KPK Periksa Pejabat Bank Indonesia

Pendiri Pendiri BERLIN SIAHAAN BERLIN SIAHAAN Pemimpin Redaksi Pemimpin JENRI, SHRedaksi JENRI, SH

Surat Surat Kabar Kabar Umum Umum nEDISI 067 THN III SENIN 9 - 22 DESEMBER 2013 nEDISI : 053 | THN III | SENIN 6 - 19 MEI 2013

11

n nHARGA: HARGA:@Rp @Rp3.500,3.500,Luar LuarJawa Jawa++Ongkos OngkosKirim Kirim

Informasi AspirasiRakyat Rakyat Informasi Aspirasi

E-mail:[email protected] [email protected] E-mail: Redaksi: 021 51393635, 31902301, 021-51393635, 31902301, Fax. Fax. 02131902301 021- 31902301

EDISI : 067 053 | THN THN III | SENIN 6 - 19 MEI 2013 nnEDISI III SENIN 9 - 22 DESEMBER 2013

0813 8511 Hotline Pasang Iklan dan IKLAN DAN 1533 PENGADUAN KANTOR REDAKSI 021-3190 2301 /Pengaduan 08131533 1533 8511 8511 HOTLINE HOTLINE PASANGPASANG IKLAN DAN PENGADUAN KANTOR REDAKSI 021-3190 2301 - 0813

Dugaan Mark-up Pengadaan Genset Umum DKI Jakarta. Terkait kasus korupsi Komuter Line vs Truk BBM Tewaskan 5 Orang rehabilitasi Jalan di Jakarta Utara, Ir H Maman Kejaksaan Tinggi DKI Harus Usut Tuntas Kejaksaan Usut Tuntas Pejabat BLKD Jaksel Ismanto Harus Bertanggungjawab Suparman M Eng, kabur meninggalkan kasus Terkait kasus korupsi rehabilitasi Jalan

Tragedi Bintaro Terulang Kembali

Ir H Maman Suparman M Eng

di Suku dinas (Sudin) Pekerjaan Umum Jalan Jakarta, METROPOLITAN POS, pejabat BLKD Jaksel Ismanto, bersama KetJakarta, METROPOLITAN POS, Jakarta Utara, dan sekarang pindah ke Dinas Dugaan mark-up pengadaan genset, ua lelang dan Bendahara. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Didiek Darmanto, Pekerjaan Umum DKI Jakarta. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta SePejabat Balai Latihan Kerja Daerah harus usutMETROPOLITAN tuntas Ir H MamanPOS, Suparman M Eng, Kepala Ir H ini Maman Suparman kita M Eng, Jakarta, Kecelakaan mengingatkan akanKepala jadi di daerah Jakartaharus Selatan, di-tuntas (BLKD) Jakarta Selatan di laporkan Lembalatan, Bintaro, Amir Yanto, usut Bidang Perawatan Jalan dan Jembatan Dinas Perkeretaapian Indonesia kembali ber-Pekerjaan tragedi Bintaro pada 19HalOktober 1987, di-Korupsi mana Komuter Line jurusan Serpong-Tanah Bersambung 15 ..........Terkait Kasus Bersambung Hal 14 .......... Dugaan Mark-up pengadaan Genset duka, selama periode Januari sampai Den- mana kereta api yang berangkat dari Rang- Abang menabrak Truk bermuatan BBM gan Desember 2013 tercatat lebih dari 40 kasbitung, bertabrakan dengan kereta api yang menewaskan 5 orang penumpang terkali kecelakaan kereta. Dengan menelan yang berangkat dari Stasiun Tanah Abang masuk masinis dan awak. korban jiwa sebanyak lebih dari 73 orang dan menelan korban jiwa sebanyak 156 dan Manajer Komunikasi Perusahaan PT KCJ meninggal dunia dan ratusan lainnya luka- korban luka-luka lebih dari 300 jiwa. Bersambung Hal 15........Tragedi Bintaro luka. Kali ini kecelakaan kereta kembali ter-

TOKOH

DPC Partai HANURA Kab.Samosir

Sah di Pimpin Suhanto Sitanggang Profil

Samosir,METROPOLITAN POS,

Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Samosir, Suhanto Sitanggang, menjelaskan kepada wartawan Metropolitan Pos, sehubungan dengan surat KPUD Kab. samosir perihal Klarifikasi No : 97/KPUSMR-002.434810/ ARTIS tertanggal Adinia Wirasti IV/2013 23 (26) terkejut ketika naApril 2013, bahwa dijelasmanya disebut sebagai kan tidak ada lagi Dualisme Pengurusan Partai peraih Piala Citra dalam Hanura Kab. Samosir Festival Film Indonesia Dalam (FFI) 2013Surat untukKeputusan katego- DPD Partai Hanura Prov. Sumut Nomor : SKEP/082/DPD-HANURA/ ri Pemeran Utama WaniSU/IV/2013 tertanggal 18 April 2013 yang mana ta Terbaik berkat aktingnya dalam film Laura Susunan Kepengurusan&DPC Partai Hunura SaMarsha. mosir yang sah secara Muscalub di Hotel Gorat Kec. “Shooting Palipi, Ketua(Laura terpilih Suhanto Sitanggang, & Marsha) di Eropa Sekretaris Edward P. Malau dan Bendahara enggak mudah dan Edward Manik. ternyata dihargai,” tuHal 15.............., turBersambung perempuan berna- DPC Partai HANURA Kab.Samosir ma panggilan Asti ini pada Minggu (8/12) dini hari, usai menerima penghargaan itu dalam pergelaran yang dilangsungkan Batam, METROPOLITAN di Marina Convention POS, Praktik pungutan liar (pungli) hampir merBersambung Hal 15 ....... ambah keCitra semua lini. Ini seperti yang terjadi di Raih Piala Pengadilan Negeri (PN) Batam. Dari sekian banyak orangtua yang mendaftarkan permohonan penetapan akta lahir bagi anaknya, tak sedikit yang menuai cerita miring. Vivi, seorang pemohon mengatakan, ia terpaksa memberikan uang tambahan Rp 150 ribu per akta lahir kepada seorang panitera, setelah hakim memutus penetapan akta lahir anaknya. Alasan panitera, uang itu dipergunakan sebagai upah ketik akta lahir.

Adinia Wirasti

Raih Piala Citra 2013

Di Pengadilan Negeri Batam

Terkait Kasus Bank Century Mulai Diseret

KPK Periksa Pejabat Desak SBY, Kapolri Basmi Bank Indonesia Pembalak Hutan Tele

Masyarakat Bersama Koalisi LSM

Jakarta, METROPOLITAN POS,

di Samosir Sumut

“SUNAT” GAJI BIDAN PTT

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Bidang Stabilitas Sistem Keuangan Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) Bank Indonesia Filianingsih Hendarta terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian FasiliJakarta, METROPOLITAN POS,tas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan Masyarakat Kabupaten Samosir bersama Koalisi LSMsebagai bank gagal penetapan Bank Century desak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ke- (1/5), Filianingsih berdampak sistemik, Rabu pala Polisi Republik Indonesia (Kapolri), Sutarman, basmi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Budi pembalak Hutan Tele di Samosir Sumatera Utara. Dalam Mulya. hal ini Bupati Kabupaten Samosir, Ir Mangindar Simbolon “Dia Samosir diperiksadari untuk tersangka BM (Budi dan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Partai Ir. J. Sitanggang Marhaenisme pemilik PT Gorga Duma Sari (GDS) masih Bersambung Hal tele 15......................, Kasus Bank800 Century keluarga, selaku pelaksana pembalak hutan seluas Terkait kurang lebih hektar yang diperhitungkan kurang lebih sebesar Rp 40 miliar, yang diperuntukkan untuk pembangunan perkebunan dan peternakan di Kabupaten Samosir, Sumut, terus melakukan pembalakan hutan tele Garut, METROPOLITAN POS,LSM Investigasi harus bertanggungjawab, hal ini disampaikan Ketua Kejaksaan Negeri Garut menahan Bersambung Hal 15........Desak ketua SBY salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) Mukti Arif pada Rabu (17/4). Mukti diBBM Terungkap Kasus Pinjaman Fiktif 36 duga melakukan tindak pidana. Kepala Kejaksaan Negeri Garut Agus Suratni menyatakan, Guru di Diknas Pendidikan Samosir, METROPOLITAN POS, Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kabu- pihaknya menahan Mukti setelah melakukan paten Samosir, Manigor Simbolon harus serangkaian pemeriksaan terhadap tersangka diperiksa Tipikor, pasalnya, diduga sunat sebelumnya. Setelah cukup bukti, pihaknya langsung menahan Mukti dan dititipkan di gaji Bidan PTT. Selain itu, Manigor Simbolon, kembali Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B. “Tersangka sekarang sudah ditahan dan mencoreng nama baik Departemen KeseJambi, METROPOLITAN POS, hatan, perbuatan yang tidak mencerminkBersambung Hal 14 ..................., LSM Bendahara Unit Pelaksana Teknis Ketua Daean sebagai pimpinan yang baik telah dirah (UPTD) Dinas Pendidikan Kota Baru, Joko lakukan terhadap anggotanya sendiri Masyarakat SyarifudinJohar yangBaru sudah menghilang selama yang bernama Kristina Dewi Sutra Sinaga dua bulan lebih akibat kasus pinBerharap Caleg PKB Nomortersandung Urut 10 Lolos jaman fiktif 36 guru di Diknas Pendidikan yang bertugas sebagai Bidan PTT Desa Kota Jambi di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Lumban Pinggol Kecamatan Pangururan di Kota Jambi akhirnya menyerahkan diri. Samosir. Joko menyerahkan diri didampingi dua penHal ini diutarakan Hamonangan Simbogacara dengan berjanji akan mengembalikan uang kepada 36 guru yang dilarikannya. “Saya lon kepada Metropolitan Pos, Kamis,

Ada Pungli Akta Lahir Rp 150 Ribu Kadis Kesehatan Kab. Samosir Manigor Kabupaten Karawang Selenggarakan Pekan Olahraga Pelajar Se-Wilayah II Prov Jabar Bersambung Hal 14........, Di Pengadilan Negeri Batam

Korupsi Dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Desa Rp 1,5 miliar

Wali Kota Medan Rahudman Harahap Disidang

Simbolon Harus Diperiksa Tipikor Korupsi

14 Orang Pegawai Kejaksaan Jakarta Barat Geledah Kantor Sudin Kebersihan Jakarta Barat

Jakarta, METROPOLITAN POS, Penggeledahan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat ke Kantor Sudin Kebersihan Jakarta Barat di jalan Perdana No.2 Jelambar, Kamis, (28/11), yang lalu terkait adanya dugaan penyimpangan anggaran pengadaan bahan bakar minyak (BBM) tahun anggaran 2012-2013 dengan kerugian Negara Bersambung Hal 15....... Korupsi BBM

Ir Heru Hermawanto, Kabid Perizinan Bangunan Dinas P2B DKI Jakarta

Bersambung Hal 14 ........................... Pejabat Dinas P2B DKI Jakarta

Saat itu Rahudman menjabat SekreBersambung Hal sebagai 15........ Pekan Olahraga taris Daerah Tapanuli Selatan. Bersambung Hal 14........Korupsi Dana Tunjangan

CMYK

KPK Usut Tuntas Pejabat Ditjend Perkereta Pejabat Sudin PUPerhubungan Jalan Jaksel Rakus Apian Kementerian Proyek Minta Fee 20-30 Persen

Jakarta, METROPOLITAN POS, Cipanang Lontar Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, nggaran pembebasan tanah Jakarta, METROPOLITAN POS, Pejabat Suku dinas Pekerjaan Umum tahun 2004, oleh Pimpro DDT dibayardan pembangunan rumah di-(PU) Jakarta Selatan, rakus proyek dengan minta kan biaya pembebasan tanah kepada nas yang di bangun oleh Fee 20 Persen sampai 30 persen dari rekanan atau proyek Double -Double Track (DDT) ta- Mia Cs warga Cipinang Lontar kurang kontraktor, dan ini sudah lama Apian berlangsung lebih sebesar Rp7M. Sementara tanah hun 2006 Ditjend Perkereta Ke- di lingkungan Walikota Jakarta Selatan. warga milik Mia hanya seluas 173 meter menterian Perhubungan di indikasikan Pejabat Sudin Jakarta Selatan bisa di jerat dikali sebesar Rp702.000,- menjadi adanya korupsi. dengan tindak pidana korupsi dengan gratifikasi sebesar Rp109.301.400,- Sisa warga Pejabat Ditjend sesuai undang undang Perkereta No 31 tahun Apian 1999, pasal 3 menyebutkan setiap orang harus dengan di tujuan yang belum terbayar pada tahun 2004 Kementerian Perhubungan dibayarkan kembali tahun 2010 lebih usut tuntas Ketua KPK Abraham Samad. Bersambung Hal 15........Pejabat Sudin PU Pembebasan tanah yang ada di kurang 23 kepala keluarga (KK) oleh

A

Bendahara UPTD Kota Jambi Akhirnya Menyerahkan Diri

Laksana, Wakil Bendahara PKB Jalin Silahturahim Bersama Tokoh Agama

Josmar Simbolon Ketua Tim Investigasi Wilayah Indikasi Korupsi Anggaran Pembebasan Tanah dan Pembangunan RumahJaksel Dinas LSM Investigasi Fakta Hukum Karawang, METROPOLITAN POS, Kabupaten Karawang sudah sebagai tempat yang menarik bagi setiap penyelenggara event untuk dijadikan tuan rumah, Setelah beberapa kali menjadi tuan tumah diberbagai event untuk level Nasional dan provinsi, saat iniMedan Karawang Tersandung Korupsi, Wali Kota Disidangkembali dipercaya untuk level Provinsi, untuk Level Provinsi Karawang pernah menjadi tuan rumah pada Medan, METROPOLITAN POS, event antara lain MTQ Tk Jabar, Teknologi Wali Kota Medan Rahudman Pekan Harahap hari Tepat Guna Tk Jabar dan saat ini Karawang di ini menjalani sidang perdana sebagai terdadaulat tunjuk tuan rumah Popwilda II Jabar Tahun kwa kasus korupsi dana Tunjangan 2013,dalam kontingen terdiri dari Kab Purwakarta, Kab Penghasilan Rp Kota 1,5 miliar Subang, Kota Aparatur Bekasi KabDesa Bekasi Cimahitadan Kab Karawang pembukaan di laksanakan di Lap hun 2005 di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ketua LSM Ditahan Kejaksaan

Bersambung Hal 15 ........., Indikasi Korupsi Anggaran

berjanji akan mengembalikan uang itu. Saya melarikan diri karena saya panik mau ngapain, saya perlu itu uang karena saya membuka usaha showroom dan kini showroom saya bangkrut karena saya di tipu orang» ujar Joko kepada wartawan. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, keberadaan bendahara UPTD Disdik Kecamatan Kota Baru yang dilaporkan telah menipu puluhan guru dalam soal pinjaman di Bank Perkreditan Rakyat sempat tidak terdeteksi. Joko Syarifudin, dinyatakan telah tidak masejak dua bulan belakangan setelah Ket suk : KH.DR.kerja Nuril Arifin Husen MBA bersama Laksana, Caleg PKB Dapil 1 Jakarta Pusat, dalammenunggak acara Dialog interaktifpembayaran dan Silahturahim dengan warga, di pinjaman Masjid Maqdis Al Rahmah. kredit di 4 BPR, yang dilakukannya melalui berkas-berkas Jakarta, POS, 30 orangMETROPOLITAN guru. Jika terbukti dia sudah tidak kerja Masyarakat Johar Baru masuk berharap, sejak dua bulan lalu, maka sesuai dengan PP Laksana, Wakil Bendahara PKB calon 53 tentang PNS, maka yang bersangkutan bisa legislative PKB (Partai Kebangkitan dipecat. Itu informasi terbaru dari hasil rapat iternal kami denganNomor Kepala Dinas Bangsa), dengan UrutPendidikan, 10 lolos ujar bendahara Diknas Kota Jambi M Yamin bedan duduk dikursi DPRD DKI Jakarta. berapa waktu lalu. q Thomas

Laksana, Wakil Bendahara PKB jalin silahturahim bersama Tokoh Agama Bersambung Hal 14....................................................................., Masyarakat Johar Baru

2

REDAKSI

EDISI 067 THN III SENIN 9 - 22 DESEMBER 2013

Menteri Terjebak Korupsi

Diterbitkan Oleh PT Sukses Parna Sejahtera

SK MENHUM & HAM RI : Nomor : AHU-0016178.AH.01.09. Tahun 2011 SIUP Nomor: 03821-05/PM/1.824.271

Penasehat Hukum Drs. Jatenangan Manalu SE MM H.Hum, Hotman Sitorus SH MH, Paulus Subandi SH MH, Poltak Siringoringo SH MH., Sabar Siahaan SH. Ferdinan Montorori SH.MH., Abang Nur Yasin SH, Pendiri Jenri, Berlin Siahaan, Robert N Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan Berlin Siahaan. Pemimpin Redaksi Jenri, SH Redaktur Pelaksana Firdaus Panjaitan Redaktur Jamadin, Laris Naibaho Manager Pemasaran Hasadungan Siregar Sekretaris Redaksi Mula Tua, Andhika Cipta Labora Bagian Keuangan Juliana Dewan Redaksi Jenri, SH, Peris, Parel N, Laris Naibaho, SH Tumbur Limbong, Pa’bona, Andar Sitanggang, Posman Sijabat Staf Redaksi

Jhonni T. Tampubolon, Husein Irawan, Bambang Sutaji, Bhenry Natal, Agung Mangaristua, Dewi K Putriani, Ekson H, Halomoan Hutapea, Hermawan S, Mulyadi, Sungkunan S, Lasma S, Denny Siahaan, Zainul Firmansyah, Rumapea, Teddy

Litbang Onasis, Jonni, Robert N, Marlon N SE., Tony N SE., Parel Naibaho, Anton. S STAF AHLI Edison Sitanggang, William Satar, SH (Budaya, Pariwisata & HAKI) Layout Tatema Marunduri Bagian Sirkulasi Mulatua, Rinaldi Josua Penasehat Andar Situmorang SH ML, Jack Monang Napitupulu, Perdi Sitanggang, Kol. (Pur) Drs. Lauasa M. Hutagalung, H. Sitanggang, Drs. Rudolf Naibaho, Hakim Siahaan, Bindu Marbun Alamat Redaksi : Jl. Kramat Raya No 1 Blok B Gedung Paseban, Jakarta Pusat 10450 Telp. 021-51393635, 31902301 Fax. 021- 31902301 E-mail: [email protected]

REKENING BANK : BANK BCA REK NO : 0948118320 BANK BRI REK NO 086201003057507 A.N: JENRI SITANGGANG

TARIF IKLAN Iklan Kuping Ukuran Standart Iklan Warna Ukuran 3R Iklan Warna Ukuran 4R Photo Iklan Kolom Ukuran Standart Iklan 1 Halaman Penuh Warna Iklan 1/2 Halaman Warna Iklan ¼ Halaman Warna Iklan 3/4 Halaman Warna

= = = = = = = =

RP 500.000,RP 1.000.000,RP 2.000.000,RP 50.000,RP 24.000.000,RP 12.000.000,RP 6.000.000,RP 3.000.000,-

DIBUTUHKAN PERWAKILAN, BIRO DAN WARTAWAN : 1. Depok 2. Ciamis 3. Tasikmalaya 4. Banjar 5. Sumedang 6. Majalengka 7. Cianjur 8. Subang 9. Provinsi Jabar 10. Provinsi Jawa Timur

11. Denpasar 12. Nusa Tenggara 13. Kalimantan Timur 14. Kalimantan Selatan 15. Sumatera Utara 16. Sumatera Barat 17. Sumatera Selatan 18. Lampung 19. Sulawesi

Bagi anda yang berminat Hubungi Kantor Redaksi JURISMAN SITANGGANG : 081315338511

