Jaksa Siap Periksa Dan Adoe Dalam Kasus Pembebasan Lahan
www.bengkuluekspress.com KUPANG,fokusnusatenggara.com-Pihak KejaksaanTinggi NTT dalam waktu dekat akan memanggil mantan Walikota Kupang-NTT, Daniel Adoe, untuk diperiksa sebagai saksi (1) dugaan korupsi (2) pada kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan rumah murah bagi PNS (3) golongan I di Pemkot Kupang, melalui koperasi pegawai negeri (KPN) maju. Kasi Penkum (4) dan Humas Kejati NTT (5) Ridwan Angsar, yang dikonfirmasi terkait perkembangan penyidikan (6) kasus itu, menerangkan tim penyidik (7) segera meminta klarifikasi (8) dari mantan Walikota Kupang, Daniel Adoe dan ketua DPRD Kota Kupang. “ Tim sudah agendakan memanggil pak Dan Adoe Cuma beliau masih jalani persidangan yang digelar dua kali seminggu di pengadilanTipikor (9) Kupang,”. Ridwan
juga
menjelaskan,
kasus
ini
bermula
dari
pasca
penyerahan
uang ‘permisi’ kepada pemilik lahan Thomas Penun Limau senilai Rp. 240 juta dari DPA (10) Bagian Umum tahun 2007. Lahan itu kemudian berstatus milik Pemkot Kupang. Namun oleh pemerintah Kota Kupang lahan tersebut menjadi milik KPN Maju dengan status hibah (11). Persoalan jelas Angsar, muncul setelah ada somasi dari pemilik lahan yang tidak puas dengan biaya uang‘permisi’. Di satu sisi ada fakta bahwa pemkot kupang justru langsung menjawab somasi (12) pemilik lahan dengan menyerahkan uang senilai
Rp.1.260.000.000 yang dianggarkan dari APBD kota kupang TA 2010 lewat pembahasan di DPRD kota kupang, sehingga terjadi pendobelan (13) anggaran untuk pembebasan lahan yang sama seluas 42 hektar di kelurahan manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Hingga saat ini baru Jefta Bengu, selaku Kabag Umum, Setda Kota Kupang yang juga Ketua KPNMaju serta Ejebens Doeka selaku Wakil Ketua KPN Maju yang diperiksa tim penyidik Kejati NTT. (Laporan: Jeffry Taolin) Sumber Berita : http://fokusnusatenggara.com/hukum-dan-kriminal/jaksa-siap-periksa-dan-adoe-dalamkasus-pembebasan-lahan, 27 Maret 2014.
Catatan : (1)
Berdasarkan Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pengertian saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan , penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 ayat (1) yaitu :“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”.
(2)
Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.
200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ditegaskan juga pada ayat (2) dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. (3)
PNS singkatan dari Pegawai Negeri Sipil.
(4)
Kasi Penkum merupakan singkatan dari Kepala Seksi Penerangan Hukum.
(5)
Kejati merupakan kepanjangan dari kejaksaan tinggi.
(6)
Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Penyidikan adalah Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
(7)
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana), Penyidik
adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, ketentuan ini dipertegas lagi oleh Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik adalah : 1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia 2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undangundang. (8)
Klarifikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menggolong-golongkan menurut jenis maupun menyusun ke dalam golongan.
(9)
Pengadilan Tipikor merupakan singkatan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 5 peraturan yang sama bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.
(10) DPA singkatan dari Daftar Pelaksanaan Anggaran. (11) Berdasarkan Pasal 1 ayat (14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Hibah sendiri dapat diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya yang dikelola sesuai dengan mekanisme APBN, perusahaan daerah, masyarakat, organisasi masyarakat yang perorangan dikelola dengan mekanisme APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Hibah sendiri merupakan kelompok belanja tidak langsung. Hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/ perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Belanja hibah bersifat tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
(12) Somasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti teguran. (13) Pendoublean berarti ganda.
