KPK Tetapkan Bupati Sebagai Tersangka
Muba
Laporan pertanggungjawaban Bupati Musi Banyuasin 2014, akhirnya menyeret Pahri Azhari. Sang bupati tidak sendirian. Melainkan bersama istrinya, Lucianty. Pasangan suami-istri itu, baru saja ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Dugaannya adalah memberi suap pada LKPJ 2014 dan Pengesahan APBD 2015 Kabupaten Muba. Pahri dan Luci, menurut Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi, ditetapkan sebagai tersangka karena diduga atau masuk kategori sebagai pemberi suap. Mereka dijadikan tersangka setelah ada pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) tehadap empat orang yang sudah jadi tersangka. “Jadi, masih ada kaitannya sama dengan OTT kemarin. Ini pengembangan, kemudian ditemukan dua alat bukti yang cukup dan
ditetapkan sebagai tersangka,” kata Johan di gedung KPK Kuningan. OTT yang dimaksud Johan, terjadi Jumat, 19 Juni 2015 silam. KPK saat itu menangkap empat orang yang telah dijadikan tersangka. Kala itu, penyidik menemukan uang tunai Rp 2,5 miliar dalam pecahan uang Rp 50 ribu dan Rp 100 ribu. Mereka yang saat itu ditangkap adalah Bambang Karyanto yang merupakan anggota DPRD Muba dari Fraksi PDIP. Lalu, Adam Munandar seorang anggota DPRD Muba dari Fraksi Gerindra. Dua lainnya ialah, Syamsudin Fei (Kepala DPPKAD) dan Fasyar (Kepala Bappeda). Untuk Syamsudin dan Fasyar, berkas kasusnya telah sampai ke penuntutan. Menurut Johan, rencananya, mereka akan disidangkan di Palembang. Bupati dan sang istri, ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang nomor 31 tahun 1999. UU ini telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya maksimal 5 tahun.(jo)
Mencari Pimpinan Teruji (1)
KPK
yang
Selama ini KPK Tak Punya Strategi Korupsi yang terasa makin mencemaskan, membutuhkan seorang pemimpin yang mumpuni, berani, dan punya komitmen tinggi. Itulah yang membuat proses penjaringan Calon Pimpinan KPK, menjadi sangat penting. Dan, untuk menulis segala hal tentang korupsi, kami menemui Hendardji Soepandji, salah seorang calon pimpinan KPK yang masuk seleksi tahap empat. Berikut ini tulisan pertama dari empat tulisan yang kami siapkan. Hendardji yang dikenal luas, sebagai tokoh yang jujur dan santun, langsung menegaskan bahwa untuk memahami korupsi, setiap warga negara harus sadar hukum dan taat hukum. Korupsi adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang Undang. Kita juga
harus tahu apa itu korupsi, sehingga tidak mengerjakan perbuatan yang dilarang Undang Undang,” ungkap jenderal bintang dua yang pernah menjadi Komandan Pusat Polisi Militer (2006-2007) itu. Setelah sadar hukum, sehingga paham korupsi adalah melanggar konstitusi, yang harus dilakukan adalah membangun sikap anti korupsi. Dan, usaha membangun kesadaran anti korupsi harus ditumbuhkan sejak usia dini. Di sinilah, peran pendidikan di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan sekolah, memegang peran amat penting. Upaya menumbuhkan kesadaran anti korupsi, terus dilakukan sampai dewasa. Sebab, karakter dibangun lewat proses yang lama dan berjenjang. “Dengan begitu, sikap anti korupsi akan menjadi sikap hidup. Karena memang, sikap anti korupsi tidak mungkin dilakukan dengan cara instan,” tegas lulusan AKBRI 1974 ini. Membangun sikap anti korupsi adalah usaha menyiapkan generasi masa depan yang bebas korupsi. Sementara itu, untuk menghadapi gempuran koruptor yang kini terasa semakin merajalela, mencari calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah keniscayaan. KPK membutuhkan tokoh yang punya komitmen kuat, berani, serta memiliki sikap moral yang baik. “Sistem penjaringan Capim KPK sudah sangat komprehensif, integral dan melibatkan banyak pihak yang berlapis. Methodologinya juga dapat dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan pimpinan KPK. Ini sudah mendekati ideal karena memang tidak ada sesuatu yang ideal di dunia ini. Sempurna itu hanya milik Allah,” terang Hendardji yang pernah membongkar kasus korupsi di lingkungan Asabri saat menjabat sebagai Danpuspom AD. Korupsi, memang masih menjadi momok buat bangsa ini. Tidak berlebihan, jika Presiden Joko Widodo, sempat menyinggungnya saat berpidato di depan Sidang Tahunan MPR, Jumat pagi. Oleh
