Catatan A tas L aporan K euangan K abupaten B anggai Tahun A nggaran 2013

Catatan A tas Laporan K euangan K abupaten B anggai Tahun A nggaran 2013

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2013

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Banggai menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2013 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan dan sekaligus menjadi tolak ukur kinerja pemerintahan untuk dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun anggaran. Laporan keuangan tersebut terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

7


a)

MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja dan upaya–upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode anggaran untuk kepentingan: 1. Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. 2. Manajemen Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah dalam

periode

pelaporan sehingga memudahkan fungsi

perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana

Pemerintah

Daerah

untuk

kepentingan

masyarakat

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban kepada publik. 3. Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang– undangan. 4. Keseimbangan antar generasi Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang 8


dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. 5. Evaluasi Kinerja Tujuan pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atau sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan: a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran. b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang–undangan. c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya serta hasil–hasil yang telah dicapai. d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. f.

Menyediakan informasi-informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

b)

LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain : 1.

Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1822);

9


2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4368);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4616); 10


11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 15. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Nomor 18 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai; 16. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Nomor 19 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2013; 18. Peraturan Bupati Banggai Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2013;

11


BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN FISKAL A. EKONOMI MAKRO DAERAH Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banggai dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banggai Atas Dasar Harga Konstan

2000

mengalami

peningkatan

yakni

Tahun

2012

sebesar

Rp2.699.477.000.000,00 (dua trilyun enam ratus sembilan puluh sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) mengalami peningkatan pada Tahun 2013 menjadi sebesar Rp3.155.670.000.000,00 (tiga trilyun seratus lima puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) atau meningkat sebesar 16,90%. PDRB Kabupaten Banggai Atas Dasar Harga Konstan 2000 dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.1 PDRB Kabupaten Banggai Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 - 2013 (Juta Rupiah) No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Lapangan Usaha

2012*)

Pertanian Penggalian Industri Pengolahan Listrik & Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Angkutan dan Komunikasi Keuangan,Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa – jasa PDRB

Sumber : BPS Kabupaten Banggai-PDRB Kabupaten Banggai 2014

12

2013**)

1,281.254 76.431 169.194 13.614 310.733 227.031 189.451 142.937 288.833

1.398.629 797.595 181.651 15.876 465.727 256.472 240.843 172.006 326.871

2.699.477

3.155.670


Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa PDRB Tahun 2012 dan Tahun 2013 masih didominasi oleh Sektor Pertanian sedangkan sektor yang memberi peran terkecil yaitu Sektor Listrik dan Air Bersih. 2. Struktur ekonomi Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banggai Tahun 2013 Atas Dasar Harga Berlaku juga mengalami peningkatan yakni Tahun 2012 sebesar Rp6.408.927.000.000,00 (enam trilyun empat ratus delapan milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) mengalami peningkatan pada Tahun 2013 menjadi sebesar Rp8.080.946.000.000,00 (delapan trilyun delapan puluh milyar sembilan ratus empat puluh enam juta rupiah) atau meningkat sebesar 26,09%. PDRB Kabupaten Banggai Atas Dasar Harga Berlaku dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.2 PDRB Kabupaten Banggai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 - 2013 (Juta Rupiah) No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Lapangan Usaha Pertanian Penggalian Industri Pengolahan Listrik & Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Angkutan dan Komunikasi Keuangan,Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa–jasa PDRB

2012*)

2013**)

2.894.889 147.374 420.908 31.401 820.664 562.298 438.932 370.255 722.205

3.407.425 201.995 488.191 40.150 1.287.545 688.372 597.321 488.495 881.448

6.408.927

8.080.946


Memperhatikan Tabel 2.2 tersebut di atas diketahui bahwa struktur ekonomi Kabupaten Banggai masih didominasi oleh Sektor Pertanian, disusul kemudian oleh Sektor Bangunan, Sektor Jasa-Jasa, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Ini berarti 13


bahwa Sektor Pertanian masih menjadi sektor dominan (leading sectors) dalam pembentukan perekonomian Kabupaten Banggai. 3. PDRB perkapita PDRB Perkapita merupakan indikator makro ekonomi lainnya yang dapat menggambarkan tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah. PDRB Perkapita Kabupaten Banggai meningkat dari Tahun 2012 sebesar Rp19.376.032,00 (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh dua rupiah) dan kemudian pada Tahun 2013 menjadi sebesar Rp23.580.302,00 (dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua rupiah) atau 21,70%. Sedangkan PDRB ADH Konstan 2000 meningkat dari Rp8.182.389,00 (delapan juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) pada Tahun 2012 menjadi sebesar Rp9.208.284,00 (sembilan juta dua ratus delapan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) atau 12,54% Tahun 2013. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3 PDRB Kabupaten Banggai Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2000 Tahun 2012 - 2013 ( Rupiah) Uraian

2012

2013

PDRB Perkapita Harga Berlaku

19.376.032

23.580.302

PDRB Perkapita Harga Konstan

8.182.389

9.208.284


14

Pertumbuhan (%) 21,70 12,54


B. KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 1. Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah merupakan elemen yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2013 bersumber dari (1) Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya. a. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2013 Kebijakan Pendapatan Daerah secara umum dilakukan dengan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian Hukum dalam penerimaannya. Penegasan seperti ini menjadi salah satu prinsip dalam perencanaan anggaran. b. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD),Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1) Pendapatan Asli Daerah Penganggaran Pendapatan Asli Daerah di dalam merencanakan penerimaannya perlu memperhatikan hal-hal berikut: a) Penganggaran rencana target PAD agar mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2013 dan realisasi penerimaan tahun sebelumnya serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. b) Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, serta dilarang menganggarkan penerimaan pajak dan retribusi yang bertentangan dengan undang-undang tersebut. c) Kebijakan penganggaran Pendapatan Asli Daerah tidak boleh memberatkan masyarakat dan dunia usaha. 15


d) Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah). e) Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan dalam APBD pada akun pendapatan, kelompok pendapatan asli daerah, jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah, obyek hasil pengelolaan dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima. f)

Penerimaan bunga dari dana cadangan dianggarkan pada jenis pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, obyek Pendapatan Bunga Dana Cadangan sesuai peruntukannya.

g) Penerimaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Penerimaan BLUD dianggarkan dalam jenis Pendapatan LainLain PAD yang Sah obyek pendapatan BLUD, rincian obyek pendapatan BLUD. h) Apabila di dalam pelaksanaan pemungutan terdapat sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru maupun pelampauan target yang telah ditetapkan agar segera dimasukkan pencatatannya di dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. i)

Penerimaan

yang

berasal

dari

penyelenggaraan

program-program

Jamkesmas, Jamkesda, dan Askes oleh Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk, maupun di Puskesmas penggunaan dananya dilaporkan secara berkala kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. j)

Kelompok Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan mengalami perubahan adalah jenis pendapatan pajak daerah dengan objek pendapatan pajak restoran, pajak reklame, pajak galian C dan pajak penerangan jalan. Selain itu jenis pendapatan retribusi yang dapat diharapkan mengalami perubahan adalah retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit, retribusi penerimaan

16


sektor kelautan, retribusi dalam pelayanan perizinan dan khusus jenis pendapatan lain-lain hanya diharapkan perubahan dari jasa giro. k) Dengan diberlakukannya Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah yang baru, kiranya SKPD pengelola pendapatan segera mempedomani peraturan perundang-undangan dimaksud bila telah melakukan perubahan peraturan daerah terkait sumber-sumber pajak dan retribusi yang diperkenankan. 2) Dana Perimbangan Penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2013 seyogyanya didasarkan pada alokasi DAU Tahun 2012 dan realisasi DAU Tahun 2011. b) Penganggaran alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) perlu memperhatikan alokasi DBH yang dikeluarkan Menteri Keuangan Tahun 2012 serta memperhatikan kondisi yang mungkin terjadi terkait dengan sumber-sumber DBH yang bersangkutan untuk realisasinya di Tahun 2013 c) DAK dianggarkan sebagai pendapatan daerah sepanjang telah ditetapkan dalam APBN Tahun 2013, dan dalam hal memperoleh DAK setelah penetapan APBD Tahun 2013, maka pemerintah daerah terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2013 dengan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD, dan selanjutnya DAK dimaksud akan ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2013. d) Sumber-sumber penerimaan dana perimbangan yang pencatatannya di dalam APBD masih menggunakan angka-angka proyeksi seyogyanya segera dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan dan dilakukan perubahan melalui perubahan APBD ini. e) Dalam rangka mengefektifkan sumber dana DAK tahun berkenaan dan bila terdapat sisa dana akibat efektifitas belanja diharapkan SKPD di dalam pengalokasiannya mematuhi ketentuan peraturan teknis pengalokasian dana DAK Tahun Anggaran 2013. 17


f)

Apabila terdapat sumber-sumber dana bagi hasil dimana pengalokasiannya memiliki ketentuan khusus, kiranya SKPD yang mengelola sumber dana dimaksud menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g) Sumber-sumber penerimaan dana perimbangan yang pencatatannya di dalam APBD masih menggunakan angka-angka proyeksi seyogyanya segera dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan dan dilakukan perubahan melalui perubahan APBD ini. h) Dalam rangka mengefektifkan sumber dana DAK tahun berkenaan dan bila terdapat sisa dana akibat efektifitas belanja diharapkan SKPD di dalam pengalokasiannya mematuhi ketentuan peraturan teknis pengalokasian dana DAK Tahun Anggaran 2013. i)

Apabila terdapat sumber-sumber dana bagi hasil dimana pengalokasiannya memiliki ketentuan khusus, kiranya SKPD yang mengelola sumber dana dimaksud menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah perlu memperhatikan halhal sebagai berikut: a) Alokasi dana penyesuaian dianggarkan sebagai pendapatan daerah pada kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sepanjang telah ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2013. Dalam hal pemerintah daerah menerima dana penyesuaian setelah APBD TA 2013 ditetapkan, maka pemerintah daerah menganggarkan dana penyesuaian dimaksud dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2013 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2013. b) Penganggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2013 memperhatikan alokasi BOS Tahun 2012 dan realisasi dana BOS Tahun 2011. Selisih lebih atau kurang dari dana BOS ditampung dalam Perubahan APBD 18


Tahun 2013, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun 2013, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD. c) Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai yang bersumber dari bagi hasil yang diterima dari Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Tahun Anggaran 2012 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2011, sedang bila ada pelampauan target penerimaan yang belum direalisasikan Tahun 2012, ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013. d) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah atau kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Dalam hal penetapan APBD penerima bantuan mendahului penetapan APBD pemberi bantuan, maka penganggaran bantuan keuangan pada APBD penerima bantuan dilakukan dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD penerima bantuan dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, dan selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Penerima Bantuan. Dan dalam hal penganggaran bantuan keuangan tersebut terjadi setelah Penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten penerima bantuan. e) Penetapan target penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran dan pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan dianggarkan dalam APBD pada kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud. f)

Sumber-sumber pendapatan bagi hasil dari propinsi yang masih menggunakan angka penganggaran proyeksi segera dilakukan penyesuaian sesuai 19


Peraturan Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah dan pencatatannya dilakukan pada perubahan APBD Tahun 2013. g) Apabila terdapat sumber-sumber penerimaan baru maupun pelampauan target penerimaan agar segera dilakukan penyesuaian di dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013, dengan memperhatikan kaidah-kaidah aturan penempatan sumber-sumber penerimaannya bila ada, terutama dari pemerintah tingkat atas. h) Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah diharapkan dari Bagi Hasil Pajak Propinsi, Dana-Dana khusus seperti Dana Insentif Daerah, Dana Tunjangan Profesi Guru, Alokasi Tambahan Penghasilan Guru, Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) serta sumber lain, kiranya SKPD yang mengelola segera menyampaikan kepada DPPKAD untuk dilakukan pencatatan di dalam Perubahan APBD TA 2013. i)

Apabila setelah perubahan APBD TA 2013 masih terdapat dana-dana Lain-lain Pendapatan Daerah yang masuk ke Kas Daerah agar dilaporkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk segera ditindaklanjuti perubahannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

j)

Sumber-sumber Pendapatan Bagi Hasil dari Propinsi yang masih menggunakan angka penganggaran proyeksi segera dilakukan penyesuaian sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah dan pencatatannya dilakukan pada Perubahan APBD Tahun 2013.

k) Apabila terdapat sumber-sumber penerimaan baru maupun pelampauan target penerimaan agar segera dilakukan penyesuaian di dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013, dengan memperhatikan kaidah-kaidah aturan penempatan sumber-sumber penerimaanya bila ada, terutama dari pemerintah tingkat atas. l)

Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah diharapkan dari Bagi Hasil Pajak Propinsi, Dana-Dana Khusus seperti Dana Insentif Daerah, Dana Tunjangan Profesi Guru, Alokasi Tambahan Penghasilan guru, Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) serta sumber lain, kiranya SKPD

20


yang mengelola segera menyampaikan kepada DPPKAD untuk dilakukan pencatatannya di dalam Perubahan APBD TA 2013. m) Apabila setelah penetapan Perubahan APBD TA 2013 masih terdapat danadana Lain-lain Pendapatan Daerah yang masuk ke kas daerah agar dilaporkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk segera ditindak lanjuti perubahannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Belanja Daerah Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 diharapkan agar seluruh SKPD memperhatikan berbagai aspek pengelolaan anggaran belanja sehingga capaian target belanja baik dalam konteks daerah, satuan kerja dan kegiatan sejalan dengan urusan yang

menjadi

kewenangannya,

Selain

itu

diharapkan

pula

Kepala

SKPD

mengedepankan aspek pelayanan dasar kepada masyarakat agar visi misi Bupati Banggai periode 2011-2016 dapat diwujudkan dan masyarakat akan menikmati hasil pembangunan daerah. Pengalokasian belanja sedapat mungkin berdasarkan SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang ditetapkan menurut urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan SKPD masing-masing. Untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas serta efisiensi anggaran diharapkan seluruh SKPD menetapkan target-target kinerja baik dalam tataran pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan,urusan wajib dan urusan pilihan, serta program dan kegiatan yang diformulasikan sesuai kaidahkaidah penganggaran. a. Kebijakan Belanja Tidak Langsung 1) Belanja Pegawai a) Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) agar disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai yang sudah dilakukan di masing-masing daerah dalam rangka penghitungan DAU Tahun Anggaran 2013 dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang ditetapkan pemerintah dan pemberian gaji ketiga belas. 21


b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai agar diperhitungkan acress yang dibatasi maksimum 2,5 persen dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD, disesuaikan dengan formasi kebutuhan pegawai Tahun 2013. d) Penyediaan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan yang dibebankan pada APBD berpedoman pada PP Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun, serta Keputusan Bersama Menteri

Kesehatan

dan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

138/Menkes/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Askes dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah. Penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan tunjangan kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang disediakan asuransi kesehatan sebagaimana tersebut di atas tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. e) Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banggai di masing-masing SKPD diperkenankan menerima tunjangan kinerja daerah sesuai ketentuan Peraturan Bupati Banggai. f)

Kredit belanja gaji yang mengalami perubahan karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan agar segera dicatat dan disesuaikan menurut peruntukannya .

g) Bagi SKPD yang merencanakan untuk memberikan Hibah dan Bantuan Sosial perlu segera mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Peraturan Bupati Banggai Nomor 19 22


Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Evaluasi Pemberian Dana Bantuan Subsidi , Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Banggai. h) Belanja Tidak langsung yang diharapkan mengalami perubahan adalah obyek Belanja Pegawai, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. 2) Belanja Bunga Bagi daerah yang belum memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang supaya dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun 2013. 3) Belanja Subsidi Belanja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar yang menyangkut hajat hidup orang banyak serta terlebih dahulu dilakukan pengkajian agar tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan. 4) Belanja Hibah a) Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan

peruntukannya

dan

diberikan

secara

selektif

dengan

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. b) Penganggaran belanja hibah harus dibatasi jumlahnya, mengingat belanja bersifat bantuan yang tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. Penggunaan hibah harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah.

23


c) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. d) Mekanisme penganggaran belanja hibah dari pemerintah daerah kepada pemerintah, mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan bagi instansi penerima dana dalam pelaksanaan. e) Belanja Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Instansi Vertikal, mekanisme penganggaran dan pemberiannya mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah, dan bagi instansi penerima dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan terkait Hibah Daerah. f)

Hibah dari pemerintah daerah dapat diberikan kepada pemerintah daerah lainnya sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

g) Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah, penganggaran untuk hibah harus memperhatikan asas manfaat, keadilan dan kepatuhan, mulai dari landasan pertimbangan pemberian, penggunaan sampai pengawasannya. Penyediaan anggaran untuk hibah harus dijabarkan dalam rincian obyek belanja sehingga jelas penerimaannya serta tujuan dan sasaran penggunaannya. h) Ketentuan lebih lanjut tentang hibah agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial. 5) Belanja Bantuan Sosial a) Dalam rangka menjalankan dan memelihara fungsi pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan pemerintah daerah dapat menganggarkan pemberian bantuan sosial kepada kelompok/anggaran masyarakat. b) Penganggaran untuk belanja bantuan sosial dimaksud harus dibatasi jumlahnya dan diberikan secara selektif, tidak terus menerus, tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan kemampuan 24


keuangan daerah. Pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. c) Kebijakan anggaran untuk bantuan sosial harus mempertimbangkan rasionalitas dan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas manfaat, keadilan, kepatuhan, transparan, akuntabilitas dan kepentingan masyarakat luas. d) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial harus ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. 6) Belanja Bagi Hasil Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Propinsi Sulawesi Tengah kepada Kabupaten Banggai atau pendapatan Kabupaten Banggai kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya pada APBD memperhitungkan rencana pendapatan pada Tahun Anggaran 2013, sedang pelampauan target Tahun 2012 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak Pemerintah Kabupaten Banggai atau Pemerintah Desa ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013. 7) Belanja Bantuan Keuangan a) Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah atau Pemerintah Kabupaten Banggai dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada desa yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan khusus. b) Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan, obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundangundangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik.

25


c) Pemerintah Kabupaten Banggai menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterimanya. Pembagian untuk setiap desa ditetapkan secara proporsional dengan keputusan kepala daerah. Bantuan Keuangan ini merupakan Alokasi Dana Desa sesuai pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Selain itu Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Banggai dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa dalam rangka percepatan pembangunan desa sesuai kemampuan keuangan daerah. d) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan peraturan perundangundangan lainnya. 8) Belanja Tidak Terduga Penetapan anggaran Belanja Tidak Terduga agar dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2011 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak bisa atau tidak diharapkan terjadi berulang seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2013, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kepentingan tanggap darurat agar mempedomani Peraturan Bupati Banggai Nomor 06 Tahun 2011 tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat.

