Kumpulan Makalah, Pemikiran-Pemikiran mengenai Kebijakan Energi

Jejak Langkah III

Kumpulan Makalah, Pemikiran-Pemikiran mengenai Kebijakan Energi A. Harga Komoditi Energi adalah Besaran Berdimensi Satu Kebijakan energi Indonesia mempunyai tiga tujuan utama, yaitu: (i) intensifikasi atau terus-menerus melakukan pencarian sumber-sumber energi secara intensif dan berkesinambungan; (ii) konservasi atau penggunaan komoditi energi sehemat mungkin tanpa mengurangi kegiatan utama yang memang perlu dilakukan; (iii) diversifikasi atau penggunaan berbagai komoditi energi yang ada. Beberapa tahun yang lalu, pemerintah pernah mencoba memasukkan tujuan keempat yaitu indeksasi, atau menetapkan komoditi energi apa yang sebaiknya dipakai untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Namun, indeksasi kemudian dihilangkan karena hal itu bukan tujuan kebijakan energi. Itu akibat rasional saja dari teknologi, ketersediaan dan harga energi. Pemerintah juga pernah memasukkan tujuan melindungi lingkungan dan tujuan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Akan tetapi, hal-hal tersebut juga kurang pas karena memang bukan tujuan kebijakan energi. |

41

|

Birokrat Tekno Ekonomi Migas Indonesia | Umar Said

Selain itu, ada beberapa upaya “Dalam mengambil keputusan lagi untuk memperluas tujuan mengenai diversifikasi energi, salah kebijakan energi. Ilustrasi satu pertimbangan penting adalah mengenai harga. Akan sulit sekali sederhana untuk ‘memaksakan’ meminta konsumen menggunakan beberapa hal dalam jenis komodiiti energi tertentu, kebijakan energi adalah ibarat jika harga tidak menguntungkan baginya. Oleh sebab itu, harga mempertanyakan mengapa berbagai jenis komoditi energi harus kendaraan harus meluncur di dapat dibandingkan.” sebelah kiri jalan. Meluncur sebelah kiri dan berkendaraan memang terkait erat namun itu bukan tujuan berkendaraan. Tujuan utama menjalankan kendaraan di sebelah kiri adalah menghindari kecelakaan lalu lintas. Sedangkan tujuan berkendaraan adalah untuk mencapai suatu tempat. Dalam mengambil keputusan mengenai diversifikasi energi, salah satu pertimbangan penting adalah mengenai harga. Akan sulit sekali meminta konsumen menggunakan jenis komodiiti energi tertentu, jika harga tidak menguntungkan baginya. Oleh sebab itu, harga berbagai jenis komoditi energi harus dapat dibandingkan. Dalam laporan bisnis, sering kita ikuti harga minyak mentah Arab sekian dolar per barel, harga bensin sekian rupiah per liter, harga batu bara sekian dolar per ton, harga gas sekian dolar per juta btu. Data itu bagi orang awam seperti rimba saja. Ruwet dan tidak jelas, mana yang murah dan mana yang mahal. Tetapi jika harga-harga itu dikorelasikan, maka sesungguhnya semua itu terkait satu sama lain dan hanya satu harga saja yang menjadi penentunya (price maker). Logikanya adalah, jika satu perusahaan akan menjual produk baru ke pasar, perusahaan itu pasti melihat ke kiri dan ke kanan, berapa harga barang lain yang kegunaannya sama atau mirip dengan barangnya. Perusahaan mempertimbangan harga yang sudah terbentuk di pasar, serta kelebihan dan kekurangan pada produknya sendiri untuk menetapkan harga jual. Itu harus dilakukan karena dunia ini tidak hampa. Dunia sudah penuh dengan berbagai jenis barang dan masing-masing sudah mempunyai |

42

|

tatanan harga. Demikian juga dengan komoditi energi. Oleh sebab itu, harga energi yang kelihatannya lain-lain itu pasti berkorelasi. Dengan mengumpulkan berbagai data harga yang terjadi selama jangka waktu panjang dan mengkorelasikannya, akan diketahui fakta keterkaitannya. Masa yang panjang diperlukan untuk memperkecil riak masing-masing harga yang terjadi sesaat. Ilmu statistik mengajarkan kepada kita bahwa makin banyak data yang kita miliki, makin baik kesimpulannya. Dahulu, yang dianggap sebagai price maker adalah harga minyak Arab light. Setelah pemerintah Arab Saudi menyatakan tidak akan menetapkan harga minyaknya secara independen tetapi akan mengikuti harga pasar, yang kemudian dianggap menjadi price maker baru adalah minyak Brent dari laut utara (Eropa) dan di pasar Amerika adalah minyak West Texas Intermediate (WTI). Minyak-minyak Arab Light, Brent, WTI, memang pantas menjadi acuan harga karena produksinya besar, diperdagangkan dalam jumlah besar, dan ditawarkan di pasar minyak yang penting. Dengan menggunakan persamaan korelasi, dapat dibuat tabel harga berbagai jenis sumber energi yang utama. Sebagai ilustrasi, jika harga dari Brent USD 100/Bbl dan nilai tukar Rp 1200/USD, harga-harga komoditi energi lain adalah sebagai berikut ini: Tabel 1. Ilustrasi Perbandingan Harga Komoditi Energi KOMODITI ENERGI

SATUAN

BRENT (Dated)

US$/Bbl

ICP (Korelasi)

US$/Bbl

Batubara Australia

US$/Tonne

Rp/Liter setara Minyak

HARGA 100

99,90 7,493

LNG Indonesia FOB Indonesia

$/mmbtu

11,99 4,994

LNG Indonesia CIF Jepang

$/mmbtu

13,61 5,672

US$/Tonne

794.4 5,653

LPG 50/50, CP Aramco

|

43

|


MOPS Minyak Solar

Rp/liter

8,700

MOPS Bensin 97

US$/Bbl

8,336

MOPS Bensin 95 (Pertamax Plus)

US$/Bbl

8,122

MOPS Bensin 92 (Pertamax)

US$/Bbl

7,949

MOPS Bensin 88 (Premium)

US$/Bbl

7,719

CPO (dalam satuan USD/ Ton rata-rata harganya mencapai 8.85 kali ICP(dalam satuan US/Bbl)

US$/Tonne

885 9,091

Catatan : 1. Tonne = 1000 kg = ton metrik. 2. LPG 50/50 adalah campuran yang terdiri dari 50% berat propana (gas) dan 50% berat butana (gas). 3. Mean of Platts Singapore (MOPS) yaitu harga rata-rata produk minyak yang diperdagangkan di pasar minyak curah Singapura dan dilaporkan oleh perusahaan Platts. 4. Bensin 88, 92, 95, 97 artinya bensin dengan nilai oktana 88 (buruk), 92, 95 dan 97 (bagus sekali). 5. CPO bukan komoditi energi, tetapi merupakan bahan dasar pembuatan biodiesel bersaing dengan biodiesel dari minyak kedele sehingga harganya sangat sering terkait harga minyak bumi. Dengan mengungkapkan perbandingan harga-harga tersebut di atas, kita akan menyadari bahwa terus-menerus mengekspor gas adalah salah. Harga gas yang kita ekspor lebih murah dibandingkan harga minyak solar yang kita impor. Mengapa kita menggunakan minyak solar dan mengekspor gas? Meskipun minyak solar untuk industri tidak bersubsidi, tetapi dengan menggunakan minyak solar maka industri kita mengalami |

44

|

biaya tinggi. Impor minyak solar dalam jumlah banyak juga melemahkan neraca perdagangan dan melemahkan rupiah. Ekspor gas dimulai pada saat Indonesia masih mempunyai banyak minyak dan gas, dalam jumlah yang melebihi kebutuhan sendiri. Sementara untuk mengejar pembangunan yang sangat tertinggal selama Orde Baru, diperlukan sumber pendanaan yang relatif besar dan kuat. Itulah fungsi ekspor minyak dan gas pada saat itu. Lama kelamaan, kebetulan bersamaan dengan datangnya reformasi, produksi minyak dan gas makin merosot, antara lain, karena sulitnya melakukan kegiatan eksplorasi. Paradigma migas untuk mencari dana pembangunan masih tetap dipakai, padahal keadaan sudah berubah. Terlambat mengubah pikiran dan sikap itu menyebabkan kita terlalu banyak bersandar pada penggunaan minyak untuk memenuhi kebutuhan energi impornya. Impor minyak membengkak dan subsidinya tidak terjangkau lagi oleh APBN. Kita juga mengekpor energi bersih (gas) dengan harga murah, sementara mengimpor yang lebih kotor (minyak solar) dengan harga lebih mahal. Wakil Presiden dalam pidato pembukaan salah satu konvensi tahunan Indonesian Petroleum Association (IPA) tahun 2010, telah memperingatkan bahwa gas tidak boleh lagi diekspor, jika kontrak penjualan gas sudah selesai. Gas dipakai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun setelah pidato itu, beberapa kontrak penjualan yang habis tetap diperpanjang. Alasannya karena prasarana gas belum ada. Ketiadaan prasarana gas bukan diselesaikan dengan membangunnya, tetapi dipakai alasan untuk mengekspor gas. Terlambat mengubah pikiran dan sikap itulah menjadi salah satu sebab subsidi BBM tidak terpikul lagi oleh APBN. Dalam membuat korelasi harga komoditi energi, saya sering meminta bantuan Sdr. Ir. Bambang Surono. Lebih rinci, korelasi harga berbagai jenis komoditi energi penting dengan harga Dated Brent (USD/Bbl), memberikan hasil sebagai berikut:

|

45

|

Birokrat Tekno Ekonomi Migas Indonesia | Umar Said komoditi energi penting dengan harga Dated Brent (USD/Bbl), memberikan

hasil sebagai berikut:Minyak Indonesia – ICP (USD/Bbl)= 0,9942 x 1. Harga Rata-rata 1. Harga Minyak +Indonesia – ICP (USD/Bbl)= 0,9934 x Dated Dated BrentRata-rata (USD/Bbl) 0,1655 dengan R2 0,996. 2 Brent (USD/Bbl) + 0,1742 dengan R 0,996.