karena itu, gerakan anti korupsi, memang harus dilakukan secara terus-menerus. Dan, korupsi yang masih terus terjadi, menurut Hendardji, tidak lantas membuat kehadiran KPK tidak berarti. Bukan pula karena kehadiran KPK tidak cukup untuk memberantas korupsi. “Tapi komisioner KPK tidak memiliki strategi penangkalan dan strategi penindakan yang membumi dari hulu ke hilir. Strategi yang dimiliki KPK sebatas tataran konsep yang tidak hidup di lapangan. Padahal strategi harus hidup sehingga mampu menjawab persoalan lapangan. Mulai dari strategi hulu-hilir yang membumi dengan roadmap yang tajam dan terukur,” tegas Aspam Kasad (2008-2010) itu. Selain lewat KPK, menurut Hendardji, strategi yang perlu dilakukan pemerintah agar korupsi bisa dihentikan adalah melibatkan seluruh komponen bangsa. Pemberantasan korupsi tidak mungkin dilakukan sendiri, oleh sebab itu strateginya harus mencakup jangka pendek sedang panjang dari hulu ke hilir.(bersambung)
Presiden: Pimpinan KPK itu harus amanah dan bersinergi dengan penegak hukum lain Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di Sidang Bersama DPR-DPD RI juga menyinggung mengenai calon pimpinan KPK periode mendatang. Presiden, dalam pidato kenegaraan menyambut HUT ke-70 RI tersebut, berharap pimpinan bekerjasama dengan penegak hukum lain.
KPK
yang
mampu
“Semoga terpilih pimpinan KPK yang kredibel, yang amanah, mampu membawa komisi antirasuah bekerja bersama dengan penegak hukum lain,” ujar Jokowi. Masa bakti pimpinan KPK yang sekarang akan berakhir pada Desember 2015 ini. Saat ini pansel KPK sedang menyaring 10 nama untuk kemudian disodorkan ke DPR guna menjalani uji kelayakan. Jokowi berharap pimpinan KPK yang terpilih itu nantinya mampu bekerja sama dengan Kejagung dan Polri, untuk membasmi tuntas praktek korupsi di negeri ini. (tim)
Ketua DPD: Kesenjangan KotaDesa Masih Nyata Sidang bersama DPD-DPR dibuka oleh Ketua DPD RI Irman Gusman dengan banyak fakta yang menarik. Termasuk kesenjangan yang masih nyata. Kesenjangan kota-desa, wilayah barat-timur, serta ekonomi modern-ekonomi tradisional. “Kita telah mencapai banyak kemajuan. Saat ini, pencapaian produk domestik bruto masuk 16 besar dunia. Tapi kesenjangan masih besar, pemerataan belum tercipta. Pembangunan belum bisa dinikmati secara adil,” ungkap Irman dalam pidatonya. Kemajuan demokrasi, tambahnya, juga tercapai. Namun masih banyak pelemahan, termasuk pelemahan ekonomi yang memprihatinkan. Pada kesempatan itu, Ketua DPD juga memperkenalkan lebih dari 1000 orang teladan dari kemeterian yang menurut Ketua DPD ikut mengibarkan bendera di tiang prestasi.(tim)
Atasi Kelesuan Ekonomi dengan Potensi Lokal
Potensi lokal dapat dioptimalkan. Peluang usaha di daerah dapat mengatasi kelesuan ekonomi nasional. Untuk itu perlu upaya sungguh-sungguh mencari celah usaha guna mengatasi kelesuan ekonomi global. Saat ini kewenangan perizinan berada di pemerintah daerah, maka daerah perlu memikirkan efektivitas proyek-proyek yang tidak terintegrasi. Keadaan ekonomi yang lesu serta kebutuhan sektor riil agar tetap bertahan. Sejalan dengan kebutuhan untuk mengatasi masalah perekonomian, dunia usaha di daerah harus mampu meraih berbagai peluang yang terbuka, terutama adanya kebijakan pembangunan prasarana pertanian, perikanan, industri kreatif dan pariwisata. Investasi dan usaha akan terbuka lebih luas bagi dunia usaha di daerah. Pembangunan berbasis potensi di daerah serta pembangunan yang dimulai dari daerah pinggir sebagaimana dicanangkan oleh Presiden memerlukan integrasi perencanaan proyek-proyek di daerah. saat ini perencanaan proyek dari pemerintah pusat masih
tersebar di berbagai kementerian tanpa ada proses integrasi. Tanpa integrasi perencanaan maka pembangunan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan industri kreatif di daerah tidak akan menciptakan dampak yang langsung mendorong perekonomian daerah. Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di berbagai daerah akan menjadi solusi jitu guna mengatasi kelesuan yang sedang melanda kondisi perekonomian nasional saat ini. UKM memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi nasional. Lima tahun terakhir, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) selalu di atas 50 persen. Sumbangsih UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja juga dinilai selalu berada di atas angka 90 persen. Saat ini jumlah tenaga kerja Indonesia di sektor UKM berada di atas 100 juta orang. Potensi besar yang dimiliki koperasi ini dalam membantu memberdayakan petani. Produk lokal berkualitas bisa masuk ke pasar nasional bahkan internasional. (jo)
