Kuliah ke 4 UU dan kebijakan Pembangunan Peternakan Fakultas Peternakan Unpad (Untuk kalangan sendiri)
Perencanaan Pembangunan (Bagian ke-2)
Pendahuluan Konsep dasar perencanaan adalah rasionalitas, ialah cara berpikir ilmiah dalam menyelesaikan problem dengan cara sistematis dan menyediakan berbagai alternatif solusi guna memperoleh tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu perencanaan sangat dipengaruhi oleh karakter masyarakat dalam mengembangkan budaya ilmiah dalam menyelesaikanpermasalahan yang dihadapinya. Hal ini cukup beralasan karena perencanaan juga berkaitan dengan pengambilan keputusan (decision maker), sedangkan kualitas hasil pengambilan keputusan berkorelasi dengan pengetahuan (knowledge), pengalaman (experience), informasi berupa data yang dikumpulkan oleh pengambil keputusan (ekskutor).
Pengertian Perencanaan (merencanakan) merupakan proses mengarahkan kegiatan manusia dan sumber daya alam dengan berorientasi ke masa depan. Kapasitas sumber daya alam bersifat terbatas sedangkan populasi semakin meningkat maka pemanfaatan hendaknya bersifat tepat guna dan tepat sasaran. Pengertian lain: Perencanaan adalah suatu kegiatan masyarakat dan organisasi untuk mengembangkan strategi yang optimal terkait tindakan masa depan untuk mencapai seperangkat tujuan yang diinginkan, guna mengatasi permasalahan yang nyata dalam konteks yang kompleks dan di dukung oleh kewenangan dan keinginan untuk mengalokasikan sumber daya
Pembangunan Pembangunan adalah proses yang spontan dan tak dapat diubah
yang melekat pada setiap masyarakat. Namun demikian pembangunan dapat dirancang dan direncanakan Pembangunan menyebabkan perbedaan struktural dan spesialisasi fungsional Pembangunan dapat dirangsang melalui persaingan internal dan eksternal Proses pembangunan dapat dibagi ke dalam tahap yang berbeda-beda yang memperlihatkan tingkat pembangunan yang dicapai
Pembangunan didefinisikan: [Pemikiran Dag Hammarskjold] a. Berorientasi pada kebutuhan (ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik materi maupun non materi) b. Bersifat endogen (berasal dari sanubari tiap masyarakat, yang berdaulat menentukan nilai dan visi masa depannya) c. Bersifat mandiri (berarti setiap masyarakat pada dasarnya mengandalkan kekuatan dan sumber daya sendiri) d. Secara ekologis baik (memanfaatkannya secara rasional sumberdayanya untuk generasi kini dan mendatang, ecodevelopment) e. Berdasarkan tranformasi struktural
Tujuan Pembangunan 1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah dan antara subdaerah serta antar warga masyarakat 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan 3. Menciptakan dan menambah lapangan kerja 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumberdaya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang.
Definisi praktis perencanaan pembangunan daerah: Suatu usaha yang sistematik, dari perbagai pelaku baik umum (publik) swasta maupun kelompok masyarakat lainnya pada berbagai tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan, dan keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi, dan aspek lingkungan lainnya dengan cara: - Secara terus menerus menganalisis kondisi pelaksanaan pembangunan daerah - Merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah - Menyusun konsep strategi, bagi pemecahan masalah (solusi) dan - Melaksanakannya dengan sumberdaya yang tersedia.
Sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakata daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan.
Pembangunan dan Modernisasi: 1. Teori pembangunan bersifat komplek dan lintas disiplin/sektoral 2. Pembangunan harus dilihat dalam perspektif evolusioner 3. Keterbelakangan didefinisikan berdasarkan perbedaan ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan 4. Pembangunan secara tidak langsung menjembatani kesenjangan melalui serangkaian proses imitatif 5. modernisasi memiliki arti yang berbeda untuk negra yang berbeda dan waktu yang berbeda 6. Konsep modernisasi, dibagi dalam 3 pengertian: atribut sejarah, proses transisional historis dan sebagai kebijakan pembangunan
„Pembangunan Alternatif“. Partisipasi selektif untuk kemandirian dirumuskan sbb: Adanya derajad minimum hubungan yang diperlukan untuk menopang proses pembangunan Adanya derajad maksimum hubungan yang lebih daripada itu tidak ada kedaulatan efektif yang dapat dipertahankan Adanya hubungan afirmatif yang memperkuat kemandirian Adanya hubungan regresif yang memperlemah kemandirian.
