L A P O R A N K I N E R J A I N S T A N S I P E M E R I N T A H ( L A K I P ) T A H U N

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2015

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

[2015]

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lakip)

KATA PENGANTAR

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahanDesa (BPMPD) Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun 2015 ini disusun dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden RI (INPRES) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini kami berusaha secara maksimal melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dengan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,terukur dan legitimate sehingga tujuan kinerja dapat tercapai secara baik Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2015 ini menunjukkan hasil yang baik, namun demikian tentu saja dalam pelaksanaan kinerja tersebut masih terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi. Akan tetapi permasalahan tersebut tidak sampai menghambat pencapaian keseluruhan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini berarti kami telah dapat memenuhi salah satu kewajiban yang harus kami laksanakan. Namun kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dan bahkan dalam penyusunan laporan ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan. Atas bantuan dan partisipasi semua pihak dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini kami ucapkan banyak terima kasih. KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Drs. H. GUSTI SYAHYAR Pembina Utama Muda NIP. 19610512 198503 1 014

BPMPD Prov. Kalsel | 1


[2015]

DAFTAR ISI

Hal KATA PENGANTAR............................................................................................................

i

DAFTAR ISI.........................................................................................................................

ii

Bab I Pendahuluan.......................................................................................................................

1

A. Latar belakang...............................................................................................................

1

B. Landasan Hukum...........................................................................................................

2

C. Struktur Organisasi........................................................................................................

3

Bab II Perencanaan Strategis………………………………………………………………………………………………….

8

A. Rencana Strategis……………….......................................................................................

8

B. Penetapan Kinerja Tahun 2015……………………………………………………………………………….

10

Bab III Akuntabilitas Kinerja..........................................................................................................

11

A. Pencapaian Kinerja…………………...................................................................................

11

B. Aspek Keuangan……………………………………………………………………………………………………..

33

C. Kendala dan Solusi yang Diberikan………………………………………………………………………….

41

Bab IV Penutup..............................................................................................................................

44

A. Kesimpulan..................................................................................................................

44

B. Strategi Peningkatan Kinerja……………………………………………………………………………………

44



[2015]

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012, dan memiliki tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2013 mempunyai tugas sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang bertugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan masyarakat Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 114 disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan meliputi : a. Melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Desa; b. Melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian alokasi dana Desa; c. Melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan; d. Melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa; e. Melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis; f. Melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; g. Melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa; h. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa; i. Melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penataan wilayah Desa; j. Membantu Pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan k. Membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar-Desa. Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Kalsel adalah melaksanakan fungsi tersebut sebaik mungkin sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi dalam menjalankan amanat dari Undang – Undang yang telah ditetapkan.



[2015]

B. Landasan Hukum Landasan normatif sebagai kerangka dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (Lakip-SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Keputusan Menteri PAN Nomor : KEP/46/M.PAN/4/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan; 9. Surat Edaran Menteri PAN Nomor : SE/14/M.PAN/10/2006 tanggal 9 Oktober 2006 tentang Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Melekat. 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5); 11. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 90 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.



[2015]

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. C. Struktur Organisasi Struktur organisasi dan tata kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari : 1. Kepala Badan 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan 4. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 5. Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat 6. Kepala Bidang SumberDaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Selanjutnya Sekretariat membawahi sub bagian dan Kepala Bidang membawahi subsub bidang sebagai berikut : 1. Sekretariat : a. Sub bagian Program b. Sub bagian Keuangan c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian 2. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan a. Sub bidang Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan b. Sub bidang Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa dan Kelurahan 3. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan PartisipasiMasyarakat a. Sub bidang Pengembangan Kelembagaan dan Perencanaan Partisipasi Masyarakat b. Sub bidang Pengembangan dan Pelatihan Kader 4. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat a. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat b. Sub Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana Ekonomi Perdesaan 5. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna a. Sub Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam b. Sub Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Pedesaan 6. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari : a. Sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian b. Jumlah dan jenis jabatan ditentukan berd. keperluan dan beban kerja



c.

[2015]

Jenis dan jenjang jabatan diatur sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01 Tahun 2012. Sedangkan sebelumnya SKPD ini mempunyai nomenklatur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Provinsi Kalsel. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan pada Bab II pasal 2 disebutkan bahwa tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; 3. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi dan pemberdayaan pemerintahan desa dan kelurahan; 4. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat; 5. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi dan penguatan kelembagaan masyarakat dan pelatihan masyarakat; 6. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan pemberdayaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; 7. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan. 

Sumber Daya Manusia Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Kalimantan Selatan memiliki formasi eselon sebagai berikut : - Eselon II.a :: 1 orang - Eselon III.a : 5 orang


[2015]


- Eselon IV.a ` 11 orang - Jabatan Fungsional 3 orang - Non Eselon 22 orang Jumlah PNS BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut : - Pasca Sarjana (S2) : 8 orang - Sarjana (S1) : 17 orang - Sarjana Muda (D3) : 3 orang - D. II : 1 orang - SLTA : 12 orang - SLTP : - orang - SD : 1 orang Jumlah PNS BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan diklat penjenjangan struktural dan fungsional adalah sebagai berikut : a. Struktural - Diklat Pim II : 1 orang - Diklat Pim III : 8 orang - Diklat Pim IV : 9 orang - Non Diklat : 22 orang b. Fungsional - Kursus Manajemen Proyek (KMP)

:

7 orang

-

Kursus Bendaharawan/Pemegang Kas

:

8 orang

-

Manajemen Pengelolaan Barang dan Jasa :

2 orang

- Penjenjangan Pranata Komputer Tkt. : Terampil - Penyetaraan Arsiparis Tingkat Terampil :

1 orang 2 orang

Secara rinci jumlah pegawai pada BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan dilihat dari eselonering dan kepangkatan / golongan adalah sebagai berikut : 1. berdasarkan eselonering : - Kepala Badan (eselon II.a) : 1 orang - Sekretaris (eselon III.a) : 1 orang - Kepala Bidang (eselon III.a) : 4 orang - Kepala Sub Bagian / Sub Bidang : 11 orang - Jabatan Fungsional Arsiparis : 2 orang - Jabatan Fungsional Pranata Komputer : 1 orang - Unsur Staf : 20 orang


[2015]


2. berdasarkan kepangkatan - Golongan IV/d - Golongan IV/c - Golongan IV/b - Golongan IV/a

: : : :

- orang 1 orang 3 orang 7 orang

-

Golongan III/d Golongan III/c Golongan III/b Golongan III/a

: : : :

7 orang 2 orang 9 orang 5 orang

-

Golongan II/d Golongan II/c Golongan II/b Golongan II/a Golongan I/b

: : : : :