Mantan Presiden SBY Tak Hadir di Kursi Undangan
Mantan Presiden SBY tak terlihat di kursi undangan khusus para Presiden dan Wakil Presiden dalam Sidang Tahunan MPR, pagi ini. “Terimakasih kepada pimpinan MPR yang telah menyediakan forum ini, sehingga saya bisa menyapa seluruh rakyat Indonesia,” kata Presiden. Presiden menegaskan, secara bersama kita perkuat kemandirian ekomo dan kepribadian kita. Trisakti harus mendukung pembangunan karakter. Ada peluang menjadi negara besar. “Kita bisa jadi kekuatan ekonomi keenam dunia. Kita akan bermartabat di antara bangsa. Kita akan jadi negara adil dan makmur dengan kekuatan bersama,” tegasnya. Pemerintah melakukan transformasi ekonomi. Mendorong ekonomi kreatif pemerintah fokus bangun infrastruktur. Itulah sorotan Presiden diawal pidatonya. Dan, ini pertama kalinya Jokowi membacakan pidato, sejak dilantik pada Oktober setahun lalu.
Swasembada Pangan Berhadapan dengan Importir
Bumi, air dan kekayaan alam yang dikandung dikuasai negara untuk sebanyak-banyaknya kepentingan rakyat. Komoditas penting seperti pangan yang menjadi hajat hidup orang banyak, tidak dapat diserahkan ke pasar sepenuhnya. Pemerintah perlu mewaspadai permainan importir komoditas penting, seperti daging sapi yang tidak mendukung program swasembada. Selalu berulang, setiap pemerintah mencanangkan program swasembada dengan mengurangi kuota impor, selalu terjadi kelangkaan dan kenaikan harga sehingga pemerintah terpaksa membuka kembali keran impor. Importir mendapat untung tingginya kuota impor komoditas tertentu merasa tidak senang bila Indonesia berhasil mencapai swasembada, karena akan mengurangi keuntungan mereka. Krisis daging sapi yang saat ini sedang melanda sebagian daerah di Indonesia. Asosiasi pedagang daging sapi enggan berjualan karena harga yang melonjak akibat kurangnya pasokan. Itu yang perlu diantisipasi pemerintah. Apalagi kejadian seperti ini terus berulang. Tidak hanya untuk komoditas daging sapi, tetapi juga beras dan bawang putih. Permainan importir yang mengganggu upaya swasembada terhadap komoditas yang memiliki kuota impor yang ditetapkan
pemerintah. Sebuah negara dikatakan telah swasembada bila 90 persen komoditas pentingnya telah dipenuhi dari pasar lokal, dan kuota impornya tidak lebih dari 10 persen. Untuk kasus krisis daging sapi, pemerintah menetapkan target swasembada yang terlalu agresif., kuota impor tahun 2014 adalah 700.000 ekor sapi. Tahun 2015, kuota impor sapi diturunkan menjadi 300.000 ekor. Itu artinya ada kesenjangan 400.000 ekor yang harus dipenuhi peternakan lokal. Bila peternakan lokal tidak bisa memenuhi, pasti terjadi kelangkaan dan kenaikan harga. Ada keterlibatan kartel yang mencoba mengambil keuntungan dengan menahan pasokan daging sapi sehingga memperparah kelangkaan dan kenaikan harga. Sedang ada investigasi apakah ada persekongkolan para pelaku usaha untuk menahan pasokan sehingga harganya naik dan menguntungkan mereka. Perum Bulog akan mengimpor 50.000 ekor sapi namun perlu pengawasan, mengingat hal tersebut sangat berpotensi memunculkan persekongkolan atau kartel dengan dunia usaha. Upaya untuk menurunkan harga daging sapi melalui impor sapi siap potong tentu sah-sah saja apalagi itu merupakan regulasi pemerintah, tapi harus ada payung undang-undangnya. Upaya yang dilakukan pemerintah dengan menugaskan Bulog impor sapi sebenarnya boleh dan sah saja, apalagi di saat harga daging dalam kondisi yang sangat tidak wajar, hingga lebih dari Rp100.000 per kg. Bulog milik negera dan uang yang digunakan menggunakan uang masyarakat, maka ada kewajiban untuk ikut mengawasi impor ternak. Jangan sampai buntut dari impor malah menimbulkan persekongkolan atau kartel dengan dunia usaha swasta. Dan potensi seperti ini sangat mungkin terjadi. Ada indikasi permainan kartel soal daging sapi ini sehingga harganya nyaris tak pernah turun sejak 2013 hingga saat ini. Permasalahan data ketersediaan daging menjadi hal utama.
Terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara kebutuhan daging dan ketersediaan daging. Harga daging sapi yang cenderung naik, antara lain juga disebabkan data yang digunakan sebagai asumsi cetak biru swasembada daging sapi sangat buruk karena data tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Data yang fantastis tentang rencana swasembada yang diikuti penurunan impor, secara faktual tidak diikuti ketersediaan sapi lokal sebagaimana yang tersaji dalam angka-angka yang disodorkan Pemerintah khususnya Departemen Pertanian. (jo)
Merdeka dari Sandang Pangan
Kekurangan
Presiden Joko Widodo memiliki kerja besar untuk mewujudkan kemerdekaan bagi seluruh warga bangsa. Kemerdekaan bagi masyarakat Indonesia sesungguhnya, bagaimana terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Merdeka dari kemiskinan dan kekurangan sandang pangan. Harus dimulai dengan kerja besar sehingga hasilnya kembalinya kemandirian Indonesia di bidang pangan. Pada dekade 1980-an Indonesia dikenal sebagai negara yang mampu swasembada beras. Pemerintahan Presiden Soeharto ketika itu memperoleh
penghargaan internasional dari badan PBB yakni FAO. Saat ini Indonesia dikenal sebagai negara pengimpor produkproduk pangan. Sangat ironis bila dibandingkan dengan luas wilayah Indonesia serta luasnya lahan-lahan pertanian. “Sekarang ini kalau pangan, sekian tahun yang banyak justru impor. Oleh sebab itu, kita baru konsentrasi dalam 3-4 tahun mendatang untuk menyelesaikan komoditas pangan yang impor. Beras, saya kira satu dua tahun ini harus berani stop impor. Kita harus bisa produksi sendiri dan saya sudah berikan tugas dalam dua tahun ini harus rampung,” kata Presiden. Tak berhenti di komoditas beras, lebih jauh Presiden ingin momentum 70 tahun peringatan kemerdekaan Indonesia digunakan sebagai pijakan kerja keras pembenahan perkebunan gula, jagung, sorgum, dan aneka hasil pangan serta pertanian lainnya. Jokowi sedih melihat kenyataan, cabai dan bawang harus mengimpor, padahal Indonesia memiliki potensi sentra-sentra pertanian komoditas itu. “Hal yang kecil-kecil ini kan kita impor semuanya, cabai impor, bawang impor. Stop! Stop sudah. Kita harus mulai menanam sendiri, memproduksi sendiri dan kita pakai, kalau sisa baru kita arahkan ekspor. Saya kira ke depan kita harus menguasai komoditas pangan kita, bisa mencukupi, swasembada sendiri di dalam negeri, sisanya semua masuk ke pasar ekspor,” tegasnya. Pengelolaan manajemen yang benar, serta pengawasan yang detail, petani siap untuk melakukan kerja besar di bidang pertanian yang berkait dengan pangan. “Saya yakin petani kita siap. Ini tinggal masalah manajemen di lapangan yang betulbetul detail diikuti dan detail dilakukan. Kemudian juga masalah air. Oleh sebab itu, maka dalam lima tahun ini akan dibangun 49 waduk. Tahun ini ada 15 waduk yang akan dibangun. Kemarin saya cek di Raknamo (Kupang, Nusa Tenggara Timur) sudah kelihatan sekali waduk, memang masih dua tahun lagi selesai, di lokasi progres dan perkembangan berjalan dengan
baik,” katanya. Kemerdekaaan pangan juga bisa ditopang dengan pengembangan sektor maritim. Sebagai negara yang luas wilayah lautnya terbesar di Asia, pembangunan di sektor kelautan mampu menopang kemandirian pangan. Keberhasilan mengelola sektor maritim bisa memberikan kontribusi melalui konsumsi ikan tanpa harus impor. “Sejak awal kita memang sudah terlalu lama memunggungi samudera, tidak pernah memberi perhatian ke laut kita, padahal seperti yang saya sampaikan dua pertiga wilayah Indonesia adalah air. Ini kekeliruannya ada di situ, ini potensi besar,” katanya. Pemerintahan Jokowi memberikan perhatian kepada laut dengan dimulai pembangunan