ICP sangat lengketdengan dengan Dated Brent. Nilai hampir sama,selalu dengan sama, ICP sangat lengket Dated Brent. Nilai selalu hampir alpha 0,9942. Nilai R2nya juga tinggi sekali. dengan alpha 0,9942. Nilai R2nya juga tinggi sekali. R Square (R2) sering disebut dengan koefisien determinasi, adalah mengukur R Square (R2) sering disebut dengan koefisien determinasi, adalah (goodness of fit)of fit) daridaripersamaan regresi; kesesuaian mengukur kesesuaian (goodness persamaan regresi; yaitu yaitu memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel terikat memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel yang dijelaskan oleh variabel bebas. Nilai R2 terletak antara 02– 1. Pendek terikat yang dijelaskan oleh variabel bebas. Nilai R terletak antara kata, kecocokan model dikatakan lebih baik kalau R2 semakin mendekati 1. 0 – 1. Pendek kata, kecocokan model dikatakan lebih baik kalau R2 semakin mendekati 1. 140 120

ICP, US$/Bbl

100 80 60

y = 0.9934x + 0.1742 R² = 0.996

40 20 0 0

20

40

60

80

100

120

140

160

DATED BRENT, US$/Bbl

Sumber: Hasil Simulasi Umar Said Gambar 1.

ICP versus Dated Brent

Gambar 5. Harga ICP versus Dated Brent

Harga bensin 97 (USD/Bbl) = 1,0724 x Dated Brent (USD/Bbl) + 3,9096 2

R =97 0,9744 Hargadengan bensin (USD/Bbl) = 1,0724 x Dated Brent (USD/Bbl) + 3,9096 dengan R2 = 0,9744 MOPS GASOLINE 97, US$/Bbl

160 140 120 100 80 60 40 20 0

2

y = 1.0724x + 3.9096 R² = 0.9744 0

20

40

60

80

100

120


Sumber: Hasil Simulasi Umar Said Gambar 2. MOPS Gasoline 97 versus Dated Brent Gambar 6. Harga MOPS Gasoline 97 versus Dated Brent

|

46

|

140

Gambar 2.

MOPS Gasoline 97 versus Dated Brent

2. Harga 95 (USD/Bbl) = 1,0509 Dated Brent (USD/Bbl + (USD/Bbl 2. Hargabensin bensin 95 (USD/Bbl) = x1,0509 x Dated Brent 2 3,1987 dengan R = 0,9757 +3,1987 dengan R2 = 0,9757 MOPS GASOLINE 95, US$/Bbl

160 140 120 100 80 60 40

y = 1.0509x + 3.1987 R² = 0.9757

20 0 0

20

40

80

100

120

140


60

Sumber: Hasil Simulasi Said Gasoline 95 versus Dated Brent Gambar Umar 3. MOPS Gambar 7. Harga MOPS Gasoline 95 versus Dated Brent

MOPS GASOLINE 92, US$/Bbl

3. HargaBensin Bensin 92 (USD/Bbl) = x1,0379 x Dated Brent 3. Harga 92 (USD/Bbl) = 1,0379 Dated Brent (USD/Bbl) + (USD/Bbl) + 3 2 2 2,1993 dengan R = 0,9742 2,1993 dengan R = 0,9742 160 140 120 100 80 60

y = 1.0379x + 2.1993 R² = 0.9742

40 20 0 0

20

60

80

100

120

140


40

MOPS Sumber: Hasil Gambar Simulasi4.Umar SaidGasoline 92 versus Dated Brent

Gambar 8. Harga MOPS Gasoline 92 versus Dated Brent

4. Harga Bensin 88 4. Harga Bensin 88

Karena bensin 88 tidak terbuka, harga harga curah bensin Karenapasar pasar bensin 88 tidak terbuka, curah 88 bensin 88 diperkirakan dengan ekstrapolasi dari persamaan korelasi bensin 95 dan diperkirakan dengan ekstrapolasi dari persamaan korelasi bensin 92. Proses ini menghasilkan persamaan untuk bensin 88 sebagai berikut:

95 dan 92. Proses ini menghasilkan persamaan bensin Bensin 88 (USD/Bbl) = 1,0206 x DATED BRENT (USD/Bbl) untuk + 0,8668 sebagai berikut: 5. Harga minyak solar dengan kadar belerang 0,05% (USD/Bbl) = 1,1534 47 R| 2 = 0,9470 x Dated Brent (USD/Bbl) + 0,6625| dengan

88


Bensin 88 (USD/Bbl) = 1,0206 x Dated Brent (USD/Bbl) + 0,8668

DIESEL, US$/Bbl

5. Harga minyak solar dengan kadar belerang 0,05% (USD/Bbl) = 1,1534 x Dated Brent (USD/Bbl) + 0,6625 dengan R2 = 0,9470 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

y = 1.1534x + 0.6625 R² = 0.947

0

20

60

80

100

120

140


40

Sumber: Hasil Simulasi Umar5.SaidDiesel 0.05% vs Dated Brent Gambar Gambar 9. Harga Diesel 0,05% versus Dated Brent

6. Harga Propan Aramco (USD/Ton) = 6,8068 x Dated Brent (USD/ bbl) + 95,229

PROPANE, US$/TONNE

1400 1200

1000 6. Harga Propan Aramco (USD/Ton) = 6,8068 x Dated Brent (USD/bbl) + y = 6.8068x + 95.229 800 95,229 dengan R2 = 0,8806 R² = 0.8806 600 400 200 0 0

40

60

80

100

120

140


Sumber: Hasil Simulasi Umar Said Gambar 6. Propane (CP Aramco) vs Dated Brent Gambar 10. Harga Propane (CP Aramco) versus Dated Brent

7. Harga Butan Aramco (USD/Ton) = 7,3008 x Dated Brent (USD/Bbl) + 72,573 dengan R2 = 0,8994 1400

, US$/TONNE

20

1200 1000 800 600

|

y = 7.3008x + 72.573 R² = 0.8994

48

|

5

0 0

20

40

60

80

100

120

140

DATED BRENT, US$/Bbl Gambar 6.

7.

Propane (CP Aramco) vs Dated Brent

Harga Butan Aramco (USD/Ton) = 7,3008 x Dated Brent (USD/

7. Harga Butan Aramco (USD/Ton) = 7,3008 x Dated Brent (USD/Bbl) + Bbl) + 72,573 dengan R2 = 0,8994 72,573 dengan R2 = 0,8994

BUTANE, US$/TONNE

1400 1200 1000

y = 7.3008x + 72.573 R² = 0.8994

800 600 400 200 0 0

20

60

80

100

120

140


40

Sumber: Hasil Simulasi Umar Said

Gambar 7. Butane (CP Aramco) vs Dated Brent

Gambar 11. Harga Butane (CP Aramco) versus Dated Brent

8. Harga Harga LPG 50/50 (USD/ton) = x7,1489 x Dated Brent+( USD/Bbl) 8. LPG 50/50 (USD/ton) = 7,1489 Dated Brent ( USD/Bbl) 2 2 + 79,495 R =0,9145 79,495 dengandengan R =0,9145

LPG 50/50, US$/Tonne

1400

6

1200 1000

y = 7.1489x + 79.495 R² = 0.9145

800 600 400 200 0

0

9.

