I(EMENTERIAN I(ESEHATAN RI SEKRETARIAT JENDERAL Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Blok A Lantai VI Jakarta 12950 Telp. (021) 5265043, 5210411, 5210420, 5210394 Fax. 5271111, 521395 E-mail :
[email protected]
Telp. 5201590 (Hunting)
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENANGGUTANGAN KRISIS KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBTIK INDONESIA
NoMoR: i\F. Dr.oq
ln I
al
/:oF
TENTANG PENETAPAN 34 KAEUPATEN/KOTA
Menimbang
:4.
MWAN BENCANA TAHUN 2016 . 2019
bahwa dalam rangka penanggulangan krisis kesehatan secara cepat
dan tepat perlu dilakukan penyiapan dan peningkatan kapasitas sumber daya di seluruh Kabupaten/Kota. b.
bahwa alokasi anggaran Pusat untuk penyiapan dan peningkatan kapasitas sumber daya dalam penanggulangan krisis kesehatan di seluruh Kabupaten/Kota terbatas sehingga kegiatan dilakukan secara bertahap dan berdasarkan prioritasbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan tentang Penetapan 34 Kabupaten/Kota Rawan Bencana Tahun 2016
Mengingat
:1.
-
2019.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844). Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4723). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 5063).
Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737). 5.
Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
Peraturan Presiden Nomor
7.
5
Tahun 2010 tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis 2O1O-2O74 terkait Kebijakan Pembangunan SDM Kesehatan untuk Konsep Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK). Keputusan Menteri Kesehatan Nomor tZ28/Menkes/SKBI/ZOO7
tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik lndonesia Nomor 783/Menkes/SK/X/2006 tentang Regionalisasi pusat Bantuan Penanganan Krisis Kesehatan akibat Bencana.
8.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 37S/Menkes/SKN /zo19 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005
9. 10. 11. 1213-
-
2025.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik lndonesia Nomor 027 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan. Peraturan Kepala BNPB Nomor. 02 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Resiko Bencana lndeks Rawan Bencana lndonesia Tahun 2013
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 64 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Sistem lnformasi Penanggulangan Krisis Kesehatan MEMUTUSKAN
Menetapkan Kesatu
KEPUTUSAN KEPATA PUSAT PENANGGUTANGAN KRISIS KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PENETAPAN RAWAN BENCANA TAHUN 2016 - 2019.
34
KABUPATEN/KOTA
-
Kedua
Menetapkan 34 Kabupaten/Kota Rawan Bencana Tahun zot6 sebagaimana daftar terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
Ketiga
Asistensi Manajemen dan Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Krisis Kesehatan dilakukan di Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua.
Keempat
Pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum ketiga dibiayai dari
zo\9
DIPA Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2016 - 2019.
Kelima
Keputusan ini mulai bedaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di: Jakarta Pada Tanggal: 2b Juni 2oL5 Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan
Kementerian Kesehatan
Rl
.. dr. Achmad Yurianto NtP 196203112014101.001
->4h0t?
Lampiran 1 Keputusan Kepala PPKK
Nomor: Tanggal
:
DAFTAR KABUPATEN/KOTA RAWAN BENCANA TAHUN 2016