fisik pelabuhan, membangun industri galangan kapal karena koneksi antarpulau membutuhkan kapal. “Kemudian juga pendidikan maritim. Ini perlu karena menyiapkan sumber daya manusia juga sangat diperlukan,” katanya. Perbaikan di sektor maritim juga termasuk di dalamnya menjaga kekayaan alam dari kegiatan penangkapan ikan ilegal. “Kalau yang namanya illegal fishing, pencurian ikan, itu sudah kriminal yang tidak mungkin kita biarkan,” katanya. Selama bertahun-tahun, 7.000 kapal setiap hari mondar-mandir di perairan Indonesia dan dibiarkan. “Dari laporan yang diberikan kepada saya dari kementerian kelautan, Rp300 triliun setiap tahun hilang karena ikan dicuri, maka harus dihentikan. Kita kemudian harus membangun industri perikanan kita sendiri. Artinya, setelah nelayan mendapatkan ikan, stok banyak ditaruh di mana? siapkan ‘cold storage’ untuk pendingin. Kemudian kalau sudah berarti kita harus memasarkan, artinya ada yang memasarkan itu ke negara lain yang membutuhkan baik tuna dan ikan lainnya. Ini ada peluang yang bisa kita masuki untuk bidang perikanan,” tambahnya. (jo)
Masyarakat harus kawal dana Rp. 8,28 trilyun agar hidup sejahtera Dana pembangunan pedesaan tahap pertama sebesar Rp. 8,28 trilyun telah digelontorkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah atau Kabupaten. Adapun penggunaannya untuk meningkatkan kesehjateraan masyarakat desa dalam meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, sesuai dengan yang termaktub dalam pasal 5 Permendesa nomor 5. Penanggulangan kemiskinan yang dimaksud, bisa melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi lokal, dan pengembangan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan. Bentuknya bermacam-macam, bisa digunakan untuk pengembangan pos kesehatan desa, membangun sarana untuk mendukung
kedaulatan pangan dan energi, bisa juga untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, dan pemeliharaan lumbung desa, revitalisasi pasar dan pendirian dan pengembangan BUMDesa untuk pengembangan ekonomi. Agar tepat sasaran, maka Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawal dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pasalnya, dana desa harus diprioritaskan pada beberapa program pembangunan dan pemberdayaan. “Diantaranya untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa. Dana desa juga diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, Penggunaan dana desa tertuang dalam prioritas belanja desa yang disepakati dalam musyawarah desa,” ujar Menteri Marwan. (zal)
Tragis, Empat Hari Jelang 17
Agustus Bendera Merah Putih Dibakar di Mimika Ini tragis. Di Timika, Papua, telah terjadi pembakaran bendera Merah Putih. Dan, itu terjadi, empat hari menjelang peringatan 70 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Pembakaran dilakukan di rumah warga di Jl Seroja Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Peristiwa yang telah menghina lambang-lambang negara itu, menurut Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Patrige Renwarin, terjadi pada Kamis dinihari. Bendera yang berukuran 55 x 35 cm itu, didkdibarkan pada pipa besi di depan pagar rumah seorang warnga bernama Marthen Sulle. Menurut Sulle, bendera telah dikibarkan sejak 10 Agustus dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan. Bendera biasanya diturunkan pada malam hari, Sulle mengaku melakukannya. Nah, ketika pagi hari, ia melihat ada bendera yang terbakar.
lalu, yang lupa bekas
Belum ada kepastian siapa yang melakukan penghinaan terhadap kedaulatan negara tersebut. Menurut Asintel Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel Arm Mochamad Syafei Kasno, pihaknya sedang mengejar pelaku. (zal)
