KPK Lambat Seret Pejabat Dinas PU DKI Jakarta

Pendiri BERLIN SIAHAAN

Surat Kabar Umum nEDISI 058 THN III SENIN 15 JULI - 18 AGUSTUS 2013

Pemimpin Redaksi JENRI, SH

1

nHARGA: @Rp 3.500,Luar Jawa + Ongkos Kirim

Informasi Aspirasi Rakyat

E-mail: [email protected]

nEDISI 058 THN III SENIN 15 JULI - 18 AGUSTUS 2013

HOTLINE PASANG IKLAN DAN PENGADUAN KANTOR REDAKSI 021-3190 2301 - 0813 1533 8511

Dugaan Korupsi Anggaran Rp2,02 T

Profil Septi Sanustika

Berharap Ada Ruang Menyalurkan Biologis SEPTI Sanustika, Istri terdakwa kasus dugaan suap dan pencucian uang, Ahmad Fathanah tak menampik mengumbar keinginan akan kebutuhan biologisnya bersama suami. Namun, hal tersebut terganjal lantaran Fathanah telah mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) KPK. “Ia tapi ngga bisa, ya ga bisa. Ya kalau disiapin aku mau lah. Mau banget, serius mau banget,” kata Sefti. Septi mengungkapkan hal tersebut usai mem-

KPK Lambat Seret Pejabat Dinas PU DKI Jakarta K

Ery Basworo

Abraham Samad

Bersambung Hal 15 ....Berharap

Albert Napitupuluh, Aspenkum Kejati DKI :

Rommy Kejati DKI Masuk ke Disnakertrans Kumpulin Data Jakarta, METROPOLITAN POS, Albert Napitupuluh, Asisten Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, menjelaskan kepada wartawan, dengan adanya laporan lembaga swadaya masyarakat Pakar, ke Kejaksaan Tinggi DKI terkait dugaan korupsi

Bersambung Hal 15........Albert

Lapas Tanjung Gusta Rusuh

Kesalahan Wamenkumham Jakarta, METROPOLITAN POS, Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Yani, menilai kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara, terjadi lantaran jumlah tahanan di lapas tersebut jauh melebihi kapasitasnya. Menurutnya, kelebihan kapasitas itu dipicu oleh terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat. Yani menjelaskan, PP Nomor 99 Tahun 2012 itu merupakan perubahan kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999. Adapun ide perubahan PP tersebut, Bersambung Hal 15........Lapas

EDISI 57.indd 1

Soal Korupsi Toilet Dinas Kebersihan DKI

Kejagung Kembali Periksa Dua Anak Buah Jokowi Bandung, METROPOLITAN POS, Dua anak buah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kembali menjalani pemeriksaan oleh Jaksa penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan mobil toilet VVIP besar dan kecil Dinas Kebersihan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun 2009. Hal tersebut dibenarkan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Ka-

puspenkum) Kejagung Setia Untung Arimuladi. Menurutnya, pemeriksaan hari ini untuk menggali kasus tersebut. Tak hanya memeriksa dua anak buah Jokowi, penyidik juga berencana memeriksa empat orang saksi lainnya. “Kabid teknik pengelolaan kebersihan Dinas kebersihan DKI Jakarta Wahyu Pudjiastuti dan Sekretaris Dinas kebersihan Dinas Kebersihan DKI Endang Hening,” ujar Kepala

Bersambung Hal 15........Soal Korupsi Toilet

Ditumpuk di Depan Kantor Camat Sagulung Kota Batam

Polda Kepri Segera Tangkap Pemilik Kayu Siap Export Batam, METROPOLITAN POS, Puluhan ton kayu digudang dikomplek Perumahan Teratai Putri Hijau depan kantor Camat Sagulung Putri Hijau dibelakang Rukoruko,jalan masuk kelokasi Gudang kayu ,yang berkedok gudang palet didalam gudang ada kegiatan pembelahan dan pembuatan palet siap export.serta pembuatan kayu dengan segala ukuran/bentuk siap export. Bersambung Hal 15........Ditumpuk di Depan Kantor

Jakarta, Metropolitan Pos etua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Abraham Samad lambat seret Pejabat Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Anggaran Rp2,02 Triliun pembangunan Jalan Layang Non-Tol Casablanca di duga Mark-up. Pasalnya beberapa item pekerjaan termasuk pekerjaan teknologi tinggi, sehingga penetapan kerja satuan sesuka hati, seperti, pengadaan pemasangan “pot bearing’ yang harganya tidak masuk akal, juga expartion joint yang dimonopoli oleh satu perusahaan yaitu PT Magdatama. Diprediksi kurang lebih Rp150 M untuk 2 segmen pekerjaan yaitu, segmen Casablanca ke TPU Karet dan segmen Blok M ke Prapanca, sepanjang 7,8Km/30 m kurang lebih 1000 biji segmen. KPK seret mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta, Ery Basworo dan Agus Jendro, Ir Hj Indrastuty R Okita MT, Kepala Bidang Jembatan DPU Propinsi DKI Jakarta selaku Kuasa Pengguna Anggaran, diduga terlibat kasus tersebut dan Kuku Hadi selaku Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta pada waktu itu yang sekarang Kepala Satpol PP DKI Jakarta. Ir Hj Indrastuty R Okita MT, Kepala Bidang Jembatan DPU Propinsi DKI Jakarta selaku

Bersambung Hal 15........Dugaan Korupsi

Proyek 17,3M Sapi Unggulan APBN 2012 Terserap Tidak Sesuai DIFA.

KPK Harus Periksa Pejabat Dinas Pertanian, Peternakan Provinsi Jabar Bandung, METROPOLITAN POS, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, diminta untuk mengusut tuntas pejabat Dinas Pertanian, Peternakan Provinsi Jabar, dalam APBN tahun 2012 yang melaksanakan proyek sapi unggulan yang didatangkan dari Australia sebesar Rp 17,3M. Menurut informasi yang didapat Metropolitan Pos, dari humas serta PPK yang bernama Taufik waktu di temui di ruang kerjanya,dalam DIFA, Proyek pengadaan sapi unggulan yang akan di datangkan (impor) dari Australia ke Indonesia sudah di kerjakan, pemenang tender tersebut PT Usaha Tani Lestari, yang beralamat di jalan Supratman, dalam hal ini rekanan pejabat tersebut. Bersambung Hal 15........Proyek

7/13/2013 11:31:27 AM

2

REDAKSI

EDISI 058 THN III SENIN 15 JULI - 18 AGUSTUS 2013

JUARA 1 PAMERAN FLORA DAN FAUNA 2013 Diterbitkan Oleh PT Sukses Parna Sejahtera SK MENHUM & HAM RI : Nomor : AHU-0016178.AH.01.09. Tahun 2011 SIUP Nomor: 03821-05/PM/1.824.271

Penasehat Hukum Drs. Jatenangan Manalu SE MM H.Hum, Hotman Sitorus SH MH, Paulus Subandi SH MH, Poltak Siringoringo SH MH., Sabar Siahaan SH. Ferdinan Montorori SH.MH., Abang Nur Yasin SH, Pendiri Jenri, Berlin Siahaan, Robert N Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan Berlin Siahaan. Pemimpin Redaksi Jenri, SH Redaktur Pelaksana Firdaus Panjaitan Redaktur Jamadin, Laris Naibaho Manager Pemasaran Hasadungan Siregar Sekretaris Redaksi Mula Tua, Andhika Cipta Labora. Bagian Keuangan Juliana Dewan Redaksi Jenri, SH, Peris, Parel N, Laris Naibaho, SH Tumbur Limbong, Pa’bona, Andar Sitanggang, Posman Sijabat. Staf Redaksi Jhonni T. Tampubolon, Husein Irawan, Bambang Sutaji, Bhenry Natal, Agung Mangaristua, Dewi K Putriani, Ekson H, Halomoan Hutapea, Hermawan S, Mulyadi, Sungkunan S, Lasma S, Denny Siahaan, Firmansyah F.

Litbang Onasis, Jonni, Robert N, Marlon N SE., Tony N SE., Parel Naibaho, Anton. S STAF AHLI William Satar, SH (Budaya, Pariwisata & HAKI) Layout Tatema Marunduri, Aditya Bagian Sirkulasi Mulatua, Rinaldi Josua Penasehat Andar Situmorang SH ML, Jack Monang Napitupulu, Perdi Sitanggang, Kol. (Pur) Drs. Lauasa M. Hutagalung, H. Sitanggang

Alamat Redaksi : Jl. Kramat Raya No 1 Blok B Gedung Paseban, Jakarta Pusat 10450 Telp. 021-51393635, 31902301 Fax. 021- 31902301 E-mail: [email protected]

REKENING BANK : BANK BCA REK NO : 0948118320 BANK BRI REK NO 086201003057507 A.N: JENRI SITANGGANG

TARIF IKLAN Iklan Kuping Ukuran Standart Iklan Warna Ukuran 3R Iklan Warna Ukuran 4R Photo Iklan Kolom Ukuran Standart Iklan 1 Halaman Penuh Warna Iklan 1/2 Halaman Warna Iklan ¼ Halaman Warna Iklan 3/4 Halaman Warna

= = = = = = = =

RP 500.000,RP 1.000.000,RP 2.000.000,RP 50.000,RP 24.000.000,RP 12.000.000,RP 6.000.000,RP 3.000.000,-

DIBUTUHKAN PERWAKILAN, BIRO DAN WARTAWAN : 1. Depok 2. Ciamis 3. Tasikmalaya 4. Banjar 5. Sumedang 6. Majalengka 7. Cianjur 8. Subang 9. Provinsi Jabar 10. Provinsi Jawa Timur

11. Denpasar 12. Nusa Tenggara 13. Kalimantan Timur 14. Kalimantan Selatan 15. Sumatera Utara 16. Sumatera Barat 17. Sumatera Selatan 18. Lampung 19. Sulawesi

Bagi anda yang berminat Hubungi Kantor Redaksi JURISMAN SITANGGANG : 081315338511

EDISI 57.indd 2

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Jakarta Timur, Drs H Andriyansyah saat menerima piala dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama setelah keluar sebagai juara 1 untuk kategori stand pemerintah, dalam Pameran Flora dan Fauna (Flona) 2013 (Kiri), Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Jakarta Timur, Drs H Andriyansyah beserta Ir. Tutie Erwina Haryanti, M.Si Kepala Suku Dinas Pertamanan Kota Administrasi Jakarta Timur.