1 orang 3 orang 3 orang - orang - orang

 Kualitas dan Kuantitas Aset Yang Dikelola Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan telah tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut : 1) Sarana transportasi roda empat dalam rangka operasional kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebanyak 6 unit. Mobil operasional ini digunakan sebagai penunjang kegiatan operasional baik perencanaan, pelaksanaan dan monitoring berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai BPMPD Provinsi Kalsel. 2) Ruang kerja Pada akhir tahun 2014 BPMPDProv. Kalsel pindah dari kantor di Jl. Jenderal Sudirman No.14 Lt 2 Banjarmasin ke Jalan Banjar Besar No 1 Komplek Perkantoran Gubernur Banjarbaru yang mempunyai 10 ruang kerja yang terdiri dari : a. Ruangan Kepala BPMPD Prov. Kalsel b. Ruangan Sekretaris c. Ruangan Sekretariat d. Ruangan Bag. Keuangan e. Ruangan Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat f. Ruangan Bidang Pemerintahan Desa g. Ruangan Bidang Kelembagaan & Pengembangan Partisipasi Masyarakat (KPPM)



[2015]

h. Ruangan Bidang SDA dan Teknologi Tepat Guna i. Ruangan Rapat j. Ruangan Perpustakaan 3) Perlengkapan Kerja Dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan kerja telah tersedia pula perlengkapan kerja yang meliputi meja, kursi, lemari, filling cabinet dan lain sebagainya. 4) Peralatan Kerja Untuk mempermudah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi BPMPD, saat ini telah tersedia peralatan kerja seperti perangkat computer, printer, laptop, mesin tik, LCD dan sarana informasi lain seperti televisi.

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS A. RENCANA STRATEGIS Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Kalsel dijiwai oleh semangat mendorong kemandirian masyarakat dan pemerintahan desa di Provinsi Kalsel dimana masyarakat diharapkan masyarakat mampu berpartisipasi dalam berbagai kebijakan dan program pembangunan yang pada gilirannya akan meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan. Semangat ini tercermin dalam Rencana Strategis BPMPD Provinsi Kalsel Tahun 2011-2015 sebagai berikut : VISI : Terwujudnya Tahun 2015

Kemandirian Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Kalsel

Untuk mewujudkan kemandirian desa yang menjadi visi dari BPMPD maka ditetapkan empat komponen sebagai misi yakni : 1. Pemantapan dan pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat



[2015]

2. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat 3. Peningkatan pemanfaatan SDA berwawasan lingkungan dan pendayagunaan TTG 4. Pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan dijabarkan dijabarkan dalam empat tujuan sebagai berikut : 1. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan 2. Meningkatkan pendapatan dan ketahanan ekonomi masyarakat 3. Menggali dan mengembangkan pemanfaatan sumber daya alam melalui teknologi tepat guna 4. Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Visi dan misi ini kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis. Visi dan misi ini ditetapkan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 dengan visi Kalimantan Selatan berupa “ Terwujudnya Kalimantan Selatan yang Berkembang, Maju, Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Damai (Bermunajad) Tahun 2015. “ Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalsel termasuk dalam misi kelima RPJMD yakni meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah Yang Baik dan Bersih melalui Prioritas Melaksanakan Pemerintahan yang Baik. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalsel juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Renstra yang telah ditetapkan yaitu : INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO 1 1.

SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatkan Kapasitas Dan Kelembagaan Masyarakat

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 Meningkatnya kemampuan secara perorangan (kemandirian) maupun kelembagaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan



[2015]

2.

Meningkatkan sumber daya aparatur desa

kapasitas Meningkatnya kemampuan secara perorangan (kemandirian) manusia untuk berpartisipasi dalam pembangunan

3.

Peningkatan pemberdayaan - Meningkatnya partisipasi masy. Dlmpengembangan masyarakat Kab/Kota dengan pemerintahan desa dan kel. serta pengembangan Provinsi serta peningkatan pembangunan di Perdesaan pengetahuan bagi aparatur - Meningkatnya kemampuan Aparatur Pemerintahan Desa pemerintahan desa/kel dan Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam pengelolaan Desa dan Kelurahan administrasi desa/ kelurahan.

4.

Pemberdayaan usaha Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat & Pengembangan ekonomi masyarakat dan Usaha Mikro di Kalimantan Selatan meliputi : pengembangan usaha mikro - Meningkatnya jumlah BUMDes Percontohan - Bertambahnya jumlah desa penerima stimulan pembangunan desa - pemberdayaan usaha dan simpan pinjammelalui penyaluran dana gerbangmastaskin dan pembekalan manajemen pengelola - pembekalan manajemen bagi pengelola pasar desa

5.

Pendayagunan dan Tingkat pelaksanaan pemanfaatan SDA & Pendayagunaan pengelolaan potensi sumber dan penerapan teknologi tepat guna oleh masyarakat : daya alam serta penerapan a. Terlaksananya keikutsertaan dalam pameran/gelar TTG teknologi tepat guna Nasional b. Terlaksananya penguatan/pembentukan Kelembagaan Posyantek di Kab/Kota c. Peningkatan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan SDA Pedesaan oleh masy. B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 Keberadaan Penetapan Kinerja memiliki tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai dasar pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja dan evaluasi kinerja aparatur. Penetapan Kinerja BPMPD Provinsi Kalsel didasarkan pada tujuan dan sasaran pada Renstra BPMPD Tahun 2011-2015.



[2015]

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



[2015]

A. PENCAPAIAN KINERJA Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2015 dengan realisasinya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Untuk lebih jelasnya, capaian masing-masing sasaran strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalsel tahun 2015, dengan mengacu Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2011-2015 akan diuraikan di bawah ini : TUJUAN 1 MENINGKATKAN PERAN AKTIF MASYARAKAT DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN SASARAN 1.1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Dalam upaya mewujudkan kemandirian masyarakat desa diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat yang ada di desa. Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah bagi partisipasi aktif masyarakat. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat yang

menjadi titik fokus BPMPD Provinsi Kalsel yakni penguatan lembaga baik dari segi administrasi yang baik maupun aparatur lembaga masyarakat yang telah terlatih. Capaian Target Kinerja


[2015]


Indikator Kerja Jumlah lembaga kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya

Target

Realisasi

Persentase Capaian

13 Kab/Kota

13 Kab/Kota

100 %

BPMPD Provinsi Kalsel melalui Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi

Masyarakat

(KPPM)

melakukan

pembinaan

kepada

lembaga

kemasyarakatan yang ada di desa sebagai salah satu upaya peningkatan kapasitasnya. Fokus pembinaan dilakukan pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Permusyawaratan Desa dan Badan Koordinasi Antar Desa karena selama ini lembagalembaga kemasyarakatan ini turut berperan aktif dalam pembangunan di desa bekerja sama dengan pemerintah desa. Sejak Tahun 2013 telah diadakan pembinaan agar ke 13 kabupaten/kota membentuk kelengkapan desa, membuat payung hukum dan kelengkapan administrasinya berdasarkan perundangan yang berlaku. Pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) pembinaan yang telah dilakukan di tahun 2013 yakni sebanyak 13 LPM Kabupaten/Kota dan 1.866 LPM desa. Pada tahun 2014 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 maka berdampak pada perlunya diperbarui seluruh SK Penetapan LPM dimana pada tahun 2015 sebanyak 397 LPM dan 39 BKAD telah memiliki SK berdasarkan undang – undang yang baru terlihat pada tabel dan grafik berikut :

REKAPITULASI LPM DESA YANG TELAH DIBINA TAHUN 2013 S/D 2015 KABUPATEN/KOTA

LPM YANG TELAH MEMILIKI SK

BKAD YANG TELAH MEMILIKI SK


[2015]


