P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 16 Desember 2011
Indeks 1. Dugaan Suap Jaksaaa Periksa Sistoyo, kejaksaan tidak temukan keterlibatan jaksa lain 2. KPK Tetapkan Tersangka Korupsi Proyek kampus 3. Bekas Staf bachtiar Chamsyah Dituntut 2,5 Tahun Bui
Mediaindonesia.com
Jumat, 16 Desember 2011 Dugaan Suap Jaksa
Periksa Sistoyo, Kejaksaan tidak Temukan Keterlibatan Jaksa Lain JAKARTA--MICOM: Kejaksaan Agung (Kejagung) belum menemukan keterlibatan
jaksa lain dalam kasus suap jaksa nonaktif Sistoyo sebagaimana yang dikemukakan pengusaha bernama Edward. Hal ini ditegaskan Kejagung yang memeriksa Sistoyo setelah diizinkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM-Was) Marwan Effendy, pemeriksaan itu dilakukan Asisten Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
"Sudah dilakukan pemeriksaan dan dimintakan keterangan oleh Aswas Kejati Jawa Barat," ujar Marwan, ketika dihubungi di Jakarta, Jumat (16/12).
Berdasarkan keterangan Sistoyo, ujar Marwan, ia (Sitoyo) tidak mengetahui mengenai uang tersebut dan tidak ada keterlibatan jaksa lain dalam kasus ini.
"Sistoyo membantah keterangan Edward. Nanti jika diperlukan keterangan dari Edward, kita akan minta izin untuk memeriksanya," sambung Marwan.
Di satu sisi, menyikapi apakah ada keterlibatan jaksa Epriyanti yang disebutkan oleh
Edward bahwa telah meminta sejumlah uang, Marwan juga membantah itu. Pasalnya, belum ditemukan bukti-bukti yang menyatakan bahwa Epriyanti juga terlibat dalam kasus ini. "Sementara yah belum terbukti, karena keterangan Edward masih belum jelas.
Keterangan satu saksi tidak dapat dijadikan alat bukti, kecuali kalau didukung alat bukti lain. Bisa saja Edward dongkol sama Epriyanti, jadi asal tuding saja," sebut Marwan.
Para pelaku itu ditangkap di halaman Kejari Cibinong. Delapan orang penyidik KPK menemukan uang senilai Rp99,9 juta di dalam mobil Nissan X-Trail milik Sistoyo. Uang dimasukkan dalam amplop coklat yang dibawa AB, rekan E.
Jaksa Sistoyo diduga menerima suap yang berkaitan dengan perkara yang
ditanganinya di Pengadilan Cibinong. Sedangkan, E dan AB sebagai pihak yang diduga memberi suap berupa uang Rp99,9 juta kepada Sistoyo. (FA/OL-10)
Korantempo.com
Jumat, 16 Desember 2011
KPK Tetapkan Tersangka Korupsi Proyek Kampus JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menetapkan tersangka kasus korupsi proyek pengadaan alat laboratorium di sejumlah perguruan tinggi. "Ada beberapa kasus di universitas yang sudah naik ke penyidikan," kata Wakil Ketua KPK Chandra M. Hamzah dalam konferensi pers tadi malam.
Bersama Chandra, hadir dalam konferensi pers itu Ketua KPK Busyro Muqoddas dan Wakil Ketua KPK M. Jasin serta Bibit Samad Rianto. Dugaan korupsi proyek di perguruan tinggi tersebut berkaitan dengan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Namun Chandra
menolak memerinci kasus mana saja yang statusnya sudah masuk tahap penyidikan dan ada tersangkanya. "Silakan tanya ke pimpinan KPK yang baru," kata Chandra, yang jabatannya bakal berakhir pada 17 Desember ini.
Chandra hanya menerangkan bahwa dugaan korupsi di perguruan tinggi itu ada yang ditangani kejaksaan dan kepolisian. Nah, kata dia, yang ditangani KPK itu sebagian sudah naik ke tahap penyidikan.
Atas proyek perguruan tinggi ini, KPK pernah memeriksa para rektor dan dosen. Komisi antikorupsi juga pernah meminta keterangan anggota Badan Anggaran
Dewan Perwakilan Rakyat, serta anak buah Nazar, Mindo Rosalina Manulang dan Gerhana Sianipar.
Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto, yang kembali dimintai konfirmasi seusai
konferensi pers, juga enggan menyebutkan perkara yang naik ke tahap penyidikan. "Saya lupa," kata Bibit.
