KUALITAS PELAYANAN KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II KIJANG TERHADAP AGEN PELAYARAN SWASTA
NASKAH PUBLIKASI
Oleh :
ANDI ERWINA MATOVANI Nama Pembimbing I : Edy Akhyary, M.Si Nama Pembimbing II : Ramadhani Setiawan, M.Soc.Sc
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK `UNIVERSITAS MARITIM RAJA HAJI TANJUNGPINANG 2015
SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa yang disebut di bawah ini: Nama
: Andi Erwina Matovani
NIM
: 100563201146
Jurusan/Prodi
: Ilmu Administrasi Negara
Alamat
: Jl. Kampung Jati 1 No.71 Kijang
Nomor Telp.
: 085351127722
Email
:
[email protected]
Judul Naskah
: Kualitas Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kijang Terhadap Agen Pelayaran Swasta
Menyatakan bahwa judul tersebut sudah sesuai dengan aturan tata tulis naskah ilmiah dan untuk dapat diterbitkan.
Tanjungpinang, September 2015 Yang Menyatakan Dosen Pembimbing I
Dosen pembimbing II
(Edy Akhyary, M.Si) NIDN. 1008096901
(Ramadhani Setiawan, M.Soc.Sc) NIDN. 1026058301
KUALITAS PELAYANAN KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II KIJANG TERHADAP AGEN PELAYARAN SWASTA Andi Erwina Matovani
[email protected] Edy Akhyary, M.Si
[email protected] Ramadhani Setiawan, M.Soc.Sc
[email protected] Abstrak Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas II Kijang sebagai penyelenggaraan pelayanan masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Salah seorang agen pelayaran swasta membenarkan masih ada banyaknya keluhan dari penerima pelayanan, sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap citra organisasi pemerintah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kijang. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas pelayanan secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan yang prima Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Kualitas Pelayanan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kijang Terhadap Agen Pelayaran Swasta. Dalam pembahasan skripsi ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif dan menggunakan Parasuraman, Zeithaml, and Berry mengajukan 10 kategori Kualitas Pelayanan. Ke-10 kategori ini mereka sebut “Service Quality Determinants.”. pegawai Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kijang yang khusus bagian pelayanan yang mengurusi surat izin kedatangan dan keberangkatan, bongkar muat barang, perpanjang buku pelaut serta perpanjang sertifikat kapal, serta dari pihak agen swasta sehingga jumlah responden dalam penelitian adalah 30 orang. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan masih rendah, hal ini dikarenakan masih ada banyak hal yang harus diperbaiki, seperti yang diketahui bahwa dalam memberikan pelayanan, Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kijang masih memiliki beberapa kendala, seperti tidak adanya publikasi kepada agen swasta tentang peraturan biaya yang sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga masih adanya biaya atau disebut dengan tips yang harus dikeluarkan demi kelancaran dalam melayani, seperti dalam setiap pengurusan harus memberikan tips pegawai-pegawai mengetik surat izin berlayar kapal. Apabila pada jam piket pegawai, agen juga harus membayar iuran yang lebih kepada pegawai yang sedang piket, serta harus membayar iuran bulanan berupa tips untuk kepala kantor dan kepala seksi agar setiap pengurusan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kelas II Kijang lancar. Selain itu juga harus membayar biaya cek fisik kapal, agen tidak turun kekapal melakukan cek fisik.
Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan, Publik
i
QUALITY OF SERVICE OFFICE AND PORT AUTHORITIES KESYAHBANDARAN CLASS II KIJANG SHIPPING AGENT OF PRIVATE
Andi Erwina Matovani
[email protected] Edy Akhyary, M.Si
[email protected] Ramadhani Setiawan, M.Soc.Sc
[email protected] Abstract Students of Administrative Science State, FISIP, UMRAH Kesyahbandaran office and class II Kijang Port Authority as service delivery is still faced with a system of government that has not been effective and efficient, and the quality of human resources is not adequate. One of the private shipping agent confirmed there are still many complaints from recipients of services, resulting in unfavorable image to the image of the government organization Kesyahbandaran Office and Class II Kijang Port Authority. To overcome these conditions necessary to the continuous improvement of service quality in order to realize excellent service The purpose of this research is basically the purpose of this study to determine the Office of Service Quality Kesyahbandaran And Class II Kijang Port Authority Against Private Shipping Agent. In the discussion of this thesis uses quantitative descriptive study and using Parasuraman, Zeithaml, and Berry filed 10 categories of Quality of Service. To-10 category they call "Service Quality Determinants.". Office employees Kesyahbandaran And Kijang Port Authority Class II special part of the ministry in charge of license of arrival and departure, loading and unloading goods, renew books and renew certificates sailors aboard, as well as from the private agencies so that the number of respondents in the study were 30 people. Based on the research results it can be concluded that the quality of services is still low, it is because there are still many things to be improved, as it is known that in providing services, Office Kesyahbandaran and Class II Kijang Port Authority still has several constraints, such as lack of publications to agent about the regulation of private fees in accordance with the applicable rules, so there is still the cost or called with tips that must be removed for smooth in serving, as in any arrangement should provide employees typing tips permit sailing ships. When the clock picket of employees, agents also have to pay more dues to employees who were on duty, and must pay a monthly fee in the form of tips for the head office and the head section so that each arrangement in Kesyahbandaran Office and Class II Authority Kijang smoothly. It also has to pay the cost of the physical check the ship, the agent is not down to the ship do physical checks, for a physical check has been carried out in the KSOP office by paying dues to the employees in charge, when in fact the physical check is necessary for the safety of sailing the ship itself.
