Bupati Buton Non Aktif Ditangkap Kpk Di Bandara tegas.co., Jakarta – Bupati Buton non aktif Samsu Umar Samiun (SUS) ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat melakukan perjalanan dari Kendari Sulawesi Tenggara (Sultra) menuju Makassar Sulsel, yang dilanjutkan ke Jakarta. Rabu (25/1/2017). Penangkapan SUS seperti yang dilansir di detik.com, KPK menangkap Bupati Buton, Samsu Umar Abdul Samiun di Bandara Soekarno Hatta, Tanggerang, Banten. Penangkapan itu dilakukan setelah Samsu Umar dua kali mangkir dari panggilan KPK, Pantauan
Jubir KPK Febry Diansyah FOTO : INT
detikcom di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (25/1/2017) Samsu Umar tiba pukul 19.00 WIB menaiki mobil innova berwarna abu-abu. Samsu Umar langsung digiring ke dalam Gedung KPK tanpa sempat
memberi keterangan apapun. “Benar telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka SUS (Samsu Umar Abdul Samiun), Bupati Buton, di Bandara di Cengkareng setelah melakukan perjalanan dari Kendari ke Makassar dan ke Jakarta,” kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah dalam keterangannya. Menurut keterangan Febri, Samsu Umar ditangkap sekitar pukul 17.30 WIB saat turun dari pesawat. “Ditangkap saat turun dari pesawat. Sekitar pujuk 17.30 WIB,” jelasnya. Febri menjelaskan penyidik masih akan menentukan tindakan selanjutnya terhadap Samsu Umar. Dia mengatakan masih ada waktu 1 kali 24 jam untuk menetapkan tindakan lanjutan setelah penangkapan. “Kita punya waktu saat ini sekitar 1×24 jam untuk melakukan pemeriksaan untuk memutuskan tindakan berikutnya. Apakah akan dilakukan penahanan akan diputuskan dalam rentang waktu tersebut,” ujarnya Belum diketahui apa tujuan Samsu Umar melakukan perjalanan dari Kendari, lalu ke Makassar dan ke Jakarta. Febri menyatakan penangkapan ini dapat terjadi berkat kerjasama dengan pihak Polda Sulawesi Tenggara. “Polda Sulawesi Tenggara sangat membantu dalam penangkapan ini sehingga kami bisa menelusuri kemana yang bersangkutan hingga bisa sampai di Cengkareng,” ucap Febri. Samsu Umar sendiri merupakan tersangka dalam kasus dugaan pemberian suap kepada mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar. Dia diduga memberi suap Rp 2,989 miliar untuk memuluskan perkara sengketa Pilkada Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, di MK pada 2011. Tim
Tiga Anggota Kpu Konsel Akhirnya Dijebloskan Ke Penjara tegas.co, KONSEL, SULTRA – Penyidikan dugaan korupsi rental mobil fiktif di KPU Konawe Selatan oleh Kejaksaan Negeri Andoolo berakhir dengan penahanan tiga anggota KPU Konawe Selatan. Sebelumnya dua anggota telah terlebih dulu di Tahan di Rumah Tahanan Negeri Kelas IIa, Kendari tanggal 8 desember 2016 lalu. Terkini tiga anggota KPU masing-masing Jabal Jur (Ketua), Sutamin Rembasa dan Yusran (anggota) di tahan di Rutan kelas II Kendari, Rabu (25/1).
