KPPN TANJUNGBATAI Jl. Jenderal Sudirman Km. 1, Tanjungbalai Tef
p. (0623) 92o2t-s96s92
Faks. (0623) 92021 Email :
[email protected];
[email protected]
www.kppntanjungbalai.net
INTF]GRITAS _ [)[I }I'[,5{{
i\ \I
I$\1I.. - SINIiRGI _ PEI.A.YANAN - KESEMPURNAAN
29-30 SEPTEMBER 20'15
KPPN TANJUNGBALAI JenderalSudirman Km. 1, Tanjungbalai Telp. (0623) 92O21.'s96592 Faks. (0623) 92021 Email : kppn076@ perbendaharaa n.go.id;
[email protected] www.kppntanjungbalai.net Jl.
INTEGRITAS
- PROI' lls ION r\l.I SM li - SINERG I - PEI-{YANAN
- KESEMPURNAAN
NOTULEN
NOTULENSI SOSIALISASI PERATURAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADA KPPN TANJUNGBALAI
Dasar Hukum
o
surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6344/PB/2015 tanggal 28 Juli 2015 hal LangkahJangkah ldentifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran oada
o
l(L Semester I TA 2015;
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/20'14 tentang Mekanisme Penyelesaian dan Penatausahaan Retur SP2D Dalam Rangka lmplementasi SPAN;
o
surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor s-5799/PB/2015 tanggal 8 Juli 2015 hal Percepatan Penyelesaian Retur SP2D Sebelum lmplementasi SPAN;
o
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2521PMK.0512014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja;
o
peraturan Menteri Keuangan Nomor 213IPMK.05/201 3 tentang sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
o
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang
Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan,
dan
Pertanggungjawaban
Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara. Maksud dan Tujuan
sosialisasi peraturan perbendaharaan negafa
ini
dimaksudkan untuk
l(L dan satuan kerja Pemerintah Daerah (SKPD) penerima DIPA-TP dalam wilayah kerja KPPN Tanjungbalai tentang kewajiban pencapaian targel penyerapan anggaran ru1, meningkatkan pemahaman para pejabat perbendaharaan satker
penyelesaian retur SP2D, akuntabilitas pengelolaan rekening pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/satuan Kerja, penyusunan Laporan Keuangan satker
l(L
berbasis akrual, dan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara'
SOSIALISASI PERATURAN PERBENDAHAMAN NEGARA
NOTULEN
Adapun tujuan pelaksanaan sosialisasi ini adalah terpenuhinya target penyerapan anggaran l(L, penyelesaian retur SP2D, akuntabilitas pengelolaan rekening pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja, penyusunan
Laporan Keuangan Satker
l(L
berbasis akrual, dan verifikasi Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara sesuai ketentuan yang berlaku.
Ruang Lingkup Ruang lingkup kegiatan sosialisasi peraturan perbendaharaan negara ini adalah sebagai berikut
o
:
Penyerapan Dana DIPA TA 2015 Satker
l(L
dalam wilayah kerja KPPN
Tanjungbalai periode bulan Januari s.d. Agustus 2015;
o
Penyelesaian Retur SP2D Satker
l(L
dalam wilayah kerja KPPN Tanjungbalai
periode bulan Januari s.d. Agustus 2015;
o
Penyampaian Rekening Koran Satker
l(L
dalam wilayah kerja
KPPN
Tanjungbalai periode bulan Januari s.d. Agustus 2015;
o
Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Satker K/L dalam wilayah kerja KPPN Tanjungbalai periode bulan Januari s.d. Agustus 2015;
o
Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara satker l(L dalam wilayah kerja KPPN Tanjungbalai periode bulan Januari s d. Agustus 2015;
o
Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, Visi Misi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Peta Strategi dan Sasaran Strategis Kontrak Kinerja Kemenkeu-Ihree KPPN Tanjungbalai Tahun 2015..
Pelaksanaan Kegiatan
Sosialisasi peraturan perbendaharaan negara ini diselenggarakan pada har' Selasa dan Rabu tanggal 29-30 Septembet 2015 bertempat di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjungbalai, Jalan Jenderal Sudirman Km 1 Tanjungbalai, diikuti oleh para Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
(PPSPM) dan Operator satker
l(L
dan SKPD dalam wilayah kerja
KPPN
Tanjungbalai.
Penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan selama dua hari disesuaikan dengan kapasitas maksimal aula dan jumlah peserta sosialisasi sebanya |52 pejabat
SOSIALISASI PERATURAN PERBENDAHARAAN NEGARA 2015
NOTULEN
pengelola perbendaharaan dari 76 satker
l(L
dan SKPD dalam wilayah kerja KPPN
Tanjungbalai.
Hal ini dimaksudkan agar peserta sosialisasi merasa nyaman dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dan memiliki waktu yang cukup untuk mengajukan pertanyaan dan memperoleh penjelasan dari nara sumber tentang hal-hal yang kurang dipahami
terkait dengan penyerapan anggaran, penyelesaian retur SP2D, pengelolaan rekening milik satker KL-SKPD, penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, dan
verifikasi LPJ Bendahara, termasuk kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan pada satuan kerja bersangkutan.
Kepala KPPN Tanjungbalai membuka sosialisasi dan menyampaikan sambutan
dan pengarahan terkait dengan hasil monitoring dan evaluasi perbendaharaan negara pada satker
pengelolaan
l(L dalam wilayah kerja KPPN Tanjungbalai.
Berdasarkan hasil monitoring, pengelolaan perbendaharaan negara atas DIPA
5 satker l(L periode bulan Januari s.d. Agustus 2015 belum seluruhnya menunjukkan hasil yang maksimal- Hal ini dapat dilihat dari hasil pelaksanaan
TA
201
pengelolaan perbendaharaan atas DIPA TA.2015 satker
-
l(L dan SKPD' antara laih
persentase penyerapan anggaran atas DIPA satker
l(L
:
periode bulan Januari
s.d. Agustus 2015 sebesar 56,940k:
-
persentase retur SP2D satker
l(L sebesar 0,69%;
persentase penyampaian rekening koran satker K/L periode bulan Januari s.d. Agustus 201 5 sebesar 20%;
-
persentase ketepatan waKu rekonsiliasi laporan keuangan satker l(/L periode bulan Januari s.d. Agustus 2015 sebesar 100%;
-
persentase ketepatan waktu penyampaian/verifikasi LPJ Bendahara satker K/L periode bulan Januari s.d. Agustus 2015 sebesar 97 ,12o/o
Pelaksanaan sosialisasi peraturan perbendaharaan negara ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
(PPSPM) satuan kerja
l(L
dan SKPD penerima DIPA-UB dan DIPA-TP dalam
wilayah kerja KPPN Tanjungbalai tentang kewajiban pencapaian target penyerapan anggaran l(L, penyelesaian retur SP2D, akuntabilitas pengelolaan rekening pemerintah pada Kementerian Negara/LembagaiSatuan Kerja, penyusunan Laporan Keuangan Satker
l(L
berbasis akrual, dan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara.
SOSIALISASI PERATURAN PERBENDAHARAAN NEGARA 2015
NOTULEN
Dalam kegiatan sosialisasi ini, kami juga mensosialisasikan "Pengelolaan Kinerja
Organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan" yang antara lain akan memaparkan
tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan,
Visi Misi Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, Peta Strategi dan Sasaran Strategis yang dimuat dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Tanjungbalai Tahun 2015.
Sosialisasi "Pengelolaan Kineria Organisasi Direktorat
Jenderal
Perbendaharaan" ini dimaksudkan untuk menambah wawasan dan pemahaman para pejabat perbendaharaan satker
l(L dan SKPD tentang pelaksanaan tugas pokok
dan
fungsi Ditjen Perbendaharaan beserta instansi vertikalnya di daerah.
Dengan memahami tupoksi dan pengelolaan kinerja Ditjen Perbendaharaan secara umum dan KPPN secara khusus, diharapkan dapat memotivasi para pejabat oerbendaharaan satker
l(L
dan sKPD untuk turut serta berpartisipasi aktif melalui
peningkatan kinerja anggaran pada satker K/L dan SKPD bersangkutan.
Sinergi dalam pelaksanaan tugas antara KPPN Tanjungbalai dengan para pejabat perbendaharaan satker l(L dan SKPD atas pengelolaan DIPA TA 2015 diharapkan akan mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel di tingkat nasional, demikian Kepala KPPN mengakhiri pengarahannya.
Sesi kedua sosialisasi dipandu oleh Kepala Subbagian Umum
KPPN
Tanjungbalai, dengan materi "Pengelolaan Kinerja Organisasi KPPN Tanjungbalai". Dalam pemaparannya Kepala Subbagian Umum menjelaskan tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, Visi Misi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Peta Strategi
dan Sasaran Strategis yang dimuat dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Ihree KPPN Tanjungbalai Tahun 2015. Kepala Subbagian umum menjelaskan bahwa dalam Peta Strategi Kepala KPPN
Tanjungbalai, terdapat sebagai berikut
1.
'tl
(sebelas) sasaran strategis dengan 4 (empat) perspecfive,
:
Stakeholder Perspective, dengan sasaran strategis pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel.
2.
Customer Perspective, dengan sasaran strategis kepuasan pengguna layanan yang tinggi dan kepatuhan pengguna layanan yang tinggi
SOSIAUSASI PERATURAN PERBENDAHARAAN NEGARA 2015
NOTULEN
3.
lntemat Process Perspective, dengan sasaran strategis pelayanan prima, penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara yang andal dan akurat, manajemen satker yang berkesinambungan, dan optimalisasi monitoring dan evaluasi.
4.
Learning and Growth Perspective, dengan sasaran strategis SDM yang professional dan berintegritas, organisasi sehat yang berkinerja tinggi, pengelolaan sarana dan prasarana, dan pengelolaan anggaran yang optimal.
Penjelasan terhadap peta strategi dan sasaran strategis KPPN Tanjungbalai ini diharapkan dapat menambah pemahaman para pejabat perbendaharaan satker l(L dan SKPD tentang pengelolaan kinerja KPPN Tanjungbalai khususnya dan Ditjen Perbendaharaan secara umum.
Dengan pemahaman yang benar dari para pejabat perbendaharaan satker l(L dan SKPD, diharapkan dapat menumbuhkan empati para pejabat perbendaharaan
satker
l(L dan sKPD
untuk berpartisipasi aKif dalam pengelolaan perbendaharaan
negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Salah satu sasaran strategis, yaitu "kepuasan pengguna layanan yang tinggi" berpasangan dengan "kepatuhan pengguna layanan yang tinggi". Hal ini mengandung makna bahwa kepatuhan salkerlstakeholder selaku pengguna layanan dalam mematuhi peraturan perbendaharaan terkait dengan pengelolaan DIPA TA' 2015 pada masing-masing satker t(L dan SKPD memiliki korelasi langsung dengan keouasan satkert stakeholder terhadap layanan KPPN. Sehubungan dengan hal tersebut, melalui forum sosialisasi ini kami mengajak para pejabat perbendaharaan untuk berpartisipasi aktif melalui peningkatan kineria pelaksanaan anggaran satker
l(L
dan SKPD atas DIPA TA. 2015 yang dikelola guna
mendukung terpenuhinya pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional,
transparan,
dan akuntabel, demikian Kepala Subbagian Umum
mengakhiri
pemaparannya.
Sesi ketiga sosialisasi dipandu oleh Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Tanjungbalai, dengan materi penyerapan anggaran l(L dan penyelesaian retur SP2D. Kepala Seksi Pencairan Dana menjelaskan bahwa dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran
](L telah diterbitkan surat DireKur Jenderal
perbendaharaan Nomor S-6344/PB/2015 tanggal 28 Juli 2015 hal Langkah-langkah ldentifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran pada SOSIAUSAS] PERATUMN PERBENDAHARMN NEGARA 2015
l(L
Semester I TA 2015.
NOTULEN
Demikian pula dengan penyelesaian retur SP2D telah ditetapkan Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2014 tentang Mekanisme Penyelesaian dan Penatausahaan Retur SP2D Dalam Rangka lmplementasi SPAN
dan surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-5799/PB/2015 tanggal 8 Juli 2015 hal Percepatan Penyelesaian Retur SP2D Sebelum lmplementasi SPAN
Sehubungan dengan hal tersebut, dihimbau agar para peiabat perbendaharaan
satker
l(L
dan SKPD segera menindaklanjuti pelaksanaan
langkah-langkah
penyerapan anggaran dan penyelesaian retur SP2D secara maksimal sebagaimana dimaksud dalam peraturan dan surat terserbut, demikian Kepala Seksi Pencairan Dana mengahiri pemaparannya.
Sesi keempat sosialisasi dipandu oleh Kepala Seksi Bank KPPN Tanjungbalai' dengan materi pengelolaan rekening pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga
/Satuan Kerja. Kepala Seksi Bank menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 252IPMK.0512014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga /Satuan Kerja telah mengatur pengelolaan rekening pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja secara efektif, efisien, dan akuntabel.
Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala Seksi Bank menghimbau agar para pejabat perbendaharaan satker l(L segera menindaklanjuti pelaksanaan langkah-
langkah pengelolaan rekening pemerintah secara maksimal, antara lain ketepatan waktu penyampaian rekening Koran satuan kerja ke KPPN Taniungbalai setiap bulannya, demikian Kepala Seksi Bank mengakhiri pemaparannya. Sesi kelima sosialisasi dipandu oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN
Tanjungbalai, dengan materi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual dan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi menjelaskan bahwa penerapan sistem akuntansi berbasis akrual sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 70 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah diatur dafam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2131PMK.0512013 tentang sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Demikian pula halnya dengan ketentuan penatausahaan, pembukuan dan pertanggungjawaban Bendahara serta verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SOSIALISASI PERATURAN PERBENDAHARAAN NEGARA 2015
NOTULEN
PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan' dan Pertanggungjawaban Bendahara
pada Satuan Kerja Pengelola
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara. Berkenaan dengan hal tersebut, kami himbau agar para pejabat perbendaharaan
satker
l(L
segera menindaklanjuti pelaksanaan langkah-langkah penerapan sistem
akuntansi berbasis akrual dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara yang tepat waktu ke KPPN setiap bulannya, demikian Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi mengakhiri pemaparannya.
Penutup Dalam sesi terakhir sosialisasi, Kepala KPPN Tanjungbalai menghimbau kepada
para pejabat perbendaharaan satker
l(L dan SKPD
untuk meningkatkan kinerja
pengelolaan atas DIPA TA.20'15 bersangkutan.
Dengan sinergi yang baik antara para pejabat perbendaharaan
l(L
dan SKPD
selaku pengguna layanan/stake holder dengan KPPN Tanjungbalai selaku Kuasa BUN-Daerah, sangat memberikan andil terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel di tingkat nasional, demikian Kepala KPPN mengakhiri pengarahannya sekaligus menutup acara sosialisasi
SOSIALISASI PERATURAN PERBENDAHARAAN NEGARA 2015
KPPN TANJUNGBALAI Jl. Jenderal Sudirman Km. 1, Tanjungbalai
Telp. (0623) 9202l-596592 Faks. (0623) 92021 Email
:
kppn076@ perbenda
ha
raan.go.id;
[email protected] www. kppntanju ngbalai. net
INTEGRITAS
-
I' t{O I;I'IS
IONALISMI1 - SINIIRGI
- PEL\YANAN'
KESEMPURNAAN
to/13/201s
soslALlsAsl PENYERAPAN ANGGARAN KEM ENTERIAN / LEM BAGA Tanjungbalai, 29-30 September 201 5 TII\4 MSKI KPPN TANJUNCBALA
POKOK BAHASAN
) DATA
PACU DAN REALISASIANCCARAN KEMENTERIAN/LEMBACA , PERMASALAHAN DALAM PENYERAPAN ANCCARAN KEMENTERIAN /LEMBACA , TAHAPAN-TAHAPAN PENYELESAIAN MASALAH PENYERAPAN ANCCARAN
70/t3/20rs
DATA PACU DAN REALISASI ANGCARAN KEMENTERIAN/LEM8A64 ) JUMLAH I 05 DIPA ) TOTAL PACU Rp. 441.143.860.000,-
r TOTAL REALISASI S.D 29 SEPTEMBER 2015 Rp. 291 .339.1
75.439,- (66,04%)
DATA PAGU DAN REALISASI ANGGARAN PERJENIS BELANJA
PEGAWAI BARANC
MODAL
207 ,687,893,0
l9
78.97
00
42,606,954,0 00 23,956,107,00
72,191,994,87
50.62
253,001,349,0 r
0
8,166,362,550
34.09
0 BANSOS
I I,579,450,00 0
3,292,925,000
28.44
TOTAL
441,143,860,0 00
291,339,r 75,4
66.04
39
to/L3lzoLs
PERMASALAHAN DALAM PENYERAPAN ANGCARAN KEM ENTERIAN / LEM BACA
A.
g.
c. o. e.
Permasalahan Permasalahan Permasalahan Permasalahan Permasalahan
DIPA Pengadaan Barang danJasa
pencairan dana SDM
peraturan
A. Permasalahan DIPA Memiliki rencana kegiatan selama satu tahun anggaran yang memuat alokasi biaya yang dibutuhkan berdasarkan alokasi dana DIPA Proses Revisi DIPA menghambat pelaksanaan kegiatan? Proses Penyelesaian Persetujuan Revisi DIPA di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumut lebih dari satu hari
r0l13l20t5
B. Permasalahan Pengadaan Barang danJasa
barang/jasa biasa dilakukan secara insidentil saat diperlukan dan tidak perlu dimuat dalam rencana kegiatan yang dibuat di awal tahun > Apakah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di satker anda dimulai tepat waktu sesuai rencana kegiatan? r Apakah pelaksanaan serah terima barang/jasa selalu tepat waktu sesuai perjanjian?
> Pengadaan
C. Permasalahan Pencairan Dana Terdapat penyedia barang/jasa (rekanan) yang mengajukan tagihan kepada satker lebih dari 5 hari setelah pekerjaan diserah terimakan > Jika Ya, apakah PPK pernah membuat surat pemberitahuan kepada rekanan agar segera mengajukan tagihan? > Proses Penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) oleh PP-SPM lebih dari 5 hari sejak Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) diterima
>
r0lL3/20rs
D. Permasalahan Pencairan Dana Penggantian KPA/PPSPM/PPK/Bendahara Pengeluaran menghambat proses pencairan dana Terdapat petugas yang menjadi favorit di Layanan Front Office KPPN karena melayani pengajuan SPM secara mudah dan cepat Selalu menyampaikan rencana penarikan dana ke KPPN
E. Permasalahan SDM r Apakah satker anda pernah mengalami hambatan pengadaan barang dan jasa karena tidak memiliki PPK/pejabat pengadaan yang tidak bersertifikat? > Terdapat KPA/ PPK/ PPSPM / Bendahara pengeluaran yang tidak memahami peraturan keuangan r Terdapat operator aplikasi yang tidak memahami tentang aplikasi
t0/13lzots
F. Permasalahan Peraturan Peraturan yang diterbitkan menteri keuangan atau dirjen perbendaharaan tidak mudah
diakses/diperoleh Peraturan tersebut terlalu rumit dan sulit dipahami Sosialisasi yang disampaikan oleh pejabat Kanwil sulit dipahami Sosialisasi yang disampai kan oleh pejabat/ petugas KPPN sulit dipahami Terdapat penjelasan yang disampaikan saat sosialisasi ternyata berbeda/bertentangan dengan layanan yang di FO Kanwil/KPPN
TAHAPAN-TAHAPAN PENYELESAIAN MASALAH PENYERAPAN ANGGARAN > LAKUKAN IDENTIFIKASI MASALAH YANG PADA SATUAN KERJA
, ,
KEMENTERIAN/LEMBACA MELAKUKAN LANGKAH-LANCKAH PERCEPATAN DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN TERSEBUT BILA MEMENUHI HAMBATAN, SECERA LAKUKAN KOORDINASI DENCAN KPPN
ADA
L0lt3l20ts
TERIMAKASIH
KPPN TANJUNGBALAI Jl. Jenderal Sudirman Km. 1, Tanjungbalai
Telp. (0623) 92027-s96s92 Faks. (0623) 92021 Email :
[email protected];
[email protected] www.kppntanjungbalai.net
INTEGRITAS _ I'II0F-F]SION,{I,IS]\{F], - SINERGI
* PEI,.{YANAN.
KESEMPURNAAN
t3lrolzots
SIKLUS PENYELESAIAN RETIJR SP2D
t3/ro/207s
PEMBAYARAN KEMBALI DANA RETUR SP2D DI REKENING RETUR BERDASARKAN SURAT PEMBERITAHUAN RETUR DARI KPPN, KPAJ SATKER MELAKUKAN PERBAIKAN DATA SUPPLIER DAN/ATAU DATA KONTRAK PADAAPLIKASI SPM/GPP OMENYAMPAIKAN SURAT RAIAT/PERBAIKAN REKENING KE KPPN PALING LAMBAT 7 HARI KERJA SEJAK SURAT PEMBERITAHUAN RETUR
O
DITERIMA
PEMBAYARANKEMBALI DANA RETUR SP2D DI REKENING RETUR (I.ANJUTA}T) O
SURAT RALAT/PERBAIKAN REKENING
DILAMPIRI:
o SPTJM o ADK PERUBAHAN DATA SUPPLIER (JIKA BLM TERDAFTAR DI SPAN DAN KESALAHAN/ PERUBAHAN NAMA BANK DAN/ATAU NO REK) SRT PERMINTAAN PERUBAIIAN DATA SUPPLIER (JIKA BUKAN KESAI,AHAN NAMA BANK DAN/ATAU NOMOR REKENING) ADKPERUBATIAN DATA KONTRAK (NAMA BANK DAN/ATAU NO REK)
13h0lzors
PEMBAYARAN KEMBALI DANA RETUR SPzD DI KAS NEGARA KPA/ SATKER MEGAJUKAN SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN KEMBALI (SPPK) DANA RETUR SP2D YANG TELAH DISETOR KE KAS NEGARA KE KPPN o SURAT PERMOHONAN DILAMPIRI : o SPTJM o SRT PERMINTAANPERUBAHANDATA SUPPLIER o ADK PERUBAHAN DATA SUPPLIER (JIKA BLM TERDAFTAR DI SPANATAU SDH PERNAH TERDAFTAR NAMUN PERLU DII,AKUKAN PERUBAHAN SUPPLIER {{#F MELALUI PENDAFTARAN DATA SUPPLIER) O O
AGAR PENYELESAIAN RETUR SP2D EFEKTIF SEGERA MENINDAKT"ANJUTI SURAT
PEMBERITAHUAN RETUR SP2D DARI KPPN DENGAN MENGUMPULKAN DATA PENERIMA YANG DANA NYA DI RETUR. PERUBAHAN NAMA/NOMOR REKENING AGAR DISESUAIKAN DENGAN YANG TERCANTUM PADA BUKU TABUNGAN PENERIMA
SANGAT DIANJURKAN TERLEBIH DAHULU MENDAPAT VALIDASI thd NAMA DAN NOMOR REKEN]NG PENERIMA DARI PIHAK BANK
L3/t0l20ts
Terdapat 3 (tiga) jenis penyaluran SP2D yang
dilakukan
melalui BO yaitu metode overbooking,
I
metode
SKN/RTGS dan metode virtual account. Penjelasan atas ketiga metode tersebut adalah sebagai
berikut: a. Metode Ouerbooking
Merupakan penyaluran SP2D dimana rekening BO
dan
I
rekening penerima dalam satu bank yang sama. Sebagai contoh SP2D dengan patgroup RPKBUNP SPAN BRI menyalurkan dana ke rekening penerima di BRI.
Bank yang menggunakan metode overboohing hanya
melakukan validasi terhadap nomor rekening saja, bukan terhadap nama pemilik rekening; sehingga apabila nama pemilik rekening yang dimasukkan pada data supplier benar, namun nomor rekening tersebut dimilki oleh pihak lain pada -BO dimaksud, maka dana akan tetap terkirim patla pihakll -penerima yang salah.
b. Metode SKN/RTGS Merupakan penyaluran SP2D dimana BO dan rekening penerima tidak dalam satu bank yang sama (menggunakan bank yang berbeda). Sebagai i contoh SP2D dengan pdygroup RPKBUNP SPAN BNI menyalurkan dana ke rekening penerima di ) Bank Mandiri atau ke BPD, Bukopin, BCA, ,
BO dalam melakukan pembayaran melalui metode SKN/RTGS akan menerbitkan nomor SOR/BOR sebagai bukti bahwa pembayaran sudah dikirim ke bank penerima.
I
| I
|
13lrol20L5
Bank penerima yang menerima dana melalui SKN/RTGS akan melalukan validasi terhadap nomor rekening dan nama rekening, sehingga apabila salah satu dari variabel tersebut gagal maka akan terjadi retur.
Dalam
hal dana belum masuk ke
rekening penerima namun sudah ada nomor SOR/BOR yang membuktikan bahwa transaksi sukses dari BO ke Bank Penerima, maka kemungkinan terjadi hal sebagai berikut: a. Dana sudah masuk ke bank penerima namun dana masih ditahan dan belum disalurkan ke rekening penerima; b. Dana diretur oleh bank penerima namun dana tersebut belum dikirim kembali oleh bank penerima ke rekening retur BO.
c. Metode
rfl
Virtual Account
Penyaluran SP2D dengan rekening penerima
menggunakan
uirtual account umumnya
digunakan oleh PT. Pertamina, PT. PLN, PT. Telkom, PT. KAI dan diluar supplier dimaksud Rekening yang digunakan menggunakan uirtual account belum tentu diketahui rekening aslinya oleh BO sehingga apabila terdapat SP2D dengan rekening uirtual account, agar dipastikan rekening tersebut sudah diaktilkan di bank
penerima.
O
L3/70/201s
Apabila dana belum diterima dalam waktu yang lama karena menggunakan tekening uirtual account, kemungkinan dikarenakan rekening uirtual account belum aktif.
KPPN agar menyampaikan ke Satuan Kerja yang akan mengajukan pembayaran dengan
uirtual account untuk terlebih
dahulu melakukan konfrrmasi ke cabang bank setempat apakah nomor uirtual account tersebut sudah di aktifkan.