Keywords : Quality, Service, Public
ii
KUALITAS PELAYANAN KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II KIJANG TERHADAP AGEN PELAYARAN SWASTA diperlukan adanya keadilan (equity) Pada era globalisasi ini permintaan serta kejujuran atau keterbukaan pelayanan
publik
akan
membutuhkan kualitasnya.
selalu (fairness)
dalam
pelayanan.
Pelayanan
yang
memuaskan
peningkatan Peningkatan
kualitas diperngaruhi
oleh
kompetensi
birokrasi
pemerintah.
pelayanan publik merupakan salah aparatur satu agenda reformasi birokrasi, yang (Surjadi, 33:2009) bertitik tolak dari kenyataan buruk kondisi faktual kualitas pelayanan publik
yang
besar
merupakan negara kepualuan yang
ditentukan oleh kualitas sikap dan
memiliki lautan yang sangat luas
karakter aparatur pemerintah yang
yang memisahkan beberapa pulau
tidak
tidak
maupun negara sehingga dibutuhkan
bertanggung jawab. Adapun strategi
perekat antar pulau maupun negara,
peningkatan
menyebabkan
terpuji,
sebagian
Negara Republik Indonesia
korup
kualitas
dan
pelayanan
lalu
angkutan
dan
birokrasi
menjadi media perekat yang sangat
melaksanakan
penting. Disamping itu keamanan
pemerintah,
aparatur yaitu
serta
dan
publik adalah pembaharuan sikap karakter
laut
lintas
pelayanan umum yang memuaskan
dan
pelanggan tanpa ada pembedaan
Perairan merupakan hal yang begitu
(equality). Perlakuan yang tidak
penting
membedakan pelanggan tidak cukup,
angkutan laut serta pelabuhan. 1
keselamatan
pelabuhan
dalam
pelayaran
lalu
lintas
di
dan
Dalam Peraturan Menteri Nomor 36
Direktorat
Tahun 2012 Tentang Organisasi dan
Laut, yang berada di bawah dan
Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran
bertanggung jawab kepada Direktur
dan Otoritas Pelabuhan dijelaskan
Jendral Perhubungan Laut. Kantor
bahwa keamanan dan keselamatan
Kesyahbandaran
pelayaran
serta
Pelabuhan dipimpin oleh seorang
kepelabuhanan merupakan tugas dan
kepala. Kantor Kesyahbandaran Dan
fungsi pemerintahan di pelabuhan
Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas
yaitu Kantor Kesyahbandaran dan
melaksanakan pemberian pelayanan
Otoritas
lalu
di
Perairan
Pelabuhan,
maka
Peraturan
Menteri
ditetapkanlah
Jenderal
lintas
Dan
dan
keamanan
Perhubungan
Otoritas
angkutan
dan
laut,
keselamatan
Perhubungan Nomor PM 36 Tahun
pelayaran di
2012 Tentang Organisasi dan Tata
untuk memperlancar angkutan laut.
Kerja Kantor Kesyahbandaran dan
(http://hubla.dephub.go.id/profil/Pag
Otoritas Pelabuhan.
es/KSOP)
Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan di
perairan
pelabuhan
Kantor Kesyahbandaran dan
Indonesia
Otoritas Pelabuhan kelas II Kijang
terbagi menjadi 5 (lima) kelas dan
sebagai penyelenggaraan pelayanan
bagian dari
masih
beberapa
kantor itu terdapat
wilayah
Kesyahbandaran
kerja. Dan
dihadapkan
pada
sistem
Kantor
pemerintahan yang belum efektif dan
Otoritas
efisien serta kualitas sumber daya
Pelabuhan kelas II Kijang sebagai
manusia
aparatur
yang
unit pelaksana teknis dilingkungan
memadai.