20

40

60

80

100

120

140

DATED BRENT, US$/Bbl Sumber: Hasil Simulasi Umar Said Gambar 8. LPG 50/50 vs Dated Brent Gambar 12.Harga Indonesia LNG Exp. FOB versus Dated Brent

Harga LNG Indonesia, FOB, (USD/Ton) = 0.0943 x Dated Brent (USD/Bbl) + 2.5557

|

49

|


Gambar 13. diganti dengan ini

FOB LNG INDONESIA, US$/MMBTU

9. HargaLNG LNG Indonesia, (USD/Ton)= = 0.0943 x Brent Dated Brent 8. Harga Indonesia, FOB,FOB, (USD/MMBTU) 0,0833 x Dated (USD/Bbl) + 2.5557 (USD/Bbl) + 3,0626 dengan R2 = 0,8551 14 12 10 8 6

y = 0.0833x + 3.0626 R² = 0.8551

4 2 0 0

20

40

60

80

100

120


Sumber: Hasil Simulasi Said LNG Exp. FOB versus Dated Brent Gambar 1. Umar Indonesia

Gambar 13. Harga Indonesia LNG Exp. FOB versus Dated Brent

Gambar 19 diganti dengan ini

7

5

INDONESIA LNG, CIF JAPAN, US$/mmbtu

PERTUMBUHAN EKONOMI (%)

10. HargaLNG LNGIndonesia,CIF Indonesia,CIFJepang Jepang =0,129 x Dated (USD/Bbl) 10. Harga =0,129 x Dated Brent Brent (USD/Bbl) + 2 6 1,0411 dengan R = 0,9033 + 2,5557

4 3

2000

25 20 15

2002

10

y = 0.1293x + 1.0411 R² = 0.9033

2004

2006

2008

2010

2012

2014

TAHUN

5 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 1 DATED BRENT, US$/Barrel

Sumber: Hasil Gambar Simulasi Umar Said 10. Indonesia LNG CIF (Japan) versus Dated Brent Gambar 14. Harga LNG Indonesia CIF Jepang versus Dated Brent

S$/TON

11. Harga Batubara Australia (USD/ton) = 0,8699 x Dated Brent (USD/Bbl) + 14,199 dengan R2 =0,7927 200 180 160 140 120

50 | y = 0.8699x +|14.199 R² = 0.7927

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 DATED BRENT, US$/Barrel

Gambar 10. Indonesia LNG CIF (Japan) versus Dated Brent

AUST. COAL, US$/TON

11. Harga Batubara Australia (USD/ton = 1,0189 x Dated Brent (USD/ 11. Harga Batubara Australia (USD/ton) = 0,8699 x Dated Brent (USD/Bbl) 2 2 + dengan 9,897Rdengan + Bbl) 14,199 =0,7927R =0,8476 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

y = 0.8699x + 14.199 R² = 0.7927

0

40

60

80

100

120

140

160


20

Sumber: Hasil Simulasi Umar Said Gambar 11. Australian Coal versus Dated Brent Gambar 15. Australian Coal versus Dated Brent

Dalam catatan Umar, korelasi harga batubara acuan (HBA) yang 8 diterbitkan Indonesia, tidak terlalu berkorelasi dengan Dated Brent. Mungkin karena data statistiknya kurang panjang, mengingat sistem HBA memang belum terlalu lama dipakai. 12. Harga CPO

Harga CPO adalah harga pasar komoditi di Kuala Lumpur, jadi barangkali lebih pas jika dikorelasikan bukan dengan Dated Brent tetapi dengan ICP. Korelasi harga CPO dengan Dated Brent tidak terlalu bagus. Nilai R2 rendah - hanya 0,6861. Dengan menggunakan harga CPO dua bulan di belakang ICP, korelasinya membaik dengan R2 menjadi0,7636. Ini juga belum begitu baik. Penggunaan “lag” dua bulan akan menyulitkan penggunaan persamaan korelasi dalam model energi. Ini semua karena CPO memang bukan turunan minyak bumi. CPO masih sangat sedikit dipakai sebagai bahan bakar nabati. Di Amerika, minyak kedelai dan minyak jagung lebih banyak dipakai untuk membuat biodiesel. Di sisi lain, melalui jalur minyak goreng, CPO menjadi pesaing minyak kedelai. Oleh sebab itu, harga CPO lebih banyak dikontrol oleh harga minyak kedelai. |

51

|


Pesan Moral: “Dalam pembuatan keputusan, banyak hal tidak pasti. Menunggu kepastian berarti terlambat mengambil keputusan. Salah satu bahan dasar untuk keputusan/kebijakan adalah data dan informasi. Oleh sebab itu, data dan informasi harus selalu dikumpulkan dengan tertib. Dunia ini tidak hampa. Data dan informasi selalu tersedia dan banyak, namun sering tersebar dan sepotongsepotong. Data dan informasi yang tidak pernah komplit itu harus dirangkai dan dianalisis agar keluar faktanya. Data harga komoditi energi tidak terkecuali. Jika data yang tersebar dan tidak lengkap itu dirangkai, akan keluar faktanya bahwa sesungguhnya harga energi itu hanya berdimensi satu, artinya jika harga salah satu komoditi diketahui, maka yang lain akan diketahui juga. Kuncinya, jangan takut membuat data base dan analisis terkait data itu.” (Umar Said, 2014)

Yang menarik terkait CPO adalah, harganya (Kuala Lumpur) dalam satuan USD/ton sekitar 8,85 harga Dated Brent dalam USD/Bbl. Semua orang dapat membuat korelasi seperti tersebut diatas, dengan data dan periode yang berbeda. Hasilnya secara numeris pasti juga berbeda. Namun gambaran perbandingan harga pasti tidak berbeda.

B. Pemikiran yang Mendasari Undang-Undang Migas 2001(1994-1999) Tahun 1994, Indonesia menjadi tuan rumah konferensi APEC. Konferensi itu diadakan di Bogor dan menghasilkan Deklarasi Bogor yang bertujuan untuk menurunkan bea masuk hingga nol dan lima persen di lingkungan Asia Pasifik. Hal itu berlaku untuk negara maju paling lambat tahun 2010, dan untuk negara berkembang tahun 2020. Konferensi itu juga berarti bahwa Indonesia telah mengukuhkan dirinya memasuki sistem ekonomi global yang mestinya akan menguntungkan Indonesia. Ada orang yang mengkritik kebijakan ikut sistem global itu sebagai kehilangan kedaulatan, sebagai wujud bahwa kita telah tunduk pada neolib, dan lain-lain. Akan tetapi, kita juga melihat negara yang tidak masuk sistem ekonomi global menjadi negara tertinggal. Di Asia ada |

52

|

satu negara, di Amerika ada satu negara juga. Tiongkok yang komunis, berjuang keras untuk ikut sistem ekonomi global itu. Tiongkok berhasil. Tiongkok menikmati dan bahkan menunggangi sistem itu. Kembali ke Bogor, pada akhir perhelatan APEC tersebut, diadakan konferensi pers. Presiden Soeharto sebagai tuan rumah, memberikan penjelasan dan menjawab pertanyaan wartawan. Para pemimpin ekonomi APEC lainnya mendampingi beliau. Presiden Clinton dan Perdana Menteri Malaysia Mahathir juga hadir. Tetapi lepas maghrib pada hari yang sama, Perdana Menteri Mahathir mengadakan koferensi pers. Intinya Mahathir menyatakan tidak setuju dengan isi Deklarasi Bogor. Beliau ikut menandatangani Deklarasi karena menghormati Indonesia dan menghormati Pak Harto.

Sumber: Dokumen Pribadi Gambar 16. Tahun 1996, Presiden Suharto memberikan petunjuk kepada Umar Said, selaku Sekjen Departemen Pertambangan dan Energi, tentang cara-cara menyuburkan kembali lahan bekas tambang.

Rupanya pernyataan Mahathir Muhammad merupakan tamparan bagi Indonesia. Besok paginya, Pak Harto memanggil Menteri Pertambangan

|

53

|


dan Energi serta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). Menurut penuturan Menteri Pertambangan dan Energi kepada Umar Said, Presiden mengatakan bahwa komitmen Indonesia di APEC sudah sangat jauh. Indonesia tidak mungkin mundur lagi, Presiden mengingatkan kepada dua menteri tersebut, bahwa salah satu sektor yang masih sangat tertutup dan monopolis adalah migas. Presiden meminta agar migas dipelajari dan dicarikan jalan agar tetap dikelola sesuai amanat UUD 1945 tetapi tidak tabrakan dengan kesepakatan APEC. Presiden juga berpesan agar dalam mempelajari hal itu tidak perlu gembargembor. Selanjutnya Menteri Pertambangan dan Energi menugaskan Umar Said selaku Sekjen Deptamben dan Dirut Pertamina, sementara Mensesneg dan Menteri Keuangan menugaskan Eselon I-nya untuk bersama melaksanakan permintaan Presiden. Semua tidak diijinkan gembar-gembor. Semua proses memang dilakukan tanpa gembar-gembor dan tidak pernah ada di media. Yang penting bekerja dengan tenang, tekun, cermat dan tidak terpengaruh oleh hiruk pikuk di media. Kami mulai membaca dan mencermati UUD’45. Barangkali kami, khususnya saya belum pernah membaca UUD berkali-kali seperti saat melaksanakan penugasan ini. Ada beberapa pesan politik yang sulit kami pahami dan kelihatannya akan sulit pula untuk untuk disandingkan dengan kesepakatan APEC yaitu (1) dikuasai negara; (2) untuk sebesar besar kemakmuran rakyat; (3) penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Tentang pengertian “dikuasai negara” ada beberapa acuan yaitu: Pertama, apa yang disampaikan Bung Hatta dekade 1930-an, yang tertuang dalam tulisan berjudul Ekonomi Rakyat dalam Bahaya. Negara harus mengusahakan sendiri cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pemikiran tahun 1934 ini masih sering diacu orang sebagai pemikiran tunggal Bung Hatta. Berbagai pihak, pada tahun 2014 ini, juga masih sering menyuarakan keinginannya agar negara yang menjadi pengusaha migas. Kedua, pidato Bung Hatta pada peringatan Hari Koperasi, 12 Juli 1977. |

