PERAN JAKSA PENGAWAS DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JAKSA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI DI WILAYAH KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG) (Skripsi)

PERAN JAKSA PENGAWAS DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JAKSA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI DI WILAYAH KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG)

(Skripsi)

Oleh NIKA LOVA BR. SURBAKTI

FAKULTAS HUKUM BAGIAN HUKUM PIDANA UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2017

ABSTRAK



Jaksa Pengawas mempunyai fungsi sesuai dengan pasal 563 Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana. Adapun permasalahan yang diteliti adalah bagaimanakah peran Jaksa pengawas dalam rangka penegakan hukum terhadap Jaksa yang melakukan tindak pidana dan apakah faktor penghambat Jaksa pengawas dalam rangka penegakan hukum terhadap Jaksa yang melakukan tindak pidana Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari Jaksa pengawas pada Kejaksaan Tinggi Lampung dan Akademisi pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, peran Jaksa Pengawas dalam penegakan hukum terhadap Jaksa yang melakukan tindak pidana yaitu peran normatif yang bersumber dari peraturan tertulis. Terdapat beberapa faktor penghambat Jaksa pengawas dalam rangka penegakan hukum terhadap Jaksa yang melakukan tindak pidana diantaranya yaitu faktor perundang-undangan, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan.

Nika Lova Br. Surbakti Saran yang dapat diajukan penulis adalah jika terbukti Jaksa melakukan Tindak pidana, Jaksa pengawas dapat mencari tau apa sebab terjadinya permasalahan tersebut dan menemukan solusi yang tepat agar tidak terdapat pelanggaran yang sama yang akan dilakukan oleh Jaksa ataupun Pegawai Kejaksaan lainnya. Sehingga pengawasan yang dilakukan tidak hanya terbatas kepada laporan ataupun penanggulangan dari suatu perbuatan yang telah terjadi tetapi juga terhadap pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Hal tersebut akan membuat minimnya Jaksa yang akan melakukan tindak pidana. Kata Kunci : Peran Jaksa Pengawas, Penegakan Hukum, Tindak Pidana



Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar SARJANA HUKUM Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM BAGIAN HUKUM PIDANA UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2017

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Surbakti pada tanggal 29 April 1995 dan merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri 040469 Surbakti Kabupaten Karo pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kabanjahe pada tahun 2010, Sekolah Menengah Atas Swasta Santo Thomas 1 Medan pada tahun 2013. Pada Tahun 2013, penulis diterima dan terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Penulis mengikuti lomba peradilan semu tingkat nasional (NMCC) Piala Kejaksaan Agung IV Universitas Pancasila pada tahun 2014 dengan meraih juara II dan mendapatkan predikat Hakim terbaik bersama delegasi FH Unila (PSBH). Penulis menjadi ketua bidang dana dan usaha UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) pada tahun 2016. Penulis tergabung kedalam Bidang Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum pada 2016. Pada tahun 2015-2016 penulis menjadi sekretaris umum Forum Mahasiswa Hukum Kristen (Formahkris). Penulis juga aktif dalam Ikatan Mahasiswa Karo (IMKA) Rudang Mayang Lampung dan menjadi kordinator bidang seni dan budaya pada tahun 2016-2017. Kemudian pada tahun 2016 penulis melaksanakan Praktek Kuliah Kerja Nyata selama 60 hari kerja di Bratasena Adiwarna Kecamatan Dente Teladas, KabupatenTulang Bawang.

MOTO Takut Akan Tuhan Adalah Permulaan Pengetahuan Tetapi Orang Bodoh Menghina Hikmat Dan Didikan (Amsal 1: 7 )

Orang-Orang Yang Menabur Dengan Mencucurkan Air Mata, Akan Menuai Dengan Bersorak-Sorai (Mazmur 126:5)

Dream, Believe And Make It Happen (Agnez Mo)

Berikan Yang Terbaik Selama Masih Diberikan Nafas Kehidupan (Penulis)

PERSEMBAHAN

Diiringi Dengan Ucapan Syukur Kepada Tuhan Yesus Kristus Atas Berkat Dan Anugrah-Nya Yang Selalu Menuntut Dan Mengiringi Setiap Langkahku.

Kupersembahkan Skripsi Ini Kepada: Ayah (Alm) dan Ibuku yang telah sabar membesarkan dan mendidikku dengan penuh perhatian, cinta kasih, ketulusan, pengorbanan dan selalu memberikan motivasi serta doa untuk keberhasilanku Abang dan Kakakku yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta kasih sayang yang tulus Seluruh keluarga besar dan Seluruh sahabat-sahabatku terima kasih atas kebersamaannya Serta

Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung

SANWACANA

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa selalu meilimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Jaksa Pengawas dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Jaksa yang Melakukan Tindak Pidana (Studi di Wilayah Kejaksaan Tinggi Lampung)”. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi inimasih banyak kekurangan dan kelemahan-kelemahan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dari penulis. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu dengan rendah hati penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampug.

3. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya

dan mencurahkan segenap pemikirannya untuk

membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 4. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya

dan mencurahkan segenap pemikirannya untuk

membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 5. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.Hum., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritikan, saran, dan masukan terhadap penulis. 6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritikan, saran, dan masukan terhadap penulis. 7. Bapak Ahmad Saleh, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. 8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas semua ilmu yang telah diberikan dan diajarkan dengan ikhlas. 9. Seluruh staf dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lampung. 10. Bapak Muhaji, S.H., M.H., selaku Jaksa Asisten Pengawasan yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan informasi selama penulis melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 11. Orangtua penulis (Alm) Irianta Surbakti dan Taminta Br Ginting, S.Th terima kasih untuk kasih sayang yang tulus dan telah banyak berkorban serta berdoa demi keberhasilan kami.

12. Abangku Rully Nere Surbakti dan keluarga serta kakakku Divi Alita Br Surbakti dan keluarga terima kasih buat motivasi serta dukungan serta kasih sayangnya. 13. Keluarga Ginting Bandarjaya dan keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih untuk kebersamaan dan dorongannya. 14. Pebrianta Tarigan terima kasih buat semangat, motivasi dan doa dalam penyelesaian skripsi ini serta kebersamaannya dalam suka maupun duka. 15. Pance Squad Vera PolinaGinting, Dona Banjarnahor, Ruth Thresia Mika Pratiwi, Yosef Caroland Sembiring, Daniel Gibson Nababan, Korin Suryani Sirait, Oren Basta Perangin-angin, Joshua Purba, Dhanty Novenda Sitepu dan Ega Gamalia Sitompul terima kasih untuk kebersamaan serta canda tawanya jangan pance lagi. 16. Rekan-rekan BKBH Andi Kurniawan, Verdinan Pradana, Ade Oktariatas, Johan Imanuel, Abdul Rahman P.N, Cornelius C.G, tetap semangat menangani kasus-kasus yang ada. 17. Teman-teman Fakultas Hukum 2013 Nunung Maisaroh, S.H., Panji Arianto, Pratama, Priyan Afandi, Okta Setiawan, Fanindya Pertiwi, Muhammad Ridho serta yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih buat pengalaman dan kebahagiaan yang telah kalian berikan. 18. PSBH Fakultas Hukum Cindy Elviyany Tarigan, Anasarach Dea Delinda, Yakin Sutopo, Adi Setia Budi, Arief Satria, Sarinah, Maria Clara, Shanti Yoseva, Nita Ivana, Verena, Maria Luciana, Melva, Merry Farida, Atma Geby, Meilinda Sari, Aria Alim Wijaya, Dedi Putra, I Ketut, Darwin Manalu,

