per jalanan dinas, ‐ melakukan pengawasan sesuai dengan norma, standar dan prosedur, ‐ melakukan pemilihan rekanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ‐ tidak menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan, dan ‐ pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan penganggaran berbasis kinerja. Terhadap terjadinya benturan kepentingan tersebut, telah dilakukan tindak lanjut se bagai berikut: ‐ Setiap pelanggaran akan diberi teguran, surat peringatan dan sanksi. ‐ Telah dibuat beberapa peraturan internal instansi yang bersangkutan antara lain mengenai larangan menerima gratifikasi, masalah pelaksanaan pemilihan rekanan. ‐ Dibuat peraturan agar setiap akan melaksanakan kegiatan harus mendapat izin atasan langsungnya, dan lain-lain Laporan Kinerja Kementerian PANRB 2014

I 39


Sasaran 4.2

Terwujudnya instansi pemerintah yang bersih dan bebas KKN Salah satu agenda reformasi di Indonesia adalah menciptakan good governance. Tiga aktor uta ma yang meliputi pemerintahan dimana birokra si termasuk didalamnya; dunia usaha (swasta, dan usaha-usaha negara); dan masyarakat memiliki peran dalam sistem administrasi negara untuk mewujudkan hal tersebut. Reformasi birokrasi merupakan langkah strate gis untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya penga wasan. Keberhasilan upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara intensif, serius, dan sungguh-sungguh yang diwujudkan melalui program atau tindakan yang nyata. Upaya ini harus dilaksanakan bersama secara terpadu dan komprehensif, yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa, terutama oleh instansi pemerintah dan aparatur negara.

Capaian terwujudnya instansi pe merintah yang bersih dan bebas KKN adalah sebagai berikut: Skor Integritas nasional 8

2

7,2

target realisasi

% opini BPK atas LKK/L dengan opini WTP % 100 74 %

target realisasi

% 60 33 %

target realisasi


55 %

Jumlah unit kerja IP yang memperoleh predikat menuju WBK/WBBM t t uni 30 21 uni

target realisasi

70 %

% laporan pengaduan terkait aparatur yang disalurkan dan telah ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah

target realisasi

I

74 %

% opini BPK atas LKPD dengan opini WTP

% 90 68 %

40

90,25 %

76 %


Skor/Indeks integritas nasional Skor Integritas Tahun 2013 sebagaimana telah dipublikasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan rata-rata nilai dari Indeks Integritas Nasional adalah 6,80. Rata-rata nilai integritas instansi pusat tahun 2013 adalah 7,37, instansi vertikal (6,71) dan pemerintah daerah (6,82). Secara nasional terjadi kenaikan rata-rata nilai indeks integritas dibandingkan pada 2012 yaitu 6,37. Peningkatan nilai rata-rata indeks integritas menunjukkan keseriusan upaya unit layanan dan instansi di sektor layanan publik dalam memerangi korupsi. Di sisi lain, penilaian ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas layanan publik. Survei Integritas Sektor Publik dilakukan dalam rangka memberikan penilaian terhadap integritas layanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah kepada masyarakat. Hasil penilaian merupakan cerminan bagaimana masyarakat sebagai pengguna layanan mem berikan penilaian yang didasarkan dari pengalaman pengguna layanan dalam mengurus layanan di lembaga tersebut. Survei integritas dilakukan oleh KPK terhadap 85 instansi yang terdiri atas 20 instansi pusat, 5 instansi vertikal dan 60 instansi pemerintah daerah. Jumlah respondennya mencapai 15.000 yang terbagi dalam 484 unit layanan dengan rincian sebagai berikut: 40 unit layanan di instansi pusat dengan 1200 responden, 264 unit layanan di instansi vertikal dengan 8160 responden dan 180 unit layanan di pemda dengan 5640 responden. Pengambilan data primer dilakukan melalui proses wawancara face to face dalam kurun waktu Mei – September 2013. Berikut adalah kriteria penilaian Skor Integritas yang dilakukan KPK pada tahun 2013: Integritas

Integritas Total (1,00)

Variabel Pengalaman In tegritas (0,667) Potensi Integri tas (0,333)

Indikator ‐ Pengalaman Korupsi ‐ Cara Pandang Terhadap Korupsi

Skor (0,250) (0,750)

‐ Lingkungan Kerja ‐ Sistem Administrasi ‐ Perilaku Individu ‐ Pencegahan korupsi

(0,127) (0,280) (0,280) (0,313)


I 41

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA % opini BPK atas LKK/L dengan opini WTP Kemajuan terhadap kualitas pelaporan keuangan instansi pemerintah, dapat dilihat dari hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah non Kementerian, serta Lapaoran Keuanga Bendahara Umum Negara (LKKL). Dari tahun 2010-2014 terjadi peningkatan jumlah K/L yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan semakin menurunnya jumlah K/L yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bahkan Tidak Memberi Pendapat (TMP) dan tidak ada LKKL yang mendapat opini Tidak Wajar (TW). Hal ini menunjukkan semakin baiknya pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Meskipun opini WTP merupakan prestasi tertinggi dalam penilaian kualitas laporan keuangan instansi, namun bukan berarti lembaga atau pemerintah daerah yang sudah memperoleh opini yang baik tersbut bebas dari penyimpangan. Dalam tahun 2014, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap 86 LKKL Tahun 2013. Dibandingkan dengan LKKL Tahun 2012, LKKL yang diperiksa BPK mengalami penurunan sebanyak 6 entitas karena LK Bagian Anggaran 999 (BA Lain-lain) tidak diberikan opini tersendiri dan masuk dalam LK BUN. Terhadap 86 LKKL tersebut, BPK memberikan opini WTP atas 64 LKKL, opini WDP atas 19 LKKL termasuk LK BUN, dan opini TMP pada 3 LKKL. Perkembangan opini LKKL termasuk LK BUN Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 adalah sebagai berikut: Tahun LKKL

Opini

Jumlah

WTP

%

WDP

%

TW

%

TMP

%

2009

44

57

26

33

0

0

8

10

78

2010

52

63

29

35

0

0

2

2

83

2011

66

76

18

21

0

0

3

3

87

2012

68

74

22

24

0

0

2

2

92

2013

64

74

19

22

0

0

3

4

86

Dari Tabel tersebut terlihat bahwa dari LKKL Tahun 2009 s.d. 2013 yang memperoleh opini WTP semakin meningkat dari 44 entitas di Tahun 2009 menjadi 68 entitas untuk LKKL Tahun 2012. Sedangkan pada LKKL Tahun 2013, jumlah LK yang memperoleh opini WTP turun menjadi 64 entitas karena jumlah entitas yang diperiksa berkurang meskipun secara persentase tetap sebesar 74%. Untuk LKKL Tahun 2013 yang memperoleh opini WDP umumnya disebabkan dise babkan masih adanya kelemahan dalam pengelolaan dan pencatatan kas dan setara kas, persediaan, PNBP, aset tetap, belanja barang, dan belanja modal. Sedangkan atas

42

I


Bab III AKUNTABILITAS KINERJA 2 LKKL yang memperoleh opini TMP disebabkan sistem pengendalian intern entitas belum dilaksanakan dengan optimal, seperti: pencatatan dan pengelolaan yang belum memadai atas persediaan, aset tetap, pendapatan, belanja barang, belanja modal, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

% opini BPK atas LKPD Provinsi/Kab/Kota dengan opini WTP Peningkatan jumlah instansi pemerintah yang memperoleh opini WTP juga terjadi pada pemerintah daerah. Dalam tahun 2014 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 456 LKPD Tahun 2013. Terhadap LKPD tersebut BPK memberikan opini WTP atas 153 LKPD, opini WDP atas 276 LKPD, opini TW atas 9 LKPD, dan opini TMP atas 18 LKPD. Perkembangan opini LKPD Provinis Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 disajikan dalam tabel sebagai berikut: Tahun LKPD

Opini WTP

%

WDP

%

Jumlah TW

%

TMP

%

2009

15

2.98

330

65.48

48

9.52

111

22.02

504

2010

34

6.51

343

65.71

26

4.98

119

22.80

522

2011

67

12.79

349

66.60

8

1.53

100

19.08

524

2012

120

22.90

319

60.88

6

1.15

79

15.08

524

2013

153

33.55

276

60.53

9

1.97

18

3.95

456

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari LKPD Tahun 2009 s.d. 2013 yang memperoleh opini WTP semakin meningkat dari 15 entitas di Tahun 2009 menjadi 153 entitas di Tahun 2013. Kenaikan opini tersebut disebabkan entitas telah melaksanakan per baikan atas kelemahan dalam LKPD tahun sebelumnya, seperti: (1) perbaikan sistem pengelolaan barang dan jasa, belanja pegawai, belanja hibah, dan bantuan sosial; (2) penyusunan bukti realisasi belanja modal; (3) memperjelas nilai dan status penyertaan modal pemerintah daerah serta melengkapi bukti pendukung atas penyertaan modal pemerintah daerah; (4) perbaikan sistem pencatatan dan pengelolaan piutang, per sediaan, investasi non permanen, aset tetap, dan hutang perhitungan pihak ketiga; dan, (5) inventarisasi aset peralatan dan mesin serta menatausahakannya dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan buku inventaris. Sedangkan LKPD yang memperoleh opini TMP, pada umumnya disebabkan oleh pem batasan lingkup pemeriksaan, kelemahan pengelolaan yang material pada akun aset tetap, kas, piutang, persediaan, investasi permanen dan nonpermanen, aset lainnya, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.