54

|

Pada kesempatan itu Bung Hatta menyampaikan makna “dikuasai oleh negara”. Menurut beliau, “dikuasai” oleh negara dalam pasal 33 UUD 1945 tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan, atau ondernemer. Menurut Bung Hatta, kekuasaan negara terdapat pada pembuatan peraturan guna melancarkan jalan ekonomi. Yang penting negara mempunyai kewenangan untuk mengatur. Peraturan harus juga melarang “penghisapan” orang yang lemah oleh orang yang bermodal. Kelihatan sekali bahwa antara tahun 1934 dan 1977, pemikiran Bung Hatta sudah berubah. Beliau menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Seperti diketahui, tahun 1930-an lahir aliran Keynes yang menyarankan peran negara dalam ekonomi karena kegagalan peran swasta. Sedangkan pada tahun 1977, mulai kelihatan kegagalan sistem semua oleh negara yang berlaku di blok Timur dan keunggulan sistem ekonomi barat. Barangkali Bung Hatta, sebagai cendekiawan, mencermati perubahan keadaan itu. Tentang amanat “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, ada yang menarik terkait amanat yaitu diletakkan di ayat (3) Pasal 33 tentang bumi dan air dan kekayaan alam. Bukan di ayat (1) tentang ekonomi. Pasti ada maksudnya. Praktek yang terjadi di banyak negara adalah, semua kegiatan usaha yang tidak mengenai kekayaan alam cukup membayar pajak penghasilan. Namun kegiatan yang menggali kekayaan alam, harus membayar pajak penghasilan dan pungutan lain yang di banyak negara disebut royalti. Di Indonesia, royalti ini disebut iuran atau sekarang disebut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Barangkali dalam kaitan membayar lebih dari sekedar pajak penghasilan (PPh) itulah maksud pesan politik “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” dan diletakkannya di ayat (3). Jadi kelihatannya, jika di atas PPh ada PNBP, maka pengelolaan bumi dan air dan kekayaan alam sudah memenuhi amanat Pasal 33 ayat (3). Hari ini, beberapa orang, bahkan ada juga tokoh terpelajar, yang masih berpendapat bahwa “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” di sektor migas harus diterjemahkan sebagai subsidi BBM. Padahal pesan konstitusi sangat jelas, yaitu “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” |

55

|


dan bukan “untuk sebesar-besar kemakmuran RAKYAT PEMAKAI BBM.” Rakyat di daerah terpencil, jauh dari pusat kekuasaan di Jawa, masih banyak yang tidak menggunakan BBM atau menggunakan dalam jumlah yang sedikit sekali. Mereka juga berhak mendapat kemakmuran yang dihasilkan oleh migas. Mungkin dalam bentuk sekolah yang baik, puskesmas atau rumah sakit yang baik, jembatan atau sarana publik lainnya. Jadi lebih penting menyalurkan kemakmuran yang berasal dari kekayaan alam itu ke semua orang dibanding kepada sekelompok orang saja. Tentang pengertian “penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak”, kita terbiasa dengan praktek bahwa minyak menguasai hidup orang banyak. Kelihatannya itu memang tidak terbantahkan. Setiap hari kita bersentuhan dengan minyak. Jadi minyak harus dikuasai negara, yang menurut para penganut paham nasionalisme “sempit” harus diusahakan sendiri oleh negara. Bahkan banyak yang mengira, bahwa praktek seperti itu sudah merupakan hukum alam. Memang agak sulit menjabarkan makna “menguasai hajat hidup orang banyak”. Rujukan yang ada tidak memberikan definisi yang jelas dan operasional. Tidak heran karena pesan itu memang suatu politik ekonomi konstitusi. Kita yang harus mencari jabaran operasionalnya. Untuk mengerti kadar “menguasai hajat hidup orang banyak” yang dikandung oleh minyak, terpaksa dilakukan perbandingan empiris. Dibuat perbandingan minyak dan air. Ternyata banyak orang memilih tidak mempunyai minyak daripada tidak mempunyai air. Jadi, kadar “mengusasi hidup orang” yang dibawa oleh minyak tidak setinggi yang dibawa oleh air. Sebagian besar air bahkan lepas dari bisnis PDAM artinya lepas dari bisnis yang diusahakan sendiri oleh negara. Itu mungkin karena air jumlahnya banyak sedang minyak terbatas. Kemudian minyak dibandingkan dengan beras yang kelangkaan atau kelimpahannya kira-kira setara dengan minyak. Kebanyakan orang memilih tidak mempunyai minyak dibanding tidak mempunyai beras. Kesimpulannya tidak berubah. Minyak dibawah beras. Ternyata kadar menguasai hajat orang banyak yang dibawa oleh minyak tidak tinggi-tinggi amat, kalah |

56

|

dibanding banyak komoditi lain. Kesimpulannya adalah bahwa selama ini kita mungkin terbiasa dengan rumusan bahwa minyak adalah komoditi vital sehingga pertimbangan politiknya sangat tinggi. Bahkan cenderung hanya pertimbangan itu saja yang dipakai untuk mengatur usaha migas. Masih ada pesan politik lain yang tidak terlalu cermat dibaca oleh kebanyakan dari kita. Pasal 33 Ayat (3) UUD berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Kita tidak cermat membaca anak kalimat “yang terkandung di dalamnya”. Kita berpendapat setiap tetes minyak harus dikuasai negara. Minyak Arab yang kita impor, tidak pernah terkandung di dalam bumi dan air Indonesia, jadi mestinya tidak terkena amanat itu. Para perumus konstitusi sudah sangat bijak dengan tidak ingin menguasai minyak impor ini. Tetapi perdagangan BBM-nya harus diatur oleh pemerintah. Di dalam kalimat “yang terkandung di dalamnya” inilah ditemukan peluang mengatur sektor migas (dan sumber daya alam lainnya) agar tetap menjunjung tinggi pesan konstitusi tetapi tidak tabrakan dengan kesepakatan ekonomi global. Itu baru ditemukan tahun 1997, artinya setelah sekitar tiga tahun “tim” sangat kecil ini bekerja, membaca berbagai rujukan dan berulang kali membaca UUD. Peluang tersebut disampaikan kepada para menteri yang ditugasi oleh Presiden untuk menyelaraskan pengaturan sektor migas dengan amanat UUD dan kesepakatan ekonomi global. Usulannya sangat sederhana yaitu kegiatan hulu karena terkait dengan “kekayaaan alam yang terkandung di dalamnya” tetap dikuasai negara, sedangkan kegiatan hilir yang pada hakekatnya merupakan perdagangan biasa, meskipun penting, dibuka. Itulah sesungguhnya inti sari pemikiran yang mendasari dari perubahan UU No. 8 tahun 1971 tentang Pertamina menjadi UU Migas 22 Tahun 2001. Para menteri melaporkan hasil kerja kepada Presiden, dan alhamdulillah Presiden menyetujui usulan yang diajukan. Persetujuan Pak Harto terjadi |