26


b. Belanja Langsung Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2013 sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Alokasi belanja langsung dalam APBD mengutamakan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja Langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani Standar Pelayanan Minimal (SPM), Analisa Standar Belanja (ASB) dan Standar Satuan harga (SSH), ASB dan SSH ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 2) Belanja Pegawai Untuk meningkatkan efesiensi anggaran daerah, anggaran bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatuhan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan. 3) Belanja Barang dan Jasa a) Penganggaran belanja barang habis pakai disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun 2012. b) Mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis. c) Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa. d) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas luar negeri maupun perjalanan dinas dalam negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya 27


dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. e) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelengaraannya di luar daerah, sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pelatihan/bimbingan teknis dalam rangka pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah. f)

Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan agar diprioritaskan menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

g) Dalam rangka antisipasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang akan menjadi kewenangan daerah paling lambat 1 Januari 2014 menjadi pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota,

Pemerintah

Kabupaten

Banggai

memprioritaskan

penganggaran untuk program dan kegiatan pelatihan dimaksud, baik aspek regulasi, kelembagaan, pendataan, sistem, standar pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia serta penyiapan sarana dan prasarana maupun faktor lain yang terkait dengan pengalihan PBB-P2. Untuk kepentingan dimaksud SKPD yang membidangi segera mengambil langkah-langkah guna pengalihan dimaksud. h) Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan dukungan program dan kegiatan terkait dengan penyusunan Peraturan Daerah sebagai tindak lanjut ketentuan dimaksud oleh SKPD terkait. i)

Sejalan dengan amanat Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana kendaraan bermotor milik pemerintah daerah ditetapkan sebagai objek pajak daerah, seperti PKB dan BBN-KB, agar pemerintah kabupaten menganggarkan pada masing-masing SKPD yang bersangkutan guna pembayaran beban pajak 28


tersebut, termasuk diperhitungkan anggaran untuk pembayaran beban pajak untuk pengadaan kendaraan bermotor baru oleh SKPD yang bersangkutan 4) Belanja Modal a) Penganggaran belanja modal, setelah dikurangi belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung dan belanja wajib lainnya diprioritaskan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJM Daerah Kabupaten Banggai 2011-2016. b) Pengadaan kebutuhan barang milik daerah, menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006. 5) Pergeseran kredit anggaran program dan kegiatan yang bersumber dari dana DAK Tahun Anggaran 2013 maupun dana pendampingnya tidak diperkenankan, sedang bila terdapat sisa dana yang bersumber dari sisa tender agar penganggarannya dikembalikan kepada menu yang terdapat di dalam petunjuk teknis DAK. Sedang bila terjadi kekeliruan dalam penetapannya perhitungan kembali ke menu DAK Tahun Anggaran 2013. 6) Pembukaan program dan kegiatan baru sedapat mungkin dihindari kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang baru diterima setelah penetapan APBD Tahun Anggaran 2013. Untuk itu diperlukan sinkronisasi dan koordinasi yang komprehensif dengan berbagai instansi yang berkait terhadap pelaksanannya. 7) Bila terdapat program dan kegiatan SKPD selain DAK yang diatur penggunaannya serupa dengan sifat DAK, diharapkan SKPD pengelola melaporkan kepada DPPKAD dengan menyampaikan pedoman atau petunjuk teknis yang telah ditentukan. 8) Untuk efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan yang oleh peraturan perundang-undangan diperkenankan mendahului Penetapan Perubahan APBD TA 2013, dapat dilakukan dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah 29


tentang Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Banggai TA 2013, setelah terlebih dahulu memberitahukan kepada DPRD, menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaannya, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2013. 2. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD Kebijakan Keuangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dijabarkan lebih lanjut dalam indikator pencapaian target kinerja APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2013. Penetapan capaian target kinerja APBD Kabupaten Banggai untuk Tahun 2013 dilaksanakan 2 (dua) kali, yaitu pada Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2013 dan Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2013. Pada Perubahan APBD TA 2013 Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai dianggarkan

sebesar

Rp987.015.942.425,00

atau

mengalami

kenaikan

sebesar

Rp41.058.338.863,00 atau 4,34%. Untuk Belanja Pemerintah Kabupaten Banggai pada Perubahan APBD TA 2013 mengalami penambahan sebesar Rp116.701.827.223,00 atau 12,12% dari penetapan APBD TA 2013.

30


Tabel 2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Kabupaten Banggai TA 2013 NO.

URAIAN

PERUBAHAN APBD

APBD

PERUBAHAN Rp.

%

1 1.1 1.2 1.3

PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

945,957,603,562.00 47,975,000,000.00 811,647,278,524.00 86,335,325,038.00

987,015,942,425.00 54,159,246,400.00 817,059,365,430.00 115,797,330,595.00

41,058,338,863.00 6,184,246,400.00 5,412,086,906.00 29,462,005,557.00

4.34 12.89 0.67 -

2 2.1 2.2 2.3 2.4

BELANJA DAERAH Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Transfer

962,957,603,562.00 761,425,351,092.00 178,140,169,379.00 300,000,000.00 23,092,083,091.00

1,079,659,430,785.00 831,557,010,080.00 218,570,337,614.00 6,440,000,000.00 23,092,083,091.00

116,701,827,223.00 70,131,658,988.00 40,430,168,235.00 6,140,000,000.00 -

12.12 9.21 22.70 2,046.67 -

(17,000,000,000.00)

(92,643,488,360.00)

(75,643,488,360.00)

544.96

19,000,000,000.00 2,000,000,000.00

94,643,488,360.00 2,000,000,000.00

75,643,488,360.00 -

498.12 100.00

17,000,000,000.00

92,643,488,360.00

75,643,488,360.00

544.96

Surplus/(Defisit) 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3.1 Penerimaan 3.2 Pengeluaran Pembiayaan Netto

3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Tahun 2013 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Realisasi Pendapatan Daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2013 sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai sebesar Rp1.010.143.628.728,81 atau 102,34% dari Anggaran setelah perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp987.015.942.425,00. Realisasi pencapaian target kinerja keuangan berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan secara ringkas sebagai berikut:

31


Tabel 2.5 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai TA 2013 Kode Rekening 1

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Anggaran

Realisasi

Bertambah/(Berkurang) Rp. %

URUSAN WAJIB

1 02 Kesehatan 1 02 01 Dinas kesehatan 1 02 02 Badan Rumah Sakit Umum Daerah

1,326,246,400.00 16,000,000,000.00

5,078,780,923.83 17,357,760,849.24

3,752,534,523.83 382.94 1,357,760,849.24 108.49

1 03 Pekerjaan Umum 1 03 01 Dinas Bina Marga dan Pengairan

500,000,000.00

500,088,200.00

88,200.00 100.02

1 04 Perumahan 1 04 01 Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang

250,000,000.00

238,574,000.00

(11,426,000.00)

95.43

1,750,000,000.00

1,466,503,944.00

(283,496,056.00)

83.80

550,000,000.00

627,305,000.00

77,305,000.00 114.06

300,000,000.00 955,289,696,025.00 9,000,000,000.00

192,862,000.00 972,563,754,775.96 11,188,052,535.78

(107,138,000.00) 64.29 17,274,058,750.96 101.81 2,188,052,535.78 124.31

2 01 Pertanian 2 01 01 Dinas Pertanian

250,000,000.00

131,587,000.00

(118,413,000.00)

52.63

2 05 Kelautan dan Perikanan 2 05 01 Dinas Kelautan dan Perikanan

300,000,000.00

158,962,500.00

(141,037,500.00)

52.99

1,500,000,000.00

639,397,000.00

(860,603,000.00)

42.63

987,015,942,425.00

1,010,143,628,728.81

1 07 Perhubungan 1 07 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 1 10 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 20 03 Sekretariat Daerah 1 20 05 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 1 20 06 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 2

URUSAN PILIHAN

2 06 Perdagangan 2 06 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan JUMLAH

23,127,686,303.81 102.34

Urusan pemerintahan dan organisasi pada Pemerintah Kabupaten Banggai dilaksanakan oleh 106 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dijabarkan melalui program dan

kegiatan

dengan

jumlah

keseluruhan 32

anggaran

belanja

sebesar


Rp1.079.659.430.785,00

dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.020.711.601.380,90

atau 94,54% yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang terdiri dari: Tabel 2.6 Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Banggai TA 2013 Kode Dinas 1

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Anggaran

Realisasi

Bertambah/(Berkurang) Rp. %

URUSAN WAJIB

1 1

01 01

Pendidikan 01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

1 1 1

02 02 02

Kesehatan 01 Dinas kesehatan 02 Badan Rumah Sakit Umum Daerah

1 1

03 03

1 1

416,244,745,356.00

398,617,719,836.00

17,627,025,520.00

95.77

56,670,753,396.00 42,770,795,635.00

57,976,818,600.83 41,788,957,437.00

Pekerjaan Umum 01 Dinas Bina Marga dan Pengairan

110,458,431,608.00

108,693,566,664.00

1,764,864,944.00

98.40

04 04

Perumahan 01 Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang

46,796,243,102.00

45,835,117,056.90

961,126,045.10

97.95

1 1

06 06

Perencanaan Pembangunan 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

11,430,713,378.00

10,915,340,447.00

515,372,931.00

95.49

1 1

07 07

Perhubungan 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

10,431,372,090.00

9,193,838,420.11

1,237,533,669.89

88.14

1 1

08 08

Lingkungan Hidup 01 Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4,811,646,368.00

4,664,056,349.00

147,590,019.00

96.93

1 1

10 10

Kependudukan dan Catatan Sipil 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

4,324,286,419.00

4,231,731,059.00

92,555,360.00

97.86

1 1

11 11

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

10,976,178,160.00

10,781,271,791.00

194,906,369.00

98.22

(1,306,065,204.83) 102.30 981,838,198.00 97.70

1 1 1

13 13 13

Sosial 01 Dinas Sosial 02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

8,185,638,822.00 1,536,747,939.00

7,926,118,500.00 1,448,635,492.00

259,520,322.00 88,112,447.00

96.83 94.27

1 1

14 14

Tenaga Kerja 01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

4,030,658,403.00

3,869,564,989.00

161,093,414.00

96.00

1 1

15 15

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

3,981,439,227.00

3,798,792,651.00

182,646,576.00

95.41

33

Catatan A tas Laporan K euangan K abupaten B anggai Tahun A nggaran 2013 1

15

01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1 1

17 17

Kebudayaan 01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1 1 1

19 19 19

Kesatuan bangsa dan Politik Dalam Negeri 01 Badan Kesbang, Politik dan Linmas 02 Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 40 41 42 43 44 45 46

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Inspektorat Badan Kepegawaian Daerah Badan Diklat dan Litbang Sekretariat Daerah KORPRI Kecamatan Nuhon Kecamatan Bunta Kecamatan Pagimana Kecamatan Bualemo Kecamatan Balantak Kecamatan Lamala Kecamatan Masama Kecamatan Luwuk Timur Kecamatan Luwuk Kecamatan Kintom Kecamatan Batui Kecamatan Toili Kecamatan Toili Barat Kecamatan Simpang Raya Kecamatan Lobu Kecamatan Moilong Kecamatan Batui Selatan Kecamatan Balantak Selatan Kecamatan Nambo Kecamatan Luwuk Selatan Kecamatan Luwuk Utara Kecamatan Balantak Utara Kecamatan Mantoh Kelurahan Luwuk Kelurahan Soho Kelurahan Bungin Kelurahan Baru Kelurahan Simpong Kelurahan Maahas Kelurahan Kilongan

34

3,981,439,227.00

3,798,792,651.00

182,646,576.00

95.41

10,716,215,640.00

9,143,846,882.00

1,572,368,758.00

85.33

4,191,464,269.00 3,855,142,255.00

3,303,689,574.00 3,672,479,814.00

887,774,695.00 182,662,441.00

78.82 95.26

4,044,100,103.00 426,995,642.00 46,450,669,490.00 15,162,265,483.00 90,803,719,967.00 4,891,722,464.00 4,811,282,354.00 4,227,654,737.00 4,824,483,971.00 1,126,200,000.00 1,849,319,837.00 1,390,538,782.00 2,105,129,602.00 1,514,183,728.00 1,584,479,333.00 1,755,993,573.00 1,460,288,027.00 1,382,661,985.00 1,633,342,261.00 1,392,804,763.00 967,181,816.00 1,841,304,813.00 1,630,185,944.00 1,353,485,057.00 1,060,006,174.00 1,245,696,008.00 1,174,861,387.00 1,379,600,915.00 257,200,000.00 241,600,000.00 285,697,000.00 286,100,000.00 294,200,000.00 725,993,058.00 488,794,032.00 774,482,104.00 808,546,170.00 850,590,667.00 602,016,956.00 786,714,867.00

3,762,004,872.00 424,232,438.00 42,339,522,343.00 13,790,184,989.00 73,105,572,724.00 4,755,755,864.00 4,529,523,050.00 4,021,804,349.00 4,661,529,482.00 862,985,040.00 1,808,129,741.00 1,330,356,772.00 2,044,406,536.00 1,448,741,004.00 1,510,958,918.00 1,675,324,714.00 1,390,913,184.00 1,338,352,256.00 1,524,769,236.00 1,314,355,528.00 924,430,086.00 1,792,911,512.00 1,568,434,717.00 1,321,463,793.00 1,010,250,515.00 1,224,264,227.00 1,121,253,326.00 1,313,184,164.00 227,135,100.00 235,391,500.00 260,510,050.00 235,870,580.00 236,446,700.00 736,986,346.00 464,116,454.00 736,708,357.00 712,807,260.00 797,225,328.00 590,206,276.00 775,109,675.00

282,095,231.00 2,763,204.00 4,111,147,147.00 1,372,080,494.00 17,698,147,243.00 135,966,600.00 281,759,304.00 205,850,388.00 162,954,489.00 263,214,960.00 41,190,096.00 60,182,010.00 60,723,066.00 65,442,724.00 73,520,415.00 80,668,859.00 69,374,843.00 44,309,729.00 108,573,025.00 78,449,235.00 42,751,730.00 48,393,301.00 61,751,227.00 32,021,264.00 49,755,659.00 21,431,781.00 53,608,061.00 66,416,751.00 30,064,900.00 6,208,500.00 25,186,950.00 50,229,420.00 57,753,300.00 (10,993,288.00) 24,677,578.00 37,773,747.00 95,738,910.00 53,365,339.00 11,810,680.00 11,605,192.00

93.02 99.35 91.15 90.95 80.51 97.22 94.14 95.13 96.62 76.63 97.77 95.67 97.12 95.68 95.36 95.41 95.25 96.80 93.35 94.37 95.58 97.37 96.21 97.63 95.31 98.28 95.44 95.19 88.31 97.43 91.18 82.44 80.37 101.51 94.95 95.12 88.16 93.73 98.04 98.52


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

1 1

21 21

1 1 1 1

Kelurahan Nambo Padang Kelurahan Nambo Lempek Kelurahan Hanga-Hanga Kelurahan Lontio Kelurahan Mendono Kelurahan Batui Kelurahan Bugis Kelurahan Balantang Kelurahan Tolando Kelurahan Sisipan Kelurahan Balantak Kelurahan Pagimana Kelurahan Basabungan Kelurahan Pakowa Kelurahan Bunta I Kelurahan Bunta II Kelurahan Karaton Kelurahan Kilongan Permai Kelurahan Tanjung Tuwis Kelurahan Kintom Kelurahan Lamo Kelurahan Bakung Kelurahan Cendana Kelurahan Dale-Dale Kelurahan Salabenda Kelurahan Keleke Kelurahan Bungin Timur Kelurahan Mangkio Baru Kelurahan Bukit Mambual Kelurahan Tombang Permai Kelurahan Kompo Kelurahan Jole Kelurahan Hanga-Hanga Permai Kelurahan Nambo Bosaa Kelurahan Nambo Lempek Baru Kelurahan Mondonun Kelurahan Lontio Baru Kelurahan Kalaka Kelurahan Talang Batu

660,721,726.00 579,874,948.00 644,114,464.00 562,861,909.00 558,123,975.00 482,105,534.00 481,674,696.00 407,870,056.00 460,270,260.00 402,618,601.00 528,395,349.00 653,228,161.00 734,552,970.00 424,366,981.00 633,956,334.00 639,818,919.00 730,729,942.00 664,036,189.00 653,550,572.00 565,199,476.00 546,797,584.00 468,324,849.00 562,734,503.00 532,588,406.00 553,689,094.00 545,915,542.00 739,815,198.00 592,802,596.00 672,514,182.00 582,662,163.00 563,058,360.00 463,400,879.00 555,707,020.00 496,119,911.00 529,630,964.00 621,555,022.00 552,252,861.00 481,733,600.00 345,220,900.00

619,151,840.00 551,971,194.00 624,892,699.00 525,245,190.00 544,948,103.00 453,118,766.00 438,289,946.00 410,391,853.00 422,635,284.00 344,407,215.00 509,768,260.00 600,232,656.00 714,984,018.00 397,363,854.00 599,883,239.00 609,368,688.00 696,697,151.00 645,536,625.00 622,212,747.00 533,362,285.00 506,399,976.00 462,545,408.00 541,627,607.00 479,865,955.00 521,241,892.00 537,363,939.00 687,252,593.00 560,109,913.00 676,106,140.00 561,994,042.00 531,641,777.00 439,244,529.00 545,697,900.00 432,604,599.00 498,420,522.00 544,394,919.00 509,005,007.00 430,625,573.00 320,928,638.00

41,569,886.00 27,903,754.00 19,221,765.00 37,616,719.00 13,175,872.00 28,986,768.00 43,384,750.00 (2,521,797.00) 37,634,976.00 58,211,386.00 18,627,089.00 52,995,505.00 19,568,952.00 27,003,127.00 34,073,095.00 30,450,231.00 34,032,791.00 18,499,564.00 31,337,825.00 31,837,191.00 40,397,608.00 5,779,441.00 21,106,896.00 52,722,451.00 32,447,202.00 8,551,603.00 52,562,605.00 32,692,683.00 (3,591,958.00) 20,668,121.00 31,416,583.00 24,156,350.00 10,009,120.00 63,515,312.00 31,210,442.00 77,160,103.00 43,247,854.00 51,108,027.00 24,292,262.00

93.71 95.19 97.02 93.32 97.64 93.99 90.99 100.62 91.82 85.54 96.47 91.89 97.34 93.64 94.63 95.24 95.34 97.21 95.20 94.37 92.61 98.77 96.25 90.10 94.14 98.43 92.90 94.49 100.53 96.45 94.42 94.79 98.20 87.20 94.11 87.59 92.17 89.39 92.96

Ketahanan Pangan 01 Badan Ketahanan Pangan

5,527,048,458.00

5,313,726,441.00

213,322,017.00

96.14

22 22

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

8,132,452,239.00

7,812,195,340.00

320,256,899.00

96.06

26 26

Perpustakaan 01 Kantor Perpustakaan dan Arsip

2,394,699,757.00

2,352,174,452.00

42,525,305.00

98.22

35


2

URUSAN PILIHAN

2 2 2 2

01 01 01 01

Pertanian 01 Dinas Pertanian 22,381,429,161.00 02 Dinas Perkebunan 6,789,241,175.00 03 Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 11,325,772,522.00

2 2

02 02

Kehutanan 01 Dinas Kehutanan

2 2

03 03

Energi dan Sumber daya Mineral 01 Dinas Pertambangan dan Energi

2 2

05 05

Kelautan dan Perikanan 01 Dinas Kelautan dan Perikanan

2 2

06 06

Perdagangan 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan JUMLAH

21,179,391,950.00 6,687,513,955.00 11,134,472,241.00

1,202,037,211.00 101,727,220.00 191,300,281.00

94.63 98.50 98.31

8,997,875,916.00

8,026,826,124.00

971,049,792.00

89.21

7,857,730,229.00

5,493,096,872.06

2,364,633,356.94

69.91

14,456,450,763.00

13,974,419,145.00

482,031,618.00

96.67

8,300,577,750.00 3,594,482,223.83 1,079,659,430,785.00 1,020,711,601,380.90

316,992,982.00

96.32

62,542,311,627.93

94.54

8,617,570,732.00

36


BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai

menganut pada

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 18 Tahun 2010. Adapun Kebijakan Akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode. Kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai: A. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Entitas pelaporan keuangan daerah dalam laporan keuangan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang terdiri atas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi. Dengan demikian laporan keuangan ini merupakan laporan keuangan yang terkonsolidasi. B. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan 1. Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana dalam Neraca. 2. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan. 3. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat berdasarkan substansi ekonomi yang menyertainya atau pada saat kejadian atau 37


kondisi lingkungan berpengaruh pada kondisi keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar. C. Ikhtisar kebijakan akuntansi 1. Pendapatan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Banggai adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Ekuitas Dana Lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pengakuan a. Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi PPKD. b. Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD untuk seluruh transaksi SKPD. Pengukuran Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikonpensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia. Pengungkapan a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus. c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan Kabupaten Banggai. d. Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pendapatan yang didasarkan pada Permendagri No.13 Tahun 2008 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 38


2. Belanja Tujuan kebijakan akuntansi belanja adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer, serta informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja bantuan modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Pengakuan Pengakuan belanja diatur dengan mempertimbangkan bahwa Bendahara Pengeluaran SKPD adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran di SKPD, yang secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya pada PPKD selaku BUD. Pengukuran a. Pengukuran belanja operasi dilakukan dengan menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. b. Belanja modal diukur berdasarkan nilai perolehan. c. Harga perolehan adalah harga pembelian aset berkenaan ditambah dengan biayabiaya yang harus dikeluarkan agar aset siap digunakan. d. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan sampai dengan aset siap digunakan adalah belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa. Belanja ini diakui sebagai harga perolehan dalam jumlah yang rasional. e. Belanja transfer dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan. f.