ADA BEBERAPA HAL YANG SERING MEIN'EBABKAN -R'TUR TERJADI :
u Rekening Tidak Terdaftar/Salah Retur ini disebabkan karena rekening yang tercantum pada SPM/data kontrak kemudian didaftarkan pada database SPAN ternyata berbeda dengan databse bank berkenaan. Biasanya retur ini dikarenakan operator saat mengrnput rekening data supplier pada aplikasi SAS tidak teliti sehingga salah input. u Rekening PasiflTidak Aktif Retur ini disebabkan karena rekening yang sudah didaftarkan pada database SPAN dan terdaftar pada database bank berkenaan namun statusnya pasifltidak aktif. Biasanya rekening tersebut bersaldo dibawah nilai minimum yang dipersyaratkan bank dan tidak aktil melakukan lransaksi dalam kurun waktu tertentu biasafi o
L..r^_
3 bulan.
v
I I
I
I
I
| I
13/L0lzots
Anabila dalam kurun waktu 6 bulan tidak m'elakukan transaksi rekening tersebut ditutup secara otomatis oleh sistem bank. Contoh rekeningrekenine vang diretur dengan alasan ini adalah rekeninE-rekenine untuk pembayaran bantuan siswa miskin (BSM), Bantuan Sosial Lainnya
Input Bank Pusat Sebab lain adalah operator salah menginput
u Salah
oemilihan Bank Pusat rlata supplier pada aplikasr SAS senerti contoh : No Rekenini 00101040045XXX bANK NUSAT ditUIiS BPD SUMATERA SELATAN sehanisnva no rekning tersebut terdaftar pada bank PUSAT BPD SUMATERA UTARA,
LaIu bagaimana agar retur rtu bisa dihindari ?
Ada cara jitu, beberapa langkah yang bisa dilakukan satker agar retur tidak terjadi : 1. Pastikan No. Rekening yang disampaikan pihak penerima dari sumber yang valid. Sumber yang valid tersebut antara lain Rekening Koran Bank, Buku Tabungan, atau Referensi Bank' Namun untuk yang terakhir harus di chek terlebih dahulu karena referensi bank di beberapa pe dibuat secara manual.
L3/701207s
2.
Input Data Supplier Dengan Teliti Atas dasar sumber data sebagaimana point ^ diatas satker harus melakukan input data supplier pada aplikasi SAS. Lakukan dengan teliti
penuh kehati-hatian karena disini sering terjadi kesalahan. Pastikan Pilihan Bank Pusat telah sesuai dengan data sumber. Lakukan cek dan ricek berulang-ulang dan pastikan data sudah sesuai dengan data sumber tadi.
S.Pastikan Bahwa Data Rekening Tersebut Aktif, Dan Terdaftar Ada beberapa cara yang bisa satker lakukan untuk memastikan bahwa rekening-rekening pada SPM yang akan diajukan itu aktif dan terdaftar pada bank bersangkutan antara lain:
o Konfirmasi Melalu Elektronik Banking (E-Banking) Jika satker memiliki rekening dengan fasilitas E-banking
tentunya dapat dimanfaatkan untuk
melakukan e-banking ke menu masuk konfirmasi. Satker login dan Masukan tujuan. pilih transfer input rekening ,satu-satu iekening tujuan yang terdapat pada SPM dan lihat notifikasi jika gagal berarti rekening tersebut tidak valid, jika berhasiVsukses berarti no rekening valid biasanya muncul nama pemilik rekening. Ingat I cukup sampai di situ dan jangan lakukan hal lain, untuk menjaga agar proses transfer tidak terjadi. Lakukan untuk rekeningrekening lainnya pada SPM. o Konfirmasi Melalui ATM Satker pasti tidak asing dengan yang namanya ATMUntuk melakukan konfirmasi melalui ATM saya yakin satker sudah paham langkahnya. Yang perlu diingat jangan lakukan proses setuju saat mau melakukan-p iransfer, cukup sampai muncul nama pemilik rekr seja.
13170/20ts
o Konfirmasi melalui bantuan petugas Teller Untuk langkah ini tentu satker mempunyai Teller favorit dimasing-masing bank. Dan sepertinya bank saat ini sangat terbuka jika diminta tolong oleh nasabahnya, salah satunya minta tolong konfirmasatas aktif tidaknya no rekening penerima pembayaran. Jika satker sudah melakukan langkah-langkah tersebut, Insya Allah retur dapat diminimalisir. Lalu bagaimana jika masih terjadi retur, pastinya masih ada langkah yang tidak teliti dan hatihati dilakukan, penyelesaiannya mengacu pada Perdirjen PBN No. 30lPBl2Ol4 tentang penyelesaian dan penatausahan retur SP2D dalam rangka implementasi SPAN.
KPN
Tanlun8balal
TERIMA KASIH
SEKSI PENCAIRAN DANA
\*t&F* ffi E S* S &L i Ss\ :,= i SSN{=*L*t&S.sE* SS€S si its-{.:' St:.iL €
KPPN TANJUNGBALAI Jl. Jenderal Sudirman Km. 1, Tanjungbalai
Telp. (0623) 92O2I-596s92 Faks. (0623) 92021 Email :
[email protected];
[email protected] www. kppntanju ngbalai. net
INTEGRJTAS
- PROFESIONAIISME-
SINERGI
- PEI-IYANAN
- KESEMPURNAAN
tol13/20ts
SOSIALISASI PELAPORAN SALDO REKENING KEMENTERIAN/LEMBAGA/SATUAN KERJA SESUAIDENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2521PMK.0512014 TENTANG REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/SATUAN KERJA
TANJUNC BAI.AI,29 SEPTEMBER 2O15
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2521P11K,051201 4 Tentang Reken ing Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Keria BAB Vl Pasal 26 BAB Vlll Pasal 33
tol13/201s
Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah Mented Keuangan, Kuasa Bendahara Umum Negara yang selaniutnya disebut Kuasa BUN adalah Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah, Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jendenl Perbendaharaan Kuasa BUN di Daerah adalah Kepala Kantor Pelayanan Pertendaharaan Negara (KPPN),
KPPN adalah instansi vertikal direKorat jenderal perbendaharaan yang memperoleh Kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN
Rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerjadikelompokkan menjadi:
1. 2. 3.
RekeningPenerimaan; RekeningPengeluaran;dan Rekening Lainnya antara lain Rekening milik BLU, Rekening milik Penrrrakilan Rl, Rekening Penyaluran Dana Banfuan Sosial, Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung, Rekening Penampungan, Sementara, Rekening Penampungan Dana Jaminan dan Rekening Penampungan Dana Tittpan,
r0l13lzoLs
{.
Menteri/Pemimpin Lembaga selaku Pengguna Angganan benrvenang mengelola Rekening KementerianNegara/Lembaga/Satuan Kerja yang dimilikinya,
*
Pengelolaan Rekening sebagaimana dimaksud terdiri atas:
1. 2. 3,
*
.!.
Pembukaan Rekening pada Bank Umum/Kantor Pos
PengoperasianRekening Penutupan Rekening.
Kewenangan pengelolaan Rekening sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh KPA/pejabat yang ditunjuk.
Menteri Keuangan selaku BUN berwenang melakukan pengelolaan dan pengendalian atas seluruh Rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Keria.
.3. Pengelolaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud terdiri atas 1
,
2. 3. 4.
*
:
Pemberian ijin pembukaan Rekening; ttilelakukan blokir Rekening;
PenutupanRekening;dan Memperoleh informasi atas Rekening.
Kewenangan pengelolaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah
)s*'*^^"""^^
t0lt3l20Ls
*
Pembukaan Rekening pada Bank Umum/Kantor Pos pada Satuan Keria dilakukan setelah mendapat persetuiuan tertulis Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah
*
Kuasa BUN di Daerah sebagaimana dimaksud diatas berurenang memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetuiuan pembukaan Rekening Penerimaan dan/atau Rekening Pengeluaran
*
KPA/pemimpin BLU mengajukan permohonan persetuiuan pembukaan Rekening Penerimaan dan/atau Rekening Pengeluaran pada Bank Umum/Kantor Pos kepada Kuasa BUN di Daerah
*
Permohonan persefujuan sebagaimana dimaksud dilampiri dokumen paling sedikit:
1. 2. 3.
Salinan DIPA; Surat pemyataan mengenai penggunaan Rekening; dan Sunat kuasa KPli/pemimpin BLU kepada Kuasa BUN Pusat dan
Kuasa BUN di Daerah untuk memperoleh informasidan kewenangan terkait Rekening yang dibuka pada Bank Umum/Kantor Pos
r0lt3l2ors
*
KPlVpemimpin BLU harus melaporkan saldo seluruh Rekening yang dikelolanya setiap bulan kepada Kepala KPPN paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
*
Dalam haltanggal '10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)jatuh pada hari libur, penyampaian laporan saldo Rekening dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.
.$r
L0/13/20rs
*
*
Penyampaian Laporan Saldo Rekening seperti Format Diatas dilampiri Fotocopy Rekening Koran bulan Pelaporan berkenaan.
Berdasarkan laporan saldo Rekening dari KP,q/pemimpin BLU sebagaimana dimaksud diatas, Kepala KPPN menyusun daftar saldo Rekening tingkat KPPN.
.t
Kepala KPPN menyampaikan daftar saldo Rekening kapada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap bulan paling lambat
tanggal 15 (lima belas) bulan bedkutnya.
*
Dalam hal tanggal 15 (lima belas)iatuh pada hari libur, penyampaian daftar saldo Rekening dilaksanakan pada hari kefa sebelumnya.
t0lt3l2ors
*
KPPN melakukan monitodng dan pengendalian atas seluruh Rekening yang dimiliki oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Keria sesuai dengan wilayah kerjanya.
*
Dalam melaksanakan pengendalian Rekening, Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah melakukan rekonsiliasi data Rekening Kuasa BUN di Daenah melakukan rekonsiliasi data Rekening tingkat daerah dengan Kementef an Negara/Lembaga/Satuan Kerja sesuai wilayah kerjanya setiap
tnwulanan .1. Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan paling lambat oada akhir bulan pertama setelah triwulan berakhir
.:.
Rekonsiliasi data Rekening paling sedikit meliputi rekonsiliasi:
1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8. 9, '10,
Kode Bagian Anggaran; Kode Satuan Kerja; Kode KPPN: Nomor Rekening; Nama Rekening; Nama bank tempal pembukaan Rekening; Kode Rekening; Saldo Rekening; Tanggal transaksi terakhir; dan Nomor dan tanggal surat persetujuan pemohonan pembukaan Rekening dari Kuasa BUN
l.
Hasil rekonsiliasidituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja
r0/L3l20Ls
Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah bentrenang melakukan blokir Rekening dalam hal KPlVpemimpin BLU tidak menyampaikan lapoan saldo Rekening ke KPPN sebagaimana dimaksud diatas Dalam hal KPA/pemimpin BLU telah menyampaikan laporan saldo Rekening ke KPPN, Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah berwenang mencabut blokir Rekening Blokir sebagaimana dimaksud dan Pencabutan Blokir Rekening sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah dengan menyampaikan permintaan tertulis kepada Bank Umum/Kantor Pos dan disampaikan dengan menggunakan sarana tercepat
TERIMA KASIH
KPPN TANJUNGBALAI Jl. Jenderal Sudirman Km. 1, Tanjungbalai
Telp. (0523) 92027-s96592 Faks. (0623) 92021 Email
:
kppn076@ perbenda
ha raan.go.
[email protected]
www.kppntanjungbalai.net
INTEGRITAS _ PR0ITESIONAI,ISMI,] - SINERGI _ PEI"{YANAN. KESEMPURNAAN
,
id;
L0/t3/20Ls
Laporan Keuangan Berbasis Akrual dan Evaluasi LPJ Bendahara
KPPN Tdnjungboloi,29 - 30 September 2075
@@@@@
1. 2. 3.
UU No. 17 /2003 ttg Keuangan Negara; UU No. I/2OO4 ttg Perbendaharaan Negara;
UU No. L5|2OO4 ttg Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung
Jawab Keuanga n Negara;
4. 5. 6. 7.
PP No. 8/2006
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
ttg Standar Akuntansi Pemerintahan; 270/PMK.05/2O1,3 ttg Pedoman Rekonsiliasi dalam
PP No. 71 Tahun 2010
PMK No.
rangka penyusunan Laporan Keuangan Lingkup BUN dan K/L;
PMK No. 2L3/PMK.O5/20L3 ttg Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keua nga n Pemerintah Pusat;
8. PMK No. 9.
ttg
Pemerintah;
\54/PMK.O5/20L4
ttg
Pelaksanaan Sistem
Perbendaharaan dan Angga ran Negara;
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER42/PB/20L4 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan KIL;
@@@@@
Lolt3l20rs
. . . . . .
ASETTETAP DAN PERSEDIMN
AKUN UP/TUP DAN PENGEMBALIAN BELANJA TAYL APL|KAS|2015 REKONSILIASI LKKL LPJ
BENDAHARA PENGELUARAN
@@@@I@
. . . . .
Berwujud; Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bu la n;
Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
@@@@@
to/L3l20rs
Pengeluaran setelah perolehan aset tetap berdasarkan PER-33/PBl2008:
. . . .
Pertambahan masa manfaat Peningkatan kapasitas Peningkatan kualitas Pertambahan volume
@@@@tE@
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan
operasional pemerintah, dan barang-barangyang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
. . . . . . . . . .
Barang konsumsi;
Amunisi; Bahan untuk Demelihanan; Suku cadang;
Persediaan untuk tuiuan strategis/berjaga-jaga; Pita cukai dan leges; Bahan baku; Barang dalam proses/setengah jadi; Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; Hewan dan tanaman, untuk dijualatau diseGhkan kepada masyarakat.