1
2
3
4
5
6
7
BENGKUTU
KATIMANTAN BARAT
KALIMANTAN TENGAH
KATIMANTAN TIMUR
SUIAWESI BARAT
SULAWESI TENGGARA
NUSA TENGGARA TIMUR
KET
KABUPATEN/KOTA
PROVtNSt
NO
T
Bengkulu Tengah
2
Kota Bengkulu
3
Lebong
4
Bengkulu Utara
5
M
6
Sambas
7
Ketapang
8
Landak
9
Kapuas
10
Barito Timur
11
Pulang Pisau
12
Kutai Timur
13
Kota Bontang
74
Bera u
15
Polewali Mandar
16
Majene
77
Mamasa
18 L9
Muna Buton
20
Kolaka
2t
Kolaka Utara
22
Bombana
23
TimorTengah Selatan
24
Timor TenBah Utara
25
Kota Kupang
l
Tim
1
Tim
l
Tim
1
Tim
1
Tim
1
Tim
l
Tim
l
Tim
1
Tim
uko-Muko
NO
8
KABUPATEN/KOTA
PROVINSI
MALUKU UTARA
KET
l
26
Ende
27
Flores
28
Sikka
29
Halmahera Utara
30
Halmahera Barat
3L
Kep. Morotai
32 33
Halmahera Timur Halmahera Tengah
34
Halmahera Selatan
Tim
fimur
l
Tim
l
Tim
Lampiran 2 Keputusan Kepala PPKK
Nomor
:
Tanggal
:
DAFTAR KABUPATEN/KOTA RAWAN BENCANA TAH
L
2
JAMBI
SUMATERA SEIATAN
N 2017 KET
KABUPATEN/KOTA
PROVINSI
NO
U
1
Kerinci
2 3
Merangin Sarolangun
4
Batanghari
5
Tebo
6
Bungo
7
Ogan Komeriing Ulu Selatan
8
Ogan Komering Ulu Timur
9
Ogan Komering Ulu
10
Kota Pagar Alam
17
Lahat
l
Tim
l
Tim
l
Tim
l
Tim
l
Tim
l
Tim
l
Tim
t2 Empat Lawang 3
4
5
BENGKUTU
KALIMANTAN SETATAN
SUIAWESI TENGAH
13
Kaur
L4
Bengkulu Selatan
15
Seluma
15
Kepahiang
17
Rejang Lebong
18
Barito Kuala
19
Tapin
2A
Hulu SungaiSelatan
2L
Kota Banjarmasin
22
Hulu SungaiTengah
23
Hulu Sungai Utara
24
Tabalong
25
Banggai
26
Banggai Kepulauan
27
Toli-Toli
28
Buol
lTim
l
Tim
l
Tim
NO 5
7
KABUPATEN/KOTA
PROVINSI
GORONTATO
SUTAWESI BARAT
29
Bone Bolango
30
Gorontalo
31
Gorontalo Utara
32
Mamuju
33
Mamuju Tengah
34
Mamuju Utara
KET
t Tim
l
Tim
Lampiran 3 Keputusan Kepala PPKK
Nomor: Tanggal
:
DAFTAR KABUPATEN/KOTA RAWAN BENCANATAHUN 2018
NO
SUMATERA UTARA
1
2
3
4
KABUPATEN/KOTA
PROVINSI
NUSATENGGARA BARAT
SUTAWESI UTARA
SUTAWESI SETATAN
L
Nias
2
Nias Selatan
3
Nias Utara
4
Nias Barat
5
Kota Gunung Sitoli
6
Rantau Para pat
7
Kisaran
6
Kota Tanjung Balai
9
Lombok Barat
10
Lombok Tengah
TI
Lombok Timur
L2
Sumbawa
13
Dompu
74
Bima
15
Kota Manado
15
Mlnahasa Utara
t7
Kota Bitung
18
Kota Tomohon
19
Minahasa
20
Mlnahasa Tenggara
2l
Gowa
22
Ta ka
23
Jeneponto
24
Kota Pare-Pa re
25
Pinrang
26
Enrekang
27
Bone
28
Soppeng
29
Waio
KET 1
Tim
l
Tim
1
Tim
l
Tim
1
Tim
1
Tim
1 Tim
lar 1
Tim
1
Tim
NO 5
MALUKU
KET
KABUPATEN/KOTA
PROVINSI
30
Maluku Tenggara Barat
31
Maluku Tenggara
32
Maluku Tengah
33
Kota Ambon
34
Buru
l Tim l Tim l Tim l
Tim
Lampiran 4 Keputusan Kepala PPKK
DAFTAR KABUPATEN/KOTA
NO
SUIAWESI SEIATAN
2
:
Tanggal
:
MWAN BENCANATAHUN 2019
1
Morowali
2
Poso
3
Tojo Una Una
4
Kota Palu
5
Donggala
6
Selayar
7
Bulukumba
8
Siniai
9
Luwu
10
Luwu Utara
11
Luwu Timur
L2
Tana Toraja
13
Tana Toraia Utara
t4
Palopo
15
Kota Makassar
16
Barru
t7 Pangkajene
3
4
5
SULAWESI TENGGARA
KALIMANTAN UTARA
PAPUA BARAT
KET
KABUPATEN/KOTA
PROVINSI
SUTAWESITENGAH
L
Nomor
l
Tim
l
Tim
l
Tim
l
Tim
l
Tim
l
Tim
l
Tim
l
Tim
KePulauan
18
Maros
19
Konawe Selatan
20
Konawe
21.
Kota Kendari
22
Kepulauan Wakatobi
23
Malinau
24
Tana Tidung
25
Kota Tarakan
26
Raja Ampat
27
Kota Sorong
28
Sorong Selatan
29
Sorong
1-
Tim
NO
KABUPATEN/KOTA
PROVINSI
30
Teluk Bintuni
31
Manokwari
32
Teluk Wondama
33
Fak Fak
34
Kaimana
KET
l
Tim
l
Tim
di: Jakarta Pada Tanggal: Juni 2015
Ditetapkan
Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Rl
-
dr. Achmad Yurianto NrP 196203112014101001
-q/Tfr,