Kota Banjarmasin Kota Banjarbaru Kab. Barito Kuala Kab. Banjar Kab. Tapin Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Balangan Kab. Tabalong Kab. Tanah Laut Kab. Tanah Bumbu Kab. Kotabaru JUMLAH

20 195 277 126 144 161 214 157 131 130 149 202 1906

16 12 12 6 7 10 8 6 7 10 21 115

Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang dibina oleh BPMPD Provinsi Kalsel, khususnya Bidang Pengembangan Kelembagaan Perencanaan dan Partisipasi Masyarakat, adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pembinaan telah dilakukan sejak tahun 2013 sampai dengan 2015 dengan jumlah BPD yang dibina sebanyak 1.866 BPD dengan tabel sebagai berikut :

REKAPITULASI BPD YANG TELAH DIBINA TAHUN 2013 S/D 2015 KABUPATEN/KOTA

JUMLAH BPD

Kab. Barito Kuala

195

Kab. Banjar

277

Kab. Tapin

126

Kab. Hulu Sungai Selatan

144

Kab. Hulu Sungai Tengah

161

Kab. Hulu Sungai Utara

214

Kab. Balangan

154

Kab. Tabalong

122

Kab. Tanah Laut

130

Kab. Tanah Bumbu

145

Kab. Kotabaru

208



JUMLAH

[2015]

1876

Pembinaan juga dilaksanakan pada Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) yang dimulai pada tahun 2013 hingga 2015 dengan jumlah BKAD yang dibina sebanyak 181 BKAD. Fokus upaya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang dilakukan oleh BPMPD Provinsi Kalsel difokuskan pada pembinaan dalam pengadministrasian LPM serta terlatihnya aparatur yang ada di lembaga kemasyarakatan dimana BPMPD Provinsi Kalsel lewat bidang KPPM menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat berupa Pelatihan Kader Peduli HIV/AIDS dan Pelatihan Tata Kelola Desa Berbasis Adat Istiadat dan Budaya Masyarakat. Pelatihan untuk kader – kader masyarakat peduli HIV/AIDS pada tahun tahun 2012 sebanyak 39 orang, di tahun 2013 sebesar 104 orang yang terbagi dalam dua angkatan, tahun 2014 sebanyak 39 orang dan tahun 2015 sebanyak 52 orang maka dapat diartikan bahwa sampai dengan tahun 2015 telah ada 234 kader yang telah dilatih dengan perincian pada tabel sebagai berikut : REKAPITULASI KADER HIV/AIDS YANG TELAH DILATIH Tahun

Kader HIV/AIDS

2012

39

2013

104

2014

39

2015

52

JUMLAH

234

Berikut adalah grafik kader HIV/AIDS yang telah dilatih sejak tahun 2012 sampai dengan 2015 yakni sebagai berikut :



[2015]

Pelatihan HIV/AIDS ini bertujuan untuk melatih kader masyarakat agar lebih terlatih dalam penanganan HIV/AIDS termasuk didalamnya terkait bagaimana cara pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Narasumber kegiatan ini berasal dari Komisi Penanggulangan HIV/AIDS dan Tim Penggerak PKK. Kedepannya BPMPD Provinsi Kalsel akan terus berusaha meningkatkan pelatihan bagi kader – kader HIV/AIDS di masyarakat sehingga kesadaran akan bahaya HIV/AIDS semakin meningkat. Sedangkan Pelatihan Tata Kelola Desa Berbasis Adat Istiadat dan Budaya Masyarakat baru dilaksanakan pada tahun 2015 dengan komposisi peserta adalah sebagai berikut :  BPMPD Kab/Kota sebanyak 13 orang  Kader Kecamatan di Kab/Kota sebanyak 13 orang  Kader Desa sebanyak 13 orang  Kader LPM sebanyak 13 orang Pelatihan ini bertujuan agar dalam upaya pengelolaan desa, pemerintah desa perlu mempertimbangkan keberadaan adat budaya lokal / adat istiadat



[2015]

sekaligus memaksimalkan potensi yang ada di desa. Dengan adanya pelathan ini diharapkan menjadi salah satu bentuk upaya pelestarian budaya.

TUJUAN 2

MENINGKATKAN PENDAPATAN DAN KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT

SASARAN 2.1. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Usaha Mikro Untuk mencapai kemandirian masyarakat dan pemerintahan desa diperlukan pula perekonomian masyarakat yang baik sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa harus bergantung kepada bantuan dari pihak lain. Hal ini merupakan esensi dari kemandirian masyarakat. BPMPD Provinsi Kalsel memfokuskan diri pada peningkatan kapasitas lembaga ekonomi masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan pendapatan dan ketahanan ekonomi masyarakat. Peningkatan kapasitas ini tidak hanya dengan memperkuat lembaga ekonomi kemasyarakatan namun juga mendorong lembaga tersebut sebagai fasilitator bagi majunya perekonomian desa. Dengan adanya lembaga ekonomi masyarakat yang kuat dan aktif akan memberikan pengaruh yang baik pada perekonomian masyarakat.

Capaian Target Kinerja No.

Indikator Kerja

Target

Realisasi

Persentase Capaian



1.

Meningkatnya Kapasitas Manajemen BUMDES

2. 3.

9 kab

10 kab

Jumlah Desa yang Dibantu Membangun Prasarana Dasar

7 desa/kel

7 desa/kel

Penyaluran Gerbangmas-Taskin

26 desa/kel

26 desa/kel

[2015]

100 % 100 % 100 %

2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Manajemen BUMDES Setiap tahunnya ditargetkan 11 buah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) percontohan dapat dibina oleh BPMPD Provinsi Kalsel dimulai pada tahun 2011 sebanyak 11 Bumdes sampai dengan tahun 2015 telah mencapai 53 BUMDES percontohan dengan perincian sebagai berikut : REKAPITULASI BUMDES PERCONTOHAN TAHUN 2011 S/D 2014 Tahun

Bumdes Percontohan

2011

11

2012

9

2013

3

2014

18

2015

12

JUMLAH

53

Peningkatan jumlah BUMDES percontohan yang dibina oleh BPMPD Provinsi Kalsel yakni pada Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) tergambar dalam grafik berikut :



[2015]

Sejak tahun 2011 s/d 2015 BUMDES percontohan di Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 53 buah atau sekitar 2,8 % dari total 1.866 bumdes yang diharapkan terbentuk sesuai dengan jumlah desa di Kalsel saat ini. Perbandingan ini digambarkan pada chart sebagai berikut :

Jumlah ini masih belum mengakomodasi BUMDES – BUMDES yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu BPMPD Provinsi Kalsel akan terus



[2015]

melakukan pembinaan terhadap BUMDES - BUMDES Percontohan di Kabupaten agar kedepannya semua BUMDES di Provinsi Kalsel dapat terfasilitasi.