Sutamin Rembasa (memegang botol air mineral) salah satu anggota KPU saat tiba di Rutan Kelas IIa Kendari. FOTO : ODEK
Penahanan tiga tersangka dugaan korupsi rental mobil fiktif tahun 2015 oleh penyidik Kejaksaan Negeri Andoolo didampingi kuasa hukumnya DR Abdul Rahman SH, MH. Ketiga tersangka sebelumnya dilakukan pemeriksaan oleh penyidik sebagai tersangka di Kejaksaan Negeri Andoolo. Usai pemeriksaan ketiganya langsung dilakukan penahanan dan langsung dibawah ke Ruitan kelas IIa kendari dari kejaksaan negeri Andoolo. Kepala Kejaksaan Negeri Konsel, Abdillah. SH. MH, ketika di konfirmasi diruangannya mengaku, penetapan tersangka ketiga Komisioner KPU Konsel tersebut tanggal 11 Januari tahun 2017, kami tidak ekspos karena ini adalah suatu strategi penyidik dalam menangani suatu kasus, “Setelah diperiksa sebagai tersangka, maka ketiganya langsung kami tahan untuk proses selanjutnya,”Ujarnya kepada sejumlah awak media. Menurutnya, penahanan ini di lakukan karena dua alat bukti yang di pegang penyidik sudah cukup, yaitu Surat Rental Mobil, Hasil Audit Kerugian Negara serta Keterangan Saksi dari KPU Provinsi Sultra. “Penahanan tersangka hanya untuk 20 hari ke depan, setelah itu dilakukan perpanjanagan hingga penyidik merampungkan hasil pemeriksaannya untuk dilimpahkan dipengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor),”Terangnya. Ditambahkan, penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan korupsi rental mobil fiktif dalam penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan tahun 2015 kepada lima anggota KPU Konsel terbagi dua atau di seplit. “Dua anggota KPU telah lebih dulu di tahan di Rutan Kelas IIa
Kendari. Hari ini tiga anggota lainnya juga kami tahan,”Tandasnya Untuk diketahui penyelidikan dugaan korupsi rental mobil fiktif oleh Kejaksaan negeri Andoolo tersebut sejak tahun 2016 lalu. Kejaksaan menindaklanjut atas laporan masyarakat terkait dugaan rental mobil fiktif. Dimana dalam modus operandinya, ke lima anggota KPU merental mobil untuk kendaraan operasional dalam penyelenggaraan Pilkada Konsel tahun 2015 lalu. Sewa rental Mobil untuk setiap anggota besaran Rp 54 Juta, sehingga total anggaran yang diikeluarkan oleh Negara sebesar Rp 270 juta. Tetapi dalam pelaksanaannya ke lima anggota KPU tidak menyewa atau merental mobil, karena dari lima anggota KPU sudah memiliki kendaraan dinas operasional, masing-masing Ketua KPU Jabal Nur, Sutamin Rembasa dan Yusran, sementara dua anggota lainnya Aswan dan Nuzul Qadri tidak ada kendaraan dinas. Tetapi kelima anggoat KPU tersebut memiliki kontrak rentalan, tetapi mobil yang dimaksud tidak terlihat dalam penggunaannya. “Inilah yang kemudian dilakukan penyelidikan oleh kejaksaan Negeri dan naik menjadi penyidikan, hingga dilaksanaklan penahanan terhadapa lima anggota KPU Konsel,”Tandasnya. MAHIDIN / MAN
Ketua Kpu Konsel Dijebloskan Ke
Rutan tegas.co., KONAWE SELATAN SULTRA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), Jabal Nur dijebloskan oleh pihak Kejaksaan Negeri setempat ke Rumah Tahanan (Rutan) Klas II Kendari dibilangan R.Suprapto akibat dugaan korupsi rental mobil fiktif.
Jabal Nur (Tengah) saat diamankan pihak Kejaksaan Negeri Andoolo Konsel FOTO : MAHIDDIN
Kuasa Hukum Ketua KPU Konsel Sultra, DR. Abdul Rahman. SH. MH kepada wartawan mengatakan, penahanan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Konsel kepada ketiga komisioner merupakan upaya paksa sehingga pihaknya akan mengajukan upaya hukum praperadilan pekan depan. “Klien kami saudara Jabal Nur adalah ditahan karena upaya paksa, tapi sudahlah karena ini bicara kewenangan, ini adalah kewenangan penyidik,”ujar Abdul Rahman. Ditambahkan, penahanan ini pihak kuasa hukum tidak memahami karena hari ini pemanggilan sebagai saksi namun langsung di tahan, biasanya di BAP dulu, tapi itu sekali lagi bicara kewenangan. “Penetapan tersangka Kepada klien kami, akan kami gugat melalui sidang praperadilan, hari Jum’at mendatang kami akan ajukan praperadilan. Sepengetahuan saya, pemanggilan saksi sudah perna tapi pemanggilan tersangka baru kali ini kok langsung di tahan,” terang Abdul Rahman. Menurutnya, dalam mempelajari kasus rental mobil ini, tidak ada upaya untuk melawan hukum, karena Juknisnya ada, penetapan tersangka serta penahanan yang dilakukan penyidik dinilai sangat terburu-buru. Terkait dengan kerugian Negara yang di keluarkan oleh BPKP, pihak kuasa hukum akan mempelajari karena yang berhak melakukan audit investigasi kerugian Negara adalah BPK bukan BPKP. “Kasus ini sebenarnya adalah kesalahan administrasi Negara, dan kesalahan ini ada pada Sekretaris serta Bendahara KPU, bukan pada klien kami,” ujar Kuasa Hukum Anggota KPU Konsel Sutamin Rembasa, Khalik Usman.