Sosiologi Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Dalam mengupayakan suatu teori pertumbuhan ekonomi, persoalan utama dalam menghubungkan faktor sosial dan budaya dengan variabel ekonomi adalah menentukan bagaimana struktur sosial negara kurang maju berubah menjadi struktur sosial negara ekonomi maju (Hoselitz)
Tahap pertumbuhan ekonomi: Menurut Walt Rostow dalam teori modernisasi, pembangunan berkaitan dengan sejumlah tahapan yang berkaitan dengan „kematangan“. Pembangunan terutama dianalisis sebagai proses endogen.
5 tahapan Walt Rostow tersebut adalah: 1. Masyarakat tradisional 2. masyarakat pra lepas landas (ciri: produksi pertanian meningkat, infrastruktur lebih efektif, mentalitas baru: wirausahawan) 3. tahap lepas landas (investasi bersih dan tabungan nasional meningkat 5 – 10% atau lebih karena industrialisasi sebagai sektor utama, 4. jalan menuju kematangan (teknologi modern) 5. masyarakat konsumen.
Perencanaan Pembangunan Kenapa perlu perencanaan pembangunan? Penggunaan sumber-sumber pembangunan dapat efisien dan efektif Mendongkrak perubahan struktural ekonomi dan sosial masyarakat Untuk kepentingan keadilan sosial
Perencanaan adalah suatu alat untuk mencapai tujuan: a. Agar ada pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan pada pencapaian tujuan pembangunan b. Untuk forecasting (perkiraan) terhadap pelaksanaan pembangunan terutama potensi, prospek, hambatan dan resiko yang dihadapi c. Kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara terbaik dan kesempatan untuk memilih kombinasi terbaik d. Penyusunan skala prioritas e. Adanya alat ukur, standar dan pengawasan atau evaluasi
Dilihat dari aspek ekonomi adanya perencanaan memungkinkan untuk: Penggunaan dan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas secara efisien dan efektif. Output maksimal dan resources yang tersedia termanfaatkan Adanya perkembangan ekonomi yang mantap dan stabil
Kenapa dilakukan perencanaan ekonomi? a. Keyakinan ideologi politik (negara berkembang cenderung menganut falsafah masyarakat yang sosialistis) b. Belum sempurnanya atau lemahnya mekanisme pasar (sehingga tidak mendorong perkembangan ekonomi yang sehat) c. Perubahan struktur ekonomi (infleksibilitas supply, daya absorbsi rendah, d. kesempatan kerja terbatas dll) e. Tingkat investasi yang masih rendah f. Belum berkembangnya kemampuan wirausaha g. Teknologi masih rendah
Arti dan fungsi perencanaan pembangunan 1. Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan2 yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan 2. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebik-baiknya dengan sumber2 yang ada supaya lebih efisien dan efektif 3. Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa 4. Perencanaan adalah “melihat ke depan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan” 5. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumbersumber pembangunan yang terbatas untuk mencapai tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien.
Menurut (M. Hatta), yang dituju dengan ekonomi berencana atau planning ialah mengadakan suatu perkonomian nasional yang diatur, yang direncanakan tujuannya dan jalannya. Produksi harus disesuaikan dengan keperluan sosial Dengan demikian dalam perencanaan pembangunan terkandung 5 hal yaitu: 1. Masalah-masalah pembangunan suatu negara atau masyarakat dan sumbersumber pembangunan yang dapat diusahakan 2. Tujuan dan sasaran rencana yang ingin dicapai 3. Kebijaksanaan dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran melihat penggunaan sumber2 dan alternatif yang terbaik 4. Penterjemahan dalam program2 atau kegiatan2 secara konkrit 5. Jangka waktu pencapaian tujuan.
Ada 3 unsur penting dalam perencanaan pembangunan: 1. Koordinasi 2. Konsistensi antara berbagai variabel sosial ekonomi suatu masyarakat 3. Penetapan skala prioritas
Klasifikasi Perencanaan 1. Planning by perspective (memberikan gambaran tentang prospek perkembangan keadaan masa depan, suatu proyeksi) 2. Planning by inducement (planning through the market), mendorong atau mempengaruhi melalui kebijakan atau penggunaan mekanisme pasar kegiatan sosial ekonomi kemasyarakatan msalnya operasi pasar dll 3. Planning by direction, pemerintah melakukan perencanaan yang ketat/tegas untuk mencapai tujuan tertentu misalnya memberikan binding directives mengenai rencana konsumsi dan produksi 4. Complete control planning. Pemerintah menetapkan secara tegas pola investasi, produksi, distribusi, dan konsumsi.