@@@@@
r0l13l20ts
. . . , . . . . . . . . .
521.81.1: Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (Seperti:
521872: Belanja Barang Persediaan Amunisi 521813: Belania Barang Persediaan Pita Cukai, Materai, dan Leges 521.821: Belanja Barang Persediaan bahan baku
52L822: Belanja Barang Persediaan barang dalam proses 521831: Belanja Barang Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga
521832:8elan.ia Barang Persediaan Lainnya 523172: Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5231.23: Eelanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
523134: Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
523135:Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan lrigasi 523136: Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan
523!97: Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya
@!@@@@
Pengeluaran UP:
. . . .
82577I: 825113: 825511: 825513:
Pengeluaran UP RM Pengeluaran UP Pengguna PN Pengeluaran TUP RM Pengeluaran TUPPengguna
815111: Penerimaan Pengembalian UP RM 815113: Penerimaan Pengembalian UP Penggu 815511: Penerimaan Pengembalian TUP RM 815513: Penerimaan Pensembalian TUP 815114: Penerimaan Pengembalian UP TAYL RM
@@@@l@
L0l13l20Ls
423951: Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL 423952: Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL 423953: Penerimaan Kembali Belanja ModalTAYL 423954: Penerimaan Kembali Belanja Pembyrn Kewajiban Utang TAYL 423955: Penerimaan Kembali Belanja Subsidi TAYL 423956: Penerimaan Kembali Belanja Hibah TAYL 423957: Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial TAYL 423958: Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain TAYL Pengembalian Belania Tahun Anggaran Berjalan menggunakan kode akun belania pada saat SPM diajukan. lsian kode Program, kegiatan, output harus diisi lengkap.
@!@@@@
Aplikasi Persediaan 2015 Versi 15.0 (30 Juni 2015) Aplikasi SIMAK-BMN 2015 Versi 15.1.0 (Juni 2015) Aplikasi SAIBA 2015 Versi 2.3 (3 Juli 2015)
@@@@@
rol13/2015
Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berdasarkan dokumen sumber yang sama.
Dilaksanakan bulanan paling lambat tgl 10 bulan berikutnya.
Dalam hal tgl 10 libur/diliburkan, rekonsiliasi dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya. Dilampiri LPJ Bendahara.
@@@@I@
REKONSILIASI ANTARA DATA SAI DAN SPAN PERIODE: 01-SEPTEMBER-2015 S/D 30'SEPItMgER-2015
Jenis Rekonsiliasi: Belanja 0u09/15
0s/o9/ls L0lo9Jr5 20109/15
24/09/LS
@@@@@
r0lt3lzots
REKONSILIASI ANTARA DATA SAI DAN SPAN PERIODE: 01-SEPTE M BER-2015 S/D 30-S
E
PTEM BER-2015
Jenis Rekonsiliasi: Belanja
511129 0150809 521111 0150809
1705001
o!@hs
1705001
0s/09175 150762XX
8.000
SAMA
522r7L 0150E09 523111 0150809 5247Lr 0150809
1705001
LOlOglrS
5.000
SAMA
1705001 1705001
;ttl:
150761XX
10.@0
8,000 $0763XX 6.000
:il:lx
10.000 SAMA
4.000
TIDAKSAMA
2.000
TIDAKSAMA
@@@@@
REKONSILIASI ANTARA DATA SAI DAN SPAN PERIOoE: 01-SEPTEMBER-2015 s/D 30-SEPTEMBER-2015
Jenis Rekonsiliasi: Pendapatan
42314L 000000 0000000 0l/09/Ls 4239sL 0150809 170s001 05/o9/Ls 4232L3 OOOOOO 0000000 20l09lLs 1234s5xx l, 423213 O15O8O9 1705001 201091L5 123456XX 9.000 I
@@@@@
9
000
TIDAKSAMA TIoAKSAMA
7o/L3120L5
REKONSITIASI ANTARA DATA SAI DAN SPAN PERIODE: 01-SEPTEMBER-2015 S/D 30-SEPTEMBER-2015
Jenis Rekonsiliasi: Mutasi Uang Persediaan
111611 OOOO000 0000000 111611 111611
0tl09l!s 1s0761xx
1, 0150800 o@o@0 0rl09l1s 150761xx 10.m0 0000000 0000000 20/09/L5 112233XX
@@@@@
524111
0760106 3364032 23/O4hS
ADA RATAT DARI OU'PUT 032 MEN'ADI
s241110760106
336,1032
0760106
3364032
5241110760106
336,1006
s24111
SECARA
RI
GK,AS
006
1s0761303000572 1.000
PADA IAT{GGAL 4
M€I
2O1S
M€iUADl:
@@@l@IE@
10.000 IIDAKSAMA TIDAXSAMA
-9.0m
TIDAKSAMA
r0/t3l20Ls
524111
0760106 3364032 23104/15
1s0761303000672 1.000
ADA RALAT DARI OUTPT,I 032 M€I{'ADI OO5 PADA TA'{GGAI4
3364005 3354032 3364032 336,m06
Mfl
M$
23104115 150761303000572 23104175 150751303000672
IDKSAIVA
1,000
1.000
TDKSA|VTA
04l05lr5
f0761303000672
-1.OOO
IDK SAMA
04105115
150751303000672
1,OOO
TD(SAMA
S€CARARINGXAS MCNJAOI:
@@@@@
@@@@@
L0lL3l20Ls
R€konsil6sr dilekssnsksn s€cara be|seme-sama,
ylng
hasilnye dituangttn
ko dal6m B€dte
Acera
Retonsiliasi (8AR) ini dsngon hasil s€baoaa b€rikul:
r+s*
!|t(il
I}
G{fi|
.
1
Paqu Eelonja
3 085.032.m0
3 085 032
2
B6lenje
r 589.676.780
1
3
Pong€mb8l€n B€lonja
m0
589 676 780
68 488
68 468
13831 026
13.831 024
sDomooo
50
:slimasi Pendao€tm PNBP 6
>€.|dap€t8n PNBP )6og6mbal|an PsndsFtan PNBP
7
vutasi
a
5
I (s 10
Gs
ljmg Porssdias.
a
--.\50
(m
00O
m0 0m
50 00,0 00q.
oada Ba
Hosil R€konsiliasi ditusngkan ke dalam Lapor€n Hasil R€konsilbsi yEng merupokan bagian yan! tidak terpisahkan dsri BAR ini Peir€da$ yano masih ditemulan akan ditindaklaniuli k€dua bebh pihak
@@@@@
@@@@@ 10
70/t3/20Ls
Rekonsd|as| Rekonsrliasr (8AR)
d tksanetan s€cara ina
0ers6ma-same, d€ngan hesil s€b€g€a b€{ikul:
!l*
tl
.
Pagu B€lania B€llrnla
3
Pongembalian Bslanie
hasilnye dituongkrn
ko dalam Berite Acxa
.a
*rrt6lr
,//'3
1
2
Estamasa
' r'i:.r
y'|g
(
l
0m
w5 o32.ooo
3 065.032
5a9 676 780
1 589 676 780
\\
68 488
68
4!9
P€ndapatan PNBP
13831 028
13.831 026
Muiasr UdlO P€rsedban
50 00o 000
50 0(x).0m
Kas da B€ndohora P€ngeluaran
50 000 000
50.000 000
5
Pen&pol6n PNBP
6
P€ngambalian Pondapatan PNBP
7 8
I
Kas Dada
10
Kas Lahnya diK/L dan Hibah
&dan Layanan Umum
Hasil Rstonsiliesi diiramkan ke dslam Loporao Hasil Rekonsiliasi yan0 merupakan b€gian vano dsri BAR ini Psd€daan yang masih ditsnukan akan d indakleniuli kedua b€lah pihak
lilsl
torpisahttn
@@@@@
uAnA nrtrrsEr ,r lli
GGAna
8Il.J!rA
sBrfrl| $rufi
xnjl fRAu
nr 8llat
SnarHIn 3r
v^r\ G
pPr!
lll
zl15
(din"riJ') |1EtE[ERUt €0lRAt!]lt8rC0A:
015
K!LtEllltRll ltlJAlloalt
:6 oIIJE r$BlnllMRMrr x^r{loRrvr|rvlH : & r{lil}l]r NtStRovis[urarERr ;517691 Kn[lANUltoMUl saTllA I1ERJA xlf,JA : tD K.{u0R0 rRrH tauB ESltoM
ul^ir
s,4Tu N
@@@@@ LT
L0lt3l20Ls
yao
Reydrsiliesr ddaksanak6n secaae barsama s6me, RelonelEsr {8AR) inidengan hasil sobagai b6nkui:
hasilnya diluangkan
le
delem 8odi9
gH
E
Actt
lJn *l
I
)eou 8€lani8
3 065 032.000
3 065 032 000
2
3€bnJ6
't 589.676.780
1 549 676 780
3
>€nosmbalian 8sla0a
88 488
68.468
13831 028
13 831.026
:stimasi Pond8oalan PNBP
(
5
Psndapatan FNBP
I
tsng€fi balran Pandapalan PNBP
7
Mubsr Usrg P€rs€d66n
50 000 000
50
8
50 000 000
50 000
s
(as di Bendahara P€og€luaran (as D6da Sadan Layanan Umum
10
Kas Lahnye di K/L dari Habnh
oq).(m m0
Hasil Rekonglaasr ditusngtan ke dalam Laporan Hasil R€konsliasi yano merupaltn bagi$ yang tidol terpisahlan dari 8AR ini Psrb€daan yang fiasih dito.nukan akan dilindaklenjuli k€dua bolah pihak
@@@@t@
t&Mr tllls/q ||6qlr Emp^Ifl lt(*10[
Drn $Dl lclllfltu llllruI Suw Ylllc Btrailn t Juu tlt
ttllul r||Ecn
lllll rr?ll
0|/Jrrtnrll)
EFmrn|tcr trFtrl: nt [tflltRul ltuflGrr
I$toI| flt dptmg struut lt Jtr6sllt$
: : : :
|. DtTIt tfRSEIOXulllll rt t hltt uTrl orll Ptrltrrclf,x o Mlm|l|tRlll RE
ILISASI P I
ESIIX!S K00f
PIiIO!PATA!
zulA!ll{
DEIiCA\]
EJW
{
5
LNL
NO
TIIGGA
:?lI
lltt
|
PRoG,]:
:luj
?
AJATAIi
ffNO
BruAI
,l]ML4r Eno
SA]\1P4
DENOA
sltllP{ 0Ellca!
SJIAI
LNI
zul-AlllNL
6
Jdd Prfin$0|tsrxsl
trx| tfrMt|lt
0ll
tllll
tx_ti tfl|Mr Tfl J!r-r Pfl0aP|If
lut$I9rl|
|)tN
tit8ft
(
Iur$r$
ns Mr
us)
@@@@@ t2
ro/13l20rs
Rolonsiftdi d|tssmtan
s€cf!
bsrs!m.-s.rn6, y.ng hlslny! dttiJlgN(.n ko d.l6m
Rekongililsi (8AR) ini dsng.n hasil r€ba!tri b€rikut:
. . !!tH
:l! I
Pegu
2
B€lanj6
3
Pong€rnbrlEn B€lenie
8€Lni!
rtrr.ul|
*'*l.,
3 065 o3;)_m0
3.065.032 mO
I
1
58S 676.7m
500.676 700
68.468
E8 468
R€rc.rsiliasi dild(sanlksn s€caE b€rsamo sam€. ya||g hasilny. diluangksn has ssb603i barihn:
ke cblam
Bontra Acaftl
Rokonsiliasi (BAR) ini dengan
-nt
-. 1
Pes! B€lsnir
3 065.032 000
2
Bdanp
1
3
PenOembalian Eelanja
293 tgo
45',1
3 065 032 000 1
293190.451
4 388
REALfsAsf BELANTA BUTAN rNr
4 3aa
(ruu) = r.s8 s.676.7ao- L2sr.a,o.*,
@@@@I@
lfl ti Rftrt56lfi6|{llt
ir5.fi
€!t;r)
tttf,i]A
rifl.fllr rpPr\ G ffnfiHIt 3l tll ml5
Etut\]A $ruA! xtuA
lrlllfl 8|rtr
vtr
(dddn KE
l
lERlA|l Eoatu'Lll8
r MNT()R*IUY H iqllA (ERJA
0a:015
00 :@ i
tsEto[
K!l!EflTERllllKllrArloiil
ollJElPEnSlN0uRAr Mltvtt OpB tR(tltst suurERl ul^h
: J27091 KPIITAilJUIOSAU
II
JEISSATUAIi|(ttuA |
J|,lW |lU|Jr
q*$)
tll|nD
[0
n
M|lloRM|UN
0r
@@@@I@ 13
r0/t3/20t5
Laporan Bulanan (ADK dan Softcopy): LRA Belanja LRA Pengembalian Belanja LRA Pendapatan LRA Pengembalian Pendapatan
Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Neraca
Neraca Percobaan
@!@@@E@
Laporan Triwulan (ADK dan Cetakan):
. . . . . . .
.
LRA Belanja LRA Pengembalian Belanja LRA Pendapatan LRA Pengembalian Pendapatan
Laporan operasional LaDoran Perubahan Ekuitas
Nefaca Neraca Percobaan
Laporan semesteran dan Tahunan (ADK dan Cetakan): Mengikuti Sistematika Lampiran lll Per-42lPBl?Ol4lentang Pedoman Penyusunan LKKL,
@@E@!@
L4
t0l13l20rs
Agr TA
CAR
180.00.000
di B€ndahrr. P€n[€lua6n P€l'ediaan Kas dl B€ndahrrr Pen€rinaan x.as
K''
u.(n0.m0 1.000.000 3.000.000
Lainnya dan S€tara xas
ASEI TETA?