Apa yang Salah dengan Negeri Ini? K asus Bank Century belum pernah tuntas kemudian muncul kasus Gayus yang mengungkap mafia peradilan. Kasus ini belum selesai menyusul kasus Nazarudin yang membawa nama-nama petinggi Partai Demokrat dengan kasus korupsi. Ketika kasus ini mulai diperiksa dengan tertangkapnya Nazarudin, muncul lagi kasus suap yang melibatkan anggota DPR dan Kemenakertrans. Kasus demi kasus saling menyusul dan sambung menyambung tanpa ada ujung penyelesaian yang jelas. Masalah ini bukan hanya menandakan adanya pembusukan atau tidak berfungsinya lembaga yudikatif sehingga lamban dalam menangani kasus, namun juga menunjukkan adanya pembusukan di lembaga legislatif dan eksekutif. Bagaimana bisa tiga lembaga trias politika membusuk secara bersamaan? Apa yang salah dengan negeri ini? Jika kita lihat dari aspek “political financing” (pendanaan politik) kita dapat melihat rangkaian sebab akibat yang telah mengkondisikan terjadinya pembusukan di tiga sendi lembaga politik modern tersebut. Masyarakat politik (political society) yang mewadahi dirinya dalam partai politik seringkali merupakan perkumpulan elite ekonomi yang menggerakkan bisnis di tingkat kabupaten/kota, propinsi maupun pemain ekonomi nasional. Ini adalah anak-anak dan cucu dari hasil perselingkuhan antara politisi dan pelaku bisnis pada masa Orde Baru. Mereka bukanlah pebisnis yang tumbuh karena kewirausahaan yang kuat, namun lebih merupakan pelaku ekonomi yang menjadi besar karena berkolusi dengan negara. Anak-anak hasil perselingkuhan tersebut masih meniru perilaku ekonomi dan politik orang tuanya. Banyak politisi dan anak-anak politisi yang membangun perseroan terbatas dan firma serta perusahaan sub kontrak yang secara rutin memperoleh tender dengan proyekproyek pemerintah. Uang proyek itulah yang mereka gunakan untuk mendanai partai politik yang mereka dirikan, dan sebaliknya partai politik itu pula yang membuka kunci pintu pendanaan dari uang negara guna meng-

Penulis : Aris Arif Mundayat

hidupi bisnis mereka. Mereka inilah yang mewarnai masyarakat politik di Indonesia sejak Orde Baru hingga pasca reformasi. Pada dasarnya tidak ada perubahan yang mendasar dalam masalah ini. Pada aras sosial politik yang berbeda kita memiliki masyarakat sipil yag selama Orde Baru mengalami proses depolitisasi. Dalam era itu pengelompokan masyarakat sipil lebih digerakkan oleh negara untuk kepentingan mendukung kebijakan pemerintah yang merupakan bangunan politik ekonomi oligarki yang telah memperselingkuhkan politisi dan pebisnis. Dalam kondisi seperti ini kita hanya memiliki “masyarakat sipil semu” yang mengorganisir diri ke dalam berbagai kelompok masyarakat yang terkorporasi untuk kepentingan Negara. Kita dapat mengatakan bahwa yang muncul adalah korporatisme Negara bukan korporatisme sosial. Di lain pihak, pada masa itu kita memiliki organisasi non pemerintah yang memperoleh dana dari luar yang berseberangan dengan negara, namun tidak memiliki kemampuan untuk membangun gerakan sosial maupun korporasi sosial yang kuat untuk mempengaruhi pemerintah dan membangun engagement (kerjasama) atau linkage (jembatan penghubung) antara pemerintah dan masyarakat sipil aktif yang mandiri. Akibat dari kondisi ini masyarakat sipil tidak memiliki kekuatan kontrol yang kuat terhadap masyarakat politik. Akibatnya ketika di era reformasi –yang mana telah tersedia infrastruktur demokrasi procedural-- kita menyelenggarakan Pemilu maka yang terjadi justru masyarakat politik yang telah tergabung dalam partai politik membeli suara sebesar Rp 20.000,00 per orang untuk memberikan dukungan suara. Ini bukan demokrasi yang substantive ketika politik uang itu masih merupakan instrument untuk memperoleh suara. Politik uang dalam hal ini adalah produk dari perselingkuhan antara pebisnis dan politisi (yang merupakan anak cucu dari hasil perselingkuhan di era Orde

Baru) dengan masyarakat sipil yang belum terberdayakan secara politik. Keturunan dari perselingkuhan ini adalah “politisi najis” yang kemudian terpilih untuk duduk dalam lembaga legislative dan yang terpilih menjadi pimpinan politik dari lembaga eksekutif. ‘Politisi najis’ tersebut terus melakukan praktek korupsi uang rakyat untuk kelangsungan bisnis dan posisi politik mereka dengan melakukan penyuapan terhadap elite lembaga yudikatif, menyuap sesama ‘politisi najis’ di lembaga legislative khususnya melalui badan anggaran dan juga menyuap eksekutif yang menduduki jabatan atas dasar ‘politik dagang sapi’ yang sering disebut sebagai koalisi strategis antara partai yang dominan dengan partai-partai lain untuk kepentingan memuluskan kepentingan politik dan ekonomi masing-masing partai atau masyarakat politik. Pembusukan trias politika di indonesia adalah akibat dari banyaknya ‘politisi najis’ di tiga lembaga tersebut. kenyataan ini ini luput dari perhatian kaum reformis yang lebih asyik dalam urusan demokrasi prosedural, bahkan banyak pula reformis yang justru terkena imbas kenajisan politik uang yang mewabah. Perlu ada perundang-undangan yang tegas untuk mencegah terjadinya berbagai perselingkuhan politik dan ekonomi yang telah dibahas di atas agar tidak menghasilkan ‘politisi najis’ untuk lahir di negri ini. Untuk menegakkan undang-undang tersebut diperlukan aktor di lembaga yudikatif yang bersih dan mampu menerapkan hukum dengan pasti. Selain itu, perlu pula pemberdayaan politik bagi masyarakat sipil agar mereka mampu membangun korporasi sosial dan linkage yang kuat agar dapat ikut andil dalam mengontrol jalannya negeri ini untuk masa depan rakyat yang sejahtera dan tertib. Kekuatan korporasi sosial ini sangat penting untuk mendukung fungsi KPK (Komite Pemberantasan Korupsi), karena korporasi tersebut merupakan akar dari pemberantasan korupsi yang berbasis rakyat dan tentu saja kepentingan rakyat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Departemen Perhubungan: Manarsar DH Sibuea Koordinator Liputan Polda Metro Jaya: Mulyawan, Korlip Departemen Hukum & HAM: Mabes Polri: Mangampu S, A. Hasiholan, Michael Situmorang, Binsar Sinaga Biro Jakarta Pusat: Mulyawan, Pengadilan Jakarta Pusat: Lambok Gurning, SH, DPRD DKI Jakarta: Nur Mochammad Biro Jakarta Barat: Juli Ostar H, SH, Khairuddin S Biro Jakarta Selatan: Hotdiman Biro Jakarta Utara: Peris (Koordinator) Biro Jakarta Timur: Maruli S, Parulian Siregar Perwakilan Bekasi: Nikson Sibuea (Kepala), Gibson Sibarani (Koordinator Pengadilan Bekasi) Biro Depok : Janrifandy L Perwakilan Banten: Mangiring Sijabat Biro Kabupaten Tangerang: Tumbur Limbong (Kepala), G. Harry Simbolon, Alden Robertus Simbolon, Nara N Biro Kotamadya Tangerang: Erwin Sinaga (Koordinator). Biro Kotamadya Tangerang Selatan: Pa’bona Marbun (Kepala), PJ. Manorsa S Biro Bogor : Jhon Stg Biro Kerawang: Novi Andre Putra Perwakilan Sumatera Utara: Cipta Labora Biro Samosir: Polmen Naibaho, Hamonangan Simbolon, Sudianto Situmorang. Biro Pekanbaru: Biro Batam: Junael Marbun, Robinson Lbn Batu Biro Karimun: Rahotan Siahaan Perwakilan Jawa Barat: TM Harianja, SH (Kepala). Biro Bandung : M. Saragih, Usman Situngkir Biro Bandung Barat : S. Sitanggang (Kepala). Biro Bandung Cimahi : Perwakilan Kalimantan Barat: Matsari (Kepala), Aspandi. PERCETAKAN : CV. Grazia Indah (Isi diluar tanggungjawab percetakan).

7/13/2013 11:33:01 AM

METROPOLITAN


Setalah Ditahan, Akhirnya DPRD Setuju Tarif Angkutan Jakarta, Metropolitan Pos ewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akhirnya menyetujui kenaikan tarif angkutan umum yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kepastian ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Triwicaksana saat dikon irmasi wartawan pada Kamis (11/07). “Kemarin sudah disahkan oleh dewan. Setelah ini tinggal menunggu keputusan Gubernur untuk mengeluarkan peraturan kenaikan tarif angkutan umum,” kata Triwicaksana. “Komitmen pemprov DKI adalah untuk menertibkan angkutan umum yang ngetem sembarangan. Kemudian menertibkan asap knalpot hitam juga menertibkan supir tembak atau ugal-ugalan serta mencegah pelecehan seksual di angkutan umum,” imbuhnnya. Kepala Bagian Angkutan Darat Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengaku DPRD menyetujui kenaikan tarif tersebut kemarin dengan besaran sesuai yang diajukan Pemprov DKI. Menurut Syafrin, Surat Keputusan (SK) juga pagi ini ditanda tangani oleh gubernur dan selanjutnya diundangkan untuk penetapan nomor SK tersebut. “SK nya sudah ditandatangani oleh gubernur pagi ini. Selanjutnya sedang diundangkan. Itu dicatatkan dibagian administrasi sehingga ada nomor SK nya,” paparnya. SK tersebut ditargetkan selesai sore ini, sehingga besok sudah mulai dilegalkan ke masyarakat.

B

“Targetnya selesai sore ini, sehingga langsung disebar ke masyarakat. Besok sudah mulai legal naik. Ini tinggal tunggu saja dari bagian pencatatan,” ujarnya. Untuk diketahui, dengan persetujuan ini, maka tarif angkutan umum untuk bus kecil naik dari Rp 2.500 menjadi Rp3.000 dan bus besar reguler dari Rp 2000 menjadi Rp 3000. Namun kenaikan tarif ini tidak mempengaruhi Bus Transjakarta. Model transportasi bentukan Pemprov DKI ini tetap pada tarif lama yaitu Rp 3.500. Tarif Taksi Naik Pemprov DKI Jakarta telah menyetujui kenaikkan tarif angkutan umum bagi taksi. Untuk tarif taksi yang semula Rp6.000 menjadi Rp7.000. Kemudian, untuk kilometer berikutnya dari semula Rp3.000 menjadi Rp 3.600. Sedangkan untuk tarif tunggu per jam dari Rp30 ribu menjadi Rp42 ribu. Sementara untuk tarif bawah ditetapkan dari semula Rp5.000 menjadi Rp6.000. Selain itu, bagi angkutan umum nonekonomi juga mengalami kenaikan. Kenaikan tarif nonreguler, yakni untuk patas AC dari semula Rp6.000 menjadi Rp7.000. Sedangkan untuk kopaja AC dari semula Rp5.000 menjadi Rp6.000. Kenaikan tarif tersebut baru berlaku mulai Jumat (12/07) besok. Penetapan ini sesuai dengan Surat Gubernur Kepada DPU Taksi Organda Nomor 880/1.881.1 dan 881/-1.881.1 tentang kenaikan tarif taksi dan angkutan umum nonreguler. Kenaikan tarif tersebut telah ditandatangani

