Pmj Tetapkan Hatta Taliwang Sebagai Tersangka Makar
Kombes Pol Martinus Sitompul FOTO : RUL
tegas.co., JAKARTA – Jajaran Polda Metro Jaya (PMJ), menetapkan sebagai tersangka serta menahan mantan anggota DPR RI dari Fraksi PAN periode 1999-2004. Hatta Taliwang menjadi tersangka kasus pemufakatan jahat atau makar yang akan dilakukan menjelang aksi Bela Islam III pada 2 Desember lalu. Kombes Pol Martinus Sitompul, Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, mengatakan, ada beberapa alasan kuat menahan Hatta Taliwang yaitu dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi perbuatannya dan menghilangkan barang bukti. Tepat pukul 02.00 WIB akhirnya Polri mengambil sikap untuk melakukan penahanan terhadap Hatta Taliwang. “Penyidik dengan tegas mengambil sikap untuk menahan. Penahanan itu juga berkaitan dengan proses pengembangan para tersangka yang sudah ditetapkan atas dugaan ITE,” kata Kombes Pol Martinus Sitompul saat konferensi pers
di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, (9/12/16). Penahanan ini adalah pilihan bagi penyidik karena memandang tersangka bisa melarikan diri, bisa mengulangi perbuatannya atau menghilangkan barang bukti. Selain itu, dalam masa-masa penahanan, tersangka lebih mudah diperiksa saat ada pemeriksaan-pemeriksaan tambahan. Proses hukum pemufakatan jahat atau makar terus berjalan dan masih terus mencari informasi tambahan dalam kaitan makar. “Dan tentu ini penilaian ini sangat subjektif berdasarkan penilaian sendiri oleh penyidik. Penyidik dengan beberapa tim yang melakukan upaya penegakan hukum memproses ini memandang perlu untuk dilakukan penahanan. Jadi, sekali lagi terhadap tersangka atas nama Hatta Taliwang telah ditetapkan untuk dilakukan penahanan. Jadi penegakan hukum pemufakatan jahat akan terus diproses dan dilakukan upaya-upaya hukum lainnya,” ujarnya. RUL/NAYEF
Bnn Kolaka Ciduk Pengedar Narkoba
Pengedar Narkoba (bertopeng) dibekuk BNN Kolaka. FOTO: LAN
Tegas.co – KOLAKA, Badan Narkotika Nasional kabupaten Kolaka yang dikomandani Erian Noviandi berhasil mengocok satu pengedar Narkotika jenis Shabu. Pengedar berinisial Aw yang berlamat di jalan pemuda Kelurahan Sabilambo, Kolaka dikocok di dalam rumahnya pada hari Jum’at (9/12) sekitar pukul 08.30 Wita. Dalam penggerebekan dan penangkapan terhadap tersangka Kepala BNN kabupaten Kolaka Erian Noviandi bersama anggotanya tidak menemukan perlawanan dan berhasil mengamankan barang bukti jenis shabu sebanyak 5,7 gram satu unit alat timbangan digital serta sebuah alat hisap shabu. Pelaku pengedar shabu untuk selanjutnya di tahan di mapolres Kolaka untuk dimintai keterangannya dan mempertanggungjawabkannya di Pengadilan Nanti. “Dari keterangan pelaku bahwa barang haram jenis shabu yang dimilikinya diperoleh dari Sulawesi Selatan. Untuk selanjutnya, kami akan mengembangkan, apakah Istrinya juga tahu tentang bisinis haramnya itu atau bahkan terlibat,”ujar Erian Noviandi saat ditemui disela-sela pengkapan tersangka pengedar sabu. Menurutnya, Pelaku yang ditangkap itu merupakan target operasi BNN Kolaka. Mengingat berdasarkan Informasi masyarakat bahwa tersangka adalah pengedar Narkoba di Kolaka. Karena itu BNN terus mengembangkannya. Setelah dinyatakamn positif, BNN langsung bergerak dan berhasil mengamnakan tersangka dan barang buktinya “Kepada tersangka di jerat Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan ancaman minimal lima tahun penjara.,”tandasnya. LAN / EBRI
Empat Pelaku Curanmor Dibekuk Polisi
Kapolres Kolaka AKBP Darmawan Afandi saat menunjukkan BB Hasil Curanmor