Pengakuan belanja transfer dilakukan dengan menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.

g. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (Kurs Tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja. Pengungkapan a. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. b. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.

39


c. Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan yang didasarkan pada PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 3. Pembiayaan Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pengakuan a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA. b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Pengukuran a. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). b. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Pengungkapan a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah. 4. Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau 40


sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Banggai maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. a. Aset Lancar Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar ini terdiri dari Kas, Piutang dan Persediaan. a. Kas disajikan di neraca berdasarkan nilai nominal. b. Piutang dinyatakan dalam neraca berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut: 1). Kualitas Piutang Lancar; 2). Kualitas Piutang Kurang Lancar; 3). Kualitas Piutang Diragukan; 4). Kualitas Piutang Macet. PENGUKURAN PIUTANG 1). Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi; 2). Piutang dapat dinilai berdasarkan kualitas piutang dengan cara penilaian ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh pihak yang terutang; 3). Kualitas piutang ditetapkan dalam empat golongan, yaitu kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, dan kualitas macet; 4). Penggolongan kualitas piutang dilakukan dengan ketentuan: a) Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam jangka waktu 0 (nol) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; 41


b) Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 13 (tiga belas) bulan sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan tidak dilakukan pelunasan; c) Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 37 (tiga puluh tujuh) bulan sampai dengan 60 (enam puluh) bulan tidak dilakukan pelunasan; dan d) Kualitas macet apabila lebih dari 60 (enam puluh) bulan tidak dilakukan pelunasan; PERHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG Penyisihan piutang ditetapkan sebesar: 1) 0% (nol perseratus) dari piutang kualitas lancar; 2) 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar; 3) 50% (lima puluh perseratus) dari piutang kualitas diragukan: 4) 100% (seratus perseratus) dari piutang kualitas macet; PENCATATAN PENYISIHAN PIUTANG Penyajian penyisihan piutang di neraca merupakan pengurangan dari piutang yang bersangkutan. c. Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Banggai, dan barang–barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan: 1). Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian 2). Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri 3). Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. a. Investasi Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat 42


meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Banggai dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi diklasifikasikan ke dalam Investasi Jangka Pendek dan Investasi Jangka Panjang. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu lebih dari setahun. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifatnya yaitu permanen dan non permanen. 1) Investasi Permanen Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi Permanen meliputi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara, lembaga internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik Negara dan investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 2) Investasi Non Permanen Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Non Permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya. b. Aset Tetap Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan. 43


c. Aset Lainnya Aset Lainnya adalah aset Pemerintah Kabupaten Banggai selain Aset Lancar, Investasi dan Aset Tetap. Termasuk dalam aset lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan, Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. TPA dan TP/TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan dalam aset lancar. 5. Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Banggai. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. 6. Ekuitas Dana Ekuitas Dana merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Banggai, yaitu selisih antara jumlah Aktiva dengan jumlah Hutang Pemerintah Kabupaten Banggai. Ekuitas dana dikelompokkan ke dalam Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara Aset Lancar dan Kewajiban Jangka Pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya, dikurangi dengan Kewajiban Jangka Panjang.

44


BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN POS-POS NERACA Penjelasan pos-pos neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldosaldo rekening neraca yang disajikan secara rinci dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012. Dalam pos-pos neraca ini dijelaskan mengenai posisi neraca yang terdiri dari Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana dengan rincian sebagai berikut: 1. Aset Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.1 Aset Daerah Kabupaten Banggai NO.

1 2 3 4

URAIAN

2013

Aset Lancar Investasi Jangka Panjang Aset Tetap Aset Lainnya Jumlah

2012

107,938,353,618.26 10,450,173,560.00 1,621,298,454,995.78 49,733,750,880.40

106,067,665,473.31 9,389,872,524.47 1,414,773,465,809.00 48,135,899,660.09

1,789,420,733,054.44

1,578,366,903,466.87

Berdasarkan rincian di atas terlihat bahwa secara umum terjadi kenaikan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banggai. Pada Aset Lancar terjadi kenaikan sebesar Rp1.870.688.144,95 atau 1,76%, Investasi Jangka Panjang terjadi kenaikan sebesar Rp1.060.301.035,53

atau

11,29%,

Aset

Rp206.524.989.186,78 atau 14,60% dan Aset

Tetap

terjadi

kenaikan

sebesar

Lainnya terjadi kenaikan

sebesar

Rp1.597.851.221,31 atau 3,32%. Dari komposisi aset Kabupaten Banggai dapat ditunjukkan dengan grafik sebagai berikut:

45


Aset Kabupaten Banggai TA 2013 Aset Lancar

Investasi jangka panjang

Aset Tetap

Aset Lainnya

6,03%

2,78%

0,58%

90,60%

Tahun 2013 (Rp)

Tahun 2012 (Rp)

107.938.353.618,26

106.067.665.473,31

a. Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas dan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banggai per tanggal 31 Desember 2013 terdiri dari: Tabel 4.2 Aset Lancar NO.

1 2 3

URAIAN

REALISASI 2013

Kas Piutang Netto Persediaan Jumlah

46

REALISASI 2012

83,166,813,215.17 18,339,380,483.09 6,432,159,920.00

94,532,359,340.26 5,462,288,237.75 6,073,017,895.30

107,938,353,618.26

106,067,665,473.31


Tahun 2013 (Rp)

Tahun 2012 (Rp)

83.166.813.215,17

94.532.359.340.26

1) Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Akun ini merupakan saldo kas daerah yang ada di Bendahara Umum Daerah (BUD) dan di Bendahara SKPD terdiri dari Kas di Bank, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran, posisi per 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut: Tahun 2013 (Rp)

Tahun 2012 (Rp)

81.341.063.627,17

93.113.706.536,26

a) Kas di Kas Daerah

Pos Kas di Kas Daerah meliputi uang kas yang ada di Bendahara Umum selaku Pemegang Kas Daerah dalam bentuk rekening giro, dengan rincian:

47


Tabel 4.3 Kas di Kas Daerah No 1 2

No Rekening

2013

2012

BRI Cab. Luwuk 0167.010000029.30-5 BRI Cab. Luwuk 0167.010000027.30-3

22,758,462,514.00

6,022,843.00 22,397,832,407.00

58,582,601,113.17

70,709,851,286.26

3

Bank Sulteng Cabang Luwuk 01.03.00604.7

4 5

Bank Sulteng Cabang Luwuk 01.03.00010.4* Bank Sulteng Cabang Luwuk 01.03.00020.8*

-

-

6 7


-

-

8

Bank Sulteng Cabang Luwuk 01.03.00985.9*

-

-

9 10


-

-

11 12


-

-

13 14


-

-

15


-

-

16 17


-

-

18 19


-

-

20


-

-

21 22


-

-

23 24


-

-

25


-

-

Jumlah

81,341,063,627.17

93,113,706,536.26

(* rekening yang sudah ditutup pada bulan Februari 2014)

Adapun saldo kas per 31 Desember 2013 sebesar Rp81.341.063.627,17 adalah saldo kas berdasarkan Buku Kas Umum (BKU) di kas daerah namun pada saldo bank per 31 Desember 2013 sebesar Rp81.591.004.627,17 yang terdiri dari saldo PT.BRI Cabang Luwuk (Nomor Rekening 0167.01.0000027.30-3) sebesar Rp22.758.462.514,00 dan saldo PT.Bank Sulteng Cabang Luwuk (Nomor Rekening 01.03.00604.7) sebesar Rp58.832.542.113,17 sehingga terdapat selisih sebesar Rp249.941.000,00 dengan BKU di Kas Daerah. Setelah dilakukan rekonsiliasi dengan saldo kas di bank ternyata selisih tersebut disebabkan adanya outstanding

48


check atau cek yang beredar yang sampai dengan 31 Desember 2013 belum dilakukan pencairan. Adapun SP2D yang belum dicairkan adalah sebagai barikut: -

SP2D Nomor 14270/BL/LS/13 sebesar Rp142.462.950,00 pada kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Dimpalon Kecamatan Kintom.

-

SP2D Nomor 14271/BL/LS/13 sebesar Rp7.498.050,00 pada kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Dimpalon Kecamatan Kintom

-

SP2D Nomor 14276/BL/LS/13 sebesar Rp99.980.000,00 pada kegiatan pekerjaan pembuatan jalan produksi kawasan perkebunan di lokasi Desa Nambo Lempek ke Nambo.

Selain itu nilai Kas Daerah sebesar Rp81.341.063.627,17, diantaranya sudah termasuk sisa dana Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp10.552.586.669,00.

Tahun 2013 (Rp) b) Kas di Bendahara Pengeluaran

5.452.081,00

Tahun 2012 (Rp) 529.781.824,00

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa sisa uang yang belum disetorkan (UYHD) ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut:

49


Tabel 4.4 Kas di Bendahara Pengeluaran No

Dinas

2013

2012

1

Dinas Bina Marga dan Pengairan

1,632,000.00

-

2

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1,806,152.00

-

3

Dinas Kesehatan

-

475,000,000.00

4

Diklat dan Litbang

-

46,592,000.00

5

BAPPEDA

-

101,350.00

6

DPPKA

-

230,700.00

-

1,656,400.00

7

Dinas Kelautan dan Perikanan

8

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

9

Kecamatan Lamala

61,929.00 -

61,929.00 6,139,445.00

10 Kecamatan Batui Selatan

450,000.00

-

11 Kelurahan Balantak

600,000.00

-

12 Kelurahan Basabungan

900,000.00

-

2,000.00

-

13 BPMPD Jumlah

5,452,081.00

529,781,824.00

Seluruh saldo kas di bendahara pengeluaran di atas telah disetor ke kas daerah pada bulan Maret Tahun 2014.

c) Kas di Bendahara Penerimaan

Tahun 2013 (Rp)

Tahun 2012 (Rp)

1.820.297.507,00

888.870.980,00

Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp1.820.297.507,00 adalah kas yang berada pada bendahara penerimaan dan jasa giro Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 belum disetor ke Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut:

50


Tabel 4.5 Kas di Bendahara Penerimaan

No

Dinas

1 2

BPMPD Sekretaris Korpri

3

DPPKA

4

Badan Rumah Sakit Umum Daerah

5

Dinas Kesehatan

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Dinas Perkebunan Sekretariat Daerah Sat Pol-PP Bappeda Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kehutanan Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Sosial Dinas Pertanian Dinas Koperasi dan UKM Badan Kesbang Linmas BPBD Badan Diklat dan Litbang BP4K BPLH BPPT Kecamatan Kintom Kecamatan Lamala Kecamatan Luwuk Kecamatan Toili Kecamatan Luwuk Timur Kecamatan Balantak Selatan Kecamatan Nuhon Kecamatan Lobu Kecamatan Masama Kecamatan Toili Barat Kecamatan Pagimana kecamatan Simpang Raya Kecamatan Balantak Kecamatan Moilong Kecamatan Bunta Kecamatan Bualemo Kecamatan Balantak Utara

51

2013

2012

1,431,641.00 1,390.00

380,294.00 125.00

18,832.00

-

1,760,195,900.00

740,306,690.00

58,149,681.00

147,795,000.00

61,795.00 1,725.00 70,541.00 1,195.00 1,417.00 2,407.00 1,382.00 28,455.00 1,262.00 7,793.00 229.00 33,824.00 8,997.00 45,756.00 50,891.00 256.00 3,316.00 1,397.00 128.00 1,396.00 1,387.00 3,394.00 8,033.00 1,365.00 1,561.00 1,390.00 41,659.00 1,365.00 43,032.00 2,123.00 136.00 1,389.00

125.00 369,612.00 125.00 125.00 125.00 1,580.00 1,760.00 125.00 1,588.00 12,644.00 -


41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

Kecamatan Luwuk Selatan Kecamatan Mantoh Kelurahan Baru Kelurahan Jole Kelurahan Nambo Padang Kelurahan Soho Kelurahan Bungin Kelurahan Hanga-Hanga Kelurahan Tanjung Tuwis Kelurahan Bugis Kelurahan Kilongan Kelurahan Kintom Kelurahan Lamo Kelurahan Sisipan Kelurahan Pakowa Kelurahan Karaton Kelurahan Batui Kelurahan Pagimana Kelurahan Bakung Kelurahan Balantak Kelurahan Basabungan Kelurahan Cendana Kelurahan Dale-Dale kelurahan Mendono Kelurahan Tolando kelurahan Maahas Kelurahan Balantang Kelurahan Salabenda Kelurahan Simpong Kelurahan Bunta I Kelurahan Bunta II Kelurahan Bungin Timur Kelurahan Hanga-Hanga Permai kelurahan Lontio Baru Kelurahan Keleke Kelurahan Kompo Kelurahan Talang Batu Kelurahan Kalaka Kelurahan Mondonun JUMLAH

Adapun

saldo

kas

pada

1,390.00 1,390.00 141.00 262.00 2,669.00 1,940.00 1,404.00 1,367.00 1,415.00 1,431.00 131.00 1,413.00 1,802.00 1,390.00 1,397.00 1,731.00 1,390.00 1,402.00 1,390.00 1,391.00 1,382.00 1,879.00 1,403.00 9,269.00 1,451.00 2,208.00 383.00 1,390.00 2,031.00 1,397.00 1,390.00 11,997.00 128.00 1,390.00 128.00 1,387.00 1,618.00 1,390.00

125.00 812.00 125.00 -

1,820,297,507.00

888,870,980.00

Bendahara

Penerimaan

sebesar

Rp1.820.297.507,00 seluruhnya telah disetor ke kas daerah pada bulan Pebruari 2014. Tahun 2013 (Rp)

Tahun 2012 (Rp)

18.819.851.338,38

5.462.288.237,75

2) Piutang Bruto

Saldo Piutang Bruto per 31 Desember 2013 sebesar Rp18.819.851.338,38 merupakan Piutang Daerah yaitu kewajiban pihak ketiga kepada Pemerintah 52


Daerah yang besarnya telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sampai dengan 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.6 Piutang

NO

JENIS PIUTANG

SALDO PER 31 DESEMBER 2012

1 Piutang Pajak

2,056,732,632.75

2 Piutang Retribusi

1,324,851,450.00

3 Piutang Dana Bagi Hasil Pusat

-

4 Piutang Dana Bagi Hasil Propinsi

42,823,408.00

5 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

54,120,000.00

6 Piutang Dana Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan 7 Piutang Lain-lain Jumlah

MUTASI 2013 PENAMBAHAN

2,757,210,835.68 651,724,893.00 6,002,258,226.00 -

SALDO PER PENGURANGAN 31 DESEMBER 2013

814,847,306.05 1,102,805,950.00

3,999,096,162.38 222,045,500.00

-

651,724,893.00

-

6,045,081,634.00

27,720,000.00

26,400,000.00

1,365,834,089.00

1,035,900,000.00

271,000,000.00

2,130,734,089.00

617,926,658.00

5,693,081,300.00

566,238,898.00

5,744,769,060.00

5,462,288,237.75

16,140,175,254.68

2,782,612,154.05

18,819,851,338.38

Berdasarkan tabel di atas nampak bahwa saldo awal piutang per 31 Desember 2012 sebesar Rp5.462.288.237,75 dan terjadi mutasi penambahan sebesar Rp16.140.175.254,68 dan mutasi pengurangan sebesar Rp2.782.612.154,05 dari saldo awal piutang per 31 Desember 2012 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2013 sebesar Rp18.819.851.338,38. Adapun rincian Piutang Daerah Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut: Tahun 2013 (Rp)

Tahun 2012 (Rp)

3.999.096.162,38

2.056.732.632,75

a) Piutang Pajak

Piutang Pajak merupakan pos untuk menampung saldo tagihan Pajak Daerah kepada pihak ketiga (Wajib Pajak Daerah) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan ke depan. Piutang Pajak Pemerintah Kabupaten Banggai dapat dirinci sebagai berikut:

53


Tabel 4.7 Piutang Pajak NO. 1 2 3 4 5 6 7


URAIAN Pajak Reklame Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Penerangan Jalan Pajak Restoran Pajak Hotel Pajak Hiburan Pajak Air Bawah Tanah Jumlah

MUTASI TAMBAH

KURANG


91,400,716.75 1,355,600,359.00 524,767,354.00 72,160,000.00 11,704,203.00 1,100,000.00 -

36,730,549.00 1,533,747,325.53 586,052,875.00 301,283,302.15 6,488,000.00 292,908,784.00

57,403,781.25 281,846,167.80 463,047,154.00 3,960,000.00 7,490,203.00 1,100,000.00 -

70,727,484.50 2,607,501,516.73 647,773,075.00 369,483,302.15 10,702,000.00 292,908,784.00

2,056,732,632.75

2,757,210,835.68

814,847,306.05

3,999,096,162.38

Berdasarkan tabel di atas nampak

saldo awal piutang pajak per

31 Desember 2012 yang menjadi saldo awal Tahun 2013 sebesar Rp2.056.732.632,75 ditambah dengan adanya SKPD yang menunggak pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp2.757.210.835,68 kemudian dikurangi penyetoran atas tunggakan pajak reklame, pajak galian bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak restoran, pajak hotel sebesar Rp814.847.306,05 sehingga saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2013 menjadi sebesar Rp3.999.096.162,38. Rincian Piutang Pajak terdapat pada Lampiran 1. Tahun 2013 (Rp)

Tahun 2012 (Rp)

222.045.500,00

1.324.851.450,00

b) Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan pos untuk menampung saldo tagihan Retribusi Daerah kepada pihak ketiga (Wajib Retribusi Daerah) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan ke depan. Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Banggai dapat dirinci sebagai berikut:

54


Tabel 4.8 Piutang Retribusi NO.

1 2 3 4 5

31 DESEMBER 2012

Retribusi Perfileman Retribusi Pasar Retribusi Pasar Retribusi Pasar Retribusi Pelayanan Kesehatan Jumlah

Saldo

piutang

MUTASI

SALDO PER

URAIAN

retribusi

SALDO PER

TAMBAH

KURANG

31 DESEMBER 2013

700,000.00 9,824,500.00 142,408,000.00 69,813,000.00 1,102,105,950.00

-

700,000.00 1,102,105,950.00

9,824,500.00 142,408,000.00 69,813,000.00 -

1,324,851,450.00

-

1,102,805,950.00

222,045,500.00

per

31

Desember

2012

sebesar

Rp1.324.851.450,00 dikurangi pelunasan retribusi perfileman sebesar Rp700.000,00

dan

retribusi

pelayanan

kesehatan

sebesar

Rp1.102.105.950,00 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2013 sebesar Rp222.045.500,00. Rincian Piutang Retribusi terdapat pada Lampiran 2.