I 43


Jumlah unit kerja IP yang memperoleh predikat WBK/WBBM Reformasi birokrasi juga ditujukan untuk mengurangi praktik KKN di lingkungan instansi pemerintah. Salah satu langkah awal yang dilakukan pemerintah adalah pencanangan gerakan nasional pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah pada tanggal 17 April 2012 di Jakarta. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan dokumen Pakta Integritas yang dilakukan seluruh pimpinan dan staf instansi pemerintah, berdasarkan Inpres No. 17/2011 tentang rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Komitmen pemberantasan korupsi diwujudkan melalui pernyataan atau komitmen dalam dokumen Pakta Integritas yang dilanjutkan dengan pembangunan zona integritas (ZI) di lingkup K/L/Pemda. Terwujudnya WBK di K/L/Pemda akan mendorong percepatan pemberantasan korupsi melalui pencegahan. Upaya ini diperlukan sebagai salah satu langkah strategis untuk mempercepat pencapaian IPK Indonesia mencapai nilai 5,0 pada tahun 2014. Sebagai langkah awal dalam mewujudkan WBK/WBBM terlebih dahulu dilakukan pencanangan zona integritas pada instansi pemerintah yang mempunyai komitmen dalam mencegah terjadinya korupsi di lingkungan kerjanya. Zona Integritas ini me rupakan unit kerja pelayanan yang dijadikan percontohan dalam upaya membangun budaya anti korupsi. Unit yang mencanangkan Zona integritas berarti pimpinan unit dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Penerapan Zona Integritas disetiap K/L/pemda berdasarkan PermenPANRB nomor 52 tahun 2014. Sampai dengan tahun 2014, terdapat 249 instansi pemerintah yang telah mencanangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM dengan rincian sebagai berikut: Instansi Pemerintah Kementerian/Lembaga Provinsi Kabupaten/Kota Jumlah

44

I

2012 30 9 45 84


2013 6 6 107 119

2014 8 5 35 46

Total 44 20 187 249


Dari sejumlah instansi pemerintah yang telah mencanangkan pembangunan ZI, hanya 27 instansi pemerintah yang telah mengirimkan hasil evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas di lingkungan masing-masing dengan 93 calon unit kerja yang akan ditetapkan untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM. Pada tahun 2013 telah dilakukan reviu terhadap 58 unit kerja dan hasilnya terdapat 5 unit kerja yang ditetapkan berpredikat menuju WBBM, yaitu: ‐ Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea ‐ Layanan Pengadaaan Secara Elek dan Cukai (KPPBC) Kediri, tronik(LPSE) Jakarta,

‐ Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ‐ Kantor Pelayanan Pajak Large Tax Officer (KPPN) Malang, 3 (KPP LTO) Jakarta. ‐ Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V,

Selanjutnya tahun 2014 dilakukan reviu terhadap 35 Unit kerja dan 4 unit kerja. Hasilnya 4 unit kerja berpredikat menuju WBBM dan 12 unit kerja berpredikat menuju WBK. Sedangkan unit kerja lainnya proses pembangunan ZI dan proses evaluasinya belum sesuai dengan ketentuan. Hasil reviu atas unit kerja tahun 2014 adalah sebagai berikut: Predikat Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kementerian Keuangan 1. Direktorat Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Jakarta 2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh 3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang II 4. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto


I 45

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA Predikat Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi Kementerian Keuangan 1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bojonegoro 2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bangko 3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya 4. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Kudus 5. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Purwakarta Kementerian Kelautan 6. Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Kea dan Perikanan manan (KIPM) Kelas II Semarang, Badan KIPM 7. Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar Sukabumi, Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Sosial 8. Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) “Antasena” Magelang Kementerian Kesehatan 9. Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Kariadi Semarang Badan Pusat Statistik 10. BPS Provinsi Sulawesi Barat Pemerintah Kota Yogya11. Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota karta Yogyakarta 12. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

Penyerahan sertifikat kepada unit kerja yang mendapat kategori WBK/WBBM dilaku kan pada puncak acara Peringatan Hari Anti Korupsi tanggal 11 Desember 2014 di Yogyakarta. Predikat WBK/WBBM hanya diberikan kepada unit kerja yang secara serius dan berkomitmen mampu membangun tata kelola yang baik serta mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Beberapa langkah kedepan untuk meningkatkan unit kerja yang berpredikat menuju WBK/WBBM antara lain: 1) Melakukan sosialisasi kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk segera pencanangkan dan membangun zona Integritas sebagai langkah perce patan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 2) Melakukan bimbingan dan pendampingan kepada instansi pemerintah yang telah mencanangkan zona integritas, untuk segera menetapkan dan membangun unit kerja sebagai zona intergritas.

46

I


n

yang

telaah

berkadar

dan

129

Pengaduan yang layak disalurkan

analisis

nyak 129 pengaduan

579

lurkan dan ditindak

18,22%,

dan

579

pengaduan yang Mdak layak disalurkan

layak disalurkan atau


engaduan yang tidak layak disalurkan dikarenakan:

Langkah selanjutnya mengawal Strategi Nasional Pencegahan dan Pem duan bersifat sumbang saran atau keinginan pelaporuntuk yang secara normatif tidak berantasan Korupsi (Stranas PPK) yang menjadi tanggung jawab Kementerian

an ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku danmencanangkan pemerintah Zona Integritas (ZI) didorong PANRB, maka K/L/Pemda yang telah

membangun unit kerja percontohan menuju WBK/WBBM. Selain itu dalam rang ka penguatan integritas aparatur juga didorong agar setiap instansi pemerintah membentuk agen perubahan dan unit penanganan duan hanya berupa masukan/saran, himbauan pemberitahuan dan tujuan surat gratifikasi.

n memenuhinya;

sumbang saran;

% laporan pengaduan terkait aparatur yang disalurkan dan duan telah ditindaklanjuti oleh instansi lain yang berwenang dengan telah ditindaklanjuti olehmenangani, instansi pemerintah busan kepada Kementerian Negara PAN dan Reformasi Birokrasi atas

Pengaduan masyarakat dan aparatur merupakan salah satu bentuk nyata peran serta masyarakat dalam penyelenggaran tata kelola pemerintahan menuju good governance, oleh karena itu Kebijakan pengaduan masyarakat dan aparatur duan berupa pencabutan atas pengaduan yang telah disampaikan. peran APIP instansi pemerintah. dilakukan dengan mengoptimalkan

pengaduan tersebut;

Perkembangan penanganan pengaduan masyarakat selama tahun 2014 adalah sebagai berikut:

ya dari jumlah tersebut sebanyak 579 telah mendapatkan tanggapan tindak

i Inspektorat

an yang telah

sai sebanyak

atau 87,22%,

ang

belum

sebanyak 74

au

12,78%.

di atas dapat

Dalam tahun 2014 surat penga duan masyarakat yang masuk PENGADUAN YANG SELESAI Kementerian PAN dan RB seba DITINDAKLANJUTI nyak 736 surat pengaduan. Dari jumlah tersebut setelah pengaduan yang 74 dilakukan telaahan dan anali telah diMndaklanjuM sis, surat pengaduan yang la 505 yak untuk diproses (berkadar Pengaduan yang pengawasan) dan disalurkan belum selesai kepada instansi terkait sebanyak diMndaklanjuM 708 surat pengaduan, sedang kan selebihnya bukan berkadar pengawasan atau sudah disampaikan secara langsung kepada instansi terkait. Selanjutnya dari jumlah tersebut sebanyak 505 telah ditindak lanjut oleh instansi terkait, sedangkan sisanya masih dalam proses. Beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penanganan pengaduan masyarakat antara lain adalah: 1) Pengaduan masyarakat belum mendapatkan respon yang optimal dari Instansi Pemerintah, dan ada kecenderungan melindungi bawahan terlapor; 2) Penanganan pengaduan masyarakat di setiap Instansi Pemerintah belum dilak sanakan dengan baik; Laporan Kinerja Kementerian PANRB 2014

I 47


3) Penanganan Pengaduan Masyarakat secara nasional belum satu pintu. Surat dumas yang substansinya sama disampaikan ke beberapa instansi sehingga terjadi duplikasi penanganan dumas oleh beberapa instansi pemerintah, misalnya penanganan pengaduan oleh Kementerian PANRB, Sekretariat Negara, Sekretariat Wakil Presiden, Ombusman RI. Berikut ini jumlah pengaduan dan perkembangan penyelesaian sejak tahun 20102014: Uraian

2010

2011 2012

2013 2014 Jumlah

Jumlah Pengaduan

1,387

905

726

878

736

4,632

Berkadar Pengawasan

1,257

861

724

870

708

4,420

898

685

432

491

505

3,010

34

11

17

113

74

250

325

165

275

266

129

1,160

130

44

2

7

28

211

a. selesai ditindak lanjuti b. masih dalam proses c. tidak diproses Tidak Berkadar Pengawasan

Sasaran 4.3

Meningkatnya instansi Pemerintah yang akuntabel Tahun 2014 merupakan tahun yang sangat strategis bagi pelaksanaan Sistem Akunta bilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini ditandai dengan telah terbitnya Peraturan Presi den Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan ditandatanganinya MoU (Nota Kesepahaman) antara Menteri PANRB dengan Menteri PPN/ BAPPENAS, yang mengatur tentang pengintegrasian/ penyelarasan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Pusat. MoU tersebut mengatur arsitektur perencanaan pembangunan nasional, pengintegrasian sistem perencanaan dan pengang garan, serta istilah-istilah yang digunakan. MoU tersebut diharapkan akan memudahkan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat kedepan. Dengan diterbitkannya Perpres tersebut, instansi pemerintah didorong untuk lebih akun tabel dan lebih bertanggung jawab terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai. Akun tabilitas kinerja adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orien tasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome. 48

I



Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerjanya, setiap tahun Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi peme rintah, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat beberapa predikat penilaian akuntabilitas kinerja mulai dari yang paling rendah yaitu kategori D sampai dengan yang tertinggi yaitu kategori AA, dengan penjelasan sebagai berikut: No.

Predikat

Nilai Absolut

Interpretasi

Karakteristik Akuntabilitas Instansi

1.

AA

>85-100

Memuaskan

Memimpin perubahan, berbudaya kinerja, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel

2.

A

>75-85

Sangat Baik

Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

3.

B

>65-75

Baik, dan perlu sedikit Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki perbaikan sistem yang dapat digunakan untuk manaje men kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

4.

CC

>50-65

Cukup baik (mema dai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar

Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebi jakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu beberapa perbai kan tidak mendasar.

5.

C

>30-50

Agak kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar

Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.

6.

D

0-30

Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & pe rubahan yang sangat mendasar.

Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Komponen penilaian SAKIP meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Instansi pemerintah yang dinilai akuntabel atau yang akuntabilitas kinerjanya baik adalah instansi yang berdasarkan hasil evaluasi memperoleh predikat minimal “CC” atau “Cukup Baik”. Dalam tahun 2014 untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Ke menterian PANRB telah menerbitkan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja. Kebijakan ini merupakan pelaksanaan dari Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri PANRB ini akan mulai diterap kan untuk penyusunan Laporan Kinerja tahun 2014 dan Perjanjian Kinerja tahun 2015. Laporan Kinerja Kementerian PANRB 2014

I 49


Untuk menguatkan sistem akun tabilitas kinerja, ke depan akan Capaian sasaran meningkatnya instansi pemerintah Laporan Kinerja kementerian PANRB 2014 adalah sebagai berikut: disusun Peraturan Menteri PANRB yang akuntabel tentang Pedoman Evaluasi Kinerja, Persentase instansi pemerinmenyempurnakan Peraturan Peraturan Menteri PANRB tentangMen Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKJPP) tah yang akuntabilitasnya baik teri amanah PANRB tentang Teknis sebagai dalam Petunjuk Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 77,67% target Evaluasi Kinerja Akuntabilitas dan Akuntabilitas InstansiKinerja, Pemerintah. (98% K/L; 90% Prov; 45% Kab/Kota) menyusun Peraturan Menteri PAN realisasi Capaian sasaran Reviu meningkatnya instansi pemerintah yang 77,13% akuntabel adalah sebagai RB tentang Laporan Kinerja (98,76% K/L; 87,88% Prov; 44,9% Kab/Kota) Pemerintah Pusat (LKJPP) sebagai berikut: amanah dalam Peraturan Presiden Target Realisasi % indikator Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Persentase instansi pemerintah 77,67% 77,13% 99,37% Pemerintah. (98% K/L; (98,76% K/L yang akuntabilitasnya baik

99,37 %

90% Prov 45% Kab/Kota)

87,88% Prov 44,9% Kab/Kota)

Secara keseluruhan, instansi yang berkategori baik dalam penerapan SAKIP meningkat, untuk instansi pusatSAKIP mening Secara keseluruhan, instansi yang berkategori baik dalam penerapan kat dari 63,29% ditahun 2010 menjadi 98,76% di tahun 2014. Provinsi meningkat meningkat, untuk instansi pusat meningkat dari 63,29% ditahun 2010 menjadi 98,76% dari 31,03% ditahun 2010 menjadi 87,88% di tahun 2014, sedangkan Kab/Kota juga di tahun 2014. Provinsi meningkat 31,03% ditahun 2010 menjadi 87,88% di tahun meningkat dari 9,77% menjadidari 44,90% di tahun 2014. 2014, sedangkan Kab/Kota juga meningkat dari 9,77% menjadi 44,90% di tahun 2014. Berikut ini perkembangan penerapan SAKIP sejak tahun 2010 2014: Berikut ini perkembangan penerapan SAKIP sejak tahun 2010 s.d.s.d. 2014: 120.00% 95.06%

100.00% 82.93%

80.00% 63.29%

95.24%

98.76%

84.85%

87.88%

75.76%

63.33%

Kementerian/ lembaga

60.00% 44.90%

40.00% 20.00%

Pemda kab/kota

36.56%

31.03%

Pemda Provinsi

24.37% 12.22%

3.31%

0.00%

2010

2011

2012

2013

2014

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa meskipun penerapan SAKIP di pemerintah daerah kabupaten/kota mengalami peningkatkan namun sampai dengan 50 Laporan Kinerja Kementerian PANRB 2014 tahun 2014 baru mencapai 44,90%, sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan pada

I


Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa meskipun penerapan SAKIP di peme rintah daerah kabupaten/kota mengalami peningkatkan namun sampai dengan tahun 2014 baru mencapai 44,90%, sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan pada periode mendatang antara lain adalah: ‐ Menyelaraskan berbagai peraturan perundangan yang terkait dengan penguatan akuntabilitas aparatur, khususnya koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, untuk mengatur pengintegrasian dan penyelarasan atas sistem perencanaan dan pelaporan di pemerintah daerah; ‐ Lebih meningkatkan kualitas pemberian bimbingan teknis kepada instansi pemerin tah yang telah memenuhi ketaatan terhadap pemenuhan azas akuntabilitas apara tur; ‐ Memperluas cakupan sosialisasi untuk lebih mendorong penguatan akuntabilitas di berbagai instansi pemerintah, khususnya di pemerintah daerah Wilayah Indonesia Bagian Timur; ‐ Meningkatkan pemahaman Inspektorat Provinsi atas evaluasi akuntabilitas, yang nantinya diharapkan secara perlahan, evaluasi Kabupaten/Kota dapat dilakukan oleh Inspektorat Provinsi.


I 51


5.

Terwujudnya Aparatur Kementerian PANRB yang Profesional dan berkinerja tinggi Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian PANRB menjadi ujung tombak penggerak pelaksanaan (prime mover) reformasi birokrasi nasional dan menjadi contoh bagi semua K/L/Pemda dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Disamping itu Kementerian PAN RB juga melaksanakan berbagai programprogram makro dan meso sebagaimana dituangkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014, melalui penetapan kebijakan nasional yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di K/L/Pemda. Oleh karena itu untuk memastikan bahwa seluruh agenda reformasi birokrasi berjalan efektif maka aparatur Kementerian PANRB dituntut lebih profesional dan berkinerja tinggi. Untuk mewujudkan Terwujudnya Aparatur Kementerian PANRB yang Profesional dan berkinerja tinggi ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

52

I

1.

Terwujudnya Organisasi Kementerian PANRB yang efektif dan efisien;

2.

Terwujudnya SDM Kementerian PANRB yang Profesional dan efektif;

3.

Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di kementerian PANRB;

4.

Terwujudnya Kementerian PANRB yang akuntabel dan bebas KKN.



Sasaran 5.1.

Terwujudnya Organisasi Kementerian PANRB yang efektif dan efisien Organisasi Kementerian PANRB yang efektif dan efisien digambarkan dengan organisasi yang te pat fungsi dan ukuran dengan memenuhi tingkat kesesuaian struktur organisasi dengan kebutu han sehingga dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dalam pelaksanaan tugas dan perannya dinya takan semakin efektif ditandai dengan menurun nya tumpang tindih kewenangan. Sedangkan efisiensi pelaksanaan digambarkan dalam sistem prosedur yang baik dengan rasio sarana dan prasa rana kerja yang proporsional.

Capaian terwujudnya organisasi Kementerian PANRB yang efektif dan efisien adalah sebagai berikut:

Tingkat Persepsi masyarakat terhadap Gerakan RB BaikBaik

target realisasi

100 %

Persentase aplikasi TIK yang terintegrasi % 100 90 %

target realisasi

90 %

Untuk mewujudkan Kementerian PANRB yang efektif dan efisien telah dilakukan upaya penata an organisasi dan business process. Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis eksternal dan internal selama periode 2010-2014 organisasi Kementerian PANRB mengalami beberapa kali penataan organisasi ternasuk business process-nya. Penataan terakhir berdasarkan Perpres No 56 tahun 2013 dan ditindaklanjuti dengan PerMen PANRB No. 31 Tahun 2013 tentang Or ganisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Adapun pokok-pokok penataan selama peridoe 2010-2014 adalah sebagai berikut: ‐ Perubahan organisasi dengan penambahan nomenklatur baru ”Reformasi Birokrasi”,

sehingga menjadi Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi; ‐ Perampingan unit eselon I dari 6 menjadi 4, dan eselon II dari 34 menjadi 27; ‐ Penambahan bidang organisasi yang mengelola penanganan sistem informasi, hukum,

hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, layanan pengadaan barang dan jasa, komunikasi dan informasi publik; ‐ Penguatan peran pengelolaan manajemen kinerja, SDM dan pengaduan masyarakat

Sedangkan perbaikan business process dilakukan melalui penyusunan dan reviu SOP untuk se tiap aktivitas yang ada pada unit kerja. Pada saat ini SOP tersebut sedang direviu kembali agar selaras dengan proses bisnis yang berjalan. Laporan Kinerja Kementerian PANRB 2014

I 53


Tingkat Persepsi masyarakat terhadap Gerakan RB Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi da lam mewujudkan aparatur yang bersih, kompeten dan melayani telah dilakukan survey persepsi masyarakat. Dalam tahun 2014 survey dilakukan 2 kali di 12 kota besar di In donesia dengan kuesioner yang memuat pernyataan yang berkaitan dengan 9 program percepatan reformasi birokrasi di Indonesia. Selanjutnya dilakukan tabulasi dan skor yang dihasilkan disimpulkan ke dalam predikat “sangat baik”, “baik”, “cukup”, “agak/ sedikit/kurang baik” dan “buruk”. Berdasarkan hasil survey tersebut menunjukkan bahwa Indeks persepsi masyarakat terhadap Reformasi Birokrasi Nasional hasil survey kedua sebesar 6,21 meningkat dari indeks pada survei yang pertama sebesar 5,70. Nilai indeks tertinggi terdapat pada area perubahan Peningkatan Kesejahteraan SDM Aparatur Negara dengan indeks 7,46, sedangkan nilai indeks yang terendah terdapat pada area perubahan “Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur pada sub area perbuahan pertanggungjawaban” dengan indeks 5,52. Hasil survey selengkapnya adalah sebagai berikut:

Area Perubahan

Variabel

I

Survey 2

Penataan Struktur Birokrasi

Struktur Organisasi

5.73

6.54

Jumlah dan Distribusi PNS

Sebaran PNS

5.28

5.91

Penataan Sistem Seleksi Dan Promosi Secara Terbuka

Seleksi CPNS

4.94

6.27

Profesionalitas

5.29

5.58

Peningkatan Profesionalisme PNS

Etika dan Disiplin PNS

5.53

5.41

Kecakapan PNS

5.95

6.11

Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik

Pemerintahan Elektronik

6.52

6.81

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas Pelayanan

6.38

6.66

Kemudahan Berusaha

6.04

6.05

Peningkatan Transparansi dan Akunt abilitas Aparatur

Transparansi

5.84

6.68

Pertanggungjawaban

5.01

5.2

Peningkatan Kesejahteraan SDM Aparatur Negara

Kesejahteraan

6.74

7.07

Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur Negara

Efisiensi

5.1

6.24

5.7

6.21

Jumlah

54

Survey 1



Untuk memperbaiki persepsi tersebut perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: ‐ dilakukan penataan struktur birokrasi

agar sesuai masyarakat.

dengan

kebutuhan

‐ dilakukan

penyederhanaan struktur irokrasi secara bertahap dengan tu b juan memudahkan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Struk tur birokrasi yang telah sederhana ini kemudian dijadikan standar pelayanan, dan dilakukan kampanye atau publikasi terhadap struktur yang telah sederhana ini.