Dikatakan, Dimana kliennya tidak mengetahui kontrak itu, seharusnya ditanda tangani oleh PPK, lalu mereka menanda tanganinya, terus yang berikutnya kendaraan yang dirental ada tidak fiktif. Lanjutnya, penetapan tersangka kepada klien, Sutamin Rembasa itu pada tanggal 11, dimana dua alat bukti yang diajukan penyidik belum cukup,“Harusnya klien kami tidak di tahan mengingat kerugian Negara juga cuman 50 Juta, harusnya dana tersebut di kembalikan saja ke KAS Negara,” terangnya. Terkait dengan pengakuan Dua Komisioner KPU yang sudah duluan di tahan bahwa rental mobil tersebut memang fiktif, Khalik Usman mengaku, “Ya mungkin mereka rentalnya yang fiktif, tapi klien saya tidak fiktif mobil serta kwitansinya ada,” jelasnya. Kepala Kejaksaan Negeri Konsel, Abdillah. SH. MH, ketika di konfirmasi diruangannya mengaku, penetapan tersangka ketiga Komisioner KPU Konsel tersebut, sejak 11 Januari tahun 2017,”Kami tidak ekspos karena ini adalah suatu strategi penyidik dalam menangani suatu kasus,”ujarnya. Penahanan ini dilakukan karena dua alat bukti yang di pegang penyidik sudah cukup, yaitu Surat Rental Mobil, Hasil Audit Kerugian Negara serta Keterangan Saksi dari KPU Provinsi Sultra. Menanggapi rencana praperadilan yang akan diajukan oleh Kuasa Hukum Ketua KPU, Jabal Nur serta Sutamin Rembasa, dirinya mengaku itu adalah hak mereka, kami siap menghadapinya,”Yang jelas penyidik tidak akan berani menetapkan seseorang sebagai tersangka apalagi menahannya kalau buktibuktinya tidak cukup,”terang Abdillah. Ketika perkara dinaikkan ke tahap penyidikan, berarti sudah bisa di pertanggungjawabkan, karena dalam menangani kasus ada tiga hal yang dilakukan, pertama full data, tahap penyelidikan serta tahap penyidikan.. Dalam kasus ini, penyidik menjerat tersang dengan pasal 2 dan 3 undang undang tindak pidana korupsi. MAHIDIN/MAS’UD
Debat Publik Pilkada Aceh Timur Ditiadakan tegas.co .ACEH TIMUR – Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Komisi Indenpenden Pemilihan (KIP) Aceh Timur menggelar rapat koordinasi bersama Panitiah Pengawas Pemilih (Panwasli) Kapolres dan seluruh tim pemenangan Pasangan Calon guna membahas perlu tidaknya dilaksanakan debat kandidat pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Aceh Timur periode 2017-2022. Rapat tersebut di gelar di Aula Wira Setya Polres Aceh Timur pada hari Selasa sore (24/1).