Habibi,

Alfa Imanuel, Rahmat Hidayat, Ricky, Aria, Hanifah Nuraini,

Diyana, Sofiatun, Ivander terus berproses di PSBH. 19. Anggota Formahkris bg Raymond, bg Rio Julio, bg Anes Pasaribu, bg Benny, bg Refan, bg Badia, Landoria, Fhauyiani, Agustina, Alicia, Fabiola. Kristu, Andre, Ridho Ilham, Firdaus, Febri, Fernando, Cindy Moira, Rico Sitorus, Frans Manuel, Yoan, Diaz, Rut Dian, Elsaday, Christofer, Wafernanda, Abram, JJR, Elizabeth Nane, Lolyta, Anyta, Gani, Decky, Erwin, Eflyn, Jonathan, Alvin, afrialdi, Josua Edward, Hadi, Yosea, Rizky Panjaitan, Agnes Kurnia, Aron, Bicar, Christy Corne, Erwin, Felix, Ferdian, Gracemark, Hanna, Livia, Sarah, Stefany, Timbul, semangat dalam pelayanannya berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. 20. Keluarga IMKA Rudang Mayang Lampung yang tidak dapat disebut satu persatu. Tetap lestarikan budaya kita. Mejuah-juah. 21. Permata GBKP Bandar Lampung, tetap semangat dalam pelayanannya. 22. Rekan-rekan KKN Desa Bratasena Adiwarna Rahmad Quanta, S.Pt, Ita Fitriani, M. Taufiq Robbani, M. Alfat Fauzi, Elshinta Kendy, Nurhusainita terima kasih buat 60 hari yang sangat mengesankan, kebersamaan dan pelajaran yang luar biasa semoga kedepannya kita lebih baik lagi. 23. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Tuhan Yesus membalas segala kebaikan yang telah kalian lakukan dan kiranya skripsi ini dapat berguna bagi agama, masyarakat, bangsa dan Negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain yang membutuhkan terutama bagi penulis. Saran dan kritik yang bersifat membangun akan selalu diharapkan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih, semoga hubungan diantara kita tetap erat dan kita dipertemukan kembali dalam kasih dan anugrah-Nya. Amin

Bandar Lampung, 14 Februari 2017 Penulis

NikaLova Br. Surbakti

DAFTAR ISI

Halaman

I.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ......................................................................... 1 B. Permasalahan dan Ruang Lingkup ......................................................... 9 C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ............................................................ 9 D. Kerangka Teoritis dan Konseptual ........................................................ 10 E. Sistematika Penulisan ............................................................................ 14

II.

TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Peran .................................................................................... 17 B. Pengertian Jaksa .................................................................................... 20 1. Tinjauan Umum Tentang Jaksa ........................................................ 20 2. Jaksa Pengawas ................................................................................. 21 C. Penegakan Hukum Pidana ..................................................................... 26 D. Tinjauan Umum Tindak Pidana ............................................................. 36

III. METODE PENELITIAN A. Pendekatan Masalah ....................................................................................... 39 B. Sumber dan Jenis Data ............................................................................ 40 C. Penentuan Narasumber ............................................................................ 42 D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data ......................................... 42 E. Analisis Data ............................................................................................ 43 IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Peran Jaksa Pengawas dalam rangka penegakan hukum terhadap Jaksa yang melakukan tindak pidana ......................................................... 44

B. Faktor penghambat Jaksa Pengawas dalam rangka penegakan hukum terhadap Jaksa yang melakukan tindak pidana ..................................... 71 V.

PENUTUP A. Simpulan........................................................................................................... 77 B. Saran ........................................................................................................ 78

DAFTAR PUSTAKA ..........................................................................................

I. PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaankedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sehingga tidak ada kesenjangan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Dengan demikian, tujuan hukum untuk menjadikan seluruh rakyat Indonesia memiliki kedudukan sama dapat terjalin dengan baik.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah bentuk penegakan hukum.Oleh karena itu, idealnya setiap Negara hukum termasuk Negara Indonesia harus memiliki penegak hukum yang berkualitas.Salah satu lembaga penegak hukum yang ada di Indonesiaadalah Kejaksaan Republik Indonesia, disamping lembaga penegak hukum lainnya.1 1

https://www.facebook.com/LukasSiahaan.SH/posts/253811204722477. Diakses pada tanggal 23 juni 2016.Pukul 12.25 WIB.

2

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penuntutan di bidang hukum mempunyai peran utama dalam penegakan supremasi hukum dan mewujudkan keadilan bagi seluruh bangsa di negeri ini.2 Sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan, dan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, peran Kejaksaan sebagai gardu depan penegakan hukum demikian penting dan strategis. Sebagai institusi peradilan, kewenangan Kejaksaan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, sebagai salah satu ujung tombak dalam penegakan hukum, peran Kejaksaan diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.3

Kenyataannya banyak Jaksa yang seharusnya menegakkan hukum tersebut malah sebaliknya melanggar hukum itu. seperti contohnya menerima suap, sebagai pecandu narkoba dan sebagainya. Untuk mengurangi tindak pidana yang dilakukan oleh Jaksa tersebut maka harus dilakukan pengawasan. Pengawasan tersebut harus dilakukan oleh penegak hukum yang lebih tinggi, mengerti mengenai hukum dan tugas Jaksa tersebut. Sehingga, pengawasan yang dilakukan akan lebih efektif dan tidak menimbulkan penyimpangan baru yang merugikan masyarakat, penegak hukum tersebut maupun Negara.Undang-undang ataupun suatu peraturan yang tertulis dapat menjadi pedoman Jaksa dalam melakukan tugasnya secara baik dan tidak menyimpang dari pengaturan yang telah dibuat. Mengenai Kejaksaan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 8 menyatakan :

2

Tim MaPPI-FHUI. Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia.Jakarta: Badan Penerbit FH UI. 2015. Hlm 1. 3 digilib.unila.ac.id/9222/2/BAB%20I.pdf. Diakses pada tanggal 15 Juni 2016 pukul 20.00 WIB.

3

(1) Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki. (3) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah. (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan

hukum

dengan

mengindahkan

norma-norma

keagamaan,

kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. (5) Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Jaksa diduga

melakukan

penggeledahan,

tindak

penangkapan,

pidana dan

maka

pemanggilan,

penahanan

terhadap

pemeriksaan, Jaksa

yang

bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.