Tujuan perencanaan pembangunan: 1. Perumusan tujuan perencanaan pembangunan merupakan komponen utama untuk keperluan penggunaan sumber2 pembangunan kepada alokasi keperluan investasi 2. Rumusan penetapan tujuan tergantung pada preferensi atau pilihan politik, sosial dan ekonomi masyarakat dan tigkat perkembangan pembangunan 3. untuk mengatasi persaingan (teknologi, lapangan kerja dll) 4. merupakan suatu putusan politik
Terdapat empat belas prinsip yang dapat terhimpun dari telusuran wacana good governance, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Wawasan ke Depan (visionary); Keterbukaan dan Transparansi (openness and transparency); Partisipasi Masyarakat (participation); Tanggung Gugat (accountability); Supremasi Hukum (rule of law); Demokrasi (democracy); Profesionalisme dan Kompetensi (profesionalism and competency); Daya Tanggap (responsiveness); Keefisienan dan Keefektifan (efficiency and effectiveness); Desentralisasi (decentralization); Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (private Sector and civil society partnership); 12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (commitment to reduce Inequality); 13. Komitmen pada Lingkungan Hidup (commitment to environmental protection); 14. Komitmen Pasar yang Fair (commitment to Fair Market)
Prinsip-prinsip Good Governance sebagaimana tersebut diatas hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik. Jenis lembaga tersebut adalah sebagai berikut :
Pemerintah a. Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil b. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan c. Menyediakan public service yang efektif dan accountable d. Menegakkan HAM e. Melindungi lingkungan hidup f. Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik
Sektor Swasta
Masyarakat Madani
a.Menjalankan industri b. Menciptakan lapangan kerja c. Menyediakan insentif bagi karyawan d. Meningkatkan standar hidup masyarakat e. Memelihara lingkungan hidup f. Menaati peraturan g. Transfer ilmu pengetahuan dan tehnologi kepada masyarakat h. Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM.
a. Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi b. Mempengaruhi kebijakan publik c. Sebagai sarana cheks and balances pemerintah d. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah e. Mengembangkan SDM f. Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat
Dalam membangun sub sektor peternakan ke depan selain memperhatikan pengalaman-pengalaman yang ada, maka perlu ditekankan bahwa sub sektor peternakan merupakan bagian atau komponen dari :
1. Bagian dari Sektor Pertanian Karena didalamnya mencakup petani-peternak. Saat ini jumlah rumah tangga peternakan sebanyak 4,1 juta RTP atau hampir 25 % dari RTP Pertanian secara keseluruhan. 2. Bagian dari Sistem Usaha Agribisnis Artinya peternakan harus mengkaitkan dan memperpadukan aspek-aspek hulu, on farm dan hilir. Oleh karena merupakan bagian sistem agribisnis maka pendekatan yang akan ditempuh adalah pendekatan ekonomi dan pendekatan sosial dan tidak semata-mata pendekatan teknis. Pendekatan agribisnis tersebut berarti berdaya saing, berkelanjutan, berkerakyatan dan terdesentralisasi. 3. Bagian dari Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Upaya ini merupakan upaya besar karena terkait dengan fungsi-fungsi protein hewani untuk masyarakat Indonesia (pangan berkualitas) yang saat ini masih belum memadai. 4. Bagian dari Sistem Ketahanan Pangan Artinya diversifikasi pangan sangat menentukan dalam mewujudkan ketahanan pangan tersebut. Sehingga ketahanan pangan tidak lagi diartikan sebagai ketersediaan dan kecukupan pangan, tetapi kecukupan protein
5. Bagian dari Pengentasan Kemiskinan Artinya usaha peternakan sangat prospektif sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah-daerah miskin. Pilihan komoditi ternak sebagai suatu usaha khususnya ternak-ternak lokal telah terbukti tidak terpengaruh sama sekali dari dampak masa krisis ekonomi. 6. Bagian dari Perdagangan Komoditi Pangan dan Non Pangan Strategis Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa komoditi ternak dimasa-masa mendatang akan tetap bersifat yang elastis sehingga akan meningkat kebutuhannya seiring dengan peningkatan pendapatan dan menjadi semakin menentukan dalam sistem perdagangan komoditi pangan dan non pangan. 7. Bagian dari Pembangunan Lingkungan Hidup Secara global telah diakui bahwa terdapat saling ketergantungan dalam rantai makanan untuk umat manusia. Ternak merupakan salah satu mata rantai penting dalam mewujudkan kelestarian lingkungan hidup. Pertanian organik adalah pertanian masa depan yang mustahil dapat diwujudkan tanpa peran peternakan.
Terimakasih
