4/17/2013
Suap, Pungli &
Gratifikasi Tips menolak gratifikasi.
Disusun oleh : Erif Hilmi.
Hukum positif Jenis-jenis korupsi (UU No. 31 Th 1999 jo. UU No. 20 Th 2001) 1 Tindak koruptif yang paling sulit dihindari.
Kerugian KN
2
7
Janji/ suap
Gratifikasi
Korupsi
6
3 Penggelapan Dalam jabatan
Benturan kepentingan PBJ
5
4
Perbuatan curang
Pemerasan/ pungli
1
4/17/2013
Setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau
Korupsi
orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan
(UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001)
negara atau perekonomian negara.
Pungutan liar (pungli) Pungutan yang dilakukan oleh pegawai negeri/pejabat negara/instansi pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan publik diluar/tanpa didasari ketentuan yang berlaku .
2
4/17/2013
Meminta sesuatu (uang, barang,dsb) kepada seseorang (atau lembaga,perusahaan,dsb.) tanpa menurut peraturan yang lazim. - Kamus besar Bahasa Indonesia Merupakan cikal-bakal terjadinya suap/gratifikasi. Masyarakat yang memperoleh pelayanan publik (misal : pengurusan KTP, SIM, perizinan lainnya) karena seringkali menjadi obyek pungli, pada akhirnya akan memberikan sejumlah uang kepada pemberi jasa tanpa diminta terlebih dahulu. Kebiasaan masyarakat inilah, yang tanpa disadari merupakan praktik suap/gratifikasi.
Gratifikasi “a voluntarily given reward or recompense for a service or benefit” (Black’s Law Dictionary)
“sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan”
3
4/17/2013
Karakteristik korupsi (asal inisiasi) Pungli
Besarnya biaya yang diperlukan/ diminta melebihi ketentuan..
Pemberian sesuatu setelah pekerjaan selesai.
Gratifi kasi
PNS
Suap Pemberian sesuatu sebelum pekerjaan selesai.
Korupsi lainnya
Ketentuan gratifikasi Pasal 12B (UU no. 20 thn 2001) : (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sbb : a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. (2) Pidana.........
4
4/17/2013
Lanjutan... Pasal 12C : (1) Ketentuan sbgmn dimaksud dalam pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK; (2) Penyampaian laporan sbgmn dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima; (3) dst.......................
Penjelasan pasal 12B Ayat (1) : Yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yang meliputi pemberian : • Uang; • Barang; • Rabat (discount); Ingat ....!!! • Komisi; Gratifikasi tidak • Pinjaman tanpa bunga; mengenal batas • Tiket perjalanan; minimal/maksimal • Fasilitas penginapan; • Perjalanan wisata; • Pengobatan Cuma-Cuma; • Dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
5
4/17/2013
Pasal
12B
GRATIFIKASI (Peg Neg menerima gratifikasi dan tidak lapor ke KPK)
Unsur-unsur : 1. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara; 2. Menerima gratifikasi; 3. Yang berhubungan dg jabatannya dan yg berlawanan dg kewajiban atau tugasnya; 4. Penerimaan gratifikasi tsb tidak dilaporkan kpd KPK dlm jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.
Ancaman hukuman : - Pidana seumur hidup; atau - Pidana penjara 4 tahun s/d 20 tahun; dan - Denda Rp. 200 juta,- s/d Rp. 1 miliar,-.
Ketentuan lain Gagasan Plato (427 SM – 347 SM) “ Para pelayan bangsa harus memberikan pelayanan mereka tanpa menerima hadiah-hadiah. Mereka yang membangkang, kalau terbukti bersalah, harus dibunuh tanpa upacara ”
6
4/17/2013
“Tidak sepantasnya pegawai negeri/pejabat publik menerima pemberian atas pelayanan yang mereka berikan” “Seseorang tidak berhak meminta dan mendapat sesuatu melebihi haknya sekedar ia melaksanakan tugas sesuai tanggungjawab dan kewajibannya”
Ketentuan hukum bagi pemberi (Pasal 13 UU No. 31 Th. 1999 j. UU No. 20 Th. 2001)
• Dipidana, bagi : - Setiap orang, - Memberi hadiah/janji, - Kepada pegawai negeri, - Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/janji dianggap melekat pada jabatan/kedudukan tsb.
7
4/17/2013
Himbauan KPK terkait gratifikasi Surat Nomor : B.143/01-13/01/2013, Tgl. 21 Januari 2013 1. Tidak menerima/memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (psl. 12B UU, No. 20 Thn 2001), seperti : a. Uang/barang/fasilitas lainnya dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kepentingan; b. Uang/barang/fasilitas lainnya berapapun nilainya dalam setiap pelayanan terkait dengan tugas, wewenang atau tanggungjawabnya; c. Uang/barang/fasilitas lainnya bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas; dan d. Uang/barang/fasilitas lainnya dalam proses penerimaan/ promosi/ mutasi pejabat/pegawai.
2. Gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan (kepada KPK), adalah gratifikasi dalam hal : a. diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan; b. diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan; c. diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan; d. diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pegawai atau penyelenggara negara, tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai, dan dengan ijin tertulis dari atasan langsung; e. diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.
8
4/17/2013
f. diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi; g. diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf f dan g terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihakpihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi; h. diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi; i. diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar-kits, sertifikat, dan plakat/cinderamata; dan j. diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum. Catatan : berarti yang tidak termasuk dalam huruf a s/d j, harus dilaporkan kepada KPK.
3. Melaporkan ke instansi masing-masing atas penerimaan gratifikasi dalam kedinasan dan/atau penerimaan gratifikasi yang diterima berbentuk barang yang mudah busuk atau rusak, seperti bingkisan makanan dan buah. (Yang dimaksud dengan gratifikasi dalam kedinasan adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi suatu instansi dalam suatu kegiatan tertentu, sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut, seperti honorarium pembicara dan penerimaan biaya perjalanan dinas oleh pihak penyelenggara kegiatan).
Catatan : Perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi pada K/L/P
9
4/17/2013
Tips menolak gratifikasi Sebelum menerima
• • • •
Bangkitkan semangat menolak; Persiapkan tiket (pp) dan hotel sebelum berangkat tugas; Tolak dengan bahasa yang sopan; Dsb.
Terlanjur diterima
• • • •
Cobalah mengganti dengan uang; Kembalikan kepada si pemberi dengan sopan; Laporkan kepada KPK/UPG/Atasan/yang lain; Dsb..
Ragu-ragu menerima
• Tanyakan (minta fatwa) pada hati nurani : “Kalau saya bukan pejabat, apakah saya juga akan diberi ?”
Ayo kita.........
Tolak gratifikasi...!!! Terima kasih................
10