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. “Kenaikan tarif ini sesuai dengan penetapan. Kalau mereka menaikan di atas itu, penumpang tidak akan mau menggunakan, karena ini mekanisme pasar,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Udar Pristono kepada wartawan di Jakarta, Kamis (11/07). Sementara itu, untuk tarif Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) yang ditetapkan yakni jarak maksimum 30 kilometer dari Rp6.500 menjadi Rp8.000. Tarif tersebut untuk rute Bekasi-Tanah Abang, Bekasi-HI, Bekasi-Pulogadung, Ciputat-Kota, Poris Plawad-Tomang. Sedangkan untuk rute CibinongGrogol menjadi Rp12 ribu, serta Bogor-Rawamangun dari Rp12 ribu menjadi Rp13.500. Ditambahkan Pristono, untuk tarif bajaj disesuaikan dengan mekanisme pasar, karena merupakan angkutan lingkungan. Sedangkan untuk angkutan penyeberangan, hingga saat ini, belum disesuaikan, karena menggunakan bahan bakar nonsubsidi seperti solar dex dan pertamax. “Namun tetap akan dievaluasi, baik dari segi operasional maupun spare part,” jelas dia. Seperti diketahui, sebelumnya DPRD DKI Jakarta telah menyetujui Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum, sejak 10 Juli 2013. Dalam Pergub ini, disebutkan penyesuaian tarif yakni untuk bus kecil, bus sedang, dan bus besar reguler sebesar Rp3.000 serta untuk pelajar hanya Rp 1.000..  Jenri

3

LINTAS BERITA

Lurah - Camat Baru Disurvei Jokowi Jakarta, METROPOLITAN POS, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan melakukan survei secara diam-diam untuk menilai kinerja lurah dan camat yang baru dilantik pada Kamis (27/6) lalu. Survei itu untuk memastikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. “Nanti itu disurvei diam-diam setelah berjalan. Camat dan lurah baru berapa hari kerja, kok,” ujar Jokowi di Balaikota Jakarta. Karena sifatnya rahasia, Jokowi tidak akan mengumumkan kapan akan melakukan survei pelayanan lurah dan camat tersebut. Jokowi ingin mendapatkan fakta yang nyata dari warga terkait pelayanan lurah dan camat yang baru. Yang pasti, kata Jokowi, survei itu dilakukan oleh lembaga non-pemerintah atau independen yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi DKI. Target dari survei ini adalah warga Ibu Kota. “Menanyakan langsung, ‘Kamu puas apa enggak dilayani di kelurahan atau kecamatan?’,” ujarnya. Jokowi menambahkan, dengan dorongan itu, tidak ada lagi lurah dan camat yang mengatakan bahwa suatu masalah di wilayahnya bukan tugas pokok dan fungsinya, seperti yang terjadi dulu. Lurah dan camat baru itu ditunjuk berdasarkan hasil seleksi dan promosi terbuka atau lelang jabatan sejak tiga bulan lalu. Dari seribuan calon peserta lelang jabatan, terpilih 415 orang camat dan lurah yang dilantik pekan lalu.  NRM

Jokowi Rotasi 13 Pejabat Jakarta, Metropolitan Pos Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada Jumat (5/7/2013) kembali merotasi beberapa pegawai negeri sipil (PNS) eselon III. Kali ini, pejabat eselon III yang dirotasi oleh Jokowi adalah Direktur UPT Jamkesda Yudhita Endah. Selain Yudhita, Kepala UPT Rusun Wilayah I Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jati Waluyo juga terkena rotasi. Sebanyak 13 pejabat eselon III dilantik oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah DKI Wiriyatmoko. “Benar, pelantikan 13 pejabat eselon III dilakukan oleh Plt Sekda DKI Jakarta Wiriyatmoko, pagi tadi,” kata Chaidir, Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, di Balaikota Jakarta, Jumat (5/7/2013). Jokowi memutasi Yuditha menjadi Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur. Adapun pengganti posisi Yudhita sebagai Direktur UPT Jamkesda adalah Theryoto, yang dahulu menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan RSUD Tarakan DKI Jakarta. Berikut adalah 13 pejabat eselon III yang dilantik: 1. Zaenal Soleman sebelumnya menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kini, Zaenal menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat. 2. Sujadiyono sebelumnya menjabat sebagai Kepala UPT Balai Pengembangan Pelatihan Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Kini, Sujadiyono menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Pusat. 3. Ari Budiman sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kini, Ari menjabat sebagai Kepala Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Barat. 4. Budiana sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Barat. Kini, Budiana menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur.

5. Yudhita Endah Prihmaningtyas sebelumnya menjabat Direktur UPT Jamkesda Dinas Kesehatan. Kini, Yudhita menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur. 6. Theryoto sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta. Kini, Theryoto menjabat sebagai Direktur UPT Jamkesda Dinas Kesehatan. 7. Safaruddin sebelumnya menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur. Kini, Safaruddin menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. 8. Trijahyani Resmiwati sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Keuangan dan Perencanaan RSUD Pasar Rebo Jakarta. Kini, Trijahyani menjabat sebagai Wakil Direktur Keuangan RSUD Pasar Rebo, Jakarta. 9. Nadirsyah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Tata Usaha UPT Balai Pelayanan Kesehatan Karyawan Dinas Kesehatan DKI. Kini ia menjabat sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Pasar Rebo. 10. Eni Rochaeni sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembang SDM RSUD Pasar Rebo, Jakarta. Kini, Eni menjabat sebagai Kepala Bidang Keuangan dan Perencanaan RSUD Pasar Rebo, Jakarta. 11. Maria Margaretha sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Keahlian dan Tradisional Bidang Pelayanan dan Kesehatan Dinas Kesehatan DKI. Kini, Maria menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta. 12. Jati Waluyo sebelumnya menjabat sebagai Kepala UPT Rusun Wilayah I Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI. Kini, Jati menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Tata Air Kota Administrasi Jakarta Timur. 13. Ika Prikasih Setyowati sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Penataan Lingkungan Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta. Kini, Ika menjabat sebagai Kepala UPT Museum Seni Rupa dan Keramik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta.  Jenri

Kepala Rusun Marunda Diganti Jakarta, METROPOLITAN POS, Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa Marunda, Jakarta Utara, Jati Waluyo, dicopot dari jabatannya. “Itu hanya mutasi biasa, hanya dimutasi,” ujar Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Jonathan Pasodung saat dikon irmasi wartawan, Jumat (5/7/2013). Jonathan tidak banyak berkomentar mengenai alasan mutasi terhadap Jati Waluyo dari jabatannya. Menurutnya, kinerja Jati bagus. “Pemindahan pejabat dari satu tempat ke tempat lain kan sesuai tuntutan dan pelayanan organisasi,” ujar Jonathan. Jonathan menyebutkan, mutasi jabatan tersebut telah berdasarkan prosedur yang benar. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah menyetujui mutasi tersebut. “Semua yang ada di sini kan instruksi Gubernur dan Pak Wagub. Prosedur yang biasa,” katanya.  NRM

DPAC Demokrat Pela Mampang, Beri Bantuan Satu Unit Ambulance Jakarta, METROPOLITAN POS, Reses ke II tahun 2013 bagi Anggota DPRD DKI Jakarta, bertepatan dengan pencalegkan dan menuju Pemilu tahun 2014, karena reses kali ini sesuai dengan Dapilnya, untuk melihat kemajuan dan perkembangan masyarakat apa yang masih diperlukan untuk menunjang akti itasnya. Menurut Yanche, reses adalah kewajiban Anggota DPRD DKI Jakarta untuk menemuai warga di daerah pemilihannya, agar dapat mendengarkan aspirasinya untuk membangun komunikasi, berdialog dan mencermati apa yang kira-kira menjadi keperluan masyarakat. Selain melaksanakan tugas-tugas kedewanan, perlu bersillahturahmi di bulan Suci Ramadhan sesame Umat Islam.

EDISI 57.indd 3

Reses yang dilakukan di Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan mampang Prapatan, Jakarta Selatan, menurut Yanche, kebanyakan masyarakat masih membutuhkan sarana menunjang untuk kegiatan Sekolah PAUD, seperti Alat Peraga, kursi dan alat pengeras suara,”yang selama ini belum ada bantuan dari Pemda,” kata Yanche Bantuan yang diberikan menurut DR.TS. Yanche, sanagat berguna untuk kelancaran memberikan pelajaran untuk anak-anak yang kurang mampu, karena masih ada yang peduli kepada warga yang ingin memajukan dan megembangkan keahliannya untuk kepentingan warga, walaupun dengan sarana yang sangat minim, tetapi tetap berupaya untuk memberikan yang terbaik.

Pada kesempatan kali ini, reses yang dilakukan Yanche, memberikan bantuan satu unit Ambulance kepada DPAC Demokrat Pela Mampang, Jakarta Selatan, sebelumnya sudah diberikan kepada wilayah Pancoran dan Pasar Minggu. Selanjutnya pada bulan Oktober nanti akan diberikan kepada wilayah Jakakarsa, Pesangrahan, Cilandak, Kebayoran Lama, Baru dan Setia Budi secara bertahap,”Ini berasal dari uang halal, bukan uang korupsi jangan sampai nanti di sita KPK,” tambah Yanche. Lebih lanjut, DR.TS. Yanche berharap bantuan Ambulance dapat digunakan sebaiknya untuk yang membutuhkan bantuan bagi masyarakat, selain itu segala bantuan yang sudah diberikan dapat dipergukan sebaik mungkin untuk kepentingan orang banyak.  NRM

7/13/2013 11:25:17 AM

4

METROPOLITAN


LINTAS BERITA

Parkir Sembarangan, Dishub Harus Tilang Jakarta, METROPOLITAN POS, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya untuk menilang pengendara yang memberhentikan kendaraannya di pinggir jalan. Parkir sembarangan itu biasa dilakukan oleh pengendara yang berbelanja pada pedagang kaki lima di badan jalan. “Motor sama mobil yang berhenti untuk belanja di jalan akan kita tilang. Kita minta bantuan polisi,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (11/7). Basuki yakin, cara itu dapat mendorong pedagang kaki lima (PKL) agar mau masuk ke dalam gedung pasar yang sudah disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI. Menurutnya, cara itu akan mencegah pembeli datang ke PKL yang menggelar lapak di jalan sehingga mereka sulit mendapatkan untung. “Saya juga kalau beli barang di Pasar Gembrong, beli mainan untuk anak saya, lebih suka berhenti (di pinggir jalan), terus beli. Kalau saya dikejar polisi, saya pindah ke depan. Manusiawi itu,” kata Basuki. Meski demikian, Basuki meminta agar petugas penertiban menindak tegas para pengendara yang parkir sembarangan itu. Jika tidak, kata Basuki, maka kemacetan akan terus menghantui Ibu Kota. Basuki menyebutkan, tarif parkir onstreet harus dinaikkan untuk mencegah pengendara parkir di jalan raya. Ia berharap hal itu dapat mengubah kebiasaan pengendara untuk tidak memarkir kendaraannya di jalan. “Operator swasta juga akan membangun parkir-parkir di dalam gedung. Nanti akan terintegrasi dengan mesin parking system yang mau kita pasang. Ini dalam rangka menuju ke sana,” kata Basuki.