57

|


tahun 1997. Presiden memberikan pengarahan bahwa setuju dengan pemikiran yang diajukan dan agar dituangkan dalam format undangundang untuk diberlakukan tahun 2003. Pertanyaannya adalah, mengapa baru tahun 2003 akan dijadikan undang-undang migas yang baru? Artinya baru 6 tahun kemudian. Mengapa terlalu lama? Ini tidak lumrah. Biasanya semua harus serba cepat. Presiden menjelaskan perkiraan beliau bahwa banyak dari kita belum siap dengan paradigma baru tentang migas tersebut. Partai politik belum siap, politisi belum siap, media belum siap, mahasiswa belum siap. Bahkan pejabat pemerintahpun belum siap. Perlu sosialisasi yang halus dan pelan-pelan karena akan banyak merombak pemikiran yang sudah mapan. Belum sampai permintaan Presiden menjadi format undang-undang terlaksana, tahun 1998 Pak Harto mengundurkan diri dan terjadi pergantian Presiden. Sebagai konsekuensinya terbentuk kabinet baru. Menteri Pertambangan dan Energi yang baru agak tergesa-gesa dengan mengatakan akan merombak tatanan migas, serta akan merombak dominasi Pertamina. Apa yang diperkirakan pak Harto benar-benar terjadi. Partai belum siap. DPR belum siap. RUU migas yang diajukan Pemerintah langsung gugur di DPR. Terjadi pergantian kabinet lagi. RUU migas diajukan lagi dengan lebih hati-hati. Belajar dari pengamalan yang baru lewat, RUU lolos menjadi UU No 22 tahun 2001. Barangkali tanpa UU 22/2001 tersebut, Pertamina masih terus hidup hanya dengan uang upah pungut atau retensi sebesar 2 persen saja. Dengan retensi sekecil itu, Pertamina tidak akan mati tetapi juga tidak mampu hidup layaknya suatu perusahaan minyak. Pertamina akan tetap kumuh. Dalam hal BBM, kita masih terjebak dengan interpretasi sempit “untuk sebesar besar kemakmuran rakyat.” Sepertinya, kekayaan migas bisa sampai ke rakyat hanya melalui subsidi. Tiba-tiba sistem pasar BBM menjadi haram. Padahal UUD tidak sekali pun mengharamkan sistem pasar. Padahal sebelum penjajah datang, penduduk nusantara telah mengenal sistem pasar termasuk harga pasar. Padahal, akan lebih mulia |

58

|

bangsa ini jika kesejahteraannya meningkat sehingga tidak perlu disubsidi, karena pendidikan kaum mudanya unggul, karena kesehatannya prima, karena semua mendapat pekerjaan yang layak. Pesan Moral: Gambar 13.

FOB LNG INDONESIA, US$/MMBTU

“Keadaan selalu berubah. Jika kita kaku berpegang pada apa yang diganti dengan sudah biasa kita lakukan dan tidak pandai menyesuaikan diri dengan ini keadaan yang terus berubah itu, kita akan tertinggal dari bangsa lain. Harga LNG Indonesia, = 0,0833 Dated Brent Prinsip 8. dasar nilai-nilai bangsa FOB, harus(USD/MMBTU) tetap dipegang teguh,x tetapi 2 (USD/Bbl) + 3,0626tanpa dengan R = 0,8551 implementasi bisa berubah harus meninggalkan prinsip dasar dan nilai bangsa. Sejarah menunjukkan bahwa banyak negara tidak 14 maju dengan menutup diri. Demikian juga suku bangsa yang sulit menerima perubahan akan selalu terdesak ke pinggir.” (Umar Said, 12 2014) 10 8

C. Membangun6 Kembali Pengelolaan Energi y = 0.0833x + 3.0626 4 R² = 0.8551 Khususnya Migas Indonesia: Energi Sebagai Sub-Sistem 2Ekonomi (2014) 0

1. Prestasi Ekonomi 2000-2013 0 20 40 60

80

100

120


PERTUMBUHAN EKONOMI (%)

Dalam periode 2000-2013, pertumbuhan ekonomi relatif baik, mencapai sekitar 6% per tahun. Pertumbuhan itu dianggap Gambar 1. Indonesia LNG Exp. FOB versus Dated Brent belum cukup tinggi untuk mengejar ketinggalan Indonesia dari beberapa negara tetangga.


7 6 5 4 3 2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

TAHUN Sumber: Umar Said Gambar 17. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2000-2014

1

|

59

|

Gambar 2.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2000-2014



0,42 0,40

Gambar 2.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2000-2014

INDEKS GINI

0,38 0,36


0,34 0,32 0,30 0,42

1976 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TAHUN

0,38

Sumber: Umar Said

0,36 0,34

Gambar 3.

Indeks Gini Tahun 1976-2013


Gambar 18. Grafik Indeks Gini Tahun 1976-2013

JUMLAH PENDUDUK MISKIN (Juta Jiwa)

45 Jumlah 0,32 orang miskin memang turun tetapi kesenjangan 40 melebar. Kesenjangan yang diukur dengan Indeks pendapatan 0,30 35 Gini, meningkat dari 0,35 pada tahun 2003 menjadi 0,42 1976 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 30 2013. Semakin tinggi Indeks Gini, semakin lebar pada tahun TAHUN 25 pendapatan penduduk. Nilai 0,42, oleh banyak kesejangan 20sudah dianggap sebagai batas tertinggi. Kesenjangan ekonom, Gambar 3. Gini Tahun 1976-2013 2000 dan 2002 2004Indeks 2006 2008 2010 cukup 2012 panjang 2014 yang melebar terjadi dalam jangka yang TAHUN bisa mengancam kerukunan sosial dan kohesi NKRI.

JUMLAH PENDUDUK MISKIN (Juta Jiwa)

INDEKS GINI

0,40

45

Gambar 4.

Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2000-2014

40 35

2

30 25 20 2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

TAHUN Sumber: Umar Said

Gambar 4.

Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2000-2014

Gambar 19. Grafik Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2000-2014

|

60

|

2


2. Dua Wajah Ekonomi Indonesia Ekonomi Indonesia merupakan dual economy, yaitu ada sektor modern dan sektor tradisional yang berdampingan. Dua sektor tersebut masing-masing mempunyai peran dalam ekonomi secara keseluruhan. Sektor modern terdiri dari industri manufaktur, usaha-usaha besar lain, keuangan dan perbankan, dll. Sektor ini menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi nasional, yang sangat diperlukan untuk memajukan kesejahteraan umum dan membuka lapangan kerja. Sektor tradisional terdiri dari sektor primer yaitu pertanian rakyat, perkebunan rakyat, peternakan rakyat, perikanan rakyat dan usaha mikro. Orang-orang yang merasa tidak mampu bertahan di sektor primer, banyak yang kemudian pergi ke kota, membuat usaha mikro atau bekerja sebagai tenaga kasar seadanya. Segala kegiatan di sektor tradisional ini dikerjakan sendiri oleh rakyat, bukan oleh korporasi. Sektor tradisional ini memberi makan dan pekerjaan kepada lebih banyak orang dibanding sektor modern, tetapi sektor ini juga menjadi kantong-kantong kemiskinan. Orang menjadi miskin karena tidak mempunyai pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya dan dengan pendapatan yang memadai. Sektor tradisional umumnya tidak dapat berfungsi optimum karena serba kekurangan. Kedua sektor tersebut, harus diatur dan dibantu oleh pemerintah agar berkembang, namun cara mengatur dan membantunya sangat berbeda.

3. Membantu dan Mengatur Sektor Modern Sektor modern memerlukan dua hal utama yaitu: (i) iklim usaha dan (ii) infrastruktur yang baik. Iklim usaha yang baik |

61

|


adalah kecepatan pelayanan, kejelasan dan stabilitas peraturan, keadilan perlakuan, hak dan kewajiban yang setara dengan yang ada di negara lain, dsb. Infrastruktur yang dibutuhkan, meliputi jalan, terutama jalan tol, jaringan kereta api, pelabuhan dengan kapal-kapal modernnya, bandara dengan armada pesawatnya, listrik dan jaringan komunikasi data. Sekarang ini, infrastruktur sudah mencekik dunia usaha. Dunia usaha sulit bergerak karena infrastruktur yang kurang. Infrastruktur itu sendiri akan dibangun oleh swasta apabila iklim usahanya baik. Tarif penggunaannya memberikan keuntungan yang setara dengan investasi di sektor lain, bahkan dengan investasi di negara tetangga. Infrastruktur modern ini tidak diperlukan oleh sektor tradisional ataupun kelompok masyarakat yang memang belum mampu. Bagi sektor tradisional yang lebih penting adalah tersedianya alternatif, yang lebih murah, yang dapat mereka pakai dengan cukup nyaman. Membangun dan mengoperasikan infrastruktur alternatif itulah kewajiban pemerintah. Pembangunan iklim usaha dan infrastruktur yang baik tidak dapat terjadi sekaligus, tetapi harus diupayakan secepatnya. Selanjutnya, jika dengan iklim usaha dan infrastruktur yang baik sudah tersedia, sektor modern jangan diganggu. Ini penting ditekankan, karena banyak pejabat dan politisi yang belum menyadari fungsi besar dunia usaha modern ini, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menghasilkan pajak guna membiayai pemerintahan/negara dan membuka lapangan kerja baru. Prinsip pasar sudah sangat layak diterapkan untuk sektor modern agar mereka bekerja efisien. Selanjutnya, sektor modern harus diawasi kepatuhannya pada peraturan dan perundangan, khususnya terkait dua hal yang sering dilanggar oleh sektor ini yaitu pajak dan lingkungan. |

62

|

Perlu kita catat bahwa tanpa didukung oleh iklim usaha dan infrastruktur yang baik, sektor ini telah mampu menumbuhkan ekonomi Indonesia sekitar 6% per tahun. Dengan iklim usaha dan infrastruktur yang baik dan tidak diganggu, ke depan sektor modern pasti akan mampu tumbuh jauh di atas 6%.