Berdasarkan catatan Tempo, KPK saat ini tengah mengusut 41 proyek yang terkait
dengan Nazar. Nilai keseluruhan proyek sekitar Rp 6 triliun. Sebelumnya, KPK
menyatakan bahwa delapan kasus telah memasuki tahap penyelidikan. Sisanya masih dalam tahap pengumpulan bahan dan keterangan.
Kasus yang telah memasuki tahap penyelidikan antara lain proyek pengadaan pusat riset dan pengembangan bidang ilmu pengetahuan di Universitas Jenderal
Soedirman, Universitas Negeri Jakarta, dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Proyek itu dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010.
Di samping itu, ada proyek pengembangan laboratorium Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam berbiaya Rp 44,3 miliar di Universitas Negeri Malang (2009) dan proyek pengadaan alat laboratorium di Universitas Sriwijaya (2010). Proyek terkait dengan Nazar yang juga tengah diselidiki KPK berada di bawah
Kementerian Kesehatan. Yaitu proyek pengadaan alat bantu belajar-mengajar untuk dokter pada Rumah Sakit Pendidikan dan Rumah Sakit Rujukan berbiaya Rp 492
miliar (2009) dan pengadaan obat vaksin flu burung pada anggaran 2008-2010. Terakhir, KPK pun tengah menyelidiki proyek yang terkait dengan Nazar di
Kementerian Pemuda dan Olahraga, yakni proyek pembangunan sarana dan sekolah olahraga bernilai Rp 1,1 triliun di Bukit Hambalang, Bogor. Adapun Nazar kini
menjadi terdakwa dalam kasus suap Wisma Atlet SEA Games, Jakabaring, Palembang. RUSMAN PARAQBUEQ
Korantempo.com Jumat, 16 Desember 2011
Bekas Staf Bachtiar Chamsyah Dituntut 2,5 Tahun Bui
JAKARTA- Amrun Daulay, terdakwa kasus korupsi pengadaan proyek mesin jahit dan sapi impor di Departemen Sosial, dituntut 2 tahun 6 bulan penjara. Direktur Jenderal Bantuan Sosial Departemen Sosial kini Kementerian Sosial itu dinilai jaksa terbukti menunjuk langsung rekanan proyek hingga merugikan negara Rp 15,13 miliar.
Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Supardi, mengatakan penunjukan langsung PT Lasindo selaku rekanan oleh terdakwa menguntungkan Musfar Aziz, pemilik PT
Lasindo, sebesar Rp 7,32 miliar. Bahkan dalam proyek itu terjadi kemahalan harga,
kata Supardi saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kemarin.
Amrun, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Menteri Sosial saat itu,
Bachtiar Chamsyah, dan pejabat Kementerian lainnya, didakwa korupsi dalam proyek mesin jahit dan sapi impor di Departemen Sosial pada 2004. Menurut jaksa, perbuatan bekas staf Bachtiar itu memperkaya diri sendiri atau korporasi
pada 2004. Menurut jaksa, perbuatan bekas staf Bachtiar itu memperkaya diri sendiri atau korporasi hingga Rp 15,13 miliar. Bachtiar disebut-sebut diperkaya Rp 600 juta, Musfar Rp 12,77 miliar, dan rekanan
lainnya hingga miliaran rupiah. Menurut jaksa, perbuatan Amrun menunjuk langsung PT Lasindo merupakan penyalahgunaan jabatannya selaku pejabat negara.
Penunjukan langsung itu disetujui Bachtiar sebagai menteri. Penunjukan langsung itu dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah,kata jaksa. Adapun dalam proyek sapi potong yang
bersumber pada APBN 2004, Amrun dengan persetujuan Bachtiar juga menunjuk langsung PT Admadhira Karya.
Menanggapi tuntutan jaksa, Amrun menolak berkomentar. Ia sekadar mengatakan akan mengajukan nota pembelaan atau pleidoi pribadi. Walhasil, ketua majelis hakim Mien Trisnawati menunda sidang hingga Kamis depan. Untuk memberi kesempatan terdakwa dan penasihat hukum mengajukan pembelaan,kata hakim Mien. | ISMA SAVITRI
Humas PPATK
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) (P) +62-21-3850455/3853922 (F) +62-21-3856809/3856826 (E)
[email protected]
DISCLAIMER: Informasi ini diambil dari media massa dan sumber informasi lainnya dan
digunakan
khusus
untuk
PPATK
dan
pihak-pihak
yang
memerlukannya. PPATK tidak bertanggungjawab terhadap isi dan pernyataan yang disampaikan dalam informasi yang berasal dari media massa.