‐ dilakukan publikasi melalui media so

sial, website, maupun dengan membuat spanduk atau gambar yang di pasang di tempat pelayanan agar masyarakat dapat melihat dan merasa mudah untuk menyelesaikan keperluannya. ‐ Agar jumlah dan distribusi PNS lebih me

rata maka sebaiknya dilakukan analisis beban kerja terlebih dahulu, kemudian baru dilakukan penempatan-penem patan PNS sesuai dengan kebutuhan di tiap wilayah masing-masing.

Persentase aplikasi TIK yang terintegrasi Penerapan elektronisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dilakukan Ke menterian PANRB, yang diawali dengan pembangunan web-site (www.menpan.go.id) yang pada awalnya masih sangat sederhana dan konvensional. Selanjutnya dilakukan pengembangan melalui: a. Pengintegrasian sistem operasional berupa pemusatan server dan data base; b. Upgrading site Performance yang mengubah tampilan web-site sehingga lebih ko munikatif dan menarik; c. Pengembangan aplikasi dan penerapan sistem teknologi informasi diantaranya: ‐ Si Rara, yaitu aplikasi Sistem Informasi Pemesanan Ruang Rapat, ‐ Si Dara yaitu aplikasi Sistem Informasi Daftar Hadir Rapat, ‐ Si Mama yaitu aplikasi SMS Center, ‐ Si Mail yaitu aplikasi yang digunakan untuk monitoring persuratan, ‐ Si Reta yaitu aplikasi regristrasi tamu, ‐ Si Dara yaitu aplikasi daftar kehadiran pegawai, ‐ Si Duta yaitu aplikasi untuk menerima pengaduan masyarakat terkait pelayanan

kementerian PANRB, ‐ Whistle Blowing System, yaitu aplikasi pengaduan untuk kasusu yang berindikasi

tindak pidana korupsi, Laporan Kinerja Kementerian PANRB 2014

I 55

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA ‐ E-performance, yaitu aplikasi monitoring dan evaluasi kinerja unit, ‐ Asik yaitu Aplikasi Sistem Informasi kepegawaian, ‐ Si Mona yaitu aplikasi monitoring pencairan anggaran,

Seluruh aplikasi yang dikembangkan di atas belum sepenuhnya dapat diintergrasikan, kare na sebagian masih dalam proses pengembangan dan perbaikan.

Sasaran 5.2.

Terwujudnya SDM Kementerian PANRB yang Profesional dan efektif Sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompe tensi mulai dari aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku sangat dibutuhkan dalam menun jang keberhasilan pelaksanaan tugas Kementerian PANRB. Oleh karena itu Kementerian PANRB terus berupaya untuk memperoleh pegawai yang kom peten melalui proses rekruitmen yang baik, promo si terbuka dan meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan sehingga seluruh SDM Kementerian PANRB memiliki kemampuan baik teknis dan manajerial sehiggga mendukung capaian kinerja dan memiliki keunggulan kompetitif. Dalam rangka memenuhi kebutuhan baik jumlah maupun kompetensi SDM Kementerian PANRB, telah dilakukan berbagai upaya diantaranya melalui penerimaan pegawai dan pegawai yang dipekerjaan dari instansi lain. Sejak tahun 2007 s.d 2014 telah dilakukan beberapa kali penerimaan pegawai un tuk memenuhi kebutuhan organisasi dan pengisian pegawai yang telah memasuki purna tugas.

56

I


Capaian terwujudnya SDM Kementerian PANRB yang professional dan efektif adalah sebagai berikut:

Persentase Pegawai yang memperoleh nilai prestasi kerja baik % 80 100 %

target realisasi

125 %

Persentase pengisian jabatan eselon I dan II secara terbuka % 100 100 %

target realisasi

100 %

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA Untuk pengembangan SDM, pada tahun 2012 telah dilakukan pemetaan minat dan bakat serta kompetensi guna mengetahui sebaran kuantitas dan kualitas pegawai melalui Talent Mapping. Kegiatan ini dilakukan terhadap pejabat eselon III dan IV dan seluruh staf sehingga didapatkan gambaran utuh mengenai potensi bakat di Kementerian PANRB. Hasil dari Talent Mapping digunakan dalam pengembangan pegawai terkait dengan peningkatan kapasitas, pengembangan karier dan penempatan. Kegiatan serupa juga dilakukan pada tahun 2014 berupa Pool Talent yang diikuti oleh para pejabat eselon II, III, dan IV. Di samping itu dalam rangka meningkatkan kompetensi Kementerian PANRB telah menye lenggarakan berbagai pelatihan berbasis kompetensi baik diklat teknis, fungsional, maupun struktural, yang diselenggarakan baik dalam negeri maupun luar negeri. Selama 2014 telah dilaksanakan berbagai Diklat Teknis di lingkungan Kementerian PANRB.

Persentase pegawai yang memperoleh nilai prestasi kerja baik Penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai merupakan proses kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan atau unjuk kerja (perfomance appraisal) seorang pegawai. Sesuai dengan PP 46 bahwa penilaian prestasi kerja PNS terdiri dari unsur Sasaran Kerja PNS (SKP) dan perilaku kerja, dengan bobot 60% dan 40%. Penerapan SKP di lingkungan Kementerian PANRB telah dilakukan sejak tahun 2013 meskipun belum seluruh unit kerja telah menerapkan sistem ini dan penilaian terakhir masih meng gunakan DP3. Namun mulai tahun 2014 penilaian pegawai telah menggunakan Penilaian Prestasi Kerja. Berdasarkan hasil penilaian tersesbut menunjukkan bahwa seluruh pegawai memperoleh nilai prestasi kerja rata-rata di atas 75 baik atau dengan kategori “Baik”.

Pengisian Jabatan Secara Terbuka Untuk memperoleh pegawai Kementerian PANRB yang lebih professional khu susnya untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang terdiri dari Jabatan Eselon I dan Eselon II telah dilakukan pengisian secara terbuka. Kebijakan ini telah dilaksanakan oleh Kementerian PANRB sejak tahun 2012 untuk mengisi empat jabatan Eselon I. Selanjutnya tahun 2013 dan 2014 setiap pengisian Jabatan Eselon I dan II telah dilakukan secara terbuka. Dengan promosi jabatan secara terbuka tersebut diperoleh pejabat dari K/L/Pem da yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh Kementerian PANRB yang diharapkan menunjang pelaksanaan tugas Kementerian agar menjadi lebih baik.


I 57


Sasaran 5.3

Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di kementerian PANRB Kementerian PANRB memegang peran strategis dalam pengelolaan reformasi birokrasi. yaitu sebagai prime mover dalam mewujudkan reformasi birokasi nasional, oleh karena itu maka kementerian PANRB harus menja di contoh bagi K/L/Pemda. Oleh sebab itu, untuk mendorong pelaksanaan refor masi birokrasi pada instansi pemerintah lainnya, Ke menterian PANRB telah melakukan berbagai penataan internal sebagai berikut: 1. Penguatan nilai-nilai Kementerian PANRB (Inte gritas, Profesional, Akuntabel/IPA) sebagai bagian dari Revolusi Mental melalui Sharing Knowlegde, Reform Corner maupun leaflet, penempatan banner di berbagai tempat strategis di Kem. PAN RB, dan Workshop Revolusi Mental dan Nilai-Nilai IPA bekerjasama dengan ESQ Leadership Center; 2. Penguatan pengawasan dengan penerbitan Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian PANRB;

Capaian terwujudnya reformasi birokrasi di kementerian PANRB adalah sebagai berikut:

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB *) baikbaik

target realisasi

100 %

*) indikator 5.3.1.sebelumnya Nilai PMPRB dengan target nilai 86, diganti menjadi indeks Reformasi Birokrasi “Baik”

Tingkat persepsi masyarakat yang menyatakan “baik” terhadap Kementerian PANRB % 90 45 %

target realisasi

50 %

3. Penguatan bisnis proses melalui penerapan berb agai aplikasi berbasis elektronik yang meliputi e-performance, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sistem pengaduan, layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), Aplika si SMS center, Aplikasi monitoring persuratan (Si Mail), Aplikasi Registrasi Tamu (Si Reta), Aplikasi data Kehadiran Pegawai (Si Dara), Aplikasi E-Complaint (Si Duta), Whistle Blowing System, Sistem E-Formasi, Aplikasi Reservasi Ruang Rapat (Si Rara); 4. Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap Kementerian PANRB melalui berbagai media terkait, khususnya masalah Seleksi CPNS tindak lanjut penanganan Tena ga Honorer K2, penjelasan SE Menteri PANRB Nomor 10, 11 dan 13 Tahun 2014, Kebija kan Moratorium PNS, pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN; 5. Membangun Sistem Manajemen SDM Terpadu Berbasis Kompetensi/Integrated Competency Based Human Resource Management System (ICBHRMS);

58

I


Bab III AKUNTABILITAS KINERJA 6. Melakukan efisiensi anggaran dengan membatasi pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas, meniadakan rapat konsinyering di luar kantor dan efisiensi penggunaan energi;