Tegas.co – KOLAKA, Jajaran Polres Kolaka berhasil membekuk empat pencuri motor yang kerap beraksi di kabupaten Kolaka. Ke empat pelaku Pencurian kendaraan bermotor itu masing-masing, Wawan (35),Darsono (34), Ahmad Sholeh (26) dan Baso Renaldi (24) Ke emapat pelaku yang sudah menjadi target operasi di tangkap di dua lokasi yang berbeda untuk selanjutnya di amankan di Mapolres Kolaka. Dari pengangkapan tersangka pencurian kendaraan bermorot tersebut dua diantaranya juga harus diganjar timah panas yakni Ahmad Sholeh dan Baso Renaldi dan kemudian di bawa di rumah sakit Benyamin Guluh Kolaka. “Ke empat tersangka sudah dimasukkan dalam Sel mapolres Kolaka,”ujar Kapolres Kolaka Darmawan Afandi, Jum”at (9/12) di mapolres Kolaka.
Menurut Kapolres, penangkapan ke empat pelaku pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berbeda. Wawan dan darsono di tangkap di Kolaka pada tanggal 8 Desember 2016. Sementara Ahmad Soleh dan Baso renaldi di tangkap di Kota Kendari. “Ke empat pelaku tersebut sudah lama menjadi target Polisi. Ke empatnya sudah lama beraksi di kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur,”ujarnya. Perwira dua bunga melatih dipundak itu mengatakan, aksi pencurian kendaraan bermotor dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan alat khusus untuk membunyikan mesin kendaraan yang menjadi targetnya dan kemudian melakukan penjualan melalui social media fasebook. “ke empat pelaku kerap beraksi di kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur dengan 41 titik tempat kejadian perkara. Ke empat pelaku di jerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal lima tahun penjara,”tandasnya. Sementara itu salah seorang tersangka kendaraan bermotor Ahmad Soleh mengakui, jika dirinya bersama rekan-rekannya mengincar motor jenis CBR. Alasannya harga jualnya lebih mahal. Dalam aksinya motor yang hendak dicuri menggunakan dengan alat-alat khusus yang telah dirakit. “Ada alat khusus yang telah kami buat, sehingga untuk membunyikan motor sangat mudah,”katanya. LAN / EBRI
Pejabat Kementerian Pupr
Diperiksa Kpk
Taufik Widjoyono FOTO : RUL
Tegas.co., JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Taufik Widjoyono, Jumat (9/12/16). Taufik diperiksa dalam kasus dugaan suap terkait proyek di Kementerian PUPR tahun anggaran 2015-2016. Anak buah Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono itu dipanggil penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng. “Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SKS,” kata Febri Diansyah selaku Kabiro Humas KPK, Jakarta, Jumat (9/12). Febri Diansyah menambahkan bahwa, Taufik akan diperiksa sebagai saksi guna melengkapi berkas penyidikan tersangka Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng. Taufik diduga mengetahui sengkarut mengenai dugaan suap tersebut. Selain Taufik, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Miftachul Munir, Kasubdit Pemograman Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan (PJJ) Ditjen Bina Marga dan Reiza Setiawan, Kasi Pemograman II (Wilayah Indonesia Timur) Subdit Pemograman Direktorat PJJ Ditjen Binamarga Kementerian PUPR. Keduanya juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Aseng. Aseng sebelumnya mengakui telah memberikan uang Rp2,5 miliar kepada Wakil Ketua Komisi V DPR, Yudi Widiana. Uang yang diberikan melalui Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS, Muhammad Kurniawan itu dimaksudkan agar jatah proyek dari program aspirasi untuk perusahaannya tidak terganggu. Pengakuan itu disampaikan Aseng saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta beberapa waktu lalu. RUL/MAS’UD
Dua Ditjen Pajak Kementerian Diperiksa Kpk
Febri Diansyah selaku Kabiro Humas KPK FOTO : RUL
