Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi) Disajikan dalam Diskusi Media
Paparan Kajian Kebijakan Tata Niaga Daging Sapi Sebagai Komoditas Strategis
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Dr. Ir. Nugroho Ananto, M.Eng., MM
Jakarta, 20 Februari 2013
1
Analisis Kebutuhan
2
Kerangka Kerja Penelitian
3
Pembahasan Hasil Penelitian
4
Kesimpulan dan Saran
2
1
Analisis Kebutuhan
3
1.1 Latar Belakang : Program Swasembada Daging Sapi (1)
1. Program swasembada daging sapi (PSDS) 2014 merupakan bagian dari Program Aksi Bidang Pangan (RPJM Nasional 2010-2014); 2. Beberapa upaya pernah dilaksanakan : 2000 – 2005 : program kecukupan daging sapi tidak berhasil; 2005 – 2010 : program percepatan swasembada daging sapi tidak berhasil;
2010 – 2014 : PSDS 2014, dalam pelaksanaan
4
1.1 Latar Belakang : Program Swasembada Daging Sapi (2) 3. Kegagalan diduga karena adanya permasalahan dalam pelaksanaannya antara lain (Sumber: Blueprint PSDS 2014): a. Belum memperoleh dukungan dana yang memadai; b. Tantangan dan permasalahan: aspek teknis, ekonomi, sosial maupun kebijakan-kebijakan pendukungnya; c. Lemahnya koordinasi antar instansi, antar sektor, serta antar pengemban kepentingan;
4. Kementerian Pertanian melalui Ditjen Peternakan telah menerbitkan Blue Print PSDS 2014; 5. Pelaksanaan PSDS 2014, sekurangnya akan melibatkan 9 Kementerian, 3 Lembaga, dan Perbankan;
5
1.2 Peningkatan Permintaan Daging Sapi
No
Uraian
(1)
(2)
1. 2.
Produksi daging lokal Impor a. Bakalan b. Daging TOTAL Permintaan
2005 (3)
217.38 111.29 55.09 56.20 328.67
Tahun (000 ton) 2006 2007 2008 (4)
259.54 119.17 57.14 62.04 378.71
(5)
210.77 124.80 60.80 64.00 335.57
(6)
233.63 150.42 80.38 70.04 384.05
2009 (7)
250.81 142.80 72.80 70.00 393.61
Sumber: Ditjennak, 2010
Peningkatan permintaan didorong oleh: • Peningkatan jumlah kelompok masyarakat menengah dengan berpendapatan lebih baik; • Perubahan pola makan dan aktivitas, terutama masyarakat perkotaan; • Peningkatan kemampuan masyarakat dalam menyajikan olahan daging; • Penyempurnaan pohon industri berbasis daging sehingga meningkatkan akses masyarakat terhadap daging; 6
1.3 Kondisi Impor Daging Sapi dan Jeroan Kenaikan lebih dari 5 x No
Uraian
(1)
(2)
Tahun (000 ton) 2006 2007
2004
2005
(3)
(4)
11,8
21,5
25,9
50,2
57,2
64,1
(5)
(6)
2008
2009
(7)
(8)
1.
Daging Sapi
2.
Jeroan (Offal)
36,5
34,7
36,5
13,8
12,9
10,6
Jumlah
48,3
56,2
62
64
70,1
74,7
16,36
11,03
2,56
9,53
6,56
61,7
58,5
21,5
18,4
14,19
Kenaikan (%) Jeroan : Daging (%)
75,3
Sumber: Ditjennak, 2010
• Jumlah impor daging dalam waktu 5 tahun (2004 – 2009) mengalami peningkatan lebih dari 5 x lipat (dari 11,8 ribu ton 64,1 ribu ton); • Hal ini menggambarkan bahwa swasembada daging sapi belum dicapai, dan bahkan menjadi tantangan bagi daging sumber sapi lokal untuk menggantikan posisi (substitusi) dagi impor tersebut 7
1.4 Tujuan Penelitian
Penelitian difokuskan pada upaya untuk memberikan solusi pada aspek manajerial, dengan mengembangkan pola pengorganisasian perencanaan pembangunan swasembada daging sapi yang terintegrasi lintas kementerian, lembaga dan daerah agar dapat dicapai hasil pembangunan yang optimal;
8
2
Kerangka Kerja Penelitian
9
2.1 Swasembada Daging Sapi dalam Hubungan Kesisteman Integrasi perencanaan pembangunan peternakan dalam upaya pencapaian Swasembada Daging Sapi, merupakan ranah kebijakan publik yang bersifat lintas pengetahuan atau multi disipliner dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan masing-masing peran dan fungsi, saling terkait sebagai sebuah sistem yang (i) saling berinteraksi sebagai komponen sebagai sebuah proses; (ii) interrelasi dalam menjalankan proses sebagai sebuah sistem; dan (iii) interkoneksi diantara sistem yang berjalan dinamis sesuai perubahan waktu dan kondisi lingkungannya (Eriyatno, 2007).