Rapat koordinasi bersama antara KIP, Panwas, Polres dan kedua Tim Sukses pasangan calon menyimpulkan Debat Publik Paslon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur ditiadakan. FOTO : ROBY SINAGA
Dalam rapat koordinasi tersebut disimpulkan bahwa Depat Publik pasangan
calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil periode 2017-2022 ditiadakan. Tidak adanya debat kandidat untuk dua pasangan calon Buapti dan wakil Bupati Aceh Timur tersebut tertuang dalam Hasil keputusan rapat dalam sebuah risalah dan ditandatangani oleh KIP, Panwas, Tim Sukses Kedua Paslon dan Forkoimda hingga rapat berakhir pada pukul 18.20 WIB. Alasan ditiadakannya Debat Publik pasangan calon Bupati dikarenakan suhu perpolitikan di Aceh Timur boleh dikatakan tidak dalam konidisi kondusif atau labil. Sepertio yang disampaikan Kapolres Aceh Timur, AKBP Rudi Purwiyanto. S.I.K, M. Hum. “Suhu politik di daerah kita sedang labil, jadi kita bilang aman tidak bisa karena timses dari ke dua calon tingkat Kecamatan kurang sinergis,”Ungkapnya dalam rapat bersama tersebut. Berdasarkan hasil rapat tersebut baik penyelenggara Pilkada yakni KIP dan Panwasli Aceh Timur beserta kedua tim sukses pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur menyepakati untuk tidak dilaksanakan debat Kandidat pasangan calon. Itu didasarkan karena kondisi politik di Aceh Timur dari dua pendukung pasangan calon labil atau tidak senergis. Ketua KIP Aceh Timur Iskandar A.Gani SE mengatakan, Sudah kita ketahui bersama di daerah lain di luar Aceh Timur suda di laksanakan debat kadindat calon Bupati/Wali kota. “Beberapa teman dari daerah lain mintah di undang apa bila ada debat kadindat di Aceh Timur sebab menurut mereka debat kadindat di Aceh Timur paling spaetakuler, “Ujarnya. Menurutnya, di peraturan PKPU nomor 12 thn 2016 bagi kadindat yang mendapat undangan dalam situasi sehat wal’afiat wajib di laksanakan tetapi bila tidak hadir akan di laksanakan penolakan penyiaran dalam media elektronik dan media cetak. “Bila tidak dilaksanakan juga akan terjadi sanksi bagi KIP, akan tetapi bila ada kesepakatan sanksi dan konsekuensinya akan di pertimbankan dan harus di buat surat pernyataan dari ke dua kadindat yang harus di tanda tangani di saksikan Forkopimda KIP dan Panwaslih,”Terangnya. Begitu juga yang disampaikan kedua belah pihak timses pasangan calon Bupati Aceh Timur menyatakan, kandidatnya telah siap mengikuti Debat Kandida, namun jika ada pertimbangan lain itu juga bisa disepakati. Kapolres Aceh Timur, AKBP Rudi Purwiyanto. S.I.K, M. Hum menyampaikan, sampaikan Suhu politik di daerah kita sedang labil, jadi kita bilang aman tidak bisa karena timses dari ke dua calon tingkat Kecamatan kurang sinergis. Seperti kejadian sebelumnya ketika akan melaksanakan suatu acara, Timses dari Kabupaten memerintahkan agar di cabut bendera partai untuk toleransi terhadap partai yang akan melaksanakan acara kampanye, akan tetapi Timses tingkat Kecamatan tidak mengindahkan “Di sini suda jelas bilah di laksanakan debat kadindat, akan menimbulkan gesekan di antara Timses tingkat bawah sebab pengetahuan Timses tingkat bawah sangat minim pengetahuan tentang peraturan pilkada,”Katanya saat memberikan masukan Berdasarkan UU pasal 70 masih adanya pejabat Negara yang terlibat dalam