A

dalah mengejutkan ketika awal pekan ini tibatiba Kejaksaan Agung dan kepolisian mengon�irmasi bahwa mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi di Kementerian Kesehatan yang pernah dipimpinnya. Mengejutkan, karena selama memimpin kementerian itu, Siti Fadilah dikenal sebagai menteri yang vokal,blak-blakan,dan berani. Orang yang berani dan vokal itu biasanya relatif bersih karena kalau tidak bersih sulit untuk berani.Tetapi bukan berarti orang yang pendiam itu tidak bersih. Dalam kenyataannya banyak juga orang pendiam yang bersih, tapi mereka tidak suka ngomong atau tampil secara meledak-ledak. Namun, keberanian dan sikap Siti Fadilah saat menjadi menteri biasanya dimiliki oleh orangorang yang bersih dari korupsi dan kolusi.Apa yang sebenarnya terjadi dengan Siti Fadilah hingga dia jadi tersangka? Kita tentu tak bisa tahu persis apa yang sebenarnya menimpa Siti Fadilah sebab kejaksaan maupun kepolisian belum mengungkap keterlibatannya secara detail.Namun,secara samar- samar kita mendengar dari mediamassa, kesalahan yang disangkakan kepada Siti Fadilah adalah keterlibatannya dalam penunjukan langsung sebuah proyek di kementeriannya. Diberitakan,ada proyek belasan miliar rupiah yang pengadaannya dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Kementerian Kesehatan dengan akibat negara dirugikan sampai miliaran rupiah pula.Pejabat pembuat komitmen di Kementerian Kesehatan yang kini sudah menjadi pesakitan dalam proses hukum pidana, konon, memberi pengakuan bahwa penunjukan langsung itu dilakukan atas perintah Siti Fadilah. Samar-samar kita mendengar, Siti Fadilah meminta sang pembuat komitmen di kementeriannya untuk membantu seseorang atau suatu perusahaan agar bisa menangani proyek tanpa tender.Benarkah? Dalam ban-

yak kasus seringkali terungkap,pejabat eselon I atau yang menjadi pembuat komitmen proyek di kementerian seringkali terjerat melakukan korupsi dan kolusi dengan dalih diperintah oleh menteri sebagai atasannya. Mantan Mendagri Hari Sabarno, misalnya, harus meringkuk di penjara karena dinyatakan memerintahkan Dirjen Otda Oentarto untuk memberikan proyek pengadaan mobil pemadan kebakaran di beberapa daerah kepada seseorang secara melanggar hukum. Begitu juga mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsah terpaksa menerima nasib buruk masuk penjara karena dinyatakan membiarkan atau lalai dalam memimpin sehingga terjadi korupsi yang dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen di kementeriannya. Meskipun berdasarkan fakta hukum Bachtiar dinyatakan tak menerima sepeser pun uang korupsi itu, dia dinyatakan harus bertanggung jawab karena melalaikan kewajiban hukum sehingga terjadi korupsi di kementeriannya. Di Kementerian Kesehatan keterlibatan menteri dalam kemelut korupsi dan kolusi pelaksanaan proyek bukanlah kali yang pertama.Menteri kesehatan sebelum Siti Fadilah, Achmad Sujudi, juga dinyatakan bersalah dan dipenjarakan di Cipinang karena kelalaiannya menimbulkan korupsi,padahal secara materiil dia merasa tak mengambil apa pun yang merugikan keuangan negara. Boleh jadi memang ada beberapa menteri yang mungkin memberi referensi atau memo kepada pejabat pembuat komitmen di kementeriannya untuk membantu memberikan proyek kepada seseorang. Ini bisa terjadi baik karena titipan politik maupun karena pertemanan atau, bahkan, karena memang sang menteri berkolusi dan menerima suap. Sangat mungkin pula memang ada pejabat pembuat komitmen yang melakukan korupsi karena keserakahannya sendiri, tetapi sengaja membawa- bawa nama menteri yang sebenarnya tidak tahu menahu. Dalam hal-hal seperti itulah kerapkali

seorang menteri menjadi terjebak dalam korupsi dan kolusi. Seorang menteri kerapkali sulit menolak permintaan dari tokoh politik atau orang berpengaruh lainnya untuk memberikan proyek kepada seseorang sehingga sang menteri dihadapkan pada situasi dilematis. Ada kalanya seorang menteri didatangi oleh seseorang yang meminta agar memerintahkan dirjennya memberikan proyek kepada pihak tertentu. Saat menjadi menteri pertahanan saya punya banyak pengalaman, banyak orang datang meminta agar saya memerintahkan sekjen atau dirjen untuk memberikan proyek kepada seseorang.Pada umumnya saya jawab dengan tegas bahwa semua proyek harus dilakukan melalui tender atau prosedur tertentu. Tetapi, kadangkala ada juga yang membawa saya ke sudut yang sulit untuk menghindar dari memberikan memo, misalnya, karena orang itu tak mau mengerti juga sehingga tak pergipergi dari depan saya. Dalam keadaan demikian biasanya saya membuat memo kepada sekjen atau dirjen dengan bunyi, ”Harap pembawa memo ini dibantu untuk menangani proyek X sesuai dengan peraturan.”Namun sebelum pembawa memo itu sempat menemui sekjen atau dirjen, saya pun menelepon sekjen atau dirjen lebih dulu.“Kalau nanti ada si Anu membawa memo dari saya,tolak saja.Bilang, Anda tak menerima memo siapa pun untuk proyek,” kata saya pada sekjen dan dirjen. Pernah terjadi,seorang yang pernah membawa memo dari saya datang melapor. “Anda dilecehkan oleh dirjen Anda. Dia bilang, tak peduli dengan memo Anda. Katanya, memo menteri tak berlaku dalam penentuan proyek,”kata orang itu. Saya pura-pura kaget sambil tertawa dalam hati. Dia tak tahu, sayalah yang menyuruh dirjen agar menjawab seperti itu. Dia mengira dirjen melecehkan saya, padahal dia melaksanakan perintah saya. *Penulis, Moh Mahfud Md, Guru Besar Hukum Konstitusi

Departemen Perhubungan: Manarsar DH Sibuea, Departemen Pertanian & Kehutanan: Koordinator Liputan Polda Metro Jaya: Mulyawan, Yasir Hans, Mabes Polri: Mangampu S, A. Hasiholan, Michael Situmorang, Biro Jakarta Pusat: Mulyawan, Pengadilan Jakarta Pusat: Lambok Gurning, SH, Parsaoran Situmorang, SH DPRD DKI Jakarta: Nur Mochammad Biro Jakarta Barat: Juli Ostar H, SH, Khairuddin S Biro Jakarta Selatan: Hotdiman, Josmar Simbolon Biro Jakarta Utara: Peris (Koordinator) Biro Jakarta Timur: Maruli S, Marisi Malau Perwakilan Bekasi: Petrus (Kepala), Biro Depok : Janrifandy L Perwakilan Banten: Biro Kabupaten Tangerang: Tumbur Limbong (Kepala), G. Harry Simbolon, Alden Robertus Simbolon, Nara N Biro Kotamadya Tangerang: Erwin Sinaga (Koordinator). Biro Kotamadya Tangerang Selatan: Pa’bona Marbun (Kepala), PJ. Manorsa S Biro Bogor : Jhon Stg Biro Kerawang: Novi Andre Putra Perwakilan Sumatera Utara: Cipta Labora, Biro Jambi: Thomas Erikson, SH. Biro Kab. Tanjung Jabung Timur: Nurdin (Kepala) Biro Samosir: Polmen Naibaho, Hamonangan Simbolon, Sudianto Situmorang. Biro Pekanbaru: Biro Batam: Junael Marbun, Robinson Lbn Batu Biro Karimun: Rahotan Siahaan Perwakilan Jawa Barat: (Kepala). Biro Bandung : M. Saragih, Biro Bandung Barat : Sahat Sitanggang Biro Bandung Cimahi : Perwakilan Kalimantan Barat: Aspandi (Kepala), Matsari, Perwakilan Sulawesi Tenggara: Ir. Aswin C Sitanggang. PERCETAKAN : CV. Grazia Indah (Isi diluar tanggungjawab percetakan).

METROPOLITAN


Terpaksa Dibongkar

Bangunan Tanpa Memiliki Izin Di Lima Wilayah Kota Jakarta

P

Jakarta, METROPOLITAN POS, emerintah Daerah Ibukota Jakarta,saat ini sedang melacak terhadap setiap bangunan yang tidak memiliki Perizinan Bangunan yang lengkap, sebab hal itu sudah menjadi keputusan bersama dan Surat Keputusan (SK) gubernur DKI Jakarta, bahwa setiap bangunan liar yang tidak memperlengkapi perizinan akan dibongkar paksa oleh Pemda, khusunya oleh Dinas P2B DKI atau oleh aparat Pemda lainnya. Hal ini adalah untuk menertibkan bangunan –bangunan yang nakal sehingga setiap orang seenaknya membangun, tanpa disertai surat-surat yang lengkap. Jelas hal ini sangat merugikan Pemerintah DKI Jakarta, khususnya aset pemda akan lebih berkurang,kesemuanya itu sudah menjadi Perda dan SK Gubernur yang tidak bisa diganggu gugat. SK Gubernur itu terus melacak setiap bangunan yang tidak melengkapi IMB, sehingga aparat tidak segan-segan membongkar paksa, tak peduli siapa pemiliknya.

Jakarta Barat Peristiwa pembongkaran paksa pertama terjadi dilakukan terhadap sebuah bangunan mewah yang ada diwilayah kebun jeruk, bangunan itu sangat mewah harganya sampai miliaran rupiah , tetapi mereka tanpa memiliki Izin Bngunan yang lengkap sehingga ,bangunanitu sangat dicurigai oleh pihak Walikota Jakarta Barat. Sebab bangunan berlantai 3 itu sebenarnya sudah menyalah gunakan perizinan yang ditetapkan oleh Pemda , sehingga melanggar Perda serta Keputusan Dinas P2B DKI Jakarta,sehingga bangunan tersebut itu oleh pihak Walikota Jakarta Barat dicurigai keberadannya.Hal tersebut diperkuat oleh laporan masyarakat dan warga setempat, sebab pemiuliknya memang bandel tidak mau menuruti perintah pihak P2B setempat. Karena laporan tersebut akurat dan memang benar, akhirnya pihak Walikota Jakarta Barat khusunya Dinas P2b Jakarta Barat membongkarnya, demi menertibkan wilayah di Jakbar.Pada pembongkaran Gedung tak memiliki IMB itu di Bulduser, dihadiri oleh Dinas P2B Jakbr dan Kepolisian sertra para Satpol PP turun tangan dan Kodim setempat,ikut menyaksikan pembongkaran Gedung mewah di kebun jeruk Jakbar, Jakarta Pusat Terjadi pula yang sama pembongkaran terhadap bangunan rumah mewah tak bertuan dan tanpa IMB, terjadi pembongkaran rumah mewah berlantai 3, adalah melebihi kapasitas yang telah ditentukan oleh Pemda bahwa ,pembangunanitu adalah menyalahkan prosedur dan salah peruntukan pembangunan itu akhirnya

bermasalah ,sehingga warga masyarakat mengadakan protes , pembokaran rumah mewah terjadi di jalan Teratai gang Makyan Rt05 Rw 05 Kel. Cideng Jakarta Pusat, Bangunan tanpa Izin yang lengkap itu dibangun oleh pemiuliknya tanpa mematuhi Pemda DKI,khususnya Dinas P2B , sehingga aparat P2b membongkaar dengan paksa mempergunakan alat berat Buldusser (PiKO), membongkar paksa ,karena pemiliknya tidak mematuhi peraturan,membangun sampai 3 lantai dan disebutkan kesalahannya itu disebut GFSB.(Salah Peruntukan dalammembangun gedung karena tidak sesuai peratruran yang ditentukanoleh Kasudin DJKI Jakarta sehingga pembangunan tersebut dinggap melanggar SK Gubernur DKI Jakarta., sehingga seluruh aparat satpol PP dan kepolisian dan kodim setempat serta disaksikan oleh warga masyarakat membongkar paksa bangunan Pembokngkaran disaksikan oleh Kssudin P2B DKI Dan Pusat, Ibunda Ratu. Pada saat pembongkaran bangunan mewah berlantai 3 itu disebutkan adalah salah peruntukan dan melanggar undangundang Pemda DKI serta Dinas P2B DKI Jakarta, sehingga bangunan yang ada di JL Teratai Gg Makyan RT 5 RWO5 Kel. Cideng Jakarta Pusat di bongkar , dan pembongkaran itu disaksikan oleh Kepala Dinas (Sudin) DKI Jakarta Ny.Bunda Ratu dan aparat Kepolisian dan Polsek Jakareta pusat juga para petugas Satpol PP dan Kodim setempat , dihadiri pula oleh warga masyarakat setempat.Pada saat yang bersamaan terjadi pula pembokaran di Jalan Kesehatan Jakarta Pusat, hal tersebut dilakukan oleh para petugas Dinas P2B ,karena sebuah bangunan menjorok dan menghalangi para pejalan kaki sehingga pihak Dinas P2B Khususnya Bunda Ratu Dari Kasudin P2B DKI Jakarta turut menyaksikan pembokaran tersebut, disaksikanpulaoleh warga masyarakat setempat.

Pembongkaran di Johar Baru Tepat pada tgl 4/12 -2O13, telah terjadi pula pembokaran massal yang dilakukan oleh para petugas Brimob dan Satpol PP serta Kodim , dan masyarakat Johar Baru.Hal tersebut terjadi Pembongkaran terhadap sebanyak 5O Kios diKelurahan Johar Baru Jakarta Pusat,Pembongkaran Kios sebanyak 5O Kios dilakukan dengan alat berat Buldusser (PIKO) dan Truk-Truk pengangkut sampat dikerahkan juga mesin gilling juga disediakan kampak dan golok serta martil untuk meruntuhkan kios-kios tersebut. Dalam pembokaran Kios di Johar baru di hadiri oleh Camat Johar Baru Bapak H Masroni yang dalam hal ini diwakili keberadaanya oleh wakil camat dan dihadiri pula oleh Lurah Johar Baru Ibu Retno Daru Dewi , dalam pembokaran kios di Johar Baru sebanyak 5O Kios diturunkan 8O pasukan Brimob dan 6O

Orang petugas Satpol PP juga Kodim sebanyak 8 orang serta dihadiri pula 4 dari Pihak Dishub juga, 2O Orang petugas Kepolisian Polsek Johar baru dan disaksikan para pemilik kios juga warga masyarakat Johar baru. Pada Pelaksanaan pembongakaran dihadiri pula oleh Dinas P2B Kecamatan dan para staf Camat dan para Staf Kelurahan Johar Baru Jakarta Pusat. Hasilnya dalam pelaksanaan pembongkaran Kios berjalan tertib dan berjalan lancar. Pembongkaran di Tanah Tinggi Karena sesuai Instruksi Gubernur DKI Jakarta yang sedang maraknya pemerikdsaan dan memperketat semua bangunan yang tidak memiliki IZn, maka terjadipula pembongkaran terhadapsebuah rumah mewah dibilangan Kawasan Tanah Tinggi PoncilJakarta Pusat. Pembongakaran Rumah mewah memiliki ukuran yang sangat besar berlatan 3 sehingga gedung itu benar-benar telah melanggar prosedur peraturan PemdaDKI , bahwa setiap bangunan harus dilengakapi dengan surat-surat yang jelas, agar nantinya tidak bermasalah dikemudian hari,karena hal tersebutmaka terjadilah pembokaran rumah mewah di kawasan Tanah Tinggi4 Poncol Jakarta Pusat. Memang pembokaran rumah berlatai 3 ini menimbulkan sedikit masalah sebab ,pada saat pembokaran disaksikan oleh Komandan Dandim dan Koramil, sebab memang dakui kawasan tersebut kebanayakan daerah perumahan
3

HUT Kodam ke 64 Dilaksanakan Kerja Bakti di Kali Krukut

Kelurahan Mangga Besar Ikut Berperan Aktif Membantu Aparat Jakarta, METROPOLITAN POS, Dalam rangkat penyelenggaraan HUT Kodam Jaya ke 64,maka kita sebagai generasi muda dan generasi penerus harus ikut andil didalamnya serta,kita juga ikut mewujudkan keberhasilan Kodam Jaya yang selama ini telah mengabdi kepada Bangsa dan Negara ditanah air,wajarlah jika Kodam Jaya dan JP O5O1 dan HUT yang 64 ini berlangsung pada Tgl 6 Desember 2O13, melaksanakan tugasnya demi masyarakat. Itulah sebabnya Perayaan HUT Kodam Jaya diharapkan untuk dimasa yang akan datang akan menjadi contoh baik, bagi masyarakat lainnya. Perayaan HUT Kodam Jaya, yang ke 64 itu dilaksanakan oleh para personilnya yaitu terjun langsung membersihkan kali krukut, yang memang agak sedikit kotor dan banyak sampah. Perayaan Kodam Jaya dalam hali ni dilaksanakan dikawasan Kali Krukut , yang terdapat dikawasan wilayah Kelurahan Mangga Besar. Dalam perayaan tersebut dihadiri oleh Dan Ramil dan Wakil Camat Gambir serta Ibu Lurah Manngga Besar ibu Sri Prihartini , dan juga beberapa personil dari pihak TNI yang langsung membersikan Kali Krukut yang ada diwilayah Kelurahan Mangga Besar JakPus. Dalam pelaksanaan Bakti sosial membersihkan Kali Krukut oleh personil TNI dari Kodan Jaya dan TNI koraml juga disaksikan Dan ramil juga Camat Gambir Hendri Sitorus juga Wakil Camat Gambir Bapak Deden dan Lurah Mannga Besar Ibu Sri Prihartini serta para Ketua RW O1 dan Ketua RW 3 dihadiri pula oleh para Ketua RT diwilayah setemnpat. Pada saat wawancara Wartawan Metropolitan Pos dengan Ibu Lurah Mangga Besar di kantornyadiwilayah jl Gajah Mada /Hayam Wuruk Jakarta Pusat ibu Sri Prihartini ,mengatakan bahwa ia sangat bangga dengan adanya HUT Kodam Jaya JP O5O1 sehingga saya sebagai Lurah ikut merasa bangga dan diharapkan pada program –program selanjutnya perayan HUT KOdam Jaya akan berhasil dimasa mendatang.  Yasir Hans

200 Hari Kinerja Walikota Jakbar Akhir Tahun 2013 Jakarta, METROPOLITAN POS Mewujudkan Jakarta Baru yang dikumandangkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakilnya Basuki T Purnama adalah pemimpin yang jujur, bersih, transparan dan professional dan dapat menciptakan Jakarta bersih, indah lancer dan aman. Hal ini yang menjadi panutan dari Walikota Jakarta Barat Fatahillah dan jajarannya, berbicara saat jumpa pers pada 4/12 di Aula Pertemuan lt 2 Gedung A Walikota Jakarta Barat jalan raya kembangan no.2. Pertemuan jumpa pers yang dihadiri Kejari Jakarta Barat diwakili Kasie Intel Gloria Sinuhaji, Dandim 0503 Jakarta Barat Eric Christian simanjuntak, beserta jajaran pejabat walikota Jakarta Barat, memberikan keterangan berkenaan kinerja seharihari Walikota Jakarta Barat selama 200 hari kepemimpinan Fatahillah di akhir tahun 2013. Fatahillah menerangkan, selama lebih kurang 6 setengah bulan kita sedah melakukan upaya kinerja di beberapa wilayah Jakarta Barat, seperti pengerukan kali di kali Semongol yang berbatasan dengan Jakarta Utara itu sepanjang 4 km dan peninggian jalan disekitarnya. Ada 3 pesan dari pak Gubernur DKI Jakarta kepada kita Jakarta Barat yaitu, pertama Revitalisasi Kota Tua, kita mengajak semua elemen masyarakat untuk menggerakkan dan menata Kota Tua, sekarang sudah kita sterilkan dari pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini semberawut, walaupun pada mulanya ada perlawanan, tetapi kita berusaha melakukan pendekatan secara persuasive kepada paguyuban pedagang setempat, sehingga dapat aman dan terkendali. Dari 438 pedagang setelah kita indentifikasi semua maka kita melakukan kebijakan dan kita tempatkan di kios-kios dengan ukuran 1,5x 2 meter yang telah kita tata, boleh buka mulai jam 18 Wib sampai jam 6 pagi sudah harus bersih tidak ada lagi aktifitas berdagang. Kedua Saluran-saluran air untuk segera di normalisasikan. Ketiga, kebersihan lingkungan (langkah pembenahan kampung) terutama kampung apung supaya ada langkahlangkah positif, dan kita melakukan kegiatan social, kegiatan keagamaan, pembenahan infastruktur, melakukan pengerukan dari PU air pembuatan pompa air di beberapa wilayah Jakarta Barat. Normalisasi waduk hankam di Slipi kita telah menyewa beberapa unit excavator long arm. Di wilayah Joglo raya, kita akan segera melakukan sosialisasi berkenaan Mesjid yang kena jalur jalan, dan di kali pesangrahan ada 2 bidang yang telah kita bebaskan dan melewati wilayah di Kecamatan Kebon jeruk mengenai 4 kelurahan dan Kecamatan Kembangan melalui 4 kelurahan dan sudah ada yang normal kalinya. Masalah ketertiban upaya yang telsah kita lakukan di Ks Tubun Tanah Abang ada 30 pedangang untuk diarahkan ke kios yang telah disediakan dan maksimal ditempati, lanjut Fatahillah. Untuk SKPD saya harapkan supaya hati-hati mengefektifkan penggunaan anggaran, jangan bermain-main, tentang anggaran, semua yang kita lakukan supaya dilakukan dengan tulus sehingga tidak ada beban, sudah saatnya kita berbuat dengan iklas dan tulus hati.  Julio

4


Aksi Bersih Sudin Kebersihan Jaktim Kerahkan 160 Pekerja

METROPOLITAN

Gerakan Nelayan Tani Indonesia Akan Membawa Perubahan Indonesia

Jakarta, Metropolitan Pos

Aksi bersih-bersih yang dilakukan Sudin Kebersihan Jakarta Timur yang langsung dipimpin Kasudin Kebersihan Apul Silalahi membersihkan tumpukan sampah di kali Cipinang Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur, juga melibatkan para petugas kebersihan sebanyak 160 pekerja. Menurut Kasudin Kebersihan Jakarta Timur mengatakan, aksi bersih-bersih mengangkut tumpukan sampah yang berada dikali Cipinang, merupakan jawaban dari keluhan warga, dan aksi bersih kali ini akan kami teruskan, kemudian sampah yang kami dapat kami angkut ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Bantar Gebang, Bekasi,”kata Apul Silalahi. Sulitnya akses untuk menjangkau kawasan tersebut, membuat pihak Sudi Kebersihan hanya bisa bekerja secara manual. Dengan mengerahkan sebanyak 160 pekerja diharapkan dapat mengatasi sampah yang selama ini dibuang warga kekali yang tisdak dialiri air lagi. “Kali Cipinang ini kali mati, dan warga juga sudah mengaku kalau sampah ini sudah ada sejak dua tahun lalu. Air yang sudah tidak mengalir membuat sampahnya nongol dan jadi kering, tapi kami tetap angkut sampahnya,”pungkas Apul Silalahi.  Mulyawan

HUT Dinas Kebersihan DKI Jakarta Ke 46

Jakarta, METROPOLITAN POS, Pada saat ini Dinas Kebersihan DKI Jakarta masih membutuhkan kendaraan, sehingga perlu penambahan mobil pengangkut truk sampah. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Dinas Kebersihan DKIJakarta, Unu Nurdin. Pada acara perayaan HUT Dinas Kebersihan DKI Jakrta ke 46, Unu Nurdin menjelaskan bahwa dalam pengadaan sistim epurchasing, maka Dinas kebersihan DKI Jakarta membeli kendaraan dengan sistim tanpa lelang bisa menghemat dana sampai Rp 2,9 miliar. Dari anggaran dana yang disediakan sebesar Rp46,1 miliar jika dibelikan hanya bisa memperoleh 82 kendaraan, namun dengan sistim bisa mncapai 92 kendaraan. Unu Nurdin Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta pada acara HUT kebersihan ke 46 berlangsung di Kramat 5 Jati JakartaTimur. Unu menyebutkan jika dilakukan proses lelang sangat memakan waktu hingga 6 bulan, sedangkan pihak Dinas hanya membutuhkan waktu hanya 2 pekan saja. Itulah sebabnya kami melakukan sistim epurchasing, sebab yang dikeluarkan dari Lembaga Kebijakan dan Jasa Pemerintah (LKJP), sedangkan Dinas Kebersihan DKI Jakarta hanya memberikan spesi�ikasi, kata, Unu.  Mulyawan