10
2.2 Kerangka Berpikir Soft System Methodology (SSM) 1
Permasalahan untuk mencapai swasembada daging sapi
• Studi pustaka • Depth interview • Analisis
Saran perbaikan dan implikasi kelembagaan
Tindakan
6 Identifikasi hal yang diinginkan secara sistimastis dan perubahan yang layak secara efektif
Temuan
2
Masalah teknis, tataniaga, kelembagaan, perundangan
•ANP
7
5
Perbandingan antara (2) kondisi riil dan (4) rancangan model
• Panel pakar • Face validity
Dunia Nyata
• Depth interview • Analisis
3 • FGD
•SAST
Pendefinisian sistem yang relevan
4
•ISM Pendekatan sistem
• Depth interview • Analisis
Pemikiran Sistem
Model Kelembagaan Swasembada Daging Sapi
4b 4a
Konsep pengukuran kinerja
• Pemikiran (sintesis) Konsep peran kelembangaan dan modal intelektual • Pemikiran (sintesis) • Pengembangan model • Pengembangan model
Sumber : Adaptasi dari Jackson (2000) 11
2.3 Teknik Analisis yang Digunakan Proses knowledge aquisition dilakukan untuk mendapatkan konsensus pakar sebagai thinking respondents atau subject matters expert, dengan menggunakan pendekatan Soft System Methodology (SSM). Teknik ANP (analitycal network process)
SAST (strategic assumption surfacing technique)
ISM (interpretative structural model)
Depth interview
Tujuan Digunakan untuk menetapkan faktor-faktor yang menjadi prioritas dalam pengembangan model Digunakan untuk melakukan eksplorasi asumsi strategis dengan tingkat keyakinan dan kepastian tinggi yang harus mendapat perhatian dalam pengembangan model, sebagai certain planning region Digunakan untuk mengungkap hubungan kontekstual antar sub elemen dalam elemen Untuk mendapatkan pemahaman atas tacit knowledge (contextual) dan validasi hasil penelitian 12
3
Pembahasan Hasil Penelitian
13
3.1 Keterlibatan Stakeholder Dalam Swasembada Daging Sapi Peta keterlibatan pemangku kepentingan dalam swasembada daging sapi Kementerian/Lembaga/ Daerah terkait: Kementerian Pertanian: •Perbibitan •Pakan •Budidaya •Kesehatan
•Perencanaan •Penganggaran •Tataniaga •Teknologi •Industri hulu – hilir dan pendukung peternakan •Ketersediaan lahan
•Pasar global dan regional •Dunia usaha nasional •Masyarakat peternak •Konsumen •Lainnya
Swasembada yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan peran dan fungsi yang saling terkait dalam betuk interaksi, interrelasi, dan interkoneksi dalam kerangka sistem, berjalan dinamis sesuai perubahan waktu dan kondisi lingkungannya 14
3.2 Sistem Analisis: Relasional Lintas Kementerian/Lembaga Suprasistem
(pembangunan peternakan)
Sub sistem teknologi: • Kemen Ristek & jajaran • Litbang Teknis • Perguruan Tinggi Sub sistem manajemen swasembada daging sapi: Masukan: • Kemen PPN/Bappenas SDM, anggaran, • Kemen Keuangan informasi, material, • Kemenko Perekonomian sumberdaya Sub sistem infrastruktur: Sub sistem produksi • Kemen Perhubungan hulu-hilir: • Kemen Kehutanan • Kemen Pertanian • Kemen Pertanian • Kemen Perindustrian Sub sistem tataniaga: • Kemen Perdagangan • Kemen KUKM
Hasil Keluaran: 1. Iklim usaha rantai nilai peternakan yang kondusif; 2. Pemenuhan 90% kebutuhan dari daging sapi lokal; 3. Kecukupan bibit, pakan, obatobatan; 4. Dukungan infrastruktur yang memadai
Aliran input-output dari material, energi, informasi
Sumber: Adaptasi dari Morgan (2006)