kampanye, masih juga di temukan pejabat publik seperti geuchik terlibat langsung di politik di sini Panwaslih harus tegas mengambil tindakan agar terkesan tidak melaksanakan pembiaran, karena selama ini banyak kampanye terselubung yang di lakukan ke dua paslon Bupati Aceh Timur, alasan melaksanakan Maulid akan tetapi ada penyampaian orasi, jadi menurut saya sebaiknya debat kadindat Tidak di laksanakan sebab hal ini sangat berpotensi gesekan antar Timses pasangan ke dua calon Bupati Aceh Timur. “Sebenarnya kompoi massa tidak bisa di laksanakan, tapi karena kampanye di laksanakan cuman satu kali jadi hal tersebut untuk menghindari hal tidak di inginkan akan kami kawal setiap ada kampanye pasangan calon Bupati,”Tandas Perwira dua bunga melati dipundak itu. Ketua Panwaslih Aceh Timur Zainal Abidin SE berpandangan, tahapan Pemilu harus di laksanakan debat kadindat, agar tidak terjadi pelanggaran dalam pemilu dengan membatasi massa yang hadir dalam kadindat misalnya 20 orang perwakilan dari setiap pasangan ke dua pasangan calon. Kejadian yang terjadi kemaren kampanye calon Gubernur Aceh di Kecamatan Simpang Ulim, di sebabkan karena sampai dengan sekarang Timses gubernur Aceh belum ada datanya dari KIP kepada kami Panwaslih, sehingga tindakan tersebut mengalami kendala. Lanjutnya. Hasil dari koordinasi dengan Panwasluh Banda Aceh debat kadindat harus di laksanakan sebanyak 3 (Tiga) kali atau minimal 1 (Satu) kali oleh kadindat pasangan ke dua calon. “Kalau memang di sepakati tidak di laksanakan debat kadindat dari calon, tidak menjadi masalah karena sebagai penyelenggaraan pemilu adalah KIP,”Cetusnya. ROBY SINAGA / MAN
Praperadilan Bupati Buton Non Aktif Ditolak tegas.co JAKARTA – Sidang putusan praperadilan Bupati Buton non aktif, Samsu Umar Abdul Samiun melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah babak akhir yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, (24/1/17). Putusan sidang praperadilan tersebut dipimpin oleh hakim tunggal Noor Edi Yono yang menyatakan praperdilan ditolak. Dalam sidang ini, Samsu menghadirkan empat saksi ahli dan dua saksi fakta. Para ahli tersebut yaitu, Laica Marzuki, Margarito Kamis, Chairul Huda, dan Mudzakir serta saksi fakta bernama Arbab Paproeka dan La Ode Agus Mukmin.Sementara itu, KPK hanya menghadirkan satu ahli, yaitu Adnan Pasiladja.
Praperadilan Bupati Buton Non Aktif Ditolak FOTO ; RUL
Hakim tunggal Noor Edi Yono menganggap bahwa, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki dua alat bukti yang sah untuk menetapkan Samsu sebagai tersangka dugaan suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terkait sengketa Pilkada Bupati Buton tahun 2012.
“Dengan adanya bukti-bukti yang dihadirkan Termohon dalam kasus tersebut sudah didasarkan dua alat bukti yang sah sehingga penerbitan sprinlidik dan sprindik sudah sah dan berdasar hukum. Dalam eksepsi menyatakan seluruh eksepsi pemohon tidak dapat diterima, dalam pokok perkara menolak praperdilan pemohon untuk seluruhnya demikian diputuskan Selasa ini,” kata Noor Edi Yono selaku Hakim Tunggal di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jakarta, Selasa (24/1/17). Adapun pertimbangannya, Noor Edi mengatakan, dalam kasus suap kepada mantan ketua Mahkamah Konstitusi tahun 2012 Akil Muchtar dalam sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Buton telah diputuskan oleh pengadilan dan telah incracht atau memiliki kekuatan hukum tetap. Hakim menganggap bukti-bukti yang dihadirkan tim pengacara dari Samsu tidak relevan dengan materi praperadilan karena sudah masuk pokok perkara. Terlebih lagi, bukti-bukti tersebut tak dapat membuktikan dalil permohonannya. Selanjutnya dia mengatakan pertimbangan selanjutnya bahwa dalam penetapan tersangka bisa dilakukan dengan mengambil bukti-bukti yang sudah ada dari kasus sebelumnya. Salah satunya adalah bukti transfer dan rekening. Bahkan kata dia dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) tanpa pemeriksaan lebih dulu kepada yang bersangkutan bisa langsung menjadi tersangka. “Demikian pendapat kami maka demikian pembacaaan putusan praperadilan. Kami berpendapat, dalam hal menimbang suatu kasus yang sudah diputus di pengadilan yang sudah memiliki kejuatan hukum tetap, maka penetapan tersangka sudah sah,” ujarnya. Dalam tanggapannya, KPK melampirkan sejumlah bukti berupa surat perintah penyelidikan, surat perintah penyidikan, sehingga putusan Akil Mochtar yang sudah