Indeks RB Kementerian PANRB Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 tentang Pedoman Evaluasi refor masi Birokrasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) telah dilaku kan evaluasi terhadap kemajuan reformasi birokrasi. Penilaian tersebut dilakukan secara mandiri oleh Inspektorat melalui PMPRB-online. Selanjutnya dari hasil tersebut dilakukan evaluasi dan berdasarkan Laporan hasil Evaluasi Kemajuan Reformasi Birokrasi bahwa Ke menterian PANRB memperoleh nilai 73,52 dengan kategori “Baik”, dengan beberapa ca paian diantaranya sebagai berikut: 1. penataan struktur organisasi dalam bentuk perampingan jabatan eselon I dan II serta

penghapusan jabatan eselon III dan IV secara bertahap; 2. promosi terbuka untuk eselon I dan II sejak tahun 2012; 3. dilakukan rekrutmen pegawai secara objektif dan sejak tahun 2013 telah menggu

nakan CAT dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Dasar (TKD); 4. pembangunan e government melalui penggunaan aplikasi untuk pelaynaan di bidang

kelembagaan, SDM dan penangan pengaduan masyarakat; 5. penerapan budaya unggul dan pembentukan agen perubahan dengan menjadikan

eselon I sebagai role model dalam memimpin perubahan; 6. penerapan whistle blowing system; 7. penerapan e-performance dalam pemantauan kinerja dalam upaya peningkatan capai

an kinerja. Upaya mempercepat dan mendorong proses pelaksanaan reformasi birokrasi pada Ke menterian PANRB, telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Internal. Namun demikian masih terdapat beberapa area yang harus dilakukan perbaikan diantara nya: 1. Melakukan evaluasi atas proses bisnis dan prosedur operasional tetap untuk seluruh kegiatan utama; 2. Meningkatkan implementasi e-government secara terintegrasi sehingga dapat mening katkan kualitas pelayanan; 3. Menyempurnakan berbagai indikator kinerja individu agara selaras dengan kinerja organisasi;


I 59

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA Tingkat persepsi masyarakat terhadap Kementerian PANRB Tingkat persepsi dari pemangku kepentingan stakeholder Kementerian PAN sangat dipe ngaruhi oleh bagaimana Kementerian PANRB melaksanakan tugas pokok fungsinya da lam penyusunan kebijakan, melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasinya. Untuk mengetahui tingkat persepsi tersebut dalam tahun 2014 telah dilakukan survey ke pada tamu yang berkunjung ke kantor Kementerian PANRB yang berasal dari pegawai ber bagai instansi pemerintah (PNS/TNI/Polri), Anggota Dewan, wartawan, LSM, mahasiswa, dan masyarakat lainnya. Survey dilakukan menggunakan Aplikasi “Si-Sukma” dimana setiap tamu memberikan penilaian dengan pilihan kategori “baik sekali”, “baik”, “ cukup”, atau “buruk” terhadap pelayanan Kementerian PANRB secara keseluruhan dengan menekan tombol pada layar monitor yang disediakan. Dari sebanyak 699 tamu (responden), 319 orang atau 45,64% menyatakan “baik” dan 288 res ponden atau 41,2% menyatakan “cukup”. Berikut ini rincian hasil survey selama tahun 2014: Responden ‐

PNS/TNI/Polri

‐

DPR/MPR/DPD/DPRD

‐

Wartawan

‐

LSM

‐

Mahasiswa

‐

Masyarakat

Jumlah Persentase (%)

Baik Sekali 2 0 0 0 0 0 2 0.29

Baik

Cukup

Buruk

Jumlah

221 39 13 7 11 28 319 45.64

196 20 11 15 15 31 288 41.2

44 7 7 1 11 20 90 12.88

463 66 31 23 37 79 699 100

Hasil tersebut menunjukkan bahwa sejak tahun 2012 s.d. 2014 Kementerian PANRB mendapat penilaian “Baik” dari stakeholder, meskipun prosentasenya terjadi penurunan. Hal tersebut disebabkan adanya perubahan metode dan unsur penilaian dalam survey. Dalam tahun 2012 survey dilakukan menggunakan lembar questioner yang berisi 14 unsur pelayanan yang dinilai oleh responden, yang selanjutnya dilakukan tabulasi dan dihitung rata-ratanya. Sedangkan tahun 2013 survey dilakukan secara on-line oleh pihak ketiga (majalah gatra). Selain hasil di atas telah dilakukan survey terkait dengan penerapan nilia-nilai IPA oleh seluruh pegawai Kementerian PANRB. Secara umum indeks persepsi core values Kemen pan-RB (IPA) telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan sebelum dan sesudah 60

I


Bab III AKUNTABILITAS KINERJA program RB dilaksanakan yaitu dari 3.21 (cukup baik) sebelum 2010 menjadi 3.61 (baik) pada tahun 2014. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan persepsi masyarakat terhadap Kementerian PAN RB adalah melalui: o Penetapan Nilai-Nilai Budaya Unggul Kementerian PANRB sebagai Inti dari Manajemen Peruba han yang meliputi Integritas, Profesional dan Akuntabel (IPA). o Penguatan dan internalisasi nilai IPA melalui kegiatan dialog pimpinan dalam forum Sharing Knowlegde, Reform Corner, penyebaran leaflet, penempatan banner di berbagai tempat strategis di Kementerian PANRB. Penetapan Agen Perubahan dan Role Model di lingkungan Kementerian PANRB.

Sasaran 5.4

Terwujudnya Kementerian PANRB yang akuntabel dan bebas KKN Saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi masih dirasa belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal tersebut terkait dengan kompleksitas permasalahan dalam upaya mencari solusi perbaikan. Masih ting ginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyak nya praktek KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur negara merupakan cermi nan dari kondisi kinerja birokrasi yang masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam upa ya mendorong peningkatan kinerja birokrasi aparatur negara. Tuntutan untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan bebas KKN merupakan amanah reformasi dan tuntutan seluruh rakyat Indonesia. Pada Kementerian PANRB, sasaran ini sudah menun jukkan hasil seperti yang diharapkan. Dan sebagai prime mover dalam reformasi birokrasi, Kementerian PANRB diharapkan menjaga kondisi ini agar menjadi contoh bagi instansi lain.

Capaian terwujudnya Kementerian PANRB yang akuntabel dan bebas KKN adalah sebagai berikut:

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian PANRB P WT WTP

target realisasi

100 %

Nilai Hasil Evaluasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian PANRB ik) (ba (baik) A ri A ego ori Kat KAteg

target realisasi

100 %


I 61

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian PANRB Berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, sejak tahun 2010 s.d. 2014 Laporan Keuangan Kementerian PANRB kecuali tahun 2012 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualitan (WTP). Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan opini WTP dari BPK berupa perbaikan pengelolaan keuangan negara termasuk penge lolaan BMN, perbaikan dalam penyajian laporan keuangan dan meminimalisasi penyimpangan pelaksanaan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Nilai Hasil Evaluasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian PANRB Penerapan sistem akuntabilitas kinerja di kementerian PANRB menunjukkan perkem bangan yang cukup baik, bahkan untuk tahun 2013 dan 2014 Kementerian PANRB mendapat “Kategori A” (memuaskan), meskipun masih ada yang harus diperbaiki dan ditingkatkan, diantaranya menyempurnakan pengukuran kinerja seluruh pega wai yang mencerminkan kapasitas/bobot beban kinerja individu dan mendistribusikan secara proposional target kinerja unit kerja kepada seluruh pegawai. Berbagai upaya untuk meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja di seluruh unit kerja, diantaranya coaching clinic dan pendampingan terhadap seluruh unit ker ja dalam menyusun dokumen perencanaan seperti penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), RKA-KL, Penetapan Kinerja, pelaksanaan monitoring kinerja dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Berikut ini perkembangan penerapan akuntabilitas kinerja sejak tahun 2010-2014: No.

Komponen Yang Dinilai

I

2010

2011

2012

2013

2014

a.

Perencanaan Kinerja

35

22,53

22,94

25,61

28,90

28,87

b.

Pengukuran Kinerja

20

11,42

12,98

13,07

15,24

15,41

c.

Pelaporan Kinerja

15

10,50

10,63

10,75

11,94

11,41

d.

Evaluasi Kinerja

10

7,08

7,46

8,08

7,79

7,92

e.

Capaian Kinerja

20

13,58

12,64

13,59

13,10

13,60

Nilai Hasil Evaluasi

100

65,11

66,65

71,10

76,97

77,21

CC

B

B

A

A

Kategori

62

Bobot



D. Realisasi Anggaran Untuk mencapai sasaran strategis tahun 2014 dari pagu anggaran sebesar Rp146.152.116,000 telah direalisasi sebesar Rp115.982.544.082 atau 79,36%, dengan rincian sebagai berikut: No

Tujuan

Anggaran

Realisasi

%

1

Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien

18.261.856.000

9.937.046.172

54,41%

2

Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif

7.207.838.000

5.377.582.431

74,61%

3

Terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan melayani

19.669.719.000

11.444.804.173

58,18%

4

Mewujudkan aparatur yang bersih, bebas KKN dan akuntabel

8.021.540.000

5.661.223.583

70,58%

5

Mewujudkan aparatur yang professional dan berkinerja tinggi

92.992.163.000

83.561.887.722

89,86%

146.153.116.000

115.982.544.082

79,36%

Jumlah

*) Rincian anggaran dan realisasi per sasaran lihat Lampiran-8

Sedangkan selama periode tahun 2010 s.d. 2014 jumlah realisasi anggaran adalah sebesar Rp793.761.522.000 atau 69,20% dari total anggaran sebesar Rp549.319.271.162, dengan rincian sebagai berikut: No.

Tahun

Anggaran

Realisasi

1.

2010

124.651.091.000

83.366.827.200

66,88 %

2.

2011

152.514.772.000

93.416.074.902

61,25 %

3.

2012

140.648.007.000

109.860.620.617

78,11 %

4.

2013

229.794.536.000

146.693.204.361

63,84 %

5.

2014

146.153.116.000

115.982.544.082

79,36%

Jumlah

793.761.522.000

549.319.271.162

%

69,20%

Jumlah realisasi anggaran tahun 2014 sebesar 79,36%, apabila dibandingkan dengan capaian kinerja periode 2010-2014 sebesar 84,03% menunjukkan adanya efisiensi/penghematan penggunaan anggaran. Efisiensi tersebut pada umumnya dari pengadaan barang/jasa, peng hematan dalam pelaksanaan kegiatan, seperti pengurangan biaya perjalanan dinas, membata si rapat konsinyering yang dilaksanakan di hotel dan sinergi dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.