Kinerja sistem pembangunan peternakan ditentukan oleh keselarasan aktivitas sub sistem yang terlibat. Kondisi ini menggambarkan pentingnya peran modal intelektual kelembagaan, yang terdiri dari modal struktural (sistem, prosedur, budaya), modal insani (pengetahuan, keahlian), modal relasional yang merupakan hubungan harmonis dengan didasari saling percaya dan saling menghargai. 15
3.3 Resume Hasil Analisis Menggunakan Teknik ANP Teknik ANP No
Teknik Hirarkhi
(1)
(2)
1. Direktif
2. Strategik
3. Taktikal
4. Operasional
Prioritas Utama
Fokus Isu
(3)
(4)
Mengacu pada: (1) RPJMN 2010-2014, (2) MP3EI 2010-2025, dan (3) Sistem Logistik Nasional
Keterkaitan dan konsistensi antara perencanan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Fokus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan berdasarkan program prioritas Integrasi, sikronisasi dan sinergi program (antar daerah, antar fungsi pemerintah) Penataan peran kelembagaan (kementerian, lembaga pemerintah, pemda, pelaku usaha & masyarakat) Koordinasi antar pelaku pembangunan (kementerian, lembaga dll) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta langkah perbaikan Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM pelaku usaha dan masyarakat Bentuk kemitraan strategis Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Pemberian insentif pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat dalam rantai sektor peternakan
Integrasi Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian dalam Swasembada Daging Sapi Nasional
Penataan Peran Kelembagaan dan Koordinasi Pelaksanaan Program
Pengembangan Kapasitas dan Peningkatan Sarana Prasarana 16
3.4 Resume Hasil Analisis Menggunakan Teknik SAST Teknik SAST No
Teknik Hirarkhi
(1)
(2)
1. Direktif
2. Strategik
3. Taktikal
4. Operasional
Asumsi Strategis
Fokus Isu
(3)
(4)
Mengacu pada: (1) RPJMN 2010-2014, (2) MP3EI 2010-2025, dan (3) Sistem Logistik Nasional
1. Kebijakan larangan impor daging sapi 2. Kebijakan larangan impor sapi bakalan 3. Kebijakan ekspor bahan pakan 4. Masuknya produk impor daging 5. Masuknya impor bakalan 6. Pengaruh “middle man” 7. Kebijakan tataniaga yang kondusif 8. Fluktuasi kurs mata uang asing Koordinasi Kemen PPN/Bappenas, KemenKeu, Kemen Kord. Bid. Perekonomian 1. Peningkatan permintaan musimam 2. Penyakit ternak 3. Jumlah menu dengan daging sapi impor 4. Variasi makanan berbasis daging sapi 5. Fasilitas & penguasaan teknologi IB 6. Ketersediaan & kecukupan obat-obatan
Kebijakan tata niaga yang kondusif
Koordinasi tingkat kebijakan (high level implementation plan)
Keseimbangan supply – demand
17
3.5 Resume Hasil Analisis Menggunakan Teknik ISM Teknik ISM No
Teknik Hirarkhi
(1)
(2)
1. Direktif
2. Strategik
Elemen
Sub Elemen Pendorong
Sub Elemen Terpengaruh
(3)
(4)
(5)
Mengacu pada: (1) RPJMN 2010-2014, (2) MP3EI 2010-2025, dan (3) Sistem Logistik Nasional Prasyarat dicapainya perencanaan swasembada secara terintegratif
1.Kejelasan kebijakan program swasembada 1. Jaringan kemitraan dengan pelaku usaha dan daging pada tingkat nasional masyarakat dalam rantai nilai peternakan 2.Ketersediaan anggaran bagi pelaksanaan 2. Adanya instrumen monev tingkat nasional serta program swasembada daging K/L/D 3.Tataniaga yang kondusif bagi 3. Kompetensi SDM (teknis dan non teknis) pada penciptaan nilai tambah bagi industri K/L/D yang melaksanakan program swasembada peternakan nasional