berkekuatan hukum tetap. Noor menganggap, putusan tersebut bisa menjadi salah satu bukti permulaan dan landasan penetapan tersangka. Samsu melalui tim pengacaranya menggugat keabsahan penetapan sebagai tersangka. Pasalnya, Samsu belum pernah dimintai keterangan di tingkat penyelidikan.Namun, hakim menganggap tak perlu adanya pemeriksaan calon tersangka jika sudah ada dua alat bukti yang cukup. Pertimbangan tersebut didukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 di mana harus ada dua alat bukti, disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya. RUL/MAS’UD
Dugaan Gratifikasi Izin Tambang Di Sultra, Kpk Periksa Pegawai Pt Billy Indonesia tegas.co, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil petinggi PT Billy Indonesia, Edy Janto, terkait kasus dugaan gratifikasi izin tambang di Sulawesi Tenggara. Edy diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat saksi kasus suap penerbitan izin usaha pertambangan di Sulawesi Tenggara selama 2009-2014.
Jubir KPK Febry Diansyah
Dari empat saksi itu, tiga di antaranya adalah pegawai PT Billy Indonesia. Mereka adalah Soni Padmini, Edy Darmono, dan Koei Tjin Shin. Juga Ade Nugroho dari perusahaan swasta lainnya. “Mereka saksi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NA (Nur Alam),” kata Febri Diansyah selaku
Juru Bicara KPK, Jakarta, Selasa, (24/1/17). Selain pegawai PT Billy Indonesia, penyidik juga memanggil Ade Nugroho dari kalangan swasta. Dia juga akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Nur Alam. Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan Nur Alam sebagai tersangka, Nur Alam juga sudah kalah di praperadilan, hanya saja, KPK belum menjebloskan Nur Alam ke sel tahanan. RUL / MAN
Nur Alam Evaluasi Kinerja Stafnya tegas.co, KENDARI, SULTRA – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam menggelar rapat evaluasi di Aula Kantor Gubernur Sultra, Selasa (24/1/2017). Adapun agenda rapat yang dibahas hari itu yakni terkait kedisiplinan kinerja pegawai lingkup Pemerintah Provinsi Sultra. Rapat evaluasi tersebut diikuti oleh pimpinan SKPD dan Kepala Badan serta Kepala Biro lingkup Setda Sultra yang berjumlah 53 pimpinan.
Gubernur Sultra H Nur Alam SE dalam suatu acara beberapa waktu lalu di DPRD Sultra. FOTO : HERMAN
Dalam rapat tersebut, Nur Alam memberikan arahan agar seluruh pegawai bisa meningkatkan kinerja yang dimiliki selama ini. Disiplin kinerja juga bisa dibuktikan dengan mengikuti apel pagi. “Kita apel pagi setiap hari pada pukul 07.30, semua pegawai harus bisa menjalankan hal tersebut karena kita sudah memiliki komitmen untuk apel dan jangan sampai ada yang terlambat,” imbaunya. Begitu pula dengan apel jam pulang yang dilaksanakan pada pukul 15.30, agar seluruh PNS selalu mematuhi aturan tersebut, jangan sampai ada yang pulang terlebih dahulu sebelum apel pulang dan tanggung jawab di kantor belum diselesaikan. Sultra 1 itu menekankan, kepada seluruh pimpinan SKPD untuk selalu memberikan contoh terbaik bagi bawahannya dan memeriksa apa yang telah ditugaskan kepada bawahannya, sehingga seluruh tanggung jawab bisa diselesaikan. “Pimpinan yang punya tugas untuk selalu mengecek apakah pekerjaan bawahan sudah sesuai atau tidak, karena pasti yang akan jadi sorotan itu atasannya, kita juga harus selalu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, untuk itu saya selalu menekankan tingkatkan kinerja pegawai karena kita digaji bukan hanya untuk bersantai,” tekannya. FIY / MAN
Sekda Konawe Melanggar Uu, Jabatan Bupati Terancam tegas.co, KONAWE, SULTRA – Pelantikan dan Pengukuhan Pejabat eselon II, III, IV lingkup pemerintah daerah Kabupaten Konawe, Jumat 16 Desember 2016 lalu, di nilai cacat hukum, karena tidak sesuai dengan PP No 18 Tahun 2016, tentang Penempatan Pejabat Aparat Sipil Negara Tahun, yang di sinyalir dapat berdampak buruk pada Lengsernya Bupati.