Salah
seorang
2
belum agen
pelayaran
swasta
membenarkan
Kesyahbandaran
Dan
Otoritas
masih ada banyaknya keluhan dari
Pelabuhan melayani Agen Pelayaran
penerima
sehingga
Swasta dalam hal pengurusan surat
menimbulkan citra yang kurang baik
izin kedatangan dan keberangkatan,
terhadap citra organisasi pemerintah
bongkar muat barang; perpanjang
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas
buku
Pelabuhan Kelas II Kijang. Untuk
sertifikat kapal (khusus kapal dalam
mengatasi kondisi tersebut perlu
negeri).
dilakukan upaya perbaikan kualitas
pelayaran yang dilayani oleh KSOP
pelayanan secara berkesinambungan
adalah 24 agen. (Sumber: Kantor
demi mewujudkan pelayanan yang
Kesyahbandaran
prima. (Ady, 2015)
Pelabuhan Kelas II Kijang, 2015)
pelayanan,
Kantor Kesyahbandaran Dan
pelaut;
Saat
dan
ini
Sebagai
perpanjang
jumlah
Dan
bagian
agen
Otoritas
dari
Otoritas Pelabuhan Kelas II Kijang
organisasi pmerintah yang melayani
dalam
salah
satu
agen
melayani
agen
kelancaran dan keamanan pelayaran,
pelayaran swasta. Agen Pelayaran
maka Kantor Kesyahbandaran Dan
Swasta
yang
Otoritas Pelabuhan Kelas II Kijang
bekerja pada Perusahaan Angktutan
dituntut untuk terus meningkatkan
Laut Swasta, yakni mengurus dan
kualitas
mempermudah
Perusahaan Angkutan Laut Swasta
tugasnya
pelaksanaan adalah
adalah
karyawan
proses
angkutan
laut/kapal
maupun
luar
pelayaran dari
negeri.
dalam
pelayaran
khususnya
Kantor
swasta
pelayanannya
Agen
yang
demi
agar
bertugas
merasa puas dengan pelayanan yang
3
diberikan sehingga Agen tersebut
peraturan biaya yang sesuai dengan
akan
dalam
aturan yang berlaku, sehingga masih
Kantor
adanya biaya atau disebut dengan
Otoritas
tips yang harus dikeluarkan demi
Pelabuhan Kelas II Kijang. Untuk
kelancaran dalam melayani, seperti
dapat
dalam
lebih
nyaman
memanfaatkan
jasa
Kesyahbandaran
di
Dan
memaksimalkan
pelayanan
setiap
pengurusan
harus
kepada agen pelayaran swasta maka
memberikan tips pegawai-pegawai
Kantor
Dan
mengetik surat izin berlayar kapal.
Otoritas Pelabuhan Kelas II Kijang
Apabila pada jam piket pegawai,
sebagai salah satu instansi publik
agen juga harus membayar iuran
harus senantiasa melakukan berbagai
yang lebih kepada pegawai yang
kebijakan
sedang piket, serta harus membayar
Kesyahbandaran
pelayanan
yang
dapat
yang
memberi
prima
dan
iuran bulanan berupa tips
untuk
berkualitas terhadap agen pelayaran
kepala kantor dan kepala seksi agar
swasta dalam memanfaatkan jasa
setiap
pelayanan yang ada.
Kesyahbandaran dan Otoritas Kelas
pengurusan
di
Kantor
II Kijang lancar. Selain itu juga harus Namun
fenomena
yang membayar biaya cek fisik kapal,
terjadi adalah dalam memberikan agen tidak turun kekapal melakukan pelayanan, Kantor Kesyahbandaran cek fisik, karena cek fisik sudah Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II dilakukan didalam kantor KSOP Kijang masih memiliki beberapa tersebut dengan membayar iuran kendala,
seperti
tidak
adanya kepada
publikasi kepada agen swasta tentang
4
pegawai
yang
bertugas,
padahal sebenarnya cek fisik sangat
penyelesaian pekerjaan relatif cepat
diperlukan
demi
dan kualitas pekerjaan. Hal ini
berlayarnya
kapal
(Menurut
keselamatan
salah
pelayaran
itu
sendiri.
seorang
Arfian,
menunjukkan,
kualitas
agen
pelayanan berarti ada efektifitas dan
Jumat
efisiensi yang tercipta pada suatu
(13/03/2015))
yang aktifitas pelayanan. Tjiptono (2000:54)
Didasari
bahwa
akan
menyebutkan
bahwa
fenomena“kualitas memiliki hubungan yang
fenomena di atas, maka penulis erat dengan kepuasan pelanggan”. berkeinginan
menganalisis Menurut Ibrahim (2008:22)
permasalahan
tersebut
kedalam Kualitas pelayanan juga diartikan
sebuah usulan penelitian dengan sebagai sesuatu yang berhubungan judul : “KUALITAS PELAYANAN dengan KANTOR
terpenuhinya
KESYAHBANDARAN harapan/kebutuhan
pelanggan
(masyarakat).
pelayanan
DAN OTORITAS PELABUHAN Dimana
KELAS II KIJANG TERHADAP dikatakan berkualitas apabila dapat AGEN PELAYARAN SWASTA”. menyediakan produk barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pelanggan
B. Landasan Teoritis Kualitas
(masyarakat).
pelayanan
Mangkunegara (2000 : 67)
merupakan gambaran pelaksanaan pelayanan
berjalan
ditetapkan.