Pembinaan juga dilakukan kepada aparatur BUMDES dan kepala desa melalui Bimtek Manajemen BUMDES dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang. Pelatihan ini bertujuan untuk melatih aparatur pemerintahan dan BUMDES terkait bagaimana cara mengelola manajemen keuangan Bumdes dan pengembangan usaha BUMDES Percontohan Provinsi Kalsel yang telah dilaksanakan dari Tahun 2011 s/d 2015. 2.1.2. Jumlah Desa yang Dibantu Membangun Prasarana Dasar BPMPD Provinsi Kalsel berupaya untuk membantu pembangunan prasarana dasar di desa lewat kegiatan pemberian stimulan pembangunan desa yang merupakan kegiatan pemberian bantuan kepada desa melalui LPM , diutamakan untuk desa tertinggal dan kekurangan sarana prasarana ekonomi pedesaan. Kegiatan pemberian stimulan pembangunan desa ini menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah provinsi kepada desa yang berada diwilayahnya. Di Kalimantan Selatan desa/kelurahan berjumlah 2.009 buah, yang seharusnya merasakan kucuran dana stimulan, akan tetapi karena keterbatasan dana Pemerintah Provinsi Kalsel untuk kegiatan ini, sehingga ditargetkan desa memperolehnya secara bertahap.


[2015]


Untuk Tahun 2011 s/d 2015 seharusnya setiap tahun dapat diberikan dana stimulan kepada minimal 88 desa/Kelurahan, akan tetapi karena keterbatasan anggaran Pemerintah Provinsi Kalsel untuk kegiatan ini, maka pada tahun 2011 s/d 2013, pemberian dana stimulan berlokasi di 13 Kabupaten/Kota, 39 Kecamatan pada 88 Desa/Kelurahan. Tahun 2014

penerima dana stimulan

berlokasi pada 10 Kabupaten/Kota, 27 Kecamatan pada 45 Desa Di tahun 2015 penerima dana stimulan berkurang menjadi 6 Kabupaten/Kota, 7 Kecamatan pada 7 Desa/Kelurahan yang digambarkan dalam tabel sebagai berikut : REKAPITULASI DESA/KELURAHAN PENERIMA DANA STIMULAN Tahun

Kabupaten/Kota

Kecamatan

Desa / Kelurahan

2011

13

39

88

2012

13

39

88

2013

13

39

88

2014

10

27

45

2015

6

7

7

JUMLAH

316

Penurunan desa/kelurahan penerima stimulan di tahun 2015 disebabkan oleh berkurangnya dana yang diberikan sehingga Bidang UEM BPMPD Provinsi Kalsel hanya mampu melaksanakan pemberian stimulan kepada 7 desa pada 6 kabupaten di Provinsi Kalsel. Setiap Desa memperoleh dana bervariasi setiap tahunnya antara 9.000.000 s/d Rp. 20.000.000,- yang dipergunakan untuk kegiatan ekonomi berkembang, prasarana produksi,prasarana perhubungan dan



[2015]

prasarana pemasaran. Pada tahun 2015 masing – masing desa/kelurahan mendapatkan kucuran dana sebesar Rp. 15.625.000,Sejak tahun 2011 sampai dengan 2015 Bidang UEM BPMPD Provinsi Kalsel telah memberikan dana stimulan kepada 316 desa/kelurahan atau sekitar 15,7 % dari 2.009 desa/kelurahan di Provinsi Kalsel yang dideskripsikan dalam persentase berikut :

Tidak hanya melakukan pemberian dana kepada 7 desa/kelurahan, Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) BPMPD Provinsi Kalsel juga melakukan monitoring evaluasi ke 5 kabupaten/kota dalam rangka memonitoring kelancaran penyaluran dana dan pelaksanaan kegiatan atas dana tersebut.



[2015]

2.1.3. Penyaluran Gerbangmas-Taskin Program Gerakan Terpadu Pembangunan Masyarakat Kalimantan Selatan untuk pengentasan kemiskinan di Kalimantan Selatan atau yang biasa disebut Gerbangmas-Taskin salah satunya bertujuan untuk menguatkan kapasitas kelembagaan dalam hal ini Unit Pengelola Keuangan (UPK) sebagai pengelola program penanggulangan kemiskinan maupun pengelola pembangunan di desa/kelurahan pada umumnya. Setiap tahunnya dana yang disalurkan program Gerbangmas-Taskin lewat UPK yakni sebesar 50 juta rupiah yang dibagikan pada 52 desa/kelurahan pada tahun 2011 sampai dengan 2013. Pada tahun 2014 desa/kelurahan penerima dana menjadi 50 desa/kelurahan dan pada tahun 2015 sebanyak 26 desa/kelurahan dimana 24 desa menerima dana sebesar Rp. 42.000.000,- dan 2 kelurahan sebesar Rp. 46.000.000,-. Pengurangan jumlah desa/kelurahan penerima dana Gerbangmas-Taskin ini dikarenakan keterbatasan dana yang dimiliki. Penyaluran dana melalui UPK ini diperuntukkan bagi pemberdayaan manusia berupa pelatihan keterampilan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi lewat simpan pinjam. Jumlah desa/kelurahan penerima dana Program Gerbangmas-Taskin sejak tahun 2011 sampai dengan 2015 berjumlah 232 desa atau 11,6 % dari total 2009 desa/kelurahan di Provinsi Kalsel dengan perbandingan sebagai berikut :



[2015]

Sebagai basis penyaluran Gerbangmas-Taskin, Unit Pengelola Keuangan (UPK) tentunya harus memiliki aparatur yang terlatih agar kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dengan menggunakan dana Gerbangmas-Taskin dapat tepat sasaran dalam upaya mengatasi kemiskinan di masyarakat. BPMPD Provinsi Kalsel khususnya Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat kemudian melaksanakan Pelatihan Bagi Ketua Unit Pengelola Keuangan (UPK) di Desa sebagai bentuk penguatan kapasitas pengelola yang telah dilaksanakan sejak tahun 2011 sampai dengan 2015 dengan jumlah peserta setiap tahunnya sebanyak 78 orang. TUJUAN 3

PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA SESUAI KEBUTUHAN MASYARAKAT

SASARAN 3.1. Penerapan Teknologi Tepat Guna Keberadaan

teknologi

tepat

guna

ikut

mendorong

kemandirian

masyarakat dimana penggunaan teknologi dapat mempermudah kehidupan masyarakat sehari-hari. Teknologi tepat guna juga mampu menjadi penunjang kelancaran pembangunan di tingkat desa dan kelurahan.