Maryoto Sumadi MS.SH.MM

Imigrasi Jakarta Selatan Tindak Orang Asing Optimalkan Pengawasan

KEPALA Kantor Imigrasi Jakarta Selatan Maryoto Sumadi, MS.SH.MM, Kabid Wasda- WARGA Negara Siralion (paling kanan) dan delapan warga Negara Iran, Ditahan di Kantor Imikim Heri Jonhard, SH (kiri), Kasi Pengawasan Anggi Wicaksono Amd.Im ,SH ( kanan) grasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan, karena terbukti melanggar Izin keimigrasian Indonesia. dan Kasi Penindakan Doni Alfisyahrin dalam Konferensi Pers, Terkait penahanan warga negara Iran, Nigeria dan Siralion.

Jakarta, METROPOLITAN POS, ejak menjabat empat bulan lalu sebagai Kepala kantor Imigrasi Kelas I Khusus jakarta Selatan Maryoto Sumadi langsung bertindak cepat, terbukti dalam waktu yang singkat itu sudah 74 warga negara asing yang bermasalah di wilayah Jakarta selatan ditindak dan ditahan, dalam jumpa pers dengan sejumlah awak media cetak maupun elektronik di Kantor Imigrasi jakarta Selatan baru –baru ini. Maryoto Sumadi mengatakan empat warga negara asing dengan identitas KO, NA, AHA dan NM, tiga warga negara asing itu sudah dititipkan di rutan cipinang , diantaranya warga negara nigeria, iran dan Siralion, sambil menunjuk warga negara

S

siralion yang berada di ruang konferensi pers yang masih ditahan di imigrasi Jakarta selatan bersama 8 orang warna negara iran. Dalam wawancara ekslusif dengan Metropolitan Pos, mengenai tindakan selanjutnya terhadap imigran asal iran dan siralion tersebut, Maryoto Sumadi mengatakan warga negara iran akan segera di deportasi, mereka sudah black list, secepatnya kita pulangkan, kata Kepala Kantor tersebut. Bagaimana dengan warga negara siralion, Maryoto mengatakan masih kami pertimbangkan karena dia itu, telah memalsukan izin tinggal dan izin kerja dengan jabatan direktur palsu dan perusahaan serta alamat palsu, kami masih mendalami jaringannya ada tujuan apa dia,

oleh karena itu kami perlu mendalaminya, bisa di deportasi atau di lanjutkan ke Kejari dan pengadilan. Lebih jauh Kepala Kantor tersebut mengatakan Kepada Metropolitan Pos bahwa banyak orang asing yang tidak jelas ( ilegal) di wilayahnya,namun tidak mudah untuk melakukan identi ikasi terhadap yang bermasalah, oleh karena itu pihaknya akan selalu bekerja keras mengawasi dan akan menindak warga negara asing, yang bermasalah baik izin kerja maupun izin tinggal dari keimigrasian. Maryoto sumadi mengatakan ada 6000 ribu lebih orang asing di wilayah jakarta selatan yang resmi sesuai keimigrasian dan orang korea adalah paling banyak.  Hotdiman

Hasil “Lie Detector”, Pasar Bunga Rawa Belong Gelar Gebyar Bunga 2013

Korban Diperkosa Positif Bohong Jakarta, METROPOLITAN POS,

Berdasarkan hasil uji kebohongan menggunakan lie detector di Mabeskrim Mabes Polri, karyawati yang mengaku diperkosa di salah satu gang di Jalan Pramuka, Jakarta Timur, terbukti bohong. “Hasilnya sudah ada, dia (MC) memberikan keterangan bohong. Hasil uji kebohongan ini bisa dipertanggungjawabkan,” ucap Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Herry Heryawan, Selasa (9/7). Herry mengatakan, meski hasil uji kebohongan sudah keluar, MC masih memberikan keterangan palsu. Karena masih banyak kejanggalan di kasus ini, rencananya penyidik akan melakukan pemanggilan terhadap MC. “Di kasus ini kita tak berasumsi, kita ungkap fakta yang ada. Fakta yang ada beberapa keterangan dia (MC) bohong. Kemungkinan, Rabu esok kami akan panggil MC, didampingi PPA dan psikiater,” ungkap Herry. Jika memang hasil penyelidikan mengarah pada tidak terjadinya perkosaan dan laporan perkosaan itu palsu serta hanya untuk menutupi hubungan MC dan CK, kata Herry, maka MC bisa dikenakan tindak pidana laporan palsu. “Terancam dipenjara,” ucap Rikwanto. Hasil penyidikan kasus laporan pemerkosaan MC ini memang cukup mencengangkan. MC yang mengaku diperkosa oleh temannya, CK, ternyata terlibat hubungan spesial. Setelah melakukan prarekonstruksi beberapa kali, penyidik menemui fakta bahwa korban tidak sendirian seusai pulang kerja seperti pengakuannya saat membuat laporan awal, tetapi sering diantar CK hingga ke mulut gang.  NRM

EDISI 57.indd 4

Jakarta, MOTROPOLITAN POS, Gebyar Bunga yang sudah empat kali digelar ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas kawasan sentral bunga, dengan begitu penanganan bunga disentra Bunga Rawa Belong semakin tersohor ke seluruh wilayah. Selain melakukan pelestarian terhadap pasar bunga sendiri, Gebyar Bunga bertujuan agar masyarakat kota semakin meminati bunga dan tanaman hias. Hal ini dikatakan Walikota Jakarta Barat, Fatahillah, saat membuka Gelar Gebyar Bunga 2013 yang didampingi Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kepala UPT Promosi dan Pemasaran Holtikultura Pasar Bunga Rawa Belong, Mulyadi, baru lalu. Menurutnya. Kawasan pasar bunga ini merupakan asset terbesar yang dimiliki Pemerintah Kota Jakarta Barat. Untuk itu pihaknya akan terus mengembangkan asset pasar bunga tersebut,”setelah saya cek, ada yang perlu ditambahkan, seperti fasilitas jalan akses masuk dan pembuangan sampah,” kata Fatahillah. Fatahillah mengatakan untuk mengembangkan kawasan Pasar Bunga Rawa Belong, pihaknya akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk melakukan berbagai perbaikan , seperti akses jalan

dan berbagai fasilitas prasarana dan sarana, baik masalah persampahan maupun kebersihan lingkungan. Kawasan Pasar Bunga saat ini dibelah tiga jalan, yaitu jalan Sulam, jalan Sulaiman dan jalan Yusup. Kedepannya akan dibuat jalan tembus melintasi kawasan pasar bunga,”aka nada sirkulasi alur perdagangan pasar semakin bagus,” tambah Fatahillah. Sedangkan menurut Kepala UPT Promosi dan Pemasaran Holtikultura Pasar Bunga Rawa Belong, Jakarta Barat, Mulyadi adanya Gebyar Bunga ini diharapkan dapat mengasah keterampilan pelaku agrobisnis bunga dan tanaman hias,” Gebyar Bunga digelar setiap tahun merupakan ajang promosi Pasar Bunga Rawa Belong sebagai agro wisata di Jakarta. Tema kali ini lebih mengangkat citra bunga Gerbera sebagai bahan hiasan artistic rangkaian bunga,” kata Mulyadi. Mulyadi mengatakan penampilan sejumlah stan bunga dan tanaman hias, Gebyar Bunga 2013 juga diramaikan dengan lomba merangkai bunga amatir dan professional serta 15 inalis Putri Bunga,” ada sekitar 25 stan pameran perdagangan dan dekorasi merangkai bunga serta ada 450 produsen yang ikut meramaikan Gebyar Bunga 2013 yang disaksikan ratusan orang.

Lebih lanjut, Mulyadi berharap pasar Bunga Rawa Belong dapat memberikan asset kepada Pemda DKI Jakarta, sehingga memacu pedagang bunga lebih kreatif agar menjadi contoh bagi UPT lain untuk berkreasi dan berlomba menjadi yang terbaik. Untuk itu peran pemerintah Daerah sangat diperlukan sebagai pendukung dengan memberikan prasarana dan sarana yang belum ada. NRM

LSM Minta Walikota Copot Imsani Idris

Anggaran Sudin Dikdas Jaksel Diduga Mark Up Harga Satuan Pengadaan Jakarta, METROPOLITAN POS, Dengan sejumlah massa saat berdemo membawa spanduk dan berorasi di depan kantor Walikota jakarta selatan, LSM meminta Walikota Jakarta selatan H. Syamsuddin Noor segera mencopot Imsani Idris dari jabatannya sebagai Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Selatan ( Kasudin ) jika terbukti melalukan mark-up, kuat dugaan adanya penggelembungan pada penetapan harga satuan pengadaan pada anggaran tahun 2012, yang meliputi beberapa sub pengadaan diantaranya pengadaan alat tulis dan

alat peraga, hal itu di katakan LSM PPJ dan Pendoa kepada Metropolitan Pos (26/6) di depan Kantor Walikota Jakarta Selatan, LSM PPJ mengatakan walikota sebagai pemimpin wilayah harus memberi teguran kepada bawahan agar kinerjanya tidak menyimpang, Bagaimana pelajar mau pintar kalau pejabat tidak beres, anggaran di mar up, katanya. dugaan penggelembungan ( mark Up) pada penetapan harga satuan pengadaan pada anggaran tahun 2012 juga terjadi di Sudin Dikdas Jakarta Barat, berbagai spanduk dibentangkan saat demo berlangsung.  Hotdiman

LSM Demo Sudin Dikdas di Depan Kantor Walikota Jakarta Selatan (26/6).