Misalnya
waktu
relatif
sesuai
memberikan
yang
kualitas
pelayanan adalah standar tingkat
penggunaan
cepat,
definisi
pelayanan yang diberikan kepada
tingkat
5
pihak yang membutuhkan pelayanan
masyarakat terhadap pegawai kantor
berdasarkan ketentuan yang telah
Syahbandar.
ditetapkan dan pihak yang dilayani
Gaspersz (dalam Lukman:2003:46)
merasa puas dan memberikan respon
menyatakan bahwa beberapa dimensi
positif.
atau atribut yang diperhatikan dalam
Menurut pengertian di atas, bahwa
perbaikan kualitas jasa :
kualitas pelayanan adalah bentuk
1.
Ketepatan waktu pelayanan.
pelayanan yang memenuhi standar
2.
Akurasi pelayanan
yang ditetapkan. Misalnya kualitas
3.
Kesopanan dan keramahan
pelayanan bagi kantor Syahbandar,
dalam memberikan pelayanan
berarti ukurannya adalah besarnya
4.
Tanggungjawab
perbandingan antara output dengan
5.
Kelengkapan
input, relatif rendahnya jumlah jam
6.
Kemudahan
kerja
pelayanan
digunakan,
sesuai
hasilnya dan
7.
Variasi model pelayanan
kecepatan menyelesaikan pekerjaan
8.
Pelayanan pribadi
sesuai
9.
Kenyamanan
hasilnya
yang
tetapi
yang
direncanakan
mendapatkan
ditargetkan, memenuhi
tetapi syarat,
dalam
memperoleh pelayanan
sedangkan standar ukuran kualitas
10.
Atribut pendukung pelayanan
pelayanan bagi masyarakat, berarti
lainnya.
masyarakat merasa puas atas layanan yang diberikan atau diterima dan
Dengan
demikian
juga adanya tingkat kepercayaan
otonomi
daerah
6
tujuan adalah
dari untuk
meningkatkan
kualitas
pelayanan
3. Competence
artinya
publik, dalam konteks desentralisasi
menguasai
ini, pelayanan publik pemerintah
pengetahuan yang dibutuhkan
daerah seharusnya menjadi lebih
guna melakukan pelayanan.
baik
jika
selalu
berfokus
pada
masyarakat
dan
4. Access adalah kontak yang
kepentingan dan berfokus kepada kepuasan
keahlian
mudah dan dekat.
sebagai
5. Courtesy
meliputi
pelanggan. Parasuraman, Zeithaml,
keramahan, respek, tenggang
and Berry mengajukan 10 kategori
rasa, dan persahabatan dalam
Kualitas Pelayanan. Ke-10 kategori
kontak
ini mereka sebut “Service Quality
resepsionis, operator telepon,
Determinants.”
lain-lain).
Ke-10
kategori
tersebut sebagai berikut: 1. Reliability konsistensi
personil
(termasuk
6. Communication meliputi
kinerja
memastikan
dan
beroleh
artinya pelanggan
informasi
dalam
keandalan.
Artinya,
bahasa yang bisa mereka
organisasi
menunjukkan
pahami serta mendengarkan
pelayanan segera. 2. Responsiveness keinginan
atau
mereka. adalah
Juga
organisasi
kesiapan
ia
berarti harus
menyesuaikan bahasa dengan
pekerja dalam menyediakan
pelanggan
pelayanan.
beda.
7
yang
berbeda-
7. Credibility
meliputi
kepercayaan, kejujuran.
kepuasan
meliputi
beberapa dimensi yang dipaparkan oleh Sinambela (2008 : 6) yaitu :
pelanggan
1. Transparansi Pelayanan yang
adalah segalanya.
bersifat terbuka, mudah dan
8. Security adalah kemerdekaan bahaya,
resiko,
dapat diakses oleh semua
atau
keraguan. 9. Understanding/Knowing The Customer melakukan
usaha
pihak
yang
dan
disediakan
memadai
meliputi
memahami
kualitas
pelayanan prima yang tercermin dari
pemunculan kondisi bahwa
dari
dituntut
keyakinan, Ia
kepentingan
itu
membutuhkan secara
dan
mudah
dimengerti
untuk
2. Akuntabilitas
kebutuhan
pelayanan
dapat dipertanggungjawabkan
pelanggan.
sesuai
10. Tangibles meliputi tampilan
dengan
peraturan
fisik pelayanan Perwakilan
ketentuan perundang-
undangan.
fisik dari layanan,
3. Kondisional pelayanan yang diberikan sesuai kondisi dan kemampuan pegawai dengan tetap
Tujuan
pelayanan
dasarnya masyarakat.
