L APBN 2013

KEMENTERIAN KEUANGAN RI KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

LANGKAH-LANGKAH PERCEPATAN PEMBUKAAN BLOKIR ANGGARAN BELANJA K/L APBN 2013

Disampaikan Dalam Rapat Koordinasi Dengan Kementerian Negara/Lembaga Jakarta, 25 Juni 2013 25/06/2013 INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

DAFTAR ISI A B

DASAR HUKUM PROGRESS PEMBUKAAN BLOKIR ANGGARAN BELANJA K/L TA 2013 (s.d. 24 Juni 2013) C UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM PERCEPATAN PEMBUKAAN BLOKIR D BEBERAPA PENYEBAB UMUM PEMBLOKIRAN TERKINI TAHUN 2013 E RENCANA TINDAK LANJUT F IDENTIFIKASI DJA ATAS PENYEBAB SPESIFIK PEMBLOKIRAN PADA 15 K/L TERBESAR LAMPIRAN

INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

2

A

DASAR HUKUM


3

KETENTUAN UMUM

 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat 1 : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan


4

KETENTUAN KHUSUS (1)

 Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No: 112/PMK.02/2012 tanggal 3 Juli 2012, tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L, terdapat beberapa alasan sehingga alokasi anggaran diblokir, sebagai berikut: 1) Belum ada persetujuan dari DPR terhadap rincian penggunaan dana yang dituangkan dalam RKA-K/L. 2) Kegiatan yang belum dilengkapi data pendukung, yaitu: • TOR (sepanjang ada perubahan substansi dari Proposal Inisiatif Baru); • Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJM); • Perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan/gedung negara; • Rencana Bisnis dan Anggaran BLU. Ket: Lampiran Bab VI halaman 137, PMK 112 INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

5

KETENTUAN KHUSUS (2)

 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No: 112/PMK.02/2012 tanggal 3 Juli 2012, tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L, terdapat rincian biaya yang tidak dapat ditampung (dilarang) di dalam RKA-K/L meliputi, antara lain: • Kegiatan yang memerlukan dasar hukum berupa PP/Perpres (yang belum dilengkapi saat penelaahan); • Kegiatan yang memerlukan penetapan Pemerintah/ Presiden/ Menteri Keuangan (contoh : usul pemberian honorarium/ tunjangan/fasilitas yang menambah penghasilan, yang melampaui standar biaya umum (SBU) dan belum dimintakan persetujuan Menteri Keuangan); Ket: Halaman 125, PMK 112 INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

6

B

PROGRESS PEMBUKAAN BLOKIR ANGGARAN BELANJA K/L TA 2013 (s.d. 24 Juni 2013)


7

1. Blokir Anggaran pada 15 K/L dengan Pagu Anggaran Terbesar TA 2013 (s.d 24 Juni 2013) PAGU DAN PEMBLOKIRAN ANGGARAN 2013 (MILIAR RP) BLOKIR NO.

KODE BA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

5 desember 2012 PAGU APBN 2013 BLOKIR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

24 Juni 2013

PERSENTASE (%)

dari Pagu

BLOKIR

dari Jumlah blokir

Jumlah

012 033 023 060 025 022 024 020 015 018

KEMENHAN KEMEN PU KEMENDIKBUD POLRI KEMENAG KEMENHUB KEMENKES KEMEN ESDM KEMENKEU KEMENTAN

81.963,6 77.978,0 73.087,5 45.622,0 43.960,5 36.679,2 34.582,0 18.803,9 18.234,4 17.819,5