7/13/2013 11:25:18 AM

POLITIK & HUKUM


Dilaporkan ke Polisi, ICW Tak Gentar Jakarta, Metropolitan Pos

M

enteri yang melakukan pembagian BLSM punya kepentingan untuk Pemilu 2014. Sehingga, apa yang dikhawatirkan partai oposisi terkait dana BLSM itu terbukti sudah. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengaku tak gentar menghadapi langkah politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani dan Partai Hanura Sarifuddin Sudding yang melaporkan aktivisnya ke Kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik terkait rilis 36 nama caleg bermasalah yang dikeluarkan ICW. Ketua Bidang Hukum ICW Emerson Yuntho menegaskan, pihaknya berani menghadapi pelaporan tersebut karena memang memiliki bukti yang kuat. “Posisi ICW tidak akan surut terhadap laporan yang disampaikan para politisi ini. Kita berani karena kita punya bukti yang cukup kuat, kemudian apa yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan prosedur ICW,” kata Emerson dalam diskusi bertajuk “Caleg Gerah Dituding Prorasuah” di Jakarta, Sabtu (6/7). Emerson juga menegaskan, rilis 36 nama caleg yang diragukan komitmen pemberantasan korupsinya itu dilakukan ICW bukan atas dasar pesanan pihak tertentu. “Karena ini adalah bagian dari kerja ICW untuk memberikan pembelajaran kepada publik agar pada pemilu nanti mereka punya informasi yang cukup soal politisi yang mencalonkan diri lagi sebagai caleg,” tutur Emerson. Selain itu, menurut Emerson, ICW ingin memberikan pembelajaran kepada partai politik. Diharapkan, dengan adanya rilis 36 nama caleg yang dianggap bermasalah ini, partai politik akan mendapatkan gambaran sehingga lebih jernih dalam menilai para caleg. “Karena ICW juga cinta parpol, ICW melihat

Berikut ini daftar 36 caleg bermasalah versi ICW: Golkar: 9 orang 1. Aziz Syamsuddin 2. Bambang Soesatyo 3. Idris Laena 4. Nurdiman Munir 5. Setya Novanto 6. Kahar Muzakir 7. Melchias Marcus Mekeng 8. Priyo Budi Santoso 9. Charles Jonas Mesang Demokrat: 10 orang 1. Edhie Baskoro Yudhoyono 2. Mirwan Amir 3. Jhonny Allen Marbun 4. Achsanul Qosasi 5. Ignatius Mulyono 6. Muhammad Nasir

7. Sutan Bhatoegana 8. Marzuki Alie 9. Max Sopacua 10. Mahyudin

Gerindra: 3 orang 1. Desmond J Mahesa 2. Vonny Anneke Panambunan 3. Pius Lustrilanang

PDI Perjuangan: 5 orang 1. Herman Hery 2. I Wayan Koster 3. Said Abdullah 4. Olly Dondokambey 5. Ribka Tjiptaning

PPP: 2 orang 1. Ahmad Yani 2. M Achmad Farial

PKS: 4 orang 1. Zulkieflimansyah 2. Adang Darajatun 3. Fahri Hamzah 4. Nasir Djamil

PKB: 1 orang 1. Abdul Kadir Karding

parpol masih bisa diharapkan untuk melakukan perubahan. Salah satunya dengan menempatkan orang-orang yang baik dan tepat dalam parlemen nantinya, agar apa yang disuarakan masyarakat itu bisa dijembatani atau diperjuangkan secara serius oleh mereka,” tuturnya. Emerson menambahkan, ICW telah memperhitungkan kalau rilis 36 nama caleg ini akan mendapatkan perlawanan. Kendati demikian, menurut Emerson, langkah ICW ini juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, terutama dukungan dari sesama lembaga swadaya masyarakat di daerah pemilihan tempat politikus yang melaporkan ICW ke polisi mencalonkan diri. “Bahkan mereka (LSM daerah) juga akan mengumpulkan penguatan selain yang 36 itu. Artinya, ICW dan teman-teman koalisi masih menampung sekitar 6.500 DCS (daftar calon legislatif sementara) yang komitmen antikorupsinya diragukan sepanjang didukung oleh bukti-bukti,” tuturnya. Mengenai persiapan menghadapi langkah hukum dua politikus itu, Emerson mengatakan, pihaknya belum membentuk tim bantuan hukum karena memang belum ada

Hanura: 1 orang 1. Syarifuddin Sudding

PBB: 1 orang 1. Nazaruddin Sjamsuddin

panggilan pemeriksaan dari Kepolisian. Seperti diberitakan, ICW merilis 36 nama caleg yang dianggap komitmen antikorupsinya patut diragukan. Setidaknya ada lima kategori yang digunakan ICW untuk merangkum daftar caleg yang terindikasi lemah komitmennya pada pemberantasan korupsi. Kelima indikator itu yakni politisi yang namanya pernah disebut dalam keterangan saksi atau dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) terlibat serta atau turut menerima sejumlah uang dalam sebuah kasus korupsi dan politisi bekas terpidana kasus korupsi. Lainnya adalah politisi yang pernah dijatuhi sanksi atau terbukti melanggar etika dalam pemeriksaan oleh Badan Kehormatan DPR, politisi yang mengeluarkan pernyataan di media yang tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi, dan politisi yang mendukung upaya revisi Undang-Undang KPK yang berpotensi memangkas dan melemahkan kewenangan lembaga tersebut. Saat dikon irmasi, beberapa nama yang tercantum membantah dan menuding ICW telah melemparkan itnah atas pesanan pihak tertentu.  Jenri

Partai Tergantung Perilaku dan Moral Calegnya Jakarta, Metropolitan Pos Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Juri Ardiantoro mengatakan tahapan pencalonan, memang merupakan tahapan yang kritikal karena tak hanya menyangkut nasib partai dan calon anggota legislatif (caleg) tapi juga menyangkut hak publik untuk mengetahui bukan hanya proses pencalonannya dan juga tapi pro il dari para caleg. “Ada tiga hal yang bisa mengugurkan caleg atau yang membuat DCS bisa berubah. Pertama karena tidak memenuhi syarat administrasi sebagai calon. Kedua meninggal dunia, dan ketiga mengundurkan diri. Pada saat masyarakat memberikan masukan, tanggapannya yang bermacam-macam itu dalam aturannya, tidak semua respon dan tanggapan bisa berpengaruh langsung oleh pencalonannya. Hanya hal seperti syarat administrasi yang bisa menggugurkan pencalonan. Namun masukan masyarakat terkait dengan moral dan perilaku calon yang dalam pandangan parpol bisa buat citra parpol tersebut menjadi terganggu, bisa jadikan partai untuk mendorong caleg mengundurkan diri,” ujarnya di Diskusi Kamisan bertajuk ‘DCS dan Nasib Pengaduan Masyarakat’, Kamis (4/7). Meskipun hingga saat ini KPU belum mempublikasikan laporan masyarakat tersebut namun setidaknya dari sisi penyelenggara, kebijakan KPU menyediakan ruang seimbang antara memenuhi kepentingan calon dan kepentingan publik dengan keterbukaan informasi selalu KPU terapkan. Karena, lanjut Juri, keterbukaan informasi dalam tahap pencalonan bukan jadi pilihan yang bisa ditawar. KPU, lanjut dia, sejak awal sudah mengedepankan soal transparansi dimana nama bacaleg sudah di-publish. Tujuan-

EDISI 57.indd 5

nya agar sejak awal publik memahami dan mengenal siapa calon yang akan dipilihnya. Pengumuman bacaleg oleh KPU ini juga sempat mengagetkan banyak pihak khsusunya parpol dan bacaleg itu sendiri, karena bisa jadi proses pencalonan bacaleg sendiri di internal partai masih ada masalah yang belum selesai, terkait nomor urut dan sebagainya. Transparansi juga dilakukan KPU, ketika hasil veri ikasi bacaleg sudah selesai diperiksa. Keterbukaan itu bukan hanya untuk menginformasikan kepada publik syarat apa yang belum terpenuhi namun juga untuk kepentingan caleg itu sendiri. Karena menurut Juri banyak caleg yang juga tidak paham tentang proses pencalonan di partainya baik nomor urut dan kekurangan berkasnya. Banyak caleg yang tidak menerima informasi secara detail dari parpolnya. “Dengan mengumumkannya caleg bisa paham sndiri apa yang kurang. Paling tidak, memotong kesenjangan antara partai dengan calegnya. Karena di dalam partai sendiri, soal pencalonan ini juga menimbulkan kon lik. Intinya adalah kalau pemilu bisa mendorong transparansi maka legistimasi terhadap penyelenggara maupun terhadap hasil pemilu nantinya menjadi lebih kuat,” ungkapnya. Lebih lanjut Juri menjelaskan, jalur untuk menindaklanjuti laporan masyarakat adalah pertama seluruh laporan diberikan kepada parpol untuk diklari ikasi kepada calegnya. Jika setelah klari ikasi, caleg yang bersangkutan dinilai tak memenuhi syarat maka parpol diminta untuk segera mengganti. Namun, jika terkait non administrasi maka ada kemungkinan caleg didorong untuk mengundurkan diri oleh parpol. Karena parpol juga tentunya berpikir jangan sampai

caleg bermasalah dan menjadi penyakit di partaunya. Jalur kedua adalah selain diberikan ke parpol, KPU juga memberikan laporan masyarakat itu juga kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk diinvestigasi terkait laporan yang menyangkut administrasi. Sementara Bawaslu juga bekerja, diinternal KPU juga ada tim khusus untuk mencermati laporan masyarakat yang terkait administrasi untuk di cek kebenarannya. “Atas hasil temuan keduanya dan atas klari ikasi parpol nanti maka akan kita tetapkan apakah caleg tersebut berhak masuk dalam DCT,” jelasnya.  Jenri

5

LINTAS BERITA

Usai Bebas, Hercules Kembali Ditangkap? Jakarta, Metropolitan Pos Hercules Rozario Marshal dikabarkan segera bebas malam nanti pukul 00.00 WIB. Hercules bebes setelah mendapat vonis 4 bulan penjara dan dipotong masa penahanan atas kasus yang menjeratnya. Namun ada isu yang beredar, Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) tersebut akan kembali dijebloskan ke penjara dengan kasus lain. “Sepertinya begitu, Infonya dia mau ditahan lagi dengan pidana yang lainnya. Ya kita lihat saja nanti,” ucap Joao Meco, Kuasa hukum Hercules, di Mapolda Metro Jaya, Jumat (5/7/2013). Joao menjelaskan, pada kasus sebelumnya yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakbar, Hercules didakwa dengan pasal berlapis mulai dari Pasal 160 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) tentang penghasutan jo Pasal 170 KUHP ayat (1) ke 1 tentang pengeroyokan serta pasal 214 ayat (1) KUHP jo Pasal 211 tentang kekesaran melawan petugas. Tapi sewaktu di Kejati, pasal 368 KUHP tentang pemerasan itu tidak dimasukkan. “Pas di Kejati pasal 368 tidak dimasukkan. Ini sepertinya hanya akal-akalan polisi. Mungkin akan dimasukkan lagi dengan perkara lain, sepertinya 368 itu,” tegas Joao. Seperti diketahui, Hercules menjadi tahanan titipan di Polda Metro Jaya, dan telah menjalani penahanan selama 4 bulan. Jika dipotong masa penahanan, vonis hakim 4 bulan penjara, seharusnya Hercules bebas malam nanti. Pantauan di lapangan, hingga pukul 18.30 WIB, belum ada tanda-tanda kebebasan Hercules. Namun beberapa anggota dari satuan Brimob dan Jatanras Polda Metro Jaya masih tetep bersiaga di depan tahanan narkoba.  Red

BNN “Pecat” Kompol AD Jakarta, Metropolitan Pos Komisaris Polisi AD, yang diduga mencuri data dari ruang Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Benny Mamoto, disebut memiliki reputasi buruk di BNN. Ia pernah bekerja sama dengan gembong narkoba hingga akhirnya dikeluarkan dari BNN dan menjadi penyidik Direktorat IV Bareskrim. Sumber Kompas.com menyebutkan, pria lulusan Akademi Kepolisian RI tahun 1998 itu sempat bertugas di BNN. Namun, pada tahun 2011 akhir, AD diusulkan untuk dikeluarkan dari BNN. Ia diduga mengawal peredaran narkoba dengan membekingi seorang gembong besar. “Dia memakaikan lencana BNN ke maia,” ujarnya kepada Kompas.com, Sabtu (6/7) pagi. “Eh, malah sekarang menjadi penyidik narkoba di Direktorat IV (Narkotika) Bareskrim,” lanjutnya. Sebelumnya diberitakan, Kompol AD terekam CCTV gedung BNN menyelinap ke ruang staf Benny Mamoto, di Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur, Kamis (4/7/2013) malam. Kompol AD membawa dua dokumen dari ruangan tersebut. Dua dokumen itu dimasukkan dalam tas dan satu lainnya ditenteng. BNN masih mencari tahu dokumen apa yang diambil Kompol AD. Kejadian tersebut tidak lama setelah Benny dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh seseorang bernama Helena atas tuduhan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Saat dikon irmasi, Benny tak tahu apakah kedatangan Kompol AD soal kasus yang dilaporkan Helena. “Itu mencuri namanya. Kalau dia menggeledah harus ada surat, berikutnya harus ada tanda terima barang apa yang diambil. Harus sesuai prosedurlah,” katanya. Benny menambahkan, ia belum mengomunikasikan hal tersebut pada Badan Reserse Kriminal Polri. Dia berharap petinggi Polri akan mengklari ikasi langsung kepada Kompol AD terkait pengambilan dokumen itu..  Red