adalah Untuk
publik
pada
berpegang
pada
efisiensi dan efektivitas
memuaskan
4. Partisipatif pelayanan yang
mencapai
dapat mendorong peran serta
8
masyarakat
dalam
penyelenggaraan
pelayanan kepada masyarakat. Jika
pelayanan
publik
dihubungkan
dengan aspirasi,
pelayanan
kebutuhan
harapan
masyarakat.
masyarakat 5. Kesamaan
Vincent hak
administrasi
publik pelayanan adalah kualitas
memperhatikan dan
dengan
birokrat
dan
terhadap
Gasperz
(2006:1),
pelayanan
bahwa kualitas diartikan sebagai
yang diberikan yang tidak
segala sesuatu yang menentukan
melakukan
kepuasan
diskriminasi
pelanggan
dan
upaya
kepada agen swasta dilihat
perubahan kearah perbaikan terus-
dari aspek apapun khususnya
menerus sehingga dikenal istilah Q =
ras, agama, golongan, suku
MATCH (Meets Agreed Terms and
status sosial dan lain yang
Changes). Menurut the American
diberikan
Society of Quality Control (Purnama
6. keseimbangan
hak
dan
N,
2006:
9),
kualitas
adalah
kewajiban pelayanan yang
keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik
mempertimbangkan
dari
keadilan
antara
layanan
dan
aaspek pemberi penerima
layanan publik
suatu
produk
layanan
menyangkut
kemampuan
memenuhi
kebutuhan-kebutuhan
untuk
yang telah dittentukan atau yang
Dari beberapa hal tersebut diatas
bersifat
laten.
jelas dipaparkan hal-hal yang harus
Sampara
Lukman
diperhatikan
mengemukakan
dalam
aau
pemberian
9
Gasperz (2000: bahwa
dalam 9-11) pada
dasarnya kualitas mengacu kepada
terhadap kualitas pelayanan. Hal ini
pengertian pokok : 1. Kualitas terdiri
menunjukkan adanya interaksi yang
atas sejumlah keistimewaan produk,
kuat
baik
dengan kualitas pelayanan. (Harbani
keistimewaan
langsung,
antara
kepuasan
konsumen
maupun keistimewaan aktraktif yang
Pasolong, 2007:135)
memenuhi keinginan pelanggan dan
Pelayanan yang berkualitas atau
memberikan
atas
pelayanan prima yang berorientasi
Kualitas
pada pelanggan sangat tergantung
terdiri atas segala sesuatu yang bebas
pada kepuasan pelanggan. Lukman
dari kekurangan atau kerusakan.
(2000:8) menyebut salah satu ukuran
Konsep kualitas pelayanan dapat
keberhasilan menyajikan pelayanan
pula dipahami melalui “consumer
yang berkualitas sangat tergantung
behaviour”
konsumen)
pada tingkat kepuasan pelanggan
yaitu perilaku yang dimainkan oleh
yang dilayani. Pendapat tersebut
konsumen dalam mencari, membeli,
artinya menuju kepada pelayanan
menggunakan
eksternal, dari perspektif pelanggan,
penggunaan
suatu
kepuasan produk.
2.
(perilaku
dan
produk
diharapkan
mengevaluasi
pelayanan
mampu
yang
lebih utama atau lebih didahulukan
memenuhi
apabila
ingin
mencapai
kinerja
kebutuhannya. Keputusankeputusan
pelayanan yang berkualitas. Kualitas
konsumen untuk mengkonsumsi atau
pelayanan
tidak
pelaksanaan
mengkonsumsi
barang/jasa faktor,
dipengaruhi
antara
lain
suatu berbagai
merupakan
gambaran
pelayanan
berjalan
sesuai yang ditetapkan. Misalnya
persepsinya
penggunaan
10
waktu
relatif
cepat,
tingkat penyelesaian pekerjaan relatif
keseluruhan
cepat dan kualitas pekerjaan. Hal ini
responden.
menunjukkan,
Pelaksanaan
bahwa
kualitas
sebanyak
30
pelayanan
orang
terhadap
pelayanan berarti ada efektifitas dan
masyarakat khususnya pada kantor
efisiensi yang tercipta pada suatu
Kesyahbandaran
yang aktifitas pelayanan. Tjiptono
Pelabuhan Kelas II Kijang menjadi
(2000:54)
bahwa
isu yang semakin strategis karena
“kualitas memiliki hubungan yang
kualitas kinerja aparatur pelayanan
erat dengan kepuasan pelanggan”.
public memiliki implikasi yang luas
C. Hasil Penelitian
dalam
Berdasarkan data tabel diatas dapat
Pelayanan yang diberikan kepada
diketahui bahwa responden yang
masyarakat merupakan perwujudan
mengatakan
dari tugas dan fungsi aparatur negara
sebanyak
menyebutkan
sangat 4
orang.
baik
yaitu
Sedangkan
sebagai
dan
kehidupan
abdi
Otoritas
masyarakat.