Staf Ahli Bupati Konawe,Drs MT Syahlan SS. SH M.Si saat membereikan keterangan pers kepada sejumlah awak media. FOTO : SARMAN
Hal tersebut di Ungkapakan salah seorang Staf Ahli Bupati Konawe,Drs MT Syahlan SS. SH M.Si, kepada sejumlah wartawan, saat mendatangi Kantor DPRD, Kab.Konawe, dalam rangka pengajauan hearing, guna menyikapi pelanggaran yang di Lakukan Sekda Konawe, karena tidak bisa memahami terkait makna Pengukuhan dan Pelantikan jabatan, Selasa (24/1).
“Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, jelas ayat 4 terkait pengukuhan pejabat, kenapa ini pengukuhan ada yang di pensiunkan, ada yang pengabdiannya masih Satu Tahun delapan bulan, sedangkan yang tinggal Empat bulan masuk masa pensiun, tidak di pensiunkan malah di kasi jabatan Kasat Pol PP, dan pengukuhan tidak boleh di lakukan oleh sekda, karena Sekda juga akan di kukuhkan,” Tegas Syahlan. Selain itu Staff Ahli Bupati juga membeberkan kejanggalan yang di Lakukan Sekda dalam menempatkan Bawahannya, salah satunya Penempatan Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe. “Macam Jumrin dia di Kukuhkan di pemerintahan, kok jadi lagi Pelaksana di PK apakah tidak di pelaksana eselon II yang lain, kenapa malah di pensiunkan sumber daya yang ada,” Ketusnya. Lanjut syahlan juga menyoroti tindakan sekda pelantikan yang tidak sesuai prosedur, ” Sekda juga melantik kepala desa, Kemudian melantik Camat dari jam 12 Malam sampai jam 3 subuh, di mana aturannya, dengan alasan karena pelantikan ini sudah setengah mati di laksanakan, padahal ini pengukuhan jabatan yang sudah di atur di PP Nomor 18 di pasal 124 ,” Katanya. Syahlan juga mengatakan Sekda di anggap keliru, dan menurut UU Nomor 5 tahun 2014 dan UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yang berkaitan pada pasal 99 PP 18 Tahun 2016, jabatan Bupati bisa terancam. “Konsekwensi Sekda melanggar aturan, sebagai pembina kepegawaian tidak memberikan tela’ah kepada Bupati, kalau begini ujung ujungnya Bupati bisa non aktif melalui melalui KASN,” Jelas Mantan Kadis Koperasi Tersebut. Staff Ahli Bupati menilai Pengukuhan terhadap 826 orang pejabat eselon II, III, IV oleh Sekda Konawe, tersebut dapat di batalkan karena telah melanggar sejumlah aturan yang merujuk pada, PP Nomor 18 Tahun 2016, Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN dan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. SARMAN / MAN
Hearing Dprd Di Ruang Gelap tegas.co, KENDARI, SULTRA – Agenda hearing yang dilaksanakan oleh Komisi I DPRD Sultra dengan warga Kelurahan Bende beserta Pemerintah kelurahan Bende terkait sengketa lahan di gelar di ruang rapat yang gelap. Tidak adanya penerangan di ruang siding tersebut, membuat hearing di tunda untuk beberapa waktu hingga pihak secretariat membenahi dan menerangi ruangan.