7/13/2013 11:25:20 AM

6


PENDIDIKAN & IPTEK

Pemda Harus Punya Standar Pembiayaan Sekolah Jakarta, METROPOLITAN POS emerintah daerah (Pemda) harus melindungi siswa dari biaya sekolah yang mahal. Sekolah tidak boleh dibiarkan begitu saja menetapkan besaran biaya atau pungutan kepada siswa seperti yang kerap terjadi dalam penerimaan siswa baru (PSB). Direktur Jenderal Pendidikan Menengah (Dirjen Dikmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hamid Muhammad, meminta pemda untuk menetapkan aturan tentang standar pembiayaan pendidikan. Sebab, kebijakan pembiayaan termasuk soal pungutan adalah kewenangan pemda. “Kalau tidak ada standar pembiayaan, maka masyarakat tidak terlindungi,” jelasnya di Jakarta, Jumat (5/7). Hamid mengatakan, pemerintah pusat sudah mengeluarkan aturan pembiayaan pendidikan lewat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 69/2009, tapi sifatnya masih umum. Pemda harus membuat aturan lebih rinci sesuai dengan kondisi daerah. Dia menjelaskan, angka rata-rata nasional untuk biaya (unit cost) SMA/SMK sebesar Rp 2,5 juta per siswa per tahun. Namun, angka itu bisa berbeda di tiap daerah dengan rentang antara Rp 1,5 juta – Rp 8 juta per siswa per tahun. “Ada kabupaten dengan standar biaya ren-

P

LINTAS BERITA

Anggarkan Dana BOS SMA/ SMK Th 2014 Rp 9 Triliun Jakarta, METROPOLITAN POS, Pemerintah akan mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK) sebesar Rp 9 triliun pada 2014. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh menuturkan bahwa pihaknya pada tahun depan akan mengalokasikan dana BOS untuk SMA dan SMK sebesar Rp 9 triliun. Anggaran tersebut meningkat signi ikan dibandingkan alokasi anggaran BOS untuk siswa SMA/SMK pada tahun ini sebesar Rp 4,28 triliun. “BOS sekolah menengah, SMA/SMK, Insya Allah 2014 bisa Rp 9 triliun, kami alokasikan agar biaya untuk sekolah menengah menurun,” ujar Nuh di Jakarta, Kamis (11/7). Menurut Nuh, dana BOS untuk SMA/SMK ini merupakan program baru yang akan mulai dikucurkan pada Juli 2013. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri pada tahun ini, mengalokasikan anggaran Rp 4,28 triliun untuk BOS 4,25 juta siswa SMA dan 4,23 juta siswa SMK. Sementara itu, terkait Beasiswa Siswa Miskin, Nuh menegaskan beasiswa tersebut harus tepat sasaran. Dia pun mengaku sekolah-sekolah yang memberikan BSM ini untuk siswa yang tidak berhak, maka sekolah tersebut akan dicoret dari daftar penerima BSM ini. “Mana sekolahnya (yang memberikan BSM pada siswa yang tidak berhak)? Kasih saya, kasih, nanti kita coret,” tambah dia.  Tim

EDISI 57.indd 6

dah, ada pula yang tinggi seperti di DKI Jakarta,” ujarnya. Hamid mengatakan, unit cost menjadi dasar untuk menetapkan biaya yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Namun, pemda harus ikut meringankan beban masyarakat lewat bantuan operasional sekolah (BOS) Daerah. Sedangkan, dari pemerintah pusat, mulai tahun in i sudah disalurkan BOS Sekolah Menengah (BOS SM) sebesar Rp 1 juta per siswa per tahun untuk 8,4 juta siswa SMA/SMK. “Contohnya, di DKI Jakarta unit cost sebesar Rp 5 juta. Maka ada bantuan dari pusat Rp 1 juta, lalu misalnya provinsi bantu Rp 2 juta per siswa. Berarti siswa hanya menanggung Rp 3 juta dibagi 12 bulan,” ujarnya. Terkait eks-Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Hamid menegaskan, eksRSBI harus kembali sebagai sekolah reguler. Eks-RSBI juga harus mengikuti ketentuan sekolah reguler, seperti tidak membuka pendaftaran lebih awal. Menurutnya, sekolah juga sebaiknya menghapus program-program khusus eks-RSBI yang berbiaya tinggi sehingga siswa tidak terbebani. “Tata cara eks-RSBI harus mengikuti sekolah reguler. Kalau ada yang berbeda misalnya buka pendaftaran lebih awal, itu harus dikon irmasi ke kepala dinas,” katanya. Hamid menambahkan, sekolah-sekolah

negeri tidak boleh menolak BOS, baik BOS Daerah maupun BOS SM (dari pemerintah pusat). Dia mengakui, kadang sekolah-sekolah negeri khususnya eks-RSBI sengaja menolak BOS agar bebas menarik pungutan kepada siswa. “Sekolah negeri harus ingat, mereka adalah sekolah negara, didirikan oleh negara untuk rakyat. Kalau mau menolak BOS, seharusnya tunjangan gurunya juga ditolak, karena guruguru sekolah negeri PNS semua,” tandasnya. Menghidupkan RSBI Sementara itu, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, mengatakan sejumlah daerah mencoba untuk menghidupkan kembali RSBI, meskipun kebijakan RSBI sudah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Dia mencontohkan, sekolah-sekolah di Bandung dibagi ke dalam tiga kluster yaitu pertama adalah sekolah-sekolah unggul eksRSBI, kedua adalah sekolah-sekolah reguler papan atas, dan ketiga adalah sekolah-sekolah reguler papan bawah. “Otomatis sekolah kluster tiga adalah siswasiswa dengan nilai UN kecil,” kata Retno. Dia mengungkapkan, kondisi serupa juga terjadi di Batam Kepulauan Riau. Pendaftaran eks-RSBI mulai jenjang SD sampai SMA/SMK didahulukan pada 17-28 Juni 2013. Sedangkan, pendaftaran sekolah reguler baru tanggal

1-12 Juli 2013. Selain itu, seleksi juga didasarkan nilai Ujian Nasional 60 persen dan kategori bina lingkungan (menggunakan ujian tulis yang soalnya dibuat sekolah). “Sistem ini berpeluang direkayasa hasilnya,” kata Retno. Disdik Masih Veri ikasi Domisili 2.000 Siswa Baru. Masyarakat diminta melapor bila menemukan ada kartu keluarga (KK) palsu dalam penerimaan siswa baru tahun ajaran 2013/2014. Dinas Pendidikan (Disdik) DKI terus memveri ikasi sekitar 2.000 calon siswa baru yang dinilai tidak sesuai dengan alamat asli. “Saya minta masyarakat proaktif bila ada calon siswa baru yang tidak sesuai dengan alamat kartu keluarga. Bila KK tidak asli, kami akan tolak,” ujar Wakil kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Agus Suradika kepada Beritasatu.com di Jakarta, Kamis (4/7). Agus menjelaskan, calon siswa baru yang pindah alamat harus disertai dengan perpindahan kartu keluarga. Sehingga, domisili calon siswa baru sesuai dengan tempat tinggalnya. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DKI Jakarta untuk Tahun Ajaran 2013/2014 menggunakan sistem zonasi. Dengan sistem ini, siswa akan diarahkan untuk bersekolah di dekat rumah sehingga tingkat kemacetan bisa dikurangi.  Julio/Khairudin S

Jam Belajar Siswa Dikurangi Selama Ramadhan Jakarta, METROPOLITAN POS, Pada Ramadan 1434 H nanti, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta akan memberlakukan pengurangan jam belajar sebanyak 5-10 menit. Kendati jam belajar dikurangi, tetapi untuk jam masuk tetap seperti biasanya yaitu pukul 6.30 WIB. “5-10 menit pengurangan jam belajar. Masuk tetap pukul 6.30 WIB,” ujar Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Tau ik Yudi Mulyanto di Balai Kota, Jumat (5/7). Ia mengatakan, jam masuk para siswa tetap seperti biasa, akan tetapi jadwal kepulangannya dipercepat. Selain itu, jam pelajaran dikurangi pun jumlah mata pelajaran tetap seperti biasanya. “Masuk tetap, tapi selesainya lebih cepat. Sekitar jam 12 atau jam 1 sudah selesai,” kata Tau ik. Ia mengatakan, pihaknya pun mempersilakan sekolah untuk membuat kegiatan-kegiatan positif selama Ramadan, seperti Pesantren Kilat. Namun Tau ik menganjurkan bagi peserta didik baru, bisa pendalaman religius dan karakter. “Ini nanti diterapkan dalam masa orientasi peserta didik baru. Orientasinya tiga hari. Ini jadi tanggung jawab semua guru. Kita harap-

kan dengan kondisi semacam ini, kekeluargaan bisa terjalin,” katanya. Disdik DKI Pasang Target Wajib Belajar 15 Tahun di 2017 Dinas Pendidikan DKI Jakarta menargetkan wajib belajar 15 tahun pada 2017 setelah berhasil mewujudkan wajar 12 tahun dengan harapan pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendirikan perguruan tinggi. “Kami berharap pemerintah pusat bisa memberikan kewenangan kepada pemda untuk membuat perguruan tinggi karena Jakarta 2017 kami berharap sudah bisa wajar 15 tahun, ketika pemda memiliki hak juga untuk membuat perguruan tinggi,” kata Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Agus Suradika di Jakarta, Jumat (5/7). Agus mengatakan, pembangunan perguruan tinggi saat ini masih menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemda hanya berperan dalam pembiayaan penelitian bagi mahasiswa. Menurut Agus, anggaran pendidikan untuk DKI Jakarta terhitung sangat besar, sehingga Biaya Operasional Sekolah (BOP) seluruh sekolah

negeri di Jakarta sudah dibiayai oleh pemerintah, sehingga tidak perlu lagi memungut biaya operasional dari siswa. “Sementara BOP untuk swasta, SD, SMP sudah sama dengan sekolah negeri. SD mendapat Rp60.000 per siswa, SMP Rp110.000, SMA Rp400.000 dan SMK bervariasi,” kata Agus. Agus mengemukakan, meskipun saat ini baru 30 persen sekolah menengah swasta yang BOP nya ditanggung pemerintah, namun pada 2017, diharapkan BOP untuk seluruh sekolah di Jakarta dapat ditanggung pemerintah. Dengan pemberian BOP di seluruh sekolah negeri Jakarta, lanjut Agus, Pemda DKI Jakarta mendeklarasikan wajib belajar 12 tahun untuk pendidikan menengah universal. “Saat ini Jakarta sudah mendeklarasikan wajar 12 tahun. Hanya untuk swasta, wajar 12 tahun itu dilihat dari pembiayaan dahulu,” kata Agus. Jadi, Agus menambahkan, ketika pendidikan menjadi barang publik, maka kewajiban negara adalah menyiapkan dana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan tersebut, sehingga negara bisa memaksa warganya untuk mengenyam pendidikan,” kata Agus.  Tim