masyarakat
yang
jawaban yang baik dapat diperoleh
berkewajiban memberikan pelayanan
berjumlah 9 orang. Untuk yang
yang
mengatakan
masyarakatnya. Seiring dengan hal
cukup
baik
dapat
maksimal
kepada
diketahui dari pemaparan table diatas
itu tuntutan
masyarakat untuk
yaitu 10 orang yang menjawab tidak
mendapatkan
pelayanan
baik yaitu sebanyak 6 orang dan
berkualitas terus meningkat dari
yang menjawab sangat tidak baik
waktu kewaktu. Tuntutan tersebut
sebanyak 1 orang dimana jumlah
semakin berkembang seiring dengan
yang
tumbuhnya kesadaran bahwa warga
11
Negara memiliki hak untuk dilayani
tingkat kesesuaian penyelenggaraan
dan kewajiban pemerintah daerah
pelayanan, dengan ukuran nilai-nilai
untuk dapat memberikan pelayanan.
atau norma-norma eksternal yang
Tantangan
yang dihadapi
dalam
ada di masyarakat atau yang dimiliki
pelayanan
publik
bukan
oleh para stakeholders. Pegawai
sebuah
merupakan satu bentuk nyata dan
pelayanan yang efisien, namun juga
terlihat (tangible). Konsumen akan
bagaimana pelayanan juga dapat
merasa puas jika tempat di mana ia
dilakukan dengan tanpa membeda-
memperoleh pelayanan yang baik,
bedakan status dari masyarakat yang
dan
dilayani
lain
peraturan yang ada. Pada pertama
bagaimana menciptakan pelayanan
kali para agen pelayaran swasta
yang adil dan demokratis.
tersebut akan melihat tampilan fisik
Dengan kedudukan dan potensi yang
dari suatu penyelia jasa. Hal ini akan
mungkin
memberikan
hanya
tersebut
adalah
menciptakan
atau
dengan
dapat maka
kata
dikembangkan perlu
jujur
serta
sesuai
gambaran
dengan
kepada
diciptakan
mereka bahwa suatu penyelia jasa
instansi pemerintah yang mempunyai
akan memberikan pelayanan jasa
kapabilitas
memberikan
yang berkualitas. Namun banyak
pelayanan kepada masyarakat. Salah
pegawai yang belum bekerja secara
satu kapabilitas yang harus dimiliki
optimal
oleh
kessyahbandaran dan belum dapat
dalam
instansi
tersebut
adalah
akuntabilitas, yaitu suatu ukuran
menggunakan
yang menunjukkan seberapa besar
secara optimal.
12
pada
kantor
fasilitas-fasilitas
Dimensi
empathy
memberikan
kehidupan
serta
semakin
peluang yang besar bagi penyedia
meningkatnya
jasa untuk memberikan pelayanan
perizinan. Disamping itu transportasi
yang
juga berperan sebagai penunjang,
baik,
sesuatu
diharapkan
yang
pelanggan
tidak
ternyata
pendorong
kebutuhan
dan
jasa
penggerak
bagi
diberikan oleh penyedia jasa seperti
pertumbuhan daerah yang berpotensi
kantor
Kijang.
namun belum berkembang, dalam
dapat
upaya peningkatan dan pemerataan
konsumen
pembangunan serta hasil-hasilnya.
kesyahbandaran
Pelayanan
empati
menciptakan
yang
kepuasan
memerlukan dukungan dari setiap
Pelayaran
karyawan
dalam
memahami
karakteristik
kebutuhan
spesifik
konsumen.
tersendiri
yang
mempunyai
dan perlu
keunggulan dikembangkan
Namun masih terdapat pegawai yang
dengan memperhatikan sifatnya yang
belum memberikan perhatian yang
padat
maksimal kepada agen pelayaran.
meningkatkan pelayanan yang lebih
Pelayanan yang handal (reliability)
luas, baik di dalam negeri maupun
ditentukan
dari luar negeri.
oleh
kemampuan
modal,
sehingga
mampu
penyedia jasa dalam memberikan
Pelayanan yang responsive / cepat
pelayanan sesuai dengan yang telah
tanggap
dijanjikan. transportasi
bentuk
Pentingnya
peran
pelayanan yang diharapkan oleh
tercermin
pada
konsumen. Kantor syahbandar yang
yang
mampu tanggap terhadap kebutuhan
penyelenggaraannya mempengaruhi
merupakan
semua
aspek
konsumen/siswa
13
memberikan
kepuasan layanan
bagi
konsumen
yang
mereka
atas
Otoritas Pelabuhan Kelas II Kijang,
terima.
dalam proses pelayanan pelayaran
Pelayanan yang responsif juga sangat
atau
dipengaruhi
diantaranya seperti yang disebutkan
oleh sikap frontline
transportasi
staff, Namun masih terdapat pegawai
diatas.