35.503,6 6.996,5 62.068,6 7.758,9 21.602,7 33.540,9 4.677,5 4.991,1 538,2 283,8

43,3% 9,0% 84,9% 17,0% 49,1% 91,4% 13,5% 26,5% 3,0% 1,6%

14,6% 2,9% 25,5% 3,2% 8,9% 13,8% 1,9% 2,1% 0,2% 0,1%

6.770,3 3.930,9 5.073,6 2.910,8 4.073,8 4.922,4 51,6 810,1 129,8 33,8

010 076 013 032 029

KEMENDAGRI KPU KEMENHUKHAM KKP KEMENHUT

15.782,6 8.492,0 7.575,3 7.077,4 6.717,5

15.142,5 7.538,9 137,2 361,1 317,0

96% 89% 2% 5% 5%

6% 3% 0% 0% 0%

446,7 174,3 64,9 208,0 25,4

Jumlah 15 K/L

494.375,5

201.458,5

40,8%

82,9%

K/L Lainnya Jumlah

100.222,1 594.597,6

41.653,4 243.111,9

41,6% 40,9%

17,1% 100,0%

PERSENTASE (%) % dari Pagu

% dari Jumlah blokir

29.626,5

8,3% 5,0% 6,9% 6,4% 9,3% 13,4% 0,1% 4,3% 0,7% 0,2% 2,8% 2,1% 0,9% 2,9% 0,4% 6,0%

21,2% 12,3% 15,9% 9,1% 12,8% 15,4% 0,2% 2,5% 0,4% 0,1% 1,4% 0,5% 0,2% 0,7% 0,1% 92,8%

2.307,2 31.933,8

2,3% 5,4%

7,2% 100,0%

Posisi 24 Juni 2013: • Total Blokir sebesar Rp31.933,8 miliar (5,4%) dari Pagu APBN 2013 (diluar Self Blocking); • Blokir Pada 15 K/L Pagu Terbesar Mencapai Rp29.626,5 miliar (92,8%) dari Total Blokir diluar self blocking; INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

8

2. Blokir Anggaran K/L 2013 (Menurut Sumber Dana) s.d. 24 Juni 2013 URAIAN

PAGU BLOKIR 05 Desember 2012 30 April 2013 06 Mei 2013 24 JUNI 2013 %

RINCIAN BLOKIR SUMBER DANA (MILIAR RP) PHLN/PHDN/ RM PNBP/BLU JUMLAH SBSN 526.024,0

36.916,3

31.657,3

594.597,6

200.656,7

18.300,0

24.155,2

243.111,9

64.861,2

13.992,5

7.822,8

86.676,6

64.780,3

1.764,3

6.348,7

72.893,3

26.157,5

832,5

4.943,8

31.933,8

4,97%

2,26%

15,62%

5,37%

•Menurut sumber dana, persentase blokir anggaran (diluar self blocking) terbesar berasal dari dari PHLN/PHDN sebesar 15,62% (terhadap pagu PHLN/PHDN/SBSN); INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

9

3. Blokir Anggaran K/L 2013 (Menurut Jenis Belanja) s.d. 24 Juni 2103

URAIAN PAGU

RINCIAN BLOKIR JENIS BELANJA (miliar Rp) PEGAWAI BARANG MODAL BANSOS JUMLAH 139.899,0

200.740,2

184.363,7

69.594,8

594.597,6

633,2

91.925,4

98.573,5

51.979,8

243.111,9

224,8

38.166,9

31.112,8

17.172,0

86.676,6

202,7

25.666,4

31.064,4

15.959,8

72.893,3

187,6

4.849,1

23.240,6

3.656,5

31.933,8

0,13%

2,42%

12,61%

5,25%

5,37%

BLOKIR

05 Desember 2012 30 April 2013 06 Mei 2013 24 JUNI 2013 %

•Menurut jenis belanja, persentase blokir anggaran (current) terbesar terdapat pada belanja modal sebesar 12,61% (terhadap pagu belanja modal); INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

10

4. Alasan Pemblokiran Secara Umum ....1) BLOKIR AWAL (5 Desember 2012) No

Penyebab Blokir

Rp M 163.510,3

1

RKA-K/L masih memerlukan persetujuan/pendalaman/klarifikasi dengan Komisi DPR terkait

2

Alokasi anggaran yang belum dilengkapi data dukung, TOR/RAB, memerlukan audit BPKP/dasar hukum, kegiatan yang dibatasi/dilarang, (termasuk sebagian dari blokir reguler untuk digunakan sebagai bagian dari pemotongan anggaran)

