POLRES TOBA SAMOSIR BELUM TETAPKAN TERSANGKA PERAMBAHAN SM. DOLOK SURUNGAN
TIME-TOBASAMOSIR / 03-04-2016 SM. Dolok Surungan adalah salah satu kawasan konservasi yang telah ditetapkan peruntukannya oleh pemerintah, Suaka Margasatwa Dolok Surungan sebelumya merupakan Kawasan Hutan Dolok Surungan dengan luas 10.800 Ha dan Kawasan Hutan Dolok Sihobun seluas 13.000 Ha, sebagaimana yang ditetapkan Surat Keputusan Zelfbestuur tanggal 25 Juni 1924 Nomor 50. Dan pada tahun 1974, tepatnya tanggal 2 Februari 1974, berdasarkan Surat Menteri Pertanian No. 43/Kpts/Um/2/1974 ditetapkan kedua kawasan tersebut (Dolok Surungan dan Dolok Sihobun) menjadi kawasan Suaka Margasatwa Dolok Surungan dengan luas 23.800 Ha.
SM. Dolok Surungan Secara administratif membentang di wilayah Kabupaten Toba Samosir, terletak di bagian wilayah Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Habinsaran, Parsoburan dan Parhitean. Sebagian pada kabupaten Asahan terletak di bagian wilayah Kecamatan Bandar Pulau. Sebahagian kecil masuk di Kabupaten Labuhanbatu Utara, SM Dolok surungan juga merupakan daerah tangkapan air (cacthment area) Danau Toba. Potensi Konservasi SM. Dolok Surungan juga sebagai Habitat Kunci Harimau Sumatera, Tapir Sumatera, Burung Enggang, Siamang yang harus diselamatkan dari kerusakan dan kepunahan. Perambahan SM.Dolok Surungan Belum Tuntas Permasalaha yang terjadi di SM Dolok Surungan saat ini adalah perambahan dan Illegal Logging, Perambahan yang dilakukan oleh beberapa Oknum kelompok masyarakat Pintu Pohan Meranti Timur Kabupaten Tobasamosir yang mengatasnamakan Kelompok Tani Setasi, Kelompok Setasi ini diplopori oleh tiga tokoh yang mengumpulkan untuk menjadi Anggota Kelompok Tani Setasi, Marihot Gultom sebagai Sekjen DPC Setasi, Kab. Siantar. Maher Sarumpaet berperan
sebagai Penasehat Kelompok Tani Setasi Meranti Timur. Gopar Sarumpaet berperan sebagai Ketua Kelompok tani.
Perambahan berlangsung sejak Bulan maret 2015 hingga Pebruari 2016 seluas 220 hektar dan telah melakukan penanaman serta mendirikan Pondok-pondok Di SM. Dolok Surungan, keterangan yang didapat dari salah seorang perambah yang tidak mau disebutkan namanya, bahwa mereka membayar 2 juta kepada pengurus Kelompok Tani Setasi untuk uang perjuangan dan mendapatkan lahan 2 hektar diareal SMDS, mereka juga mengclaim bahwa kawasan SMDS adalah tanah ulayat dari nenek moyang mereka alias berasal dari suku-suku marga keturunan Panjaitan, Siahaan dan Sarumpaet, disini tidak ada Suaka Margasatwa kata Maher. Saat ini Anggota Setasi yang melakukan perambahan sebanyak 100 kk, masingmasing anggota perambah mendapatkan 2 hektar, pernyataan Maher sarumpaet pada saat di lokasi SM.Dolok Surungan. Eksekusi Perambahan SM. Dolok Surungan Proses Eksekusi Gubuk-gubuk perambah yang ada di kawasan SM. Dolok Surungan Tobasamosir (Kepala BBKSDA Sumut, Jhon Kennedy - Kapolres Tobasamosir AKBP Jiddin Siagian - Manager Program TIME Ucok Bangun Gultom) menyaksikan proses eksekusi.