Berdasarkan pasal tersebut, Jaksa Agung yang memiliki jabatan yang paling tinggi dari Jaksa yang lainnya, memiliki wewenang yang lebih besar serta semua Jaksa harus bertanggung jawab terhadap Jaksa Agung. Apabila ada dugaan Jaksa melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung tersebut. Jaksa Agung juga terbagi-bagi berdasarkan

wewenangnya

masing-masing.Pengaturan

tentang

wewenang

Kejaksaan ini terdapat di dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 26-28 Peraturan

4

Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan mengenai Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Tugas dan kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan adalah: (1) Perumusan kebijakan di bidang pengawasan intern Kejaksaan; (2) Pelaksanaan dan pengendalian pengawasan intern Kejaksaan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; (3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; (4) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan; (5) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri; (6) Penyusunan laporan hasil pengawasan (7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

Kejaksaan Tinggi juga mempunyai Jaksa di Bidang Pengawasan yang biasa disebut dengan Asisten Bidang Pengawasan. Asisten Bidang Pengawasan ini mempunyai tugas dan wewenang yang sama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, hanya saja untuk mengoptimalkan tugas dan wewenang tersebut dibutuhkan Asisten Bidang Pengawasan ini yang ditempatkan pada setiap provinsi di Indonesia. Pengaturan mengenai Asisten Pengawasan ini terdapat di dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan

Republik

Indonesia

mengatakan

bahwa

Asisten Pengawasan

mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan atau pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan baik pada

5

Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.Asisten Bidang Pengawasan mempunyai fungsi sesuai dengan pasal 563 Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu: (1) Penyusunan rencana dan program kerja bidang pengawasan serta laporan pelaksanaannya; (2) Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan; (3) Pelaksanaan pemeriksaan terhadap kinerja dan keuangan terhadap satuansatuan kerja pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan dan kebijaksanaan pimpinan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan; (4) Pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran

disiplin,

penyalahgunaan

jabatan

atau

wewenang

dan

mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana; (5) Pelaksanaan penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung;

6

(6) Pemantauan dalam rangka tindak lanjut pengawasan terhadap petunjuk penertiban dan perbaikan yang telah disampaikan kepada satuan kerja yang di inspeksi di lingkungan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan; (7) Pelaksanaan penyusunan laporan berkala mengenai pelaksanaan rencana dan program kerja, program kerja pengawasan tahunan maupun laporan pengawasan lainnya yang diwajibkan; (8) Pelaksanaan pembinaan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat pengawasan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan; (9) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan; (10) Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Kejaksaan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (11) Melakukan eksaminasi khusus yang dilaksanakan berdasarkan laporan pengaduan atau temuan tentang adanya indikasi pelanggaran disiplin dalam penanganan perkara; (12) Pelaksanaan koordinasi dengan aparat pengawasan terkait.

Berdasarkan fungsi tersebut maka terdapat kasus-kasus yang ditangani oleh JaksaAsisten Pengawasan apabila diduga ataupun terbukti seorang Jaksa melakukan tindak pidana. Kasus yang pernah ditangani oleh Jaksa Pengawas antara lain: 1) Kasus dugaan suap PT Brantas Abipraya yang diduga melibatkan pejabat Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Setelah Kajati DKI Jakarta Sudung Situmorang dan Aspidsus Kejati DKI Tomo Sitepu, Kejaksaan Agung melalui bidang Pengawasan akan memeriksa jajaran Jaksa di Pidana Khusus. Kajati DKI Sudung Situmorang dan Aspidsus Tomo Sitepu diduga terlibat praktik suap terkait pengamanan suatu perkara yang ditangani. Kasus terbongkar setelah Satgas KPK menangkap

7

Direktur Keuangan PT Brantas Abipraya Sudi Wantoko, Senior Manager Dandung Pamularno, dan Marudut (swasta).4 Pada kasus ini maka pelaksanaan pemeriksaan terhadap Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dilakukan atas adanya pengembangan dari kasus dugaan suap PT Brantas Abipraya yang sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2) Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pangkalan Kerinci, Adnan diperiksa Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung. Adnan diperiksa terkait dugaan pemerasan yang dilakukan bawahannya, Kasi Pidana Khusus Kejari berinisial RR kepada keluarga terdakwa dugaan korupsi. Tak hanya Kajari, semua Kepala Seksi (Kasi), mulai dari Pidana Umum, Intelijen dan pejabat setingkat diperiksa Jamwas. Pemeriksaan berlangsung di ruang Pengawasan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau,0020xxRabu (11/11/2015).5 Jika dilihat pada kasus ini, pemeriksaan terhadap Kajari Pangkalan Kerinci disebabkan karena adanya laporan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh bawahan Kajari tersebut. 3) Kasus Jaksa di Kejari Tanjung Perak yang menguras isi ATM terdakwa, ngendon di Kejaksaan Agung (Kejagung). Kasus ini mencuat sekitar Mei lalu. Setelah ditangani Asisten Pengawas Kejati Jatim, kasus tersebut kemudian ditangani Kejagung. Bahkan, tim pengawasan dari Kejagung sendiri awal Juni lalu juga turun ke Kejati Jatim untuk memeriksa Jaksa yang bermasalah dan pejabat-pejabat lain di Kejari Tanjung Perak yang terkait persoalan ini. Jaksa bermasalah itu adalah Jaksa Rahmat Wirawan dari Kejari Tanjung Perak. Dalam perkara ini, Rahmat sudah dinyatakan bersalah oleh Asisten Pengawasan (Aswas) Kejati Jatim. Dia juga sudah direkomendasikan untuk diberi sanksi atas tindakannya menguras isi ATM milik terdakwa. Selain Jaksa Rahmat Wirawan, rekomendasi dari Aswas ke Kejaksaan Agung (Kejagung) juga berisi tentang rekomendasi sanksi untuk Kepala Kejari Bambang Permadi dan Kasi Pidum Kejari Tanjung Perak Ahmad Pathoni. Keduanya dianggap turut bersalah karena mereka merupakan pimpinan dua tingkat di atas Jaksa. Jaksa Rahmat Wirawan merupakan Jaksa penuntut umum (JPU) dalam perkara penggelapan dengan terdakwa Dermawan. Warga Bekasi ini menggelapkan 180.000 lembar eseber bernilai sekitar Rp 4 miliar. Uang itu sudah dibelikan rumah, beberapa mobil, truk dan semua telah disita sebagai barang bukti. Termasuk uang di rekening sebanyak Rp 1,5 miliar dan Rp 180 juta, juga sudah disita.Uang di dua ATM inilah yang dikuras Jaksa. Dari rekaman CCTV yang ada, diketahui bahwa dilakukan pada 19 Februari 2015, lima hari setelah proses penyerahan 4

http://www.harnas.co/2016/04/06/kasus-pt-brantas-Jaksa-pidsus-kejAgung-bisadiperiksa. Diakses pada tanggal 16 Juni 2016. Pukul 21.00 Wib. 5 http://news.liputan6.com/read/2362847/Jaksa-diduga-peras-koruptor-kajari-pangkalankerinci-diperiksa. Diakses pada tanggal 18 Juni 2016. Pukul 21.00 Wib

8

tahap dua perkara tersebut dari polisi ke Kejaksaan. Dari isi rekening itu, ada sekitar Rp 450 juta uang yang dikuras. @wan6 Kasus diatas, terkait dengan Jaksa yang menguras rekening terdakwa pada kasus penggelapan.Jaksa Rahmat Wirawan merupakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada kasus penggelapan yang dilakukan terdakwa tersebut.Jaksa Rahmat Wirawan ini telah dinyatakan bersalah oleh Asisten pengawasan (Aswas) Kejati Jatim, selain itu Aswas Kejati Jatim juga merekomendasikan kepada Kejagung untuk memberi sanksi kepada Kepala Kejari Bambang Permadi dan Kasi Pidum Kejari Tanjung Perak Ahmad Pathoni.Kasus tersebut ditangani oleh Aswas karena perkembangan dari perkara penggelapan yang ditangani Jaksa Rahmat Wirawan selaku JPU.Selain itu, berkembangnya kasus ini disebabkan adanya laporan dari Aswas kepada Kejagung.