Tahun 2013 (Rp) c) Piutang Dana Bagi Hasil Pusat

651.724.893,00

Tahun 2012 (Rp) -

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Pusat per 31 Desember 2013 adalah Utang Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Banggai atas Bagi Hasil SDA Kehutanan sebesar Rp36.611.629,00 dan Bagi Hasil Pajak PPh sebesar Rp615.113.264,00

d) Piutang Dana Bagi Hasil Propinsi

Tahun 2013 (Rp)

Tahun 2012 (Rp)

6.045.081.634,00

42.823.408,00

Piutang Bagi Hasil Pajak Propinsi merupakan pos untuk menampung saldo tagihan Bagi Hasil Pajak kepada Propinsi yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan ke depan. Piutang Bagi Hasil Pajak Propinsi dapat dirinci sebagai berikut:

55


Tabel 4.9 Piutang Dana Bagi Hasil Propinsi NO.


URAIAN

1 Piutang Bagi Hasil Propinsi Jumlah

MUTASI TAMBAH


KURANG

42,823,408.00

6,002,258,226.00

-

6,045,081,634.00

42,823,408.00

6,002,258,226.00

-

6,045,081,634.00

Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi per 31 Desember 2012 sebesar Rp42.823.408,00 mengalami penambahan sebesar Rp6.002.258.226,00 pada Tahun 2013 sehingga Piutang Dana Bagi Hasil Propinsi Tahun 2013 menjadi sebesar Rp6.045.081.634,00. Rincian Piutang Bagi Hasil Propinsi TA 2013 terdapat pada lampiran 3.

Tahun 2013 (Rp) e) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Tahun 2012 (Rp)

26.400.000,00

54.120.000,00

Berikut ini rincian bagian lancar tagihan penjualan angsuran adalah sebagai berikut: Tabel 4.10 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran NO.


URAIAN

1 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Jumlah

MUTASI TAMBAH

KURANG


54,120,000.00

-

27,720,000.00

26,400,000.00

54,120,000.00

-

27,720,000.00

26,400,000.00

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2012 sebesar

Rp54.120.000,00

mengalami

penurunan

sebesar

Rp27.720.000,00 karena pelunasan atas penjualan kendaraan roda 4 (empat) atas nama Soedarto, sehingga saldo Bagian Lancar Tagihan

56


Penjualan menjadi sebesar Rp26.400.000,00. Rincian bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran TA 2013 terdapat pada lampiran 4. Piutang Dana Lembaga f) Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP)

Tahun 2013 (Rp)

Tahun 2012 (Rp)

2.130.734.089,00

1.365.834.089,00

Merupakan tagihan atas pemberian pinjaman daerah kepada para kelompok petani yang diharapkan dapat dikembalikan pada TA 2013. Tabel 4.11 Piutang Dana Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) NO.

MUTASI

SALDO PER

URAIAN

31 DESEMBER 2012

1 Piutang LUEP Tahun 2012 2 Piutang LUEP Tahun 2013 Jumlah

TAMBAH

SALDO PER KURANG

31 DESEMBER 2013

1,365,834,089.00 -

1,035,900,000.00

271,000,000.00 -

1,094,834,089.00 1,035,900,000.00

1,365,834,089.00

1,035,900,000.00

271,000,000.00

2,130,734,089.00

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi penambahan Piutang LUEP TA 2013 sebesar Rp1.035.900.000,00 yng terdiri dari penambahan dana LUEP Tahun 2013 sebesar Rp1.000.000.000,00 dan denda atas pengembalian piutang dana LUEP Tahun 2011 sebesar Rp15.900.000,00 serta denda atas pengembalian piutang dana LUEP Tahun 2012 sebesar Rp20.000.000,00 kemudian terjadi pengurangan piutang dana LUEP sebesar Rp271.000.000,00 yang merupakan penyetoran piutang dana LUEP Tahun 2008 sampai dengan 2012 yang dibayarkan pada TA 2013 sehingga saldo piutang dana LUEP menjadi sebesar Rp2.130.734.089,00. Rincian Piutang LUEP TA 2013 terdapat pada lampiran 5.

57


Tahun 2013 (Rp)

Tahun 2012 (Rp)

5.744.769.060,00

617.926.658,00

g) Piutang Lain-lain

Piutang Lain-lain merupakan pos untuk menampung piutang di luar Piutang Pajak, Piutang Bagi

Hasil

Pajak

Propinsi, Bagian Lancar

Tagihan Penjualan Angsuran, dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 4.12 Piutang Lain-lain

NO.

URAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8

MUTASI

SALDO PER 31 DESEMBER 2012 14,014,914.00 14,352,982.00 1,326,820.00 25,520,283.00 5,495,000.00 2,830,220.00 1,833,719.00

TAMBAH

SALDO PER KURANG

-

11,852,459.00 1,833,719.00

31 DESEMBER 2013

Tagihan atas denda keterlambatan TA 2009 di Diskanlut Tagihan atas denda keterlambatan TA 2008 di Disbim air Tagihan atas denda keterlambatan TA 2009 di Disbim air Tagihan atas denda keterlambatan TA 2012 di Disbim air Tagihan atas denda keterlambatan TA 2008 di Disciktar Tagihan atas denda keterlambatan TA 2009 di Disciktar Tagihan atas denda keterlambatan TA 2012 di Disciktar Tagihan atas denda keterlambatan dan kelebihan volume pekerjaan Disciktar TA 2013 9 Deviden BPD Bank Sulteng 10 Klaim Jaminan Pekerjaan Disbudpar 11 Kurang Bayar TPG-PNSD

552,552,720.00 -

5,196,900.00 62,615,000.00 5,625,269,400.00

552,552,720.00 -

14,014,914.00 14,352,982.00 1,326,820.00 13,667,824.00 5,495,000.00 2,830,220.00 5,196,900.00 62,615,000.00 5,625,269,400.00

Jumlah

617,926,658.00

5,693,081,300.00

566,238,898.00

5,744,769,060.00

Berdasarkan tabel di atas nampak bahwa saldo per 31 Desember 2012 sebesar Rp617.926.658,00 dan selama Tahun 2013 terjadi penambahan piutang lain-lain sebesar Rp5.693.081.300,00 yang terdiri dari Tagihan atas Denda Keterlambatan dan Kelebihan Volume Pekerjaan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2013 sebesar Rp5.196.900,00, Klaim atas Jaminan Pekerjaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar 58


Rp62.615.000,00, serta Kurang Bayar atas Tunjangan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp5.625.269.400,00, kemudian selama Tahun 2013 juga terjadi pengurangan jumlah piutang lain-lain sebesar Rp566.238.898,00 yang terdiri dari pelunasan tagihan atas denda keterlambatan pekerjaan TA 2012 di Dinas Bina Marga dan Tata Ruang sebesar

Rp11.852.459,00

dan

pelunasan

tagihan

atas

denda

keterlambatan pekerjaan TA 2012 di Dinas Cipta karya dan Tata Ruang TA 2012 sebesar Rp1.833.719,00 serta pembayaran Deviden oleh Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah sebesar Rp552.552.720,00 sehingga saldo piutang lain-lain per 31 Desember 2013 menjadi sebesar Rp.5.744.769.060,00. Rincian Piutang Lain-lain TA 2013 terdapat pada lampiran 6. * Penyisihan Piutang Penyisihan Piutang Kabupaten Banggai selama Tahun 2013 sebesar Rp480.470.855,29

terdiri dari Penyisihan Piutang Pajak sebesar

Rp397.373.305,29

dan

Penyisihan

Piutang

Retribusi

sebesar

Rp83.097.550,00. Adapun rincian penyisihan piutang adalah sebagai berikut: Tabel 4.13 Penyisihan Piutang NO 1 2 3 4 5

1

URAIAN Piutang Pajak Piutang Pajak Reklame Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Penerangan Jalan Pajak Restoran Pajak Hotel Total Penyisihan Piutang Pajak Piutang Retribusi Retribusi Pasar Total Penyisihan Piutang Retribusi Total Penyisihan Piutang

59

JUMLAH 22,978,246.05 298,245,459.24 30,860,100.00 40,005,500.00 5,284,000.00 397,373,305.29

83,097,550.00 83,097,550.00 480,470,855.29


** Piutang Neto Piutang Neto adalah Piutang Bruto yang dikurangi penyisihan piutang yaitu sebesar Rp18.339.380.483,09 dikurangi Rp480.470.855,29 sehingga Piutang Netonya sebesar Rp18.819.851.338,38

Tahun 2013 (Rp)

Tahun 2012 (Rp)

3) Persediaan 6.432.159.920,00

6.073.017.895,30

Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang cetakan, barang pakai habis dan obat-obatan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Banggai dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 1 (satu) tahun. Penilaian persediaan menggunakan metode nilai perolehan dan untuk mengetahui nilai persediaan akhir tahun dilakukan stok opname sehingga diketahui nilai akhir persediaan TA 2013.

60


Tabel 4.14 Persediaan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Keterangan Obat-obatan pada Dinas Kesehatan Obat-obatan dan BHP BRSUD Barang Cetakan dan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Barang Cetakan dan BHP pada Dinas Perhubungan Barang Habis Pakai pada Dinas pada Dinas Pertambangan dan Energi Barang Habis Pakai pada Dinas pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pakan Ikan Air Tawar Dinas Kelautan dan Perikanan Barang Pakai Habis pada Dinas Pariwisata Barang Pakai Habis pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Barang Pakai Habis pada Dinas Badan Pengelolaan dan Lingkungan Hidup Barang Cetakan dan BHP pada Dinas DPPKA Barang Pakai Habis pada BAPPEDA Barang Pakai Habis pada Badan Ketahanan Pangan Barang Pakai Habis pada Sekretariat DPRD Barang Pakai Habis pada Inspektorat Barang Pakai Habis pada Badan Kepegawaian Daerah Barang Pakai Habis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Barang Pakai Habis pada Kantor Perpustakaan Barang Pakai Habis pada Kantor Sat-Pol PP Barang Pakai Habis pada Kelurahan Hanga-Hanga Permai Barang Pakai Habis pada Kelurahan Hanga-hanga Barang Pakai Habis pada Kelurahan Tanjung Tuwis Barang Pakai Habis pada Kelurahan Dale-Dale Barang Pakai Habis pada Kelurahan Cendana Barang Pakai Habis pada Kelurahan Nambo Padang TOTAL PERSEDIAAN

2013

2012

2,746,582,514.00 1,827,507,411.00 83,034,500.00 234,699,700.00 329,000.00 813,800.00 536,900.00 897,650.00 1,471,571,695.00 13,387,000.00 2,823,600.00 1,600,000.00 611,000.00 1,585,500.00 43,420,300.00 1,610,500.00 91,000.00 448,500.00 172,900.00 26,000.00 410,450.00

2,316,783,990.80 2,372,506,839.00 143,965,000.00 124,714,100.00 297,700.00 1,067,450.00 987,200.00 1,106,206,469.50 1,379,050.00 690,950.00

6,432,159,920.00

6,073,017,895.30

467,400.00 287,300.00 1,427,750.00

600,730.00 600,306.00 899,160.00 136,500.00

Persediaan TA 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp359.142.024,70 sehingga saldo persediaan per 31 Desember 2013 sebesar Rp6.432.159.920,00. Adapun untuk persediaan pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp1.827.507.411,00 terdiri dari: -

Persediaan obat sebesar Rp820.959.386,00 yang berasal dari hutang sebesar Rp532.025.488,00 dan sisa persediaan per 31 Desember 2013 sebesar Rp288.933.898,00.

-

Persediaan bahan medik sebesar Rp496.752.025,00

-

Persediaan non medik sebesar Rp194.161.900,00

-

Persediaan N20, Elpiji, Oksigen sebesar Rp63.325.000,00

-

Persediaan habis pakai sebesar Rp54.564.100,00

-

Persediaan radiologi sebesar Rp197.745.000,00 61


Daftar Rincian persediaan tahun 2013 untuk masing-masing SKPD di atas dapat dilihat pada lampiran 7. Tahun 2013 (Rp)

Tahun 2012 (Rp)

10.450.173.560,00

9.389.872.524,47

2. Investasi Jangka Panjang

Pemerintah Kabupaten Banggai memiliki Investasi Jangka Panjang dalam bentuk Investasi Non Permanen berupa Dana Bergulir dan Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM dan PT. Bank Sulawesi Tengah dengan rincian sebagai berikut: Tahun 2013 (Rp)

Tahun 2012 (Rp)

a. Investasi Non Permanen 202.390.000,00

202.890.000,00

Tabel 4.14 Investasi Dana Bergulir No

Investasi Dana Bergulir

Saldo 31 Desember 2012

Mutasi Tambah

Kurang

Saldo 31 Desember 2013

1 Investasi Dana Bergulir TA. 2008

202,890,000

-

500,000

202,390,000

Jumlah Investasi Dana Bergulir

202,890,000

-

500,000

202,390,000

Pemberian Investasi non permanen berupa hand tractor kepada Kelompok Tani berdasarkan

Kerja Sama Operasional (KSO) antara Dinas Pertanian dan

Kelompok Tani sehingga para petani dapat menggarap lahannya dengan maksimal dan pemerintah daerah dapat pengembalian dari hasil investasi ini. Saldo awal investasi non permanen per 31 Desember 2012 sebesar Rp202.890.000,00 dan terjadi pelunasan di tahun 2013 sebesar Rp500.000,00 sehingga saldo per 31 Desember 2013 sebesar Rp202.390.000,00. Adapun Saldo investasi Dana Bergulir merupakan jumlah tagihan kepada Kelompok Tani yang mendapatkan modal kerja bergulir berupa hand tractor dan dana bergulir 62


sebesar Rp168.230.000,00 adalah data bawaan dari tahun 2006 yang tidak dapat ditelusuri sehingga tidak dapat diketahui kelompok tani penerima dana bergulir dimaksud dan hanya saldo piutang sebesar Rp34.160.000 yang dapat ditelusuri kelompok tani penerima dana bergulir yang menerima sebagaimana dapat dilihat pada lampiran 8. Tahun 2013 (Rp)

Tahun 2012 (Rp)

b. Investasi Permanen 10.247.783.560,00 Saldo

Investasi

Permanen

Rp10.247.783.560,00

per

31

Desember

9.186.982.524,47 2013

sebesar

Merupakan jumlah penyertaan modal Pemerintah

Daerah Kabupaten Banggai pada PDAM dan PT. Bank Sulawesi Tengah dengan rincian sebagai berikut: Penyertaan Modal pada PDAM a) Penyertaan Modal pada PDAM Banggai - Saldo Awal Penyertaan Modal Pemda pada PDAM Banggai - Rugi sampai dengan tahun 2010 - Rugi sampai dengan tahun 2011 - Rugi sampai dengan tahun 2012 - Rugi sampai dengan tahun 2013 - Saldo Akhir Penyertaan Modal Pemda pada PDAM Banggai b) Penyertaan Modal pada PT. Bank Sulteng - Penyertaan Modal Pemda pada PT Bank Sulteng Cabang Luwuk Tahun 2008 - Mutasi Penyertaan Modal pada PT Bank Sulteng Cabang Luwuk Tahun 2009 - Mutasi Penyertaan Modal pada PT Bank Sulteng Cabang Luwuk Tahun 2010 - Mutasi Penyertaan Modal pada PT Bank Sulteng Cabang Luwuk Tahun 2011 - Mutasi Penyertaan Modal pada PT Bank Sulteng Cabang Luwuk Tahun 2012 - Mutasi Penyertaan Modal pada PT Bank Sulteng Cabang Luwuk Tahun 2013 -

10,990,536,481.00 (10,137,708,645.42) (328,613,585.00) (585,015,286.11) (624,466,490.13) (685,267,525.66)

5,200,000,000.00 550,000,000.00 1,497,783,560.00 2,000,000,000.00 1,000,000,000.00

Saldo Akhir Penyertaan Modal Pemda pada PT. Bank Sulteng

10,247,783,560.00

Saldo Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banggai yang tertera di neraca sebesar Rp0,00 hal ini disebabkan PDAM mengalami kerugian semenjak Tahun 2011 sampai dengan Tahun

63


2013, hal ini disebabkan besarnya biaya operasional perusahaan bila dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penambahan Penyertaan Modal pada PT. Bank Sulawesi Tengah dilakukan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banggai pada PT. Bank Sulawesi Tengah. Pasal 5 menyebutkan bahwa Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Sulteng yang akan dianggarkan sebesar Rp20.000.000.000,00. Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa Modal Daerah yang telah disetor Pemerintah Kabupaten Banggai kepada PT. Bank Sulteng sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp9.247.783.560,00 dan pada tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 dan telah terealisasi pada tanggal 11 April 2013 dengan No bukti 007/Peng.Pemb/LS/13. Kemudian berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2012, PT. Bank Sulawesi Tengah di Palu tanggal 12 April 2013 sebagaimana tercantum pada Keputusan Agenda Rapat keempat bagian kelima mengenai Penetapan Tambahan Setoran Modal Tahun Buku 2012 diusulkan perubahan pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan tambahan setoran modal pemerintah daerah tahun buku 2012 sejumlah 125.238 lembar saham atau senilai Rp12.523.800.000,00 yang diantaranya tambahan setoran modal Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham atau senilai Rp2.000.000.000,00. Berdasarkan hal tersebut maka komposisi kepemilikan saham pemerintah daerah Kabupaten Banggai tahun buku 2012 menjadi sejumlah 92.477 lembar saham atau senilai Rp9.247.783.560,00 atau sebesar 6,38%. Tahun 2013 (Rp) 3.

Tahun 2012 (Rp)

Aset Tetap 1.621.298.454.995,78

1.414.773.465.809,00

Merupakan pos Aset Tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banggai sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp1.621.298.454.995,78, dengan rincian kelompok Aset Tetap dan mutasi selama TA 2013 sebagai berikut 64

Catatan A Atas tas Laporan K euangan K abupaten aten B anggai Tahun A Anggaran nggaran 2013

Tabel 4.15 Aset Tetap NILAI ASET (Rp.) MUTASI 2013 NO.