5{n m0.m0
Penlatan dan M.sin ASET
200 000,000
LAII{NYA 104.00o.000
m.(m,(x)0
IUMI.A}I ASEI KEWAJIBAI{ JAI{GXA PENDEK
180.000.000
U.nSMuka dirlKPPN ut ||t x€p.d. Plhal lGtlla
5.0(x).(xn
815,m0.{X}0
,UMIAH KEWAJISAN OAII
EKUITAS
r.qD.000.000
1. LAPORAN SALDO REKENING DENGAN TAPORAN SALDO DI LPJ 2. TIDAK BISA MENGIRIM ADK LPJ 3. ADK SILABI TIDAK DAPAT DIUPLOAD PADA APLIKASI SILABUN WEB 4. SALDOYANG TIDAKSESUAI PADASAATBUAT BA 5. SALDO REKENING KORAN BEDA DENGAN YANG TERCANTUM DI LPJ
@@@@@ 15
r0lt3l20t5
.DAFTAR EE
RIIICIIN KAS DI RE|( ENING
NDAMM
PE N GE
LUARAN 3A II( ER 656046
EULA:Jtl,ll2015
Sud hh
Kode
m lhnfl RAefl{
Nana
R*srg
Nana Banl
innfl
Iagd
)2/Sel{02.134t94/l
0.01.2012
Rdr.'
a{9flot80
tlc
0i6
s(trTARAT
(0t
sl
)T.E4N|(
BN
I9S
20
flJlrx{tIIKon
$d&
19.042.71(
tM2
Nr"ir€rur
LarF&niadddrba{FnffirbFratlmdsi ' (ode
"
l-PJBenfthra ada$ 10 urluk Bend. P€fsi|]1aan,20 uduk Bend Pengdualsn, R*ening binnF wtuk Bend. PglduaEn Psnhadu, dan 999 Reh.
21
irtl
Bgddm PESUa?n,
lfiflior***
@I@
@@@
t
**Iug rrt.l.
ou lr,- -il
bd..!-.ro|.r
lKor.rA'@I l,4aFl
Ib
rolt3l20t5
@tr@@E xor taNruio aata!
xpu
[]o..r.r*.
c-reo--
@outrn lrun
o'.-,
ffil
< r...t|n-tsrtr
uo.[--lE]
(s
d Rsfcd6iMrtt Pr!|lltJ|
BP
L5
9rQ rumnsiue uum oiou
va
da$UP
l
l
[--
Smiri I
grt
l
t7
Lolt3l20ts
Sttlcr IFU !Or^r^xtr- aAA s.|dd|f. [e-.r-.o-r.r-tlrr|a
oeur' Orurgc
la-_l I
or-or-2orsl
.
lglj
5/d,
M5 5 R ( J ' 123t5 678910 11 1? t3 14 l5 16 17 1E 19
2|J2t222321 2526 21
BP llaa, oPP,
1
8P X:€
3 8P
ttn utl
€*)
0Er! ddr
8PP
,ar
((s@8PP)
tPaahln tt c.8P9.
rb ull
18PUP) 2
8P
4.8P
lgBen&haa
til-En
I rr.dri l$ pr(b a!i. Uan
P.hF..tl
lsht(F)) (ll3) 3 settsth |(as t lha nlon &d hmd n'trm uillP^ r. $drto uP 2.(dg|siuP 4 gddouPmsnunl UAKPA 1
Sddo
Arr
BP Kas
(.A
1
toklii
2 Junrah |(.s
ET=EEIEI
fF ft. FP. s. S S.
50 cdo ocd 50 oo0 0o0o 0
50!00'@0
on
So
oo0oooo
t0l13l20Ls
'".i
'J rt i)s.dd l1 Ford" E-
lll
Add
5e.
Alro
1flra*'sv*
! Fi'*c,
ia,Aro
fiP
[efJet
i3Auto
HP
[.s6rlot Pfot4ron. Pll02onF,,,
P30lo
5.dr
PcL 5 (Cop
l3 rdbhrtbt qrr''c
Oth.r
Pkci
6} cdtdPrd B,5t6mB.d(!M.r
0 I
ryoo<**' r.tr
Fcnrd
irr
ao"pr.
Thank You
@@@@@ 19
MATERI SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA ORGANISASI DITJEN PERBENDAHARAAN
KPPN TANJUNGBALAI Jl. Jenderal Sudirman Km. 1, Tanjungbalai
ref
p. (0623) 9202t-s96592
Faks. (0623) 92021 Email: [email protected]; [email protected]
wwwkppntanjungbalai.net
INTEGRITAS _ PROFESIONALISME - SINERGI
- PELAYANAN
. KESEMPT]RNMN
L0lt2l20ts
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Intttlit^r - M.riotu6s1tt - Siwrgi - achlawn
- Kssenpwnaan
Visi dan Misi Ditjen Perbendaharaan
Itlewuiudkan pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien, dan optimal ilendukung kineria pelakanaan anggaran yang tepat waKu, efoKif, dan akuntabel Mewujudkan akuntansi dan pslaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu Mengombangkan kapasitas pendukung sbtem perbondaharaan yang andal, prof€ssional, dan modem
LO/12/2015
NILAI.NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN
NITAI-NItAI KEMENTERIAN KEUANGAN o'. scnilopjuju, udu 8.rPlln,
INTFXRTTAS b.il drn
LrlL bdFil|Iub b.djlld.r d.@ b.r ]m trE.aq b.!h rod..rili dm
@, 03. 04.
''jDip,tiuipDonr.
dud.p.rdiFMF
8.rddi blFmdm ro'!id' d.l lE|,I
Maji3r mtuLr &r
Ddl3rq j$* 'b
hdl
l*jr
6. Mdp@i rqNi.c d.!
dldtrub6rur.b&rooFbr brbaihdlsn FDun bsuns lnb
|t*bl!D oTM.babFgFtrlidrqu@ oe.
.oLaui d.! Eldlrrn hub@ lcd.-fl
SINERCI
ibidrri jrr prldultt*d l.Dlttun yir3 h"-.dr",LDern plr Fu4Lu r@6qr4
utuln.Illu ruleFosb.m
L6LuIb'
",t&n
M.mb.dLnhy.rb}lntmnsn iL.puer lELAYAllAll Fmid! l.Fndnpr Fa dlLlitrlt d.w
cp.
nh.&
u.tl3Fqar
Fi6
lu
d.b
^jimr.lrD
.n[
bid4 Etrh rr'\irdi &n mmbddr.o 13
Bd!d!
dd4 epd,6rur
&n tunb
tr. M.oiiild s4b b.4 -liu FDF dn nahdfuti t.&ironunil&ide@nbpbhuh&nmnrhrsi Frb.dd 13. M.Gnnldd dr mhll'mlr! slui lerbdlL
r{
hrillui
Fd! hEil Fds
Mb.r
.n dLj
bd.[
[. Meb]rri d.qD h.rc.ilodl rrdr tcpllld p.tuqLu L@diFn
'6'Mqh|fil!.mgrdjhruluo ,a &nibp
purudreFt b@D
t9. l].lmwgr lc d.Fo d0 rdlpr{ tu.M.hldLrnr. .ilutuitrPrB 2,. M.ry.bb.qbr ipali &o tnti66
L0/12120rs
&M
KODE ETIK PEGAWAI DITJEN PERBENDAHARAAN
KODE ETIK PEGAWAI DITJEN PERBENDAHARAAN B.D.ril.ru ...u.1d.ng.n.l.dn ag.m. .t
u
koP.rc.y...n y.ng
||.nillki t r,.hBa r.riFdrp p.ng.nut.dm .t o t.D.E.y&n Lln; .hghom.! .9.m., t.p.6.y..n, bu.by., d.n .d!t itu.d.t orng l.ln d.r.n m.nl.r.nk.n tug.li rr.nt .u r.t du.j.n k rj. drn l,t t .lib t nrorl $.nL.t p.rinlrh r.dh$.n drn .t ..6 yr.g b.|w..ng;
6.rp.k itn
rapl dan .opani
$p.. brn d.p .du t s.r.l d.n mltr. ro.F: a.oik p n.lFl d.rl p..g.ruh .mu. oolong.n d.d.t u p.rlal polrur ..rt rrd.k dl.rrimi^.ln d.l.m mmb.rlkrn p.r.v.n.ni a.rongloh b*o
ops
tins
P'e.du d. \soPt d.nlEn p..uh i.nsodsi.{.b,
.nb..ik.n p.l.y.nr.
primr k.pad.
iuiur,
p.mnqlv k.F.nong.dnltn
P.lari..n..ntugr.
y C d.p.t d.tuglr.n r@.!.. n€s.6; *.nF!| r.D.6'h.n, r..n.n.n, d.n r.nyln.Mn Mng k.'ir' m.llh.n, m.lindungl, d.n n.ngam.nl.n por.r.Ln*.r1./barng
iB.nr.rt. mlllk n6!Fn y.ng mnjadl r.t{OuigFr.bny.l S.noind.hr.6 .tlrt. tltl@munl*.Bi (5.ri€r6pon. non..lm. bmu, d.n
x.rt!ht.t!n.
6m.ll)!
h{td, .t!rn ||9.c.sbr, x.d.
.r,rs.h d..tsnir Pnrfr x.{.tl slP{;
a.r!.hiomol.Mb.t.h.tllp.Llum.l!$.ny.l
flon.rltu ..!.1. pdb..i.n dil.m b€nrdr .p.pun d.rt p6bEng.n/l.mb.g. .o..r. Irng.u.g .|.u tld.k
r.ng.u.gy.ttuny.b.bk np.c.w.in.nl|ri Ld.lbrn b..*.ltan d.ng.n p.1.16.M.6 tt gar; ll.tunlb.txrn d.r. d.d.t u Inlro|l@l
E0l,
. d.. m.ip.rd.n rdnux{.. t r.dl
In.mnih.tr.n *4dn!Fnr.b.t
p.rE
ruhrry. untu&
rnb.rr.l Fng tnlt|t nb.5
r.p.d. plh.l l.ln dl lor ke.rnonnny.i x.ngq.rd.r.n .Lim d../d.c pFqm .d|ra.l
.i r.6Fg.rcdh..b..tIF.d.np.l(.rj.rFn9h.tu.dldh..bt l{.l.oor*.nr.o.r ll.rnd.d.t ut€dull. k.p.rL.la..nnyr.p.brr.
.ur.!m€ny!att€m..uk
i
rbhg€un.l€n r.w.n.ng.h Fb.|.n b€ik r.ng.unq m.wunud.k Lng.ungd.nt .rllL. k.ntof untuk t.Fnt|€a. prib.di tu!p!6 prh.r r.inny.i
l.ry-Flon
.nl.gad . d.'t lru hiom.rlmilik Dr.ttodtJ.nd€El P.rb..d.h.6.n d.ng6n b.lr; h.ng.i.hul.dany.e.l.ns!.rrvp.nyLp.ng..
da. k rlm in.tit d.I' d n.l.r..n!r.n tug€. M..l.di .mp.or.n, .ngEor., d!n/.t u n.nguru
B.E llr.p
..d.
rdMrt- nfi|t Dn!*u.t Jri.rl dllrrt p.n0ng.n d|[.i
Prb.r.brron
Imb.nto, m.llndlncl, b.lr.rl. um, tuny@h, .d|rr bb 6t,i -n/.i.u rfr5.n ||.@t mblu*.n l|nrbr {d.r dl bU.€ F.tb.nd.h.r.; x.ngt dm.l nl|lldn rfl. y.ng d.P.t druot .Irf, .b. nrirb.t P.!a{l; ||.rt166.]. mng.d..t ., rLi .t o tmPrcdurol drbur. d.h .t u o6.t t .t nng: |. Llut n rrnrbn .|M!..cll.