G

Jakarta,METROPOLITAN POS, erakan Nelayan Tani Indonesia (GANTI) akan membawa perubahan bangsa Indonesia ke arah lebih maju. “GANTI” merupakan sebuah organisasi yang patut kita dukung keberadaanya di tanah air. Perjuangan Ganti untuk di masa sekarang dan seterusnya akan dapat berkembang bila dibina dan dikembangkan secara serius. Acara pengukuhan Pimpinan Wilayah Dan Pimpinan Daerah Gerakan Nelayan Tani Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Minggu, (8/12), di Agro Wisata Cilangkap, Jakarta Timur. Dalam acara tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Ir Joko Widodo bersama Hj. Megawati tidak hadir, sehingga para pengunjung dan tamu undangan kecewa, tapi acara tersebut tetap berjalan lancer. Acara pengukuhan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah Propinsi DKI Jakarta Ketua Umum Gerakan Nelayan Tani Indonesia, Prof.Dr Ir. Rochman Dahuri M.sc, kepada H Sutrisno SE, yang dihadiri perwakilan Negara Negara tetangga, Lima Walikota sejabodetabek dan Bupati Kepaluan Seribu serta Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Mantan Ketua Umum Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GANTI) Prof.Dr. Ir. Rochman Dahuri , M.sc, dalam kata sambutannya menyampaikan, bahwa GANTI akan berkembang pesat, meskipun organisasi baru , ternyata sudah berkembang, se-

dangkan munculnya ide adalah sehari setelah saya dilantik dan dipanggil oleh ibu Megawati, ibu Megawati mengatakan bahwa sekitar 29,5 juta atau sekitar 50 persen daerah pertanian. 49 persen rakyat Indonesia bekerja dibidang Pertanian, sehingga mengembangkan dibidang pangan. Indonesia Negara importir pangan sedunia, dan terbesar Importir Jagung, sebesar 1,2 juta ton, kata, Prof.Dr. Ir Rochman Dahuri ,M.sc. Sementara, kata sambutan Ketua PW GANTI DKI Jakarta H Sutrisno SE mengatakan, Wilayah laut Indonesia mencapai 75,3 persen dari total wilayah NKRI di dalam wilayah laut ini terkandung potensi sumber daya sangat bervariasi baik hayati. Potensi sumber daya kelautan secara utuh meliputi sumber daya perikanan, minyak bumi dan gas, jasa lingkungan (pariwisata) perekonomian dan transportasi laut, jika semua potensi ini dikelola dengan baik maka diperkirakan 85 persen perekonomian Indonesia tergatung pada sumber daya kelautan. Visi GANTI mewujudkan kemandirian masyarakat perikanan dan pertanian dan memperjuangkan hidup layak serta makmur dan bermartabat serta memiliki kemampuan dan kinerja yang tinggi menuju Industri yang berdaya saing untuk kesejahteraan nelayan dan petani Indonesia sedangkan. Sedangkan Misi GANTI meningkatkan kualitas

daya masyarakat perikanan dan pertanian dan mendorong kesempatan kerja untuk Indonesia. GANTI bertujuan menumbuh kembangkan iklim kemitraan, kewira usahawan yang berbasis pada pengembangan ekonomi masyarakat perikanan dan pertanian dengan didukung industry perikanan dan pertanian Indonesia. Advokasi petani dan nelayan terhadap kebijakan Pemerintah dan Pengaruh sistim kapitalis yang menjerat kearah meghilangkan eksistensi petani dan nelayan dalam mengembangkan kegiatan usaha. Pada acara Gerakan Jakarta Hijau dan Pengukuhan Pimpinan Wilayah Tani Indonesia Propinsi DKI Jakarta diadakan acara Pemberian seekor Sapi dan juga mengadakan acara tanam pohon dilakukan secara simbolik dan penanaman pohon-pohon tersebut diantaranya Pohon duku, Pohon Kecapi oleh Ketua Umum DPP GANTI, Pohon Malinjo dilakuka n oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Boy Bernadi Sadikin, Pohon Rukem ditanam oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi DKI Jakarta. Pohon Sawo Kecik oleh , Walikota Jakarta Timur dan Pohon Jamblang oleh Walikota Jakarta Barat, dan Pohon Gandaria oleh Walikota Jakarta Selatan juga Pohon Duren oleh Walikota Jakarta Utara, Pohon Blimbing oleh Walikota Jakarta Pusat juga pohon Jambo Bol oleh Bupati Kepulauan Seribu.  Yasir hans/ Mulyawan/ Yulio


sekitar 30 persen sebelum adanya Operasi Zebra ini. Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Unit (Kanit) SIM Polresta Bekasi Kota, AKP Arga Dija Putra. Hari biasa, kata Arga, pemohon SIM baru baik SIM A maupun SIM C berkisar 300 orang perhari. “Ketika Operasi Zebra berlangsung, pemohon SIM hingga mencapai 500 orang per harinya,” imbuhnya. Operasi zebra yang dilakukan secara nasional ini, di wilayah hukum Kota Bekasi, hingga Rabu (4/12), tercatat sekitar 1.837 pengendara terjaring akibat tidak memiliki surat-surat kendaraan. Sedangkan di Kabupaten Bekasi, jumlah pelanggaran hingga Kamis (5/13) tercatat mencapai 2.245 pelanggaran, di antaranya 470 pengendara tidak memiliki SIM, 1.710 pengendara tidak memiliki STNK, 64 motor, dan satu odong-odong.

“Ada 64 motor yang kami tahan, karena pemiliknya tidak bisa menunjukan STNK dan satu odong-odong kita tahan karena berkeliaran di jalur utama,” ungkap Kasat Lantas Polresta Bekasi, Kompol Ojo Ruslani. Terkait odong-odong, pihaknya telah melakukan kesepakatan hanya dapat beroperasi di dalam perumahan atau jalan dalam desa. “Kalau sudah di jalur utama kan mengganggu kendaraan lain. Kami masih memaklumi kepada mereka selama ini mengiukuti autran yang telah disepakati,” katanya. Menurut Kasat seluruh kendaraan yang terjaring harus menjalankan proses persidangan untuk dapat mengambil surat maupun kendaraan yang ditahan. Ojo berharap, dengan diadakannya Operasi Zebra ini dapat meningkatkan kesadaran tata tertib lalu lintas.  Red

Operasi Zebra Tingkatkan Kesadaran Pengendara Imbas dilakukannya Operasi Zebra di beberapa ruas jalan di Kota Bekasi, Jawa Barat, berdampak terhadap banyaknya pemohon pembuatan surat izin mengemudi (SIM). “Banyaknya pengendara yang ditilang saat Operasi Zebra, di Satlantas Polresta Bekasi Kota terjadi lonjakan permohonan pembuatan SIM,” kata Kasat Lantas Polresta Bekasi Kota, Kompol Arsal Sahban, Kamis (5/12). Meningkatnya permohonan pembuatan SIM ini, sambung dia, sebagai bentuk kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas. “Juga sebagai bentuk adanya efek jera yang dirasakan warga,” ungkapnya. Dia mengatakan sejak Operasi Zebra digelar, per harinya tercatat ada sekitar 500 orang yang mengajukan pembuatan SIM. Dengan demikian ada peningkatan

POLITIK & HUKUM


Tantangan Presiden Mendatang

K


etua DPD RI Irman Gusman menilai presiden mendatang menghadapi tantangan besar terutama eksistensi bangsa dalam menghadapi arus globalisasi. “Pada akhirnya, Indonesia harus menghadapi persaingan global yang sangat kompetitif,” kata Irman Gusman pada “Dialog Kebangsaan: Dari Kampus untuk Negeri Mencari Pemimpin Indonesia” di kampus Universitas Lampung, di Bandarlampung, Sabtu (7/12). Menurut Irman, tantangan yang dihadapi Indonesia dalam waktu dekat adalah kesepakatan perdagangan bebas di kawasan Asia Pasi�ik mulai 2015. Menghadapi era perdagangan bebas Asia Pasi�ik tersebut, menurut Irman, tantangan bagi daerah-daerah di Indonesia adalah bagaimana meningkatkan daya saing daerah dan daya saing Indonesia secara akumulatif terutama di antara negara-negara Asia. Dalam era globalisasi, kata dia, sesungguhnya persaingan tidak hanya terjadi antarnegara, tapi juga antardaerah, antarkorporasi, hingga antarindividu. “Karena

daerah-daerah pun sudah menjadi bagian dari interkoneksi global,” katanya. Pada kesempatan tersebut, anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Barat ini menjelaskan di mana posisi daerah pada penerapan pasar bebas Asia Pasi�ik. Menurut dia, salah satu solusi jangka panjang untuk membangun dan memberdayakan daerah adalah perlunya dibangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan ciri dan karakteristik yang kuat sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah. Irman juga menilai, hambatan meningkatkan daya saing Indonesia karena penerapan demokrasi di Indonesia masih sebatas demokrasi prosedural, belum menerapkan demokrasi substantif. “Meskipun Indonesia telah menerapkan demokrasi pada era reformasi sejak 15 tahun lalu, tapi baru sebatas demokrasi prosedural,” katanya. Menurut Irman, dengan demokrasi yang baru sebatas prosedural, daya saing demokrasi Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara demokrasi di dunia. Meskipun secara geogra�is Indone-

sia adalah negara besar dan jumlah penduduknya terbanyak keempat di dunia, kata dia, tapi kualitas demokrasi Indonesia masih rendah. Irman mencontohkan, pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang belum optimal seperti pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang tingkat partisipasi pemilih rata-rata hanya sekitar 50 persen. Apalagi, kata dia, sebagian kepala daerah terpilih kemudian tersandung kasus hukum. “Ini menunjukkan kepercayaan dan kepedulian masyarakat terhadap proses demokrasi masih rendah,” katanya. Pada kesempatan tersebut, Irman juga mengatakan untuk membangun demokrasi yang lebih baik, Indonesia membutuhkan �igur pemimpin nasional yang memiliki komitmen kuat untuk membangun negara dan memiliki rekam jejak yang baik, tidak cukup hanya sekadar populer. Menurut Irman, kriteria pemimpin yang diharapkan dapat membangun negara memiliki kriteria yakni visioner, aspiratif dan akomodatif, berintegritas, serta adil dan berdiri di atas semua golongan.  Tim

Jakarta, Metropolitan Pos Penyidik menilai, Wakil Ketua Umum Bidang Pembangunan Perbatasan RI, Endang Kesumayadi, yang ditangkap di Hotel Mercure, Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, awal pekan lalu, sudah lama menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi. “Memang dia sudah berat mengkonsumsi narkoba. Sudah ketergantungan narkoba,” ujar Juru Bicara Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rikwanto, di Mapolda Metro Jaya, Jumat (6/12). Dikatakan Rikwanto, Endang mendapatkan sabu-sabu dari seorang oknum anggota TNI berinisial JS. Namun, ia memakai barang haram itu sendirian. “Dia memakai sendiri. Ada sekitar satu tahun menggunakan narkoba,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, polisi dan Pomdam Jaya, sedang menelusuri dari mana JS mendapatkan barang haram itu. “JS dapat di mana, dari siapa, sedang dikembangkan. JS sudah diproses di Pomdam Jaya,” tandasnya. Sebelumnya diketahui, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, menangkap Endang Kesumayadi, di Hotel Mercure, Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, Senin (2/12), sekitar pukul 01.00. Penangkapan itu, berawal dari informasi melalui Short Message Service (SMS) online 1717 yang menyatakan di Hotel Mercure, sering terjadi penyalahgunaan narkoba.

Selanjutnya, aparat Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan melalui operasi silent dan akhirnya menangkap tersangka Endang Kesumayadi. Pada saat penangkapan, polisi juga menyita barang bukti sabu-sabu jenis madu atau Yellow Ice seberat 1 gram dan seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong). Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata ia mendapatkan barang haram itu, dari seorang oknum anggota TNI berinisial JS. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 112 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.  red

Pakai Sabu, Wakil Ketum Kadin Ditangkap

5

Kasus Vika-Flo Ditutup Karena Sudah Berdamai

Jakarta, METROPOLITAN POS, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombespol Rikwanto mengatakan kasus perusakan rumah Vika Dewayani yang dilakukan Anastasia Florin Limasnax telah ditutup karena kedua belah pihak sudah berdamai. “Penyidik sudah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) karena keduanya sudah berdamai dan Vika sudah diperiksa kembali terkait perdamaian tersebut,” kata Kombespol Rikwanto di Jakarta, Jumat. Rikwanto mengatakan meskipun Flo yang sempat dinyatakan sebagai tersangka tidak datang dan memberikan keterangan kepada penyidik, kasus tersebut akhirnya ditutup karena Vika juga sudah mencabut laporannya. Sebelumnya, penyidik Subdit Kejahatan dengan Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menanyakan alasan Vika Dewayani mencabut laporan pengaduan perusakan rumahnya oleh Flo. Rikwanto mengatakan Vika menyampaikan ke penyidik bahwa keluarga Flo sudah mendatanginya untuk meminta maaf pada 14 November. Dalam pertemuan itu, disepakati ada kompensasi untuk Vika, dan perdamaian untuk menyelesaikan permasalahan itu secara kekeluargaan. Menurut Rikwanto, penyidik juga menanyakan apakah Vika akan menuntut Flo kembali seandainya keluarga Flo mengingkari kesepakatan tersebut. Pasalnya, kompensasi yang dijanjikan kepada Vika belum dipenuhi. “Vika menyatakan tidak akan menuntut kembali. Dia tetap mencabut laporan dan seandainya keluarga Flo mengingkari kesepakatan, dia menyatakan tidak akan menuntut lagi,” tuturnya.  Yasir Hans / Mulyawan

Rasis, Boni Hargens Laporkan Ruhut ke Polisi

Pengamat Politik, Boni Hargens, menyambangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya untuk melaporkan politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, terkait dugaan tindak diskriminasi atau kekerasan, dalam acara dialog di sebuah televisi swasta. “Saya didampingi lawyer Hotma Sitompul akan melaporkan saudara Ruhut, karena dugaan tindakan diskrimanasi atau kekerasan yang diberikan dalam sebuah penghinaan dalam dialog di TV One kemarin sore,” ujar Boni kepada wartawan, saat tiba di SPKT Polda Metro Jaya, Jumat (6/12). Dikatakan Boni, pernyataan Ruhut dalam acara dialog itu mengandung rasis. “Laporan kami ini hanya sebuah upaya proses hukum dan pembelajaran sosial kepada masyarakat, bahwa bertindak rasis itu melawan demokrasi dan tidak bisa dibenarkan oleh konstitusi,” ungkapnya. Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, Boni Hargens datang pukul 14.35, menggunakan jas hitam dan celana bahan. Tampak beberapa orang mendampinginya dalam membuat laporan. Menurut rilis yang diterima Beritasatu.com, Ruhut diduga melontarkan pernyataan yang mengandung rasis dalam acara dialog itu. Berikut kutipannya. “Aku mau tanya..? lumpur...e’ lapindo itu warnanya apa? Hitamkan!!! ya... udah itu Boni Hargens itu kulitnya hitamkan !!!, belom lagi yang lain-lain, banyak koq.”  Tim

80% Caleg Muka Lama Terindikasi dan Berpotensi Korupsi Jakarta, Metropolitan Pos

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat 80% dari calon legislatif (caleg) yang akan maju di tahun 2014 adalah muka lama. Sehingga, dikhawatirkan akan tetap mengulang kejahatan-kejahatan terorganisir, seperti korupsi dan melemahkan pemberantasan korupsi. “Rakernas YLBHI dan LBH, kita akan kampanyekan calon-calon yang masuk daftar hitam kita untuk tidak dipilih. Data KPU (Komisi Pemilihan Umum) itu 80% orang-orang lama,” kata Direktur Advokasi YLBHI, Bahrain di kantor ICW, Jakarta, Minggu (8/12). Apalagi, lanjut Bahrain, dari 80 persen ca-

leg tersebut beberapa di antaranya terindikasi terlibat dalam kasus korupsi. Sebab, terdiri dari muka-muka lama. Oleh karena itu, tegas Bahrain, YLBHI bersama lembaga swadaya masyarakat lainnya akan mengimbau untuk tidak memilih kembali muka-muka lama dalam pemilu legislatif April 2014 mendatang. Selain itu, ungkap Bahrain, juga mengimbau kepada partai politik untuk memperbaiki sistem rekrutmennya. Sehingga, caleg yang maju adalah bersih dan bebas korupsi. “Jika terus muka lama, maka parlemen hanya menjadi bagian untuk memuluskan proses-proses penguasa. Apalagi, di parlemen

lebih banyaknya orang demokrat sehingga pengawasan kinerja eksekutif tidak berjalan secara efektif,” ujar Bahrain. KPU menetapkan 6.608 orang yang terdaftar dalam DCT (Daftar Calon Tetap) DPR setelah perbaikan dan sengketa Daftar Calon Sementara (DCS) di Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Tetapi, jumlah tersebut akhirnya berkurang satu. Sehingga, jumlahnya mencapai 6.608 orang yang akan memperebutkan 560 kursi DPR pada 77 dapil (daerah pemilihan). Jumlah DCT tersebut diseleksi dari 6.641 nama yang diajukan oleh 12 partai politik (parpol) peserta pemilu.  Jenri

6

PENDIDIKAN & IPTEK


Rakyat Tak Puas Kinerja Dinas Pendidikan Bandung Barat, METROPOLITAN POS, Lembaga negara yang berwenang mengawasi pelayanan publik Ombudsman melakukan observasi terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Dalam penelitian yang dilakukan di tingkat Pemerintah Provinsi, Ombudsman mengelompokan 12 Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sebagai obyek observasi. Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana mengatakan, ke-12 SKPD itu adalah, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas/ Badan Lingkungan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan Daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan selama September hingga November 2013, Dinas Pendidikan menempati zona merah dalah hal pelayanan publik dengan tingkat persentase sebesar 92,3 persen. Zona merah berarti tingkat pelayanan publiknya buruk. “Masih banyak kita temukan laporan tentang ketidakjelasan soal penerimaan siswa baru. Tentang adanya pungutan. Laporan itu sejalan dengan temuan kita di lapangan,” kata Danang Girindrawardana saat melaporkan hasil observasi Ombudsman, Minggu (8/12). Peringkat kedua SKPD provinsi yang tingkat kepatuhan pelayanan publiknya rendah ditempati oleh Dinas Sosial dengan persentase 91,7 persen, kemudian Dinas PU/ Cipta Karya 75 persen, dan Dinas Kesehatan 72,7 persen. Sementara SKPD yang mendapat persentase terendah adalah Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan 6,3 persen. Observasi sendiri dilakukan di 22 perwakilan Ombudsman di 22 Pemerintah Provinsi. Ke-22 Provinsi tersebut adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Tercatat pelayanan publik paling buruk adalah Sulawesi Selatan dengan 90,9% ketidakpuasan. Kedua Papua 88,9 persen, diikuti Kalimantan Selatan 83,3 persen, dan Kepulauan Riau 81,8 persen. “Sulawesi Selatan dengan ibukota Makasar tidak menjadi jaminan jika provinsi yang memiliki kota besar akan memberikan pelayanan publik yang memuaskan,” kata Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana. Sementara itu provinsi yang tidak berada di zona merah Jawa timur, berada di zona hijau (tingkat kepatuhan tinggi) dengan persentase 75,0 persen..  Tim

Abubakar Buka Rapat Penyusunan Rencana Strategis

Penanggulangan HIV dan AIDS tahun 2014-2018 Kabupaten Bandung Barat

B

Lembang, METROPOLITAN POS, upati Bandung Barat, H. Abubakar menjelaskan bahwa pelajar merupakan generasi yang paling mudah terpengaruh oleh berbagai dampak negatif pergaulan. Pasalnya, pelajar lebih banyak meluangkan waktunya diluar rumah, sehingga tidak terawasi sepenuhnya oleh orangtua. Menurutnya, bebagai dampak negatif dari pergaulan tidak hanya menimbulkan permasalahan sosial dan hukum saja, layaknya peredaran dan konsumsi narkotika, tetapi juga kerap menimbulkan permasalahan lainnya, seperti terjangkit oleh virus HIV/Aids akibat menggunakan jarum suntik untuk mengkonsumsi narkoba secara bersamaan dan melakukan seks bebas. “Upaya preventif yang harus dilakukan sejak dini adalah dengan melakukan pembinaan serta pengarahan dari para guru, orangtua dan masyarakat agar mereka bisa membentengi diri dengan pengetahuan terhadap dampak negatif sosialisasi dan pergaulan yang mereka lakukan,” ucap Abubakar ketika membuka rapat Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Penanggulangan HIV dan AIDS tahun 2014-2018 Kabupaten Bandung Barat di Vila Lemon, Lembang, Jumat (1/11). Pasalnya, Ia menyebutkan bahwa pelajar memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar, sehingga mereka cenderung ingin mencoba berbagai hal yang berada disekitar mereka, baik yang

30 Persen Sekolah di DKI Jakarta Rawan Ambruk

Jakarta, METROPOLITAN POS, Banyaknya sekolah-sekolah di DKI Jakarta yang menggunakan material kayu mengakibtkan rawan ambruk atau roboh, dan kedepannya harus diganti dengan atap penyangga baja ringan, sesuai dengan program Pemda DKI Jakarta untuk memberikan kenyamanan dan kesela-

matan kepada anak didik di DKI Jakarta. Diperkirakan sekolah yang ada di Jakarta sebanyak total 2.468 unit, dan yang rawan ambruk atau roboh sebanyak 744 unit. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan DKI Jakarta Didi Sugandhi mengatakan, sesuai instruksi bapak Wakil Gubernur mulai tahun depan semua gedung yang masih menggunakan kayu sebagai penyangga atap akan diganti menjadi baja ringan, dan saya kira instruksi pimpinan merupakan hal baik untuk menghindari munculnya gedung rawan ambruk,” jelas Didi Sugandhi. Didi Sugandhi menambahkan, sejumlah gedung sekolah yang baru direhab baik sedang, berat, dan rehab total sudah menggunakan baja ringan, dan gedung sekolah yang akan direhab tahun depan dipastikan sudah memakai baja ringan, dan saya belum dapat menyebutkan berapa unit gedung sekolah yang akan direhab tahun 2014 mendatang, sebab anggaran untuk rehab sekolah masih dibahas di DPRD DKI Jakarta. “Kita maunya semua gedung sekolah yang rawan ambruk direhab tahun depan, dan kita sudah ajukan daftar gedung sekolah yang rawan ambruk. Kita berharap mudah-mudahan Dewan mendukung semua program yang diajukan, dan ini menjadi prioritas kami selama ini,”katanya.