Kasus diatas menjelaskan bahwa Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung berwenang untuk menangani setiap tindak pidana yang dilakukan oleh Jaksa, baik berdasarkan adanya temuan, laporan, maupu perkembangan pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan salah satu fungsi Jaksa Pengawas yaitu Pelaksanaan pemeriksaanatas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaanjabatan atau wewenang dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaanpada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerahhukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, yang terbukti melakukan pelanggarandisiplin atau tindak pidana serta melihat contoh kasus yang telah ditangani Asisten bidang pengawasan, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang : Peran Jaksa Pengawas dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Jaksa yang Melakukan Tindak Pidana (Studi di Wilayah Kejaksaan Tinggi Lampung) 6

http://www.lensaindonesia.com/2015/09/02/kasus-Jaksa-kuras-atm-terdakwa-450-juta-ngendondi-kejAgung-ada-apa.html. Diakses pada tanggal 20 Juni 2016. Pukul 20.35 Wib

9

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 1.

Permasalahan

Ada dua permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimanakah peran Jaksa Pengawas dalam rangka penegakan hukum terhadap Jaksa yang melakukan tindak pidana 2) Apakah faktor penghambat Jaksa Pengawas dalam rangka penegakan hukum terhadap Jaksa yang melakukan tindak pidana

2.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan skripsi ini dibatasi pada Penelitian terkait dengan peran Jaksa Pengawas dalam rangka penegakan hukum terhadap Jaksa yang melakukan tindak pidana berdasarkan adanya laporan tindak pidana yang dilakukan oleh Jaksa tersebut dan faktor penghambat Jaksa Pengawas dalam rangka penegakan hukum terhadap Jaksa yang melakukan tindak pidana. Adapun Lokasi penelitian yaitu di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung, yang dilaksanakan pada tahun 2016.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui peran Jaksa Pengawas dalam rangka penegakan hukum terhadap Jaksa yang melakukan tindak pidana. 2) Untuk mengetahui faktor penghambat Jaksa Pengawas dalam rangka penegakan hukum terhadap Jaksa yang melakukan tindak pidana.

10

2.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu : 1) Kegunaan Teoritis Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana peranan Jaksa Pengawas dalam penegakan hukum terhadap Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana, serta diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak–pihak yang merasa tertarik dalam masalah yang ditulis dalam penelitian ini.

2) Kegunaan Praktis Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan jawaban atas persoalan–persoalan dalam pengawasan terhadap Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana serta menjadi referensi khusus bagi mahasiswa yang mengambil konsentrasi ilmu hukum pidana, mengingat perkembangan ilmu hukum yang mengalami banyak permasalahan dan membutuhkan suatu pemecahan untuk menjelaskan semua itu, tentunya diperlukan suatu konstruksi pemikiran sehingga dapat memecahkan bersama.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 1.

Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi

terhadap

Sebagaisuatuprosesyang

dimensi

yang

dianggap

bersifatsistemik,maka

relevan

peranan

oleh

dalam

peneliti. pengertian

11

sosiologi adalah perilaku atau tugas yang diharapkan dilaksanakan seseorang berdasarkan kedudukan atau status yang dimilikinya. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut: a) Peranan ideal (ideal role). b) Peranan yang seharusnya (expected role). c) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role). d) Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role).7 Penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (criminal law application) yang melibatkan pelbagai sub

sistem struktural

berupa aparat kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi: 1) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative system) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilainilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana. 2) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (administrative system) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas. 3) Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.8 Penegakan hukum pidana merupakan hal yang sangat mendasar di dalam hukum pidana dan harus diketahui secara baik. Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai penegakan hukum pidana maka harus diketahui tahapannya. Tahaptahap penegakan hukum pidana :

7

Soerjono Soekanto. Pengantar Sosiologi. Jakarta: Rajawali Pers. 2004. Hlm 20. Dellyana,Shant.KonsepPenegakanHukum.Yogyakarta: Liberty. 1988.Hlm 32.

8

12

1.

Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna.Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparataparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparataparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.9

2.

3.

Penegakan hukum pidana dalam pelaksanaannya juga dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor tersebut sangat berpengaruh sehingga harus diperhatikan dan jika faktor tersebut menghambat penegakan hukum dapat segera diatasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu: 1) Faktor hukumnya itu sendiri. 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan 5) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.10 9

Muladi dan Barda Nawawi Arif.Penegakan Hukum. Jakarta: Kencana. 1984.Hlm.157 Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.Jakarta: PT Grafindo Persada. 2008. Hlm 4

10

13

2. Konseptual Kerangka Konseptual adalah Kerangka yang menggambarkan hubungan antara Konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti – arti yang berkaitan dengan istilah – istilah yang ingin atau akan diteliti.11 Adapun Istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah a. Peranan adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang12 b. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.13 c. Kejaksaan Tinggi adalah Kejaksaan di Ibukota Propinsi dengan daerah hukum meliputi wilayah Propinsi yang bersangkutan14 d. Jaksa Pengawas adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang pengawasan, bertanggungjawab kepada Jaksa Agung.15 e. Pengawasan adalah kegiatan berupa pengamatan, penelitian, pengujian, penilaian,

pemberi

bimbingan,

penertiban,

pemeriksaan,

penindakan,

pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas semua unsur kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai kejaksaan sesuai dengan peraturan

11

Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Edisi Baru. Jakarta : Rajawali Pers. 2009. hlm 22. 12 Ibid., hlm. 4. 13 Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 14 Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 15 Pasal 26 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

14

perundang-undangan, Rencana Stratejik serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.16 f. Penegakan Hukum adalah proses penerapan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.17 g. Penegakan

Hukum

Pidana

penyelenggara/pemeliharaan

adalah

Keseluruhan

keseimbangan

hak

dan

rangkaian kewajiban

kegiatan warga

masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perundang-undangan di bidang hukum pidana yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 194518 h. Tindak Pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.19

E. SISTEMATIKA PENULISAN Penulisan sistematika ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

16

Pasal 1 ayat 1 PER-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan RI. 17 Satjipto Raharjo. Penegakan Hukum Progresif. Jakarta. Penerbit Buku Kompas. 2010. Hlm 163 18 Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. 2008. Jakarta. Kencana.Hlm 25. 19 Bambang Poernomo. Asas-asas Hukum Pidana.Jakarta.Ghalia Indonesia Jakarta.Hlm 86.

15

I. PENDAHULUAN Bab ini terdiri atas latar belakang , permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA Bab ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan di selidiki. Bab ini berisikan Pengertian Peran, Pengertian Jaksa yang didalamnya memuat Tinjauan Umum Tentang Jaksa, Jaksa Pengawas, selain itu juga membahas mengenai Penegakan Hukum Pidana serta Tinjauan Umum Tindak Pidana.

III. METODE PENELITIAN Bab ini menguraikan metode yang menjelaskan mengenai langkah – langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta metode analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini menjelaskan pembahasan dari hasil peneitian yang diperoleh penulis mengenai Peran Jaksa Pengawas dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Jaksa yang Melakukan Tindak Pidana berisikan pembahasan berdasarkan hasil penelitian penulis.