[2015]

Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut Posyantek merupakan lembaga kemasyarakatan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis Teknologi Tepat Guna (TTG). Maksud pembentukan Posyantek adalah untuk mempercepat pemanfaaatan TTG oleh masyarakat. Sedangkan tujuan dari pembentukan Posyantek yakni : 1. Menjembatani masyarakat pemanfaat / pengguna TTG dengan sumber TTG 2. Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan teknis, pelayanan informasi dan promosi berbagai jenis TTG 3. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan TTG Pendirian Posyantek di Kabupaten/Kota dimulai pada tahun 2012 sebanyak 2 (dua) kabupaten yakni Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tahun 2013 meningkat sebanyak 4 (empat) kabupaten yakni Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah Bumbu. Pada tahun 2014 kembali mengalami peningkatan menjadi 7 kabupaten/kota yakni Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Balangan, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan deskripsi tabel dan grafik sebagai berikut : REKAPITULASI PENDIRIAN POSYANTEK Tahun

Kabupaten/Kota

2012

2 Posyantek

2013

4 Posyantek

2014

7 Posyantek



[2015]

Pada tahun 2015 BPMPD Provinsi Kalsel belum mampu berpartisipasi dalam pendirian Posyantek dikarenakan adanya perubahan Undang – Undang yang ada yakni lahirnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta perubahan nomenklatur pusat yakni berpindahnya urusan desa dari Kementerian Dalam Negeri ke Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Akan tetapi dalam segi pembinaan dan monitoring, BPMPD Provinsi Kalsel terus melakukan pembinaan di Kabupaten/Kota untuk mendorong berdirinya lebih banyak lagi Posyantek serta memaksimalkan peran serta Posyantek tersebut. Dalam upaya meningkatkan kapasitas aparatur Posyantek untuk mendukung kelancaran kinerja Posyantek, BPMPD Provinsi Kalsel pada tahun 2013 telah menyelenggarakan Pelatihan Posyantek dengan jumlah peserta sebanyak 39 orang dan di tahun 2014

menyelenggarakan Rapat Koordinasi

Pengurus Posyantek dan Pembina Kabupaten/Kota dengan peserta berasal dari pengurus Posyantek dan Pembina Kabupaten/Kota sebanyak 39 orang. Sedangkan pada tahun 2015 dilaksanakan Bimtek bagi pengurus Posyantek sebanyak 29 orang. Bimtek ini diselenggarakan sebagai upaya penguatan kelembagaan Posyantek termasuk pengembangan teknologi baru di kabupaten/kota.


[2015]


TUJUAN 4

PEMANTAPAN KAPASITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN

SASARAN 4.1. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan Penguatan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan memiliki pengaruh penting dalam

mewujudkan

kemandirian

masyarakat

dan

kemandirian

pemerintahan itu sendiri. BPMPD Provins Kalsel melihat penguatan pada system administrasi dan aparatur pemerintahan sebagai poin utama dalam penguatan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan. Capaian Target Kinerja No. 1.

2.

3.

Indikator Kerja Jumlah Desa/Kelurahan yang Terfasilitasi Penyusunan Profilnya Jumlah Desa dan Kelurahan yang Menjadi Juara Tingkat Provinsi Kalsel Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Kelurahan

Target

Realisasi

Persentase Capaian

13 Kab/Kota

13 Kab/Kota

100 %

13 Kab/Kota

13 Kab/Kota

100 %

165 Bendahara Desa

165 Bendahara Desa

100 %


[2015]


4.1.1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Terfasilitasi Penyusunan Profilnya Pengisian Profil Desa dan Kelurahan menjadi salah satu upaya BPMPD Provinsi Kalsel dalam mendorong pengadministrasian pemerintahan desa dan kelurahan yang baik. Dengan keberadaan Profil Desa dan Kelurahan dapat dilihat gambaran potensi dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan yang akurat, komprehensif dan integral. Pengisian Profil Desa dan Kelurahan meliputi pengisian Data Dasar Keluarga, Potensi Desa dan Kelurahan yakni keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa dan kelurahan serta kelembagaan, sarana dan prasarana yang ada di desa, dan tingkat perkembangan desa berupa capaian hasil kegiatan pembangunan yang dapat mencerminkan

tingkat

kemajuan

dan

keberhasilan

masyarakat

dan

pemerintahan desa / kelurahan. Pada awal pelaksanaannya pengisian Profil Desa dan Kelurahan dilakukan secara manual. Di tahun 2013 Pemerintah Pusat kemudian meluncurkan sistem pengisian secara online yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan di seluruh Indonesia. Sebanyak 767 desa dan kelurahan, 41 kelurahan dan 674 desa, telah melaksanakan sistem pengisian Profil Desa dan Kelurahan secara online sebagai berikut : REKAPITULASI DESA / KELURAHAN ONLINE SE KALSEL TAHUN 2015 NO

KABUPATEN / KOTA

online kel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Banjarmasin Kota Banjarbaru Kab. Banjar Kab. Tapin Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Balangan Kab. Tabalong Kab. Barito Kuala Kab. Tanah Laut Kab. Tanah Bumbu

0 20 1 4 4 2 1 1 0 1 4 1

online desa 0 0 79 94 144 29 4 0 114 58 75 71

TOTAL 52 20 80 98 148 31 5 1 114 59 79 72


[2015]


13

Kab. Kotabaru

2 41

TOTAL

6 674 767

8 2009

Progress pengisian Profil Desa dan Kelurahan secara online dimulai pada tahun 2012 dimana sebanyak 21 desa dan kelurahan telah melakukan pengisian yang terdiri dari 18 kelurahan di Kota Banjarbaru, 1 desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 1 desa

di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan 1 desa di

Kabupaten Tabalong. Pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang signifikan sebanyak 398 desa dan kelurahan dan di tahun 2014 sebesar 645 desa dan kelurahan di Kalsel telah melakukan pengisian Profil Desa dan Kelurahan secara online. Pada tahun 2015 jumlah desa dan kelurahan yang telah melaksanakan pengisian secara online telah mencapai 767 desa dan kelurahan di seluruh Kalsel. Peningkatan ini secara lebih detail tergambar dalam tabel dan grafik sebagai berikut : PROGRESS PENGISIAN PROFIL DESA DAN KELURAHAN NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

KABUPATEN / KOTA Kota Banjarmasin Kota Banjarbaru Kab. Banjar Kab. Tapin Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Balangan Kab. Tabalong Kab. Barito Kuala Kab. Tanah Laut Kab. Tanah Bumbu Kab. Kotabaru TOTAL

2012 0 18 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 21

2013 0 20 44 88 94 23 4 0 108 11 1 5 0 398

2015 52 20 80 98 148 31 5 1 114 59 79 72 8 767

2014 0 20 63 93 128 31 5 0 112 54 79 59 1 645



[2015]

Jumlah desa dan kelurahan yang telah melakukan pengisian Profil Desa dan Kelurahan secara online sampai dengan tahun 2015 yakni 767 desa dan kelurahan atau 38 % dari total 2.009 desa dan kelurahan di Provinsi Kalsel dengan grafik sebagai berikut :

Pemerintah Pusat menetapkan target bahwa pengisian Profil Desa dan Kelurahan secara online telah sepenuhnya terlaksana pada tahun 2020. Bidang



[2015]

Pemerintahan Desa dan Kelurahan terus mendorong dan memfasilitasi Kabupaten / Kota di Kalsel dalam upaya pengisian Profil Desa dan Kelurahan secara online. Salah satunya dengan melaksanakan Bimtek Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan yang pada tahun 2014 telah diselenggarakan dengan jumlah peserta sebanyak 26 orang operator berasal dari BPMPD Kabupaten / Kota di Kalsel. Pada tahun 2015 Bimbingan Teknis ini kembali diselenggarakan untuk mengupdate kemampuan operator dalam menjalankan aplikasi online profil desa dan kelurahan yang terus diperbarui oleh Pemerintah Pusat.