Lagi, Buku SD Sajikan Materi Porno... Jakarta, METROPOLITAN POS, Untuk kesekian kalinya kasus buku pelajaran SD mengandung materi porno kembali terjadi. Buku berjudul ‘Aku Senang Belajar Bahasa Indonesia’ yang diterbitkan CV Graphia Buana menuai protes dari orang tua murid. Di halaman 58 buku tersebut terdapat nukilan naskah: “...Dari tempat hina di dunia ini, warung remang-remang tempat dia menjajakan badan... Jakunnya bergerak turun naik melihat kemolekan perempuan itu. Akhirnya terjadilah peristiwa yang merenggut kegadisannya, sekaligus menimbulkan tumbuhnya janin diperutnya...” Kasus tersebut kemudian menuai tanggapan dari beberapa tokoh. Guritno, psikolog UI, ketika dihubungi pada Kamis (11/7) menyatakan bahwa buku tersebut akan berpengaruh pada psikologi anak. “Buku pelajaran yang mengandung materi seperti itu akan berpengaruh pada psikologi anak. Mereka akan penasaran lalu mencari tahu lebih lanjut. Apalagi kan saat ini sudah sangat mudah mencari konten porno di internet. Bahkan bisa saja mereka jadi ingin mencobanya langsung,” kata Guritno. “Anak laki-laki umumnya lebih terbuka terhadap rasa ingin tahunya, tapi secara umum saat ini anak perempuan tak jauh beda. Pendidikan seks harus disampaikan dengan benar dan sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak.

Usia SD biasanya baru dikenalkan pada perbedaan jenis kelamin. Sedangkan saat SMP sudah diberi pengetahuan lebih mendalam tentang anatomi laki-laki dan perempuan,” bebernya. Sedangkan Arist Merdeka Sirait, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), berpendapat bahwa buku seperti itu bakal mempengaruhi anak. “Tentu ada pengaruhnya buku bacaan dengan materi porno itu. Dan saat ini pengaruh terhadap anak itu tak cuma dari bacaan, tapi bisa juga dari tontonan. Anak seusia itu (kelas 6 SD) kan suka mengimitasi sesuatu yang dilihatnya. Misalnya kasus anakk-anak yang meniru gerakan smackdown setelah menyaksikan di televisi dan juga memainkan game-nya,” kata Arist. Arist menambahkan bahwa kasus serupa sudah banyak terjadi dan tak cuma di Jakarta dan sekitarnya tapi juga meluas di daerah lain semisal Pekalongan dan Batam. “Di sini diperlukan peran pusat, dalam hal ini Kemendikbud. Harusnya peredaran buku seperti itu dikontrol juga oleh Kemendikbud. Pendidikan seks sebaiknya diajarkan di rumah sejak dini, sejak anak sudah mulai bisa berkomunikasi. Jangan lagi berpikir itu hal tabu. Kan yang mengajari anak itu orang tuanya sendiri. Kalau dari orang tua sendiri kan informasinya bisa lebih tersaring,” jelas Arist. Komnas PA sudah melakukan kampanye

untuk mengubah pola pikir yang menganggap pendidikan seks sebagai sesuatu yang tabu diajarkan ke anak-anak. Diantaranya dengan sering membuat seminar. “Kami juga sudah mengusulkan agar Kemendikbud memasukkan ini ke kurikulum. Tapi sejak diusulkan empat tahun lalu tapi tanggapan dari Kemendikbud ya begitu. Mungkin dianggap tidak penting,” ujarnya. Sementara itu pengamat pendidikan, Darmaningtyas, ketika dihubungi Beritasatu.com melalui telepon berpendapat dalam kasus ini letak kesalahan terbesar ada pada guru. “Guru-gurunya kurang perhatian. Murid dapat bukunya dari guru, nah penerbit ini kan urusannya ga langsung ke murid tapi ke guru. Di sini guru harus berperan sebagai penyaring informasi. Harus berani dan kritis. Kalau materinya ga cocok ya tolak, meskipun sebelumnya sudah disetujui oleh dinas. Kalau memang niat bisa kok baca buku yang 200-an halaman cuma dalam seminggu,” paparnya. Tentang tanggung jawab pemerintah dalam kasus ini menurutnya tanggung jawab buku tersebut berada di pihak sekolah. “Kalau saya lihat yang jadi masalah di Bogor itu kan buku pengayaan, bukan buku wajib yang dibuat oleh pemerintah melalui program BSE (buku sekolah elektronik) ataupun penerbit yang sudah terseleksi,” kata Darmaningtyas.  Tim

7/13/2013 11:25:21 AM

POLITIK & HUKUM


Politik Uang di Pemilu 2014 Harus Dikawal Ketat Jakarta, Metropolitan Pos Pengamat politik Mulyana W Kusumah mengatakan, untuk mencegah terjadinya politik uang diperlukan pengawasan yang ketat oleh institusi penyelenggara pemilu. Sebab, sumber uang parpol untuk pemilu dikhawatirkan berasal dari keuangan negara. Hal itu dikatakan Mulyana dalam diskusi bertema “Pemilu Bersih Tanpa Politik Uang” yang diselenggarakan oleh Padepokan Kebangsaan Karang Tumaritis, di Tangerang, Sabtu (6/7). “Harus ada pengawasan yang ketat terhadap sumber keuangan negara yang digunakan untuk pemilu. Ini akan menjadi sumber politik uang. Dari awal direncanakan hingga ke ujungnya karena korupsi terjadi karena dirancang sejak awal,” katanya. Menurutnya, selain institusi penyelenggara pemilu, diperlukan peran serta pemerintah, DPR, lembaga penegak hukum, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mencegah terjadinya perampokan uang negara yang digunakan untuk pemilu. “Ini bisa dicegah oleh pemerintah dan DPR, serta oleh LSM,” ujarnya. Namun demikian, Mulyana mengatakan, Pemilu 2014 selain harus bebas korupsi juga harus memenuhi hak dipilih dan memilih. Hal tersebut diharapkan menjadi fokus tiga institu-

K

si penyelenggara pemilu yakni, KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Ini dijamin oleh konstitusi kita dan ini harus terwujud jadi tidak ada lagi persoalan ketidakakuratan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga masyarakat tidak bisa memilih. Dengan tiga institusi ini KPU, Bawaslu, DKPP diharapkan mewujudkan pemilu yang transparan, bersih, dan akuntabel. Politik uang, peraturan yang tidak memadai bisa diadukan ke DKPP,” katanya. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengatakan, yang harus dihindari dari pemilu adalah adanya politik uang kepada penyelenggara pemilu. Sebab, jika penyelenggara pemilu “masuk angin” maka, dapat dipastikan penyelenggaraan pemilu tidak berlangsung jujur, dan adil. Praktik-praktik tersebut kerap terjadi pada tingkat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). “Dalam temuan kami pada tingkat pilkada ini kerap terjadi. Ini yang berbahaya. Sumber uangnya dari mana? Dari yang haram-haram, ilegal, jadi bukan hanya praktik politik uang terhadap pemilih, ada juga politik uang kepada penyelenggara,” jelas Ade. Menurutnya, jika politik uang terus terjadi maka pemilu bukan sebagai media untuk menentukan nasib bangsa ini menjadi lebih baik melainkan menutup peluang sosok-sosok yang

berkualitas untuk menjadi pemimpin atau wakil rakyat. “Orang-orang yang hebat, memiliki komitmen bagus, berkualitas, dan berintegritas tidak akan terpilih,” katanya. Dikatakan, korupsi politik terus berjalan dikarenakan hampir semua parpol memerlukan logistik untuk menghadapi pemilu. Untuk membenahinya diperlukan kemauan politik dari pemerintah dan DPR merumuskan regulasi yang jelas, dan tegas dalam penyelenggaraan pemilu. “Hampir semua parpol terseret (korupsi) seperti arisan saja. Parpol selalu menjadi bulan-bulanan di media karena menjelang pemilu upaya parpol untuk mencari logistik guna mempertahankan atau memperluas kekuasaannya,” ungkapnya. Ade berpandangan, politik uang merupakan bagian kecil dari permasalahan korupsi pemilu. Untuk membenahinya memerlukan ketulusan niat dari parpol-parpol. Karena persoalan korupsi pemilu terjadi dari hulu hingga ke hilir. “Kalau bicara korupsi pemilu saya kira politik uang hanya bagian kecil dari korupsi pemilu. Karena terdapat persoalan yang harus dibenahi dari hulu ke hilir. Ada relasi antara kandidat dan parpol mengenai penentuan dapil, kemudian ada relasi antara parpol dengan sponsor, dan kerap terjadi manipulasi-manipulasi data keuangan,” beber Ade.  Jenri

Di Indonesia, korupsi sudah menjadi jalan hidup Jakarta, METROPOLITAN POS, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan, korupsi di Indonesia kini telah menjadi jalan hidup. “European senior executive menyatakan korupsi di Indonesia telah menjadi jalan hidup, dan saya sepakat dengan apa yang disampaikannya,” kata Pandu dalam diskusi di Universitas Juanda, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (6/7). Pandu menjelaskan, pertimbangannya bahwa korupsi di Indonesia telah menjadi jalan hidup mengingat keberadaan KPK di Indonesia telah mencapai 10 tahun. Selama itu, kata dia, angka statistik korupsi tidak menurun. “Korupsi masih kuat kalau boleh jujur inilah mengapa korupsi itu menjadi jalan hidup,” kata dia, seperti dikutip dari Antara. Pandu mengakui masih banyak kasus korupsi belum tuntas ditangani KPK, di antaranya kasus Century, Hambalang dan masih ada beberapa lagi. Menurut dia, kendala terjadi karena sistem

politik di Indonesia yang transaksional, dimulai dari sejak pemilihan gubernur, wali kota dan dewan selaku lembaga pengawas yang dapat diganti-ganti. Selain itu, saat ini KPK menjadi petarung sendiri sehingga upaya pemberantasan tersebut menjadi tersendat. “KPK memiliki keterbatasan anggota, setiap langkah kita juga diawasi polisi kita masih petarung sendiri,” ujarnya. Agar KPK optimal, kata dia, maka presiden ataupun pimpinan negara mendukung langkah pemberantasan korupsi dan tegas. Selain itu, budaya malu terhadap korupsi juga harus dibangun. “Ingat, kalau kita korupsi seluruh keluarga akan malu,” katanya. Pandu menyatakan, dalam pemberantasan korupsi KPK butuh dukungan masyarakat untuk tidak takut mengadu. “Jangan takut mengadu, jangan ngadu ke mana-mana, biar penanganan korupsi tuntas di KPK,” katanya..  Jenri/Sahat