Tegas.co., JAKARTA – Penyidik KPK mengagendakan pemeriksaan 2 pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Keduanya dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi atas Country Director PT EK Prima (PT EKP) Ekspor Indonesia, Rajesh Rajamohanan Nair. Keduanya adalah Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak Khusus pada Ditjen Pajak Wahono Saputro. Kemudian Fungsional Pajak Kantor Wilayah Jakarta Khusus Ditjen Pajak Ahmad Wahyu Hidayat. “Wahono Saputro dan Ahmad Wahyu Hidayat diperiksa sebagai saksi atas tersangka RRN (Rajesh Rajamohanan Nair) terkait tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri (PN) pada Ditjen Pajak terkait permasalahan pajak PT EKP,”terang Febri Diansyah selaku Kabiro Humas KPK, Jakarta, Jumat (9/12/16). Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, anak buah Dirjen Pajak Ken
Dwijugiasteadi itu akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Country Direktor PT EK Prima Indonesia Rajesh Rajamohanan Nair. Selain itu, penyidik KPK akan memeriksa Rajesh sebagai tersangka. Juga Handang Soekarno selaku Kepala Subdirektorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak. Pemeriksaan terhadap para pegawai pajak ini mungkin dilakukan untuk menelusuri modus korupsi yang dapat terjadi di Ditjen Pajak. KPK pernah mengatakan akan menelusuri hal tersebut. Dan dalam pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya, penyidik KPK memang memanggil pegawai pada Ditjen Pajak. Pemeriksaan terhadap para pegawai pajak ini mungkin dilakukan untuk menelusuri modus korupsi yang dapat terjadi di Ditjen Pajak. RUL/MAS’UD
Kejati Gandeng Pwi Kampanye Anti Korupsi
Kajati Sultra S Djoko Susilo memberikan stiker kepada salah satu Penumpang angkutan umum. FOTO: EBRI
Tegas.co – KENDARI, Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Tahun 2016, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menggelar upacara dan membacakan amanat Kepala Kejaksaan Agung RI H.M Prasetyo di halaman Kantor Kejati Sultra, Jum,at, 9/12. Setelah menggelar apel, Kepala Kejaksaan Tingggi Sultra Sugeng Djoko Susilo dan stafnya bersama jajaran PWI turun ke jalan untuk membagikan brosur dan stiker tentang anti korupsi. “Tolong bantu kami untuk memberantas korupsi di Sulawesi Tenggara, tanpa kalian, jajaran kejaksaan tidak akan mampu berjalan sendiri untuk mengungkap dan memberantas korupsi. Untuk itu melalui kesempatan yang baik ini kami menemui langsung menemui masyarakat dan membagikan stiker, brosur dan lainnya tentang pemberantasan korupsi,”ujar Kajati Sultra Sugeng Djoko Susilo, kepada salah seorang pengendara roda dua yang diberiokan stiker anti korupsi. Pemberian stiker dan brosur anti korupsi kepada pengendara roda dua dan roda empat yang melintas mendapat perhatian dari masyarakat yang melintas di jalan Ahmad Yani atau di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sultra. Selain itu pemberian stiker tersebut mendapat penjagaan dari aparat Kepolisian Polda Sultra dan Polresta Kendari. “Hari ini tanggal 9 Desember 2016 adalahg Hari Anti Korupsi Tahun 2016, untuk itu kami dari jajaran Kejaksaan Tinggi Sultra membagikan stiker dan brosur kepada setiap pengendara dan pejalan kaki,”ujarnya. Menurut orang nomor satu di Kejaksaan Tinggi Sultra itu, dengan memberikan stiker anti korupsi dan pemberantasannya kepada masyarakat, itu adalah untuk mengajak kepada seluruh masyarakat di Sulawesi Tenggara untuk turut serta membantu memberantas korupsi. “Bantuan masyarakat kepada pihak kejaksaan untuk memberantas korupsi sangat penting bagi kami dalam memberantas. Untuk itu dukungan dari masyarakat sangat kami harapkan,”tandasnya.