4. Membantu dan Mengatur Sektor Tradisional untuk Mengurangi Kesenjangan Pendapatan Mengurangi kesenjangan pendapatan nasional dilakukan dengan membantu sektor tradisional yang menjadi kantong kemiskinan. Sektor ini harus dibantu dalam mengatasi berbagai kekurangan yang membelitnya agar dapat bekerja optimum sehingga penghasilannya dapat menyejahterakan para pelakunya. Sektor primer memerlukan bantuan pemerintah berupa sarana produksi, modal kerja, akses pasar, jaminan harga yang menyejahterakan, teknologi, manajemen, dan asuransi gagal produksi. Meskipun sama jenis bantuan yang dibutuhkan, namun berbeda-beda rincian bantuan untuk tiap kegiatan di sektor ini. Usaha mikro memerlukan bantuan pemerintah agar tersambung menjadi satu mata rantai dengan sektor modern. Contohnya, usaha mikro penjual makanan di sekitar gedung bisnis dan perkantoran, dapat disambung oleh Pemda dengan memasukkannya ke dalam gedung dan menjadi penyedia makan bagi pekerja gedung tersebut. Sesungguhnya, jika diamati, pengguna jasa makanan kaki lima adalah pegawai gedung itu sendiri. Pegawai biasa yang bekerja dalam gedung banyak yang tidak makan di restoran tetapi makan di kaki lima sekitarnya. Bagaimana pemda dapat memaksa pengelola gedung menerima pedagang kaki lima? Pemda mempunyai kewenangan dalam memberikan Ijin Membuat Bangunan |

63

|


(IMB). Di IMB itulah sudah mulai diatur berbagai public services yang dapat menghilangkan kesenjangan. Usaha parkir, layanan kebersihan, penyediaan makanan adalah sarana untuk menbantu menghilangkan kesenjangan. Hampir semua kota besar di dunia, yang sangat kapitalis sekalipun, melakukan hal seperti itu. Lihat kota besar yang terdekat dengan kita, Singapura. Tidak ada lagi kaki lima karena semua sudah dimasukkan ke dalam gedung. Tugas pemda selanjutnya adalah agar di sekitar gedung tidak tumbuh usaha kecil baru. Pemda mencari mata rantai lain dimana usaha kecil dapat melayani usaha besar/ modern. Banyak kegiatan sektor tradisional yang berpotensi disambung dengan kegiatan modern. Terkait bantuan pemerintah, prinsip pasar belum layak diterapkan untuk sektor tradisional ini. Para ahli sudah banyak menulis bagaimana persisnya bentuk bantuan yang harus diberikan kepada sektor tradisional ini.

5. Kenaikan Harga BBM untuk Pendanaan Program Kesenjangan Pendanaan program-program mengikis kesenjangan/ kemiskinan itu harus bersumber dari APBN. Namun ke depan, APBN 2015 misalnya, tidak memberi ruang fiskal yang cukup untuk program tersebut. Gaji tidak mungkin dikurangi, belanja pendidikan tidak mungkin dikurangi. Pembayaran bunga dan cicilan pinjaman tidak mungkin dikurangi. Demikian juga belanja lainnya. Peluang yang ada adalah mengalihkan subsidi BBM yang mencapai Rp 246,5 triliun (2014) dan Rp 219 triliun (2015) menjadi pendanaan program membantu sektor tradisional. Artinya, harga BBM harus dinaikkan bertahap untuk mengumpulkan pendanaan guna membiayai progam kemiskinan/pengurangan kesenjangan.

|

64

|

Oleh pemerintah, siapa pun yang menjadi pemimpin, pengalihan subsidi BBM ke program sektor tradisional harus dilakukan bertahap, tetapi dengan sangat cepat agar segera kelihatan manfaatnya. Jika pengalihan lambat, partai non pemerintah akan mengejek dan jika media serta rakyat sempat terpengaruh, akan menyulitkan pelaksanaan program lebih lanjut. Mengapa bertahap, karena menaikkan harga BBM mudah, tetapi mengalihkan dana yang diselamatkan menjadi program nyata tidaklah gampang. Pengalihan subsidi BBM harus dilakukan one to one, artinya satu rupiah subsidi dihemat, maka satu rupiah pula sektor tradisional mendapat bantuan. Yang sangat penting diperhatikan adalah pengalihan subsidi harus benar-benar dikawal agar tidak bocor. Sebagai gambaran, apabila harga bensin premium dan minyak solar dinaikkan Rp 1000 per liter akan dihemat subsidi BBM sebanyak Rp 46 triliun. Ini suatu jumlah yang bermakna guna membantu sektor tradisional. Program-program kesenjangan yang dapat diselesaikan dalam tempo kurang dari satu tahun harus dirumuskan dengan cermat mencakup semua aspeknya seperti bentuk program, di mana dilakukan, bagaimana organisasi pelaksanaannya, bagaimana pengawasannya, dll. Akan banyak sekali program untuk mempersempit kesenjangan pendapatan ini yang masingmasing akan berbeda. Sesungguhnya untuk tiap-tiap kasus, para ahli sudah banyak menguraikannya. Untuk pertanian, misalnya, program-program quick wins berupa kios saprotan di tiap desa, pompanisasi air irigasi khususnya untuk daerah lumbung beras, pembelian gabah oleh pemerintah dengan jaminan harga yang menyejahterakan petani, penyediaan alat pengeringan gabah secara mekanis dll.

|

65

|


6. Upaya Lain Berbagai program energi, khususnya di bidang migas yang mendesak untuk dilakukan oleh pemerintahan baru antara lain adalah: a) Menggunakan Lebih Banyak Gas, Batubara dan Sumber Energi Lain

Bersamaan dengan kenaikan harga BBM, harus dilakukan usaha untuk mengurangi biaya pengadaan energi pada umumnya. Penggunaan lebih banyak gas (dalam berbagai bentuknya seperti gas pipa, LPG, LNG, CNG) akan bisa membantu mengurangi biaya pengadaan energi. Demikian juga penggunaan batubara dan sumber energi lain. Untuk itu semua, berbagai inisiatif untuk mengganti BBM bersubsidi harus didorong dan proses implementasinya dipermudah.

Meskipun demikian, gas, batubara, dan sumber energi lain tidak akan mampu menggantikan BBM dengan cepat dan dalam skala yang besar. Kebutuhan energi masih akan bersandar pada BBM. Oleh sebab itu, kenaikan harga BBM menjadi tumpuan utama untuk mengurangi beban subsidi BBN dalam APBN dan memperoleh pendanaan guna menjalankan program mengurangi kesenjangan yang melebar.

b) LPG (Liquified Petroleum Gas)

Mengurangi biaya menyediaan energi dengan penggunan LPG misalnya dapat dilakukan untuk trasanportasi. LPG dapat dipakai di sektor angkutan dengan modifikasi mesin yang relatif mudah. Teknologinya sudah ada di masyarakat.

Harga LPG (Pertamina) tanpa subsidi sekitar Rp 12.000 per kg atau setara dengan sekitar Rp 6.000 per liter |

66

|

bensin. Ini lebih murah dibanding harga bensin premium sekarang, apalagi jika harga bensin premium dinaikkan. Konsumen pasti berminat menggunakan LPG untuk kendaraannya. APBN pasti juga senang karena LPG yang dipakai mengganti bensin premium itu tidak memerlukan subsidi sama sekali.

Namun, konsumen masih harus menanggung beban lain yaitu membeli peralatan konversi agar bisa beralih dari bensin ke LPG. Jika harga bensin premium dinaikkan menjadi Rp 7.500 per liter dan LPG untuk angkutan dijual Rp 7.000 per liter setara bensin, LPG masih tetapi menarik. Dana tambahan sebesar Rp 1.000 per liter itu digunakan untuk cicilan peralatan konversi. Cicilan akan selesai dalam waktu 22 bulan. Meskipun ini menguntungkan konsumen dan juga APBN, penetrasi LPG di sektor transportasi tidak akan cepat. Melihat pengalaman penggantian minyak tanah dengan LPG, volume bensin yang bisa digantikan dalam tempo satu tahun paling tinggi hanya 1,6 juta kiloliter saja dari konsumsi bensin sebesar 16 juta kiloliter. Pasokan LPG tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena banyak. Tambahan impor LPG tidak akan menambah dosa karena selama ini bensin premium juga diimpor. Biaya impor LPG akan lebih ringan. Jadi manfaatnya lebih banyak dibanding mudaratnya.

c) CNG (Compressed Natural Gas)

Demikian juga CNG dapat menggantikan bensin premium untuk angkot dan taksi. Namun, penggantian ini lebih sulit. Lebih banyak modifikasi mesin harus dilakukan dibanding LPG. Jika harga gas bumi di lapangan US$ 7 per juta btu, CNG dapat dijual dengan harga Rp 5.500 per liter setara bensin, di tingkat konsumen (SPBG). Bagi konsumen, ini harga yang lebih menguntungkan, lebih

|

67

|


murah dibanding harga bensin sekarang. Untuk APBN juga menguntungkan karena subsidi berkurang.