3

Alokasi PNBP yang masih memerlukan justifikasi (a.l. TOR, dasar hukum)

18.300,0

4

Pinjaman/Hibah Luar Negeri yang belum efektif, belum memiliki register, atau belum melampirkan Annual Work Plan (AWP)

24.155,2

Jumlah Blokir

243.111,9


37.146,5 1)

11

4. Alasan Pemblokiran Secara Umum ....2) BLOKIR AWAL (5 Desember 2012)

 Besarnya pemblokiran anggaran pada DIPA awal tahun anggaran TA 2013 disebabkan antara lain :  Pembahasan/Persetujuan Komisi terkait di DPR atas 1) rincian program/kegiatan, dilakukan diluar siklus anggaran (setelah Keppres RABPP) ditetapkan;  Ketidaksiapan dalam mengalokasikan dan merealisasikan tambahan anggaran hasil optimalisasi pembahasan di DPR, termasuk kurang siapnya dokumen pendukung (TOR);  Belum efektifnya beberapa loan;  Di dalam RKA-K/L terdapat alokasi anggaran yang nyatanyata memerlukan dasar hukum (PP, Perpres, PMK, dll). Ket: DIPA Tahun Anggaran 2013 ditetapkan berdasarkan Keppres No. 37 Tahun 2012 tgl 30 November 2012 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (RABPP) TA 2013 INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

12

C

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM PERCEPATAN PEMBUKAAN BLOKIR


13

Langkah-Langkah Yang Telah Dilakukan ...1)

1. Menyegerakan revisi pembukaan blokir terhadap alokasi anggaran DIPA TA 2013 yang terblokir sejak bulan Desember 2012, dengan mengacu pada Peraturan Dirjen Anggaran Nomor 01 Tahun 2012 tentang ralat otomatis  Dengan mekanisme tersebut, maka penghapusan tanda bintang (blokir) dalam DIPA dapat dilakukan di bulan Desember 2012 atau sebelum DIPA berlaku efektif, setelah dilengkapinya persyaratan a.l. Persetujuan komisi DPR, data dukung terkait; 2. Mempercepat penerbitan pedoman yang mengatur tata cara revisi anggaran TA 2013, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2013 tanggal 6 Februari 2013, dan melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi kepada seluruh Kementerian Negara/Lembaga, antara lain dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2013. INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

14

Langkah-Langkah Yang Telah Dilakukan ...2)

3. Peningkatan peran unit layanan DJA dalam memberikan informasi dan fasilitasi penyelesaian revisi anggaran, sejak awal tahun anggaran 2013;  Antara lain berupa fasilitasi/desk untuk melakukan upload data, dan informasi/konsultasi revisi. 4. Peningkatan peran dan fungsi Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu di seluruh Provinsi, sebagai mitra Satuan Kerja K/L dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran, termasuk bimbingan teknis revisi (buka blokir)

5. Berkoordinasi dan mengingatkan K/L untuk segera menyampaikan usul pembukaan blokir  Antara lain : surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-493/AG/2013 tanggal 26 Maret 2013, surat Kepala Kanwil DJPB Provinsi Jabar No: S279/WPb.13/BD.0203/2013 tanggal 6 Maret 2013. INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

15

D

BEBERAPA PENYEBAB UMUM PEMBLOKIRAN TERKINI TAHUN 2013


16

BLOKIR CURRENT (24 Juni 2013)

 Sampai saat ini (Posisi 24 Juni 2013), masih terdapat anggaran belanja K/L yang masih terblokir sebesar Rp31.933,8 miliar (5,4%) dari Pagu APBN 2013 (diluar usul pemblokiran dalam rangka self blocking yang akan segera 1) dipotong atau dibuka kembali);  Sebagian besar blokir yaitu sebanyak Rp17.840,6 miliar (atau 55,8% dari total blokir) disebabkan adanya persyaratan dalam pengalokasian anggaran yang belum terpenuhi, a.l.; •TOR •Dasar Hukum •Audit BPKP  Alasan/penyebab selengkapnya dalam slide berikut: INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