16

V. PENUTUP Bab ini merupakan kesimpulan mengenai skripsi, merekomendasikan saran– saran yang mengarah kepada penyempurnaan penulisan tentang Peran Jaksa Pengawas dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Jaksa yang Pidana

Melakukan Tindak

17

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran

Peran yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”. Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, seperti himpunan, gerombolan, atau organisasi, maka peranan berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan di dalam sebuah mayarakat. Peranan (role) memiliki aspek dinamis dalam kedudukan (status) seseorang. Peranan lebih banyak menunjuk satu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Menurut Anton Moelyono, peranan adalah sesuatu yang dapat diartikan memiliki arti positif yang diharapkan akan mempengaruhi sesuatu yang lain.20

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan menentukan apa yang diperbuatnya di masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat 20

http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-peranan-definisi-menurut.html

18

kepadanya. Pentingnya peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai proses.

Secara umum, pengertian peranan adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Sementara itu, Alvin L. Bertrand, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memangku status atau kedudukan tertentu. Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Margono Slamet, yang mendefinisikan peranan sebagai sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat. Sedangkan Astrid S. Susanto menyatakan bahwa peranan adalah dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif.21

Peran adalah suatu

sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan

perikelakuan, pada kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok pribadi berperannya pemegang peranan tadi, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah.22

Suatu peran dari individu atau kelompok dapat dijabarkan dalam beberapa bagian, yaitu: 21

Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Edisi Baru .Jakarta : Rajawali Pers. 2009. hlm 5. 22 Soerjono Soekanto. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum.Jakarta: Grafindo Persada. 2003.Hlm 139.

19

a. Peran yang ideal yaitu peran yang di jalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang di tetapkan. b. Peran yang seharusnya yaitu peran yang memang seharusnya dijalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan kedudukannya. c. Peran yang dianggap diri sendiri yaitu peran yang di jalankan oleh diri sendiri karena kedudukannya dilakukan untuk kepentingannya. d. Peran yang di sebenarnya di lakukan yaitu peran dimana individu mempunyai kedudukan dan benar telah menjalankan peran sesuai dengan kedudukannya.23

Berkaitan dengan penegakan hukum, peranan yang ideal dan peranan yang sebenarnya adalah memang peranan yang di kehendaki dan diharapkan oleh hukum di tetapkan oleh undang-undang. Sedangkan peran yang di anggap diri sendiri dan peran yang sebenarnya telah dilakukan adalah peran yang mempertimbangakan antara kehendak hukum yang tertulisdengan kenyataan-kenyataan, dalam hal ini kehendak hukum harus mementukan dengan kenyataan yang ada.Berdasarkan teori tersebut Soerjono Soekanto mengambil pengertian bahwa: 1) Peranan yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif, dalam penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum yang bersumber pada substansi (subtansi the of criminal law) 2) Peranan ideal dapat diterjemahkan sebagai peranan yang di harapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. 3) Interaksi kedua peranan yang telah diuraikan diatas, akan membentuk peranan yang faktual yang dimiliki Satuan petugas perbuatan melawan hukum.24 Peran memiliki beberapa cakupan penting berdasarakan pengertian-pengertian di atas. Cakupan inilah yang menentukan sejauh mana peran tersebut dapat menjangkau keadaan disekitarnya. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa peran itu mencangkup tiga hal, yaitu :

23

Ibid. hlm. 140 Soerjono Soekanto.2009.Op.Cit. hlm.12

24

20

a. Peran juga meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. b. Peran merupakan suatu konsep perilaku apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. c. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.25

B. Pengertian Jaksa 1. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undangundang. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang pengawasan, bertanggungjawab kepada Jaksa Agung. Organisasi Kejaksaan Agung terdiri dari: a. Jaksa Agung; b. Wakil Jaksa Agung; c. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan; d. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen; e. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum; f. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus; g. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; h. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan; i. Bidang Pendidikan dan Pelatihan; j. Staf Ahli; k. Pusat. Fungsi merupakan suatu tugas ataupun tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan profesi yang dimilikinya. Begitu pula dengan Jaksa,

25

Soerjono Soekanto.2003.Op.Cit.hlm.145

21

memiliki beberapa fungsi dalam menjalankan tugasnya. Jaksa memiliki fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan kebijaksanaan pelaksaanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai denga bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung; 2. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tata laksanaan serta pengelolaan atas milik Negara menjadi tanggung jawabnya; 3. Pelaksanaan penegak hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana; 4. Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, dibidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan,, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara serta tindakan hukum dan penyelamatan kekayaan Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung;; 5. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim karena tidak mamu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri; 6. Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 7. Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.26

2. Jaksa Pengawas Ketentuan mengenai Jaksa Pengawas terdapat dalam Perpres 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 562 Perpres 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik

26

Budi Rizki Husin, Rini Fathonah, Studi Lembaga Penegak Hukum, Bandar Lampung, 2014, hlm 39.

22

Indonesia memberikan pengertian dari Jaksa Pengawas atau biasa disebut Asisten Pengawasan.

Asisten Bidang Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern semua unsur Kejaksaan baik pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, serta melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Kejaksaan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asisten Bidang Pengawasan mempunyai fungsi sesuai dengan Pasal 563 Perpres 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu: a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang pengawasan serta laporan pelaksanaannya; b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan; c. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap kinerja dan keuangan terhadap satuan-satuan kerja pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan dan kebijaksanaan pimpinan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan; d. Pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan

23

Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana; e. Pelaksanaan penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung; f. Pemantauan dalam rangka tindak lanjut pengawasan terhadap petunjuk penertiban dan perbaikan yang telah disampaikan kepada satuan kerja yang di inspeksi di lingkungan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan; g. Pelaksanaan penyusunan laporan berkala mengenai pelaksanaan rencana dan program kerja, program kerja pengawasan tahunan maupun laporan pengawasan lainnya yang diwajibkan; h. Pelaksanaan pembinaan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat pengawasan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan; i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan; j. Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Kejaksaan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

24

k. Melakukan eksaminasi khusus yang dilaksanakan berdasarkan laporan pengaduan atau temuan tentang adanya indikasi pelanggaran disiplin dalam penanganan perkara; l. Pelaksanaan koordinasi dengan aparat pengawasan terkait.

Asisten Bidang Pengawasan dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-asing agar tercapai tujuan yang dicita-citakan. Asisten Bidang Pengawasan sesuai dengan Pasal 564 Perpres 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia terdiri atas: a. Pemeriksa Kepegawaian dan Tugas Umum; b. Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan; c. Pemeriksa Intelijen; d. Pemeriksa Tindak Pidana Umum; e. Pemeriksa Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara; f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pemeriksa tindak pidana umum sesuai dengan Pasal 571 Perpres 38 tahun 2010 tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Kejaksaan

Republik

Indonesia

mempunyaitugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pengawasan di bidang tindak pidana umum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan. Pemeriksa tindak pidana umum, dalam melaksanakan tugas juga mempunyai fungsi sesuai

25

dengan Pasal 572 Perpres 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia , yaitu: a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pengawasan serta laporan pelaksanaannya di bidang tindak pidana umum; b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan di bidang tindak pidana umum; c. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap kinerja dan keuangan di bidang tindak pidana umum terhadap satuan-satuan kerja pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan dan kebijaksanaan pimpinan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan; d. Pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang di bidang tindak pidana umum dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan,yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana; e. Pelaksanaan penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pengawasan;

26

f. Pemantauan dalam rangka tindak lanjut pengawasan terhadap petunjuk penertiban dan perbaikan yang telah disampaikan kepada satuan kerja yang di inspeksi di lingkungan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan; g. Pelaksanaan eksaminasi khusus yang dilaksanakan berdasarkan laporan pengaduan atau temuan tentang adanya indikasi pelanggaran disiplin dalam penanganan perkara; h. Penyiapan bahan penyusunan laporan berkala mengenai pelaksanaan rencana dan program kerja, program kerja pengawasan tahunan maupun laporan pengawasan lainnya yang diwajibkan di bidang tindak pidana umum;

C. Penegakan Hukum Pidana Pengertian penegakan hukum pidana adalah: 1) Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggaraan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perundang-undangan di bidang hukum pidana yang merupakan perwujudan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945; 2) Keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum di bidang hukum pidana sesuai dengan Undang-Undang Dasar 194527 Penegakan Hukum Pidana terdiri dari dua tahap inti. Tahap pertama, Penegakan Hukum Pidana in abstracto merupakan tahap pembuatan/perumusan undang-undang oleh badan legislatif. Tahap ini dapat disebut tahap formulasi/legislasi/legislatif. Penegakan Hukum Pidana in abstracto adalah pembuatan undang-undang (law 27

Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan.Jakarta : Kencana. 2008 hlm. 25.