rolt2lzjLs
€InM PETA STRATEGI
Peta Strategi vlsl: Menladr DenCelora perl,endaharaan negara dr d6erah yang profGsional, tralsDaraD dm akuDt bel
a"t
. !+t iletll -:"t?r"
=ll
I I I I
mo.!erh,
l
)
r0172/2075
{eM
SASARAN STRATEGIS DITJEN PERBENDAHARAAN
P€n8€lolaar Frbendah.run nqfi. Jing DDlaionil, trnsprqtr d,n ahnrab€l
Penselol.- trrb€rlahrran neetra inin]" xpPN menplflr.i n'gas mtuk neiS.lola pelrtsrnllo dan p€nanSSntrgasnban kdtrinstn ne3am snai densan unding U arg Nohor r l.h m 2oo4 resrans Pdrbendaha rao N€sa rr Pmigional, traBpann dNn akuniab?l b€nni (PPN hans .Fmiliki L€nEmptrm &n k4alrilirrs ]:ns ndnrdri mtut p.l.kenaan bss t*Ur. dilalsal s*a tellllka sehinssa s.nra pihal nenlplml€h ir onn6i wua lenskrp dan ilunt Fna dapar dip€rratrgsungja$ibka.k prdaseluruhstakehold.r,
x.pmsi,, r*r33una hlrrrnr_rn* rtrr3{'
Refornnsi bnoltnsi
Ken.ftc in xeuaDr ,tsrmistrk oirjer P.,lPndahr rnroirlr
p.lan&r,r \iDg !i,r&i ,Ian nlrrangldrrn
x.prtohan D€nssuna l,)aiin )an3 ringsi
dimulai
ej.k rlhrn 2oo'. tr trlt D.n$ii kelPrlrsild nL'Drs, o$but. srlah sdtn\. di"kur rq,si,, rDskd rqr.sd, rr'i r.di (epusrn plnsistrrr l$i,ur rustinslidnl.linisikusebagr lxrv psi $hnr kerja l$lDdap pb,luk datr lalr' rau r.L!h memen i rrar Nlebihi d i haBpan fiigkd k.ptrxsxn
.iin
KI'PN
$bal!'i rngek)|, pcrS€ndilrnan
s€b,sri Fng€lol. D€rb€f,dahardn n€!.n di d&mh, KPPN mniliki ekslFktd le.hidip p€nggutra h.rznrn r3.r prtuh t€rhadap b€rbagri peralurun dan lt.bijrkan trng tel,n p€'sstrm lalunar KPPN dirkur d.ri itr*al keDrtuhs Sintin (dja dalam Flonsiliai Laporao K€uan8ln ri'*ar tjA(PA Pel.rrinn pnDD ncn'D.kD s,lah sat' prograr d.nMsi bi'lkrasi (hldn DieDi"skdkan kualihs Fla1.nrn k€pad{ srak holdes ldNsNu rc*rt d.nsan p.L.rinan Kepat
rn
meirl(ulan
P.natrGrhran p€neriraan dan p.ngeluamn nefamJrn8!nd5l dan akrmt
Penatausahmn PemnmaaD dA. P.nsohmr.n Ne&an tans andal d.n ikuat adalth pres p.ncitalan tmnsaki keutngm s(an lensbD dan ulid, D€nlimpanan dokunter sumb€r
rEnel6i keuans.n *an .ipi drn rdib. sdt p.n-\el&ian laFoan tE.i.rshaan traNk.i keurtrg.ns@n tepat \"xtu
t0lL2l20rs
MM4emen satlcr Jtns
b.rl6trrmbungtn
Dahm mtrstr mojanin l@ndi6i p€l46ntn prim. l€9!d! salun rerja padt tihap lhpl.D.nt$i sisrem Pe.b€n.bhrhm d.tr tuggiran Ne€ln (SPANI dan sin€n Aplildi ({.nsm finsrar lMMi (s^m), dipenubn soltr tur.rj mintjeBd' srls s.n
Mrh.ieM sllcr adal sl[lu nd4i Fn8.lobtn s!t[€r lin*l|p KPPN. )?nB h.lipdi: Penn'snan pml latdan korja, nemban$rn dallbassaruan kerja )dns kud,sed. inleqksi d€nsi. stuon kerj, nel.tui n'ngsi Crsom€r S€die nNpln ke8itrrn bimbiry.n d.n sirlis6i
tdhadap p€lrkrnarn trgasluS.steldis bidrngD€ib€ndihtmin.
Man.j.men satker
ehin33! eruan keia memiliki dilaksndqn rd3 oklD, unttk nenuoj.ng p€laken@n tu3r6
infonnGi eliligns koDp€r€nli
msing mNing urit. ian F.$.d.naran adalah : $iatrgkaian kegirkn urn'k nemffatr D.hlsanarn p€$erdaharadn di lirgkungr,l XPPN de.gtn Nngntcrtilikisi p.rDaebhan/ kendrl| di lipitrSin dan lcbuh'hm sllktlbldcr $brt i utrrp.n b.lil unlrrl
p€nSelolaan pe.b€ndahfaan di
Opri$rtisasi
oorilon4dan
Monitonns d,n
e\'r
sih6i p.hls
DetrrtmDurrandanponsembansdtrp€laksana$perbendahanatrdilnrgktrDgirrKPl'N Orti'nalissi dimrk$dkan uoiuk ,nenesaslan bth\a p.lakiDian nmntorin8 dan oa\ai dilakrkin $.an Nueh'n'h daD dapat mensrtrskap 6enM lteDdala dar p€nasalahd, sb.!ai ba[.,, unh'k iEnrnNskatr.ltelnatif 9€n:_elesiirn]2. SDM
j.ng prcGdon'l
dan
b€dnrryits
lds pnfGionrl dlr b€nnletnrs rdilrh sDM )rn8 neDilili 51lp (att'nde) da. krprsibs (onpet€ncr) yins n.nadri dilim n.ningl€tkrn tMlitas p.la'8d dtn sDM
pe.b€hdthantn, O*ankasi JrnssehsradalahorBiDisNlting N,mentrhiknterir kondisiiftenDl iFtrcakrp nnstrr : ,nhan, akotrrabilitA. k@rdindi d,n |(end,li. orienbn dcstenal, lcp.nrinpinan. ino\"si dri !.nbelijaran, k.mampnan, Drorirasi, budt)r din ikli!r. i p.Enmdn, P€ng€lol.dr ed! dan praeEna adil.h plr$ mmqFnen )as 'mlip Flrlllnmn. dan pogasasa. terhrdap brnn8 btntre lErrcrut dtn tidak b€.3enk )tng p€ns€lolaan
O'nadissi &har ).Dg b.rkine'ja hnss'
Pen8elolaan Sannr
d$ PreEn!
ftjurn Fnselolir srd. drn prsnn. P€nselol.rn
art tah untuk menjimin p€lakenlm le3ldrn dtn tugrsuotL,knE.c,pritujMnorsarrb6idlpatberjalandensinbaik,.leltild.nensi€r' anssrno (OIPi), [itus di(eloh suNi DrM \ine rer&ii'! dalan, doktrmcn !.|*ina
tnggrhnr.ntt.fl nnrl
reoca,uraD$ 1|hh direrapkrrr dM daral dipenan33uneitri.bkrtr Pelr\$nain :nssaran meUiuik.n lriNip h€n'at, efisi.n. dar rida! menennhio D!1scbicanrdaiehhdien.rnakirdrl DlPA
Pen3elolmn p€rbendaha.adn rahS
nb\alr den{in tdrrr
ne3am
Ps$nr& Kn.rF D.l.k3nr.n
prcf6ion.l. tRn$aran dan
an33aon x/ L
fiilai Lx Ku6iBUN KPPNrarube'kMlitrs x.pMsrn p€ngguni l.Fnan )"ns ring3i
lndeb k.llua$. srtk r lerh.dap la$nan (PPN
kpalftan Fnssrtr. klinan
l'trteLs keprhLlrtr
r!n3
perggrni h]2nd,
Pe*enraseSPM SrtkerJa,rgdipos6 henjadiSP2t)
p€nseL$mn ncBara
)ris i,ldnl
optimali*i nonibinSdin
e\
dan
du6
Pec.niase p.ntlnpairn LP,r B€ndrhara milm k oa (PPN mehl'ri rplik.si pembukuin b.ndahrn srn r(l!l dao repd wkt!
o€\iasi.rtara reNari d,n p.nankardana satket SDMt0ng profNonil dan berinregrhds
PeIgbs
l'eetrh$ O4inislsi shlf ]sn3 b€.ldn.ii tinggi
p€ga$ai KPPN JriB nendapatk n
\.u.ktrr:r ldd dmrsten.y
nil.i
r$an,han pqa\ai knradap kode
el* dar
disiplin
Nilai basil er"lmsi p.neepar pemantanan p.ngendllian iniem
Nihi kuditas Fr,Betoh knrorja Pens.lolrin S.mna d!n Prd.rana l,enselolaan anssaran
]rns ottimal
P.etrte
Slra.s Milik Nestm
d.4..
loftl!;i boil
ipd'i, ur prr
L?a iid
o
ro/72/2075
KONTRAK KINERJA
Penetapan Kontrak Kineria O
Setiap pegawai yang bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan di Kementerian Keuangan
Pegawai Tugas Belajar; Pegawai harian; Pegawai yang sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN).
Pegawai adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS atau Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS yang nyata-nyala bekerja di Kementerian Keuangan.
10172/2015
$M PENILAIAN KINERJA
Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja adalah penilaian terhadap kinerja organisasi dan pegawai atas realisasi kinerja dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada periode monitoring.
t0l12/2015
Mekanisme Penilaian Kinerja
W W "? +
W Komponcn
Pcrhitungrn NKP
Komponen Perhitungan NKO
Komponen PcrhitunSan NPKP
Status Penilaian Kineria
Lo/12l20rs
$M MONITORING DAN EVALUASI
Periode Monitorang dan Evaluasi Capaian Kinerja Organisasi
No.
I
T|ngkat Kemenkeu-
wide 2.
3.
KemenkeuOne
Kemenkeu-
Portodo
ilonav
')
a Rapat Plmplnan
Klneda
Pemnggung Jawab
Triwulanan (Kuartalan)
Menteri Keuangan dan Pejabat Eselon I
Kepala Pushaka
Bulanan
Masing-masing Pimpinan Unit Eselon I dan Pejabat
l\ranajer Kinerja Organisasi (Bagian
Eselon ll-nya
orL)
Bulanan
Masing-masing Pimpinan unit Eselon ll dan Pejabat Eselon lll-nya
Sub Manajer Kjnerja Organisasa (Kasubbag PK)
Bulanan
Masing-masing Pimpinan Unit Eselon lll dengan Pejabat Eselon lv-nya
Mitra lvlanajer Kinerja Organisasi (Kasubbag Umum)
Two
KemenkeuThree "
PlBe
Untuk instansi vertikal / Unit yang memiliki Peta Strategi
t0lL2l20L5
Peran Atasan Langsung Pegawai Atasan Langsung mempunyai peranan untuk melakukan supervisi terhadap pegawai dalam lingkup binaannya melalui langkah-langkah sebagai berikut: Mereviu kuaf itas tKU, manual lKU, matrilG casmding,lapo.an dan data pendukung CKP bawahan;
Memonitor dan mengevaluasi CKP;
L1.
DOKUMENTASI SOSIALISASI PERATURAN PERBENDAHARAAN NEGARA
KPPN TANJUNGBATAI Jl. Jenderal Sudirman Km. 1, Tanjungbalai
Telp. (0623) 92021-596592 Faks. (0623) 92021 Email : [email protected]; [email protected] www.kppntanjungbalai.net
INTEGRITAS
- PROFESIONALISME
- SINERGI
- PEII\YANAIY - KESEMPT'RNAAIY
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARMN MNTOR WILAYAH PROVINSI SUMATEM UTARA KANTOR PFLAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNGBALAI JALAN JEND SUOIRMAN KIlt 1, TANJUNGBAIAI, SUMATEM UTARA 21368 TELEPON (0623) 92021 FAKSI[4|LE (0623) 92021, SITUS !!-rw perbetd3lEriqljqrq
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNGBALAI NOfYIOR : KEP- 032MP8.02/KP.076/201 5 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN K/L OAN PENYELESAIAN RETUR SP2D, PENEELOIAAN REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/SATUAN KERJA SERTA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL DAN OVERVIU PENYAMPAIAN LPJ EENDAHARA K/L KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNGBALAI, TanJungbalai selaku KPPN Tipe A 1 mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penalausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaaan melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan peru nda ng- u nda nga n; b. bahwa dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran l(/L telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6344/PB/2015 tanggal 28 Juli 2015 hal Langkah-langkah ldentifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran pada l(L Semester I TA 2015; c. bahwa dalam rangka penyelesatan retur SP2D telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2014 tentang Mekanisme Penyelesaian dan Penatausahaan Relur SP2D Dalam Rangka lmplementasi SPAN dan surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S5799lPB/2015 tanggal 8 Juli 2015 hal Percepatan Penyelesaian Retur SP2D Sebelum lmolementasi SPAN: d. bahwa dalam rangka memberikan pedoman pengelolaan rekening pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja yang efektif, efisien, akuntabel, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Rekening Milik Kementerian 2521PMK.0512O14 tentang Kerja; Negara/LembagalSatuan e. bahwa dalam tangka penerapan sistem akuntansi berbasis akrual sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara dan Pasal 70 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara' telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK0512013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; f. bahwa dalam rangka melaksanakan keientuan teknis terkait penatausahaan. pembukuan dan pertanggungiawaban Bendahara serta verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran pendapatan dan Belanja Negara serta 7 Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara; f f '' L i.y.u\,4^, K.unL f )"^rvp<^11Lr1!, f epat V\d
Menimbang: a. bahwa KPPN
g. bahwa dalam rangka terpenuhinya target penyerapan anggaran K/1, penyelesaian retur SP2D, akuntabilitas pengelolaan rekening pemerintah pada Kementerian Negafa/Lembaga/Satuan Keria, penyusunan Laporan Keuangan Satker l(L berbasis akrual, dan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L, dipandang perlu untuk melaksanakan Sosialisasi Percepatan Penyerapan Anggaran K/1, Penyelesaian Retur SP2D, Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja, Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis AkIual, dan Overviu Penyampaian LPJ Bendahara ruLi h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a s.d g, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Percepatan Penyefapan Anggaran K/l, Penyelesaian Retur SP2D, Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negarallembaga/Satuan Kerja, Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual, dan Overviu Penyampaian LPJ Bendahara K/L Mengingat:
pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjungbalai. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor
45 Tahun 2013
tentang Tata
Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 20'15 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belan.ia Negara;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menten Keuangan Nomor 2131PMK.OS12013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; Peraturan Menleri Keuangan Nomor 2521PMK.A512014 tentang Rekenlng Milik Kemsntenan Negara/Lembaga/Satuan Kerjai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER'3lPB/2014
tentang Petuniuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan,
dan
Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Eelanja Negara serta Verifikasi Laporan Pendapatan Pertanggungiawaban Bendahara;
dan
10.