Kedepannya kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan akan terus dilaksanakan mengingat pentingnya menyiapkan Sumber Daya Manusia yang mampu melakukan pengisian Profil Desa dan Kelurahan secara online. Minimnya keberadaan SDM ini menjadi salah satu masalah yang selama ini dihadapi oleh Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan baik SDM di tingkat kabupaten / kota, kecamatan maupun desa / kelurahan. Masalah lain yang dihadapi yakni ketersediaan jaringan internet yang belum menjangkau desa – desa yang terletak jauh dari ibukota kabupaten. Tidak jarang operator desa terpaksa menggunakan fasilitas kecamatan dalam melakukan pengisian Profil Desa dan Kelurahan secara online sementara letak kantor kecamatan tidak selalu dekat dengan desa. Tentunya hal ini akan menghambat progress pengisian data.



[2015]

Dukungan dana yang masih minim menjadi masalah lain khususnya terkait pendataan Data Dasar Keluarga yang memerlukan dana cukup besar untuk melakukan pendataan ke setiap penduduk di desa. Masih belum maksimalnya dana yang ada dalam menunjang pelaksanaan pendataan menyebabkan tersendatnya penyempurnaan data untuk kemudian dilakukan pengisian data secara online. 4.1.2. Jumlah Desa dan Kelurahan yang Menjadi Juara Tingkat Provinsi Kalsel Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalsel menjadi tolak ukur baik tidaknya sistem administrasi desa dan kelurahan yang ada di Provinsi Kalsel. Penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan ini meliputi 8 indikator antara lain indikator bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban, partisipasi masyarakat, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa dan kelurahan.

Kegiatan ini telah berjalan sejak tahun 2009 hingga sekarang. Peserta perlombaan yakni desa dan kelurahan yang meraih predikat juara I pada tingkat kecamatan dan kabupaten/kota, sehingga desa dan kelurahan tersebut diperbolehkan mewakili kabupaten/kota dalam Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalsel. Jumlah desa yang mengikuti Perlombaan Desa Tingkat Provinsi Kalsel dari tahun 2009 sampai dengan 2015 sebanyak 770 desa dimana setiap tahunnya terdapat 110 desa sebagai peserta.



[2015]

4.1.2. Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Kelurahan Dari segi aparatur pemerintahan desa dan kelurahan juga perlu mendapatkan perhatian agar kemandirian dalam pemerintahan desa dan kelurahan dapat tercapai. Peningkatan wawasan dan pengetahuan dibutuhkan oleh kepala desa agar dalam menjalankan roda pemerintahan di desa dapat memacu pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dapat mengelola administrasi pemerintahan dan keuangan secara tertib dan benar. Oleh karena itu BPMPD Provinsi Kalsel menyelenggarakan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa bagi Aparatur Desa.

Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa bagi Aparatur Desa se Kalsel telah dilaksanakan sejak tahun 2011 sampai dengan 2015 dengan komposisi kepala desa yang dilatih sebanyak 534 orang dan 165 bendahara desa. Total aparatur desa yang dilatih yakni 699 aparatur desa atau 37,5 % dari total 1866 desa di Provinsi Kalsel yang digambarkan dalam grafik sebagai berikut :



[2015]

Dengan adanya Undang – Undang Desa yang baru kebutuhan akan Kepala Desa yang berkualitas semakin dibutuhkan. Oleh karena itu BPMPD Provinsi Kalsel terus melakukan pelatihan bagi Aparatur Desa tidak hanya Kepala Desa dan Bendahara Desa untuk semakin memaksimalkan pelaksanaan pemerintahan desa secara tertib dan benar. B. ASPEK KEUANGAN Dana yang digunakan untuk membiayai 8 program dengan 43 kegiatan senilai Rp. 8.882.100.000,- dengan realisasi Rp. 6.950.237.487,- atau

78,25 %.

Jumlah dana tersebut bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan tahun 2015 dengan perincian sebagai berikut :


[2015]


No. 1

Program /No.DPA/ Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran • [1.22.1.22.01.00.01.19.5.2] Rapat-rapat koordinasi dan

Pagu Dana

Realisasi

Persentase

1,322,750,000.00

1,191,079,175.00

90.05

94,000,000.00

93,323,000.00

99.28

490,000,000.00

474,884,200.00

96.92

98,720,000.00

59,455,000.00

60.23

165,000,000.00

159,629,376.00

96.75

10,600,000.00

9,580,000.00

90.38

6,000,000.00

5,813,000.00

96.88

15,000,000.00

7,749,100.00

51.66

112,200,000.00

111,026,800.00

98.95

146,600,000.00

136,800,000.00

93.32

180,230,000.00

130,643,699.00

72.49

4,400,000.00

2,175,000.00

49.43

748,154,000.00

92.14

konsultasi dalam daerah • [1.22.1.22.01.00.01.18.5.2] Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah • [1.22.1.22.01.00.01.17.5.2] Penyediaan Makanan dan Minuman • [1.22.1.22.01.00.01.16.5.2] Penyediaan Bahan Logistik Kantor • [1.22.1.22.01.00.01.15.5.2] Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan • [1.22.1.22.01.00.01.12.5.2] Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor • [1.22.1.22.01.00.01.11.5.2] Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan • [1.22.1.22.01.00.01.08.5.2] Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor • [1.22.1.22.01.00.01.07.5.2] Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan • [1.22.1.22.01.00.01.02.5.2] Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik • [1.22.1.22.01.00.01.01.5.2] Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

811,950,000.00



No.

Program /No.DPA/ Kegiatan • [1.22.1.22.01.00.02.104.5.2] Pengadaan Peralatan

Pagu Dana

Realisasi

[2015]

Persentase

65,000,000.00

65,000,000.00

100

Kerja/Kantor • [1.22.1.22.01.00.02.22.5.2] Pemeliharaan Rutin/Berkala

126,500,000.00

126,500,000.00

100

Gedung Kantor • [1.22.1.22.01.00.02.24.5.2] Pemeliharaan Rutin/Berkala

166,450,000.00

135,340,000.00

81.31

Kendaraan Dinas/Operasional • [1.22.1.22.01.00.02.26.5.2] Pemeliharaan Rutin/Berkala

10,000,000.00

6,540,000.00

65.4

Perlengkapan Gedung Kantor • [1.22.1.22.01.00.02.28.5.2.] Pemeliharaan Rutin/Berkala

5,000,000.00

2,500,000.00

50

1,000,000.00

650,000.00

65

18,000,000.00

8,734,000.00

48.52

420,000,000.00

402,890,000.00

95.93

Peralatan Gedung Kantor • [1.22.1.22.01.00.02.31.5.2] Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kerja • [1.22.1.22.01.00.02.33.5.2] Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer • [1.22.1.22.01.00.02.05.5.2.P] Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur • [1.22.1.22.01.00.03.03.5.2.] Pengadaan Pakaian Kerja

11,700,000.00 11,700,000.00

11,700,000.00

100

11,700,000.00

100

77,560,000.00

51.71

77,560,000.00

51.71

3,200,000.00

18.08

17,700,000.00

3,200,000.00

18.08

1,220,000,000.00

939,210,900.00

76.98

600,000,000.00

420,853,400.00

70.14

Lapangan

4

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur • [1.22.1.22.01.00.05.62.5.2.] Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur

150,000,000.00

150,000,000.00

Pemberdayaan Masyarakat

5

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan • [1.22.1.22.01.00.06.01.5.2] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi

17,700,000.00

kinerja SKPD

6

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan • [1.22.1.22.01.00.15.07.5.2.] Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa



No.