Pada Bulan November 2015, Eksekusi Perambahan dilakukan Team gabungan oleh Pihak BBKSDA Sumatera Utara, Polres Tabasamosir, Kodim 02 Tapanuli Utara, Dan TIME yang melaksanakan eksekusi di SM. Dolok Surungan - Tobasamosir. Berikut proses pelaksanaan penanganan perambahan di SM. Dolok Surungan,
-
Pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket)/ Penyelidikan mulai tanggal 3 s/d 8 September 2015 di Kab. Toba Samosir. Koordinasi dan Konsultasi ke Kapolres Toba Samosir pada tanggal 21 Oktober 2015 di Porsea. Rapat Koordinasi dgn instansi terkait dari tanggal 26 s.d. 27 Oktober 2015 di Medan. Operasi Gabungan dilakukan mulai tanggal 6 s/d 13 November 2015 di SM Dolok Surungan yaitu di Resort Konservasi Wilayah SM Dolok Surungan I. Pasca Operasi dilaksanakan mulai tanggal 13 s/d 28 November 2015 yaitu di Resort Konservasi Wilayah SM Dolok Surungan I Rapat Evaluasi dilaksanakan pada tanggal 1 November 2015 di Medan.
Selanjutnya Proses Penyidikan dilakukan pihak Polres Tobasomosir, sampai pemanggilan saksi-saksi, saksi ahli BBKSDA Sumut, dan penetapan tersangka serta penahanan pelaku kejahatan kehutanan. Proses Hukum Pelaku Perambahan SM Dolok Surungan BBKSDA Sumatera Utara telah melimpahkan kasus kejahatan kehutanan, perambahan di SM Dolok Surungan ke Polres Tobasamosir, paska eksekusi bulan november 2015 sampai bulan April 2016 kasus ini belum selesai dan bahkan belum ada proses hukum penetapan tersangka dan penahanan pelaku kejahatan kehutanan, Kasus perambahan SM Dolok Surngan saat ini sedang ditangani oleh pihak Polres Tobasamosir yang berjalan lambat dan tidak pro akitif untuk melakukan penyelesaian kasus. Kompol Edi Bona Sinaga, Kabagop Polres Tobasamosir mengatakan” Kami sudah melakukan pemanggilan masyarakat yang melakukan perambahan, dan kami masih menetapkan status sebagai saksi, dari keterangan saksi-sakni nanti, jika cukup unsur, siapa-siapa yang menduduki baru kita jadikan tersangka. yang sudah kita panggil itu ada empat orang, pengurus kelompok tani, tetapi tidak datang. dan hari ini kita lakukan pemanggilan sembilan orang sebagai saksi memberikan keterangan tetapi yang datang satu orang, ini pemanggilan yang pertama, kami akan melakukan pemanggilan yang ke dua, jika tiga kali kami lakukan pemanggilan saksi-saksi juga tidak hadir, kami akan tetapkan tersangka dan kita lakukan penangkapan semuanya. Kata Kompol Edi Bona Sinaga yang ikut dalam proses eksekusi perambahan di SM Dolok Surungan. Pada saat dihubungi Time. Subhan M.Si, Kepala Bidang BBKDSA Sumatera Utara, mengatakan” Kami berharap pihak kepolisian serius dan tegas menindaklanjuti kasus ini, waktu 3 bulan seharusnya sdh cukup utk menentukan seseorang bertanggung jawab dlm aktivitas illegal ini..ketika beberapa org saksi sdh diperiksa termasuk saksi ahli, barang bukti yg sgt kuat dan.petunjuk2 lainnya sdh di miliki seharusnya tdk sulit utk menentukan seseorang menjadi tersangka..sekali lagi, kami berharap agar kasus ini segera ada kejelasan karena proses hukum terhadap aktor pengrusak hutan SM Dolok Surungan akan sangat menentukan langkah selanjutnya utk memulihkan kembali kawasan hutan yang rusak tersebut. Disampaikan Subhan kepada Time pada saat dikompirmasi.