Untuk cicilan peralatan konversi, CNG harus dijual dengan harga lebih tinggi dari Rp 5.500. Jika cicilan ditetapkan sebesar Rp 1.000 per liter setara premium, peralatan konversi akan dapat dilunasi dalam waktu sekitar tiga tahun.

Kemudahan kepada BUMN/swasta dalam negeri untuk mengembangkan jaringan penjualan LPG dan CNG harus diberikan. Ini akan mempercepat penggantian (konversi) bensin dan minyak solar bersubsidi ke gas.

d) Gas Pipa

Gas bumi dalam bentuk gas pipa juga sangat prospektif dipakai menggantikan minyak solar nonsubsidi. Pada harga minyak mentah US$100/barel dan dengan nilai tukar Rp 12.000 per dolar, harga Liquified Natural Gas (LNG) yang kita ekspor sekitar Rp 5.000 per liter setara minyak solar. Padahal, harga minyak solar sudah sekitar Rp 8.700 per liter. Jadi akan lebih baik menggunakan LNG untuk keperluan dalam negeri dibandingkan eskpor. Dengan tidak mengekspor LNG, akan diperoleh berbagai keuntungan.

Konsumen industri, yang tidak berhak menggunakan minyak solar bersubsdi, akan menikmati penurunan harga energi lebih dari Rp 3.000/liter setara minyak solar. Ini akan lebih menurunkan biaya perusahaan. Laba perusahaan meningkat dan APBN akan menerima lebih banyak PPh badan. Penerimaan negara dari ekspor gas akan berkurang, jika yang dipakai adalah gas alam. Namun, masih banyak gas skala kecil yang belum diproduksi. Dalam hal ini, penerimaan negara akan meningkat dari pemasaran gas baru tersebut. Dari manapun sumber |

68

|

gasnya, baru atau lama, pengeluaran untuk impor minyak solar akan berkurang juga.

Meskipun tidak mengurangi subsidi BBM, impor minyak solar untuk memenuhi kebutuhan industri akan menurun. Neraca perdagangan akan membaik dan rupiah akan menguat. Jika dalam satu tahun pertama pengalihan subsidi BBM berhasil membantu sektor tradisional, maka program-program sejenis yang lebih mendasar dan memerlukan waktu lebih panjang, seperti membangun bendungan untuk irigasi, pembuatan kapal besar untuk nelayan, dll harus digulirkan.

Pembiayaan program lanjutan harus tetap dari hasil pengalihan subsidi BBM. Kenaikan harga BBM akan lebih mudah dilakukan karena: (i) sektor tradisional sudah lebih mampu sehingga juga lebih mampu membeli BBM dengan subsidi lebih sedikit; (ii) rakyat sudah melihat keseriusan pemerintah melaksanakan program kemiskinan; (iii) partai oposisi akan berpikir ulang sebelum mengkritik, karena jika salah langkah dapat berakibat jarak mereka dengan rakyat akan melebar. Ini bisa membahayakan perolehan suara mereka dalam pemilu 2019 nanti.

e) Menaikkan Produksi Minyak dan Gas

Menaikkan produksi migas dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu: (i) mendorong kegiatan eksplorasi baru, (ii) menggunakan teknologi pengurasan minyak yang lebih baik, (iii) meminta Pertamina melakukan ekslorasi kembali di wilayah kerjanya. Mendorong eksplorasi baru dilakukan dengan memperbaiki iklim usaha eksplorasi, memperbaiki aturan terkait PBB dan PPN eksplorasi, mempermudah ijin kegiatan eksplorasi, dll.

|

69

|


Di samping itu, Kementerian ESDM harus memegang kembali leadership terkait koordinasi dengan kementerian, lembaga dan pemda untuk melancarkan kegiatan eksplorasi. Pada hakikatnya, melakukan eksplorasi adalah tugas pemerintah. Tugas melalukan eskplorasi selama ini dilakukan oleh kontraktor. Kontraktor harus berjuang sendirian menyelesaikan persoalan yang timbul terkait dengan berbagai tingkatan pemerintahan. Hasilnya pekerjaan eksplorasi sangat lambat dan banyak pemerasan. Cadangan merosot, produksi merosot. Akibat lebih lanjut adalah perusahaan minyak memindahkan kegiatan eksplorasi di kawasan atau negara lain yang memberikan kemudahan berbisnis.

Penggunaan teknologi pengurasan yang lebih baik (Enhanced Oil Recovery atau EOR) akan membantu melepaskan lebih banyak minyak dari reservoirnya. Produksi akan meningkat. Karena EOR menggunakan bahan bahan kimia atau bahan lainnya dan juga peralatan tambahan, biaya lifting akan meningkat pula. Akan tetapi, ini lebih menguntungkan dibandingkan membiarkan minyak tertinggal di lapisan bawah tanah. Para politisi harus dibuat mengerti karakter bisnis seperti ini. Jangan sampai mereka, karena tidak faham, berbunyi aneh dan mematikan minat operator EOR yang serius.

Malaysia sudah sangat aktif dengan teknologi ini. Saudi yang produksinya sudah sangat besar, juga menggunakan teknologi EOR secara intensif. Semua operasi minyak telah menggunakannya. Indonesia termasuk masih ketinggalan. Salah satu sebab Indonesia ketinggalan adalah karena politisi masih sering tidak mengerti karakter proses produksi, mengapa produksi turun tetapi biaya naik, dsb. Padahal, hal seperti itu terjadi di semua proses produksi. Dengan peralatan yang makin uzur, biaya produksi per unit pasti naik. Ini juga terjadi pada mobil |

70

|

para politisi itu sendiri. Semakin tua mobil itu, semakin mahal ongkosnya.

Saya pribadi mencurigai bahwa sesungguhnya beberapa politisi yang gencar mempersoalkan produksi dan biaya lifting itu juga sudah mengerti. Namun, mereka mempunyai agenda lain di belakangnya. Dengan EOR, biaya lifting lebih tinggi lagi, tingkat produksi lebih tinggi dan pendapatan negara juga akan lebih tinggi.

Berbeda dengan kontraktor migas lainnya, wilayah kerja Pertamina meliputi wilayah yang sudah dikerjakan sebelum terbitnya UU Migas 22/2001. Jadi wilayah kerja Pertamina ada dimana-mana. Namun banyak wilayah itu tidak dipelihara dengan cermat. Eksplorasi kembali (re-exploration) tidak dilakukan, padahal teknologi menemukan minyak terus berkembang. Wilayah yang dulunya dianggap kosong bisa saja dengan teknologi baru/eksplorasi baru bisa ada isinya. Pemerintah harus meminta (lebih tepat memerintahkan) Pertamina untuk melakukan re-exploration di wilayah kerjanya. Banyak ahli eksplorasi berpendapat bahwa masih bisa ditemukan hidrokarbon di wilayah yang ditidurkan itu. Modal untuk itu tidak masalah, banyak yang ingin bekerjasama dengan Pertamina dengan pola bagi hasil yang dirumuskan oleh Pertamina sendiri yang disebut Kerja Sama Operasi (KSO).

f)

Membangun Kilang Baru

Kemampuan kilang Indonesia dalam memproduksi BBM sudah tidak memadai lagi. Impor BBM terus meningkat. Membangun kilang baru selalu dikatakan memberi marjin kecil. Dari jaman dahulu memang begitu. Sejak saya belajar ekonomi minyak, lebih dari 40 tahun yang lalu, saya sudah diajari tentang marjin kilang BBM yang kecil. |

71

|


Namun orang terus membangun kilang dengan kapasitas yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Mengapa itu terjadi? Ada dua sebab. Pertama, karena minyak mentah tidak dapat dipakai langsung oleh konsumen, sehingga harus ‘dimasak’ terlebih dahulu dan itu membutuhkan kilang. Kedua, meskipun marjin kecil, tetapi marjin itu selalu diatas biaya modal dipasar uang (cost of money). Jadi, orang membangun kilang selalu dengan uang milik orang lain.

Perusahaan minyak hulu, tidak terlalu tertarik membangun kilang karena marjin di hulu jauh lebih tinggi. Pertamina, dapat dikatakan, tidak pernah membangun kilang. Semua kilang Pertamina yang ada sekarang yaitu Dumai, Sungai Pakning, Cilacap, Balikpapan dan Balongan, dibangun dengan dana pemerintah. Kilang Plaju, Sungai Gerong dan Balikpapan lama, dibeli pemerintah dan diserahkan kepada Pertamina.

Kalau sekarang pemerintah mengharap swasta atau Pertamina membangun kilang, rasanya itu agak keliru. Mungkin pemerintah tidak mengerti, atau mungkin juga pemerintah ikut-ikutan tidak mau menambah kapasitas kilang. Kilang BBM adalah ketahanan energi jadi itu memang urusan pemerintah.