11.
'13.
Peraturan Duektur Jenderal Perbsndaharaan Nomor PER-30/PB/20'14 tentang Mekanisme Penyelesaian dan Penatausahaan Retur SP2D Dalam Rangka lmplementasi SPAN; Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6344/PB/2015 hal Langkah-langkah ldenti{ikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran pada l(L Semesler I TA 2015; Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-5799/PB/2015 tanggal 8 Juli 2015 hal Percepatan Penyelesaian Retur SP2D Sebelum lmplementasi SPAN: Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)-Petikan TA 2014 KPPN
Tanjungbalai tanggal 01 5.08.2.527 691
5
Desember 2013 Nomor
DIPA-
1201 4.
MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PSLAYANAN PERBENDAHARMN NEGARA TANJUNGBALAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN K/L DAN PENYELESAIAN
KEUANGAN BERBASIS AKRUAL DAN OVERVIU PENYAMPAIAN LPJ BENDAHARA K/LPADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNGBALAI Menunjuk pe.iabaupegawai yang nama dan/atau iabatannya tercantum
Pertama
dalam Lampiran tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KPPN Tanjungbalai ini sebagai Narasumber/Moderator/lnstruktur/Penanggung
JawablKetua/Sekretaris/Anggota dalam Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi
Percepalan Penyerapan Angga.an K/1, Penyelesaian Retur SP2D, Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Keria,
Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual, dan Overviu Penyampaian
LPJ Bendahara K/L pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjungbalai; Tugas Tim Kesekretariatan Kegiatan Sosialisasi adalah sebagai berikut
Kedua
1. l\ilempersiapkan sarana
dan prasarana yang
pelaksanaan kegiatan; 2. Mengundang para Operator Satuan Keria Tanjungbalai;
l(L
.
dibutuhkan dalam
dalam wilayah ke.ja KPPN
3. Menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi pada tanggal 29-30 September 2015:
4. Menyusun dan mengirimkan laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi sesuai ketentuan yang berlaku. Tugas Narasumber, Instruktur, dan Moderator adalah sebagai berikut 'l . Mempersiapkan materi sosialisasi:
Ketiga
:
2. Menyusun modullpower-poinuhand-out dalam bentuk hardcopy dan sof copy dan Form Kuesioner untuk digunakan dalam kegiatan sosialisasi; 3. Menyampaikan presentasi/pemaparan materi sosialisasi dan melakukan diskusi/tanya jawab (shanhg sessron); Memberikan honorarium kepada Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi
Ketiga
Percepatan Penyerapan Anggaran lVL, Penyelesaian Retur SP2D, Pengelolaan Rekening Milik Kementelian Negara/Lembaga/Satuan Kerja,
Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual, dan Overviu Penyampaian
LPJ Bendahara K/L pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanlungbalai, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
Seluruh biaya yang timbul dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan dalam Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)-Petikan TA 2014 KPPN Taniungbalai tanggal 5 Desember 2013 Nomor DIPA-
Keempat
o
1
5.08.2.527 691
1201
4,
se.iak tanggal ditetapkan dan apabila dr kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan Keputusan Kepala KPPN Tanjungbalai ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestlnya
Keputusan
Kelima
ini mulai berlaku
di
: Tanjungbalai Ditetapkan Pada tanggal : 17 September 20'15 Kepala Kantor
't
"
L
d.\/d.'1tLt
'Kaanifn tuP6r&!v, Irpdt
W.
01985032003
ttw, ?ctltl, d-atv liwg)^'8t"a4/a:'
Lamprran I Surat Keputusan Kepala KPPN Tanjungbalai
Tanggal
Nomor
17 Seplember 20!5
: KEP-032M,/PB.021KP.07612015
NARASUMBER, INSTRUKTUR DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIATISASI PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN KIL DAN PENYELESAIAN RETUR SP2D, PENGELOLAAN REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA/SATUAN KERJA SERTA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL DAN OVERVIU PENYAMPAIAN LPJ BENDAHARA K/L TANGGAL 29.30 SEPTEMBER 2015 Nama/NlP
No
Sri Murtini 1
2
3
4.
NrP.1 961
11 1
01985032003
R. Akhmad Affandi NtP 1 964091 51 98503 1 001
Penata Tk.l
Yusro, SE
Penata Tk.l
NtP.195812181981 101001 Ungkap Hutasoit NtP. 1 960081 51 984031 001
Murphy Siburian NrP 1 95904121984081 001
7
8.
9
Pembina / lV a
/ild /
td
Penata Tk.l
/
td
Pengatur
Akhyar Habib NtP. 1 98307012003121 004
Pengatur
NlP. l 98308142003121004
Septi lrawan NrP 1 984091 52003121 003
Penanggunglawab
/Narasumber
800.000,Jjam
700.000,-/jam 700.000,-/.lam
Narasumber
700.000,Jjam
Moderator
700.000,Jka1i
lnstruktur
500 000,-/jam
lnstruktur
500.000.-/Jam
lnstruktur
500 000,Jjam
lnstruktur
500 000,Jjam
|rc / ll c
Pengatur Tk.l / lt d Pengatur
lllc
Kepala Kantor,
Sl
ttt p.
"
I
I
Narasumber
d
Jaya Putra Abdurrahman Nst NtP. 1 986071 52004 121002
Wan Aznawi Nst
Pengarah
/Narasumber
Penata Tk.l
/l
Honorarium (Rupiah)
Jabatan
PangkaUGol
La1dAa^ K&+n|f rarupa'natt, l clr/,.l \tlq*]1t Pdr& d'.^rv
961
fd
101985032003
W& BinytL:'
Lamoiran ll Surat Keputusan Kepala KPPN Tanlungbalai Tangga! : 17 September 2015 Nomor KEP'o32MPB 02/KP 076/2015
TIM KESEKRETARIATAN KEGIATAN SOSIALISASI PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN K/L DAN PENYELESAIAN RETUR SP2D, PENGELOLAAN REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/SATUAN KERJA SERTA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BFRBASIS AKRUAL DAN OVERVIU PENYAMPAIAN LPJ BENDAHARA K/L HARI PERTAMA TANGGAL 29 SEPTEMBER 2015 PangkaUGol.
Nama/NlP
No
Penata Tk.l
Mangasi Sagala 1
2.
NrP.
1
/
96304261 985031 00'l
lka Trisna Susanti NrP.1 983051
1
ld
Pengatur
(ll/c)
2003121 003
Tangkas Emilia Pakpahan NrP 1 95802021981 1 02001
Penata Muda Tk.l
lainah NrP. 1 9640731
Penata Muda Tk.l
^ 5
M. Hasan NtP.195806161981 101001
3.
Su
6.
1
/ /
986032001
1
lb
Penata Muda Tk.l
/ilt
b
Pengatur Gol. ll/c
Kamil NtP.1 9831
rb
0720031 21 004
Jabatan
Honorarium (Rupiah)
Ketua
300.000,-
Sekrelaris
200 000,-
Anggota
200 000,-
Anggota
200.000,-
Anggota
200.000,-
Anggota
200 000,-
Kepala Kantor, r{.
985032003
"
LatatuwlKami f
t'c\4."5pa4'cw\'i
1
ep,rt Wo']it]"t, Pa.rfi', d4& T&rWa'Ri.Lr@"
Lampfan lll Surst Keputusan Kepala KPPN Taniungbalai
Tanggat . '17 Sept€mber 20't5
Nomor
KEP-032M.lP8.02/KP.076/2015
TIM KESEKRETARIATAN KEGIATAN SOSIALISASI PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN K/L DAN PENYELESAIAN RETUR SP2D. PENGELOLAAN REKENING IUILIK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/SATUAN KERJA SERTA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL DAN OVERVIU PENYAMPAIAN LPJ BENDAHARA K'L HARI KEDUA TANGGAL 30 SEPTEMEER 2015 Nama/NlP
PangkaUGol.
Jabatan
Mangasi Sagala NrP. 1 963M261 985031 001
Penata Tk.l /ilt d
Ketua
No
1
lka Tisna Susanti 2.
NtP.1 983051 120031 21003
Etty Sri Muliati NtP 196508151985032001 4.
Nurlela NrP. 1 96010101 981'102001
Alfian NtP. 196306261 985031 003
Rohani NtP.196005101 981 102001
Pengatur
Sekretaris
(lllc) Penata Tk.l
/ilt
d
Penata Muda Tk.l
/ill
b
Penata Muda Tk
/
I
tb
Penata Muda Tk.l
|ilb
Honorarium (Rupiah)
Anggota
200 000,-
Anggota
200.000,-
Anggota
200 000,-
Anggota
200 000,-
0198s032003
"L6ta A.1vK&ntfra-t\tparq4 fe|qt Wa*tu Pa4t dLt\ fa pa'ts@ra''
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROPINSI SUMAIERA UTARA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNGBALAI JALAN JtiND SUDIRMAN Kt\,l 1 TANJUN(iUALAI . SUMA I Lt{A U I At
wv.{ kppotrn;Uigb3l&
Inr
^{il
Tanggal, 21 Septembe. 20 15 Nomor La
Und-
7YYPg.6ztKP.07 6t201 5
1 (satu) berkas
mprran
Sangat Segera Undangan Sosialisasi
Srfat Hal
Yth
0ll
Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja dalam lingkup pembayaran KPPN Tanjungbalai (terlampi0 di tempat
Dalanr rangka Langkah-Langkah ldentifikasi Percepatan Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga, Penerapan Rencana Penarikan Dana Kementerian/t-em baga, Penyelesaian Retur SP2D, Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan KerJa serta Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual dan Overview Penyampaian LPJ Bendahara Kementenan/Lembaga, dengan ini kami mohon bantuan Saudara agar menugaskarr 1 (satu) orang PPSPM (Pejabat Penandatangan SPM) dan 1 (satu) orang Operator sebagai peserta dalam kegiatan sosiahsasi yang akan dilaksanakan pada : Hari/Tanggal Waktu Tempat Acara
. : . .
seflrai ladwal terlarnpir 08 0O WIB s.d selesai
Aula KPPN Tanjungbalai
"Sosialisasi Percepatan Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian RetLJr SP2D, Pengelolaan Rekening Milik Kernenteflan Negara/Lenrbaga/Satuan Ker.ja serta Penyusunan Laporan Keuangan Berbasrs Akrlral dan Overview Penyampaian LPJ Bendahara Kementerian/Lembaga"
Mengingat pentingnya acara tersebut, peserta diharapkan agar hadrr tepat waktu. Demikian disampaikan atas kehadrran dan kerjasanranya diucapkan terima kasih.
la KPPN Tanlungbalal
'lNlP. 1
emousan Keoala Kanwil Ditren Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara I
.
111101 98s032003
I
Lampfan
I
Surat Undangan Kspale KPPN Taniungbalai
Nonlor
S.
MPB 02/Kp 0764015 Ta|lggal 21 September i,015
per.csp:ran ponvorao"n
*ji,tllj,Y#i::ilfifffi"il:'i':""?"1
onsn,."n Rorur sp2D, penseroraan Rekenins Millk Komo.rts.ian Negara/Lembaga/Srtuan Korja sorta Ponyusunan Laporan K6!angan Bertasis Akrual dan OveNiew penyampaian LpJ Bsndahara Komonterian/Lombaoa
l{o.
3
Kslcr.nben Badan P€laksana Penyuluhan dan Kelahanan pangan BNN Kab. Asahan 8NN Kota Tanlungbalal
,
*ib. nsahai
BPS Kab Asahen BPS Kola Tanlungbatai
6
BPS Kab. Batu Bara
7
Dnas Kependudukan dan penca!a!qn Srpjt kjO. ns,arr.dn Drnas KependudukaF dan Penc€tatan SrprlKab Batu Bara oina9 Kependudukan dan pancatatan Srprt Kota Tanlungoatai Oinas Kesehatan KEb. Batu Barq Oinas Kesohatan Kola Tlnjungbalai ornss Perikanan dan Kelaltan Kab. Asahan Dnas Perkanan dan Ketautan Kab Balu Bara 0in86 PeriodLrstrian dar! Pardagangan Kota Taolungbslsi Dinas Pq.kebunan Kab. Batu Bara Dinas Tenaga Keria Kab. Asahan
E
I 10 11
12
l3 l4 15 16 17 18
t9 20
Dm6! Tenaga Keria Kota Taniirjgbatai \,tad'asah Tsanawryah NegeriLrqra putuh Kab. Batu Bara Madrasah Alryah Negefl Lrma putuh Madrasah Alrya! N€geri Tanlungbatai Madarasah lblidriyah Negeri TatawiKab Eatu 86ra Madrasah Tsanawiyah Neleri Tanjungbatal K8nlor Kementerian Agama {ab Batu Bara
24 25 26
Kanlor Kementerian Agama Kota Tanlungbalai KP2KP Ianiungbalai KPKNL Krsaran
27
Pclama Kisaran KPPBC Teluk Nrqung XPPBC Kuala TanJUng Pembsngunan Infrastruktur Pemukimad Kola TaniunObalai Kant0r lmigrasi Tanjungbalai
28 2S
30
KPP
L€pas Labuhan Ruku L8pa9 Tanlungbalai Asahan
Selasa, 29 Sepiombor 2015
Ianrpiran ll
Slrat Undangan Kgpala KppN Tanuogbatrl ,'^r'pg 02n
S.