Pada saat ini sudah terdapat 2000 SD di DKI Jakarta, sedangkan SMA sebanyak 117 unit, SMK sebanyak 62, dan SMP Negeri sebanyak 289 unit. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan ancaman bencana yang paling sering mengancam sektor pendidikan selain banjir, juga ancaman ambruk. Sebab banyak sekali bangunan sekolah yang bahan bangunannya terbuat dari kayu yang mudah rapuh dan dimakan rayap. “Ancaman yang nyata pasti banjir, setelah itu banyak juga sekolah yang terancam ambruk, kayunya kan usianya masih muda, tetapi mudah dimakan rayap kayunya,” kata Ahok di Balaikota. Lebih lanjut Ahok menambahkan mulai kedepan, bangunan sekolah tidak lagi memakai bahan kayu, melainkan menggunakan baja ringan, dan kekuatan baja ringan lebih baik dibandingkan kayu, karena tidak akan bisa dimakan rayap dan jauh lebih aman dari bencana gempa. “Makanya, sekarang kita maunya pakai baja ringan, karena yang paling rapuh dari bangunan sekolah adalah atap dan plafon yang terbuat dari kayu. Itu yang membuat bahaya, dan kalau ada bencana gempa sih relatif kita bisa atasi, karena sekolah sudah dibangun tahan gempa, tetapi bangunan sekolah rata-rata ambruk karena bahan baku bangunannya dari kayu,” pungkasnya.  Mulyawan

Jakarta, METROPOLITAN POS SDN Ciledug Barat (Cilbar) kembali disegel ahli waris. Sebelumnya, pada 2012 ahli waris juga pernah menyegel gedung sekolah tersebut lantaran sengketa lahan. Penyegelan gedung sekolah yang berlokasi di Kelurahan Benda Baru, Pamulang, Kota Tangsel itu kembali terjadi karena Pengadilan Negeri Tangerang mengeluarkan keputusan memenangkan gugatan ahli waris. Pada amar putusan Nomor 451/ PDT.G/2012/PN.TNG Perkara, gugatan Jaudin Bin Entong di Jalan H Rean RT 5/1 dengan pihak tergugat Wali kota Tangsel itu dimenangkan oleh pihak penggugat.

Berdasarkan Girik nomor C 370 persil 36 D 111 seluas 1500 m2 itu menyatakan surat asset nomor 593/327-Peng-As-2005 yang diterbitkan Kepala Pengelolaan Aset Setda Kabupaten Tangerang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah objek perkara status quo. Ahli waris Farid mengatakan, atas amar putusan pengadilan tersebut Pemkot Tangsel diwajibkan untuk membayar lahan seluas 1.500 meter persegi itu. “Pemkot Tangsel harus membayar ganti rugi pelepasan hak tanah sebesar Rp 1,4 miliar,” katanya di sela-sela penyegelan, Rabu (4/12). Karena adanya putusan tersebut, menu-

rut dia, pihaknya berhak untuk melakukan penyegelan hingga menunggu pembayaran sesuai dengan kesepakatan harga. “Pemkot secepatnya membayar lahan ahli waris. Sudah 32 tahun tanah kami dijadikan Sekolah Dasar,” ucapnya. Sementara itu, kepala SDN Ciledug Barat, Hartini mengaku, pihaknya sudah menerima surat dari PN Tangerang terkait kasus sengketa tanah di SD yang dipimpinnya. “Suratnya sudah saya baca. Tetapi kami minta waktu, karena dalam waktu dekat ini akan diselenggarakan ujian. Tanggal 9 Desember akan ada ujian. Kalau gedung disegel anak-anak mau ujian dimana,” terangnya.  Red

87 Persen Sekolah Tak Transparan Dana BOS Jakarta, METROPOLITAN POS Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) bersama jaringan organisasi masyarakat sipil (OMS) dan komunitas orang tua siswa, menyatakan 87 persen sekolah tak transparan dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Jumlah tersebut merupakan hasil uji akses yang dilakukan terhadap 222 sekolah sample di delapan provinsi. “Dari 222 sekolah yang menjadi sample, 87 persen di antaranya menolak memberikan informasi soal pengelolaan dana BOS,” ujar Koordinator YSKK, Suroto kepada wartawan Solo, Jawa Tengah, Minggu (8/12). Menurut Suroto, pihaknya menyesalkan meski termasuk ke dalam kategori informasi publik, data dan informasi dana BOS, masih sulit diakses oleh umum. “Kita adakan uji akses serentak pada 21 Oktober 2013 lalu, di 8 provinsi, yakni Nangroe Aceh Darussalam, Jawa Tengah, Lampung, Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta dan Jawa Timur. Ada 3 provinsi yang 100 persen menolak memberikan informasi, yakni Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Untuk tingkat kabupaten dan kota terjadi di Sragen, Klaten, dan Karanganyar. Di Malang pemohon informasi bahkan dilaporkan ke polisi,” paparnya. Sementara itu, Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri, mengatakan transparansi data dan informasi pengelolaan dana BOS diakuinya masih rendah. “Informasi pengelolaan dana BOS memang benar merupakan dokumen negara. Tetapi UU KIP sebenarnya membolehkan untuk diakses oleh umum,” katanya. Febri menyesalkan, selama ini, ketika orang tua menanyakan hal itu kepada sekolah selalu mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya penyelewengan. “Saat ini sudah ada 48 kasus penyelewengan dana BOS melibatkan 179 kepala sekolah. Agar tak terulang lagi, harus dilakukan perbaikan-perbaikan dalam hal keterbukaan dan kemudahan akses data dan informasi oleh masyarakat,” ucapnya.  Mulyawan

bersifat positif maupun negatif. Terkait dengan HIV dan Aids, Abubakar menegaskan bahwa harus segera dilakukan berbagai upaya pencegahan dari berbagai pihak yang terlibat didalamnya. Dan penyusunan renstra penanggulangan aids yang dilakukan merupakan salah satu upaya pemda dengan seluruh unsur terkait untuk merumuskan berbagai kebijakan dan program untuk melakukan pencegahan guna meminimalisir timbulnya korban-korban berikutnya. “Hingga kini, terdata sedikitnya 34 orang terjangkit virus HIV dan 44 orang lainnya menderita Aids. Dengan demikian, berbagai perencanaan harus dirancang dan disusun sedini mungkin,” tutupnya. Sementara itu, Ketua Harian Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kab. Bandung Barat, H. Lili Koesmadiantoro, mengungkapkan bahwa penyusunan renstra ini dilakukan agar dikemudian hari terdapat arah dan tujuan yang jelas dalam penanggulangan HIV/Aids di Kab. Bandung Barat. “Selain itu, penyusunan renstra ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang telah disusun, sehingga diharapkan akan terjadi sinkronisasi dengan berbagai program lainnya yang telah direncanakan,” terangnya.  SAHAT

Didi Sugandhi

Lagi, ahli waris segel SDN di Ciledug

POLITIK & HUKUM


Jelang Pemilu 2014, Waspada BUMN Cari Dana Politik

7

Suhardi Gantikan Kapolri Sebagai Kabareskrim


T


ren keterlibatan perusahaan pelat merah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kasus korupsi semakin meningkat setiap tahunnya. Hal itu diungkapkan Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto. Menurut data yang berhasil dikumpulkan ICW, pada 2011 ada 34 kasus korupsi yang melibatkan perusahaan BUMN dan BUMD dengan potensi kerugian negara Rp 733,27 miliar. Kemudian pada 2012, ada 24 kasus korupsi yang melibatkan perusahaan BUMN dan BUMD dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 74,34 miliar. Jumlahnya bertambah pada 2013, sebab sampai pertengahan tahun sudah ada 25 kasus korupsi yang melibatkan perusahaan BUMN dan BUMD dengan potensi

kerugian negara Rp 600,495 miliar. Melihat fakta tersebut, Agus mengkhawatirkan jika akhirnya perusahaan-perusahaan pelat merah semakin dijadikan alat untuk mengeruk keuntungan oleh partai politik (parpol). Apalagi menjelang Pemilu 2014. Dengan cara, menempatkan kader partainya dalam jaringan BUMN atau BUMD. “Yang perlu diperhatikan saat ini adalah bagaimana upaya parpol menempatkan jaringanya di BUMN. Itu yang sangat mengkhawatirkan dan menjadi titik krusial menjelang Pemilu 2014,” katanya di kantor ICW, Jakarta, Kamis (5/12). Oleh karena itu, Agus menekankan perlunya peran aktif aparat penegak hukum untuk mengawasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Terutama, yang melibatkan perusahaan pelat merah. Namun ia mengungkapkan, tidak han-

ya BUMN yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa yang perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum, melainkan perbankan milik pemerintah juga perlu mendapatkan perhatian. “Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto juga pernah mengungkapkan bagaimana perbankan menjadi sangat rawan, seperti pemberian kredit �iktif yang digunakan untuk meraup keuntungan,” ujar Agus. Terkait menggunakan perbankan untuk meraup keuntungan demi pemilu, Peneliti ICW, Tama S Langkun mengatakan sudah ada beberapa contoh nyata. Di antaranya, kasus Century dan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Oleh karena itu, ia menegaskan perlunya pengawasan di sektor perbankan menjelang Pemilu 2014. Terutama, di daerah karena tren penggunaan bank daerah juga cukup meningkat.  Tim

Jakarta, Metropolitan Pos Menjelang pesta rakyat tahun 2014, Indonesia Corruption Watch (ICW) memprediksi maraknya kasus-kasus pidana ataupun korupsi yang dilempar untuk dijadikan isu di masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk membunuh karakter calon legilsatif atau partai politik tertentu. “Menjelang tahun 2014, pasti akan banyak perkara. Banyak dokumen yang akan ditebar. Menjadi ‘bunuh-bunuhan’ politik,” kata peneliti ICW, Tama S Langkun saat memaparkan noda hitam pemberantasan korupsi di kantor ICW, Jakarta, Minggu (8/12). Hal tersebut, lanjut Tama, akan ditan-

dai dengan peningkatan volume laporan kasus korupsi ke penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara itu, pengamat antikorupsi, Robby Brata, memprediksi bahwa tahun 2014 akan terjadi peningkatan kasus korupsi terkait politik. Mengingat, biaya politik yang sangat besar. “Tahun depan akan sangat rawan korupsi politik. Dikarenakan sistem politik yang ada saat ini menyebabkan biaya politik sangat besar,” kata Robby dalam acara diskusi yang sama. Namun, Robby tidak hanya menekankan pada maraknya korupsi akibat proses politik. Tetapi, juga kerawanan lembaga

penegak hukum untuk dijadikan alat menghabisi lawan politik. Menurutnya, lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia, seperti Kepolisian ataupun KPK proses pemilihannya tidak lepas dari proses politik di DPR. Sehingga, rawan digunakan untuk alat politik. “KPK rawan korupsi politik karena sistem rekrutmen pimpinan dan penyidiknya masih banyak kelemahan,” ungkap Robby. Oleh karena itu, Robby menekankan perlunya peran serta masyarakat dalam mengawasi dan mengawal proses pemilu yang akan diselenggarakan tahun 2014. Sekaligus juga mengawasi aparat penegak hukum.  red

Jakarta, Metropolitan Pos Kapolri Jenderal Sutarman mengaku dana kepolisian sebesar Rp 3,5 triliun untuk pengamanan pemilihan umum (pemilu) 2014 yang dianggarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 belum cair hingga kini. “Dana Rp 3,5 triliun itu belum dipenuhi Menkeu (Chatib Basri). Kita terus berkoordinasi supaya anggaran ini bisa dipenuhi. Saya tekankan kepada satuan (jika dana itu cair) harus digunakan sesuai dengan peruntukannya. Jangan diduplikasi apalagi di korupsi,” kata Sutarman dalam amanatnya di acara Sertijab sejumlah perwira tinggi di Mabes Polri Jumat (6/12). Menurut mantan Kapolda Metro Jaya ini, pengawasan melekat terkait penggunaan dana pengamanan pemilu ini terle-

tak di pundak Irwasum yang baru, Irjen Anton Bachrul Alam. “Irwasum untuk cermat dan awasi akuntabilitasnya. Jangan sampai dikorupsi sehingga merugikan negara yang kita cintai ini. Irwasum juga harus berfungsi mengawasi bersama-sama dengan lembaga eksternal lain agar (Polri) dipercaya masyarakat,” sambungnya. Sutarman melanjutkan anggaran itu kelak akan digunakan sebagai pengamanan pemilu supaya pesta demokrasi itu dapat berjalan demokratis, aman, dan lancar. Polri juga akan segera menggelar rapat pimpinan bersama TNI terkait pengamanan Pemilu ini. “Intinya kita dapat merumuskan langkah-langkah konkrit untuk menjaga keamanan dan sekaligus menjaga netrali-

tas,” sambungnya. Tak hanya polisi, beberapa kementerian juga mendapatkan kucuran dana guna menjalankan program didepartemennya dalam rangka pemilu. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapat Rp 9 triliun dan Kementerian Pertahanan Rp 2 triliun.  red

“Bunuh-bunuhan” Politik Lewat Kasus Hukum

Kapolri: Dana Pemilu Rp 3,5 Triliun Belum Cair

Irjen Suhardi Alius langsung menyatakan janjinya untuk membuat Bareskrim Polri lebih transparan soal informasi. Pengalamannya sebagai Kadiv Humas Polri yang kadang sulit mendapatkan data dari Bareskrim di masa lalu, menurutnya akan dijadikannya sebagai pengalaman. “Saya sudah lapor Pak Kapolri, akan kita ubah. Kebetulan, saya mantan Kadiv Humas, (dan mengalami) bagaimana susahnya untuk mendapatkan akses itu. Saya akan susun orang-orang yang bertanggung jawab di tiap-tiap direktorat (untuk memberi info). Ada lima direktorat, dan saya janji,” kata Suhardi, usai pelantikan dirinya di Mabes Polri, Jumat (6/12). Setiap hari, lanjut Suhardi, dirinya akan mengumpulkan informasi yang layak diinformasikan kepada publik. Untuk itu, setiap hari wartawan harus mendapatkan akses informasi dari Bareskrim. “(Dengan transparansi) Ini juga merupakan kontrol sosial, bagi kasus-kasus yang ditangani Bareskrim. Saya akan kumpulkan dengan cepat, dan saya minta untuk lima direktorat (di Bareskrim) itu memberikan akses kepada teman-teman wartawan,” bebernya. Lima direktorat yang disebut akan dibuka aksesnya itu adalah Pidana Umum, Pidana Khusus, Korupsi, Narkotika, dan Tindak Pidana Tertentu. “Kenapa tidak, kita buka? Seperti tadi malam, ada penangkapan sekian puluh tanki BBM. Saya bilang, ekspos segera. Saya membuka akses itu, dan doakan agar saya bisa cepat melangkah ke situ. Saya minta nanti ruangan wartawan (dekat Bareskrim) itu menjadi pusat informasi, dan Humas Polri hanya menjadi moderator saja,” tambahnya.  Tim

Krisis Pelat Nomor Kendaraan, Bikin Masyrakat Resah

Jakarta, Metropolitan Pos Kelangkaan atau krisis pelat nomor kendaraan bermotor melanda sejumlah daerah, termasuk Jabodetabek, sebagai dampak berlarut-larutnya tender pengadaan material tersebut di Korlantas Mabes Polri. Karena itu, Polri diminta serius mengatasi persoalan tersebut agar citranya tidak semakin buruk, mengingat sebelumnya juga pernah terjadi kelangkaan dokumen STNK dan BPKB. Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan kelangkaan pelat nomor kendaraan bermotor (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor/TNKB) dipicu proses lelang di Korlantas Polri tahun ini yang berlarut-larut sehingga sampai akhir tahun belum ada pasokan material pelat nomor kendaraan. “Polri harus bisa mengatasi kelangkaan pelat ini secepatnya. Lelang harus segera dituntaskan,” katanya kepada wartawan, Kamis (5/12). Sebenarnya, lelang pengadaan material TNKB untuk Tahun Anggaran 2013 sudah ditetapkan perusahaan pemenangnya. Tetapi Polri membatalkannya, dan menyatakan gagal lelang. Saat ini Korlantas Polri melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) melakukan tender ulang yang dibagi menjadi empat paket untuk pengadaan material TNKB. Terlepas dari molornya pengadaan lelang itu, IPW mendesak agar Korlantas menomorsatukan pelayanan kepada masyarakat. “Kami berharap pengalaman ini jangan sampai terulang di tahun depan karena sangat merusak citra Polri,” ujar Neta. IPW memantau kelangkaan pelat nomor terjadi merata di seluruh DKI karena volume kendaraan yang beredar lebih dari 12 juta kendaraan meliputi 7 juta sepeda motor dan 5 juta kendaraan roda empat. Polri juga diharapkan jangan melakukan tender berpatokan turunnya anggaran dari pemerintah. Hasil pemantauan yang dilakukan di sejumlah Samsat di Jabodetabek, kelangkaan pelat nomor itu telah mengganggu pemilik kendaraan yang sedang melakukan perpanjangan STNK sekaligus mengganti pelat nomor untuk lima tahun ke depan. Selain itu, pemilik kendaraan baru juga kesulitan mendapatkan pelat nomor standar yang memiliki ketebalan tertentu, tidak gampang rusak, serta pencetakannya memiliki kualitas tinggi. “Kami berharap krisis atau kelangkaan pelat nomor kendaraan ini tidak berlarut-larut,” kata seorang pemilik mobil. Pasokan pelat nomor yang tersendat juga bisa memicu aksi spekulasi di kalangan sebagian orang yang ingin mengambil keuntungan dengan melakukan tindakan ilegal atau menyalahi ketentuan.  Tim

8

INVESTIGASI


Setya Novanto Ancam Bunuh Nazaruddin

E

Jakarta, Metropolitan Pos, ks Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin mengaku diancam dibunuh oleh Bendahara Umum (Bendum) Partai Golkar, Setya Novanto. Ancaman tersebut diarahkan karena Nazaruddin kerap mengumbar kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan elektronik - Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). “Novanto (Setya Novanto) itu ancam sodara saya. Apa yang saya diperiksa dia tahu semua. Apa kelakuan saya di LP Sukamiskin dia tahu dan jika saya buka lagi proyek e-ktp saya mau dibunuh dia (Setya Novanto),” kata Nazaruddin usai menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jakarta, Jumat (6/12) malam. Tidak hanya menyebut diancam Setya Novanto, Nazaruddin juga mengatakan bahwa mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra M Hamzah, turut menerima sejumlah uang dari proyek e-ktp. Sehingga, kasus tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK. “Jika di proyek e-ktp ini banyak yang lebih berkuasa dari Ade Rahardja karena Chandra Hamzah saja sudah pernah menerima uang dari e-ktp. Makanya e-ktp ini luar biasa kekuasaan yang menahan, padahal ini proyek markup uang negaranya sampai Rp 2,5 triliun,” tegas Nazaruddin.

Seperti diketahui, Nazaruddin kerap mengungkap kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-ktp. Dia kerap menyebut mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dan Setya Novanto sebagai pihak yang mengendalikan proyek tersebut. Bantah Sementara itu Bendahara Umum (Bendum) Partai Golkar, Setya Novanto membantah tuduhan Mantan Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin yang menyebut dirinya mengancam akan membunuh Nazaruddin jika membongkar dugaan korupsi dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) diKementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Novanto menilai Nazaruddin asal bunyi dan mengarang atas tuduhan itu. “Nazarudin suka ngarang. Urusan apa saya soal E-KTP? Ngerti juga enggak. Apa lagi ngancam,” kata Novanto dalam pesan singkat kepada Suara Pembaruan, Sabtu (8/12). Novanto tidak mau berbicara banyak terkait penyebutan namanya oleh Nazaruddin. Dia juga belum berencana akan mengadukan Nazaruddin ke polisi karena pencemaran nama baik. Sebelumnya, Nazaruddin mengemukakan Setya Novanto, karena kerap mengumbar perihal dugaan korupsi dalam proyek pengadaan elektronik - Kartu Tanda Penduduk

Lagi, Pejabat Banten Jadi Tersangka Kasus Korupsi Jakarta, Metropolitan Pos,

Satu lagi pejabat Pemprov Banten ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi. Kali ini Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman (DSDAP) Banten, Iing Suwargi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada proyek Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Normalisasi Muara Pantai Karangantu di Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang senilai Rp4,8 miliar. Selain Iing, penyidik Polda Banten juga menetapkan tiga tersangka lainnya, yaitu AK selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), HIP selaku pelaksana, dan S selaku konsultan. Tersangka IS (Iing Suwargi-red) ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK). “Betul sudah ditetapkan sebagai tersangka. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sudah dikirim ke kejaksaan Selasa (26/11),” ujar Direktur Ditreskrimsus Polda Banten, Kombes Pol Wahyu Widada, kepada wartawan. Kata Wahyu, hasil penyelidian terungkap bahwa dalam pelaksanaan lelang proyek tersebut tidak melalui prosedur. Modusnya itu lelang-lelangan, jadi sudah diatur pemenangnya. Wahyu menjelaskan, pada proyek tersebut dimenangkan oleh PT Surtini yang sebenarnya tidak pernah mengikuti lelang. Akan tetapi, Direktur PT Surtini tidak mengetahui hal tersebut karena tanda tangan direktur PT Surtini dipalsukan. Seolah-olah melalui proses lelang menggunakan PT Surtini. “Direktur PT Surtini ini keberatan dengan hal itu karena tanda tangannya dipalsukan,” ungkapnya. Selanjutnya, menurut dia, pihaknya akan menjadwalkan pemanggilan terhadap empat tersangka itu untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. “Ya, sekitar minggu depan akan dijadwalkan pemeriksaan sebagai tersangka,” ujarnya. Terpisah, Kasi Penuntutan Kejati Banten, Muhammad Mahmud, SH, dikon�irmasi membenarkan pihaknya telah menerima SPDP atas nama tersangka Iing Suwargi, Kamis (28/11). “Betul, kami sudah menerima SPDP dari Polda Banten atas nama tersangka Iing selaku Kepala DSDAP,” kata Mahmud, dihubungi poskotanews.com, melalui ponselnya, Jum’at (29/11).  Red

(e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). “Novanto (Setya Novanto) itu ancam saudara saya. Apa yang saya diperiksa dia tahu semua. Apa kelakuan saya di LP Suka-

miskin dia tahu dan jika saya buka lagi proyek E-KTP, saya mau dibunuh dia (Setya Novanto),” kata Nazaruddin usai menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jakarta, Jumat (6/12) malam.  Peris

PTPN III Gunung Pamela Kabupaten Sergei Lawan BUMN

Menteri BUMN Segera Copot Direksi Perkebunan Nusantara III Gunung Pamela Kabupaten Sergei Medan, METROPOLITAN POS, Menteri BUMN, Dahlan Iskan segera Copot Direksi Perkebunan Nusantara III Gunung Pamela Kabupaten Sergei. Penyelesaian masalahan lahan masyarakat Mariah Padang dengan PTPN III (Persero) Gunung Pamela Kabupaten Sergei masih berlarut- larut, bahkan terjadi intimidasi terhadap masyarakat. Pada hal Kementerian BUMN telah mengeluarkan surat pada tanggal 6 Maret 2013 dengan nomor surat S-31/DI.MBU/2013 yang isinya agar direksi PTPN III (Persero) segera mengupayakan penyelesaian dengan masyarakat, tetapi tidak ada realisasinya sampai saat ini. Menurut Ketua Lembaga Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan (LPPKP), Drs Parda Simatupang, bahwa PTPN III Gunung Pamela sepertinya

bukan bagian dari BUMN dimana surat yang dikirim Kementerian BUMN tidak dihiraukan sama sekali, pada hal PTPN III Gunung Pamela Kabupaten Sergei sebagai BUMN seharusnya mematuhi atau melaksanakannya. Pada dasarnya, sebelum dikeluarkannya perpanjangan HGU perkebunan, yaitu pada tahun 2005 selama ini tidak ada permasalahan lahan dengan masyarakat karena masyarakat telah mengelola lahan tersebut sejak tahun 1950, yang kemudian pada tanggal 10 Juli 1963 atas sidang pari purna panitia Landreform Sumatera Utara mengambil kesimpulan mengeluarkan lahan tersebut dari areal perkebunan Bandar bejambu Gunung Pamela dahulu Perusahaan Perkebunan Negara (PPN), melalui surat No 480/LR/I/63 yang ditanda tangani oleh M. Sidik Gaja B.A. Hal

inilah yang menjadi dasar masyarakat Mariah Padang mengelola, mengerjakan sebai sumber pencaharian mereka sebagi petani secara turun temurun, mengenai hak kepemelikan sudah menjadi budaya didalam masyarakat siapa yang mengelolah itu, yang punya hak atas tanah tersebut hanya saja pemerintah harus lebih proaktif dan terus mensosialisasikanya agar tidak tumpang tindah hak atas tanah. Untuk itu maka masyarakat perlu mendaftarkan hak atas tanah tersebut , hal ini lah yang saya lakukan sewaktu menjabat lanjut Parda Simatupang. Untuk itu Kementerian BUMN segera meninjau kembali perpanjangan HGU tahun 2005 PTPN III (Persero) dan ditindaklanjuti ke lapangan agar masyarakat kembali hidup normal tidak selalu menderita, imbuhnya.  Parsaoran

Medan, METROPOLITAN POS, Anggota DPR Komisi X, Dedy Gumelar mengaku tidak pernah menerima uang proyek Hambalang sebagaimana banyak diberitakan oleh media online. Menurut mantan pentolan grup lawak Bagito tersebut, justru dirinyalah yang aktif membongkar skandal proyek hambalang dan mendorong BPK dan KPK untuk menelusuri mega proyek yang banyak melibatkan petinggi Demokrat itu. “Mana mungkinlah saya terima duit terus saya teriak-teriak soal Hambalang. Itu namanya menggali kubur sendiri,” jelasnya, Sabtu (7/12) kepda wartawan. Miing juga menegaskan bahwa dirinya tidak mengenal Poniran, staf mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Wa�id Muharam yang menyebut namanya saat bersaksi dalam persidangan terdakwa Dedy Kusdinar Jumat kemarin. “Saya tidak pernah bertemu dengan Poniran. Saya juga sudah tanya staf saya, dia juga tidak mengenal pria yang bernama Poniran tersebut,” tegas lelaki yang akrab disapa Miing ini.