I 63

Bab IV

Penutup

L

aporan Kinerja Kementerian PANRB Tahun 2014 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Kementerian PANRB pada tahun anggaran 2014 dan perkembangan dari tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan tujuan dan sasaran. Secara umum capaian sasaran strategis 2010-2014 menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun belum sepenuhnya mencapai target RPJMN. Kementerian PANRB yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan amanah untuk melaku kan perumusan kebijakan, bersyukur karena di penghujung tahun 2014 kebijakan yang sangat dibutuhkan dalam proses reformasi birokrasi, yaitu UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan UU No. 30 2014 tentang Ad ministrasi Pemerintahan telah disahkan. Kebijakan ini menjadi pelengkap dari UU 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU 39 tahun 2009 tentang Kementerian Negara yang sudah terbit

sebelumnya. Di samping itu kebijakan terkait pengembangan e-government dan penguatan pengawasan memerlukan upaya yang lebih agar segera terwujud menjadi undang-undang. Di sisi lain pada tingkat pelaksanaan ke bijakan bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi menunjukan capaian yang cukup baik, meskipun beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi di pusat maupun daerah harus dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerin tah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

64

I


Lampiran LAMPIRAN I PENETAPAN KINERJA KEMENTERIAN PAN DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2014 No 1 1.1 1.2

1.3 2 2.1

2.2

2.3

Tujuan dan Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien Mewujudkan kebijakan PAN RB jumlah kebijakan terkait pelaksanaan PAN yang komprehensif dan sesuai RB yang diterbitkan kebutuhan Mewujudkan organisasi pemerintah jumlah lembaga/unit organisasi yang efekyang tepat fungsi dan tepat ukuran tif setelah penataan Jumlah Kementerian yang telah dievaluasi/ diaudit Terwujudnya tatalaksana pemerin- Jumlah urusan pemerintah strategis yang tahan yang efektif dan efisien telah dilakukan penataan bisnis prosesnya Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif Mewujudkan sistem rekrutmen % K/L/pemda yang menerapkan sistem yang terbuka dan independen rekrutmen terbuka % K/L/Pemda yang mendapatkan alokasi formasi CPNS dari pelamar umum dan telah menerapkan kebijakan pengadaan dengan sistem CAT % K/L/pemda yang telah menerapkan PP Terwujudnya sistem penempatan dan promosi yang kompetitif dan 46/2011 terbuka jumlah K/L/Pemda yang telah melak sanakan promosi jabatan secara terbuka untuk pejabat eselon I dan II Terwujudnya sistem pengembangan Jumlah K/L/Pemda yang memiliki standar SDM Aparatur berbasis kompetensi kompetensi jabatan struktural jabatan Jumlah jabatan fungsional baru yang ditetapkan

Program

44 Kebijakan 30 Unit 17 Kementerian 2 urusan

100 % 100 %

Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reeformasi Birokrasi

100 % 50 K/L/P (20 K/L; 10 Prov; 20 Kab/ Kota) 30 K/L/P 10 jabatan


I 65

Lampiran Lampiran 1 No


3

Indikator Kinerja

Target

Terwujudnya pemerintah yang Terbuka dan Melayani

3.1

Terwujudnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi

Jumlah K/L/Pemda yang RB-nya kategori Baik

75 K/L/P

3.2

Mewujudkan pelayanan publik yang terus menerus meningkat kualitasnya

IPK (indeks Persepsi Korupsi) peringkat ease of doing business jumlah instansi pemerintah yang telah mereplikasi pelayanan publik Jumlah unit inovatif pelayanan publik yang mengikuti UNPSA Jumlah laporan evaluasi nasional atas kualitas pelayanan publik pemerintah % K/L yang menerapkan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

40 100 99 IP

3.3 Mewujudkan sistem penanganan pengaduan masyarakat yang terbuka dan responsif 3.4 Mewujudkan sistem pemerintahan yang informatif 4 4.1

% instansi pemerintah yang menggunakan TIK dalam manajemen pelayanannya

Mewujudkan aparatur yang bersih, bebas KKN dan akuntabel Terwujudnya SDM aparatur yang Jumlah K/L/Pemda yang telah melakberintegritas dan disiplin sanakan penegakan kode etik, disiplin dan konflik kepentingan

4.2 Terwujudnya Instansi pemerintah yang bersih dan bebas KKN

4.3

66

Program

Meningkatnya instansi pemerintah yang akuntabel

I

skor integritas nasional % opini BPK atas LKK/L dengan status WTP % opini BPK atas LKPD dengan WTP Jumlah unit kerja pada Instansi Pemerintah yang memperoleh predikat menuju WBK/ WBBM % laporan pengaduan terkait aparatur yang disalurkan dan telah ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah % K/L yang akuntabilitas kinerjanya baik


33 unit 1 laporan 100 % 10 %

30 K/L/P

8 100 % 60 % 30 unit 90 % 77,67% (98 % K/L; 90 % Prov; 45 % Kab/ Kota)

Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reeformasi Birokrasi



Indikator Kinerja

Target

5 Mewujudkan aparatur Kementerian PANRB yang professional dan berkinerja tinggi Baik 5.1 Mewujudkan organisasi kementeri- Tingkat persepsi masyarakat terhadap an PANRB yang efektif dan efisien gerakan Reformasi Birokrasi persentase aplikasi TIK yang terintegrasi 5.2 Terwujudnya SDM Kementerian % pegawai yang memperoleh nilai SKP PANRB yang profesional dan kom- baik petitif % pengisian jabatan eselon I dan II secara terbuka 5.3 Terwujudnya pelaksanaan reformasi Nilai PMPRB Kementerian PANRB birokrasi di Kementerian PAN dan RB Tingkat persepsi masyarakat yang menya takan baik terhadap Kementerian PANRB 5.4 Mewujudkan Kementerian PANRB Opini BPK terhadap Laporan keuangan yang akuntabel dan bebas KKN Kementerian PANRB Nilai Hasil evaluasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian PANRB

100 % 80 % 100 % Kategori Baik 90 % WTP

Program

Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Lain Kementerian PANRB dan Program Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PANRB

Kategori A (Baik)


I 67

Lampiran LAMPIRAN 2 REALISASI PENETAPAN KINERJA KEMENTERIAN PAN DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2014 No 1 1.1

1.2

1.3

2 2.1

2.2

2.3

Tujuan dan Sasaran % Realisasi Indikator Kinerja Target Realisasi Per Indikator Strategis Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien Mewujudkan kebijakan jumlah kebijakan terkait pelaksa- 44 Kebija- 56 Kebija- 127% naan PAN RB yang diterbitkan kan kan PAN RB yang komprehensif dan sesuai kebutuhan Mewujudkan organisasi jumlah lembaga/unit organisasi 30 Unit 87 Unit 290% pemerintah yang tepat yang efektif setelah penataan fungsi dan tepat ukuran Jumlah Kementerian yang telah 17 Kemen 16 Ke94% dievaluasi/diaudit terian menterian 2 urusan 2 urusan 100% Terwujudnya tatalaksa- Jumlah urusan pemerintah na pemerintahan yang strategis yang telah dilakukan efektif dan efisien penataan bisnis prosesnya Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif % K/L/pemda yang menerapkan 100 % 100% 100% Mewujudkan sistem rekrutmen yang terbu- sistem rekrutmen terbuka ka dan independen % K/L/Pemda yang mendapatkan 100 % 100% 100% alokasi formasi CPNS dari pelamar umum dan telah menerapkan kebijakan pengadaan dengan sistem CAT 100 % 100% 100% % K/L/pemda yang telah menerTerwujudnya sistem penempatan dan pro- apkan PP 46/2011 mosi yang kompetitif jumlah K/L/Pemda yang telah 50 K/L/P 23 K/L/P 46% dan terbuka melaksanakan promosi jabatan (20 K/L; 10 (12 K/L; secara terbuka untuk pejabat Prov; 20 5 Prov; 6 eselon I dan II Kab/Kota) Kab/Kota) Terwujudnya sistem Jumlah K/L/Pemda yang memi30 K/L/P 25 K/L/P 83% pengembangan SDM liki standar kompetensi jabatan Aparatur berbasis kom- struktural petensi jabatan Jumlah jabatan fungsional baru 10 jabatan 18 Ja180% yang ditetapkan batan 68

I


% Realisasi Per Sasaran 127%

145% 100%

100%

73%

131,50%

Lampiran

No 3 3.1

3.2

3.3 3.4

4. 4.1

4.2

Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja Target Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani Terwujudnya efektivitas Jumlah K/L/Pemda yang RB-nya 75 K/L/P pelaksanaan reformasi kategori Baik birokrasi 40 Mewujudkan pelayanan IPK (indeks Persepsi Korupsi) publik yang terus peringkat ease of doing business 100 menerus meningkat jumlah instansi pemerintah yang 99 IP kualitasnya membuat inovasi pelayanan publik 1) Jumlah unit inovatif pelayanan 33 Unit publik yang mengikuti UNPSA Jumlah laporan evaluasi nasional 1 laporan atas kualitas pelayanan publik pemerintah % K/L/Pemda yang menerapkan 100% K/L Mewujudkan sistem Sistem Pengelolaan Pengaduan penanganan pengaduan masyarakat yang Pelayanan Publik terbuka dan responsif 10 % Mewujudkan sistem % instansi pemerintah yang pemerintahan yang menggunakan TIK dalam manajemen pelayanannya informatif Mewujudkan aparatur yang bersih, bebas KKN dan akuntabel Terwujudnya SDM Jumlah K/L/Pemda yang telah 30 K/L/ aparatur yang berinteg- melaksanakan penegakan kode etik, Pemda ritas dan disiplin disiplin dan konflik kepentingan skor integritas nasional 8 Terwujudnya Instansi pemerintah yang bersih % opini BPK atas LKK/L dengan 100 % dan bebas KKN status WTP % opini BPK atas LKPD dengan WTP 60 % 30 unit Jumlah unit kerja Instansi Pemer intah yang memperoleh predikat menuju WBK/WBBM % laporan pengaduan terkait 90 % aparatur yang disalurkan dan telah ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah

