Manual Anti Suap untuk UKM Mas Achmad Daniri Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance
Pertumbuhan vs Pemerataan
* Sumber : Bambang Soebijanto
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2015
Manfaat bagi UKM yang berbisnis secara etis
Keunggulan kompetitif
Mengurangi biaya dalam menjalankan bisnis
Rekrutmen dan retensi pegawai
Perlindungan dari hukum
Menarik untuk diakuisisi
Sumber: "Manual Anti Suap bagi UKM”, Mas Achmad Daniri, 2016
Kiat Berbisnis Tanpa Suap
• Buat rencana jangka panjang dan langkah bertahap • Jalin kerjasama dengan kelompok anti suap • Kuatkan nilai kebersamaan melalui payung keagamaan, adat dan komunitas • Fokus pada pencegahan dan penanggulangan yang komprehensif
Strategi
Panduan • Susun panduan etika berbisnis dalam berinteraksi dengan pegawai, klien, pemasok, pesaing, asosiasi bisnis, komunitas dan regulator
• Kuasai prosedur lelang dan perijinan terkait • Kampanyekan etika bisnis
• Bangun berbisnis secara berintegritas • Laksanakan dengan konsisten • Lakukan evaluasi dan monitoring secara terukur.
Implementasi
ISO 37001
Merupakan sistem pengelolaan anti suap Dirancang untuk membantu organisasi mengembangkan, menerapkan dan meningkatkan program kepatuhan anti suap atau “sistem manajemen” Mencakup rangkaian ukuran dan kontrol yang merupakan praktik terbaik anti korupsi di dunia internasional Merupakan panduan mengenai apa yang dimaksud dengan suap untuk membantu pengguna Standar memahami tujuan dan cakupan Standar Sumber : ISO 37001 : Sistem Pengelolaan Anti – Suap, 2016
STRATEGI KAMPANYE GERAKAN ANTI SUAP DAN KORUPSI • Upaya sosialisasi dan edukasi berbisnis tanpa suap kepada UKM salah satunya ditempuh melalui pelatihan “Manual Anti Suap untuk UKM” secara berjenjang • Buku Manual ini akan menjadi sarana efektif untuk menyebarluaskan rujukan praktik anti suap bagi UKM sehingga menjelma menjadi budaya anti suap di dalam kegiatan bisnis.
Penyusunan Manual dan Modul “Kampanye Gerakan Anti Suap”
Sosialisasi Manual dan Modul “Kampanye Gerakan Anti Suap” yang ditandai dengan pelatihan dan penandatanganan Pakta Anti Suap
“Kampanye Gerakan Anti Suap” Perusahaan,Kemente rian,Lembaga,Pemda kepada pemasok melalui pelatihan & penandatanganan pakta anti suap secara berjenjang.
STRATEGI KAMPANYE GERAKAN ANTI SUAP DAN KORUPSI
• Setiap penandatangan Pakta Anti Suap berkewajiban untuk melakukan hal yang sama kepada para pemasok Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan perusahaan melalui pendekatan berjenjang. Disamping itu mereka juga berkomitmen menerapkan Sistem Pengelolaan Anti Suap dan Whistle Blowing System. • Guna membangun rasa memiliki Kampanye Gerakan Anti Suap, langkah sosialisasi menjadi tanggung jawab perusahaan kepada pemasok. Bentuk sosialisasi yang dilakukan adalah sebagai bagian dari program CSR perusahaan terhadap pemasok, khususnya UKM. • Jika semua pelaku bisnis dan stakeholder telah melaksanakan Pelatihan dan Pakta Anti Suap, maka bisnis UKM sebagai pihak yang paling lemah tentu akan berkembang sehat, karena secara moral tidak akan diperlakukan tidak etis.
Langkah menghindari situasi Korupsi Tips 1 : Pengetahuan adalah sebuah kekuatan Tips 2 : Gunakan Buku Panduan Tips 3 : Persiapan dan Antisipasi Tips 4 : Berikan pesan bahwa Anda tidak memberikan suap Tips 5 : Membuat dokumentasi
Tips 6 : Jangan berurusan dengan calo Tips 7 : Bila diperlukan mintalah bantuan Sumber: "Manual Anti Suap bagi UKM”, Mas Achmad Daniri, 2016
Menerapkan Program Anti Suap dan Korupsi yang Efektif Membuat kebijakan untuk melarang suap dalam bentuk apa pun
Menerapkan kebijakan mengenai hadiah dan entertainment
Mewajibkan pernyataan atas setiap benturan kepentingan
Membuat pedoman perilaku Mengikutsertakan seluruh karyawan dalam pelatihan program antikorupsi
Mengembangkan sistem dan pengendalian Mengumumkan pembayaran pajak yang benar dan tepat waktu Sumber: "Manual Anti Suap bagi UKM”, Mas Achmad Daniri, 2016
Gerakan Bersama Perangi Korupsi Gerakan bersama menciptakan ruang bermain yang setara antar pebisnis
Pemerintah : mengadopsi framework dan konvensi antikorupsi internasional menjadi peraturan dan perundangan nasional
Pebisnis : menerapkan program antikorupsi secara efektif untuk mendeteksi dan mencegah korupsi
Organisasi kemasyarakatan : mengawasi dan memantau upaya pemerintah dan swasta dalam memerangi korupsi Sumber: "Manual Anti Suap bagi UKM”, Mas Achmad Daniri, 2016
Kesimpulan Korupsi adalah suatu kondisi yang membuat UKM semakin menderita Buku ini memberikan panduan apa yang harus dilakukan untuk melawan korupsi Banyak UKM yang terbukti berhasil tanpa memberikan suap dan melakukan korupsi Langkal awal : menjalankan kebijaksanaan melarang penyuapan dalam bentuk apa pun Langkah selanjutnya : menyusun sistem dan pengawasan untuk menemukan dan mencegah korupsi dilakukan oleh karyawan UKM yang berada di dalam industri tertentu dapat secara bersama-sama menghadapi masalah korupsi UKM yang berbisnis dengan beretika akan menarik investasi, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional Sumber: "Manual Anti Suap bagi UKM”, Mas Achmad Daniri, 2016
Terima Kasih
17
Mas Achmad Daniri
Experience: • Former President Director Bursa Efek Jakarta (Currently, Indonesian Stock Exchange) • Chairman of Indonesia National Committee on Governance • Member of Ethics Committee, Financial Service Authoriity (OJK).
• President Commissioner PT. Chubb General Insurance Indonesia.
Leader in the field of Capital Market, Corporate Governance and Corporate Social Responsibility. Consistently successful in leading Jakarta Stock Exchange. Initiator for empowering of supervision function on listed companies (independent commissioner). Currently serving as Chairman of Indonesia National Committee on Governance, and also Member of Ethics Committee in Financial Service Authority (OJK). Formerly he was a Member of Selection Committee of Commissioners of Financial Service Authority (OJK). He was Chairman of the National Mirror Committee on Social Responsibility (ISO 26000 on Social Responsibility). Founder of business strategic consulting, that promotes the practices of GCG and Corporate Social Responsibility, becoming Senior Consultant at Mitra Bhadra Consulting. Core competence: Capital Market, Business Strategy and Transformation, Corporate Governance, and Corporate Social Responsibility