Lebih lanjut, anggota Komisi X DPR ini mengaku akan mencari tahu mengenai sosok Poniran dan mengkon�irmasi pemberitaan yang menyudutkan dirinya tersebut. “Saya akan coba cari tahu soal Poniran, agar bisa terang benderang dan teman-teman media juga bisa bantu,” ujarnya.

mengantarkan bahan kongres ke Mahyudin. Bahan kongres yang dimaksud Cece diduga adalah sejumlah uang untuk Mahyudin yang ketika itu tengah mengikuti Kongres Partai Demokrat di Bandung, Jawa Barat. “Jika menyerahkan ke Mahyudin langsung tidak. Jadi, sebelum pembukaan Kongres Demokrat di Bandung, saya di telepon Wa�id untuk mendampingi orang dari Kempora yang tidak tahu Bandung untuk serahkan bahan kongres ke Mahyudin. Katanya (Wa�id) untuk teknisnya Poniran akan hubungi saya,” kata Cece dalam sidang. Kemudian, adik kandung dari Wa�id Muharram ini mengaku berhubungan sama orang yang bernama Jana yang diperintahkan oleh Wa�id. “Sekitar jam 18:30 WIB, saya bertemu Jana bersama petugas keamanan pak Adi. Lalu, mereka serahkan tas dan secarik kertas yang harus dihubungi. Ternyata, saya diminta hubungi pak Ridwan yang merupakan orang kepercayaan prof Mahyudin,” lanjut Cece.  Tim

Miing Diduga Terima Duit Hambalang

Adik Waϐid Antarkan Uang ke Mahyudin Selain aliran dana ke eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Al�ian Mallarangeng melalui adik kandungan Andi Zulkarnain Anwar atau akrab di panggil Choel Mallarangeng. Dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang yang digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (6/12) juga terungkap aliran dana ke eks Ketua Komisi X DPR, Mahyudin. Ketika bersaksi untuk terdakwa Deddy Kusdinar, saksi Cece Ibrahim mengaku diminta oleh Wa�id Muharram yang ketika itu menjabat sebagai Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora)

INVESTIGASI


9

10

INVESTIGASI


KPK Peringatkan Ratu Atut Tangerang, Metropolitan Pos

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperingatkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah untuk tidak mangkir dari pemeriksaan KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Lebak, Banten. “Jika terus tidak memenuhi panggilan KPK maka, sesuai ketentuan dalam standar operasional prosedur (SOP) KPK dan KUHAP kami akan melakukan upaya paksa. Ini peringatan buat Atut,” kata Abraham, di Jakarta, Kamis (5/12). Pada Rabu (4/12), kakak kandung dari tersangka Tubagus Chaeri Wardana tersebut tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK sebagai saksi untuk mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, tanpa keterangan. Sebelumnya, Abraham mengungkapkan, kondisi korupsi Banten merupakan kejahatan keluarga. Hal itu terungkap dari banyaknya laporan pengaduan masyarakat yang diterima pihaknya akan ketidakberesan di Banten. Bukan hanya persoalan pembangunan infrastruktur, pengadaan alat kesehatan (Alkes) saja, pihaknya juga mengendus adanya penyelewengan dana bantuan sosial (Bansos). “Alkes saja bukan hanya di tingkat provinsi bukan hanya di Tangsel, dana bansos juga kemudian pembangunan-pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Itu yang ingin kita telusuri karena kita ingin melihat secara utuh. Karena, antara satu proyek dengan proyek lainnya ada hubungan yang erat. Di Banten itu, kejahatan keluarga,” katanya. Namun demikian, Abraham tidak dapat membeberkan berapa potensi kerugian negara yang ditimbulkan akibat kejahatan keluarga di Banten. Disinggung akan posisi Ratu Atut berpotensi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Abraham hanya mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman dan mengadakan pemeriksaan. “Atut sudah beberapa kali diperiksa. Kita masih melakukan pendalaman terus karena kita ingin membongkar kasus di Banten secara utuh,” kata Abraham.  Tim

Dunia Usaha Masih Rawan Korupsi Jakarta, Metropolitan Pos

Dunia usaha hingga saat ini dianggap masih rawan akan tindak pidana korupsi. Hal itu terbukti dari banyaknya kasus-kasus korupsi yang melibatkan pengusaha swasta maupun BUMN seperti, kasus wisma atlet, proyek Hambalang, dan simulator SIM. Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf dalam sebuah diskusi yang digelar untuk menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia dengan tema “Korupsi, Kriminalisasi Dunia Usaha ?” di Jakarta, Jumat (6/12). “Perlu langkah yang progresif karena nyatanya sekarang ini masih ada ketidaktransparanan dalam pemilihan direksi pada perusahaan BUMN,” kata Yusuf. Menurutnya, salah satu indikasi maraknya korupsi adalah masih banyaknya transaksi tunai. Namun, banyak pihak termasuk kalangan pengusaha yang belum mendukung adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Transaksi Tunai. “Sehingga kami tidak tahu sumber dan dari mana asalnya. Logikanya hal itu adalah suap. Pembatasan transaksi keuangan tunai belum mendapat dukungan dari pengusaha padahal itu bisa melindungi mereka dari pemerasan,” ujarnya. Pakar hukum pidana Romli Atmasasmita menilai, penegakan hukum di Indonesia belum optimal. Indikasinya adalah banyaknya ketentuan perundang-undangan yang saling bertentangan, dan tidak terlaksananya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) secara maksimal. “Misalnya, TAP MPR No XI/1998 yang mengharuskan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sasarannya adalah Soeharto dan kroni-kroninya. Namun, seiring perjalanan waktu kroni-kroninya aman-aman saja hingga sekarang,” jelas Romli. Romli berpandangan, pemberantasan korupsi oleh KPK juga masih bermasalah. Fungsi supervisi-kordinasi tidak berjalan. Wewenang mengambilalih kasus-kasus yang mangkrak di Kepolisian-Kejaksaan hanya di atas kertas. “Yang ada adalah Kepolisian dan Kejaksaan yang menyerahkan kepada KPK. Supervisi-kordinasi tidak pernah ada,” kata Romli. Pada sisi lain, ujarnya, KPK juga minim dukungan tenaga SDM. Dari jumlah penyidik yang ratusan sejak KPK berdiri tahun 2003 hanya tersisa 60 penyidik. Dalam konteks itu KPK dibiarkan berjalan sendiri. “Semakin meningkatnya korupsi, SDM nya malah berkurang, ada apa? Di sini kita lihat tidak ada kordinasi antara KPK-Kepolisian. Sekarang, Kejaksaan yang bertambah, bisa jadi nanti ke depan penuntut umumnya juga berkurang. Padahal, tidak mungkin KPK bekerja sendirian,” ungkap Romli  Red

Supir Kusdinar Antar 4 Kardus Uang ke Choel Mallarangeng S


aksi Mawardi, selaku sopir terdakwa Deddy Kusdinar membenarkan bahwa sekitar bulan September 2010 diperintahkan mengawal pengantaran empat buah kardus yang diduga berisi uang ke rumah adik tersangka eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Al�ian Mallarangeng, Andi Zulkarnain Anwar atau akrab dipanggil Choel Mallarangeng. Ketika bersaksi untuk terdakwa Deddy, Mawardi mengaku perintah tersebut berasal dari terdakwa. “Saya disuruh pak Deddy membawa empat kardus ke mobil. Lalu, diperintahkan pak Deddy kawal mobil tersebut. Sebelum maghrib ke luar kantor beriringan,” ungkap Mawardi dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (6/12). Tetapi, lanjut Mawardi, ditengah jalan dia kehilangan arah dan meminta arahan dari terdakwa. Sehingga, diketahui belakangan bahwa empat kardus tersebut diantar ke rumah Choel Mallarangeng. Lebih lanjut Mawardi mengaku kardus-kardus berisi uang tersebut diambil di lantai 9 gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora). Tepatnya, dari ruang kerja terdakwa Deddy Kusdinar. Kesaksian Mawardi tersebut dikuatkan dengan kesaksian Poniran selaku staf Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga

Setiap Menjelang Pemilu

(Sesmenpora) Wa�id Muharram. Menurut Poniran, empat kardus yang dikawal Mawardi tersebut berisi uang yang berasal dari Paul Nelwan (rekanan di Kemepora). “Pak Paul Nelwan ke saya bawa empat kardus. Dikatakan titip untuk diantar ke lantai 9 ke ruang pak Deddy,” ujar Poniran saat bersaksi dalam sidang yang sama. Seperti diketahui, dalam surat dakwaan milik Deddy Kusdinar disebut Andi Zulkarnain Anwar alias Choel Mallarangeng menerima uang sebesar Rp 4 miliar dan US $ 550.000 yang diperuntukkan Andi Mallarangeng selaku Menpora dari proyek Hambalang. Deddy Kusdinar selaku eks Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora) didakwa merugikan keuangan negara Rp 463.668.000.000 dari proyek pengadaan sarana dan prasarana Hambalang. Sehingga, terancam dengan pidana penjara selama 20 tahun penjara. “Terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa dan orang lain, yakni Andi Ali�ian Mallarangeng melalui Andi Zulkarnain Mallarangeng, Wa�id Muharram, Anas Urbaningrum, Mahyudin, Teuku Bagus, Machfud Suroso, Olly Dondokambey, Joyo Winoto, Lisa Lukitawati, Anggraheni Dewi Kusumastuti, Adirusman

Dault, Aminullah Aziz, serta korporasi PT Yodya Karya, PT Metaphora Sulosi Global, PT Malmas Mitra Teknik, PD Laboratorium Teknik Sipil Geoinves, PT Ciriajasa Cipta Mandiri, PT Global Daya Manunggal, PT Aria lingga Perkasa, PT Dusari Citra Laras, KSO Adhi-Wika dan 32 perusahaa atau perorangan sub kontrak KSO AdhiWika,” kata Jaksa I Kadek Wiradana saat membacakan dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Atas perbuatannya, negara dirugikan mencapai Rp 463 miliar. Serta memperkaya, diri sendiri sebesar Rp 1,4 miliar, Andi Al�ian Mallarangeng melalui Choel Mallarngeng Rp 4 miliar dan US $ 550.000, Wa�id Muharaam Rp 6,550 miliar, Anas Urbaningrum Rp 2,210 miliar, Mahyudin Rp 500 juta, Teuku Bagus Rp 4,5 miliar, Machfud Suroso Rp 18.800.942.000, Olly Dondokambey Rp 2,5 miliar, Joyo Winoto Rp 3 miliar, Lisa Lukitawati Rp 5 miliar, Anggaraheni Rp 400 juta, Adirusman Dault Rp 500 juta. Serta memperkaya PT Yodya Karya Rp 5,221 miliar, PT MSG Rp 5.851 miliar, PT malmass Rp 837 juta, PT Ciriajasa Rp 5.891 miliar, PT Global Daya Manunggal Rp 54 miliar, PT ALP Rp 3.337 miliar, PT Dutasari Citralaras Rp 170 miliar, KSO Adhi-Wika Rp 144.434 miliar, 32 perusahaan dan perseorangan subkontrak Rp 17.960 miliar, Insinyur Imanulah Rp 378 juta.  Tim

Sektor Perbankan dan Keuangan Rawan Korupsi Jakarta, Metropolitan Pos

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mentengarai tindak pidana korupsi pada sektor perbankan dan keuangan kerap terjadi menjelang pemilihan umum (Pemilu). “Kejahatan-kejahatan di sektor perbankan itu kalau kita lihat siklusnya sering terjadi ketika dekat-dekat pemilu,” kata Ketua KPK Abraham Samad di Jakarta, Kamis (5/12). Menurut Abraham, korupsi di sektor tersebut disinyalir untuk mengalirkan uang negara agar dapat digunakan dalam pemenangan partai politik tertentu. Abraham mencontohkan pola kejahatan tersebut terlihat dalam pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan pemberian dana talangan

(bailout) Bank Century. Menurut dia, kejahatan seperti itu tak bisa dilakukan orang biasa dan punya ciri khusus. “Pertama itu hanya bisa dilakukan kekuasaan, yang kedua kejahatan-kejahatan itu sifatnya white collar crime jadi agak sulit kita mendeteksi, yang ketiga, ini diperuntukan untuk kegiatan-kegiatan terkait pemilu,” jelas Abraham. Situasi tersebut, lanjut Abraham, diperparah dengan rentannya sistem perbankan Indonesia. Pasalnya, pemerintah masih ikut campur dan mengurus bankbank kecil yang bermasalah. “Kalau pemerintah sudah turun tangan untuk menyelmatkan itu, di situ sesuatu yang amat rawan,” kata dia. Dia menjelaskan, ada indikasi jika per-

tolongan negara berubah menjadi proses kejahatan dalam bentuk melarikan dana bantuan untuk dana pemilu. Oleh karena itu, menurut Abraham diperlukan adanya independensi dalam mengurus dan menyelamatkan bank kecil bermasalah. “Ada indikasi ke sana, oleh karena itu kita harus tutup rapat agar tidak terulang,” ujarnya. Abraham juga mengaku, KPK saat ini sudah melakukan upaya pencegahan dengan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal itu dilakukan agar kejahatan tersebut tidak terulang. “Kami sedang bekerja sekarang ini untuk melakukan pemantauan,” kata Abraham.  Red

Korupsi Rp 1,7 M, Mulai Disidang Pekanbaru, Metropolitan Pos

Heppy Noviardi alias Heppy Bin Nazaruddin (32), Bendahara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul). Diiadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru, Kamis (5/12/13) siang. Heppy yang didakwa jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasir Pangarayan, Rohul. Melakukan tindak pidana korupsi dengan cara membobol kas daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohul. Akibat perbuatannya, negara dirugikan Rp1.6 miliar lebih. Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Iskandar Zulkarnain SH dan Emri SH di hadapan majelis hakim yang diketuai JPL Tobing SH. Perbuatan terdakwa Heppy terjadi ketika terdakwa datang ke Dinas Pengelolaan dan Aset (DPA) Kabupaten Rohul, pada tanggal 20 Juni 2013 lalu. Dimana kedatangan terdakwa itu, untuk menemui Bendahara, Lusiwati. Namun, Lusiwati tidak berada di tempat karena jam istirahat. Melihat ruangan Lusiwati tak berpenghuni. Terdakwa

masuk ke dalam ruangan Bendahara DPA tersebut. Kemudian terdakwa melihat bilyet giro kosong yang telah ditandatangani Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) di dalam laci meja yang terbuka, serta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kosong di atas meja staf. Selanjutnya, terdakwa mengambil blanko SP2D dan satu lembar bilyet giro (No 877351 s/d 877375) yang telah ditandatangani Kuasa BUD, Jonni Muchtar, dan membawa SP2D dan bilyet giro ke rumahnya, untuk di scanning,” ujar JPU. Kemudian kata JPU lagi, blanko scanning itu selanjutnya dicetak terdakwa dan hasilnya dimasukkan ke dalam laptop. Terdakwa lalu mengubah isi SP2D hasil pemindaian dengan cara diketik. Kemudian terdakwa mengetik SP2D 02786/SP2D/LS/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013, SPN No 0674.A/SPM/LSLN/1.20.60/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013. Tujuan pembayaran Jonnaidi Dasa, Ketua KPU Rohul untuk belanja hibah KPU Rohul dengan dana Rp1.720.000.000 dengan rekening. Bank Riau Kepri No.115.03.00278

atas nama Jonnaidi Dasa,” terang JPU. Sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa membawa SP2D dan bilyet giro ke Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pangaraian dengan menulis angka Rp1.720.000.000 dengan tulisan tangan. Selanjutnya berkas itu diserahkan ke petugas Bank Riau bernama Ardiles. Selanjutnya, Ardilles menghubungi Kepala Seksi Belanja DPKA Kabupaten Rohul untuk kon�irmasi. Untuk proses pencairan SP2D dan bilyet giro diserahkan ke seksi pelayanan Andri Syaryudman dan selanjutkan dilakukan over booking ke rekening terdakwa dengan dana Rp1.720.000.000. Tahap awal, dana tersebut dicairkan terdakwa Rp500.000.000. Kemudian tanggal 24 Juni 2013, terdakwa mencairkan dana Rp995.000.000. Total dana dicairkan Rp1.720.000.000. Dari dana tersebut, sebesar Rp1.665. 000.000 digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi dan membayar hutang kepada 59 orang dengan pembayaran Rp1.405.000.000.  Tim

EKONOMI


11

Jelang Akhir Tahun Kementerian PU India Incar Tambang Batubara Indonesia Baru Serap 73,5 Persen Anggaran


J


elang akhir tahun hampir seluruh Kementerian dan Lembaga berupaya mempercepat program kerja mereka agar anggaran yang terserap bisa maksimal. Tak terkecuali, hal itu dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang hingga hari ini, Jumat (6/12/2013) serapan anggarannya baru mencapai 73,5 persen dari sisi keuangan dan 78 persen dari sisi �isik pembangunan. Wakil Menteri PU, Hermanto Dardak mengatakan, pihaknya akan sekuat tenaga agar penyerapan bisa maksimal setidaknya bisa mencapai 91 persen seperti tahun 2012. “Percepatan akan terus kami

lakukan, beberapa proyek sudah diteken kontraknya seperti normalisasi dan Sodetan Ciliwung,” ujar Hermanto. Lebih jauh, Hermanto juga mengatakan, hingga saat ini ternyata ada anggaran 2013 milik Kementerian PU yang masih dibintangi alias diblokir oleh Kementerian Keuangan. Dana ini diperkirakan mencapai Rp 700 miliar dan diperuntukkan untuk proyek tahun jamak atau multiyears yang ditenderkan oleh Kementerian PU tahun ini. Hermanto bilang, belum lama ini Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no.157/ PMK.02/2013 yang menyebutkan kontrak multiyears diatas Rp 10 miliar bisa

terlaksana setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. Hal ini menyebabkan kementerian harus memasukkan surat permohonan anggaran multiyears untuk beberapa proyek dari awal lagi. Pihak Kementerian PU, menurutnya, sudah mengajukan permohonan persetujuan anggaran kembali. Untuk itu ia berharap minggu depan surat persetujuan tersebut bisa keluar dan selesai. Salah satu proyek yang cukup besar yang berada di anggaran yang terblokir tersebut adalah proyek Waduk Karian di Provinsi Banten. Menurut Hermanto, anggaran proyek ini seharusnya bisa cair Rp 284 miliar di tahun ini.  Tim

Tahun Depan, Tarif pesawat Naik Jakarta, Metropolitan Pos Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan memenuhi permintaan Asosiasi Perusahaan Penerbangan Indonesia atau Indonesia National Air Carrier Association (INACA) untuk menyesuaikan kenaikan biaya operasional (cost surcharge operation). Kemenhub akan membeikan keputusan tersebut di Desember ini dan bisa diterapkan mulai awal tahun depan. “Kami harapkan bulan ini beres. Ini menjadi hadiah tahun baru,” kata Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Harry Bakti Gumay, Jumat (6/11/2013). Sayang Harry masih belum bersedia memberikan berapa besar penyesuaian biaya operasional. Yang jelas, katanya, nilainya sedikit di bawah permintaan INACA. Kemenhub sengaja mencari waktu yang tepat untuk mengumumkan penyesuaian tarif tersebut. Bahkan, ia memastikan pada peak season musim liburan akhir tahun ini, tidak akan terjadi perubahan harga tiket. Arif Wibowo, Ketua Umum INACA justru berharap sebaliknya. Menurutnya, penyesuaian harus diberikan mengingat kondisi saat ini yang semakin diperparah

Untuk memenuhi kebutuhan batubara di dalam negeri, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) India berniat untuk mengakuisisi perusahaan tambang asal Indonesia. Dalam merealisasikan rencana akuisisi tersebut, Coal India Ltd (CIL) sedang melakukan kajian terhadap beberapa perusahaan tambang di Indonesia. Tujuan akuisisi dilakukan oleh perusahaan tambang India guna memenuhi kebutuhan batubara untuk kelistrikan dan juga pupuk. “Coal India sedang mengkaji proposal akuisisi perusahaan tambang yang semuanya berada di Indonesia,” sebut sumber media lokal Business Standar di kementerian batubara India. Sayangnya, sumber tersebut menolak memberikan informasi target waktu kapan akuisisi dilakukan. Beberapa waktu lalu, Coal India telah mengajak perusahaan global untuk menawarkan aset pertambangan batubaranya di luar India. “Sesuai dengan pedoman Pemerintah India untuk mengakuisisi aset bahan baku di luar negeri. Sejumlah proposal telah diterima dan sedang dievaluasi ,” kata perusahaan. Menteri Batubara Sriprakash Jaiswal sebelumnya bilang akuisisi tambang batubara di luar India asing harus dilakukan secara agresif guina memenuhi kebutuhan energi India. Saat ini, Coal India Ltd telah mendapatkan konsesi tambang batubara di Mozambik seluas 200 km persegi.  Tim