Realisasi

Lampiran 2 % Realisasi % Realisasi Per Indikator Per Sasaran

51 K/L/P

68%

34 114 99 IP

85% 86% 100%

33 Unit

109%

1 Laporan

100%

97 % K/L

68%

96%

97%

97%

10%

100%

100%

10 K/L/ Pemda

33%

33%

7,22 74%

90,25% 74%

33% 21 Unit

55% 70%

68%

73,05%

76%


I 69

Lampiran Lampiran 2 No 4.3

5 5.1

5.2

5.3

5.4

Tujuan dan Sasaran % Realisasi Indikator Kinerja Target Realisasi Strategis Per Indikator Meningkatnya instan- % K/L/P yang akuntabilitas kiner77,67% 77,13% 99,37% si pemerintah yang janya baik akuntabel Mewujudkan aparatur Kementerian PANRB yang professional dan berkinerja tinggi Mewujudkan organisasi Tingkat persepsi masyarakat Baik Baik 100% kementerian PANRB terhadap gerakan Reformasi yang efektif dan efisien Birokrasi persentase aplikasi TIK yang 100 % 90% 90% terintegrasi % pegawai yang memperoleh 80 % 100% 125% Terwujudnya SDM Kementerian PANRB nilai SKP baik yang profesional dan % pengisian jabatan eselon I dan 100 % 100% 100% kompetitif II secara terbuka Baik Baik 100% Terwujudnya pelaksa- Nilai PMPRB Kementerian naan reformasi birokra- PANRB si di Kementerian PAN Tingkat persepsi masyarakat 90 % 45% 50% dan RB yang menyatakan baik terhadap Kementerian PANRB Mewujudkan Kemente- Opini BPK terhadap Laporan WTP WTP 100% rian PANRB yang akunt- keuangan Kementerian PANRB abel dan bebas KKN Nilai Hasil evaluasi Penerapan Kategori A Kategori 100% Sistem Akuntabilitas Kinerja (Baik) A (Baik) Kementerian PANRB Capaian Rata-Rata

70

I


89.11%

% Realisasi Per Sasaran 99,37%

95%

112,50%

75%

100%

83.89%

Lampiran LAMPIRAN 3 KEBIJAKAN YANG TELAH DITERBITKAN DAN DALAM PROSES PENYUSUNAN KEMENTERIAN PAN DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2014 No

Jenis Peraturan

Target Tentang

1.

2.

3.

Undang-Undang

Rancangan Undang-Undang

Rancangan Peraturan Pemerintah

Jml Jml

Realisasi Uraian

UU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah UU tentang Administrasi Pemerintahan

1

-

Masih dalam proses pembahasan

1

1

Telah terbit UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah

Jumlah RUU tentang organisasi/ kelembagaan pemerintah RUU tentang e-Govemment Jumlah RPP tindak lanjut UU Administrasi Pemerintahan RPP Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN

2 1

1 -


1 2 1

-


0 -


6

6

RPP tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); RPP tentang Manajemen PNS; RPP tentang Gaji dan Tunjangan RPP tentang Pensiun dan Tunjangan Hari Tua; RPP tentang Disiplin dan Penilaian Kinerja

3

Peraturan Presiden

PP terkait dengan Gaji dan Tunjangan PNS, TNI, Polri, Veteran dan Perintis Kemerdekaan Jumlah Rperpres terkait e-Govemment

5

-

12 1

6 1

Rperpres terkait organisasi pemerintah/ kementerian

2

Perpres Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN

4

Jumlah

7

RPP tentang Korps Pegawai ASN Masih dalam Proses pembahasan

RPerpres tentang penyelenggaraan sistem Pemerintah Berbasis elektronik pada badan pemerintah 15 RPepres tentang Pokok-pokok organisasi Kementerian negara (pengganti Perpres No. 47/2019 Dan Rpepres untuk masing-masing Kementerian 4 Perpres terkait Pedoman Penyusunan Persyaratan Kompetensi dan Kualifikasi PPPK dan 3 Perpres terkait dengan kelembagaan/ organisasi KASN, LAN, dan BKN 20 Laporan Kinerja Kementerian PANRB 2014

I 71


Jenis Peraturan

Target Tentang

4

PermenPANRB

Jml Jml

Per.Men.PANRB terkait penataan organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah Per.MenPANRB terkait penerapan e-government Per.MenPANRB tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 Per.MenPANRB terkait lmplementasi Sistem lndeks PANRB Per.MenPANRB terkait Akuntabilitas Kinerja Per.MenPANRB terkait Evaluasi APIP Per.MenPANRB terkait Pengawasan Masyarakat dan Aparatur Per.MenPANRB terkait Pelaksanaan Perencanaan PNS Per.MenPANRB terkait Penetapan Jabatan Fungsional Tertentu Baru Jumlah Total

72

I


Realisasi Uraian

2

2

Per.Men.PANRB terkait penataan organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah

1

1

1

1

1

1

1

1

Per.MenPANRB terkait penerapan e-govemment Per.MenPANRB tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 Per.MenPANRB terkait lmplementasi Sistem lndeks PANRB Per.MenPANRB terkait Akuntabilitas Kinerja

1 2

1 2

21

Per.MenPANRB terkait Evaluasi APIP Per.MenPANRB terkait Pengawasan Masyarakat dan Aparatur 2 Per.MenPANRB terkait Pelaksanaan Perencanaan PNS 18 Per.MenPANRB terkait Penetapan Jabatan Fungsional Tertentu Baru 29

44

56

2 10

Lampiran LAMPIRAN 4 DAFTAR LNS YANG DIHAPUSKAN DAN PELIMPAHAN TUGAS DAN FUNGSI No

Nama LNS

Dasar Awal Pembentukan LNS Keppres No. 99/1993 jo Keppres No. 132/1998 Keppres No. 83/1999

3

Yang Dihapuskan Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional RI Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Dewan Buku Nasional

4

Komisi Hukum Nasional

Keppres No. 15/2000

5

Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Nasional Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan

Keppres No. 63/2000

Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia Dewan Gula Indonesia

Keppres No. 150/2000

1 2

6

7 8

9 10

Keppres No. 110/199

Keppres No. 80/2000

Keppres No. 12/2001

Keppres No. 44/2002 Keppres No. 63/2003

Pelimpahan Tugas dan Fungsi Dilaksanakan oleh LAPAN Dilaksanakan Kementerian Sosial Dilaksanakan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM Dilaksanakan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Dilaksanakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dilaksanakan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Dilaksanakan Kementerian Tenaga Kerja Dilaksanakan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian


I 73

Lampiran

Nama Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Baru Polisi Pamong Praja Penyuluh Hukum Pemeriksa Keimigrasian Analis Keimigrasian Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Pelelang Analis Manajemen Mutu Industri Pengamat Tera Pranata Laboratorium Kemetrologian Pengawas Kemetrologian Analis Ketahanan Pangan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rescuer Analis APBN Pelatih Olahraga Asisten Pelatih Olahraga Penyuluh Narkoba Jabatan Fungsional yang direvisi Penguji Mutu Barang Penera Pengantar Kerja Perawat Perawat Gigi Pranata Hubungan Masyarakat Widyaiswara Pustakawan Pranata Nuklir Penerjemah

No I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

74

LAMPIRAN 5 DAFTAR JABATAN FUNGSIONAL BARU TAHUN 2014

I

Instansi Pembina

Dasar Hukum (PermenPANRB)

Kementerian Dalam Negeri Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan

No. 4 Tahun 2014 No. 3 Tahun 2014 No. 8 Tahun 2014 No. 7 Tahun 2014 No. 42 Tahun 2014

Kementerian Keuangan Kementerian Perindustrian Kementerian Perdagangan Kementerian Perdagangan Kementerian Perdagangan Kementerian Pertanian Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Badan SAR Nasional Sekretariat DPR Kementerian Pemuda dan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Badan Narkotika Nasional

No. 43 Tahun 2014 No. 45 Tahun 2014 No. 33 Tahun 2014 No. 34 Tahun 2014 No. 35 Tahun 2014 No. 38 Tahun 2014 No. 44 Tahun 2014 No. 36 Tahun 2014 No. 10 Tahun 2014 No. 39 Tahun 2014 No. 40 Tahun 2014 No. 41 Tahun 2014 No. 46 Tahun 2014

Kementerian Perdagangan Kementerian Perdagangan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS) Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Sekretariat Negara

No. 37 Tahn 2014 No. 32 Tahun 2014 No. 5 Tahun 2014 No. 25 Tahun 2014 No. 23 Tahun 2014 No. 6 Tahun 2014 No. 22 Tahun 2014 No. 9 tahun 2014 No. 2 Tahun 2014 No. 49 Tahun 2014


LAMPIRAN 6 DAFTAR UNIT ORGANISASI YANG DITATA ORGANISASI DAN TATA KERJANYA TAHUN 2014 No.

Kementerian/ Lembaga

1.

POLRI

2.

Kejaksaan Agung

3.

KPU

4.

Kementerian Luar Negeri

5.

BMKG

4.

BPKS

5.

Badan Pertanahan Nasional Badan Kepegawaian Negara

6.

Lampiran

Unit Organisasi 1) Pembentukan Polda Papua Barat, Polres Lanny Jaya dan Polres Mamberamo Raya 2) Pembentukan 215 Polsubsekstor dan Penambahan Kuota 2 Polsek 3) Pembentukan organisasi dan tata kerja Pusat Pemulihan Aset di lingkungan Kejaksaan RI 4) Pembentukan UPT RSU Adhyaksa di lingkungan Kejaksaan RI 5) Pembentukan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Negeri Martapura dan Kejaksaan Negeri Selat Panjang 6) Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara 7) Pembentukan Sekretariat KPU Kab. Pesisir Barat, Kab. Mahakam Ulu dan Kab. Konawe Kepulauan di lingkungan KPU 8) Pembentukan Atase Hukum di Arab Saudi dan Malaysia pada Kementerian Luar Negeri. 9) Pembentukan Atase Pendidikan KBRI Dili di lingkungan Kementerian Luar Negeri 10) Perubahan nomenklatur unit pelaksana teknis di lingkungan BMKG 11) Penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 12) Penataan organisasi dan tata kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologim dan Geofisikan (STMKG) 13) Penataan organisasi dan tata kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS Sabang) 14) Pembentukan Kantor Pertanahan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional 15) Pembentukan Kantor Regional BKN Aceh dan BKN Papua Barat di lingkungan Badan Kepegawaian Negara 16) Penataan organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian Negara


I 75

Lampiran Lampiran 6 No.