1 2 3 4 5 6 7

ASET TETAP

Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jumlah


TAMBAH

KURANG


79,897,773,286.00 234,149,172,171.00 456,085,236,249.00 593,256,225,043.00 37,492,332,757.00 13,892,726,303.00 -

18,136,442,597.56 52,750,498,484.05 69,142,895,613.12 107,498,493,039.90 7,461,962,048.00 9,846,491,591.87

28,946,974,181.50 3,284,386,221.72 11,197,089,417.50 990,618,064.00 13,892,726,303.00

98,034,215,883.56 257,952,696,473.55 521,943,745,640.40 689,557,628,665.40 43,963,676,741.00 9,846,491,591.87

1,414,773,465,809.00

264,836,783,374.50

58,311,794,187.72

1,621,298,454,995.78

Komposisi aset tetap tersebut di atas per 31 Desember 2013 ditunjukkan pada grafik sebagai berikut:

Aset Tetap Kabupaten Banggai Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, irigasi dan Jembatan

Aset Tetap Lainnya

KDP

2,69% 1,45%

6,00% 15,78%

42,17% 31,92%

Pada TA 20133 Pemerintah Kabupaten Banggai membukukan aset sebesar Rp1.621.298.454 454.995,78 merupakan saldo aset per 31 Desember 2012 201 dan mutasi aset selama TA 201 2013. Nilai Aset Tetap yang tercantum dalam Neraca belum memperhitungkan nilai penyusutan. Rincian Aset Tetap terdapat pada Lampiran 9 65


Tahun 2013 (Rp)

Tahun 2012 (Rp)

98.034.215.883,56

79.897.773.286,00

a. Tanah

Nilai aset tanah per 31 Desember 2013 sebesar Rp98.034.215.883,56 mengalami penambahan nilai sebesar Rp18.136.442.597,56 dengan mutasi sebagai berikut: Mutasi tambah sebesar Rp18.136.442.597,56 terdiri dari: - Pengadaan aset tanah sebesar Rp8.999.994.500,00 merupakan belanja modal tanah TA 2013 pada Sekretariat Daerah. - Reklasifikasi Aset Lain-lain ke Aset Tanah di Sekretariat Daerah karena telah ditertibkan senilai Rp34.000.000,00. - Koreksi hasil sensus barang daerah sebesar Rp9.102.448.097,56 Tahun 2013 (Rp)

Tahun 2012 (Rp)

b. Peralatan dan Mesin 257.952.696.473,55

234.149.172.171,00

Nilai Peralatan dan Mesin yang disajikan tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2013 berdasarkan mutasi penambahan dan koreksi dengan rincian sebagai berikut:

66


Tabel 4.16 Peralatan dan Mesin NILAI ASET (Rp) MUTASI 2013 NO.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Peralatan dan Mesin


Alat-alat Berat Alat-alat Angkutan Alat Bengkel dan Alat Ukur Alat Pertanian, Peternakan dan Perikanan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Alat-alat Studio dan Komunikasi Alat Kedokteran Alat Laboratorium Alat Keamanan Jumlah

TAMBAH


KURANG

20,220,815,000.00 50,050,059,560.00 2,002,977,291.00 5,462,134,083.00 77,680,243,008.00 3,356,977,125.00 55,348,383,229.00 19,750,827,375.00 276,755,500.00

192,285,000.00 11,402,658,310.00 1,449,221,630.74 265,230,000.00 27,028,943,885.51 1,273,490,255.80 3,016,681,000.00 8,046,988,402.00 75,000,000.00

2,328,145,060.00 3,688,920,711.00 214,431,025.00 4,111,115,536.00 7,741,377,108.00 208,692,900.00 729,719,837.67 9,777,494,003.83 147,078,000.00

18,084,954,940.00 57,763,797,159.00 3,237,767,896.74 1,616,248,547.00 96,967,809,785.51 4,421,774,480.80 57,635,344,391.33 18,020,321,773.17 204,677,500.00

234,149,172,171.00

52,750,498,484.05

28,946,974,181.50

257,952,696,473.55

Saldo aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2013 sebesar Rp257.952.696.473,55 dengan mutasi tambah dan koreksi selama tahun 2013 sebagai berikut: Mutasi tambah sebesar Rp52.750.498.484,05 terdiri dari: -

Pengadaan

aset

peralatan

dan

mesin

TA

2013

sebesar

Rp38.804.004.769,00. -

Reklasifikasi aset konstruksi dalam pengerjaan ke aset peralatan dan mesin (alat-alat kantor dan rumah tangga) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp2.808.341.968,00 TA 2013.

-

Koreksi atas penghapusan aset extracomtable pada alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp1.067.000,00 di Dinas Bina Marga dan Pengairan.

-

Koreksi atas penghapusan aset extracomptable pada alat-alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp4.500.000,00 di Badan Rumah Sakit Umum Daerah.

-

Koreksi atas penghapusan aset extracomptable pada alat-alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp810.798,00 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 67


-

Koreksi atas penghapusan aset extracomptable pada alat-alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp2.000.000,00 di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

-

Penyesuaian atas saldo aset peralatan dan mesin Tahun 2012 sebesar Rp1.185.474.624,00.

-

Koreksi atas hasil sensus pada alat-alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp1.183.069.130,74

-

Koreksi atas hasil sensus pada alat-alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp8.284.007.028,51

-

Koreksi atas hasil sensus pada alat-alat studio dan komunikasi sebesar Rp477.223.165,80

Mutasi kurang sebesar Rp28.946.974.181,50 terdiri dari: -

Reklasifikasi aset alat-alat angkutan TA 2013 di Sekretariat Daerah ke aset lainlain karena dipinjam pakaikan ke Kodim berupa truk sebesar Rp316.600.000,00 dan ke Polres sebesar Rp357.500.000,00.

-

Reklasifikasi aset alat-alat angkutan TA 2013

di Badan Pemberdayaan

Masyarakat Desa ke aset lain-lain karena dipinjampakaikan ke para Kepala Desa sebesar Rp900.350.000,00 -

Barang extracomptable TA 2013 pada alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp1.482.000,00

-

Barang

extracomptable

TA 2013 pada alat pertanian, peternakan dan

perikanan sebesar Rp59.598.450,00 -

Barang extracomptable TA 2013 pada alat-alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp6.075.001.964,00

-

Barang extracomptable TA 2013 pada alat studio dan komunikasi sebesar Rp1.260.000,00

-

Barang

extracomptable

TA 2013 pada alat kedokteran sebesar

Rp43.754.400,00 -

Barang

extracomptable

TA 2013 pada alat laboratorium sebesar

Rp3.273.030.500,76 68


-

Barang

extracomptable

TA 2013 pada alat keamanan sebesar

Rp13.500.000,00 -

Penghapusan aset alat-alat berat

TA 2013 pada Dinas Bina Marga dan

Pengairan senilai Rp1.671.457.000,00 -

Penghapusan aset alat-alat angkutan TA 2013 pada Dinas Bina Marga dan Pengairan senilai Rp471.750.000,00

-

Penghapusan aset alat-alat bengkel TA 2013

pada Dinas Bina Marga dan

Pengairan senilai Rp86.637.000,00 -

Penghapusan aset alat-alat kantor dan rumah tangga TA 2013 pada Dinas Bina Marga dan Pengairan senilai Rp913.706.070,00

-

Penghapusan aset alat-alat studio dan komunikasi TA 2013 pada Dinas Bina Marga dan Pengairan senilai Rp23.205.000,00

-

Penghapusan aset alat-alat persenjataan/keamanan TA 2013 pada Dinas Bina Marga dan Pengairan senilai Rp12.800.000,00

-

Penghapusan aset alat-alat berat TA 2013 pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang senilai Rp2.940.000,00

-

Penghapusan aset alat-alat bengkel dan alat ukur pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang senilai Rp3.675.000,00

-

Penghapusan aset alat-alat kantor dan rumah tangga TA 2013 pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang senilai Rp233.783.600,00

-

Penghapusan aset alat-alat studio dan komunikasi TA 2013 pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang senilai Rp6.470.000,00

-

Penghapusan aset alat-alat kantor dan rumah tangga TA 2013 pada Sekretariat DPRD senilai Rp132.693.501,00

-

Penghapusan aset alat-alat angkutan TA 2013 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset senilai Rp14.250.000,00

-

Penghapusan aset alat-alat kantor dan rumah tangga TA 2013 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset senilai Rp176.883.145,00

-

Penghapusan aset alat-alat kantor dan rumah tangga TA 2013 pada Badan Ketahanan Pangan senilai Rp64.554.400,00

69


-

Penghapusan aset alat-alat kantor dan rumah tangga TA 2013 pada Kecamatan Simpang Raya senilai Rp260.000,00

-

Penghapusan aset alat-alat kantor dan rumah tangga TA 2013 pada Kelurahan Luwuk senilai Rp9.963.250,00

-

Penghapusan aset alat-alat kantor dan rumah tangga TA 2013 pada Kelurahan Soho senilai Rp43.745.550,00

-

Penghapusan aset alat-alat studio dan komunikasi TA 2013 pada Kelurahan Soho senilai Rp796.000,00

-

Penghapusan aset alat-alat kantor dan rumah tangga TA 2013 pada Kelurahan Nambo Lempek senilai Rp14.461.750,00

-

Penghapusan aset alat-alat studio dan komunikasi TA 2013 pada Kelurahan Nambo Lempek senilai Rp382.500,00

-

Penghapusan aset alat-alat kantor dan rumah tangga TA 2013 pada Kelurahan Batui senilai Rp9.756.000,00

-

Penghapusan aset alat-alat kantor dan rumah tangga TA 2013 pada Kelurahan Balantang senilai Rp5.596.500,00

-

Penghapusan aset alat-alat kantor dan rumah tangga TA 2013 pada Kelurahan Kilongan Permai senilai Rp34.082.380,00

-

Penghapusan aset alat-alat kantor dan rumah tangga TA 2013 pada Kelurahan Tombang Permai senilai Rp3.250.000,00.

-

Penyesuaian atas saldo aset peralatan dan mesin Tahun 2012 sebesar Rp745.246.260,00.

-

Koreksi atas hasil sensus pada alat-alat besar senilai Rp582.170.560,00

-

Koreksi atas hasil sensus pada alat-lat angkutan sebesar Rp1.628.470.711,00

-

Koreksi atas hasil sensus pada alat-alat pertanian/peternakan sebesar Rp3.807.862.076,00

-

Koreksi atas hasil sensus pada alat-alat kedokteran sebesar Rp620.446.437,67

-

Koreksi

atas

hasil

sensus

pada

alat-alat

laboratorium

sebesar

Rp6.462.824.176,07 -

Koreksi atas hasil sensus pada alat-alat keamanan sebesar Rp120.778.000,00

70


Tahun 2013 (Rp) c.

Tahun 2012 (Rp)

Gedung dan Bangunan 521.943.745.640,40

456.085.236.249,00

Nilai Gedung dan Bangunan disajikan tersebut merupakan nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2013 berdasarkan mutasi penambahan dan koreksi dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.17 Gedung dan Bangunan NILAI ASET(Rp.) MUTASI 2013 NO.

1 2

Gedung dan Bangunan

Gedung Monumen Jumlah

Saldo aset Gedung dan


TAMBAH

KURANG


451,574,745,018.00 4,510,491,231.00

68,565,150,068.11 577,745,545.01

3,234,959,666.72 49,426,555.00

516,904,935,419.39 5,038,810,221.01

456,085,236,249.00

69,142,895,613.12

3,284,386,221.72

521,943,745,640.40

Bangunan

per 31 Desember 2013 sebesar

Rp521.943.745.640,40 dengan mutasi tambah dan koreksi selama tahun 2013 sebagai berikut: Mutasi tambah sebesar Rp69.142.895.613,12 terdiri dari: -

Pengadaan aset gedung TA 2013 sebesar Rp57.484,811.651,11.

-

Pengadaan asset monument TA 2013 sebesar Rp449.973.000,00

-

Reklasifikasi dari KDP ke aset gedung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp9.065.350.235,00

-

Reklasifikasi dari KDP ke aset gedung pada Badan Rumah Sakit Umum Dearah sebesar Rp551.035.100,00

-

Reklasifikasi dari KDP ke aset gedung pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp6.815.263,00

-

Reklasifikasi dari Aset Lain-lain pada Sekretariat Daerah sebesar Rp900.000,00 71


-

Atribusi aset atas aset gedung TA 2013 di Dinas Kesehatan sebesar Rp200.000.000,00

-

Atribusi aset atas aset gedung TA 2013 di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp499.800.000,00

-

Atribusi aset atas aset gedung TA 2013 di Dinas Pertanian sebesar Rp194.354.750,00

-

Atribusi aset atas aset gedung TA 2013 di Badan Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp95.000.000,00

-

Atribusi aset atas aset gedung TA 2013 di Dinas Kebudayaan dan sebesar Rp178.543.414,00

-

Atribusi aset atas aset gedung TA 2013 di Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) sebesar Rp44.953.100,00

-

Atribusi aset atas aset gedung TA 2013 di Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp68.000.000,00

-

Atribusi aset atas aset gedung TA 2013 di Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp127.950.000,00

-

Penyesuaian atas saldo aset gedung dan bangunan Tahun 2012 sebesar Rp49.139.120,00.

-

Koreksi

atas

hasil

sensus

pada

bangunan

monument

sebesar

Rp126.269.980,01 Mutasi kurang sebesar Rp3.284.386.221,72 terdiri dari: -

Reklasifikasi aset gedung TA 2013 ke aset lain-lain di Dinas Pertanian karena dipinjam pakaikan untuk Kantor Imigrasi senilai Rp160.700.000,00

-

Reklasifikasi aset gedung TA 2013 ke aset lain-lain di Dinas Cipta Karya dan Tata

Ruang karena dipinjam pakaikan

untuk Kantor MUI senilai

Rp199.853.000,00 -

Penghapusan aset bangunan dan gedung di Tahun Anggaran 2013 pada Sekretariat DPRD senilai Rp363.400.000,00

-

Penyesuaian atas saldo aset gedung dan bangunan Tahun 2012 sebesar Rp54.329.120,00 72


Koreksi atas hasil sensus pada bangunan gedung sebesar Rp2.506.104.101,72

-

Tahun 2013 (Rp) d.

Tahun 2012 (Rp)

Jalan, Irigasi dan Jembatan 689.557.628.665,40

593.256.225.043,00

Nilai Jalan, Irigasi dan Jembatan yang disajikan tersebut merupakan nilai Jalan, Irigasi dan Jembatan per 31 Desember 2013 berdasarkan mutasi penambahan dan koreksi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.18 Jalan, Irigasi dan Jembatan NILAI ASET(Rp.) MUTASI 2013 NO.

1 2 3 4

Jalan, Irigasi dan Jembatan

Jalan dan Jembatan Bangunan air/irigasi Instalasi Jaringan

Jumlah


TAMBAH

KURANG


351,442,290,352.00 225,712,649,166.00 1,719,438,106.00 14,381,847,419.00

71,536,004,841.00 22,535,513,901.90 7,608,021,606.00 5,818,952,691.00

6,029,626,861.97 976,463,904.53 256,926,775.00 3,934,071,876.00

416,948,668,331.03 247,271,699,163.37 9,070,532,937.00 16,266,728,234.00

593,256,225,043.00

107,498,493,039.90

11,197,089,417.50

689,557,628,665.40

Saldo aset jalan, irigasi dan jembatan

per 31 Desember 2013 sebesar

Rp689.557.628.665,40 dengan mutasi tambah dan koreksi selama tahun 2013 sebagai berikut: Mutasi tambah sebesar Rp107.498.493.039,90 terdiri dari: -

Pengadaan aset jalan dan jembatan TA 2013 sebesar Rp70.221.857.402,00.

-

Pengadaan aset bangunan air/irigasi TA 2013 sebesar Rp22.378.151.706,90

-

Pengadaan aset jaringan TA 2013 sebesar Rp5.671.256.251,00

-

Reklasifikasi dari KDP

ke aset jalan dan jembatan TA 2013 pada Dinas

Pertanian sebesar Rp39.900.000,00 73


-

Reklasifikasi dari KDP ke aset jalan dan jembatan TA 2013 pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp2.646.867,00

-

Reklasifikasi dari KDP ke aset bangunan air/ irigasi TA 2013 pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp49.433.645,00

-

Reklasifikasi dari KDP ke aset jaringan TA 2013 pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp44.108.560,00

-

Atribusi aset atas aset jalan dan jembatan TA 2013 di Dinas Bina Marga dan Pengairan sebesar Rp676.769.656,00

-

Atribusi aset atas aset bangunan, air dan irigasi TA 2013 di Dinas Bina Marga dan Pengairan sebesar Rp107.928.550,00.

-

Atribusi aset atas aset jalan dan jembatan TA 2013 di Dinas Perkebunan sebesar Rp90.000.000,00.

-

Atribusi aset atas aset jalan dan jembatan TA 2013 di Dinas Pertanian sebesar Rp489.827.800,00.

-

Penyesuaian atas saldo aset jalan, irigasi dan jembatan Tahun 2012 sebesar Rp118.590.996,00.

-

Koreksi atas hasil sensus pada asset instalasi sebesar Rp7.608.021.606,00



-

Koreksi atas hasil sensus pada asset jalan dan jembatan sebesar Rp6.027.127.111,97

-

Koreksi atas hasil sensus pada asset bangunan air/irigasi sebesar Rp865.141.933,53

-

Koreksi atas hasil sensus pada asset jaringan sebesar Rp3.934.071.876,00

74


e.

Tahun 2013 (Rp)

Tahun 2012 (Rp)

43.963.676.741,00

37.492.332.757,00

Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang disajikan tersebut merupakan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2013 berdasarkan mutasi penambahan dan koreksi dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.19 Aset Tetap Lainnya NILAI ASET(Rp.) MUTASI 2013 NO.

1 2 3

Aset Tetap Lainnya

Buku Perpustakaan Barang bercorak kesenian dan kebudayaan Hewan ternak dan tumbuhan

Jumlah


TAMBAH

KURANG


34,841,573,623.00 876,871,025.00 1,773,888,109.00

5,789,159,880.00 692,995,189.00 979,806,979.00

845,439,200.00 145,178,864.00 -

39,785,294,303.00 1,424,687,350.00 2,753,695,088.00

37,492,332,757.00

7,461,962,048.00

990,618,064.00

43,963,676,741.00

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2013 sebesar Rp43.963.676.741,00 dengan mutasi tambah dan koreksi selama tahun 2013 sebagai berikut: Mutasi tambah sebesar Rp7.461.962.048,00 terdiri dari: -

Pengadaan aset buku perpustakaan TA 2013 sebesar Rp5.789.159.880,00

-

Pengadaan aset barang bercorak kesenian dan kebudayaan TA 2013 sebesar Rp222.946.000,00

-

Pengadaan hewan ternak dan tumbuhan TA 2013 Rp49.900.000,00

-

Penyesuaian atas saldo aset tetap lainnya Tahun 2012 sebesar Rp9.340.000,00

-

Koreksi atas hasil sensus pada asset barang bercorak kesenian sebesar Rp470.049.189,00

-

Koreksi atas hasil sensus pada asset hewan ternak dan tumbuhan sebesar Rp920.566.979,00 75


Mutasi kurang sebesar Rp990.618.064,00 terdiri dari: -

Penghapusan aset buku perpustakaan TA 2013 pada Dinas Bina Marga dan Pengairan sebesar Rp4.410.000,00

-


-

Koreksi atas hasil sensus pada asset pada buku perpustakaan sebesar Rp839.097.200,00 Tahun 2013 (Rp)

f.

Tahun 2012 (Rp)

Konstruksi Dalam Pengerjaan 9.846.491.591,87 Nilai Konstruksi dalam pengerjaan

13.892.726.303,00

yang disajikan tersebut merupakan konstruksi

dalam pengerjaan per 31 Desember 2013 sebesar Rp9.846.491.591,87 dengan mutasi tambah dan koreksi selama tahun 2013 sebagai berikut:

Mutasi tambah sebesar Rp9.846.491.591,87 terdiri dari: -

Biaya perencanaan atas beberapa pekerjaan di dinas Cipta Karya dan Tata Ruang TA 2013 sebesar Rp1.465.236.000,00

-

Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2013 di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga berupa pembangunan GOR sebesar Rp961.714.000,00 dan pembangunan fasilitas pencak silat sebesar Rp170.000.000,00

-

Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2013 di dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp751.380.000,00

-

Biaya perencanaan dan pengawasan untuk pembangunan GOR di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp70.000.000,00

-

Biaya perencanaan dan pengawasan untuk pembangunan tempat wisata pulau dua di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata TA 2013 sebesar Rp103.331.586,00

-

Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Sungai Bela di Dinas Bina Marga dan Pengairan sebesar Rp3.791.017.767,87

-

Konstruksi Dalam Pengerjaan swakelola gedung di Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp2.533.812.238,00. 76



Penyesuaian atas saldo aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp45.110.000,00

-

Reklasifikasi ke aset gedung dan bangunan atas biaya perencanaan TA 2012 di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp6.815.263,00

-

Reklasifikasi ke aset gedung dan bangunan atas biaya perencanaan TA 2012 di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp49.433.645,00

-

Reklasifikasi ke aset jaringan atas biaya perencanaan TA 2012 di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp44.108.560,00

-

Reklasifikasi ke aset jalan atas biaya perencanaan TA 2012 di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp2.646.867,00

-

Eliminasi biaya perencanaan TA 2012 di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang pekerjaan fisiknya tidak terealisir melalui APBD Kabupaten Banggai TA 2013 sebesar Rp1.180.234.665,00

-

Reklasifikasi ke aset bangunan dan gedung atas biaya perencanaan dan pengawasan TA 2012 di Badan Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp25.220.000,00

-

Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2012 ke aset bangunan dan gedung di Badan rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp525.815.100,00

-

Eliminasi biaya perencanaan dan pengawasan TA 2012 di Dinas Pertanian yang pekerjaan fisiknya direalisir melalui APBD Propinsi TA 2013 sebesar Rp99.750.000,00

-

Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan ke aset jalan TA 2012 di Dinas Pertanian sebesar Rp39.900.000,00

-

Reklasifikasi ke aset meubelair di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp2.808.341.968,00

-

Reklasifikasi ke aset gedung dan bangunan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp9.000.081.710,00

-

Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan biaya perencanaan dan pengawasan ke aset gedung dan bangunan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga TA 2013 sebesar Rp65.268.525,00 77


4.