Bakrieland dan Pemegang Obligasi Lanjutkan Restrukturiasi Utang


dengan depresiasi nilai tukar rupiah yang sudah mencapai Rp 12.000. Pria yang juga Direktur Utama PT Citilink Indonesia ini malah meminta kenaikan tiket diputuskan sebelum liburan akhir tahun nanti. “Pemerintah harus mempertimbangkan keberlangsungan maskapai karena semua maskapai mengalami tekanan yang cukup signi�ikan,” paparnya. Soal tarif penyesuaian yang lebih rendah dari harapan INACA, menurut Sekjen INACA, Tengku Burhanuddin, belum bisa

membantu operasional maskapai penerbangan. Ia beralasan, patokan kenaikan biaya operasional yang INACA usulkan masih berpatokan kurs sebesar Rp 11.000 per dollar AS. Sebelumnya, INACA mengajukan penyesuaian tarif batas atas yang kini berlaku. Tetapi, permintaan itu ditolak pemerintah. Kemhub hanya memberikan restu untuk penyesuaian biaya operasional yang dihitung per kilometer akibat lonjakan harga avtur dan bahan baku lainnya.  Hasudungan

Para pemegang obligasi serta pihak PT Bakrieland Development Tbk sepakat untuk melanjutkan upaya restrukturisasi kewajiban, menyusul pencabutan kasasi yang dilakukan oleh pihak pemilik dana itu. Dalam keterangan resmi yang dirilis hari ini, Minggu (8/12/2013), para pemegang obligasi menyatakan pencabutan kasasi itu dilakukan untuk memfasilitasi penyelesaian. Pada proses negosiasi, Bakrieland secara prinsip menyetujui untuk menjaminkan asetnya berupa tanah dengan luas sekitar 600 hektar di kawasan Sentul Bogor yang dinilai cukup untuk menjadi jaminan kepada pemegang obligasi (bond holders) dalam proses restrukturisasi. Proses restrukturisasi diharapkan bisa selesai dalam jangka waktu 2 bulan ke depan, dengan catatan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang bila diperlukan dan disepakati oleh kedua belah pihak. “Untuk sementara waktu, Bakrieland dan bondholders akan mengupayakan untuk menyepakati kondisi standstill pada tanggal 19 Desember 2013, termasuk kesepakatan untuk tidak mengeluarkan pernyataan publik apapun tentang obligasi, terkait dengan pihak manapun kecuali bila diharuskan oleh peraturan,” tulis kedua belah pihak dalam joint statement.  Rumapea

Pengusaha Keluhkan Banyaknya Pemeriksaan oleh Pemerintah Jakarta, Metropolitan Pos Dalam melakukan kegiatan bisnis di Indonesia, pelaku usaha banyak yang mengeluhkan ketidakpastian hukum. Pengamat hukum bisnis Dhaniswara Harjono mengatakan para pelaku usaha sebenarnya telah patuh terhadap peraturan yang berlaku. “Dunia usaha merasa gundah, galau, karena seringkali ada ketidakpastian hukum dalam berusaha. Kita sudah melaksanakan tugas sebaik-baiknya, tapi kadang kita juga terjerat hukum,” kata Dhaniswara pada diskusi “Korupsi,

Kriminalisasi Dunia Usaha,” Jumat (6/12). Di samping itu, Dhaniswara juga mengeluhkan peraturan yang tumpang-tindih. Peraturan-peraturan itu memiliki persepsi dan makna yang berbeda. Dalam pemeriksaan pun terdapat berbagai instansi yang terlibat. “Kita diperiksa berbagai macam instansi. Kita sudah punya namanya internal audit. Lalu ada eksternal audit, yang sudah go public diperiksa Bappepam. Kalau ada laporan masyarakat kita diperiksa ombudsman. Tiap tahun kita diperiksa BPKP. Kalau begini caran-

ya, kapan kerjanya? Diperiksa terus,” ujarnya. Lebih lanjut, Dhaniswara mengungkapkan bila ketidakpastian hukum masih terjadi, maka dunia usaha tidak akan mampu bersaing pada tahun 2015 mendatang. “Kita selalu dipacu tahun 2015 ada Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kita akan bersaing secara bebas dengan negara-negara lain, tapi kita masih diusik dengan masalah-masalah itu. Ada saja dunia usaha terhambat karena ada ketidakpastian,” kata dia.  Tim

12

DAERAH


Puncak Peringatan HUT Korpri ke-42 TK Kab Karawang

Bupati Menyerahkan Simbolis Sertikat Tanah S

Karawang, Metropolitan Pos etelah beberapa hari lalu sudah diselenggarakan apel peringatan Hut Korpri Tk Kab Karawang, saat ini di padukan dengan olahraga bersama yang rutin dilakukan tiap OPD, pada Jumat ini (6/12) awal Bulan diadakan olahraga gabungan seluruh Opd, kecamatan dan seluruh perangkat desa, acara yang bertajuk riung mumpulung Hut Korpri ke 42. Olahraga tersebut turut dihadiri Bupati Karawang H. Ade Swara, pada saat ini juga dipadukan dengan penyerahan secara simbolis serti�ikat hak atas tanah program legalisasi asset prona, Nelayan, UMK dan redistribusi tanah di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang kepada 200 penerima dari Kantor Pertanahan, dipadukan Dinas Cipta Karya juga lakukan penyerahan bantuan Gubernur cator Kebersihan untuk masing masing kelurahan yang ada di Kab Karawang serta penyerahan piala lomba Kebersihan kantor Pemerintahan. Untuk distribusi dilakukan masing masing Kel Karawang Wetan 3 Unit, Kel Karawang kulon 2 Unit, Kel Nagasari 3 Unit, kel Mekarjati 1 Unit, Kel Palumbonsari 2 Unit, Kel Adiarsa

Barat 2 Unit, Kel Adiarsa Timur 2 Unit, Kel Tunggakjati 1 Unit, Kel Karangpawitan 2 Unit, Kel Tanjung Pura 2 Unit,Kel Tanjungmekar 1 Unit, Kel Plawad 1 Unit. Untuk lomba Kebersihan kantor Pemerintahan di bagi 2 kategori kategori 1 yang menjadi juara 1 Dinkes Karawang Juara 2 DPPKAD Karawang Juara 3 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Karawang selanjutnya untuk kategori 2 yang menjadi juara 1 BKD Karawang juara 2 Satpol PP Karawang Juara 3 Dinas Sosial dan PB Pada kesempatan tersebut juga Hut Korpri ke 42 dilakukan undian doorprise sebanyak 102 Sepeda, yang di undi dari kupon hadirin anggota Korpri, para PNS se Kab Karawang. Dasar mengapa seluruh doorprise Sepeda guna mendukung kemeriahan Bike To Work himbauan dari Gubernur Jabar. Dalam sambutannya Bupati Karawang mengenai penyerahan serti�ikat tanah Program legalisasi mengatakan Sumber daya tanah merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa yang besar bagi kehidupan manusia , didalamnya terkandung banyak manfaat,kemudian seiring dengan meningkatnya kegiatan pem-

bangunan baik untuk kepentingan umum, swasta maupun perorangan semua tidak terlepas dari kebutuhan tanah, oleh sebab itu pelayanan bidang pertanahan harus dilakukan secara cepat dan transparan dengan tetap memperhatikan prinsip penghormatan sesuai ketentuan hokum berlaku, penyerahan serti�ikat kali ini tentunya patut disyukuri , karena dengan adanya program BPN Karawang, masyarakat bisa mendapatkan kemudahan dalam proses pengurusan serti�ikat dan legalisasi tanah. Selanjutnya Bupati memberikan pendapatnya kemudahan ini para penerimanya merupakan masyarakat menengah ke bawah, yang tentunya akan merasakan manfaatnya. Untuk itu saya mengucapkan Terimakasih kepada jajaran BPN kantor Kab Karawang, yang memberikan kesempatan bagi sebagian masyarakat untuk dapat menerima serti�ikat tersebut, di iringi harapan jumlah masyarakat penerima di Kab Karawang dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Mengenai Hut Korpri, pertama tama Bupati mengawali dengan mengucapkan “Dirgahayu Korpri dirgahayu para insan birokrat dengan di meriahkan acara ini berkumpul se-

Dinas Bina Marga Dan Pengairan Karawang Gelar Rakor Program Infrastruktur Tahun 2014 Karawang, METROPOLITAN POS, Program pembangunan infrastruktur merupakan prioritas pembangunan kabupaten karawang untuk menjalankan upaya tersebut Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab Karawang, Bertempat di salah satu Rumah Makan di bilangan Interchange Karawang Barat, Kamis (5/12). Rapat di pimpin oleh Kepala Dinas H. Acep Jamhuri dan di buka langsung oleh Plt Sekda H. Teddy Rusfendi, di awali pada kesempatan tersebut memberikan arahan “kepada para pelaksana penyedia jasa saya ingin semua kompak walaupun berbeda bendera asosiasi, terdapat banyak asosiasi di Kab Karawang, kita semua harus komitmen dengan kontrak kerja yang semua itu merupakan amanah dari Alloh SWT juga secara vertical, jangan sampai ada yang lari tidak tanggung jawab sebelum pekerjaan selesai, serta bagi pemilik CV bila tidak sesuai komptensinya jangan berikan lagi kepada orang lain kerjaannya kita harus berpikir bahwa pekerjaan semua adalah untuk kepentingan masyarakat untuk dinikmati semua masyarakat utamakan kualitas dalam proses hasil pengerjaan” Ungkapnya Lebih lanjut Sekda memberikan pendapatnya “program pembangunan infrastruktur yang merupakan bagian dari bidang pekerjaan umum, memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu, program pembangunan infrastruktur merupakan prioritas pembangunan kabupaten karawang. hal ini juga telah digariskan pada misi yang ketiga, yakni “Meningkatkan Pelayanan Ketersediaan Infrastruktur Wilayah”.” Ujar Sekda

luruh OPD dengan olahraga bersama dengan begitu dapat meningkatkan silahturahim antar sesame anggota Korpri dan semoga terus diberikan semangat dalam memberikan pelayanan publik kepada Masyarakat juga mari tingkatkan kekompakan dan kinerja kalian ini karena merupakan amanah juga tentunya, dengan hadiah sepeda yang sumber hadiahnya masing masing dari rere-

ongan OPD yang ada di Kabupaten Karawang terkumpul 102 sepeda dan sengaja saya ingin semua pemenang yang merupakan para birokrat agar digunakan untuk bekerja setiap Jumat dengan bersepeda kemudian Bupati juga mengucapkan terimakasih kepada para sponsor seperti bank BJB yang rutin selalu menjadi partisipan dalam kegiatan pemerintahan” begitu ujar Bupati.  AND

DPPKAD Karawang Gelar Evaluasi Pelaksanaan BPHTB

Atas dasar tersebut, Sekda berkata pembangunan di kabupaten Karawang diarahkan pada upaya (1) peningkatan prasarana jalan, jembatan dan drainase; (2) peningkatan kualitas �isik prasarana penunjang pertanian; dan (3) ketertiban, keamanan, kenyamanan transportasi jalan, melalui kegiatan ini saya harapkan bahwa setiap pekerjaan harus koordinasi yang terus menerus dengan pihak mitra kerja untuk menyelesaikan berbagai masalah yang timbul, sehingga pekerjaan bisa diselesaikan dengan tepat waktu. selain itu, pentingnya peningkatan kualitas hasil pekerjaan, sehingga benar-benar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat untuk jangka waktu yang lama” tuturnya Plt Sekda Teddy menghimbau, dinas terkait harus lebih mengoptimalkan fungsi dan peran pengawasan, komitmen yang kuat dari mitra kerja untuk tetap memegang teguh tentang pentingnya pekerjaan yang berkualitas, perencanaan yang matang dengan memperhatikan unsur-unsur sinergitas dengan sektor lain, serta, memperhatikan proses pengelolaan dan pengadministrasian keuangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sementara itu Kepala Dinas BMP H. Acep Jamhuri melaporkan di adakan rakor ini dengan tujuan agar plan dan kerjasama dengan para penyedia layanan jasa yang merupakan peserta rakor yang saat ini datang di undang bisa sama sama bersinergi untuk menjalankan program infrastruktur. yang kita lakukan disini juga sebagai ajang evaluasi apa yang sudah dilakukan sedang dilakukan dan akan dilakukan.  AND

Karawang, METROPOLITAN POS sehubungan dengan adanya pengalihan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang semula pajak pusat menjadi pajak daerah sejak tahun 2011, serta untuk menyamakan persepsi dari berbagai pihak dan mengoptimalkan pelayanan, DPPKAD Kab. Karawang menggelar Evaluasi BPHTB di salah satu bilangan Interchange Karawang Barat Kamis (5/12). pada kesempatan tersebut Plt. Sekda Drs. Teddy Rusfendi Sutisna memberikan arahannya, “bila kita bicara fokusnya adalah tanah, jadi untuk pajak ini bagi para profesi PPAT dan Notaris agar berhati hati, bila mengurusi tentang tanah kades yang merupakan pemimpin di daerah tersebut harus dilibatkan sebagai saksi, karena kades itu hafal riwayat tanah” tuturnya lebih lanjut Teddy menjelaskan, sejalan dengan salah satu amanat yang terkandung dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah khususnya bphtb, maka tentunya kegiatan yang kita laksanakan ini merupakan suatu hal positif bagi para peserta, sekaligus kegiatan ini merupakan program kerja DPPKAD Tahun 2013, mudah-mudahan penyelenggaraan diklat ini dapat membuahkan hasil yang nyata terutama dalam meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kemampuan para petugas pengelola bphtb yang berpedoman pada Undang-Undang nomor 28 tahun

2009, karena setiap aparatur pemerintah berhak mengetahui, memahami, mentaati dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah, satu sisipenerimaan pbb dan bphtb bagi pemerintah daerah merupakan penerimaan potensial bagi sumber pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. pendapatan asli daerah (pad) dan pendapatan dari dana bagi hasil pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang perlu secara terus menerus dipacu peningkatannya. Teddy menghimbau, khusus kepada para kepala opd terkait serta jajaran BPN karawang, saya mengharapkan partisipasi aktif untuk mengelola PBB dan BPHTB diantaranya melalui sosialisasi seoptimal mungkin kepada masyarakat khususnya kepada para wajib pajak Kepala DPPKAD Kab Karawang Hadis Herdiana mengatakan, ”realisasi penerimaan daerah dari pajak BPHTB per nopember 2012 yakni 124,92 persen dari target, sedangkan realisasi per nopember 2013, mencapai 105,96 persen dari target dan untuk target penerimaan pajak bphtb tahun 2014 yakni rp. 150.000.000.000 (seratus lima puluh milyar rupiah), mari berat sama di pikul ringan sama di jinjing secara bertahap sistem Informasi untuk pengendalian objek pajak akan diterapkan.” Ujarnya.  AND

DAERAH


Parkir Liar Marak di Kota Tangerang

Ka UPT Perparkiran Kota Tangerang, Ahmad Payuni Perlu Dicopot Walikota P

Tangerang, METROPOLITAN POS, arkir liar marak di Kota Tangerang khususnya di lokasi Mall CBD Ciledug, areal Pemkot Tangerang, Areal Mall Metropolitan, sehingga macet memanjang, mobil, motor tidak bisa lewat. Ka UPT Perparkiran Kota Tangerang, Ahmad Payuni perlu di copot, pasalnya tidak becus kinerjanya, hanya memelihara oknum pungli dilapangan. Kepala UPT Perparkiran Kota Tangerang, Ahmad Payuni saat dikon�irmasi Metropolitan Pos, berapa target retribusi parkir selama tahun 2012, dan tahun 2013, selalu kabur, Kota Tangerang adalah salah satu kota yang pesat perkembangannya, itu semua tidak terlepas dari hasil kerja keras walikota yang menjabat selama ini yang selalu antusias melaku-

kan perubahan-perubahan, dan menggali pendapatan asli daerah (PAD) yang ada. Namun demikian ada beberapa PAD, yang perlu di lakukan pembenahan, salah satunya dibidang perparkiran, yang mana pengelolaannya belum maksimal, yang artinya belum sepenuhnya di kelola oleh dinas terkait. Berdasarkan keterangan dan pernyataan yang kami dapat dari nara sumber yang dapat dipercaya yang tidak bersedia disebutkan namanya, bahwa perparkiran di kota Tangerang ini belum sepenuhnya dikelola dengan maksimal, padahal ini adalah salah satu PAD yang bisa menambah pendapatan asli daerah Kota Tangerang yang jumlahnya cukup lumayan jika di kelola dengan benar. Menurut informasi yang dihimpun di-

lapangan, sebut saja, Pay, membenarkan, pengelolaan perparkiran di beberapa titik, yang tidak di sebutkan tempatnya memang belum terkelola secara maksimal, itu di karenakan adanya campur tangan oleh oknum tertentu. Dengan demikian kuat dugaan adanya keterlibatan oknum dalam lingkungan UPT Perparkiran Kota Tangerang dan ini menjadi satu pertanyaan besar, kenapa dilakukan pembiaran, kenapa tidak dibenahi. Ini disinyalir ada motif tujuan tertentu yang mengarah pada kepentingan pribadi. Diminta kepada aparat dinas terkait khususnya Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang, agar menindak tegas pejabat pejabat di jajarannya yang melalaikan tugas dan tanggung jawabnya serta menyalah gunakan wewenangnya.  Nara

Kapolsek Bajubang AKP Hardi Amankan Warga Bentrok

13

Warga Nipah Panjang Keluhkan Listrik Padam Muarasabak, METROPOLITAN POS, Warga pengguna listrik prabayar di Kecamatan Nipah Panjang mengeluhkan seringnya listrik diwilayah itu padam. Selain itu redupnya listrik mulai terjadi dari pukul 18.00 WIB. “Listrik kembali normal pada pukul 11.00 WIB, ujar salah seorang warga sekitar. Padahal menurutnya, pukul 18.00 WIB adalah waktu warga membutuhkan listrik. Menggunakan listrik prabayar. Sehingga bagi pelanggan listrik pra bayar, ini sangat merugikan pelanggan lsitrik tersebut. “Untuk apo isi pulsa, kalo listrik kerap padam,” jelasnya. Dia meminta untuk ke depan aliran listrik bagi Kecamatan Nipah Panjang tidak terganggu lagi. Sehingga masyarakat bisa menikmati listrik di Tanjab Timur. Jika memang ada pemadaman ya tolong beritahu kekami sebelum terjadi pemadaman lsitrik. Karena, selama ini bila terjadi pemadaman listrik sering terjadi secara tiba-tiba. Bahkan ketika cuaca normal, pemadaman juga kerap dilakukan. “Kan kami bingung, kalau hujan deras disertai angin kencang, kami maklum kalau listrik padam,” ucapnya.  Thomas

Soal Macet dan Banjir, Masyarakat Belum Puas Pada Jokowi-Ahok

Bentrok PT Asiatic dan Warga SAD, Puluhan Warga Luka Luka

Jambi, METROPOLITAN POS, Bentrokan antara pihak PT Asiatic Persada dengan Suku Anak Dalam (SAD) yang terjadi pada Sabtu (7/11) di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Jambi, telah menyebabkan puluhan warga terluka dan puluhan rumah warga SAD digusur. Berdasarkan sumber metropolitan pos bentrokan bermula saat 1.500 orang anggota tim gabungan dari PT Asiatic Persada, aparat kepolisian, Brimob, Sat Pol Pamong Praja dan TNI–AD yang bersenjata lengkap melakukan penertiban pada Sabtu sekitar pukul 08.00 WIB. Penertiban itu dilakukan dengan penggusuran rumah warga SAD di Dusun Padang Salak, Desa Bungku yang berkon�lik lahan dengan PT Asiatic

Persada. Kita mendapat laporan dari warga ada sekitar 1.500 orang tim gabungan yang datang untuk melakukan penggusuran. Akhirnya kami langsung ke sana dan warga sempat melakukan perlawanan karena mendapat ancaman jika tidak meninggalkan lokasi,” katanya. Warga bertekad mempertahankan lokasinya, sehingga suasana sempat memanas dan sempat terjadi dorongdorongan, bahkan anggota kepolisian sempat melakukan tembakan ke atas. Tetapi, karena kalah jumlah warga tidak bisa berbuat banyak sehingga semuanya berpencar untuk menyelamatkan diri. Akibat kejadian tersebut, puluhan rumah milik warga SAD digusur dan puluhan warga mengalami luka-luka akibat tindakan aparat, mereka lang-

Sektor Pariwisata Sebagai Entri Point Pengembangan pembangunan

Pemkab Bandung Barat Targetkan PAD Hingga 1 T Pada 2018 Lembang, METROPOLITAN POS, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat menargetkan angka pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2018 mendatang mencapai angka 1 Triliun dengan rasionalisasi pada potensi daerah yang dimiliki, baik pada program pembangunan maupun pada potensi pariwisata serta sumber daya alam (SDA) yang dimiliki. Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Bandung Barat, H. Yayat T. Soemitra dalam rapat koordinasi pembangunan ekonomi masyarakat yang berbasis pengembangan kepariwisat, di Lembang, Kamis (28/11) kemarin. Yayat menegaskan bahwa angka tersebut ditargetkan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2013-2018 yang menjadikan sektor pariwisata sebagai entri point pengembangan pembangunan dan perekonomian masyarakat serta

pemerintah daerah. “Dan sebagai cambuk awal, pada tahun 2014 kami menargetkan PAD pada angka Rp. 300 M atau naik Rp. 100 Milar lebih dari tahun 2013 yang menargetkan PAD pada angka Rp. 186 Milyar,” terang Yayat. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa sektor pariwisata Kabupaten Bandung Barat akan lebih mewarnai proses pembangunan dan kehidupan ekonomi masyarakat hingga 5 tahun kedepan yang berkonsekuensi pada peningkatan penghasilannya. Dan untuk merealisasikan target tersebut berbagai program dan rencana strategis seluruh SKPD harus bisa menyesuaikan dengan target tersebut. “Dengan demikian, kita bisa mencapai target yang telah ditentukan sesuai dengan yang diharapkan dan tidak terbatas pada target angka serta slogan semata,” pungkasnya.  Sahat

sung dibawa ke Rumah Sakit Umum Hamba Muarabulian untuk menjalani perawatan. Sementara warga SAD yang digusur diungsikan ke kelompok SAD Pinang Tinggi. PT Asiatic telah menodai kesepakatan bersama, dan kejadian ini menjadi bukti perusahaan benar-benar tidak punya itikad baik, perusahaan telah mengangkangi semua lembaga yang telah membuat kesepakatan bersama, ujarnya. Kapolsek Bajubang AKP Hardi ketika dikon�irmasi melalui ponselnya mengatakan, bentrok tersebut terjadi karena PT Asiatic akan melakukan panen raya sawit di kawasan lahan yang diduduki warga. Warga tidak terima akhirnya warga melakukan aksi bakar ban dan lainnya.  Thomas