Kajati Sultra S Djoko Susilo bersama Ketua PWI Sarjono, S.sos M.Si
Sementara itu ketua PWI Sultra Sarjono S,Sos, M.Si mengapresiasi langkahlangkah yang dilakukan oleh kejaksaan Tinggi Sultra dalam rangka memberantas Korupsi di Sultra. “Dengan turun ke jalan dan bertemu langsung dengan masyarakat, khususnya bagi pengendara roda dua dan empat adalah bagian dari sosialisasi tentang pemberantasan Korupsi di Sultra. Selain itu informasi tentang penyelidikan, penyidikan hingga tuntutan yang diberikan oleh jajaran kejaksaan kepada awak media untuk selanjutnya di informasikan melalui media sangat diparesiasi,”ujarnya singkat. Hari Anti Korupsi Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 juga mendapat perhatian dari masyarakat. Salah satunya dating dari pemerhati anti korupsi Sultra yang dimotori oleh Mahasiswa. Perhatian yang diberikan itu dengan menggelar unjuk rasa. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut agar Kejaksaan Tinggi menuntaskan kasus-kasus korupsi yang banyak melibatkan pejabat-pejabat daerah. Aksi unjuk rasa yang dilaklukan oleh puluhan mahasiaswa yang menamakan diri Gerakan Anti Korupsi di Sultra diwarna dengan keributan. Keributan tersebut disebabkan adanya keinginan pengunjuk rasa untuk bertemu dengan kejati Sultra bersama jajarannya, namun tidak adanya yang menemui pengunjukrasa. Kekecewaan atas tidak ditemui oleh pejabat kejaksaan, sejumlah pengunjukrasa melemparkan comberan dip agar kejaksaan Tinggi. FT / EBRI
Selamatkan Uang Negara Rp 5 Milyar Lebih
Kajati Sultra Sugeng Djoko Susilo SH, MH. Foto EBRI
Tegas.co – KENDARI, Penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakkan supremasi hukum dibidang Tindak Pidana Korupsi oleh jajaran Adhyaksa Provinsi Sulawesi Tenggara patut diberikan apresiasi. Dari penyelidikan, penyidikan hingga tuntutan oleh penyidik kejaksaan Tinggi Sultra dari Januari-November 2016 mampu menyelamatkan uang Negara sebesar Rp 5, 146 Milyar lebih. Uang yang diselamatkan dari pelaku koruptor di wilayah hukum Sultra tersebut selanjutnya dikembalikan kepada Negara. Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra Sugerng Djoko Susilo SH, MH didampingi Ass Pidsus Ramel SH, MH mengatakan, tindak pidana khusus Korupsi yang ditangani oleh jajarannya di tahun 2016 mencapai 46 Kasus dan secara keseluruhan masih dalam tahap penyelidikan, penyidikan dan tuntutan di pengadilan. Dari puluhan kasus yang ditangani oleh penyidik Kejaksaan tersebut, jumlah uang Negara yang diselamatkan itu besarannya mencapai Rp
5 Milyaran. “Ini sepanjang Januari hingga November 2016. Insyah allah di penghujung Tahun ini jumlah tersebut akan mengalami kenaikan,”ujarnya, dihadapan sejumlah wartawan di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra, Jum’at (9/12) Menurut Orang nomor satu di Kejaksaan Tinggi Sultra itu, dari dana yang diselamatkan dan dikembalikan ke Negara itu adalah hasil penyelidikan, penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seluruh kejaksaan di wilayah Sultra yakni Rp 5,146 Milyar. “Untuk Kejaksaan Tinggi Sultra sendiri jumlah uang Negara yang diselamatkan sebanyak Rp 2, 480 Milyar, selebihnya ada di jajaran Kejaksaan Negeri di kabupaten Kota di Sultra,”terangnya. Ditambahkan, untuk tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi yang di tangani oleh jajaran Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri diharamkan untuk dilakukan penangguhan penahanannya, tetapi diwajibkan bagi seluruh penyidik untuk melakukan penahanan bagi tersangka tindak pidana korupsi. “Jadi setelah ditetapkan tersangka, penyidik dapat diperintahkan untuk menahan tersangka, sambil adanya pemberkasan dan pelimpahan berkas di Pengadilan,”tandasnya. EBRI