Mungkinkah sekarang ini membangun kilang baru dengan pendanaan dari APBN? Saya berpendapat sangat mungkin, jika kita perhatikan hasil kajian kelayakan dan prestasi pemerintah dalam menerbitkan obligasi valas.

|

72

|

KUPON, %

12 10 8 6 4 2 0 2004

2006

2008

2010

2012

2014

TAHUN

Sumber: Umar Said

Gambar 5.

Obligasi Valas Pemerintah Indonesia

Gambar 20. Grafik Obligasi Valas Pemerintah Indonesia

Hasil kajian keekonomian kilang menunjukkan rate of return kilang baru sebesar 8 % lebih sedikit. Ini sangat kurang bagi swasta maupun Pertamina. Oleh sebab itu, baik Saudi maupun Kuwait, minta berbagai fasilitas pajak dan fasilitas lain yang tidak mungkin diberikan oleh pemerintah. Pertamina juga menyatakan tidak mau membangun kilang.

Sementara itu, jika diperhatikan prestasi emisi obligasi valas pemerintah, dapat dicatat bahwa hanya satu kali kuponnya diatas 11%. Itu terjadi tahun 2009 pada saat pemerintah panik. Selebihnya kuponnya selalu kurang dari 7% dan menurun. Suku bunga pemerintah bahkan lebih rendah lagi. Membangun kilang tidak akan selesai satu tahun, tetapi empat tahun atau lebih. Pembiayaan APBN tidak perlu sekaligus. Penerbitan obligasi valas Pemerintah untuk kilang dapat dilakukan bertahap, sesuai kemajuan pembangunan kilang.

g) Membangun Jaringan Gas

Membangun terminal LNG konvensional maupun FSRU (Floating Storage Regasification Unit) untuk mendatangkan gas LNG dari pusat produksi ke pusat|

73

|

3


pusat kegiatan ekonomi perlu dilakukan untuk membuat gas mendekati konsumen. Selanjutnya harus dibangun jaringan pipa yang menghubungkan terminal LNG dengan kawasan industri. BUMN maupun swasta sangat mampu membangun jaringan gas tersebut asalkan didukung oleh iklim usaha yang baik. Pengoperasian pipa gas adalah obyek dari monopoli alami (natural monopoly), oleh sebab itu harus menjadi obyek pengaturan, terutama tarif dan akses. Pengaturan itu bukan hal sulit karena tinggal mencontoh saja dari tempat lain. h) Meningkatkan Transparansi dan Kinerja Unit-Unit Kerja Pengelola Migas

Kinerja dan transparansi unit-unit pengelola migas sangat perlu ditingkatkan untuk membuat sektor ini menjadi lebih efisien. Transparansi dibantu oleh teknologi informasi, dengan menetapkan aturan main dan menyerahkan pelaksanaan aturan pada sistem untuk mengurangi intervensi manusia. Perubahan itu relatif mudah dilakukan dengan mencontoh best practice yang sudah dipakai oleh negara/perusahaan lain. Negaranegara Skandinavia mendapat indeks persepsi korupsi yang paling baik. Norwegia mengelola sumber daya migas. Negara itu melakukan evaluasi sumber daya, mengatur dan memantau bisnis hulu migas. Norwegia juga mempunyai perusahaan minyak yang akuntabel dan menguntungkan. Seluruh sistem pengelolaan migas Indonesia dapat menyempurnakan transparansi dan kinerjanya dengan mencontoh tatakelola yang dipakai Norwegia misalnya.

i)

Meningkatkan Peran Perusahaan Jasa Migas Dalam Negeri

Perusahaan jasa migas disebut “dalam negeri” jika kepemilikan Indonesia merupakan mayoritas.

|

74

|

Industri minyak Indonesia sudah berumur lebih dari 100 tahun. Namun, peran perusahaan dalam negeri dalam menyediakan berbagai jasa untuk industri migas masih memprihatinkan. Tidak ada keberpihakan nyata dari pengelola sektor migas kepada perusahaan jasa migas dalam negeri. Peraturan perundangannya sudah menunjukkan keberpihakan, namun implementasi dan pengawasan kepatuhan para kontraktor migas masih sangat lemah. Pelanggaran sangat kasat mata dan semuanya berlindung di balik ketentuan lelang.

Perusahaan jasa migas dari negara barat umumnya menguasai teknologi. Dengan penguasaan teknologi itu, mereka lebih mudah memenangkan lelang. Sebaliknya, perusahaan jasa dari negeri Tiongkok menguasai pendanaan murah yang disediakan oleh pemerintahnya. Mereka juga menjadi lebih mudah memenangkan lelang.

Perusahaan dalam negeri Indonesia banyak yang sekarat di negerinya sendiri. Mereka tidak mendapat dukungan dana murah dan juga tidak menguasai teknologi. Padahal cost recovery migas adalah jelas-jelas merupakan belanja pemerintah (government procurement), yang tidak dapat diatur oleh siapapun kecuali oleh pemerintah Indonesia sendiri. Ini merupakan peluang emas untuk memperkuat industri dalam negeri, jika disadari.

Pengembangan berbagai teknologi yang tidak terlalu canggih sangat mungkin dilakukan di dalam negeri. Pengembangan teknologi tersebut memerlukan pasar untuk mengembalikan biaya awal, namun perusahaan jasa dalam negeri tidak mendapat pasar. Itulah yang terjadi setelah lebih dari 100 tahun industri minyak beroperasi di Indonesia. Nilai tambah pekerjaan jasa migas yang

|

75

|


relatif mudah masih terus mengalir ke luar negeri melalui perusahaan jasa asing atau perusahaan jasa nasional.

Pemboran dangkal, perawatan sumur, penyemenan, adalah pekerjaan yang seharusnya hanya dikhususkan bagi perusahaan dalam negeri.

j)

Membangun PLTU Mikro

Di luar pengelolaan migas, namun sangat erat kaitan dengan penghematan penggunaan minyak solar adalah pembangkitan listrik di daerah. Sampai sekarang, banyak daerah khususnya daerah yang jauh dari pusat-pusat pemerintahan belum mendapat listrik. Ini bisa dipandang sebagai ketidak-adilan dan berpotensi mengganggu kohesi NKRI. Di samping itu, ekonomi di daerah tidak bisa berkembang karena tidak ada listrik atau listriknya ‘byar pet’.

Oleh sebab itu, untuk mempercepat penyediaan listrik di daerah seperti tersebut diatas, PLTU mikro (di bawah 5 MW) akan dapat menjadi jembatan penolong. Melihat ketersediaan dan kemudahan logistiknya, batubara merupakan bahan bakar yang paling logis untuk dipakai dalam PLTU mikro tersebut. Penyediaan listrik sesuai kebutuhan daerah, akan meningkatkan kohesi NKRI dan mendorong penyebaran kegiatan ekonomi.

Apakah keekonomian PLTU Mikro dapat bersaing? Peralatan PLTU mikro seperti itu, sudah dapat sepenuhnya dibuat di dalam negeri sehingga industri manufaktur akan bisa lebih berkembang.

Perusahaan disebut asing jika seluruh kepemilikannya dipegang asing. Perusahaan disebut “perusahaan nasional” jika minoritas dipegang Indonesia dan mayoritas dipegang asing. Ini semua adalah istilah tipu-tipuan oleh sementara pejabat yang sedang dipercaya oleh negara untuk melayani. Akibatnya nilai TKDN jasa migas bisa dilaporkan tinggi karena ada perusahaan nasional itu tadi.

|

76

|

7.

Investasi PLTU Mikro, per MW, memang jauh lebih mahal dibandingkan dengan PLTU besar atau PLTD, bisa mencapai empat kalinya. Tetapi harga listrik PLTU batubara mikro jauh lebih murah dibanding harga listrik yang dihasilkan dengan mesin diesel dan minyak solar. Dari kajian singkat yang sudah dilakukan, harga listrik PLTU mikro batubara, tidak akan lebih dari US 20 cent per kWh sedangkan dengan minyak solar bisa mencapai US 30 cent atau bahkan lebih.

Harapan Atas Semua Jerih Payah Jika semua upaya itu dilakukan dengan tulus, maka produksi migas akan meningkat, biaya pengadaan BBM akan turun, impor BBM akan turun. Meskipun impor minyak mentah akan meningkat karena kilang baru, tetapi kilang baru itu akan membawa nilai tambah, pengelolaan sektor migas akan menjadi lebih transparan dan efisien. Yang paling utama, Indonesia akan terbebas dari mafia minyak yang selama ini sangat merusak.

8. Kunci Utama Keberhasilan Kunci utama keberhasilan pembangunan kembali Indonesia adalah niat yang teguh dan perbaikan perilaku para pelaksananya. Ini tantangan kita yang terberat.

Makalah ini disampaikan pada Rembug Nasional “Memperbaiki Tata Kelola Migas”, Jakarta, 8 September 2014.

|

77

|


|

78

|

Kumpulan Makalah, Pemikiran-Pemikiran mengenai Kebijakan Energi

Recommend Documents