Proyek Pengerjaan Pipa PDAM di Kota Sungaipenuh Diduga Bermasalah Sungaipenuh, METROPOLITAN POS, Proyek pengerjaan pipa PDAM di Kota Sungaipenuh diduga bermasalah. Pasalnya, proyek senilai Rp 3,8 Miliar yang dikerjakan oleh kontraktor bernama Asmara itu diduga tidak sesuai spesi�ikasi dan galiannya dangkal, sehingga pipa tersebut bisa pecah. Terkait hal itu anggota DPRD Kota Sungaipenuh Hardizal, Selasa (3/12) turun kelapangan dan mewarning kontraktor dan pengawas lapangan. Hardizal juga meminta agar kontraktor tersebut membongkar ulang timbunan galian pemasangan pipa yang bersumber dari APBD Kota Sungaipenuh tahun 2013 itu. “Bongkar ini, jangan masukkan batu-batu besar kedalam galian untuk menimbun galian ini,” kata Hardizal kepada kontraktor dan pengawas, serta PPTK yang berada dilokasi pekerjaan. Selain meminta pembongkaran ulang, Hardizal juga meminta kapada kontraktor, pengawas dan pihak terkait untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan pipa PDAM ini sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan teknisnya. “Masa batu-batu besar juga dimasukkan sebagai penimbun, bisa-bisa pipa pecah dan jalan yang bagus menjadi rusak, jadi saya minta dikerjakan sesuai dengan Bestek, jangan asal dikerjakan,” ucap Hardizal.  THOMAS

JAKARTA, METROPOLITAN POS, Kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam kepemimpinan JokowiBasuki dinilai masih belum memuaskan masyarakat terutama untuk tiga hal penting yakni, macet, banjir, dan pengangguran. Hal tersebut tercermin dalam survei telepolling yang dilakukan oleh Pusat Data Bersatu dan Paramadina Public Policy Institute per 11-13 Oktober 2013. Menurut Kepala Pusat Data Bersatu, Didik J. Rachbini, ketidakpuasan masyarakat masih berkisar di kemacetan dan angkutan umum, banjir, serta pengangguran. “Kalau yang permasalahan utama itu hingga 2-3 tahun belum diselesaikan, maka popularitas Jokowi-Basuki yang sekarang sedang baik di mata masyarakat bisa menurun,” kata Didik dalam diskusi publik Kinerja Pemprov DKI Jakarta dan Masa Depan Jakarta di Gedung Energy Tower, kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Jumat (29/11). Namun, berdasarkan hasil survei tersebut sudah timbul kepuasan masyarakat diantaranya di sektor pendidikan, kesehatan, dan informal. Sebab, dalam beberapa bulan kepemimpinannya, Jokowi-Basuki berhasil meluncurkan Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dalam waktu yang hampir bersamaan. “Beberapa bidang sudah meningkat kepuasannya. JokowiBasuki dianggap berhasil untuk program yang tingkat kepentingannya nomor dua, sedangkan yang utama belum,” jelas Didik. Didik menyebutkan, meskipun ada ketidakpuasan, akan tetapi popularitas Jokowi-Basuki tetap disukai. Namun, apabila keduanya tidak berhasil mengatasi masalah utama yang sering dikeluhkan warga Jakarta saat ini, maka popularitas itu bisa menurun.  NRM

14

INVESTIGASI


Dituntut 18 Tahun, Kubu Luth Kecewa K

Jakarta, METROPOLITAN POS, ubu terdakwa Luth�i Hasan Ishaaq mengungkapkan kekecewaannya atas tuntutan 18 tahun penjara atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait penentuan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian (Kemtan). Menurut salah satu penasehat hukum Luth�i, M Assegaf tuntutan tersebut hanyalah upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencari sensasi dan pujian. Tetapi, tidak mencerminkan keadilan. Bahkan, kubu Luth�i menilai tuntutan jaksa zalim karena dinyatakan bersalah sebagai inisiator penerima suap dari PT Indoguna Utama hanya karena dua kali turut serta dalam pertemuan dengan Dirut PT Indoguna, Maria Elizabeth Liman, Elda Devianne Adiningrat (makelar), dan Ahmad Fathanah. Pertemuan pertama, tanggal 28 Desember 2012 di Angus Steakhouse yang dihadiri oleh Fathanah, Maria, Elda, dan terdakwa. Pertemuan kedua, 11 Januari 2013 di Medan. “Memang ada pertemuan di Angus Steakhouse tanggal 28 Desember 2012, tetapi, terdakwa terlambat. Dalam pertemuan tersebut juga terdakwa hanya diperkenalkan kepada Elda dan Maria,” kata Assegaf. Selain itu, karena terdakwa terlambat sehingga tidak tahu pembicaraan sebelumnya antara Fathanah, Maria, dan Elda. Tetapi, pembicaraan hanya seputar tingginya harga daging dan beredarnya daging celeng dan tikus. Apalagi, keterangan Maria dalam sidang menyatakan tidak ada pembicaraan mengenai permintaan

penambahan kuota impor. Sedangkan, Elda mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa lebih banyak diam dan tidak begitu menyimak pembicaraan. Terkait pertemuan kedua di kamar hotel nomor 9006 Aryaduta Medan, dikatakan bahwa hanya membicarakan perihal perbedaan data antara Kemtan dengan Maria. Kemudian, dalam pertemuan yang dihadiri Menteri Pertanian (Mentan) Suswono tersebut terdakwa menengahi pertengkaran antara Maria dan Suswono. “Tidak ada bukti hukum bahwa pertemuan di Medan membicarakan rekomendsi izin kuota. Apalagi janji-janji rekomendasi impor daging. Terdakwa Luth�i lebih banyak diam dan menengahi pertengkaran Maria dan Suswono,” ujar Assegaf. Oleh karena itu, tegas dikatakan Assegaf bahwa tuntutan jaksa zalim. Sebab, Maria sendiri selaku Dirut PT Indoguna secara tegas mengatakan tidak pernah ada janji Rp 40 miliar. Walaupun, Direktur Operasional Indoguna Juard Effendi pernah mengajukan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8.000 ton. Ditambah lagi, lanjut Assegaf, jelas Suswono dalam sidang mengatakan tidak pernah ada upaya Luth�i untuk melobi jajarannya di Kemtan. Walaupun, Fathanah memang pernah mendatangi Dirjen Peternakan dengan membawa berkas kuota dan membawa-bawa nama Luth�i. Tetapi, permintaan Fathanah tersebut tidak pernah dituruti oleh Dirjen Peternakan, Syukur Iwantoro. “Suswono mengatakan jika ada orang dari PKS atau mengaku dari PKS diperlakukan sama. Oleh karena itu,

Tangani kasus korupsi, Polri amankan Rp 910 M Jakarta, Metropolitan Pos, Bertepatan dengan Hari hari anti korupsi se dunia, Korps Bhayangkara mengumbar keberhasilan pemberantasan korupsi sepanjang 2013. Selain berhasil merampungkan 800 kasus, Polri juga berhasil mengankan uang negara sebesar Rp 910 miliar. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri Brigjen Pol Boy Ra�li Amar mengatakan, pihaknya mendapat laporan dari masyarakat sebanyak 1.343 kasus dan 800 kasus sudah P21. “Polri di sini mendapatkan laporan 1.343 kasus korupsi dan ini masih terus berjalan. Saat ini lebih dari 800 nya sudah P21,” Ungkap Boy Ra�li di Mapolda Jabar Bandung, Senin (9/12). Dari 800 perkara yang ditangani ada Rp 910 miliar yang berhasil diamankan. Jumlah itu meningkat hampir empat kali lipat dibandingkan tahun 2012, yang hanya mencapai Rp 261 miliar. Dia mengakui Jawa Barat merupakan yang terbesar dengan 112 laporan di mana 73 di antaranya sudah memasuki tahap akhir. “Jawa Barat memang paling banyak 73 sedang ditangani, disusul Jawa Timur dan Sumatera Utara, sedangkan daerah lainnya rata-rata,” jelasnya. Melalui Kepala Kepolisian Jenderal Sutarman menurut dia Polri berkomitmen terus memerangi korupsi. Bahkan di tingkat Polres sekalipun Polsek pendidikan antikorupsi akan terus digodok mengingat kasus korupsi begitu masif dan belum menimbulkan efek jera. “Secara nasional kita perang dan komitmen. Kita juga tengah mengusung strategi pendidikan budaya anti korupsi seperti program Kapolri,” ujarnya. Karena korupsi tidak bisa diperangi satu lembaga ia mengaku harus bekerja sama dalam penegakan dan pencegahan. “Kerja sama dengan BPK dan BPKP,” ujarnya.  Red

kedatangan Fathanah tidak pernah menjadi atensi Syukur,” ujar Assegaf. Apalagi, tidak terbukti uang Rp 1,3 miliar yang terbagi menjadi dua tahap adalah uang muka untuk kliennya dari PT Indoguna Utama agar membantu permohonan penambahan kuota impor daging sapi. Menurut jaksa, dalam rekaman pembicaraan tersebut Fathanah meminta Syahruddin menjaga mobil di parkiran Hotel Le Meredien, Jakarta, sebelum penangkapan oleh KPK karena ada daging busuk milik Luth�i Hasan Ishaaq. Tetapi, terbukti dalam persidangan bahwa kata-kata daging busuk milik Luth�i tidak ada. Sehingga, uang berjumlah kira-kira Rp 1 miliar dalam mobil tersebut bukanlah milik Luth�i. Selanjutnya, uang sebesar Rp 300 juta yang dikatakan bagian dari Rp 1,3 miliar untuk Luth�i, ternyata tidak sampai ke tangan eks Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. Sebab, diberikan PT Indoguna kepada Elda Devianne Adinigrat (makelar). Oleh Elda uang tersebut diberikan ke Roni untuk menambah modal proyek PLTS di Kementerian Perumahan dan Daerah Tertinggal (PDT). Kemudian, uang Rp 1 miliar yang diterima Fathanah tanggal 29 Januari 2013 dari PT Indoguna, juga dapat dibuktikan bukan untuk Luth�i. Melainkan, untuk membayar cicilan mobil dan furnitur. Dengan perincian, Rp 400 juta rencananya untuk membayar cicilan pembelian mobil Mercedes Benz C200. Terbukti, Fathanah memiliki janji dengan Felix Rajani, mantan sales marketing William Mobil di

Hotel Le Meridien, Jakarta, pada tanggal 29 Januari itu juga. Tetapi apesnya sebelum sempat membayar cicilan, Fathanah tertangkap penyidik KPK terlebih dahulu. Selain itu, Fathanah juga terbukti memiliki janji dengan Ilham pada tanggal dan tempat yang sama untuk membayar pemasangan furnitur sebesar Rp 489 juta. Itu artinya, sudah jelas bahwa uang Rp 1 miliar yang dibawa Fathanah bukan untuk kliennya. Sehingga, terhadap Luth�i tidak bisa dituntut dan didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Seperti diketahui, Luth�i dituntut dengan pidana selama 18 tahun penjara, dalam perkara suap dan pencucian uang terkait penambahan kuota impor daging sapi di Kemtan. “Menuntut supaya majelis hakim

menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Luth�i Hasan Ishaaq selama 10 tahun dalam tindak pidana korupsi, dan 8 tahun dalam tindak pidana pencucian uang,” kata Jaksa Rini Triningsih, membacakan surat tuntutan Luth�i, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (27/11). Dalam pertimbangannya, jaksa mengatakan Luth�i turut serta melakukan perbuatan bersama-sama Ahmad Fathanah dalam kurun waktu antara tanggal 5 Oktober 2012 hingga 29 Januari 2013, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2012 hingga Januari 2013 menerima hadiah atau janji berupa uang sebesar Rp 1,3 miliar dari Maria Elizabeth Liman selaku Dirut PT Indoguna Utama, melalui Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi. Red

Deviardi: Jero Wacik Harus Ditahan Jakarta, METROPOLITAN POS, Effendi Saman, pengacara tersangka kasus suap SKK Migas Deviardi mengatakan Menteri ESDM Jero Wacik seharusnya ditahan oleh KPK. Jero pantas ditetapkan sebagai tersangka lantaran tahu banyak soal suap di SKK Migas. “Saat ini yang harus ditahan adalah Jero Wacik, itu sudah ada indikasi yang kuat. Nanti ini akan diungkap dalam persidangan Deviardi sebagai tersangka,” ujar Effendi di KPK, Senin (9/12). Salah satu contohnya yang Jero tahu yakni soal uang USD 200 ribu di ruang Sekjen ESDM Waryono Karno. Jero pasti mengetahui sebagian uang tersebut untuk kepentingan Partai Demokrat. “Membiarkan terjadinya TPK, contoh sederhana penemuan uang USD 200 ribu dollar di ruangan Sekjen.” ujar Effendi. Effendi mengatakan, Jero juga pasti mengetahui adanya THR yang diminta oleh anggota Komisi VII DPR kepada Rudi

Rubiandini. Pasalnya, Jero sebagai Kepala Pengawas SKK Migas pasti mendapat laporan dari Rudi setiap aktivitas di SKK Migas. “Rudi (pasti) memberitahu (Jero), tidak hanya untuk THR tapi juga ke sekjen, lalu apa untuk negosiasi tata kontrak migas terutama untuk Widodo,” ujarnya. Sebelumnya, melalui pengacaranya, Deviardi bercerita Rudi akan memberikan sejumlah uang dari Widodo Rathanachaitong untuk 4 pejabat negara dari Partai Demokrat. Saat Widodo bertemu dengan Deviardi pun juga mengungkapkan hal yang sama. “Maka saat Deviardi berbicara dengan Widodo maka disebutkan nama Ibas dan Dipo Alam. Itu ketika Widodo mengatakan bahwa transaksi-transaksi itu dari partai tertentu,” ujar Effendi. Selain untuk diberikan ke Partai Demokrat, Deviardi mengatakan Rudi juga memberikan ke anggota DPR.

“Iya, Rudi sendiri yang membagikan dan Deviardi mengetahui semua. Jadi Rudi sendiri yang memberitahu ke Deviardi bahwa uang itu akan dibagi-bagikan ke pejabat publik tadi,” tegasnya.  Red

Jakarta, METROPOLITAN POS, Puluhan penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menggeledah Kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai Pusat di Jalan Ahmad Yani, Jakarta Timur, Senin (9/12/2013). Para penyidik tiba pukul 12.20 WIB dengan menggunakan sebuah bus berukuran sedang. Setidaknya, ada 30 orang penyidik berpakaian putih dan dengan jaket merah bertuliskan “Bareskrim Polri” memdatangi kantor tersebut. Setibanya di lokasi, para penyidik itu segera naik ke lantai dua gedung utama kantor Bea Cukai. Mereka terlihat memasuki staf Direktur Jenderal Bea Cukai Agung Kuswandoro, setelah sebelumnya berkoor-

dinasi dengan petugas keamanan gedung. Menurut informasi yang dihimpun, penggeledahan kantor Bea Cukai tersebut merupakan tindak lanjut atas penanganan kasus dugaan penerimaan suap yang diterima oleh mantan Kasubdit Ekspor Ditjen Bea Cukai Heru Sulastyono. Suap tersebut diduga diberikan oleh seorang pengusaha bernama Yusran Arif. Dugaan suap dalam kasus ini diberikan dalam rupa polis asuransi berjangka senilai Rp 11,4 miliar. Suap tersebut diduga diterima Heru dari Yusran Arief selama kurun 2005-2007, saat Heru menjabat sebagai Kepala Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok di Jakarta Utara.

Jabatan Heru saat sebelum dinonakti�kan adalah sebagai Kasubdit Ekspor dan Impor Ditjen Bea Cukai. Yusran diduga menyuap Heru sebagai upaya menghindarkan perusahaannya dari audit pajak. Heru dan Yusran telah ditetapkan sebagai tersangka kasus ini dengan sangkaan Pasal 3 dan 6 UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Heru dan Yusran juga dikenakan sangkaan Pasal 3 dan 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Mereka juga dijerat Pasal 5 Ayat 2, serta Pasal 12 huruf a dan b UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 dan 56 KUHP.  Red

Penyidik Polri Geledah Kantor Pusat Dirjen Bea Cukai

SAMBUNGAN


15

Dari halaman 1.......................................................... Tragedi Bintaro Dari halaman 1........................................................... Raih Piala Citra

Standar Evakuasi KA ? Banyaknya korban pada peristiwa tabrakan kereta rel listrik dengan truk Pertamina di pelintasan kereta Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Senin (9/12), menimbulkan pertanyaan soal peralatan evakuasi darurat yang ada di dalam kereta api. Kementerian Perhubungan mengklaim bahwa semua kereta sudah melalui uji standar pelayanan dan keselamatan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Nugroho Iriyanto menjelaskan, pembuatan kereta api sebenarnya sudah mempertimbangkan aspek keselamatan. Salah satunya terkait alat evakuasi. Peralatan evakuasi yang disediakan adalah alat pemecah kaca. Namun, Nugroho tidak mengetahui apakah rangkaian kereta yang mengalami tabrakan siang tadi memiliki kelengkapan tersebut. Peralatan darurat lainnya yang disiapkan adalah rem darurat. “Rem darurat ini bisa dipakai penumpang saat melihat ada indikasi bencana atau hal-hal lain. Dia bisa mengambil langkah dengan mengoperasikan rem darurat,” kata Nugroho di Kompleks Parlemen, Senin (9/12). Rem darurat itu, sebut Nugroho, bertujuan mencegah terjadinya kecelakaan. Keberadaannya, ucap Nugroho, ada di setiap gerbong kereta. “Tapi, saya tidak tahu apakah sudah diberitahukan ke penumpang atau tidak,” ucapnya. Sementara itu, Menteri Perhubungan EE Mangindaan me-

nyatakan akan mengevaluasi kembalistandard operating procedure (SOP) yang diterapkan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Kemenhub, lanjutnya, sudah menurunkan tim untuk menginvestigasi penyebab terjadinya kecelakaan. “Aspek itu (kelengkapan peralatan darurat) juga akan menjadi bahan evaluasi kami,” kata Mangindaan seusai melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR. Seperti diberitakan, truk tangki bermuatan bahan bakar premium itu mengalami kecelakaan dengan KRL jurusan Serpong-Tanah Abang di pelintasan rel Pondok Betung, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Senin (9/12) pukul 11.15 WIB. Korban meninggal dunia dipastikan berjumlah 10 orang dan kemungkinan bertambah. Korban tewas di antaranya masinis kereta. Sementara itu, puluhan korban luka-luka dirawat di RS dr Suyoto, Jalan Veteran, Jakarta Selatan. Korban terbanyak berasal dari kaum perempuan karena gerbong yang ditabrak truk adalah gerbong khusus perempuan.  Tim

ditaksir diatas Rp4 Milliar. Penggeledahan dipimpin langsung Kasie Pidsus Kejari Jakbar, Chairun Parapat dan Kasie Intel Gloria Sinuhaji dengan anggota berjumlah 14 orang jaksa. Penggeledahan dimulai jam 11 Wib sampai jam 16 Wib Kamis, (28/11), Kejaksaan Jakarta Barat ke kantor Sudin Kebersihan Jakarta Barat, berhasil menyita beberapa dokumen yang ditempatkan dalam satu koper dan 2 kantong plastic berisi berkas-berkas yang terkait dengan tindakan pidana korupsi penyimpangan anggaran pengadaan bahan bakar minyak (BBM) anggaran tahun 20122013. Setelah dikon�irmasi kepada Kejari Jakarta Barat, I Made Suarnawan melalui Kasie Intel Gloria Sinuhaji menyatakan,

berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor.07-08/Pen/Pid/2013/ PN Jakarta Barat tertanggal 27 November 2013. Upaya ini untuk mencari dan menemukan barang bukti dalam tindak pidana korupsi. “Dari hasil pemeriksaan, kita telah menetapkan dua orang tersangka, sejak minggu lalu yaitu “Selamo” sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dan seorang bendahara “Khomariah”. Lanjut Sinuhaji kasus ini berkat adanya pengaduan dari masyarakat. Terhadap yang sudah kita tetapkan jadi tersangka Selamo dan Khomariah sebagai tindakan awal dan akan kita tingkatkan ke Penyidikan, untuk sementara kita belum menahan tersangka, tidak menutup kemungkinan adanya

tersangka lain. Metropolitan Pos menanyakan tentang keterlibatan Kasudin Kebersihan Jakarta Barat Hj Wahyu Pudjiastuti, Sinuhaji menjawab akan kita kembangkan kemudian. Sinuhaji melanjutkan, untuk perkara ini kita akan memasukkan ancaman dari pasal 2 dan pasal 13 undang-undang No.13 tahun 1999 dan perubahan undang-undang No20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi di ancam hukuman 20 Tahun penjara. Ketika Metropolitan Pos mengkon�irmasi Kasudin Kebersihan Jakbar, Pudjiastuti tidak bisa ditemuin di kantornya, sepertinya menutup diri dari wartawan, dengan jawaban dari pengamanan setempat tidak ada dikantor.  Julio

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negaradipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Hal ini disampaikan Josmar Simbolon Ketua Tim Investigasi Wilayah Jaksel LSM Investigasi Fakta Hukum kepada Metropolitan Pos, Jumat, (6/12). Menurut, beberapa pengakuan rekanan yang dihimpun Metropolitan Pos di Jakarta Selatan, membenarkan adanya fee tersebut yang diminta pejabat kepada rekanan.