Kondisi ruangan sidang di DPRD Sultra yang gelap membuat hearing dihentikan. FOTO : FT
Selain ruangan yang gelap, fasilitas lainnya juga ngadat, seperti microfon tidak berfungsi, sehingga menyulitkan bagi anggota DPRD Sultra untuk mendengarkan aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam agenda hearing tersebut. Sebaliknya, kegaduhan justru terjadi, karena ruang rapat yang gelap. “Untuk sementara hearing kita break dulu, sampai lampu menyalah. Jika ini
kita paksakan hearing tidak akan begitu memungkinkan untuk dilaksaakan, nanti setelah kondisi memungkin baru kita lanjutkan,”Ujar anggota Komisi I DPRD Sultra Suwandi, Selasa (24/1). Salah satu warga mengeluhkan dengan kondisi tersebut. Dikatakan, kejadian seperti ini seharusnya tidak terjadi di gedung yang mewah yang penghuninya merupakan anggota dewan yang terhormat , apalagi saat sidang tengah berlangsung, tetapi fasilitasnya sangat disayangkan. FT / MAN
Bpbd Konsel Gerak Cepat Korban Bencana
Bantu
tegas. co. KONSEL. SULTRA – Bencana Angin Puting Beliung melanda beberapa wilayah di Kab. Konawe Selatan (Konsel), Prov. Sulawesi Tenggara (Sultra), sedikitnya Tiga Kecamatan terdampak bencana tersebut yang terjadi pada hari minggu, tanggal 22 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 wita.
Korban Bencana puting Beliung di Konsel langsung mendapat bantuan dari BPBD Kabupaten konsel. FOTO : MAHIDIN
Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) daerah itu langsung melakukan gerak cepat dengan menurunkan bantuan logistik serta makanan siap saji kepada masyarakat yang terdampak bencana tersebut. “Sedikitnya ada tiga Kecamatan yang mengalami dampak amukan angin puting beliung tersebut yaitu, Kec. Andoolo yang terdampak Kantor BPKAD, Kantor Badan Peternakan dan Kantor Teras BRI akibatnya sudah tidak memiliki atap. Kecamatan. Tinanggea Kantor Desa Lapulu hangus terbakar akibat tiupan angin dan terjadi korsleting listrik, serta Kec. Palangga, Desa Iwoi Morini 1 rumah rusak berat, 3 rumah rusak sedang serta 1 rumah rusak ringan,”Ujar Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Kantor BPBD Kab. Konsel, Mutakhir Hidayat, ST. MT diruangannya. Selasa (24/1). Menurut Mutakhir, dalam penanganan korban bencana, BPBD sudah melakukan penanganan kepada para korban, yaitu manusianya dulu di selamatkan dengan memberikan bantuan Logistik seperti tenda serta makanan siap saji, bantuan tanggap darurat itu untuk sementara kami prediksi sepekan selama 7 hari. “Ini sejalan dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 6.A Tahun 2011 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana,”Terangnya.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Kantor BPBD Kab. Konsel, Mutakhir Hidayat, ST. MT
FOTO : MAHIDIN
Sementara, untuk pekerjaan infrastruktur kami juga sudah turun bersama Dinas Pekerjaan Umum bidang Cipta Karya untuk melakukan kaji cepat kebutuhan bahan bangunan, sekarang ini sudah satu bangunan yang sementara dihitung kerugian negaranya, dimana RABnya nanti kita mau sesuaikan dengan HPS tahun ini.” Prediksi secara keseluruhan kerugian Negara kami taksir mencapai 600 jutaan, “Ungkapnya. Ditambahkan, prediksi cuaca akhir Bulan januari ini sudah masuk cuaca ekstrim, yaitu musim penghujan, kami himbau masyarakat tetap waspada pada beberapa bencana seperti Petir, Tanah Longsor, Banjir serta bencana Angin Puting Beliung. Sejauh ini personil BPBD, yang dibantu Tim Relawan Bencana yang berjumlah 15 orang, sudah menyebar di lapangan untuk meng update informasi. Kantor BPBD adalah Pusat Komando, dimana situasi tanggap daruat ada tiga hal yang akan dilakukan, diantaranya, Siaga Darurat, Transisi Masa Pemulihan serta Masa Pemulihan, lepas itu baru masuk Pasca Bencana. MAHIDIN / MAN