yang belum memberikan tanggapan
Kesyahbandaran
yang
Pelabuhan
baik
dalam
kebutuhan
para
Konsumen
merasa
memenuhi
agen puas
Maka
laut
di
kota,
pelayanan
Kantor
Dan
Otoritas
Kelas
II
Kijang
swasta.
mempunyai hubungan yang erat
dengan
dengan 2 keselamatan pelayaran
adanya jaminan/ kepuasan bahwa
serta dalam perizinan pelayaran.
layanan yang mereka terima benar
Susunan Organisasi dan Tata kerja
dan dilakukan oleh sumber daya
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas
manusia
Pelabuhan,bahwa
yang
berkompeten
di
Kantor
bidangnya. Reputasi penyedia jasa
Kesyahbandaran
yang memiliki reputasi baik akan
Pelabuhan Kijang ditetapkan dalam
memberikan
yang
kategori Kelas II dan di pimpin oleh
(assurance)
seorang Syahbandar dan Otoritas
pada akhirnya akan memberikan
Pelabuhan (KSOP) dengan tugas
kepuasan
yang
pokok : “Meningkatkan efektivitas
memilih untuk mengonsumsi suatu
dan efisiensi pelaksanaan tugas dan
jasa. Setelah penulis mengamati
fungsi di bidang keselamatan dan
masalah
keamanan
pelayaran,
pengaturan,
pengendalian
berkualitas.
pelayanan Jaminan
bagi
konsumen
pengendalian
pelayanan
pada Kantor Kesyahbandaran Dan
14
dan
Otoritas
serta dan
pengawasan
kegiatan
Status Hukum dan Sertifikasi Kapal,
kepelabuhanan”. Kualitas pelayanan
serta Petugas Keselamatan Berlayar,
dipandang
Penjagaan,
sebagai
salah
satu
dan
Patroli
Dengan
komponen yang perlu diwujudkan
memperhatikan beban tugas dan
oleh perusahaan, karena memiliki
wilayah pengawasan tersebut dan
pengaruh
untuk kelancaran pelaksanaan tugas
untuk
konsumen
mendatangkan
baru
dan
dapat
serta fungsi yang di bebankan, maka
mengurangi kemungkinan pelanggan
Struktur
lama untuk berpindah keperusahaan
Kesyahbandaran
lain.
Pelabuhan
Kualitas
didefinisikan
sebagai
pelayanan tingkat
Organisasi dan
Klas
pengendalian
Sebagai
keunggulan memenuhi (Tjiptono,
tersebut
untuk
keinginan 2008:85).
Kijang
dikembangkan sesuai kebutuhan dan kondisi / situasi setempat.
tingkat
Otoritas
II
keunggulan yang diharapkan dan atas
Kantor
pmerintah
pelanggan
bagian yang
dari
organisasi
melayani
agen
pelayaran swasta demi kelancaran
Secara
dan
keamanan
pelayaran,
Struktural berdasarkan Keputusan
Kantor
Menteri Perhubungan tersebut di
Otoritas Pelabuhan Kelas II Kijang
atas, Kantor Kesyahbandaran dan
dituntut untuk terus meningkatkan
Otoritas Pelabuhan Kijang terdiri
kualitas
atas : Petugas Tata Usaha, Petugas
Perusahaan Angkutan Laut Swasta
Lalu Lintas Angkutan Laut dan
khususnya
Usaha Kepelabuhanan, , Petugas
merasa puas dengan pelayanan yang
15
Kesyahbandaran
maka
pelayanannya
Agen
yang
Dan
agar
bertugas
diberikan sehingga Agen tersebut
peraturan biaya yang sesuai dengan
akan
dalam
aturan yang berlaku, sehingga masih
Kantor
adanya biaya atau disebut dengan
Otoritas
tips yang harus dikeluarkan demi
Pelabuhan Kelas II Kijang. Untuk
kelancaran dalam melayani, seperti
dapat
dalam
lebih
nyaman
memanfaatkan
jasa
Kesyahbandaran
di
Dan
memaksimalkan
pelayanan
setiap
pengurusan
harus
kepada agen pelayaran swasta maka
memberikan tips pegawai-pegawai
Kantor
Dan
mengetik surat izin berlayar kapal.
Otoritas Pelabuhan Kelas II Kijang
Apabila pada jam piket pegawai,
sebagai salah satu instansi publik
agen juga harus membayar iuran
harus senantiasa melakukan berbagai
yang lebih kepada pegawai yang
kebijakan
sedang piket, serta harus membayar
pelayanan
Kesyahbandaran
yang yang
dapat
memberi
prima
dan
iuran bulanan berupa tips
untuk
berkualitas terhadap agen pelayaran
kepala kantor dan kepala seksi agar
swasta dalam memanfaatkan jasa
setiap
pelayanan yang ada.