27

making) atau perubahan undang-undang (law reform). Tahap kedua, Penegakan Hukum Pidana in concreto (law enforcement). Kedua Penegakan Hukum Pidana itu dalam kerangka menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional serta menunjang terwujudnya sistem penegakan hukum pidana secara nasional.28

Penegakan Hukum Pidana in abstracto (proses pembuatan produk perundangundangan) melalui proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundangundangan, pada hakikatnya merupakan proses Penegakan hukum pidana in abstracto. Proses legislasi/formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum in concreto. Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya penegakan hukum in concreto. Penegakan Hukum Pidana yang dilakukan pada tahap kebijakan aplikasi dan kebijakan eksekusi.

Penyelenggaraan Penegakan Hukum Pidana secara integral seharusnya dilaksanakan dalam

keterjalinan 28

erat/keterpaduan/integralitas/satu

kesatuan

dari

berbagai

Dalam GBHN 1999 antara lain dikemukakan, Visi Bangnas: Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah NKRI yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin. Misinya ada 12 dan di antaranya: 1. pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat; 2. peningkatan kualitas IMTAQ kepada Tuhan YME; 3. kehidupan sosial budaya yang berkepribadian. Dalam RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) 2005–2025, disebutkan, bahwa Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005–2025: Indonesia Yang Maju dan Mandiri, Adil dan Demokratis, serta Aman dan Bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi ini mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Misinya: 1. Mewujudkan Indonesia Yang Maju dan Mandiri; 2. Mewujudkan Indonesia Yang Adil dan Demokratis; 3. Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan Bersatu, dalam Barda Nawawi Arief, Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Sistem Hukum Nasional (Siskumnas) dan Pembangunan Nasional (Bangnas), makalah disajikan dalam Sespim Polri, di Lembang, 26 Agustus 2008, hlm. 1.

28

subsistem/aspek/komponen sistem hukum terdiri dari substansi hukum (legal substance), stuktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture) di bidang hukum pidana.

Penyelenggaraan Penegakan Hukum Pidanayang didasarkan pada sistem hukum pidana, oleh karena itu penegakan hukum pidananya terkait erat dengan bekerjanya ketiga komponen, meliputi komponen substantif/normatif (norma hukum/peraturan perundang-undangan),

komponen

struktural/institusional

beserta

mekanisme

prosedural/administrasinya (lembaga/struktur aparat penegak hukum), dan komponen kultural (nilai-nilai budaya hukum) yang harus diselenggarakan secara integral dan berkualitas.29

Integral

harus

diwujudkan

dalam

keterjalinan

dari

berbagai

sub-sistem/

aspek/komponen terkait sistem hukum pidana meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana. Lebih khusus lagi terkait ketiga aspek/persoalan pokok di dalam hukum pidana materiel meliputi tindak pidana (strafbaarfeit/criminal act/actus reus), pertanggungjawaban pidana (kesalahan) (schuld/guilt/mens rea), serta pidana dan pemidanaan (straf/ punishment/poena).30

29

Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas, makalah Seminar Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis, FH UNDIP, 19 Desember 2009, hlm. 2. 30 Sauer menyebutnya sebagai trias hukum pidana (berupa sifat melawan hukum, kesalahan, dan pidana) dan H.L. Packer (1968: 17) menyebutnya sebagai the three concept atau the three basic problems (berupa offence, guilt, dan punishment) dalam Barda Nawawi Arief, Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI, di Gedung Program Pasca Sarjana Undip, Semarang tanggal 29 Nopember 2008, hlm. 14.

29

Penyelenggaraan Penegakan Hukum Pidana saat ini dipandang belum berkualitas karena Penegakan Hukum Pidana pada tahap in abstracto dan in concreto belum menerapkan ketiga pendekatan keilmuan, yaitu: 1) Pendekatan juridis-ilmiah-religius; 2) Pendekatan juridis-kontekstual; dan 3) Pendekatan juridis berwawasan global/komparatif.31

Ketiga pendekatan keilmuan itu belum diterapkan secara integral dalam ketiga persoalan pokok hukum pidana materiel yang telah dikemukakan di atas. Penegakan Hukum Pidana pada tahap in concreto (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolutif dengan pelaku tindak pidana. Oknum itu mempertukarkan kekuasaan hukum dengan imbalan tertentu untuk merekayasa atau mempermainkan hukum sesuai dengan transaksi yang disepakati.Budaya permainan kotor ini mempengaruhi kualitas Penegakan Hukum Pidana menjadi gagal/lemah/ rusak untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif.

Penegakan Hukum Pidana dalam menghadapi tindak pidana saat ini terkait ketiga bidang substansi hukum pidana terkait hukum pidana materiel (Materielle Strafrecht), hukum

pidana

pelaksanaan

31

formal

pidana

Ibid. hlm 10.

(Strafverfahrensrecht/Strafprozessrecht),

(Strafvollstreckungsrecht/execution

of

dan

punishment)

hukum yang

30

didasarkan pada sejumlah perundang-undangan Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus.

Ketiga perundang-undangan hukum pidana itu tersebar di dalam beberapa peraturan perundang-undangan hukum pidana yang penempatannya masih terpisah atau belum tersusun dalam satu kesatuan kebijakan formulasi/legislatif yang integral. Kondisi substansi hukum pidana saat ini sebenarnya sudah cukup lengkap karena ketiganya sudah ada, tetapi masih mengandung berbagai masalah yang harus dibenahi atau direform,32 terutama berkaitan dengan substansi hukum pidana materielnya. Penegakan hukum menurut Barda Nawawi Arief terdiri dari dua tahap inti, yaitu:

1) Penegakan Hukum Pidana In Abstracto Penegakan hukum pidana in abstracto merupakan tahap pembuatan/ perumusan (formulasi)

undang-undang

oleh

badan

legislatif

dapat

disebut

tahap

legislasi/formulasi. Tahap legislasi/formulasi sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu: a) Tindak pidana (strafbaarfeit/criminal act/actus reus). b) Kesalahan (schuld/ guilt/mens rea). c) Pidana (straf/punishment/poena).

32

Barda Nawawi Arief, Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia, Artikel untuk penerbitan buku Bunga Rampai “Potret Penegakan Hukum di Indonesia”, edisi keempat, 2009, Komisi Judisial, Jakarta, hlm. 5.