Tahun 2013 (Rp)

Tahun 2012(Rp)

49.733.750.880,40

48.135.899.660,09

Aset Lainnya

Saldo aset lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banggai per 31 Desember 2013 sebesar Rp49.733.750.880,40 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.20 Aset Lainnya NILAI ASET LAINNYA(Rp.) MUTASI 2013 NO

1 2 3 4 5

ASET LAINNYA

Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain

JUMLAH



TAMBAH

KURANG

5,561,300.00 431,654,428.79 6,787,000,000.00 40,911,683,931.30

23,635,883,836.84

22,038,032,616.53

5,561,300.00 431,654,428.79 6,787,000,000.00 42,509,535,151.61

48,135,899,660.09

23,635,883,836.84

22,038,032,616.53

49,733,750,880.40

Kelompok Aset Lainnya dan mutasi selama TA 2013 sebagai berikut: Mutasi tambah sebesar Rp23.635.883.836,84 terdiri dari: -

Reklasifikasi dari Aset Alat-alat Angkutan di Sekretariat Daerah karena dipinjam pakaikan ke Kodim berupa truk senilai Rp316.600.000,00 dan ke Polres senilai Rp357.500.000,00

-

Reklasifikasi dari Aset Alat-alat Angkutan di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa karena dipinjam pakaikan untuk Kantor Imigrasi senilai Rp900.350.000,00

-

Reklasifikasi dari Aset Gedung di Dinas Pertanian karena dipinjam pakaikan untuk Kantor Imigrasi senilai Rp160.700.000,00

-

Reklasifikasi dari Aset Gedung di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang karena dipinjam pakaikan untuk Kantor MUI senilai Rp199.853.000,00

-

Barang yang tidak ditemukan di 40 SKPD senilai Rp8.565.099.939,87 78


-

Barang yang sudah diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp9.091.351.398,71

-

Bertambah karena adanya Hasil Sensus sebesar Rp4.044.429.498,26


Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin di Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Sosial senilai Rp170.581.000,00.

-

Penghapusan Aset Hewan Ternak dan Tumbuhan di Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Sosial senilai Rp18.900.000,00

-

Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin di Tahun Anggaran 2013 pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp78.551.500,00

-

Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin di Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil senilai Rp31.815.125,00

-

Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin di Tahun Anggaran 2013 pada Kelurahan Balantang senilai Rp1.029.500,00

-

Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin di Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah senilai Rp90.678.000,00

-

Penghapusan Aset Buku Perpustakaan di Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah senilai Rp1.176.000,00

-

Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin di Tahun Anggaran 2013 pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup senilai Rp60.328.355,00

-

Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin di Tahun Anggaran 2013 pada Kelurahan Hanga-Hanga Permai senilai Rp11.855.000,00

-

Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin di Tahun Anggaran 2013 pada Kelurahan Nambo Padang senilai Rp7.757.300,00

-

Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin di Tahun Anggaran 2013 pada Inspektorat senilai Rp280.895.125,00

-

Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin di Tahun Anggaran 2013 pada Kantor Camat Luwuk senilai Rp66.132.330,00

-

Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin di Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset senilai Rp143.224.748,00

79


-

Penghapusan Buku Perpustakaan di Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset senilai Rp51.000.000,00

-

Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin di Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika senilai Rp284.336.400,00

-

Penghapusan Aset Bangunan dan Gedung di Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika senilai Rp46.900.000,00

-

Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin di Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp4.966.388.209,00

-

Penghapusan Aset Bangunan Gedung di Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp3.400.000,00

-

Penghapusan Aset Instalasi di Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp249.480.000,00

-

Penghapusan Aset Buku Perpustakaan di Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp1.500.000,00

-

Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin di Tahun Anggaran 2013 pada Kantor Camat Pagimana senilai Rp8.500.000,00

-

Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin di Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga senilai Rp7.444.500.000,00

-

Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin di Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Kesehatan senilai Rp244.789.305,00

-

Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin di Tahun Anggaran 2013 pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp110.975.750,00

-

Penghapusan Aset Gedung dan Bangunan di Tahun Anggaran 2013 pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp451.400.000,00

-

Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin di Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Bina Marga dan Pengairan senilai Rp1.711.278.950,00

-

Penghapusan Aset Buku Perpustakaan di Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Bina Marga dan Pengairan senilai Rp1.590.000,00

-

Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin di Tahun Anggaran 2013 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah senilai Rp1.094.481.682,00

80


-

Penghapusan Aset Instalasi di Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi senilai Rp2.677.500,00

-

Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin di Tahun Anggaran 2013 pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup senilai Rp75.849.245,00

-

Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin di Tahun Anggaran 2013 pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana senilai Rp184.547.917,00

-

Penghapusan Aset Buku Perpustakaan di Tahun Anggaran 2013 pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana senilai Rp432.000,00

-

Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin di Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi senilai Rp723.776.000,00

-

Penghapusan Aset Gedung dan Bangunan di Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi senilai Rp24.998.000,00

-

Penghapusan Aset Instalasi di Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi senilai Rp15.000.000,00

-

Penghapusan Aset Bercorak Kesenian/Kebudayaan di Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi senilai Rp13.700.000,00

-

Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin di Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata senilai Rp73.087.950,00

-

Penghapusan Aset Buku Perpustakaan di Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata senilai Rp3.000.000,00

-

Penghapusan Aset Bercorak Kesenian/Kebudayaan di Tahun Anggaran 2013 pada Kebudayaan dan Pariwisata senilai Rp145.411.364,00

-

Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin di Tahun Anggaran 2013 pada Sekretariat DPRD senilai Rp227.425.465,00

-

Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin di Tahun Anggaran 2013 pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu senilai Rp10.000.000,00

-

Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin di Tahun Anggaran 2013 pada Badan Kepegawaian Daerah senilai Rp1.865.000,00

-

Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin di Tahun Anggaran 2013 pada Kecamatan Bunta senilai Rp10.194.000,00

81


-

Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin di Tahun Anggaran 2013 pada Kecamatan Luwuk senilai Rp22.270.830,00

-

Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin di Tahun Anggaran 2013 pada Badan Ketahanan Pangan senilai Rp38.597.550,00

-

Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin di Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pertanian senilai Rp526.747.600,00

-

Penghapusan Aset Bercorak Kesenian/Kebudayaan di Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pertanian senilai Rp297.500,00

-

Penghapusan Aset Hewan Ternak dan Tumbuhan di Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pertanian senilai Rp944.166.979,00

-

Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin di Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pertambangan dan Energi senilai Rp45.919.125,00

-

Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin di Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Perkebunan senilai Rp228.321.734,00

-

Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin di Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp139.949.565,00

-

Reklasifikasi ke Aset Tanah di Sekretariat Daerah karena telah ditertibkan senilai Rp34.000.000,00

-

Reklasifikasi ke Aset Bangunan di Sekretariat Daerah karena telah ditertibkan senilai Rp900.000,00

-

Penghapusan karena adanya pengembalian atas temuan pekerjaan cek DAM TA. 2011 an. Altris Saadjat senilai Rp447.627.024,00

-

Pengurangan

Aset

Lain-lain

karena

adanya

sensus

barang

sebesar

Rp305.100.000,00 -

Reklasifikasi Aset Lain-lain ke Piutang Pajak Bahan Mineral Bukan Batuan sebesar Rp158.725.989,53 yang terdiri dari reklasifikasi ke Piutang Pajak Reklame sebesar Rp6.901.124,00 dan Pajak Galian Bukan Logam dan Mineral senilai Rp151.824.865,53

82


Adapun Saldo Aset Lain-lain senilai Tahun Anggaran 2013 Rp42.509.535.151,61 terdiri dari: -

Aset Tanah yang ditempati Pensiunan PNS pada Sekretariat Daerah senilai Rp350.000.000,00

-

Aset Bangunan yang ditempati Pensiunan PNS pada Sekretariat Daerah senilai Rp140.300.000,00

-

Aset Tanah yang ditempati Pensiunan PNS pada Dinas Perhubungan senilai Rp105.000.000,00

-

Aset Bangunan yang ditempati Pensiunan PNS pada Dinas Perhubungan senilai Rp136.800.000,00

-

Aset Tanah yang ditempati Pensiunan PNS pada Dinas Kehutanan senilai Rp100.000.000,00

-

Aset Bangunan yang ditempati Pensiunan PNS pada Dinas Kehutanan senilai Rp42.600.000,00

-

Aset Tanah yang ditempati Pensiunan PNS pada Dinas Perkebunan senilai Rp44.000.000,00

-

Aset Bangunan yang ditempati Pensiunan PNS pada Dinas Perkebunan senilai Rp68.800.000,00

-

Aset Tanah yang ditempati Pensiunan PNS pada Dinas Kesehatan

senilai

Rp25.000.000,00 -

Aset Bangunan yang ditempati Pensiunan PNS pada Dinas Kesehatan senilai Rp86.200.000,00

-

Tanah yang dipinjampakaikan untuk Gedung Usaha senilai Rp56.000.000,00

-

Tanah yang dipinjampakaikan untuk Sekretariat Pramuka senilai Rp20.000.000,00

-

Tanah yang dipinjampakaikan untuk Gedung Nasional senilai Rp194.700.000,00

-

Tanah

yang

dipinjampakaikan

untuk

Gedung

Dharma

Wanita

senilai

Tompotika

senilai

Rp1.232.000.000,00 -

Tanah

yang

dipinjampakaikan

untuk

Universitas

Rp618.400.000,00 -

Tanah yang dipinjampakaikan untuk Gedung Orari dan PMI Rp162.000.000,00 83

senilai


-

Bangunan yang dipinjampakaikan untuk Gedung Usaha senilai Rp89.400.000,00

-

Bangunan

yang

dipinjampakaikan

untuk

Sekretariat

Pramuka

senilai

Gedung

Nasional

senilai

Rp52.900.000,00 -

Bangunan

yang

dipinjampakaikan

untuk

Rp221.700.000,00 -

Bangunan

yang

dipinjampakaikan

untuk

Gedung

Pemberdayaan

dan

Kesejahteraan senilai Rp617.800.000,00 -

Bangunan yang dipinjam pakaikan untuk Rumah Jaga Gedung Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga senilai Rp30.500.000,00

-

Peralatan dan Mesin yang dipinjampakaikan untuk Komandan Kodim 1308 Luwuk senilai Rp127.500.000,00

-

Peralatan dan Mesin yang dipinjampakaikan untuk Kepala Kepolisian Resort Luwuk senilai Rp127.500.000,00

-

Peralatan dan Mesin yang dipinjampakaikan untuk Ketua Pengadilan Negeri Luwuk senilai Rp218.000.000,00

-

Peralatan dan Mesin yang dipinjampakaikan untuk Kepala Kejaksaan Negeri Luwuk senilai Rp252.200.000,00

-

Tanah yang dipinjampakaikan untuk KNPI Kabupaten Banggai senilai Rp51.000.000,00

-

Gedung yang dipinjampakaikan untuk KNPI Kabupaten Banggai senilai Rp371.100.000,00

-

Bangunan Eks DPRD baru yang dipinjampakaikan untuk Universitas Tompotika senilai Rp8.791.549.000,00

-

Bangunan

yang

dipinjampakaikan

untuk

Universitas

Tompotika

senilai

Gedung

Nasional

senilai

Rp350.000.000,00 -

Bangunan

yang

dipinjampakaikan

untuk

Rp1.249.608.000,00 -

Bangunan yang dipinjampakaikan untuk PMI senilai Rp261.635.028,00

-

Bangunan yang dipinjampakaikan untuk KNPI senilai Rp70.000.000,00

-

Bangunan yang dipinjampakaikan untuk KONI senilai Rp277.000.000,00

84


-

Peralatan dan Mesin yang dikuasai mantan pejabat/pensiunan PNS di Dinas Kehutanan senilai Rp 51.000.000,00

-

Peralatan dan Mesin yang dikuasai mantan pejabat/pensiunan PNS di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi senilai Rp23.481.250,00

-

Peralatan dan Mesin yang dikuasai mantan pejabat/pensiunan PNS di Dinas Kesehatan senilai Rp14.850.000,00

-

Peralatan dan Mesin yang dikuasai mantan pejabat/pensiunan PNS di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata senilai Rp47.630.000,00

-

Peralatan dan Mesin yang dikuasai mantan pejabat/pensiunan PNS di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi senilai Rp68.000.000,00

-

Peralatan dan Mesin yang dikuasai mantan pejabat/pensiunan PNS di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga senilai Rp238.000.000,00

-

Peralatan dan Mesin yang dikuasai mantan pejabat/pensiunan PNS di Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp17.000.000,00

-

Peralatan dan Mesin yang dikuasai mantan pejabat/pensiunan PNS di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang senilai Rp17.000.000,00

-

Peralatan dan Mesin yang dikuasai mantan pejabat/pensiunan PNS di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa senilai Rp880.000.000,00

-

Uang Muka pekerjaan Cek Dam di Pasir Lamba an. Yakob Pudo senilai Rp40.000.000,00

-

Pekerjaan Cek Dam TA 2011, pengadaan Watson portable, dan mesin ketik an. John Daud Lasiki senilai Rp97.970.224,00

-

Piutang Pajak Dana Bagi Hasil Propinsi TA 2009 senilai Rp837.527.812,77

-

Alat angkutan yang dipinjam pakaikan ke Kodim senilai Rp316.600.000,00 dan ke Polres Banggai senilai Rp357.500.000,00

-

Alat Angkutan di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dipinjam pakaikan untuk Kepala Desa senilai 900.350.000,00

-

Aset Gedung di Dinas Pertanian karena dipinjam pakaikan untuk Kantor Imigrasi senilai Rp160.700.000,00

-

Aset Gedung di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang karena dipinjam pakaikan untuk Kantor MUI senilai Rp199.853.000,00 85


-

Barang yang tidak ditemukan di 40 SKPD senilai Rp8.565.099.939,87

-

Hasil sensus berupa Bangunan di Kwarda Pramuka (Bumi Perkemahan Koyoan senilai Rp114.350.000,00

-

Hasil sensus berupa Bangunan Kantor PKK senilai Rp299.058.000,00

-

Hasil sensus berupa Tanah Kantor PKK senilai Rp869.000.000,00

-

Hasil Sensus berupa Tambahan Transito (KONI) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi senilai Rp24.986.897,00

-

Hasil sensus berupa Tambahan Talud Kantor Sekretariat DPRD baru (pinjam pakai Untika) senilai Rp702.214.058,00

-

Hasil sensus berupa Bangunan rumah dinas yang dikuasai oleh mantan PNS dan/atau masyarakat Rp95.699.534,15

-

Hasil sensus berupa Tanah untuk rumah dinas yang dikuasai oleh mantan PNS dan/atau masyarakat termasuk TMP senilai Rp1.339.650.000,00

-

Hasil

sensus

berupa

Tambahan

Bangunan

Banggai

Sakti

senilai

Rp402.500.000,00 -

Hasil sensus berupa Tambahan bangunan pada Dinas Kesehatan (dikuasai masyarakat) senilai Rp53.971.009,11

-

Hasil sensus berupa Tambahan Tanah pada Dinas Kesehatan senilai 143.000.000,00

-

Aset Lainnya dalam proses penghapusan berupa Kandang Ternak pada Dinas Pertanian senilai Rp4.512.042.466,48

-

Aset Lainnya dalam proses penghapusan berupa Truck pada Dinas Perhubungan senilai Rp2.751.265.126,00

-

Aset Lainnya dalam proses penghapusan berupa Lumbung Pangan pada Badan Ketahanan Pangan senilai Rp1.778.093.806,23

-

Aset Lainnya dalam proses penghapusan berupa alat-alat pancing pada Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp49.950.000,00

86


2.

Kewajiban Pos Kewajiban Jangka Pendek merupakan pos untuk menampung kewajiban Pemerintah Kabupaten Banggai yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Untuk TA 2013, pos ini terdiri dari:

31 Desember 2013 (Rp) Hutang Dana Jamkesprov

31 Desember 2012 (Rp) -

Hutang Belanja

15,747,605.00

3,687,543,543.00 16,249,542,799.00

Hutang Jangka Pendek Lainnya

-

Hutang belanja adalah hutang obat-obatan pada Badan Rumah sakit Umum Daerah karena pada bulan Nopember tahun 2013 stok obat pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah sudah habis maka untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit Badan Rumah Sakit Umum Daerah memiliki kewajiban kepada Perusahaan obat sebesar Rp1.134.132.638,00, Hutang Belanja Jasa Medik sebesar Rp2.401.410.905,00 dan Hutang Belanja Makan Pasien sebesar Rp152.000.000,00 sedangkan pada tahun 2012 hutang pemerintah Kabupaten Banggai terhadap Program Jaminan Kesehatan Propinsi atas pelayanan rawat lanjutan masyarakat Kabupaten Banggai sesuai dengan Keputusan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Banggai dengan Pemerintah

Propinsi

Sulawesi

Tengah

nomor

441.7/49.53/Dinkes

dan

800/4586/Dinkes pada Rumah Sakit Madani sebesar Rp13.646.727,00 dan Rumah Sakit Undata sebesar Rp2.100.878,00 telah dilunasi pada Tahun Anggaran 2013. Hutang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp16.249.542.799,00 terdiri dari Hutang kepada Pihak Ketiga berupa Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp5.625.269.400,00, Hutang kepada Pemerintah Pusat atas DBH sebesar Rp71.686.730,00 dan Hutang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp10.552.586.669,00. Hutang Jangka Pendek lainnya akan dihentikan pengakuannya bila pembayaran Tunjangan Profesi Guru bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

87


3. Ekuitas Dana Ekuitas Dana merupakan pos untuk menampung selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten Banggai. Pos Ekuitas Dana terdiri dari:

31 Desember 2013 (Rp)

31 Desember 2012 (Rp)

Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi

88,001,267,276.26 1,681,482,379,436.18

106,051,917,868.31 1,472,299,237,993.56

Jumlah

1,769,483,646,712.44

1,578,351,155,861.87

88


B. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) 1.

