P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 06 September 2011
Indeks 1. Siang Ini KPK Periksa 3 Tersangka Suap Proyek Kementrian Tenaga Kerja 2. Polisi Masih Kumpulkan Alat Bukti Kasus Kemendiknas 3. Korupsi Damkar Hari Sabarno diancam 20 tahun penjara 4. Mantan Walikota Magelang Ditahan 5. PPATK Lacak Transaksi di Kemenakertrans
Tempointeraktif.com
Selasa, 6 September 2011
Siang Ini KPK Periksa 3 Tersangka Suap Proyek Kementerian Tenaga Kerja TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi akan menggelar
pemeriksaan terhadap 3 tersangka kasus dugaan suap proyek Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Selasa siang ini, 6 Agustus 2011. Kepala Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan Kementerian, Dadong Irbarelawan, akan mendapat giliran pertama.
Sedangkan dua tersangka lain, yakni pegawai PT Alam Jaya Papua, Dharnawati, serta Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigras,i I
Nyoman Suisnaya, akan diperiksa sekitar pukul 12.00 WIB siang ini. Dadong mendatangi gedung komisi antikorupsi sejak pukul 09.40 WIB tadi. Ia
datang mengenakan batik bercorak cokelat dipadu celana hitam dan menenteng
sebuah map berwarna biru. Ia tampak tergesa-gesa saat akan memasuki gedung KPK dan tak menghiraukan para wartawan yang berusaha mengabadikan gambarnya. Penyidik KPK menangkap Nyoman, Dadong, serta Dharnawati pada Kamis, 25
Agustus lalu. Dalam penangkapan itu, komisi antikorupsi menyita duit sebesar Rp 1,5 miliar. Duit itu diduga untuk memuluskan pencairan dana percepatan
pembangunan infrastruktur proyek transmigrasi di 19 kabupaten. Dana proyek tersebut sebesar Rp 500 miliar.
Farhat Abbas, pengacara Dharmawati, mengatakan kliennya akan diperiksa seputar
keterlibatannya dalam kasus ini. Dalam pemeriksaan nanti, Dharnawati, kata Farhat, akan mengungkapkan semua fakta dalam kasus tersebut. "Fakta yang terjadi akan diungkap," kata dia melalui telepon selulernya.
Namun, ia menolak menjelaskan fakta apa yang dimaksud. Ia juga menolak
menanggapi dugaan keterlibatan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, dalam kasus ini. "Tunggu hasilnya saja," ucapnya. TRI SUHARMAN
Mediaindonesia.com
Selasa, 6 September 2011 Polisi masih Kumpulkan Alat Bukti Kasus Kemendiknas JAKARTA--MICOM: Polisi masih mengumpulkan alat bukti terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan Kementerian
Kesehatan (Kemenkes). Saat ini, penyidik masih memeriksa sejumlah saksi dalam
kasus yang menyeret mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin, itu. "Masih memeriksa saksi-saksi," ujar Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Anton Bachrul Alam, di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (5/9).
Dia mengatakan penyidik telah memeriksa 100 saksi dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan alat pendidikan di Kemendiknas. Saksi-saksi itu berasal dari 17 provinsi di Indonesia.
Sementara, untuk kasus korupsi Kemenkes, penyidik telah memeriksa 50 saksi dari
tujuh provinsi. Namun, Anton mengaku belum mengetahui tentang dua orang yang disebut-sebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan pengadaan empat paket alat pendidikan di 30 provinsi itu.
Sebelumnya, Komisaris Jenderal (Purn) Ito Sumardi pernah menyebutkan penyidik
telah menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Ito mengungkapkan penyidikan kasus itu setelah disebut-sebut menerima aliran dana dari Nazaruddin. (OL-8)
Suarakarya-online.com
Selasa 6 September 2011 KORUPSI DAMKAR
Hari Sabarno Diancam 20 Tahun Penjara JAKARTA (Suara Karya): Mantan Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno, mulai
disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (Damkar) di 22
pemerintah daerah di Indonesia. Dia didakwa dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin,
mendakwa Hari dengan dakwaan berlapis. Hari diduga melakukan pengadaan mobil
Damkar sebanyak 37 kali di 22 daerah di Indonesia tahun 2002-2005 di Departemen Dalam Negeri, sewaktu masih menjabat sebagai menteri dalam negeri. JPU KPK
dalam dakwaannya menuduh Hari telah melakukan tindak pidana korupsi berupa memperkaya diri sendiri dan korporasi serta menyalahgunakan kewenangannya sebagai menteri dalam negeri.
Dalam dakwaan ke-satu yang diajukan JPU, Ketut Sumedana dan Hadiyanto, Hari
didakwa Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-
Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, JPU KPK
mengajukan dakwaan kedua yang pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 15 dan subsider Pasal 3 juncto Pasal 15 Undang-Undang No 31 Tahun 1999.
Jaksa KPK, Ketut Sumedana, mengatakan Hari telah mengatur dan mengarahkan agar para gubernur, bupati dan wali kota di sejumlah daerah mau melaksanakan
pengadaan mobil pemadam kebakaran dengan spesifikasi sesuai dengan milik almarhum Hengky Samuel Daud. Spesifikasi tersebut tertuang pada radiogram bernomor 027/1496/ OTDA tanggal 12 Desember 2002 yang ditandatangani Oentarto Sindung Mawardi selaku Dirjen Otonomi Daerah, namun perintah penerbitannya dari Hari Sabarno.