Kesyahbandaran dan Otoritas Kelas
Namun permasalahan yang terjadi
II Kijang lancar. Selain itu juga harus
adalah
memberikan
membayar biaya cek fisik kapal,
pelayanan, Kantor Kesyahbandaran
agen tidak turun kekapal melakukan
Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II
cek
Kijang masih memiliki beberapa
pelayanan ditentukan oleh pengguna
kendala,
jasa layanan tersebut, pengguna jasa
dalam
seperti
tidak
adanya
publikasi kepada agen swasta tentang
akan
16
pengurusan
fisik.
di
Penilaian
menilai
Kantor
kualitas
dengan
membandingkan
pelayanan
yang
yang perlu diperhatikan, bahkan ada
akan mereka terima dengan yang
beberapa
responden
mereka harapkan. Pemberian layanan
mengatakan
dapat mencapai reptasi yang tinggi
pelayanan yang diberikan tidak baik.
dalam kualitas pelayanan hanya jika
Dari hasil observasi diketahui
bahwa
kualitas
kualitas pelayanan yang diberikan
bahwa
sesuai
diharapkan
pelayanan, Kantor Kesyahbandaran
kualitas
Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II
pelayanan dapat ditentukan melalui
Kijang masih memiliki beberapa
suatu usaha agar dapat memenuhi
kendala,
kebutuhan
publikasi kepada agen swasta tentang
dengan
pengguna.
yang
Untuk
dan
itu
harapa-harapan
dalam
yang
seperti
memberikan
tidak
adanya
pengguna jasa.
peraturan biaya yang sesuai dengan
D. Penutup
aturan yang berlaku, sehingga masih
1. Kesimpulan
adanya biaya atau disebut dengan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan
maka
dapat
tips yang harus dikeluarkan demi
dianalisa
kelancaran dalam melayani, seperti
bahwa kualitas pelayanan masih
dalam
rendah, hal ini dikarenakan masih
memberikan tips pegawai-pegawai
ada
mengetik surat izin berlayar kapal.
banyak
hal
yang
harus
setiap
pengurusan
harus
diperbaiki, dari 10 dimensi yang
Apabila pada jam piket pegawai,
diteliti secara umum menjelaskan
agen juga harus membayar iuran
bahwa pelayanan yang diberikan
yang lebih kepada pegawai yang
masih cukup baik dan masih banyak
sedang piket, serta harus membayar
17
iuran bulanan berupa tips
untuk
kesyahbandaran dan otoritas
kepala kantor dan kepala seksi agar
pelabuhan melengkapi sarana
setiap
prasarana seperti membuat
pengurusan
di
Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Kelas
papan
II Kijang lancar. Selain itu juga harus
dalam pengurusan perizinan
membayar biaya cek fisik kapal,
alur
b. Seharusnya
dan
ada
prosedur
publikasi
agen tidak turun kekapal melakukan
segala peraturan yang ada
cek fisik, karena cek fisik sudah
dalam melayani masyarakat
dilakukan didalam kantor KSOP c. Seharusnya ada pengawasan tersebut dengan membayar iuran khusus kepada
pegawai
yang
bagi
pegawai
di
bertugas, bidang pelayanan agar tidak
padahal sebenarnya cek fisik sangat ada diperlukan
demi
penyimpangan
saat
keselamatan sedang melayani masyarakat.
berlayarnya kapal itu sendiri.
2. Saran a. Seharusnya
kantor
18
DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : PT Rineka Cipta Dwiyanto, Agus. 2002. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta. Gajah Mada Ibrahim, Amin. 2008. Teori dan konsep pelayanan publik serta implementasinya. Bandung:Mandar Maju.
Lukman. 2003. Manajemen Perbankan, Edisi kedua. Jakarta : Ghalia Indonesia. Moenir, HAS. 2008. Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara Moleong, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Napitupulu, Paimin. 2007. Pelayanan Publik Dan Customer Satisfaction. Bandung: PT Alumni Nurdjaman, Progo. 2003. Pelayanan Prima Dan Pelayanan Terpadu Satu Atap. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Mangkunegara, 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Perusahaan. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Prasojo, Eko. 2006. Kinerja Pelayanan Publik. Jakarta : Yappika Ratminto, Atik Septi Winarsih. 2008. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Sedarmayanti. 2004. Good Governance : Membangun sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas. Bandung : Manjar Maju Setyawan, Roni Ignatius. 2008. Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : Amara Books Sinambela, Lijan Poltak. 2006. Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta : Bumi Aksara
19
Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung : Alfabeta Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta : PT Gramedia Tjandra, Riawan dkk. 2005. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik. Yogyakarta : Pembaruan Tjiptono., 2000. Manajemen jasa, Edisi Pertama. Andi offset, Yogyakarta.
Website :
https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/masalah-dan-latar-belakangmasalah/ http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/44545/Chapter%20I.pdf;js essionid=5FB2D0506EB4D33967551DBF5DF8F405?sequence=5 http://hubla.dephub.go.id/profil/Pages/KSOP http://tugaskelompok3makun2.blogspot.com/2013/12/a-pengertian-keagenankapal.html
20