Pendapatan Pendapatan adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran 2013 yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Banggai. Realisasi Pendapatan Daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2013 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai sebesar Rp1.010.143.628.728,81

atau lebih sebesar

Rp23.127.686.303,81 dari Anggaran setelah perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp987.015.942.425,00 yang terdiri dari:

Tabel 4.21 Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai

NO

1 2 3

JENIS PAJAK

ANGGARAN

REALISASI

%

Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Lain-lain Pendapatan yang Sah

54,159,246,400.00 932,350,550,525.00 506,145,500.00

69,208,318,869.81 940,775,374,459.00 159,935,400.00

127.79 100.90 31.60

JUMLAH

987,015,942,425.00

1,010,143,628,728.81

102.34

Berdasarkan rincian Pendapatan Daerah di atas terlihat bahwa pos Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer telah melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan, hanya pada Lain-lain Pendapatan yang Sah yang tidak mencapai target yakni hanya sebesar 31,60%. Adapun komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

89


Realisasi Pendapatan Kabupaten Banggai PAD

Pendapatan Transfer

Lain-lain Pendapatan Yang Sah

0,016% 6,85%

93,13%

a. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran 2013 yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Banggai berdasarkan kewenangannya berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah mencapai sebesar Rp69.208.318.869,81 (127,79%) atau lebih sebesar

Rp15.049.072.469,81

dari anggaran setelah

perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp54.159.246.400,00. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1)

Pajak Daerah Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp16.475.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp20.398.145.504,76 atau sebesar 123,81% dengan perincian sebagaimana tabel di bawah ini:

90


Tabel 4.22 Pajak Daerah NO

JENIS PAJAK

1

Pajak Hotel

2

Pajak Restoran

ANGGARAN

REALISASI

%

500.000.000,00

331.602.222,00

66,32

1.500.000.000,00

4.200.972.961,80

280,06

3

Pajak Hiburan

50.000.000,00

76.750.000,00

153,50

4

Pajak Reklame

600.000.000,00

589.333.662,75

98,22

5

Pajak Penerangan Jalan

3.850.000.000,00

5.757.683.844,00

149,55

6

Pajak Parkir

25.000.000,00

25.500.000,00

102,00

7

Pajak Air Tanah

800.000.000,00

1.285.008.218,42

160,63

8

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

7.150.000.000,00

6.733.618.314,20

94,18

9

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2.000.000.000,00

1.397.676.281,59

69,88

16.475.000.000,00

20.398.145.504,76

123,81

JUMLAH

Berdasarkan tabel di atas, menggambarkan bahwa hampir semua jenis pajak daerah Kabupaten Banggai melampaui target yang telah ditetapkan namun terdapat 4 (empat) jenis pajak daerah yang tidak mencapai target yang ditetapkan yakni Pajak Hotel sebesar 66,32%, Pajak Reklame sebesar 98,22%, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 94,18% dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 69,88%. 2) Retribusi Daerah Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp31.726.246.400,00 dengan realisasi sebesar Rp37.579.873.952,85 yang terdiri dari penerimaan retribusi daerah melalui kas daerah sebesar Rp33.985.391.729,02 dan penerimaan retribusi pada Dinas Kesehatan yang digunakan langsung oleh 24 puskesmas dan 1 klinik sebesar Rp3.594.482.223,83 yang terdiri dari: -

Dana Pasien umum sebesar Rp241.475.560,00

-

Dana Askes sebesar Rp302.591.663.83

-

Dana Jamkesmas sebesar Rp524.585.000,00

-

Dana Jampersal sebesar Rp2.127.730.000,00

-

Dana Jamkesda sebesar Rp398.100.000,00 91


Adapun rincian realisasi retribusi daerah adalah sebagai berikut: Tabel 4.23 Retribusi Daerah NO.

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

%

I

Retribusi Jasa Umum

19.967.086.400,00

24.575.104.673,07

123,08

1

Pelay anan Kesehatan

17.326.246.400,00

22.436.541.773,07

129,49

2

Pelay anan Persampahan/Kebersihan

235.000.000,00

224.274.000,00

95,44

3

Penggantian biay a KTP dan Akte Capil

550.000.000,00

627.305.000,00

114,06

4

Pelay anan Pemakaman & Pengabuan May at

100,00

5

Parkir di Tepi Jalan Umum

6

Pasar

7

Pengujian Kendaraan Bermotor

8

Retribusi peny ediaan dan / atau peny edotan kakus

13.000.000,00

13.000.000,00

455.140.000,00

286.060.600,00

62,85

1.000.000.000,00

592.897.000,00

59,29

385.700.000,00

393.726.300,00

102,08

2.000.000,00

1.300.000,00

65,00

II

Retribusi Jasa Usaha

2.045.160.000,00

1.582.766.744,00

77,39

1

Retribusi Pemakaian Kekay aan Daerah

500.000.000,00

500.088.200,00

100,02

2

Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan

100.000.000,00

120.249.500,00

120,25

3

Retribusi Terminal

280.000.000,00

201.630.000,00

72,01

4

Retribusi Tempat Khusus Parkir

75.000.000,00

19.418.000,00

25,89

5

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

200.000.000,00

129.412.000,00

64,71

6

Retribusi Rumah Potong Hew an

250.000.000,00

131.587.000,00

52,63

7

Retribusi Pelay anan Kepelabuhan / Pelabuhan Raky at

260.000.000,00

277.360.040,00

106,68

8

Retribusi Peny ebrangan Di atas Air

180.160.000,00

164.309.004,00

91,20

9

Retribusi Pelelangan Ikan

200.000.000,00

38.713.000,00

19,36

III

Retribusi Perizinan Tertentu

9.714.000.000,00

11.422.002.535,78

117,58

1

Izin Mendirikan Bangunan

6.000.000.000,00

9.118.277.924,23

151,97

2

Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

500.000.000,00

46.500.000,00

9,30

3

Izin Gangguan/keramaian

2.900.000.000,00

2.035.099.611,55

70,18

4

Izin Tray ek

114.000.000,00

124.000.000,00

108,77

5

Pengujian Kapal Perikanan/Izin Usaha Perikanan

100.000.000,00

34.675.000,00

34,68

6

Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah/Sew a Gedung

100.000.000,00

63.450.000,00

63,45

31.726.246.400,00

37.579.873.952,85

118,45

Jumlah

Secara keseluruhan pendapatan jenis retribusi melampaui target yang telah ditetapkan namun berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada Retribusi Jasa Umum terdapat 4 (empat) jenis retribusi yang tidak mencapai target yaitu Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar 95,44%, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar 62,85%, Retribusi Pasar sebesar 59,29% dan Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan Kakus sebesar 65,00%. Retribusi Jasa Usaha terdapat 6 (enam) jenis retribusi 92


yang tidak memenuhi target yakni Retribusi Terminal sebesar 72,01% dan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar 25,89%, Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Vila sebesar 64,71%, Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar 52,63%, Retribusi Penyeberangan di Air sebesar 91,20% dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebesar 19,36%. Untuk jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdapat 4 (empat) jenis retribusi yang tidak mencapai target yakni Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebesar 9,30%, Retribusi Izin Gangguan/Keramaian sebesar 70,18%, Retribusi Izin Usaha Perikanan/Pengujian Kapal Perikanan sebesar 34,68% dan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah/Sewa Gedung sebesar 63,45%. Secara umum tidak tercapainya target retribusi disebabkan antara lain karena potensi kondisi riil yang ada masih di bawah target penerimaan yang ditetapkan. 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD) pada PT.Bank Sulawesi Tengah dianggarkan sebesar Rp1.558.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.558.458.450,08 atau sebesar 100,03%. 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dianggarkan sebesar Rp4.400.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp9.671.840.962,12 atau sebesar 219,81% dengan perincian sebagaimana tabel di bawah ini :

93


Tabel 4.24 Lain-lain PAD Yang Sah

NO

URAIAN

ANGGARAN

1

Pendapatan Angsuran Rumah/Kendaraan

2

Penerimaan Jasa Giro

3 4

REALISASI

%

100.000.000,00

204.806.834,00

204,81

2.750.000.000,00

5.331.343.856,43

193,87

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

50.000.000,00

63.906.116,77

127,81

Pendapatan Dari Pengembalian

1.500.000.000,00

4.071.784.154,92

271,45

JUMLAH

4.400.000.000,00

9.671.840.962,12

219,81

Berdasarkan rincian di atas terlihat bahwa seluruh penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah melampaui target yang ditetapkan. b. Pendapatan Transfer Pendapatan Transfer bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan, yang terdiri dari Dana Bagi hasil Pajak dan bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Transfer pemerintah pusat lainnya hanya terdiri dari dana penyesuaian dan Transfer Pemerintah Propinsi yaitu bagi hasil pajak, dan transfer pemerintah Propinsi lainnya merupakan bantuan keuangan bantuan keuangan dari propinsi. Realisasi Pendapatan Transfer mencapai sebesar Rp940.775.374.459,00 (100,90%) atau lebih sebesar Rp8.424.823.934,00 dari Anggaran setelah perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp932.350.550.525,00. 1) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan mencapai sebesar Rp824.979.902.529,00 atau (100,97%) atau lebih sebesar Rp7.920.537.099,00 dari Anggaran setelah perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp817.059.365.430,00 yang terdiri dari :

94


Tabel 4.25 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan NO

URAIAN

ANGGARAN

31.246.128.579,00

REALISASI

%

37.447.216.086,00

119,85

1

Dana Bagi Hasil Pajak

2

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

6.393.735.851,00

8.113.185.443,00

126,89

3

Dana Alokasi Umum

711.134.461.000,00

711.134.461.000,00

100,00

4

Dana Alokasi Khusus

68.285.040.000,00

68.285.040.000,00

100,00

817.059.365.430,00

824.979.902.529,00

100,97

JUMLAH

Dasar hukum penetapan Dana Alokasi Umum adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tanggal 16 Januari 2013 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013 sedangkan penetapan Dana Alokasi Khusus didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2012

Tanggal 17

Desember 2012 Tentang pedoman umum dan alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013 2) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar Rp89.327.948.000,00,

atau terealisir 100%

yang terdiri dari alokasi

tunjangan profesi guru PNSD sebesar Rp83.922.698.000 dan alokasi dana tambahan bagi guru PNSD sebesar Rp5.405.250.000,00 3) Transfer Pemerintah Propinsi Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi mencapai sebesar Rp22.051.625.830,00 atau Lebih sebesar Rp504.286.835,00 dari Anggaran setelah perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp21.547.338.995,00 dengan rincian sebagai berikut :

95


Tabel 4.26 Transfer Pemerintah Propinsi NO

1 2 3 4 5

URAIAN

ANGGARAN

Bagi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bagi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Bagi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Bagi Hasil Jasa Tera / Tera Ulang

4,298,990,637.40 8,035,396,218.00 9,149,184,437.60 63,767,702.00 -

REALISASI

%

4,760,611,038.00 7,142,574,416.00 10,066,812,977.00 75,077,455.00 6,549,944.00

110.74 88.89 110.03 117.74 -

JUMLAH

21,547,338,995.00

22,051,625,830.00

102.34

4) Transfer Pemerintah Propinsi Lainnya Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi lainnya mencapai sebesar Rp4.415.898.100,00 atau mencapai 100% dari Anggaran setelah perubahan yang telah ditetapkan. Bantuan Keuangan dari Propinsi sebesar Rp4.415.898.100,00 digunakan untuk dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sebesar Rp1.114.729.500,00, Bantuan Sekolah sebesar Rp1.612.168.600,00, Bantuan Desa/Kelurahan sebesar Rp1.189.000.000, dan Ekspedisi NKRI sebesar Rp500.000.000,00. 2. Belanja Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran 2013 yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Banggai. Dalam Tahun 2013 realisasi Belanja Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan realisasinya mencapai sebesar

Rp1.020.711.601.380,90

(94,54%)

atau

terjadi

efisiensi

sebesar

Rp58.947.829.404,10 dari anggaran setelah perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp1.079.659.430.785,00 yang terdiri dari:

96

Catatan A Atas tas Laporan K euangan K abupaten aten B anggai Tahun A Anggaran nggaran 2013

Tabel 4.27 Belanja Daerah Kabupaten Banggai

NO

1 2 3 4

URAIAN

ANGGARAN

Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Transfer JUMLAH

REALISASI

%

831,557,010,080.00 218,570,337,614.00 6,440,000,000.00 23,092,083,091.00

785,849,917,274.89 211,972,800,500.01 22,888,883,606.00

94.50 96.98 99.12

1,079,659,430,785.00

1,020,711,601,380.90

94.54

Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan komposisi belanja daerah Kabupaten Banggai dalam grafik berikut ini: ini

Belanja Daerah Kabupaten Banggai TA 2013 Belanja Tak Terduga 0% Belanja Modal 21%

Transfer 2%

Belanja Operasi 77%

97


Berdasarkan tabel dan grafik di atas, hampir semua belanja terserap di bawah alokasi anggaran. Kondisi ini menghasilkan penghematan anggaran Pemerintah Kabupaten Banggai sebesar Rp58.947.829.404,10 atau 5,46%. Belanja terbesar dialokasikan untuk Belanja Operasi yaitu sebesar Rp785.849.917.274,89 atau 76,99% dari total belanja Pemerintah Kabupaten Banggai secara keseluruhan. a.

Belanja Operasi Realisasi Belanja Operasi mencapai sebesar Rp785.849.917.274,89 atau efisiensi sebesar Rp45.707.092.805,11 dari anggaran setelah perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp831.557.010.080,00 Belanja Operasi menyerap dana sebesar 94,50% dari anggaran Belanja Operasi. Belanja Operasi terdiri dari : 1) Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai mencapai sebesar Rp559.038.196.146,83 atau efisiensi sebesar Rp25.937.882.299,17 dari anggaran setelah perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp584.976.078.446,00. Belanja pegawai menyerap dana 95,57% dari anggaran Belanja Pegawai yang terdiri dari realisasi

Belanja

Pegawai

melalui

mekanisme

APBD

sebesar

Rp555.443.713.923,00 dan penggunaan secara langsung atas penerimaan dana Pasien Umum, Askes, Jamkesmas, Jampersal, dan Dana Jamkesda di 24 Puskesmas dan 1 Klinik sebesar Rp3.594.482.223,83. Adapun rincian belanja pegawai adalah sebagai berikut:

98


Tabel 4.28 Belanja Pegawai NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

URAIAN

ANGGARAN

Gaji dan Tunjangan Tambahan Pengasilan PNS Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Biaya Pemungutan Pajak Daerah Insentif Pemungutan Pajak Daerah Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Honorarium PNS Honorarium Non PNS Uang Lembur JUMLAH

REALISASI

%

439,660,341,583.00 132,798,186,733.00 2,026,580,000.00 642,335,646.00 987,668,164.00 1,217,562,320.00 177,000,000.00 3,058,885,000.00 4,407,519,000.00

429,260,083,648.00 118,395,290,583.83 2,026,500,000.00 506,643,457.00 577,506,228.00 1,101,557,530.00 152,000,000.00 2,940,897,000.00 4,077,717,700.00

97.63 89.15 100.00 78.88 58.47 90.47 85.88 96.14 92.52

584,976,078,446.00

559,038,196,146.83

95.57

2) Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp219.350.421.534,00 dan terealisasi sebesar Rp206.398.915.423,06

99


Tabel 4.29 Belanja Barang dan Jasa

NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

URAIAN

ANGGARAN

Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan Material Belanja Jasa Kantor Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Peralatan/Perlengkapan Kantor Belanja Makanan dan Minuman Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja Pakaian Kerja Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Belanja Perjalanan Dinas Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Belanja Pemulangan Pegawai Belanja Pemeliharaan Belanja Jasa Konsultasi Belanja Barang Dana Bos Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat. Belanja Barang yang akan dijual Kepada Masyarakat. Belanja Perawatan dan Pengobatan JUMLAH

REALISASI

%

11,342,646,463.00 16,829,170,040.00 30,618,627,859.00 3,116,312,917.00 7,731,050,670.00 628,311,750.00 108,950,000.00 520,301,550.00 10,951,968,000.00 650,423,105.00 409,789,000.00 1,094,114,510.00 53,627,966,021.00 1,850,325,253.00 179,021,989.00 30,804,399,000.00 5,828,888,000.00 19,471,503,500.00 23,527,451,907.00 10,000,000.00 49,200,000.00

10,852,773,993.00 16,466,182,661.00 27,274,646,716.00 2,983,312,225.00 7,233,257,959.00 576,311,750.00 56,454,000.00 448,524,450.00 10,592,085,500.00 648,651,855.00 404,735,000.00 1,088,453,310.00 49,877,024,972.00 1,557,867,700.00 169,409,100.00 30,066,363,752.06 5,440,891,100.00 19,165,516,500.00 21,480,252,880.00 10,000,000.00 6,200,000.00

95.68 97.84 89.08 95.73 93.56 91.72 51.82 86.20 96.71 99.73 98.77 99.48 93.01 84.19 94.63 97.60 93.34 98.43 91.30 100.00 12.60

219,350,421,534.00

206,398,915,423.06

94.10

3) Belanja Subsidi Realisasi Belanja Subsidi untuk TA 2013 direalisasikan sebesar Rp316.296.000,00 (100%). Pos belanja ini digunakan untuk subsidi kepada Unit Transfusi Darah (UTD) Kabupaten Banggai. Pemberian subsidi diberikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 903/5234/DPPKA tanggal 28 Desember 2011 tentang Pedoman besaran pemberian dana bantuan Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai.

100


4) Belanja Hibah Pelaksanaan bantuan hibah tahun 2013 diatur dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 903/5234/DPPKA

tanggal 28 Desember 2011 tentang

Pedoman besaran pemberian dana bantuan Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai, dengan anggaran Rp4.190.000.000,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp3.954.500.000,00 atau efisiensi sebesar Rp235.500.000,00 dari anggarannya. Belanja Hibah menyerap dana sebesar 94,38% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian Belanja Hibah berdasarkan urutan realisasi yang tertinggi : Tabel 4.30 Belanja Hibah NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

URAIAN

Hibah Kepada Koni dan Kegiatan Olah Raga Hibah kepada PMI Hibah Kepada Rumah Ibadah Hibah Kepada KNPI Hibah Kepada KPA Hibah kepada Organisasi Pramuka Hibah Kepada Panwaslu Hibah Kepada KPU Hibah Kepada Anak Asuh / GN OTA Hibah Kepada GOPTKI Hibah kepada Keagamaan Hibah kepada Lembaga Pendidikan Lainnya Badan/Lembaga/Organisasi Hibah Kepada Yayasan Jantung Indonesia Kab. Banggai Hibah kepada Persatuan Wredatama, Pepabri Hibah kepada Kepariwisataan dan Seni Hibah kepada Lembaga Adat dan Lembaga Keagamaan JUMLAH

ANGGARAN

REALISASI

%

1,410,000,000.00 710,000,000.00 597,500,000.00 300,000,000.00 250,000,000.00 240,000,000.00 150,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 82,000,000.00 73,000,000.00 37,500,000.00 15,000,000.00 10,000,000.00 8,500,000.00 6,500,000.00

1,410,000,000.00 710,000,000.00 493,500,000.00 300,000,000.00 250,000,000.00 240,000,000.00 150,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 75,500,000.00 73,000,000.00 37,500,000.00 8,500,000.00 6,500,000.00

100.00 100.00 82.59 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 92.07 100.00 100.00 100.00 100.00

4,190,000,000.00

3,954,500,000.00

94.38

Berdasarkan tabel di atas maka belanja hibah kepada KONI dan kegiatan olah

raga

urutan

Rp1.410.000.000,00

teratas disusul

101

dalam dengan

pemberian hibah

untuk

hibah

sebesar

PMI

sebesar


Rp710.000.000,00, kemudian Hibah Kepada Rumah Ibadah sebesar Rp493.500.000,00. 5) Belanja Bantuan Sosial Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 903/5234/DPPKA tanggal 28 Desember 2011 tentang Pedoman besaran pemberian dana bantuan Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

Kabupaten

Banggai

menunjukkan angka realisasi sebesar Rp1.095.395.750,00 atau efisiensi sebesar Rp3.042.004.250,00. Belanja Bantuan Sosial menyerap dana sebesar 26,48% dari anggaran

Belanja Bantuan Sosial sebesar

Rp4.137.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.31 Belanja Bantuan Sosial NO

URAIAN

ANGGARAN

1 Bantuan Sosial kepada Anggota Masy arakat

REALISASI

%

3.100.000.000,00

141.995.750,00

4,58

962.400.000,00

953.400.000,00

99,06

2 Bantuan untuk kesejahteraan para Imam/Pendeta/ Pemangku Adat 3 Bantuan kepada PNS Purma Bakti dan Janda PNS

45.000.000,00

-

-

4 Bantuan Berobat ke luar daerah untuk Masy arakat Miskin

30.000.000,00

-

-

JUMLAH

4.137.400.000,00

1.095.395.750,00

26,48

6) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik mencapai sebesar Rp15.046.613.955,00 atau efisiensi sebesar Rp3.540.200.154,00 dari anggaran setelah perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp18.586.814.100,00

102


b.