Dalam radiogram tersebut, pemerintah daerah diperintahkan agar melakukan pengadaan mobil pemadam kebakaran merek Tohatsu tipe V 80 ASM dengan
kapasitas tangki 4000 liter dan kapasitas dorong air 2050 liter per menit. Selain
merek Tohatsu, Hari juga mencantumkan merek Morita tipe MES dalam radiogram tersebut. Kedua merek tersebut sesuai dengan mereka yang dipasarkan PT Istana Sarana Raya dan PT Satal Nusantara milik Hengky.
Berdasarkan radiogram tersebut, kedua perusahaan itu berhasil menjual 208 mobil pemadam kebakaran yang dibeli oleh 22 pemerintah daerah di Indonesia. Nilainya
Rp 227,128 miliar. Menurut penghitungan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) harga mobil-mobil tersebut hanya Rp 141 miliar.
Usai persidangan, Hari mengaku tidak mengerti secara substansial dakwaan Jaksa. Akan tetapi secara material, Hari mengatakan banyak yang janggal dari dakwaan tersebut. (Nefan Kristiono) Kompas.com Senin, 5 September 2011 Mantan Wali Kota Magelang Ditahan MAGELANG, KOMPAS.com - Mantan Wali Kota Magelang Fahriyanto resmi ditahan
oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Magelang, di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IIA Kota Magelang, Senin (5/9/2011) sore.
Fahriyanto menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan buku ajar 2003, dengan nilai kerugian negara lebih dari Rp 4 miliar. Kemarin, Fahriyanto juga ditahan bersama bersama tiga tersangka lainnya yaitu
mantan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Magelang Sureni Adi, dan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Magelang Sularso Hadi.
Penahanan dilakukan setelah ketiganya menjalani pemeriksaan di kantor Kejari Kota Magelang sekitar tiga jam.
Kepala Kejari Kota Magelang H Banjarnahor mengatakan, dalam kasus ini, Fahriyanto memiliki peran cukup penting karena sebagai kepala daerah, dia bertanggungjawab untuk pencairan anggaran daerah termasuk untuk proyek pengadaan buku ajar tahun 2003 dengan nilai total anggaran, Rp 11 miliar.
Dalam hal ini, Pak Fahriyanto bertanggungjawab untuk pencairan dana yang diselewengkan penggunaanya ini, ujarnya.
Banjarnahor mengatakan, seiring dengan peningkatan status ketiganya menjadi
tersangka, upaya penahanan ini diperlakukan untuk semakin mempermudah proses penyidikan.
Dengan memperdalam penyidikan terhadap mereka dan dari keterangan saksi-saksi lain, kami akan terus mengembangkan penyidikan untuk mencari keterlibatan berbagai pihak atau tersangka-tersangka lain, ujarnya.
Sebelumnya, mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang Sri Yudoko juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan terlebih dahulu ditahan di LP Kelas IIA Magelang.
Kompas.com
Senin, 5 September 2011 PPATK Lacak Transaksi di Kemnaketrans
JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri aliran dana terkait kasus dugaan suap program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kasus yang melibatkan dua pejabat Kemnakertrans dan seorang pengusaha itu
belakangan menyeret nama Menakertrans Muhaimin Iskandar. "Otomatis sistem akan melaporkan transaksi keuangan yang terkait," ujar Ketua PPATK Yunus Husein melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com, Senin (5/9/2011).
Kendati demikian, Yunus mengatakan, pihaknya belum menemukan transaksi mencurigakan terkait kasus itu. Adapun kasus dugaan suap program PPIDT
melibatkan dua pejabat Kemnakertrans, yakni Kepala Bagian Perencanaan dan
Evaluasi Dadong Irbarelawan, Sekretaris Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) I Nyoman Suisanaya, dan seorang wanita selaku kuasa direksi PT Alam Jaya Papua, Dharnawati. Ketiganya disangka melakukan percobaan penyuapan terhadap Muhaimin dengan alat bukti Rp 1,5 miliar.
Kuasa hukum Dharnawati, Farhat Abbas, mengungkapkan bahwa uang tersebut diniatkan untuk diberikan kepada Muhaimin sebagai tunjangan hari raya (THR)
Lebaran. Rencana pemberian uang itu, menurut Farhat, termuat dalam rekaman pembicaraan yang disadap KPK.
Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua KPK M Jasin enggan mengungkapkan isi rekaman.
"Ditunggu saja dalam proses persidangan dalam pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) sebagai lembaga penegak hukum yang profesional," kata Jasin.
Kini ketiga tersangka itu mendekam di rumah tahanan. Dadong di Rutan Cipinang,
Nyoman di Rutan Polda Metro Jaya, sementara Dharnawati di Rutan Pondok Bambu.
Humas PPATK
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) (P) +62-21-3850455/3853922 (F) +62-21-3856809/3856826 (E)
[email protected]
DISCLAIMER: Informasi ini diambil dari media massa dan sumber informasi lainnya dan
digunakan
khusus
untuk
PPATK
dan
pihak-pihak
yang
memerlukannya. PPATK tidak bertanggungjawab terhadap isi dan pernyataan yang disampaikan dalam informasi yang berasal dari media massa.