Peran Kementerian/ Lembaga pada Tahap Perencanaan
1.Kementerian Keuangan 2.Kementerian PPN/Bappenas
Tolok ukur penilaian hasil pelaksanaan aktivitas
Tidak adanya distorsi dalam penerapan kebijakan perdagangan ternak, daging dan produk turunannya
Peran Kementerian/ Lembaga pada Tahap Pelaksanaan
1.Kementerian Koord. Bid. Perekonomian 2.Kementerian Perdagangan 3.Kementerian Pertanian
Aktivitas yang paling berpengaruh atas pencapaian swasembada
Harmonisasi lintas K/Ldalam penerapan kebijakan perdagangan ternak, daging dan produk turunannya Meningkatnya efektivitas penggunaan sumberdaya nasional, serta peningkatan kinerja kelembagaan dalam pelaksanaan pencapaian sasaran swasembada daging sapi
3. Taktikal
4. Operasional
Tujuan dari integrasi perencanaan pembangunan swasembada daging sapi
Pelaku Usaha dan Masyarakat Peternak 1. Terlaksananya program insentif: akses permodalan, penguatan organisasi & manajemen, serta penguasaan teknologi tepat guna 2. Terbentuknya koperasi masy. peternak dan lembaga berbasis masyarakat lain yang mendukung usaha peternakan 1. Pelaku usaha dan masyarakat peternak dan pendukung usaha peternakan 2. Koperasi dan asosiasi peternak dan pendukung usaha peternakan Melaksanakan insentif bagi masy. peternak dalam: akses permodalan, penguatan org. & manajemen, serta penguasaan teknologi tepat guna. Meningkatnya jumlah masyarakat peternak yang sejahtera, karena peningkatan penciptaan nilai tambah pada kegiatan usaha peternakan (pro poor) 18
3.6 Pengembangan Model Kelembagaan dalam Swasembada Daging Sapi Penyelarasan program dan alokasi anggaran
Kementerian PPN/Bappenas
Kementerian Keuangan
Koordinasi tingkat direktif
Penyampaian data, informasi dan status pelaksanaan Pelaporan pelaksanaan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
data
Perencanaan program Penyesuaian rencana berdasar kondisi riil (rolling plan)
• Koordinasi dan sinergi program • Eleminasi distorsi kebijakan
Pertukatan informasi
Kementerian Pertanian
Pelaporan pelaksanaan
data
Koordinasi strategik-taktikal
Pengalokasian anggaran
Kementerian Perdagangan
Penyesuaian alokasi anggaran berdasar kondisi riil (rolling plan)
Kementerian/Lembaga Terkait Pelaporan pelaksanaan
• Program • Sasaran pencapaian
• Program • Sasaran pencapaian
Pelaporan pelaksanaan
Koordinasi operasional
Pemerintah Daerah sebagai Sistem Otonom
Pemerintah Daerah – 1
Monitoring & evaluasi kinerja pada level outcome/impact
Aktivitas komunitas rantai nilai budidaya
kemitraan
Pemerintah Daerah – 2
Aktivitas komunitas rantai nilai pakan
Pemerintah Daerah – n
kemitraan
Aktivitas komunitas rantai nilai pendukung
Lingkungan pembangunan sektor peternakan
Jejaring/ network
Pelaksanaan aktivitas pada praktek nyata
19
4
Kesimpulan dan Saran
20
4.1 KESIMPULAN (1) 1. Walaupun swasembada daging sapi telah ditetapkan sebagai program nasional, namun belum seluruh kementerian dan lembaga yang terkait mencantumkan sebagai program/kegiatan dalam dokumen perencanaan strategisnya; 2. Swasembada daging sapi memerlukan prasyarat utama: (1) integrasi perencanaan pembangunan sektor pertanian dalam swasembada daging sapi; (2) penataan peran kelembagaan dan koordinasi pelaksanaan program, dan (3) pengembangan kapasitas dan peningkatan sarana prasarana yang harus menjadi fokus utama pemerintah. 3. Swasembada daging sapi memerlukan kebijakan tataniaga yang kondusif, selain daripada itu keseimbangan supply – demand, dan koordinasi tingkat kebijakan juga merupakan hal yang penting dan besar pengaruhnya;