Ketua Kpu Sultra : Kasus Hukum
Kpu Konsel Adalah Pelajaran
Ketua KPU Sultra, Hidayatullah, SH FOTO : MAS’UD
Tegas.co., KENDARI – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra), Hidayatullah, SH mengingatkan jajarannya agar menjadikan pelajaran atas kasus hukum yang dialami dua komisioner KPU Konawe Selatan (Konsel) yang saat ini dijebloskan ke Rutan Klas II A Punggolaka Kendari oleh Penyidik Kejaksaan Negeri, Andoolo Konsel, Kamis (8/12/2016). Dua dari Lima Anggota Aswan, S.Pd dan Nuzul pidana korupsi dengan Pemilihan Umum Kepala
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Konawe Selatan adalah Qadri,. SS yang disangkakan telah melakukan tindak melakukan sewa mobil fiktif dalam pelaksanaan Daerah Konawe Selatan 2015 lalu.
Menurut Dayat, sapaan Hidayatullah, kejadian ini menjadi pertanggungjawaban hukum bagi komisoner KPU Konsel dan membuktikan dirinya bahwa tidak bersalah pada persidangan nanti di pengadilan. “Kami tidak mungkin mengintervensi dan hal ini kami jadikan pelajaran banyak hal. Teman-teman yang terjerat hukum dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah di pengadilan. Tugas kami KPU Sultra, menunggu, kalau mereka sampai terdakwa akan dinonaktifkan,”tutur Dayat via selulernya, Kamis (8/12/2016). Menurutnya, tugas-tugas KPU Konsel yang bersifat kebijakan dan membutuhkan rapat pleno akan diambil alih komisioner KPU Sultra.”Kalau sudah incrach dan terbukti bersalah maka akan diberhentikan, namun jika tidak terbukti bersalah maka harus dipulihkan namanya,”jelas Dayat. Selain itu, Dayat menjelaskan dalam penyelenggaraan pemilihan kepela daerah ada dua hal yang perlu dijaga agar tidak terjerat kasus hukum. “Menyelenggarakan pilkada dengan baik dan sukses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan tahapan tidak bermasalah. Aspeknya, efektifitas, efesiensi dalam pengelolaan keuangan agar tetap beriringan karena setelah selesai tentu akan dimintai pertanggujawaban,”jelas Dayat. MAS’UD
Dua Komisioner Kpu Konsel Ditahan Kejaksaan
Aswan, salah satu anggota KPU Konsel yang ditahan di Rutan Kelas IIa, Kendari
Tegas.co – KONSEL, Dua dari Lima Anggota Komisi opemilihan Umum (KPU) Konawe Selatan di Tahan oleh penyidik kejaksanaan Negeri Andoolo. Kedua Komisioner itu adalah Aswan,. S.Pd dan Nuzul Qadri,. SS yang disangkaka telah melakukan tindak pidana korupsi dengan melakukan sewa mobil fiktif dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Konawe Selatan 2015 lalu. Kedua Tersangka ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II A Kendari selkama dua puluih hari ke depan. “Kedua tersangka ditahan selama 20 hari ke depan, atas dugaan korupsi sewa mobil operasional dalam kegiatan Pilkada Konsel beberapa waktu lalu,”ujar Kepala Kejaksaan Negeri Andoolo Abdillah SH,. MH, melalui Kepala Seksi Intel kejari Konsel patrik Getruda, SH. Kamis,(8/12).