Oafta, Jadwal Undangan Kogiltan Sosiatisasi Porcoprtan Ponyerapan Anggaran Kementerian/Lsmbaga dan penyolesaian REtur spzD, pongelolaan Rekoning Mllik Kemsntgrlan NogararLembaga/satuan Korla sorta ponyusunan Laporan Ksuangan Borbasrs Akruar dan OveNlew penyampaian LpJ Bendahara XomonterianrLembaoa
101985032003
I
Rundown Acara "sosialisasi Percepaian PenyeraPan Anggamn KementsrianrLombaga dan penyolesaian Ratur sp2D, peng.totaan Rokoning Milik Kemonterlan Negara/Lembagalsatuan Ksrja sortr Penyusunan Laporan Keuangan gorb.sls
Akrual dan Overview penyampaian LpJ Bendahara Kemont6rien/L€mbaga,, Batch I Tgl. 29 S€ptembor 2Ots
No 2
4
Waktu 08.00-08.'15 wtB 08,15-08.30 wt8 08.30-09.00 wtB 09.00-09.15 WtB
Sesi 5
Acara
Ptc
Pembukaan
Sdri. Etty Sri Muliali Sdr. Kamil Ka. KPPN
Oo'a
Sambutan dari Kepala Kantor
ffi
I
09.15-10.45 WtB
Sosialisasi Permasalahan
Penyerapan Moderalor : Murphy Siburian
Anggaran dan Penyelesaian retur Sp20 serta Narasumber : Ka. KPPN, Tim Seksi Rencana Penarikan Dana (RPD/ApS)
Pencairan Dana
gesi ll 6
10.45.12.15
Sosialisasi Pengelolaan Rekening
Milik
Kemenlerian Negara/Lembaga/Satuan Keria
7
12.15-13,30 WtB
: Murphy Siburian Narasumber : Tim Seksi Bank Moderalor
lshoma
s93i lll 13.30,14.45 Wt8
Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan l\rodorator ; Murphy Siburian Berbasis Akrual dan Overview Penyampaian Narasumber : Tim Seksi Vera LPJ Bendahara Kementerian/Lembaga
14.45-15.00 WtB
Pan',t,,h
Ka. KPPN 21 September 2015
"
196304261985031001
K!t.
Rundown Acara "sosialisa€i Porcopatan Penyerapan An_ggaran Kemonterian/Lembaga dan penyelesaian Retur sp2o, pangetotaan Reksning Milik Komgntedan Negara.lLembaga,lsatuan xeria sarta-tenyusunan Laporan Keuangan Berbasis Alrual dan Overview penyampaian LpJ Bendahara Kementerian/L€mbaga,, Eatch ll Tgl. 30 Sopt€mber 2Oi5
Psrmasalahan penyeiffi dan Penyelesalan retur Sp2D Rsncana Penarikan Dana (RpD/ApS)
Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja
Narasumb6r: Ka. KPPN, Tim Ssksi Pencairan Dana
M9seraror
: Murpny
Narasumber :
lim Seksi Bank
M9qeraror :
s
Mufphy t
Berbasis Akrual dan Overview penyamparan Narasumbef: Tim Seksi Vera
LPJ Bendahara Kementerian/Lembaga
DAN PENY€TESAIAN RETUR SP2D' ABSENSI SOSIATISAST PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN KEMENTERIAN/tEMBAGA TAPORAN KEUANGAN PENGELOTAAN REKENING MITIK KEMENTERIAN NEGARA/IEMBAGA/SATUAN KERIA SERTA PENYUSUNAN BERBASIS AKRUA!
D AN
OVERVIEW PENYAMPAIAN IPJ BENDAHARA KEMENTERIAN/IEMBAGA
PADA TANGGAL 29 S€PTEMBER 2015
Nol
Badan Pelaksana Penyuluh dan Ketahanan 1
Pansan Kab. Asahan
1'fVvruoL
2.1,
t'tLvnq 2
BNN Kab. Asahan
' 3
BNN Kota Tanjungbalai
dl
Li
-fu6+
trtl* W, ti'#.\
,r1l
Fedti &"'
Aqtd 0floqd,rt' st
t' hU$rrs 6trfi/r 2. L.tt t 11qr.rgo Fo
o\trceqo-Qs
ofltztat%fl 68t7760976o?
csBT6eerrsr
N.
lv,
t Rowvrrft^ 4
NO HP
TandaJqngan
Nama Peserta
satuan Keria
BPS Kab. Asahan
r)osz argr szgz
oSrLTrwW
2.
dh O6UJ
r. Srti l'.Lf\"L, 5
BPS Kota
Tan.iungbalai
z.
fu^1.1p.,-to
t. g-vsLan [WLi o
BPS Kab.
z.
7
8
o
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Asahan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Batu Bara
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota. Tanjungbalai
10 Dinas Kesehatan Kab. Batu Bara
)END
'
2.Fiqudl [-ll?ay/f
'DluL\.
0inas Kesehatan Kota Tanjungbalai
'.
z.
l4i
/h ) ,rl lfl!
ItfiupmJ
' [** t*L*n , (Quu* *nl
ilN
.M
z. Rdroatlnda l"ws
,,N u/
(
oSsaGtSHsL6z
0t)l16lb.ro
lK
,//r7'bo,'cru
2.
LL
-*
Batu Bara
0$zgze,soags
oEeg
l(,3 s9s6
@9e' 96scry5s'
[Erl
aqr
,of8
oBstlolzv\n 08czg6rf '224I 0srzc{4lo
ilK \l
2rl
tz}.
08tt6222LqA
Ki^l
\avQIeSL9q1.
w A
o8?a,tlBtLctu
t)
LKn -fan prro
t
ltunrL
^t
oot3(r s lrre3
l lltL 't2 Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Asahan
2.1".
Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Batu Bara
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
tkaopvq./
il^.ri"l(J
l6v,
,
NO HP
OtIJ)(b2ct.Ly)
W z4;a^t67
' AN S e,,*q ,.
L4
w :24.
TanUltangan
Nama Peserta
Satuan Kerja
NO
-
-ffi
' A, ,fri,;pr
Wu,,,,t
Tanjungbalai
Xse
€+L\
ogsssgtog66g
drggtgSnoo
\
2.
t Al*'*//h
Nr>7r7qz42s
Dinas Perkebunan Kab. Batu Bara
l)
z f,4utY('ql
4A,,,
L.aet A6l-t6tt676rl
oBl37sBv9r39
"rrl
16 Dinas Tenaga Kerja Kab. Asahan
1. 77 Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungbalai 2.
r. 18
Madrasah Tsanawiyah Negeri Lima Puluh Kab. Batu Bara
19 Madrasah Aliyah Negeri Lima Puluh
il^,,*
,. tlqr.sqN
, ?on| lraa,',
20 Madrasah Aliyah Negeri Tanjungbalai
f AP,rilll t!
JaA o',ri ,fr^a,n,
t' Vk^/')'"\,a
m,
oScul+(r77s1
oBv4ozt4a,1,
6&Bg e//o //s
b{1a1.$lL
tt'
' [Jg, dun H 1.
0&vcofBrT
2lw
Jurv.Jd.,
1.
22 Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanjungbalai
ry
n-'
q
Madrasah Ibtidaiyah Negeri Talawi Kab. Batu Bara
1* t lr/
g
I
z.
21,
06ttuD)t2,t
(
,d')on frLo\rr,^
@
b\h
&.o€t11
'ltW(
[rz7
4919q
I
qW
eL>s lqztzc
23 Kantor Kementerian Agama Kab. Batu Bara
Tanda Talgan
Nama Peserta
Satuan Keria
NO
'
R$4
'{'fu,e
NO HP
g{,ts Gur
{g
2.
24 Kantor Kementerian Agama Kota Tanjungbalai
T
.w ''ft ffitrt$'
4\'
007J- 7101-411;
2.
l.duLru
\
AzAt(
9rt-+
I
furu
OBt L -fS 07 - r4'
L
25 KP2KP Taniungbalai 2.
26 KPKNL Kisaran
'
27 KPP Pratama Kisaran
frw;A fr.-^ 3 ' W*rt r-a*^ S,I,
ft1"+ho[,u
r,
y*
,
I
z.
28 KPPBC Teluk Nibung
h
l/, tr"r1-
'46vs
9ft
ttw
2. ULL'I 4i8rqrrar.l
29 KPPBC Kuala Tanjung
'.
M' flDtn
\
DYnzlas14 08tgbz1B 6V6S
dzrtyuy1t fiq€t(otoo
o'o,+ttg 1I h
OB?gqoo
lv
f
21fl|'
opnqa4/4
lit,t^rro t-
-7
8g
''
lJgni U4r;
4.
ot tzbuJ tlu
z.
fyfur^ VdA^l
1.
*
z.
X0.
7'crs
tttr
1..
30
Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kota Tanjungbalai 2.
5l Kantor lmigrasi Tanjun8balai
32 Lapas Labuhan Ruku
55 Lapas Tanjungbalai Asahan
ili^th^*.i".t,,
' W I^l* 6nn'-''rlo\* \bpttru2.
W
f*4.
'(il
)+ v ^'
zV
ogrt 6oog36q, aDszfortgrVS
0Brznn9a d.s27qet11g
KPPN TANJUNGBALAI Jl. Jenderal Sudirman Km. 1, Tanjungbalai
Telp. (0623) 92o2L-s96s92 Faks. (0623) 92021 Email : kp p n076@ pe rbe nd a ha raa n.8o. id; [email protected] www. kppntanju ngba lai.net
INTEGRI'IAS
-
;'1i'.ia
t'5lo\.\i tstl i'. - SINFIRGI -
PEL{YANAI'I - KESEMPURNAAN
ABSENSI SOSIAIISASI PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PENYEIESAIAN RETUR SP2D,
NEGAM/IEMBAGA/SATUAN KERJA SERTA PENYUSUNAN I"APORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAT DAN OVERVIEW PENYAMPAIAN tPJ EENDAHAM KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGETOTAAN REKENING MII-IK KEMENTERIAN
PADA TANGGAL 30SEPTEMEER 2OT5
1
Kantor Kementerian Agama Kab. Asahan
T,6nda TaDtan
Nama Pesefa
Satuan Keria
NO
'
rffiT
|,'KusaSavn
2.fi
MTT
Kantor Pertanahan Kab. Asahan
,nA?f":1y.57 A.tA:
,.2u/L^.L; 3
6
Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai
z./a+v2t'. r.
1uf'49 Ap*ri
'Z//D.
e,*
, 5
lL
(Ll}4/o}\sVq,g
o\lgt"atuzl.
682t6o19Aq
tl [rur (a tu
6S
b
r&.
oflltcqooTs]y'r
,Y
08p7sq 3775
w
uufqA
/4.afi'7xaa'-;
oABTt-lffi{3
Kejaksaan Negeri Taniungbalai
z. FaV,Vt;<^
6
A+ CrPn
'AN
Kejaksaan Negeri Lima Puluh
2. Deo€
a
a( f,z-/Ct(
sAnr
r ROIAUA €NA 2
NO HP
r.
iu,
2
zth
Kejaksaan Negeri Kisaran
t
U l,z^,^.r
I
a
p-.{", s
/.2 )
bl*
(_',
00126'rc4il'(00
6try S0ot tt\71
l
crn
",AJ
1. Ml.ryl$i 7
1,l-7'4
+v"tglL,
t*
2.
8
?BElcl
KPU Kota Tanjungbalai
KPU Kab. Asahan
'M z.
,A{cH
9U16
tR-<
-ots2s6fl}lq,''rt
,^
r6K1
dre
oSELoLtgtyTg
1.
9
KPU Kab. Batubara
2 10 KSOP Kuala Tanjung
I
r.NAfis,i sun,1u 2.
08r\66eAB7D-7
\IL
, lftran.V'h{r z^LEgNA(.o.
11 KSOP Tanjungbalaifieluk Nibung
Arj
ANrm
NfL
0
adlb1t"zn2qq
tu+
bgve40,4 ?e26 0829
JE
\l
'
Gg Ir
glJ
r
eu2
L2 Madrasah Aliyah Negeri Kisaran
''
M-
\tlgwrp
2.
Madrasah lbtidaiyah Negeri 1 Kota Tanjungbalai
L4
Kab. Asahan
LI
t' Vp"1'' M^l",f,1er 1.
0fSt lozoaos,
W
\,1(r
u4-p41
,1.
p7.
58t7 oo7 rnrd
=<6"e
r
1'
f4. crrrorfo
oLtt1bbSry
u!
2. Su/Art , r. fl.ro
Madrasah lbtidaiyah Negeri Air Joman Kab.
owz+,ByO<,+,
tl
2'\&nw g'J*.",ftr
Madrasah lbtidaiyah NegeriAek Loba Pekan
NO HP
Tanda Tangan
Nama Peserta
Satuan Kerla
NO
(
rf
Wtwgsttt
'tfu,
0AVq47adrTfi
?
m\)gtuBsil-
Asahan
16
Madrasah lbtidaiyah Negeri Hessa
r.XoVJ \ru.frr"
Perlompongan Kab. Asahan
",