Program /No.DPA/ Kegiatan • [1.22.1.22.01.00.15.01.5.2.] Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Pagu Dana

Realisasi

[2015]

Persentase

270,000,000.00

232,806,900.00

86.22

2,186,000,000.00

1,500,217,622.00

68.63

580,000,000.00

278,493,671.00

48.02

120,000,000.00

77,911,600.00

64.93

1,100,000,000.00

940,702,900.00

85.52

100,000,000.00

33,176,901.00

33.18

286,000,000.00

169,932,550.00

59.42

2,465,925,000.00

1,907,692,520.00

77.36

200,000,000.00

131,033,630.00

65.52

505,925,000.00

449,439,770.00

88.84

900,000,000.00

717,293,450.00

79.7

300,000,000.00

249,606,570.00

83.2

250,000,000.00

197,602,500.00

79.04

150,000,000.00

106,297,600.00

70.87

160,000,000.00

56,419,000.00

35.26

Perdesaan

7

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan • [1.22.1.22.01.00.16.09.5.2.] Pengembangan Bumdes dan Usaha Ekonomi MAsyarakat di Pedesaan • [1.22.1.22.01.00.16.10.5.2.] Pemberian Stimulan Pembangunan Desa • [1.22.1.22.01.00.16.05.5.2] Peningkatan permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menenegah di Perdesaan • [1.22.1.22.01.00.16.07.5.2] Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan • [1.22.1.22.01.00.16.16.5.2.] Penguatan Kelembagaan Program Penanggulangan Kemiskinan

8

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa • [1.22.1.22.01.00.17.05.5.2] Peningkatan Pembinaan Koordinasi Program Pemberdayaan • [1.22.1.22.01.00.17.08.5.2] Peningkatan Kapasitas Pengembangan Pemdes/Kelurahan • [1.22.1.22.01.00.17.09.5.2] Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga di Kalsel • [1.22.1.22.01.00.17.10.5.2] Pengembangan, Penerapan dan Pemasyarakatan TTG • [1.22.1.22.01.00.17.11.5.2] Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan dan Pemanfaatan SDA • [1.22.1.22.01.00.17.12.5.2] Penguatan Kelembagaan Posyantek • [1.22.1.22.01.00.17.13.5.2] Koordinasi dan Pembinaan Sarana dan Prasarana Perdesaan



9

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

696,075,000.00

• [1.22.1.22.01.00.18.05.5.2] Pembinaan Pengelolaan Administrasi Desa dan Kelurahan • [1.22.1.22.01.00.18.06.5.2] Pengembangan Wilayah Desa

[2015]

571,423,270.00

82.09

496,075,000.00

409,668,870.00

82.58

200,000,000.00

161,754,400.00

80.88

dan Kelurahan

TOTAL

8,882,100,000.00

6,950,237,487.00

78.25

Pada tahun 2015 terdapat dua kegiatan yang dibiayai oleh Dana APBN dengan jumlah sebesar 51.447.444.000,- dan realisasi sebesar 26.284.459.101,- atau 51,09 % dengan detail sebagai berikut : No

Program

Jumlah Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

1.

Bina Pemerintahan Desa

14.885.600.000,-

10.551.129.400,-

70,88

2.

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

36.561.844.000,-

15.733.329.701,-

43,03

51.447.444.000,-

26.284.459.101,-

51,09

JUMLAH C. KESIMPULAN 

DESA SWASEMBADA Desa sebagai ujung tombak pemerintahan memegang peranan penting dalaem pembangunan daerah.Berkembangnya desa menjadi salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan pemerintah. Tingkat perkembangan desa dapat diklasifikasikan kedalam tiga kategori yakni sebagai berikut : a. Desa Swadaya Desa pada tingkatan ini masih belum mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri, administrasi pemerintahan dan tingkat perekonomian yang belum baik, teknologi masih rendah, serta peran lembaga kemasyarakatan yang belum berfungsi dengan baik untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.


[2015]


b. Desa Swakarya Pada tahap ini desa telah mampu menyelenggarakan rumah tangga sendiri, administrasi cukup baik, telah memiliki tingkat perekonomian yang cukup baik, masyarakat sudah mulai menggunakan alat – alat dan teknologi dan lembaga kemasyarakatan telah mulai berfungsi dalam menggerakkan masyarakat c. Desa Swasembada Merupakan tingkatan perkembangan desa yang paling tinggi dimana desa sudah mampu menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, memiliki administrasi desa yang baik, tingkat perekonomian yang baik, penggunaan alat – alat dan teknologi dan sudah berfungsinya lembaga kemasayarakatan terkait mendorong partisipasi masyarakat secara efektif Dalam upaya menjadikan desa di Kalsel sebagai desa swasembada, BPMPD Provinsi Kalsel memfokuskan pada peningkatan empat indikator desa swasembada yakni: 1. Pemerintahan Yang Baik Desa

dapat

dikategorikan

sebagai

desa

swasembada

ketika

mampu

menyelenggarakan pemerintahan desa yang efektif. Salah satunya dengan pengadministrasian desa yang lengkap baik data terkait kependudukan, keuangan desa maupun kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa. Administrasi yang baik telah menjadi salah satu kriteria penilaian lomba desa dan kelurahan yang diselenggarakan oleh BPMPD Provinsi Kalsel sehingga dengan keberadaan lomba desa menjadi pendorong bagi desa agar dapat menjadi desa swasembada. Efektivitas manajemen pemerintahan desa juga menjadi kriteria pendukung berjalannya pemerintahan desa yang baik.BPMPD Provinsi Kalsel telah menyelenggarakan

Pelatihan

Manajemen

Pemerintahan

Desa

untuk

mempersiapkan Kepala Desa yang ada agar dapat menjalankan roda pemerintahan di desa. Pelatihan ini mencakup pemberian pengetahuan terkait pengelolaan administrasi dan keuangan, pemberian pelayanan kepada warga, dan sistem pelaporan yang tertib dan benar. 2. Majunya tingkat perekonomian desa Peningkatan perekonomian desa menjadi salah satu fokus BPMPD Provinsi Kalsel dalam mendorong desa menjadi desa swasembada dikarenakan salah satu cirri