31

2) Penegakan Hukum Pidana In Concreto Penegakan hukum pidana in concreto terdiri dari: a) Tahap penerapan/aplikasi dan b) Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judisial dan tahap eksekusi. 33

Penegakan Hukum Pidana pada tahap in concreto (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolutif dengan pelaku tindak pidana. Oknum aparat penegak hukum mempertukarkan (transaksional) kekuasaan hukum dengan imbalan tertentu untuk merekayasa atau mempermainkan hukum sesuai dengan transaksi yang disepakati. Budaya permainan kotor ini mempengaruhi kualitas Penegakan Hukum Pidana menjadi gagal/lemah/rusak untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah permainan kotor lebih mengena daripada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentuk-bentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses di pengadilan. Padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan tercela/ permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan. Penegakan Hukum Pidana

yang

diintervensi

dengan

budaya

uang

suap,

budaya

materi/

kebendaan/barang/jasa, atau budaya permainan kotor/perbuatan tercela. Masyarakat

33

Barda Nawawi Arief. 2008. Op.Cit. hlm. 20

32

umum mengenal sejumlah istilah seperti budaya mafia peradilan dalam praktek Penegakan Hukum Pidana. Berbagai istilah bermunculan, antara lain istilah: a. Transaksi hukum/perkara; b. Calo perkara; c. Markus (makelar kasus); d. Pemerasan; e. Jual beli Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau penangguhan penahanan; f. Kemudahan tersangka/terdakwa keluar masuk ruang tahanan; g. Rekayasa produk hukum/tuntutan/putusan; h. Pemilihan bilik penjara; i. Kemudahan terpidana/narapidana keluar masuk ruang pidana, dan sebagainya.34

Masalah penegakan hukum ataupun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuanketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan kelangsungan perwujudan konsep-konsep abstrak yang menjadi kenyataan. Pada proses tersebut hukum tidak mandiri, artinya ada faktor-faktor lain yang erat hubungannya dengan proses penegakan hukum yang harus diikutsertakan, yaitu masyarakat dan aparat

penegak hukum. Hukum tidak

lebih hanya ide-ide atau konsep-konsep yang mencerminkan didalamnya apa yang disebut keadilan, ketertiban dan kepastian

hukum yang dituangkan dalam bentuk

peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. 34

Ibid. hlm. 22

33

Namun demikian tidak berarti pula

peraturan-peraturan

hukum

yang

berlaku

diartikan telah lengkap dan sempurna melainkan suatu kerangka yang masih memerlukan penyempurnaan. Proses merealisasikan tujuan hukum tersebut, sangat ditentukan dari profesionalisme aparat penegak hukum yang meliputi kemampuan dan keterampilan baik dalam menjabarkan peraturan-peraturan maupun di dalam penerapannya. Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat antara lain: 1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum) Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakekatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencangkup law enforcement saja, akan tetapi jua peace maintenance, karena penyelengaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai dan kaidah-kaidah serta pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Demikian tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada

34

peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara ketentuan untuk menerapkan peraturan dengan perilaku yang mendukung.

2. Faktor penegak hukum Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebejatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat serta harus diaktualisasikan.

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya sebagaimana mestinya.

4. Faktor masyarakat Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk

35

mencapai dalam masyarakat.Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum, menurut Baharudin Lopa seseorang baru dapat dikatakan mempunyai kesadaran hukum, apabila memenuhi hukum karena keikhlasannya, karena merasakan bahwa hukum itu berguna dan mengayominya. Dengan kata lain, hukum dipatuhi karena merasakan bahwa hukum itu berasal dari hati nurani.

5. Faktor Kebudayaan Kebudayaan

Indonesia

merupakan

dasar

dari

berlakunya

hukum

adat.Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegak hukum, semakin banyak

penyesuaian

antara

peraturan

perundang-undangan

dengan

kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya. Sebaliknya, apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum tersebut.35

35

Soerjono Soekanto. 2008. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: PT Grafindo Persada. Hlm 5

36

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Ada beberapa macam istilah tindak pidana yang dipergunakan dalam buku yang dikarang oleh akar hukum pidana Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Pada dasarnya semua istilah itu merupakan terjemahan dari bahsa Belanda: “Strafbaar Feit”, sebagai berikut: 1. Delik (delict). 2. Peristiwa Pidana (E. Utrecht). 3. Perbuatan Pidana (Moeljatno). 4. Pebuatan-perbuatan yang dapat dihukum 5. Hal yang diancam dengan pidana. 6. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum. 7. Tindak Pidana (Sudarto dan diikuti oleh pembentuk Undang-undang sampai sekarang).36 Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif).Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normative adalah perbuatan seperti yang terwujud in-abstrcto dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologi adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit. Mengenai pengertian tindak pidana (Strafbaar Feit) beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda sebagai berikut: Pompe memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu: 1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan kerena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata huku dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

36

Bambang Poernomo. Asas-asas Hukum Pidana.Jakarta:Ghalia Indonesia. 1981. hlm 4

37

2. Definisi mnurut hukum posotif adalah suatu kejadian/feit yang oleh peraturan undang-undang durumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.37 Menurut pendapat Vos, Tindak Pidana adalah suatu kelakuan manusia dimana pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancama pidana. Menurut Van Hamel, Tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet (undang-undang.), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.38Menurut pendapat Simons, tindak pidana adalah kelakuan/hedeling yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.39

Menurut Moeljatno perbuatan pidana (tindak pidana -pen) adalah perbuatan yang dilarang oleh sutu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.40Berdasarkan pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar diatas, dapat diketahui bahwa pada tataran teoritis tidak ada kesatuan pendapat di antara para pakar hukum dalam memberikan definisi tentang tindak pidana. Dalam memberikan definisi mengenai pengertian tindak pidana para pakar hukum terbagi dalam 2 (dua) pandangan/alirana yang saling bertolak belakang, yaitu: 37

Wirjono Prodjodikoro. Asas-asas hukum Pidana Indonesia.Bandung: Eresco. 1986. hlm 6. Bambang Poernomo. Op.Cit. hlm 86 39 Moeljatno.Asas-asas Hukum Pidana.Jakarta:Bina Aksara. 1969. hlm 56. 40 Ibid, hlm 54. 38

38

a. Pandangan/Aliran Monistis, yaitu: Pandangan/Aliran yang tidak memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. b. Pandangan/Aliran Dualistis, yaitu: Pandangan/Aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (criminal act atau actus reus) dan pendapat dipertanggung jawabkan si pembuat (criminal responsibility atau mens rea). Dengan kata lain pandangan dualistis memisahkan pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.41

Dalam praktik peradilan pandangan dualisti syang sering diikuti dalam mengungkap suatu perkara pidana (tindak pidana), karena lebih memudahkan penegak hukum dalam menyusun suatu pembuktian perkara pidana.

Dalam pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada tindak pidana, yaitu: Pidana pokok: a) Pidana Mati b) Pidana Penjara c) Pidana kurungan d) Pidana denda yang dapat diganti pidana kurungan

Pidana tambahan: a) Pencabutan hak-hak tertentu b) Perampasan barang-barang tertentu c) Diumumkannya keputusan haki

41

Tri Andrisman. Asas-asas Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013. Lampung : Anugrah Utama Raharja. 2013. hlm 71.