Josmar Simbolon Ketua Tim Investigasi Wilayah Jakarta Selatan LSM Investigasi Fakta Hukum akan menindaklanjuti fee proyek tersebut yang diminta pejabat Sudin PU Jalan Jakarta Selatan kepada rekanan, bila ada kwitansi terbukti atau bukti bukti lain dari rekanan akan dilaporkan pidana, cetusnya. Sementara, Kepala Sudin Pekerjaan Umum Jalan Jakarta Selatan Ir. Yayat Hidayat belum bisa dikon�irmasi Metropolitan Pos terkait fee 20 sampai 30 persen yang di minta dari rekanan. Anggaran Sudin Pekerjaan Umum Jakarta Selatan untuk peningkatan Jalan dengan Betonisasi di Kota Administrasi Jakarta Selatan paket 2 jalan, Radio 4

lanjutan, Pulo Raya 1 dan 5 lanjutan, serta 6, Wijaya Timur, H Sajim sebesar Rp2,38M, belum sesuai bobot yang diajukan anggaran nya, begitu juga peningkatan jalan dengan betonisasi di kota Jakarta Selatan paket 4 sebesar Rp3,37M. Dengan besarnya anggaran tersebut LSM Investigasi Fakta Hukum akan menindaklanjuti sesuai bobot dan volume pekerjaan. Jalan Gatot Subroto belum optimal dilaksanakan, jalan jalan masih berlubang dan terkelupas akibat fee yang diraup pejabat, sehingga cepat rusak jalan tersebut pada hal baru dikerjakan, para pengguna jalan pun terganggu.  Hotdiman

Manajer Komunikasi Perusahaan PT KCJ Eva Chairunisa mengatakan 3 korban tewas adalah Sudarman (40), masinis KRL; Suroso (40), asisten masinis; dan So�ian Hadi, petugas layanan KRL. “Dari pihak kami ada tiga korban meninggal, yakni masinis KRL, asisten masinis, dan petugas layanan KRL,” kata Manajer Komunikasi Perusahaan PT KCJ Eva Chairunisa, Senin (9/12). sementara penumpang KRL yang menjadi korban luka dalam kecelakaan itu, kata Eva, di antaranya menderita luka seperti patah tulang, memar, luka bakar, dan cedera lain.

Dari halaman 1............................................................. Korupsi BBM

Dari halaman 1........................................................ Pejabat Sudin PU

Boediono Seharusnya Ikut Dipidana Jakarta, METROPOLITAN POS, Wakil Presiden Boediono dinilai harus dimintai pertanggungjawaban terkait pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Chudry Sitompoel, pakar hukum pidana Universitas Indonesia mengatakan semua orang yang ikut dalam rapat penentuan pemberian FPJP kepada Bank Century harus dimintakan pertanggungjawabannya. “Bahwa keputusan kolektif kolegial. Bagaimana dalam hukum pidana, ada penyertaan atau deelneming. Kalau Budi Mulya dan Siti Fadjriah sudah kena, harusnya semua yang ikut rapat kena,” kata Chudry dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (7/12). Chudry menjelaskan keputusan untuk

menyelamatkan Bank Century adalah kolektif kolegial atau keputusan bersama. Ia memberi contoh kasus korupsi dana Yayasan Bank Indonesia dimana mantan Gubernur Bank Indonesia, Burhanudin Abdullah dipidana. Burhanuddin, kata Chudry tidak mengetahui apa-apa soal, namun tetap dipidana. Itu karena posisinya sebagai penasehat yayasan dan dia ikut tanda tangan suatu dokumen. “Apalagi Pak Boediono anggota KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan)itu kan harusnya semuanya. Semua yang ikut rapat tanggung jawab,” kata Chudry. Soal besaran tanggung jawab, hal itu akan diputuskan nanti seiring berjalannya proses hukum. Anggota Tim Pengawas Bank Century Hendrawan Supratikno juga sependapat soal Boediono harus dimintai pertanggungjawabannya.  Hotdiman

Untuk Nenek Sementara itu Aktor Reza Rahadian (26) meraih Piala

Citra untuk kategori Pemeran Utama Pria Terbaik dalam Festival Film Indonesia 2013, yang digelar pada Sabtu (7/12) malam di Marina Convention Center, Semarang, Jawa Tengah. Ia memersembahkan piala itu untuk neneknya yang telah tiada. Sebelum pemenang kategori tersebut diumumkan di Marina Convention Center, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (8/12) malam, para nomine kategori tersebut, yaitu Ikrarnegara, Lukman Sardi, Joe Taslim, Reza Rahadian, dan Abimana Aryasatya memberi testimoni mengenai pesan yang mereka sampaikan melalui karakter mereka dalam �ilm bersangkutan. Reza, yang diunggulkan berkat aktingnya dalam �ilm Habibie & Ainun, mengaku sangat senang ketika kemudian namanya disebut sebagai peraih piala itu. Matanya sampai berkaca-kaca. “Ekspresif sekali di depan

(panggung), seneng bangat di depan lagi, out of my control,” kata Reza pada Minggu dini hari, setelah menerima piala tersebut. Menurut Reza, semua nomine berhak mendapat piala itu, karena akting mereka sama-sama bagus. Reza memersembahkan piala tersebut untuk neneknya yang baru saja berpulang. “Oma saya wafat beberapa waktu lalu di Belanda, saya persembahkan buat Oma saya, wartawan senior tahun 60-an,” tuturnya. Reza juga tidak menanggap kemenangan itu beban baginya. “I’m happy with it,” ujar Reza, yang sebelum ini telah meraih Piala Citra untuk kategori Aktor Pendukung Terbaik, berkat aktingnya dalam �ilm Perempuan Berkalung Sorban (2009), dan Piala Citra untuk kategori Pemeran Utama Pria Terbaik, untuk aktingnya dalam �ilm 3 Hati 2 Dunia 1 Cinta (2010).  Gay

Fakta Hukum Jakarta, Peris Ari�in kepada Metropolitan Pos, Jumat, (6/12). Menurut, mantan Bupati Kabupaten Samosir, Wilmar Simanjorang, berdasarkan data bahwa izin prinsip No 001/1217/IP/I/ PMDN/2201 Nomor perusahaan 03138.2011 NPWP 21.045.754.5-127.000 tanggal 23 februari 2012, izin lokasi surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 89 tahun 2012 atas tanah yang terletak di desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, seluas 800 hektar dikeluarkan tanggal 1 mei 2012, tidak berdasarkan fakta sesuai mekanisme aturan, dimana perusahaan beroperasi tanpa HGU, perusahaan beroperasi tanpa ijin lingkungan, melanggar ketentuan dengan membabat jarak 5 meter dari sungai sesuai hasil investigasi Forum Pesona, PT GDS tidak memiliki dokumen ijin pertanian, perkebunan dan peternakan, PT GDS tidak memiliki ijin lingkungan atau Amdal. Sementara, pemilik PT. Gorga Duma Sari (GDS), Jhonny Sihotang, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Samosir, dari Fraksi Partai Marhaenisme belum bisa dihubungi

wartawan. Ternyata selama ini sudah banyak membabat hutan tele, di Samosir, namun Kapolri Sutarman belum menangkap oknum oknum yang terlibat menyalahgunakan wewenang jabatan sesuai dengan UU No31 tahun 1999, pasal 3 menyebutkan, setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dngan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000,- dan paling banyak Rp1.000.000.000,unsur-unsurnya, pelaku (manusia dan korporasi), menguntungkan diri sendiri, orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Sementara, menurut, Ir J. Sitanggang, salah seorang tokoh pemerhati Kabupaten Samosir, menjelaskan kepada Metropolitan Pos, setelah

mengikuti dan mendengar perkembangan melalui masyarakat serta berbagai informasi mengenai Samosir, saya sangat prihatin terutama mengenai masalah pembalakan hutan tele, maka hutan tele tidak boleh digundul dan dibabak lagi, hutan tele harus dilestarikan, untuk itu harus dicegah. “Seharusnya masyarakat dan pemerintah pemkab samosir harus bersama sama menjaga kelestarian hutan tele dari pembalakan, tapi justru hutan dibabak oleh warganya sendiri, kita harus menghindari bahaya dan malapetaka di masa yang akan datang”, kata, J.Sitanggang, Selasa, (3/12). J.Sitanggang berharap agar pembabakan pohon di hutan tele tidak berlanjut lagi dan harus dihentikan karena akan berdampak buruk terhadap alam dan lingkungan di Samosir. “Kalau dibabak terus nanti akan menimbulkan erosi dan longsor, justru hutan tele harus di reboisasi, Bupati Samosir, Mangindar Simbolon agar merespon apa yang menjadi harapan masyarakat samosir khususnya mengenai hutan tele, masyarakat samosir harus didengar dan dilindungi, katanya.  Tim

Karangpawitan Kec Karawang Barat Senin (2/12). Mengawali sambutannya tertulisnya Bupati Karawang yang dibacakan Plt Sekda, mengatakan atas nama pemerintah daerah mengucapkan “selamat datang” di kabupaten Karawang, kepada seluruh kontingen beserta official, wasit/juri dan seluruh pelajar yang saat ini akan mengikuti popwilda jawa barat tahun 2013” Ungkap nya Selanjutnya Plt Sekda secara khusus menyampaikan “terima kasih” atas ditunjuknya kabupaten Karawang sebagai tempat penyelenggaraan Popwilda jawa barat ini, mudahmudahan kepercayaan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sekaligus dapat memuaskan menyenangkan semua pihak. Event seperti ini sangat

penting artinya, dalam membangun jiwa dan raga insaninsan indonesia seutuhnya yang di mulai sejak dini, melalui kegiatan olahraga dan sangat relevan dengan keinginan pemerintah, dalam memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, yang mampu merangsang generasi muda untuk mencintai olahraga sekaligus dapat merasakan manfaatnya bagi peningkatan kualitas hidup terutama kesegaran �isik dan mental serta mencapai prestasi yang bisa dibanggakan baik ditingkat regional, nasional maupun internasional. Kabupaten karawang telah memiliki berbagai fasilitas olah raga yang memenuhi standar nasional dan telah dipakai untuk melaksanakan kejuaraan nasional seperti sirkuit sepatu roda, arena dayung cipule, sport hall adiarsa,

stadion singaperbangsa, gor panatayuda. dll, dengan adanya berbagai fasilitas olahraga tersebut, diharapkan dapat membangkitkan gairah masyarakat terutama generasi muda untuk berolahraga sekaligus untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas para atlit dan olahragawan yang handal dan berprestasi. untuk itu, penyelenggaraan popwilda ini saya pandang sebagai titik awal untuk membina tehnik dan metode yang dapat menunjang perkembangan dan kemajuan olahraga di kabupaten karawang pada khususnya di jawa barat pada umumnya, sehingga mampu melahirkan atlit-atlit yang handal dan berprestasi serta dapat membawa harum nama kabupaten Karawang dan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat.  AND

Center, Semarang, Jawa Tengah, tersebut. “Perasaan, gemetaran sih yang jelas,” imbuh Asti, yang menyebut bahwa penghargaan itu dicapainya setelah perjalanan panjang sejak main dalam �ilm Ada Apa dengan Cinta?. Ia berhasil menyingkirkan para nomine lain dalam kategori itu--Happy Salma (Air Mata Terakhir Bunda), Imelda Therine (Belenggu), Laudya Cynthia Bella (Belenggu), dan Laura Basuki (Madre). Para pesaing terberat baginya adalah Imelda Therine dan Happy Salma. “Sama sekali enggaknyangka, aku malah lebih ke Imelda dan Happy Salma,” ucapnya. Dengan membawa pulang piala Citra, Asti merasa harus semakin serius dalam dunia akting. “Saya harus serius lagi di dunia peran,” ujarnya.

Dari halaman 1................................................................. Desak SBY

Dari halaman 1......................................................... Pekan Olahraga

16

nEDISI 067 THN III SENIN 9 - 22 DESEMBER 2013

nEDISI : 053 | THN III | SENIN 6 - 19 MEI 2013

Informasi Aspirasi Rakyat

HAL 16

Surat Kabar Umum

Silahkan Bergabung Bersama

SENIN 9 - 22 DESEMBER 2013

Telp. 021-51393635, 31902301, Fax. 021- 31902301 HP: 0821 2219 5529 E-mail: [email protected] Alamat Redaksi : Jl. Kramat Raya No 1 Blok B Gedung Paseban, Jakarta Pusat 10450

BERLIN SIAHAAN Pemimpin Umum/Perusahaan

Informasi Aspirasi Rakyat

E-mail: [email protected] Redaksi: 021 51393635, 31902301, Fax. 02131902301

Menjelang Natal dan Akhir Tahun Marak Wartawan Gadungan

Segenap Pimpinan dan Karyawan

Polsek Tebet Tangkap Empat Wartawan Gadungan

n EDISI : 053 | THN III | SENIN 6 - 19 MEI 2013

Umum DKI Jakarta. Terkait kasus korupsi rehabilitasi Jalan di Jakarta Utara, Ir H Maman Suparman M Eng, kabur meninggalkan kasus di Suku dinas (Sudin) Pekerjaan Umum Jalan Jakarta, METROPOLITAN POS, Jakarta Utara, dan sekarang pindah ke Dinas Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Didiek Darmanto, Pekerjaan Umum DKI Jakarta. harus usut tuntas Ir H Maman Suparman M Eng, Kepala Ir H Maman Suparman M Eng, Kepala Bidang Perawatan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Bersambung Hal 15 ..........Terkait Kasus Korupsi

Kejaksaan Tinggi DKI Harus Usut Tuntas Ir H Maman Suparman M Eng

DPC Partai HANURA Kab.Samosir

Sah di Pimpin Suhanto Sitanggang

Mengucapkan

Samosir,METROPOLITAN POS,

Merry Christmas & Tahun Baru 25 Desember 2013

1 Januari 2014

Silahkan Bergabung Bersama Telp. 021-51393635, 31902301, Fax. 021- 31902301 HP: 0821 2219 5529, 0813 1533 8511 E-mail: [email protected]

Jakarta, METROPOLITAN POS, Menjelang hari Natal dan akhir tahun marak Wartawan Gadungan ke kantor kantor pemda, dalam hal ini bila ada kartu persnya segera diperiksa para pejabat terkait bersama media tersebut eksis atau tidak, bila tidak eksis laporkan ke pihak polisi terdekat dan akan diproses hukum. Hal ini disampaikan pemerhati wartawan, Sulastiyono kepada wartawan. Kepolisian Sektor Tebet merilis penangkapan terhadap empat orang wartawan gadungan. Mereka dibekuk lantaran diduga memeras seorang warga berinisial HH dengan mengaku-ngaku sebagai wartawan. Penangkapan ini bermula ketika korban HH, yang merupakan warga Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan merasa tertekan akibat ulah keempat pelaku. Keempat wartawan gadungan tersebut menyatakan korban memiliki perselingkuhan dengan wanita lain. Kemudian hal itu dimanfaatkan oleh keempat pelaku untuk memeras HH. “Mereka memaksa meminta uang Rp 30 juta, bila tidak diberi kasus itu akan dimunculkan di medianya,” kata Kapolsek Tebet Komisaris Polisi I Ketut Sudarma saat dihubungi wartawan. Ketut melanjutkan, korban bahkan sempat memberi sejumlah uang kepada pelaku sebesar Rp 5 juta pada tanggal 30 November 2013. Untuk sisanya dibayarkan pada tanggal 3 Desember 2013. Karena merasa diperas akhirnya korban melaporkannya ke pihak kepolisian. Keempat orang tersebut ditangkap pada Selasa (3/12) malam. Mereka ditangkap di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan dengan mengamankan peralatan seperti handycam dan tanda pengenal sebagai alat dalam mereka beraksi. Wartawan gadungan tersebut diantaranya adalah RS (48 tahun) warga Mahkota Indah, Tambun, Bekasi; PS alias F (35 tahun), warga Bojong Menteng, Bekasi; HS (36 tahun) warga Bojong, Rawalumbu, Bekasi, dan HS (37 tahun) warga Mustika jaya, Bekasi. Kini keempat oknum wartawan gadungan tersebut mendekam di tahanan dan dijerat dengan pasal 368 KUHP tentang Pemerasaan dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. q Mulyawan/ Yasir

Menuju HUT Ke- IV

Tampil Beda, Edisi Teratur, Eksis Terus, dari Sabang sampai Merauke

0813 8511 KANTOR HotlineREDAKSI Pasang Iklan dan HOTLINE PASANG IKLAN DAN 1533 PENGADUAN 021-3190 2301 /Pengaduan 0813 1533 8511

Terkait kasus korupsi rehabilitasi Jalan

TOKOH

Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Samosir, Suhanto Sitanggang, menjelaskan kepada wartawan Metropolitan Pos, sehubungan dengan surat KPUD Kab. samosir perihal Klarifikasi No : 97/KPUSMR-002.434810/ IV/2013 tertanggal 23 April 2013, bahwa dijelaskan tidak ada lagi Dualisme Pengurusan Partai Hanura Kab. Samosir Dalam Surat Keputusan DPD Partai Hanura Prov. Sumut Nomor : SKEP/082/DPD-HANURA/ SU/IV/2013 tertanggal 18 April 2013 yang mana Susunan Kepengurusan DPC Partai Hunura Samosir yang sah secara Muscalub di Hotel Gorat Kec. Palipi, Ketua terpilih Suhanto Sitanggang, Sekretaris Edward P. Malau dan Bendahara Edward Manik.

Dugaan Mark-up Pengadaan Genset

Kejaksaan Usut Tuntas Pejabat BLKD Jaksel Ismanto Harus Bertanggungjawab Jakarta, METROPOLITAN POS, pejabat BLKD Jaksel Ismanto, bersama KetDugaan mark-up pengadaan genset, ua lelang dan Bendahara. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta SePejabat Balai Latihan Kerja Daerah latan, Amir Yanto, harus usut tuntas (BLKD) Jakarta Selatan di laporkan LembaBersambung Hal 14 .......... Dugaan Mark-up pengadaan Genset

Terkait Kasus Bank Century Mulai Diseret

KPK Periksa Pejabat Bank Indonesia Jakarta, METROPOLITAN POS,

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Bidang Stabilitas Sistem Keuangan Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) Bank Indonesia Filianingsih Hendarta terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Rabu (1/5), Filianingsih diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Budi Mulya. “Dia diperiksa untuk tersangka BM (Budi

Bersambung Hal 15.............., DPC Partai HANURA Kab.Samosir

Di Pengadilan Negeri Batam

Bersambung Hal 15......................, Terkait Kasus Bank Century

“SUNAT” GAJI BIDAN PTT

Ada Pungli Akta Lahir Rp 150 Ribu Kadis Kesehatan Kab. Samosir Manigor Batam, METROPOLITAN POS, Praktik pungutan liar (pungli) hampir merambah ke semua lini. Ini seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri (PN) Batam. Dari sekian banyak orangtua yang mendaftarkan permohonan penetapan akta lahir bagi anaknya, tak sedikit yang menuai cerita miring. Vivi, seorang pemohon mengatakan, ia terpaksa memberikan uang tambahan Rp 150 ribu per akta lahir kepada seorang panitera, setelah hakim memutus penetapan akta lahir anaknya. Alasan panitera, uang itu dipergunakan sebagai upah ketik akta lahir.

1

Simbolon Harus Diperiksa Tipikor

Samosir, METROPOLITAN POS,

Bersambung Hal 14........, Di Pengadilan Negeri Batam

Korupsi Dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Desa Rp 1,5 miliar

Wali Kota Medan Rahudman Harahap Disidang

Ir Heru Hermawanto, Kabid Perizinan Bangunan Dinas P2B DKI Jakarta

Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kabupaten Samosir, Manigor Simbolon harus diperiksa Tipikor, pasalnya, diduga sunat gaji Bidan PTT. Selain itu, Manigor Simbolon, kembali mencoreng nama baik Departemen Kesehatan, perbuatan yang tidak mencerminkan sebagai pimpinan yang baik telah dilakukan terhadap anggotanya sendiri yang bernama Kristina Dewi Sutra Sinaga yang bertugas sebagai Bidan PTT Desa Lumban Pinggol Kecamatan Pangururan Samosir. Hal ini diutarakan Hamonangan Simbolon kepada Metropolitan Pos, Kamis,

Ketua LSM Ditahan Kejaksaan Garut, METROPOLITAN POS,

Kejaksaan Negeri Garut menahan ketua salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) Mukti Arif pada Rabu (17/4). Mukti diduga melakukan tindak pidana. Kepala Kejaksaan Negeri Garut Agus Suratni menyatakan, pihaknya menahan Mukti setelah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap tersangka sebelumnya. Setelah cukup bukti, pihaknya langsung menahan Mukti dan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B. “Tersangka sekarang sudah ditahan dan

Bersambung Hal 14 ..................., Ketua LSM

Masyarakat Johar Baru Berharap Caleg PKB Nomor Urut 10 Lolos

Laksana, Wakil Bendahara PKB Jalin Silahturahim Bersama Tokoh Agama

Bersambung Hal 14 ........................... Pejabat Dinas P2B DKI Jakarta

Indikasi Korupsi Anggaran Pembebasan Tanah dan Pembangunan Rumah Dinas

KPK Usut Tuntas Pejabat Ditjend Perkereta Apian Kementerian Perhubungan

Tersandung Korupsi, Wali Kota Medan Disidang

Medan, METROPOLITAN POS, Wali Kota Medan Rahudman Harahap hari ini menjalani sidang perdana sebagai terdakwa dalam kasus korupsi dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Desa Rp 1,5 miliar tahun 2005 di Kabupaten Tapanuli Selatan. Saat itu Rahudman menjabat sebagai Sekretaris Daerah Tapanuli Selatan.

Bersambung Hal 14........Korupsi Dana Tunjangan

Jakarta, METROPOLITAN POS, nggaran pembebasan tanah dan pembangunan rumah dinas yang di bangun oleh proyek Double -Double Track (DDT) tahun 2006 Ditjend Perkereta Apian Kementerian Perhubungan di indikasikan adanya korupsi. Pejabat Ditjend Perkereta Apian Kementerian Perhubungan harus di usut tuntas Ketua KPK Abraham Samad. Pembebasan tanah yang ada di

A

Cipanang Lontar Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, tahun 2004, oleh Pimpro DDT dibayarkan biaya pembebasan tanah kepada Mia Cs warga Cipinang Lontar kurang lebih sebesar Rp7M. Sementara tanah warga milik Mia hanya seluas 173 meter dikali sebesar Rp702.000,- menjadi sebesar Rp109.301.400,- Sisa warga yang belum terbayar pada tahun 2004 dibayarkan kembali tahun 2010 lebih kurang 23 kepala keluarga (KK) oleh Bersambung Hal 15 ........., Indikasi Korupsi Anggaran

Ket : KH.DR. Nuril Arifin Husen MBA bersama Laksana, Caleg PKB Dapil 1 Jakarta Pusat, dalam acara Dialog interaktif dan Silahturahim dengan warga, di Masjid Maqdis Al Rahmah.

Jakarta, METROPOLITAN POS, Masyarakat Johar Baru berharap, Laksana, Wakil Bendahara PKB calon legislative PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), dengan Nomor Urut 10 lolos dan duduk dikursi DPRD DKI Jakarta. Laksana, Wakil Bendahara PKB jalin silahturahim bersama Tokoh Agama Bersambung Hal 14....................................................................., Masyarakat Johar Baru

KPK Periksa Pejabat Bank Indonesia

Recommend Documents