17

Alasan Pemblokiran Secara Umum.....3) BLOKIR CURRENT (24 Juni 2013) No

Penyebab Blokir

1

RKA-K/L masih memerlukan persetujuan/pendalaman/klarifikasi dengan Komisi DPR terkait

2

Alokasi anggaran yang belum dilengkapi data dukung, TOR/RAB, memerlukan audit BPKP/dasar hukum, kegiatan yang dibatasi/dilarang, (termasuk sebagian dari blokir reguler untuk digunakan sebagai bagian dari pemotongan anggaran)

3

Alokasi PNBP yang masih memerlukan justifikasi (a.l. TOR, dasar hukum)

4

Pinjaman/Hibah Luar Negeri yang belum efektif, belum memiliki register, atau belum melampirkan Annual Work Plan (AWP) Jumlah Blokir

Rp M Ket 8.316,9 a.l. : Kemendikbud dan Kemenag 1)

17.840,6 a.l. Kemenkes, KemenPU

832,5 a.l. Polri Rp300,8 M, Kemenlu Rp250,9M, Kemenhub Rp104,4 M

4.943,7 a.L KemenPU Rp1.256,9 M; Polri Rp1.904,6 M

31.933,8


18

E

RENCANA TINDAK LANJUT


19

Tindak Lanjut Yang Diperlukan...1)  Dalam rangka mempercepat proses pembukaan blokir tersebut,, Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh K/L, yaitu : a. Memproses dan melengkapi data dukung (a.l. TOR/RAB, audit BPKP/dasar hukum) atas anggaran yang diblokir; b. Blokir anggaran atas kegiatan yang dibatasi/dilarang atau berpotensi tidak dapat dicairkan, dapat diprioritaskan sebagai bagian dari penghematan/pemotongan anggaran dalam APBN-P TA 2013; b. Terhadap blokir anggaran PHLN yang Loan Agreement, register, atau Annual Work Plan (AWP)-nya berpotensi tidak terbit atau diterbitkan tahun 2013, agar diusulkan Revisi Drop Loan, dan RM Pendampingnya dapat diusulkan untu direalokasi untuk mendukung kegiatan prioritas ataupun dipotong ; d. Terhadap blokir PNBP, agar segera dilengkapi justifikasi (a.l. TOR, dasar hukum dalam rangka penggunaan PNBP) (butir a. s.d. d) untuk segera diusulkan Revisi pembukaan blokirnya kepada DJA, sesuai PMK 32/2013; INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

20

Tindak Lanjut Yang Diperlukan...2)

 Progress K/L dalam menyelesaikan pembukaan blokir, sesuai ketentuan, mohon disampaikan kepada Kemenkeu cq. DJA, pada kesempatan pertama;  Progress tersebut sekurang-kurangnya meliputi :  alokasi blokir yang berpotensi dapat dilengkapi dokumennya dan diusulkan pembukaan blokirnya kepada DJA;  alokasi blokir yang berpotensi akan menjadi blokir abadi;  penjelasan. (format terlampir)  Progress tersebut selanjutnya akan dilaporkan DJA kepada Bapak Presiden melalui Kepala UPK4;  Kendala yang dihadapi agar dikoordinasikan dengan Direktorat Teknis terkait di DJA, atau Pusat Layanan DJA; INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

21

Format Rencana Penyelesaian Pembukaan Blokir Anggaran Tahun Anggaran 2013 NO

KEMENTERIAN/ LEMBAGA – UNIT

PAGU APBN 2013 (Rp000)

PEMBLOKIRA N ANGGARAN

(24 JUNI 2013) Rp000

BLOKIR YANG AKAN DICAIRKAN (Rp000)

POTENSI BLOKIR ABADI (Rp000)

KETERANGAN / ALASAN *)

KEMENTERIAN ….

1 a. RM b.

PNBP/BLU

c.

PHLN/PHDN

2 a. RM b.

PNBP/BLU

c.

PHLN/PHDN

Ket: Diluar Self Blocking INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

……………………….. 22

L APBN 2013

Recommend Documents