Belanja Modal Realisasi Belanja Modal mencapai sebesar Rp211.972.800.500,01 atau efisiensi sebesar Rp6.597.537.113,99 dari anggaran setelah perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp218.570.337.614,00 Belanja Modal menyerap dana sebesar 96,98% dari anggaran Belanja Modal yang telah ditetapkan setelah perubahan. Tabel 4.32 Belanja Modal NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

URAIAN

ANGGARAN

Belanja Modal Pengadaan Tanah Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pertanian, Peternakan dan Perikanan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan Meubelair Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran/Kesehatan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Belanja Modal Pengadaan Buku/Perpustakaan Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan

JUMLAH

c.

REALISASI

9,000,000,000.00 3,195,810,000.00 8,105,043,267.00 96,779,484.00 49,088,600.00 1,844,115,000.00 2,709,732,200.00 2,064,981,081.00 4,980,844,494.00 7,031,262,999.45 89,550,600.00 1,285,804,430.00 1,456,028,500.00 302,001,050.00 3,029,438,590.00 7,567,230,200.00 63,975,621,273.00 7,463,179,000.00 27,409,309,000.00 1,053,017,000.00 493,378,125.00 59,229,396,997.55 5,823,422,223.00 155,000,000.00 50,000,000.00 110,303,500.00

8,999,994,500.00 3,195,690,000.00 7,986,078,875.00 96,664,500.00 27,400,000.00 1,769,686,250.00 484,177,200.00 2,046,703,081.00 4,663,160,818.00 6,845,842,497.00 88,971,000.00 1,211,839,658.00 480,573,500.00 301,930,500.00 3,014,614,100.00 7,482,988,300.00 63,475,813,252.00 7,441,733,650.00 26,914,115,957.90 1,052,634,000.00 431,076,500.00 57,847,302,981.11 5,798,625,880.00 154,980,000.00 49,900,000.00 110,303,500.00

218,570,337,614.00

211,972,800,500.01

%

100.00 100.00 98.53 99.88 55.82 95.96 17.87 99.11 93.62 97.36 99.35 94.25 33.01 99.98 99.51 98.89 99.22 99.71 98.19 99.96 87.37 97.67 99.57 99.99 99.80 100.00

96.98

Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk keperluan penanganan bencana alam dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan penyelenggaraannya oleh Pemerintah Kabupaten Banggai. Realisasi Belanja Tidak Terduga untuk tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp6.440.000.000,00 namun selama tahun 2013 tidak ada realisasi.

103


d.

Transfer Transfer merupakan alokasi pengeluaran untuk merealisasikan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pendapatan Propinsi kepada Kabupaten/Kota atau pendapatan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa. Untuk TA 2013 direalisasikan sebesar Rp22.888.883.606,00,00 atau 99,12% dari anggaran yang telah ditetapkan. Tabel 4.33 Belanja Transfer

NO.

URAIAN

ANGGARAN

Bagi Hasil Pajak 2 Bagi Hasil Retribusi 3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 1

Jumlah

REALISASI

%

1.607.500.000,00 2.675.000.000,00 18.809.583.091,00

1.435.559.730,00 2.674.333.330,00 18.778.990.546,00

89,30

23.092.083.091,00

22.888.883.606,00

99,12

99,98 99,84

Dana Transfer di atas diantaranya digunakan untuk pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) kepada 291 Desa sesuai Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor 900/277/DPPKA tanggal 20 Pebruari 2013 tentang penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Penetapan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah desa (TPAPD) Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2013

e.

Surplus/(Defisit) Pada TA 2013, Perbandingan penganggaran antara pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banggai menghasilkan defisit sebesar (Rp92.643.488.360,00) dan terealisasi sebesar (Rp10.567.972.652,09).

C. Pembiayaan Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran, yang terdiri dari : 104


1) Penerimaan Pembiayaan Daerah Penerimaan pembiayaan merupakan pos untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai yang perlu dibayar kembali. Realisasi penerimaan pembiayaan daerah mencapai sebesar Rp93.914.488.360,26 (99,12%)

dari anggaran setelah perubahan yang telah ditetapkan sebesar

Rp94.643.488.360,00. Lebih

Perhitungan

Penerimaan Pembiayaan Daerah diperoleh dari Sisa Anggaran

(SILPA)

Tahun

Sebelumnya

sebesar

Rp93.643.488.360,26 dan penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp271.000.000,00. 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pengeluaran pembiayaan daerah mencapai sebesar Rp2.000.000.000,00 yang terdiri dari penyertaan modal kepada PT. Bank Sulawesi Tengah sebesar Rp1.000.000.000,00 dan Dana Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) yakni berupa pinjaman kepada kelompok tani sebesar Rp1.000.000.000,00.

105


C.

PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS (LAK) Laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada bendahara umum daerah yang bertujuan untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan yang bersih /ekuitas dana. Laporan Arus kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi non keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran. 1.

Aktivitas Operasi Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Saldo Arus Kas bersih aktivitas operasi per

31 Desember 2013 sebesar Rp201.200.021.013,92. Arus kas dari aktivitas operasi adalah sebagai berikut :

106


Tabel 4.34 Aktivitas Operasi URAIAN

2013

2012

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Arus Kas Masuk Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain - Lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Dana Bantuan Keuangan Dari Propinsi Atau Pemerintah Daerah Pendapatan Hibah Jumlah Arus Masuk Kas Arus Kas Keluar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Tak Terduga Belanja Hasil Dana Perimbangan Kepada Pemerintah Desa Bantuan Kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

2.

20,398,145,504.76 37,579,873,952.85

15,601,547,389.90 24,212,248,191.22

1,558,458,450.08

552,552,720.00

9,467,034,128.12

7,725,061,316.72

37,447,216,086.00 8,113,185,443.00

36,411,570,055.00 7,071,998,716.00

711,134,461,000.00

580,225,459,000.00

68,285,040,000.00 89,327,948,000.00

61,530,080,000.00 95,546,431,000.00

22,051,625,830.00

26,938,218,692.83

4,415,898,100.00 159,935,400.00

3,213,458,000.00

1,009,938,821,894.81

859,028,625,081.67

559,038,196,146.83

511,159,579,920.90

206,398,915,423.06

130,234,883,416.00

316,296,000.00 3,954,500,000.00

316,296,000.00 8,761,546,798.00

1,095,395,750.00

3,457,800,000.00

22,888,883,606.00

2,428,434,102.00 13,497,810,350.00

15,046,613,955.00

15,775,339,492.00

808,738,800,880.89 201,200,021,013.92

685,631,690,078.90 173,396,935,002.77

Aktivitas Investasi Non keuangan Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Saldo Arus kas bersih aktivitas investasi

aset

non

keuangan

per

31

Desember

2013

sebesar

(Rp211.767.993.666,01). Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan adalah sebagai berikut:

107


Tabel 4.35 Aktivitas Investasi Non Keuangan URAIAN

2013

2012

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Arus Kas Masuk Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin Jumlah Arus Masuk Kas

204.806.834,00

33.720.000,00

204.806.834,00

33.720.000,00

Arus Kas Keluar Belanja Tanah

8.999.994.500,00

4.674.998.450,00

Belanja Peralatan dan Mesin

39.808.407.879,00

40.252.344.617,00

Belanja Gedung dan Bangunan

57.818.838.612,11

51.483.201.360,00

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

99.314.325.128,90

51.655.122.881,00

Belanja Aset Tetap Lainny a

3.

6.031.234.380,00

16.255.598.765,00

Jumlah Arus Keluar Kas

211.972.800.500,01

164.321.266.073,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

(211.767.993.666,01)

(164.287.546.073,00)

Aktivitas Pembiayaan Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Saldo Arus kas bersih aktivitas pembiayaan per 31 Desember 2013 sebesar (Rp1.729.000.000,00). Arus kas dari aktivitas pembiayaan adalah sebagai berikut :

108


Tabel 4.36 Aktivitas Pembiayaan URAIAN

2013

2012

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Kas Masuk Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Arus Masuk Kas Arus Kas Keluar Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan

4.

271,000,000.00 271,000,000.00

1,215,000,000.00 1,215,000,000.00

1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 2,000,000,000.00 (1,729,000,000.00)

2,000,000,000.00 500,000,000.00 2,500,000,000.00 (1,285,000,000.00)

Aktivitas Non Anggaran Arus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah. Saldo Arus kas bersih aktivitas non anggaran per 31 Desember 2013 sebesar Rp524.329.743,00 tidak termasuk pajak LS dan GU pada SKPD. Arus kas dari aktivitas non anggaran dan saldo Kas Akhir Tahun adalah sebagai berikut:

109


Tabel 4.37 Aktivitas Non Anggaran

URAIAN

2013

2012

Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran Arus Kas Masuk Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga ( PFK ) Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Utang Belanja Tahun Berjalan Jumlah Arus Masuk Kas

38,999,731,681.00 529,719,895.00 0.00 39,529,451,576.00

39,922,059,091.00 320,701,810.00 0.00 40,242,760,901.00

Arus Kas Keluar Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga ( PFK ) Pengeluaran Kas ke Kas dibendahara Pengeluaran Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran

38,999,731,681.00 5,390,152.00 39,005,121,833.00 524,329,743.00

39,925,169,921.00 529,781,824.00 40,454,951,745.00 (212,190,844.00)

(11,772,642,909.09) 93,113,706,536.26 81,341,063,627.17 5,452,081.00 1,820,297,507.00 83,166,813,215.17

7,612,198,085.77 85,501,508,450.49 93,113,706,536.26 529,781,824.00 888,870,980.00 94,532,359,340.26

Kenaikan ( Penurunan ) Bersih Kas Selama Periode Saldo Awal Kas di BUD / Kas Daerah Saldo Akhir Kas di BUD / Kas Daerah Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Akhir Kas

110


D. PENGUNGKAPAN INFORMASI YANG DIHARUSKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN YANG BELUM DISAJIKAN DALAM LEMBAR MUKA LAPORAN KEUANGAN Untuk memberi gambaran yang lengkap agar memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan dan dalam rangka memenuhi pengungkapan yang memadai, perlu kami ungkapkan hal-hal yang belum dijelaskan dalam penjelasan pos-pos laporan keuangan, yaitu berikut: 1. Inventasi permanen pada PDAM menggunakan metode ekuitas yakni investasi awal sebesar biaya perolehan selanjutnya ditambah dan dikurangi sebesar bagian laba atau rugi sehingga saldo akhir pada PDAM bernilai minus sebesar (Rp624.466.490,13) yang diakibatkan dari akumulasi kerugian selama beberapa tahun ini, sedangkan Investasi pada Bank Sulawesi Tengah menggunakan metode biaya sehingga penilaiannya dicatat sebesar biaya perolehan dan penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada Bank Sulawesi Tengah tersebut. Atas nilai investasi yang minus pada PDAM, untuk keperluan pembukuan dicatat sebesar Rp0,00. 2. Untuk Penggunaan Langsung di 24 Puskesmas dan 1 Klinik, pada akhir tahun terdapat saldo sebesar Rp65.793.953,93 sebagai berikut: -

Dana Pasien Umum sebesar Rp1.123.500,00

-

Dana askes sebesar Rp52.169.453,93

-

Dana Jamkesda sebesar Rp12.501.000,00

Namun saldo tersebut telah di setor ke kas daerah pada Tahun 2014. 3. Pada tanggal 22 Oktober 2013 telah terjadi kebakaran pada Kantor Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Banggai sehingga aset-aset pada Dinas tersebut tidak ada yang

dapat

diselamatkan

sesuai

dengan

Surat Keterangan

Polisi

Nomor

Sket/01/1/2014/Reskrimum, aset-aset yang telah terbakar, telah diverifikasi dan dihapuskan asetnya berdasarkan SK Kepala Daerah. 4. Pada awal Tahun 2014 kembali terjadi kebakaran pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Komunikasi Kabupaten Banggai tepatnya pada Hari Rabu, 08 Januari 2014 berdasarkan Surat Keterangan Kepolisian Nomor Sket/16/I/2014/SPK Res.Banggai atas aset-aset

111


yang telah terbakar sedang dalam proses penyelidikan kepolisian dan verifikasi oleh Bidang Aset dalam rangka penghapusan. 5. Kabupaten Banggai melakukan investasi berupa asset pada perusahaan daerah dan pihak ketiga diantaranya: a. Perusahaan Daerah Banggai Sakti sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat II Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Banggai Sakti Daerah Tingkat II Banggai yang telah diubah Peraturan Daerah Tingkat II Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perubahan Pertama Kalinya Peraturan Daerah Banggai Sakti Tingkat II Banggai, dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga. Perusahaan ini menggunakan asset Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dan operasionalnya pengadaan

bergerak dalam bidang perdagangan umum, pembangunan,

jasa,

perindustrian,

kehutanan,

peternakan,

perikanan

dan

pertambangan. b. PT Banggai Utama Energi adalah Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah yang didirikan pada Tahun 2007 berdasarkan Akta Notaris tanggal 24 September 2007 yang bergerak dalam bidang pertambangan, industri minyak, dan gas bumi serta pemasarannya dan berusaha dalam bidang kelistrikan. c. PT Banggai Sejahtera merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai No. 4 Tahun 2012 dengan akta pendirian tanggal 18 September 2012. Bidang usaha PT Banggai Sejahtera antara lain perdagangan umum, jasa serta pertambangan dan sumber daya mineral dan energy. d. PT Buminata Cita Banggai Energi (PT BCBE) melakukan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Banggai sesuai dengan Perjanjian Kerjasama (Amandemen)

Nomor

675.25/1153/Bag.Kumdang,

Nomor

139/BAP-

PEMDA/PK/IX/2008 atas Perjanjian Tanggal 30 Januari 2004 antara Pemerintah Kabupaten Banggai dengan PT Buminata Cita Banggai Energi tentang Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) di Kelurahan Hanga-Hanga Kabupaten Banggai.

112


e. PT Lambangan Energi Utama melakukan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Banggai Nomor 671.24/10699/Distamben// Nomor 07/LEU/XI/LWK/2010 tentang Pemanfaatan Sungai Lambangan di Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai untuk Pembangunan dan Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM). Kedepannya Pemerintah Kabupaten Banggai akan memperjelas status dari Perusahaanperusahaan Daerah tersebut pada Tahun 2014. 6. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi dimana pajak bumi pedesaan dan perkotaan menjadi PAD batas waktu sampai dengan tahun 2013 maka tahun 2014 semua kabupaten kota harus melaksanakan PBB. 7. Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai telah melakukan kerjasama dengan Pihak Kejaksaan Negeri Luwuk sesuai dengan Nota Kesepahaman

Nomor B-

05/R.2.11/6.P/03/2013 Tanggal 8 Maret 2013 tentang Penanganan Masalahan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

113


BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN 1) GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANGGAI Kabupaten Banggai mulai operasional pada tanggal 20 Juli 1960 setelah dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959. Kabupaten Banggai mempunyai luas wilayah 9.672,70 Km2, di mana secara administratif terbagi dalam 23 Kecamatan, 46 Kelurahan, dan 291 desa. 3) STRUKTUR ORGANISASI Dalam menjalankan kegiatan Pemerintahan, telah ditetapkan organisasi, kewenangan dan tugas dari unit–unit yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 17 Dinas, Inspektorat, 12 Badan, 2 Kantor, 23 Kecamatan dan 46 Kelurahan dengan rincian sebagai berikut: 1. Sekretariat

Daerah

terdiri

dari

Bagian

Administrasi

Pemerintahan

Umum,

Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan, Bagian Administrasi Pertanahan, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, Bagian Administrasi Perekonomian, Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Hukum dan Perundang-undangan, Bagian Humas, Protokol dan Perjalanan. 2. Dinas Daerah terdiri dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 3. Badan Daerah terdiri dari Badan Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, Badan Kesbang dan Linmas, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Diklat dan Litbang, dan Badan Pemberdayaan 114


Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Ketahanan Pangan, Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. 4. Kantor terdiri dari Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, .Kecamatan Terdiri dari Kecamatan Nuhon, Kecamatan Bunta, Kecamatan Pagimana, Kecamatan Bualemo, Kecamatan Balantak, Kecamatan Lamala, Kecamatan Masama, Kecamatan Luwuk Timur, Kecamatan Luwuk, Kecamatan Kintom, Kecamatan Batui, Kecamatan Toili, Kecamatan Toili Barat, Kecamatan Simpang Raya,. Kecamatan Lobu, Kecamatan Moilong, Kecamatan Batui Selatan, Kecamatan Balantak Selatan, Kecamatan Nambo, Kecamatan Luwuk Selatan, Kecamatan Luwuk Utara, Kecamatan Balantak Utara, Kecamatan Mantok. 5. Kelurahan terdiri dari Kelurahan Luwuk, Kelurahan Soho, Kelurahan Bungin, Kelurahan Baru, Kelurahan Simpong, Kelurahan Maahas, Kelurahan Kilongan, Kelurahan Nambo Padang, Kelurahan Nambo Lempek, Kelurahan Hanga-hanga, Kelurahan Lontio, Kelurahan Mendono, Kelurahan Batui, Kelurahan Bugis, Kelurahan Balantang, Kelurahan Tolando, Kelurahan Sisipan, Kelurahan Balantak, Kelurahan Pagimana, Kelurahan Basabungan, Kelurahan Pakowa, Kelurahan Bunta I, Kelurahan Bunta II, Kelurahan Karaton, Kelurahan Kilongan Permai, Kelurahan Tanjung Tuwis, Kelurahan Kintom, Kelurahan Lamo, Kelurahan Bakung, Kelurahan Cendana, Kelurahan Dale-dale, Kelurahan Salabenda, Kelurahan Keleke, Kelurahan Bungin Timur, Kelurahan Mangkio Baru, Kelurahan Bukit Mambual, Kelurahan Tombang Permai, Kelurahan Kompo, Kelurahan Jole, Kelurahan Hanga-Hanga Permai, Kelurahan Nambo Bosaa, Kelurahan Nambo Lempek Baru, Kelurahan Mendonun, Kelurahan Lontio Baru, Kelurahan Kalaka, dan Kelurahan Talang Batu.

115


BAB VI PENUTUP

Sebagai penutup Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banggai TA 2013 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2013. 2. Pengelolaan Keuangan Daerah selama TA 2013 telah terjadi pelampauan realisasi penerimaan pendapatan daerah sebesar Rp23.127.686.303,81 dan efisiensi pengeluaran belanja daerah sebesar Rp58.947.829.404,10. 3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banggai TA 2012 disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. 4. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Banggai TA 2013 menunjukkan sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp81.346.515.708,17. 5. Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai per 31 Desember 2013 terdiri dari : a. Aset b. Kewajiban c. Ekuitas Dana

Rp1.789.420.733.054,44 Rp19.937.086.342,00 Rp1.769.483.646.712,44

116


6. Dengan ditemukannya berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah selama TA 2013 ini, Pemerintah Kabupaten Banggai bertekad untuk terus selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.

Luwuk, BUPATI BANGGAI

M. SOFHIAN MILE

117

2014

Catatan A tas L aporan K euangan K abupaten B anggai Tahun A nggaran 2013

Recommend Documents