Time Meminta kepada Polres Tobasamosir, untuk melakukan penetapan tersangka serta melakukan proses hukum yang berlaku kepada pelaku kejahatan kehutanan di SM Dolok Surungan, sudah jelas fakta, alat-bukti, Saksi Ahli, sertau unsur petunjuk lain sudah ada, cukup dan jelas” ada kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok, melakukan kejahatan, memperjual belikan lahan yang bukan hak nya, menduduki serta menguasai, merubah alih fungsi kawasan yang sudah ada ketetapannya diatur dalam peraturan RI, sebagai kawasan suaka margasatwa. Kami juga telah mengirimkan surat kepolres Tobasamosir untuk memberikan support kepada Polres, Kami meminta kasus ini segera diselesaikan dengan cepat, jika tidak ada penyelesaiannya ini akan menimbulkan isu negative kepada Polres Tobasamosir, Jelas tegas Budi Aw – Direktur Eksekutif Time. Menaggapi kasus Kejahatan kehutanan yang belum terselesaikan juga, Menurut Praktisi Hukum yang berdomisili di Medan, mengatakan kepada Time” Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam hayati dan Ekosistemnya maupun dalam Undang-undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sanksi pidana telah dipanggil sebagai kebijakan kriminal untuk menyelesaikan tindak pidana di bidang kehutanan yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Pemanfaatan sanksi pidana dalam undang-undang bidang kehutanan dimaksudkan supaya orang tidak melakukan kejahatan (ne peccetur), bukan semata-mata karena orang membuat kejahatan (quia peccatum est), Hal ini sebagaimana dicantumkan dalam penjelasan umum 18 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Bahwa maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi juga ditujukan kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan sehingga timbul rasa enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidana yang berat. Pihak kepolisian sering mengabaikan bahwa sudah ada bukti permulaan, terhadap objek yg sudah jelas menyangkut keanekaragaman hayati, penyidik sering menyimpulkan ini permasalahan kasus pelanggara biasa, pada hal praktek semua tindakan penyidik, ketika melakukan proses penyelidikan, tanpa ada laporan dari masyarakat atau lembaga lain, penyidik wajib melakukan proses hukum dengan melakukan tindakan peroses penangkapan, penahanan, terhadap pelaku pelaku kejahatan, ini sudah jelas melakukan pengrusakan keanekaragaman hayati, merubah fungsi sumber daya alam. Ini diatur dalam UUD No 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Eksosistem, ini juga sudah cukup jelas, ada tindakan kejahatan, polisi sudah bisa melakukan peroses hukum penetapan tersangka dan penahanan kepada pelaku kejahatan, terkadang pihak kepolisian juga ada sebahagian yang belum memahami peraturan-peraturan UUD lingkungan hidup dan kehutanan, masih belum mengikuti gerak langkah perkembangan penegakan hukum tentang konservasi yg ada di negara kita, Apalagi kurangnya sosialisasi, sehingga ini yang membuat nantinya ada delik celah bagi penyidik dan sering sekali terjadi kasus-kasus tentang ekosistem, lingkungan diabaikan, atau dihentikan ditengah jalan dengan alasan belum cukup bukti. Kasus konservasi sumber daya alam dan ekosistem ini jika kita berdasarkan kitab uud hukum pidana, polisi sudah bisa melakukan proses hukum atau tindakan hukum terhadap pelaku kejahatan pengrusakan lingkungan, merubah fungsi kawasan, Pada
Pasal 103, Hukum pidana” Tentang bahwasanya segala produck hukum yang umum bisa dikesampingkan apabila ada uud khusus atau praturan yg mengatur hal tersebut, ini bisa Lex specialis derogat legi generali. Pihak kepolisian Tobasamosir wajib pro aktif dalam melakukan proses penyelidikan, penyidikan sampai penahanan para pelaku kejahatan tersebut. diungkapkan jelas, Ahmad Zufri SH,MH, pada saat konfirmasi dikantor Advokat Achmad Zufri Harahap & Partner. Salah satu Tokoh Masyarakat di Tobasamosir Mr mengatakan” kepada Time” Kami sangat sedih dan kawatir terhadap kondisi SM Dolok Surungan, padahal SM ini adalah tempatnya Harimau Sumatera, Tapir, Rangkong, Siamang, dan banyak keindahan didalamnya, kalau tidak ditegakkan hukum kepada pelaku kejahatan kehutanan, Suaka Margasatwa akan hancur, dan saya pastikan masyarakat akan beranggapan di SM. Dolok Surungan bisa buka hutan, tidak ada hukum ko kata masyarakat, dan pasti akan ada lagi lahan-lahan yang baru dibuka oleh oknumoknum yang tidak bertanggung jawab. Efek dari kerusakan hutan, kami masyarakat yang merasakan akibatnya nanti. Kami masyarakat mendukung, serta meminta kepada Polres Tobasamosir, pengak hukum lainya segera melakukan proses hukum yang berlaku kepada siapa saja yang melakukan kejahatan kehutanan. Jelas Mr yang tidak mau disebutkan namanya kepada TIME. (FR.44)