39

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif Pendekatan yuridis normatif

42

merupakan suatu pendekatan penelitian hukum

kepustakaan dengan cara menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma, Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Perpes Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Juklak Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Nomor: Juklak-01/H/Hjw/04/2011 tentang Penanganan Laporan Pengaduan dan Tata Kelola Administrasi Bidang Pengawasanserta peraturan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam toeri-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. 42

Soerjono Soekanto. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2012. hlm.14

40

2. Pendekatan Yuridis Empiris Pendekatan yuridis empiris43 merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi terhadap permasalahan yang dibahas.

B. Sumber dan Jenis Data Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.44Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder.

1. Data primer Data Primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dangan masalah yang akan ditelti dalam penulisan skripsi. Data Primer ini akan diambil dari wawancara Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dan Akademisi atau Dosen Bagian Hukum Pidana.

2. Data sekunder Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari penelusuran studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur, dokumen resmi dan

43

Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2009. hlm. 12 Abdulkadir Muhammad. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.2004. hlm.168.

44

41

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Baik itu bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.45 a. Bahan Hukum Primer merupakan

bahan hukum yang mempunyai

kekuatan hukum mengikat, terdiri dariUndang–Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. b. Bahan Hukum Sekunder merupakan Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari : 1) Perpes Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. 2) Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia 3) Juklak Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Nomor: Juklak01/H/Hjw/04/2011 tentang Penanganan Laporan Pengaduan dan Tata Kelola Administrasi Bidang Pengawasan c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang fungsinya melengkapi bahan hukum primer, seperti teori-teori, dan pendapat-pendapat dari para sarjana atau ahli hukum, literatur, kamus, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan pokok permbahasan dalam penelitian ini.

45

Soerjono Soekanto.Op.Cit .hlm 41

42

C. Penentuan Narasumber Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap para narasumber atau informan. Wawancara ini dilakaukan dengan metode depth Interview (wawancara langsung secara mendalam). Adapun narasumber atau responden yang akan diwawancarai adalah: 1

Jaksa Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Lampung

= 1 orang

2

Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana

= 1 orang

Jumlah

= 2 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 1.

Prosedur Pengumpulan data Untuk melengkapi data guna pengujian hasil peneletian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder, yaitu pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan library research. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, serta bahan-bahan ilmiah lainya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

43

2. Prosedur Pengolahan Data Setelah data terkumpul dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data. Kegiatan ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya dan pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dilakukan sebagai berikut: a. Editing data, yaitu meneliti data yang keliru, menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap. b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data menurut bahas yang ditentukan. c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

E. Analisis Data Kegunaan analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kuantitatif kemudian disajikan secara deskriktif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari permasalahan yang ada disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.

77

V. PENUTUP

A. Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam babbab sebelumnya maka dapat ditarik Simpulan sebagai berikut : 1.

Peranan yang dilakukan Jaksa pengawas dalam rangka penegakan hukum terhadap Jaksa yang melakukan tindak pidana terdiri dari peran normatif, peran faktual dan peran ideal. Dari ketiga peranan tersebut yang dilakukan oleh Jaksa Pengawas adalah peran normatif yang bersumber dari peraturan yang tertulis. Semua tugas dan tanggung jawab Jaksa pengawas dijalankan secara baik dan benar tanpa ada tambahan tugas selain yang diatur di dalam peraturan perundangundangan yang berkaitan. Selain daripada itu penegakan hukum yang dilakukan yaitu penegakan hukum pada tahap aplikasi dan eksekusi. Pada tahap aplikasi yaitu menjalankan undang-undang yang telah ditentukan ataupun Peraturan yang berlaku agar pemeriksaan sesuai dengan prosedurdan pada tahap eksekusi yaitu pemberian hukuman disiplin sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.

2. Faktor penghambat Jaksa Pengawas dalam rangka penegakan hukum terhadap Jaksa yang melakukan tindak pidana diantaranya yaitu faktor perundangundangan, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung. Faktor masyarakat serta faktor kebudayaan. Dari beberapa faktor tersebut yang

78

sangat berpengaruh penting yaitu faktor penegak hukum itu sendiri yang jumlahnya minim padahal yang harus diawasi seluruh Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam lingkup Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri tersebut. Selain itu masih terdapat nepotisme dari penegak hukum tersebut serta kewajiban untuk menjaga nama baik Kejaksaan sehingga apabila ada Jaksa yang melakukan pelanggaran maka terlebih dahulu diusahakan untuk bermusyawarah untuk menemukan solusi sehingga tidak mencapai tahap pengadilan maupun eksekusi.

B. Saran

Selain kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, penulis akan memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut : Jika terbukti Jaksa melakukan Tindak pidana, Jaksa Pengawas dapat mencari tau apa sebab terjadinya permasalahan tersebut dan menemukan solusi yang tepat agar tidak terdapat pelanggaran yang sama yang akan dilakukan oleh Jaksa ataupun Pegawai Kejaksaan lainnya. Sehingga pengawasan yang dilakukan tidak hanya terbatas kepada laporan ataupun penanggulangan dari suatu perbuatan yang telah terjadi tetapi juga terhadap pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran.Hal tersebut akan membuat minimnya Jaksa yang akan melakukan tindak pidana.

79

DAFTAR PUSTAKA A.Buku Arief, Barda Nawawi. 2008, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana. Ali, Zainuddin. 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Andrisman, Tri. 2013. Asas-asas Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013. Lampung : Anugrah Utama Raharja Bambang Poernomo. Indonesia.

1981.

Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta :Ghalia

Darmawan, Indra. 2004.Dinamika Sosiologi. Jakarta: Sinar Grafika. Dellyana, shant. 1988. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty. Husin, Budi Rizky, dan Rini Fathonah. 2014. Studi Lembaga Penegak Hukum. Bandar Lampung. Moeljatno. 1969. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta.: Bina Aksara, Muhammad, Abdulkadir. 2004. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1984.Penegakan HukumV Jakarta: Kencana. Raharjo, Satjipto. 2010. Penegakan Hukum Progresif. Jakarta: Buku Kompas.

Penerbit

Rosidah, Nikmah. 2011. Asas-Asas Hukum Pidana. Semarang : Penerbit Pustaka Magister. Soerjono Soekanto. 2004. Pengantar Sosiologi. Jakarta: Rajawali Pers. -----------. 2008. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: PT Grafindo Persada. -----------. 2009.Sosiologi Suatu Pengantar. Edisi Baru. Jakarta : Rajawali Pers. -----------. 2012. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT Grafindo Persada.

80

-----------. 2012. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: PT Grafindo Persada. Sudarto. 1986. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung:Alumni. ----------.1986.Kapita Selejta Hukum Pidana. Bandung: Penerbit Alumni. Syarifin, Pipin. 2008. Hukum Pidana di Indonesia. Bandung : Pustaka Setia. Tim MaPPI-FHUI. 2015. Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia. Jakarta: Badan Penerbit FH UI. Wirjono Prodjodikoro. 1986. Asas-asas hukum Pidana Indonesia. Bandung: Eresco. B. Undang-Undang : Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perpes Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Juklak

Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Nomor: Juklak01/H/Hjw/04/2011 tentang Penanganan Laporan Pengaduan dan Tata Kelola Administrasi Bidang Pengawasan

C. Sumber lain : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia.Jakarta : Balai Pustaka. digilib.unila.ac.id. http://www.landasanteori.com. http://www.harnas.com. http://www.lensaindonesia.com. http://news.liputan6.com. https://www.facebook.com

PERAN JAKSA PENGAWAS DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JAKSA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI DI WILAYAH KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG) (Skripsi)

Recommend Documents