Penyelidikan dan penyidikan dugaan korupsi sewa mobil operasional anggota KPU Konawe Selatan di kegiatan Pilkda Konsel 2015 tersebut, telah dianggap cukup untuk menahan tersangka dalam kasus tersebut. Modus operandi yang diduga dilakukan oleh KPU Konsel dalam sewa kendaraan tersebut itu dilakukan secara fiktif. Dimana kelima anggota KPU Konsel disiapkan anggaran untuk menyewa kendaraan operasional Pilkada. Tetapi dua dari lima anggota KPU tersebut tidak menyewa kendaraan roda empat, tetapi dana tersebut diambil dan dipertanggungjawabkan. Sementara untuk tiga anggota KPU lainnya, masing-masing jabal Nur, Sutamin Rembasa dan Yusran masih akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Jika dari keterangan tersebut dianggap sama dengan dua komisioner lainnya, maka ketiganya juga akan ditetapkan sebagai tersangka dan akan ditahan. “Tiga anggota KPUI lainnya, akan dijadwalkan pemanggilnnya, apakah itu akan dijadikan tersangka lalu kemudian ditahan, nanti kita lihat perkembangannya.. Dua anggota KPU Konsel Aswan dan Nuzul Qadri, usai diperiksa sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi di kejaksanaan negeri Andoolo langsung ditahan oleh penyidik dan kermudian ditahan di Rutan kelas IIA Kendari. “Keduannya telah diantar di Rutan kendari oleh penyidik untuk dilakukan penahanan,”tandas Kajari Konsel. TIM
Kejagung Ri Tunjuk 13 Jaksa Senior Tangani Kasus Ahok
Jaksa Agung HM Prasetyo FOTO : RUL
Tegas.co., JAKARTA – Jaksa Agung HM Prasetyo menyebut telah menunjuk 13 jaksa senior untuk menjadi penuntut umum dalam kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Gubernur DKI nonaktif Basuki T Purnama alias Ahok. Jaksa yang ditunjuk itu menjadi jaksa peniliti sejak proses pemberkasan perkara dimulai. Jaksa Agung menjelaskan 13 jaksa itu juga ditunjuk menjadi jaksa peniliti sejak proses pemberkasan perkara tersebut. Menurutnya 13 jaksa itu dipimpin Jaksa Ali Mukartono yang merupakan mantan kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan sekarang menjabat sebagai Direktur di Jaksa Agung Muda Pidana Umum. “Kami sejak awal melakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif bahwa semenjak penyelidikan pun sudah membentuk tim yang nantinya ditunjuk sebagai jaksa peneliti yang terdiri dari 13 jaksa Senior,” kata Agung Prasetyo selaku Jaksa Agung RI saat Rapat Kerja dengan Komisi III DPR di Jakarta, Selasa (6/1216). Politisi Partai Nasdem itu mengungkapkan, tim jaksa dipimpin Ali Mukartono. Ali merupakan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu dan sekarang menjabat sebagai Direktur di Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAM Pidum). Dari 13 jaksa yang sudah ditunjuk, satu diantaranya telah diganti untuk menghindari adanya praduga tertentu. Jaksa yang diganti itu bernama Ireine yang merupakan jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. “Kami menunjuk berdasarkan senioritas. Kemampuan dan pengalaman jaksa dalam menangani perkara. Tetap dipimpin Ali Mukartono, tapi ada satu jaksa yang diganti, kebetulan perempuan, Jaksa Irene. Dan kalau ada ini (kecurigaan lagi), nanti kita ganti meskipun sebenarnya jaksa berdiri pada subjektif tapi sudut pandangnya harus objektif,” ujarnya. Ahok menjadi tersangka kasus penistaan agama sejak 16 November dan akan melakukan persidangan pada Selasa (13/12/16). Perkara ini sedianya akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, namun karena ada renovasi gedung, sidang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. RUL/MAS’UD