Unit Organisasi

7.

Kementerian Perhubungan

8.

Kementerian Kelauatan dan perikanan

9.

DPR RI

10. 11.

BPOM 27) Pembentukan Balai POM baru Kementerian Dalam 28) Tanggapan penataan UPT Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa di Negeri lingkungan Kementerian Dalam Negeri Kementreian Pertahanan 29) Penataan Rumah Sakit dr. Suyoto di lingkungan Kementerian Pertahanan 30) Pembentukan Badan Instalasi Strategis Nasional, Kementerian Pertahanan Kementerian Hukum dan 31) Persetujuan perubahan nomenklatur dan wilayah kerja pada UPT HAM Pemasyarakatan dan UPT imigrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 32) Penataan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM 33) Pembentukan 9 lapas, 4 rutan dan 1 kanim di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian 34) Penataan organisasi dan tata kerja UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian Industri Kementerian Perindustrian.

12.

13.

14.

76

I

17) Penataan organisasi dan tata kerja UPT Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kementerian Perhubungan 18) Penataan organisasi dan tata kerja UPT di lingkungan Sirektorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan 19) Penataan organisasi dan tata kerja UPT Balai Kesehatan Penerbangan, Kementerian Perhubungan 20) Penataan organisasi dan tata kerja BP2IP Malahayati Aceh dan BP2IP Sorong 21) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Akademi Perkeretaapian Madiun 22) Penataan organisasi dan tata kerja Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang dan Makassar 23) Penataan organisasi dan tata kerja Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya 24) Penataan organisasi dan tata kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kupang, Kementerian Kelautan dan Perikanan 25) Penataan organisasi dan tata kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan 26) Penataan organisasi unsur pendukung DPR RI


Lampiran Lampiran 6 No. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

21. 22.

23. 24. 25. 26.


Unit Organisasi

BNP2TKI

35) Penataan organisasi dan tata kerja UPT di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) BP BATAM 36) Penataan organisasi dan tata kerja BP Batam SAR 37) Kriteria Klasifikasi Kantor SAR dan peningkatan Eselon Kantor SAR Kementerian Komunikasi 38) Penataan organisasi dan tata kerja Sekolah Tinggi Multi Media dan dan Informasi Yogyakarta BNN 39) Revisi perubahan kedudukan Balai Besar Rehabilitasi BNN di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kementerian Keuangan 40) Penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 41) Penataan organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian ESDM 42) Evaluasi Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM Kementerian Agama 43) Pembentukan KUA Kecamatan 44) Peningkatan Status Asrama Haji menjadi UPT 45) Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Ampel 46) Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh 47) Alih status 3 IAIN menjadi UIN 48) Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Ampel 49) Alih status 9 STAIN menjadi IAIN 50) Penegerian STAI Meulaboh menjadi STAIN Meulaboh 51) Penegerian STAI Bengkalis menjadi STAIN Bengkalis Kementerian 52) Relokasi Operasional ITPC Chicago ke New York dan Pembukaan ITPC Perdagangan Shanghai. BATAN 53) Penataan organisasi dan tata kerja UPT di lingkungan BATAN. TVRI 54) Pembentukan Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Bangka Belitung. RRI 55) Kriteria Klasifikasi dan Peningkatan Status Stasiun Penyiaran LPP RRI.


I 77

Lampiran Lampiran 6 No.


27

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

78

I

Unit Organisasi 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) 86)

Pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi Univ. Syiah Kuala Penataan Organisasi dan Tata Kerja Univ. Jambi Penataan Organisasi dan Tata Kerja Univ. Jenderal Soedirman Penataan Organisasi dan Tata Kerja Univ. Lambung Mangkurat Pendirian Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Tanah Laut Pendirian Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Ketapang Perubahan STSI Bandung menjadi ISBI Bandung Penataan Orgnisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Semarang Penataan Organissi dan Tata Kerja Univ.Lampung Penataan Organisasi dan tata kerja Univ Sebelas Maret Penataan Organisasi dan tata kerja Univ. Mataram Penataan Organisasi dan tata kerja Univ. Riau Pendirian Perguruan Tinggi Negeri UNSIKA Pendirian Perguruan Tinggi Negeri UNIMOR Pendirian Perguruan Tinggi Negeri ITERA Pendirian Perguruan Tinggi Negeri ITK Pendirian Perguruan Tinggi Negeri ISBI ACEH Pendirian Perguruan Tinggi Negeri ISBI PAPUA Pendirian Perguruan Tinggi Negeri UPN JOGJAKARTA Pendirian Perguruan Tinggi Negeri UPN JAWA TIMUR Pendirian Perguruan Tinggi Negeri UPN JAKARTA Pendirian Perguruan Tinggi Negeri POLITEKNIK CILACAP Pendirian Perguruan Tinggi Negeri POLITEKNIK INDRAMAYU Penataan Organisasi dan Tata Kerja UHO Penataan Organisasi dan Tata Kerja Polije Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unimed Penataan Organisasi dan Tata Kerja Poltani Payakumbuh Organisasi dan Tata Kerja USN Organisasi dan Tata Kerja Untidar Organisasi dan Tata Kerja Unsil Organisasi dan Tata Kerja UTU


Lampiran LAMPIRAN 7 UNIT INOVATIF PELAYANAN PUBLIK YANG MENGIKUTI UNPSA 2015 1) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon

20) Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) Kab. Sragen

2) Media Center/Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya

21) Dinas Kesehatan Kab. Pangkep

3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Aceh

23) BKIP Semarang Kementerian Kelautan dan Perikanan

4) Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh

24) Balitbangnovda Provinsi Sumatera Selatan

5) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Banyuwangi

25) Pustekkom Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

6) Komisi Pemberantasan Korupsi

26) Dinas Kesehatan Kab. Gianyar

7) Taman Pintar Kota Yogyakarta

27) Dinas Perhubungan LLAJ Provinsi Jawa Timur

8) Rumah Sehat Lansia/Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

22) Kantor Pertanahan Kab. Tangerang

9) Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara

28) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta

10) E-Musrenbang/ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surabaya

29) Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan Kota Yogyakarta

11) Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM

30) RSUD Kab. Kulonprogo

12) Surabaya Single Window/Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya

31) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat

13) Dinas Kesehatan Kota Cimahi

32) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Sidoarjo

14) Dinas Kesehatan Kab. Aceh Singkil 15) Dinas Pendidikan Kota Surabaya 16) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 17) RSUD Kab. Pinrang 18) Kementerian Perindustrian 19) Sekretariat Daerah Kab. Nunukan

33) Kecamatan Kota Sumenep, Kab. Sumenep 34) Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru 35) GRMS/Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Surabaya 36) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Barru


I 79

Lampiran LAMPIRAN 8 REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN TUJUAN/SASARAN KEMENTERIAN PANRB TAHUN 2014 No

Tujuan/Sasaran Strategis

Anggaran

Realisasi

1

Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien

18,261,856,000

9,937,046,172

54.41%

a. Mewujudkan kebijakan PAN RB yang komprehensif dan sesuai kebutuhan

13,201,603,000

8,037,293,390

60.88%

b. Mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi dan tepat ukuran

3,883,078,000

1,349,716,347

34.76%

c. Terwujudnya tatalaksana pemerintahan yang efektif dan efisien

1,177,175,000

550,036,435

46.73%

Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif

7,207,838,000

5,377,582,432

74.61%

959,445,000

735,608,450

76.67%

6,086,843,000

4,516,475,249

74.20%

161,550,000

125,498,733

77.68%

19,669,719,000

11,444,804,174

58.18%

a. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi

9,739,071,000

4,930,959,422

50.63%

b. Mewujudkan pelayanan publik yang terus menerus meningkat kualitasnya

8,477,917,000

5,755,967,909

67.89%

c. Mewujudkan sistem penanganan pengaduan masyarakat yang terbuka dan responsif

803,431,000

446,596,014

55.59%

d. Mewujudkan sistem pemerintahan yang informatif

649,300,000

311,280,829

47.94%

2

a. Mewujudkan sistem rekrutmen yang terbuka dan independen b. Terwujudnya sistem penempatan dan promosi yang kompetitif dan terbuka c. Terwujudnya sistem pengembangan SDM Aparatur berbasis kompetensi jabatan

3

80

Terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan melayani

I


%

Lampiran

Lampiran 8 No

Tujuan/Sasaran Strategis

Anggaran

Realisasi

4

Mewujudkan aparatur yang bersih, bebas KKN dan akuntabel

8,021,540,000

5,661,223,583

70.58%

a. Terwujudnya SDM aparatur yang berintegritas dan disiplin

1,323,335,000

837,030,288

63.25%

216,600,000

166,227,716

76.74%

6,481,605,000

4,657,965,579

71.86%

Mewujudkan aparatur Kementerian PANRB yang professional dan berkinerja tinggi

92,992,163,000

83,561,887,722

89.86%

a. Mewujudkan organisasi kementerian PANRB yang efektif dan efisien

15,666,623,000

12,919,311,526

82.46%

b. Terwujudnya SDM Kementerian PANRB yang profesional dan kompetitif

74,136,921,000

68,381,771,847

92.24%

c. Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian PAN dan RB

1,003,969,000

642,524,324

64.00%

d. Mewujudkan Kementerian PANRB yang akuntabel dan bebas KKN

2,184,650,000

1,618,280,025

74.08%

b. Terwujudnya Instansi pemerintah yang bersih dan bebas KKN c. Meningkatnya instansi pemerintah yang akuntabel

5

Jumlah

146.153.116.000 115.982.544.082

%

79,36%


I 81

Lampiran

82

I



I 83

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Jl. Jend. Sudirman Kav. 69, Jakarta 12190 Telp. (021) 7398381 - 89, Fax. (021) 7398323 www.menpan.go.id

L aporan K inerja K ementerian PANRB

Recommend Documents