21
4.1 KESIMPULAN (2) 4. Pada tahap perencanaan program swasembada daging sapi, Kemen PPN/ Bappenas bersama-sama Kemenkeu dengan memiliki daya dorong yang paling tinggi. 5. Pada tahap pelaksanaan, lembaga yang paling berperan adalah Kemenko. Bid. Perekonomian, bersama-sama dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan; 6. Keandalan dan efektivitas modal relational, khususnya dalam proses pertukaran informasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan yang bersifat lintas fungsi atau lintas unit kerja merupakan faktor penting dan perlu diwujudkan dalam membentuk forum kerjasama antar pihak baik intra-organisasi maupun interorganisasi pada tingkat pusat maupun daerah.
22
4.2 SARAN (1)
1. Untuk lebih mengoptimalkan proses perencanaan program prioritas nasional, agar sebelum pelaksanaan Musrenbangnas dan Musrenbangpus dilakukan penyelarasan antara perencanaan program lintas sektor, alokasi ketersediaan anggaran, dan pola pengelolaan koordinasi pelaksanaan antara Kemen PPN/ Bappenas, Kemen.Keu, dan Kemen. Koord. Bid. Perekonomian. 2. Agar Kemenenterian Koordinator Bidang Perekonomian disarankan untuk lebih mengoptimalkan koordinasi dan sinergi lintas sektor dari kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, serta pelaku usaha. Fasilitasi dapat dilakukan melalui RAKOR teknisoperasional yang secara periodik memantau perkembangan maupun permasalahan import ternak, daging dan produk samping dan kelancaran rantai pasok sapi lokal.
23
4.2 SARAN (2) 3. Kementerian PPN/Bappenas disarankan untuk meningkatkan kualitas modal relasional organisasi, dan penataan fungsi pada jajarannya sehingga dapat melakukan fasilitasi terhadap K/L/D mitra kerjanya, serta dapat mengantisipasi terjadinya kesenjangan dalam implementasi perencanaan maupun perubahan lingkungan strategis; 4. Kebijakan dan pelaksanaan program swasembada dilaksanakan dengan keberpihakan pada peternakan skala kecil dan menengah, oleh peternak perorangan maupun koperasi produksi pada tingkat desa, terutama bagi penyelenggaraan perbibitan, pemulia-biakan serta pengembangan wilayah peternakan rakyat.
24
Untuk Indonesia Mengatasi paradoks dengan langkah solusi berbasis PATRIOTISME
“Agenda pembangunan adalah mengubah kehidupan masyarakat, bukan hanya mengubah perekonomian” (J.E. Stiglitz, 2006)
Resep 4 sehat 5 sempurna : 1. Sehatkan haluan ekonomi
2. Sehatkan kedaulatan ekonomi 3. Sehatkan kemandirian komunitas 4. Sehat pajak dan pendapatan untuk pemerataan yang proporsional 5. Restrukturisasi pasar finansial Sumber: Eriyatno, 2011 dalam Membangun Ekonomi Komparatif, Strategi Meningkatkan Kemakmuran Nusa dan Resiliensi Bangsa
25
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi) Disajikan dalam Diskusi Media Paparan Kajian Kebijakan Tata Niaga Daging Sapi Sebagai Komoditas Strategis KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
TERIMAKASIH Dr. Ir. Nugroho Ananto, M.Eng., MM Jakarta, 19 Februari 2013
26