[2015]

dari desa swasembada adalah tingkat perekonomiannya yang sudah lebih maju disbanding desa swadaya dan swakarsa. Upaya – upaya yang telah dilakukan oleh BPMPD Provinsi Kalsel meliputi pemberian dana stimulan kepada desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dimana hasil keuntungan BUMDES digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa yang nantinya membawa implikasi pada meningkatnya perekonomian warga desa. 3. Penggunaan alat – alat dan teknologi di desa Salah satu bentuk upaya BPMPD Provinsi Kalsel dalam mendorong penggunaan alat – alat dan teknologi di desa yakni lewat pendirian posyantek sebagai sarana pemberian pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis Teknologi Tepat Guna.BPMPD Provinsi Kalsel juga memberikan hibah berupa alat kepada Posyantek untuk mendukung berkembangnya Posyantek yang ada. 4. Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam mendorong partisipasi masyarakat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa merupakan faktor penting dalam menjadikan desa sebagai desa swasembada sehingga diperlukan keberadaan Lembaga Kemasyarakatan yang mandiri dan aktif dalam mendorong partisipasi masyarakat desa. BPMPD Provinsi telah melakukan upaya peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan melalui pembinaan terhadap Desa Percontohan PKK, Kegiatan – kegiatan yang telah dilakukan oleh BPMPD Provinsi Kalsel membawa implikasi pada semakin bertambahnya desa swasembada yang ada di Kalsel.Pengumpulan data desa swasembada dimulai pada tahun 2009 bertepatan dengan diselenggarakannya Lomba Desa Tingkat Provinsi Kalsel.Hal ini dikarenakan kriteria – kriteria yang diperlukan desa untuk mengikuti lomba desa memiliki kesamaan dengan kriteria desa swasembada. Pada tahun 2009 sebanyak 110 desa, dengan perincian masing – masing 10 desa pada 11 kabupaten, telah masuk pada kategori desa swasembada. Jumlah desa swasembada ini meningkat pada tahun 2010 menjadi 220 desa dan terus mengalami peningkatan yang stabil pada tahun 2011 sebanyak 330 desa, tahun 2012 sebanyak 440 desa, tahun 2013 sebanyak 550 desa dan tahun 2014 sebanyak 660 desa dan tahun 2015 sebanyak 770 desa dengan perincian pada tabel berikut :


[2015]


REKAPITULASI DESA SWASEMBADA 2009 S/D 2015 KABUPATEN Kab. Barito Kuala Kab. Banjar Kab. Tapin Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Balangan Kab. Tabalong Kab. Tanah Laut Kab. Tanah Bumbu Kab. Kotabaru JUMLAH

2009 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110

2010 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 220

2011 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 330

2012 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 440

2013 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 550

2014 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 660

2015 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 770

Peningkatan ini dapat digambarkan pada grafik berikut :

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 11 kabupaten dan 2 kota dengan rincian 152 kecamatan, 143 kelurahan dan 1866 desa. Dengan total 1866 desa, BPMPD Provinsi Kalsel telah berhasil mendorong 770 desa atau sekitar 41,26 % desa mencapai tingkatan sebagai desa swasembada.



[2015]

Kedepannya BPMPD Provinsi Kalsel akan terus berupaya untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan yang dapat mendorong desa – desa lainnya agar menjadi desa swasembada serta menunjang keberadaan desa – desa swasembada yang telah ada. D. KENDALA DAN SOLUSI YANG DIBERIKAN 1. Kendala yang Dihadapi Dalam rangka merealisasikan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2014, terdapat beberapa kendala yang cukup berpengaruh yakni : 1. Pada

pencapaian

sasaran

Meningkatkan

Kapasitas

Kelembagaan

Masyarakat kendala yang dihadapi antara lain : a. Kinerja lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan masih dirasakan lemah dalam mendorong peran aktif masyarakat mengelola programprogram pembangunan guna mewujudkan kemandirian dan ketahanan masyarakat; b. Masih kurangnya kualitas sumber daya manusia dan dana yang dimiliki oleh lembaga kemasyarakatan


[2015]


c. Adanya Undang – Undang Desa yang baru menyebabkan perubahan dalam payung hukum legal lembaga kemasyarakatan sehingga perlu penyesuaian lebih lanjut 2. Pada pencapaian sasaran Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Usaha Mikro kendala yang dihadapi antara lain : a.

Perlunya

perluasan

cakupan

desa

penerima

program

dan

penambahan dana dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan b. Terbatasnya SDM yang mampu mengembangkan BUMDES; c.

Terbatasnya alokasi dana bagi Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa dan Gerbangmas-Taskin sehingga tidak seluruh desa dan kelurahan mendapatkan bantuan dana

d. Masih pasifnya baik desa/kelurahan maupun kabupaten/kota dalam menjalankan peran untuk meningkatkan perekonomian daerah 3. Pada pencapaian sasaran Penerapan Teknologi Tepat Guna kendala yang dihadapi antara lain : a. Masih minimnya Posyantek yang dapat didirikan di Kabupaten/Kota; b. Dana yang tersedia masih terbatas untuk koordinasi dan pembinaan / fasilitasi / pelatihan untuk kegiatan Posyantekdes/Posyantek dll c.

Dengan adanya Undang – Undang Desa yang baru memerlukan penyesuaian lebih lanjut terkait Posyantek

4. Pada pencapaian sasaran Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan kendala yang dihadapi antara lain : a.

Pengisian Data profil desa dan kelurahan secara online masih menemui hambatan baik dalam pendanaan maupun ketersediaan jaringan internet di desa dan kelurahan;

b. Kualitas sumber daya manusia yaitu aparatur pemerintahan desa masih rendah baik dari segi pendidikan maupun pengetahuan dan wawasan, sehingga belum mampu bekerja secara optimal dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat



[2015]

2. Solusi yang Diberikan a. Perlu adanya sosialisasi dan penyamaan persepsi dari seluruh stakeholders bahwa setiap program yang masuk ke desa agar melibatkan lembaga kemasyarakatan di desa untuk mendorong berperannya lembaga kemasyarakatan yang ada b. Melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap aparatur lembaga masyarakat untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada c. Penambahan cakupan wilayah dan dana untuk mendukung kegiatan stimulan dan Gerbangmas-Taskin d. Perlu peningkatan dana koordinasi dan pembinaan/fasilitasi /pelatihan untuk kegiatan Posyantekdes/Posyantek e. Memfasilitasi dengan melakukan pembinaan baik berupa pelatihan, bintek dan sosialisasi peraturan yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa f. Untuk menunjang proses pengumpulan dan pengolahan Data Profil Desa dan Kelurahan, tiap-tiap Kabupaten / Kota agar mengalokasikan dana tersebut di APBD daerah masing-masing.



[2015]

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Dalam usaha mewujudkan visi kemandirian masyarakat dan pemerintahan desa, BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan memfokuskan program-program kegiatannya pada empat kategori yakni peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat, penguatan lembaga perekonomian masyarakat, penerapan teknologi tepat guna dan penguatan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan. Adapun dalam mendukung pencapaian visi tersebut dilaksanakan 8 program dengan 43 kegiatan yang dibiayai oleh dana APBD tahun 2015 senilai Rp. 8.882.100.000,- dengan realisasi Rp. 6.950.237.487,- atau 78,25 % sedangkan dana APBN sebesar 51.447.444.000,- dan realisasi sebesar 26.284.459.101,- atau 51,09 %. Sebagai bagian penutup dari LAKIP Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalsel dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2015 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja BPMPD Provinsi Kalsel memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen pemerintah daerah baik di level provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan serta peran aktif dari masyarakat. B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalsel antara lain : 1. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran Tahun berjalan, langkah percepatan



[2015]

pelaksanaan kegiatan pada awal Tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. 2. Memperbaiki sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja agar pemenuhan indikator sasaran organisasi dapat dilaksanakana secara maksimal 3. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di provinsi maupun kabupaten/kota akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah di semua level, dunia usaha dan masyarakat. KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Drs. H. GUSTI SYAHYAR Pembina Utama Muda NIP. 19610512 198503 1 014


L A P O R A N K I N E R J A I N S T A N S I P E M E R I N T A H ( L A K I P ) T A H U N

Recommend Documents