Jero Wacik Keluhkan Pemberitaan Media “Online” Jakarta, Metropolitan Pos Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, meminta media online agar lebih cerdas dalam memuat berita. Kecepatan pemberitaan menurutnya, harus diimbangi dengan ketepatan atau akurasi isi berita yang hendak disampaikan kepada masyarakat. “Harus cerdaslah. Jangan bikin berita yang enggak jelas,” kata Jero, dalam sambutannya pada acara penyerahan Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2012, di Jakarta, Jumat (12/7). Jero menyayangkan muatan berita media online dengan narasumber yang tidak kompeten, yang menurutnya menimbulkan dampak kepada masyarakat. Isi berita yang dimaksudnya itu antara lain berisi pernyataan negatif, seperti “Pecat Menteri ESDM”, “Pecat Wamen ESDM”, maupun “Pecat Dirjen”. “Kalau semua dipecat, siapa yang kerja?” keluhnya pula. Lebih jauh, Jero pun berpendapat bahwa di media online kerap tidak jelas wartawannya (nama penulisnya). Hal ini menurutnya berbeda dengan media cetak, yang bisa dikritik pemberitaannya lantaran identitas wartawannya jelas.  Tim

EDISI 57.indd 7

7

LINTAS BERITA

Konvensi Demokrat Sekedar Sandiwara Jakarta, Metropolitan Pos Pakar Politik Prof. DR. Tjipta Lesmana menilai Konvensi Partai Demokrat (PD) yang akan diselenggarakan ibarat “sandiwara” lantaran capres Pemilu Presiden 2014 dari partai berkuasa itu sudah mengerucut kepada dua figur. “Konvensi PD itu ibarat sandiwara untuk menunjuk calon presiden mereka yang akan maju pada pilpres mendatang. Keputusan akan sangat ditentukan oleh Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono,” kata Tjipta Lesmana saat menjadi pembicara acara peluncuran “Anatomi Kepresidenan RI I-VII” di Perpustakaan Umum Daerah DKI Jakarta, kawasan Rasuna Said, Jakarta, Jumat. Dia menyebutkan dua figur itu adalah Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dan Kepala Staf Angkatan Darat Pramono Edhie Wibowo. Menurutnya, Gita Wirjawan memiliki keahlian cakap merujuk pada tugasnya sebagai Mendag RI yang dinilai berhasil. “Di samping itu, dia memiliki daya tarik dengan yang bisa merebut simpati publik dengan keahlian memainkan piano. Gita memiliki jiwa seni yang tinggi,” kata dia. Sementara mantan KSAD Pramono Edhie, masih menurut Tjipta, memiliki kedekatan dengan Ketua Umum PD SBY. Meski sebelumnya, pihak partai membantah masuknya Pramono Edhie ke jajaran petinggi partai lantaran faktor kedekatan keluarga.  Jenri

Banyak Anggota DPR Pakai Dana Reses untuk Mobil Pribadi? Jakarta, METROPOLITAN POS, Mayoritas anggota DPR disebut masih menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Anggota Komisi I DPR RI Ramadhan Pohan mengungkapkan bahwa mayoritas anggota DPR tidak menggunakan dana reses dengan seharusnya. Dana tersebut, kata Pohan, sering kali dialihfungsikan untuk membeli kendaraan pribadi. “Harusnya kan untuk kepentingan rakyat, masak buat dibeli motor atau mobil, ya janganlah,” kata Pohan di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7). Pohan mengaku dirinya mendapatkan dana untuk reses sebesar Rp 40 juta. Sejatinya, uang itu dipergunakan untuk mengunjungi masyarakat sesuai dengan asal daerah pemilihan anggota DPR yang bersangkutan. Pohan mengklaim, dana itu ia gunakan untuk mengunjungi dan menutupi kebutuhan masyarakat. Pohan juga mengaku menyisihkan sejumlah dana untuk biaya operasional kendaraan yang ia beli dan dapat digunakan masyarakat bila ingin merujuk anggota keluarganya ke rumah sakit, atau kegiatan sosial lainnya. “Ini bukan hal yang luar biasa, dan ini harusnya dilakukan oleh semua anggota DPR. Tapi saya katakan ini minoritas karena tidak ada kontrol yang ketat,” ujarnya. Jamadin

7/13/2013 11:25:21 AM

8

INVESTIGASI


Terkait Kasus Master Steel, Jaksa Kejati DKI Diperiksa KPK Jakarta, METROPOLITAN POS,

K

PK sudah menetapkan lima orang tersangka, yaitu Direktur PT The Master Steel, Diah Soembedi, dua orang penyidik dan pemeriksa pajak Dirjen Pajak pada Kantor Wilayah Jaktim bernama, Eko Darmayanto dan Moh Dian Irwan Nuqishra dan dua pegawai The Master Steel bernama Teddy dan Efendy.

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap jaksa dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, terkait kasus dugaan pemberian hadiah dalam tindak pidana pajak PT The Master Steel, Jumat (5/7). Kali ini, giliran Jaksa Muda Intele-

jen bernama Albert Napitupulu yang diperiksa KPK. “Kami jadwalkan pemeriksaan terhad Abert Napitupulu sebagai saksi kasus The Master Steel,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha. Sebelumnya, KPK memeriksa Jaksa pada Kejati DKI Jakarta Desi Meutia Firdaus, dua petugas kepolisian Kompol Wulestanto dan Johnedy, PNS Ditjen Pajak Kusno Utomo dan pihak swasta Teddy Muliawan. KPK juga pernah memanggil PLT Direktur Intelijen Penyidikan Ditjen Pajak Yuli Kristiyono. Soal pemeriksaan jaksa pada kasus ini, dikarenkan Kejaksaan turut menangani kasus yang melibatkan PT The Master Steel. Namun, kasus yang ditangani KPK berbeda dengan yang ditangani kejaksaan. Kasus yang ditangani kejaksaan menyangkut pelanggaran pajak yang dilakukan pleh Direktur Utama PT The Master Steel Diah Soembedi. Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan lima orang tersangka, yaitu Direktur PT The Master Steel,

LINTAS BERITA

Berkas Korupsi APBD Sibolga Raib, Jakarta, METROPOLITAN POS,

Jaksa Agung Basrief Arief mengaku kaget atas dugaan raibnya berkas perkara dugaan korupsi APBD iktif tahun 2006 senilai Rp 1,8 miliar yang ditangani Kejaksaan Negeri Sibolga, Sumatera Utara. Tak pelak, ia pun segera turun tangan untuk mengecek kasus itu. “Kan dalam register perkara, tercatat itu nomor perkara tersangka. Nanti saya cek. Nama Kajarinya Kemal Sianipar ya,” kata Basrief di Gedung Kejagung, Jakarta. Basrief berjanji akan menindaklanjuti atas dugaan hilangnya berkas perkara yang menyeret tersangka Johannes Manullang, mantan Kabag Humas Pemkab Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, yang ditangani Kejari Sibolga dengan Kepala Kejari Kemal Sianipar. “Pekan depan, akan dikabari melalui Kapuspenkum,” ungkap dia. Basrief pun mengaku sangat aneh jika berkas perkara hilang dan dijadikan alasan jaksa setempat untuk tidak melanjutkan berkas ke penuntutan. Dugaan perkara korupsi dana APBD iktif tahun 2006 senilai Rp1,8 miliar diduga diperuntukkan untuk kegiatan kehumasan Pemkab Tapanuli Tengah. Antara lain pendidikan dan pelatihan wartawan di daerah tersebut. Namun, setelah dana cair, tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya. Tim penyidik akhirnya menetapkan mantan Kabag Humas Pemkab Tapanuli Tengah, Sumut Johannes Manullang sebagai tersangka sejak 2008 lalu. Bahkan penyelidikan kasus ini sudah selesai dan telah ditinggkatkan ke penyidikan. Dengan begitu, pihak kejari telah menyita barang bukti dari kantor pemerintah kabupaten Tapanuli Tengah.  Jenri

EDISI 57.indd 8

Diah Soembedi, dua orang penyidik dan pemeriksa pajak Dirjen Pajak pada Kantor Wilayah Jaktim bernama, Eko Darmayanto dan Moh Dian Irwan Nuqishra dan dua pegawai The Master Steel bernama Teddy dan Efendy. Beberapa waktu lalu, KPK berhasil menangkap tangan dua orang penyidik dan pemeriksa pajak Dirjen Pajak pada Kantor Wilayah Jaktim bernama, Eko Darmayanto dan Moh Dian Irwan Nuqishra. Keduanya diangkap saat tengah menerima uang sebesar 300 ribu dolar Singapura dari seorang kurir bernama Teddy dan seorang pegawai perusahaan Baja dari PT The Master Steel bernama Efendy. Eko, Dian dan Teddy ditangkap di halaman terminal III Bandara soekarno-Hatta, Tangerang, pada Rabu (15/5) pagi. Sedangkan, Efendy ditangkap di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Timur. Uang 300 ribu dolar Singapura itu diduga merupakan suap untuk mengurus persoalan pajak PT The Master Steel yang beralamat di Jalan Raya Bekasi KM 21 Rawa Teratai, Cakung, Jakarta Timur.  Jenri

Nanan Diperiksa KPK Sebagai Irwasum dan Soal Aliran Dana RP 1,5 M Jakarta, WI Wakapolri Komjen Nanan Sukarna usai menjalani pemeriksaan di KPK. Diperiksa enam jam, Nanan mengaku diperiksa untuk tiga tersangka, yakni Brigjen Pol Didik Purnomo (Wakakorlantas Polri), Budi Susanto (PT CMMA) dan Sukotjo Bambang (Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia). “Jadi hari ini saya dipanggil sebagai saksi untuk pemeriksaan terhadap Brigjen DP kemudian saudara Sukotjo Bambang dan Budi Susanto,” ujarnya memakai pakaian dinas lengkap, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/7). Nanan mengatakan penyidik KPK mencecar kapasitas dirinya sebagai Irwasum Polri. Jenderal bintang tiga itu ditanya bagaimana tim pre audit yang diketuai Nanan memenangkan perusahaan Budi Susanto, PT Cipta Mandiri Metalindo Abadi.

“Justru saya hadir bukan sebagai Wakapolri tapi Irwasum. Kaitan memenangkan lelang kemudian pre-audit itu, menyetujui, mengenai lelang itu,” paparnya. Kemudian, Nanan juga mengaku ditanya soal dugaan aliran dana Rp 1,5 miliar ke Itwasum. Namun, Nanan pun membantahnya. Menurutnya, aliran dana itu tidak ada. “Tidak ada. Itu tentunya akan ditanyakan oleh mereka (penyidik) kepada yang lain,” ujarnya. Diketahui, dalam surat dakwaan Jaksa KPK disebut duit dari proyek simulator SIM mengalir ke berbagai pejabat dalam struktural Polri termasuk Itwasum sebesar Rp 1,5 miliar. Jaksa mengatakan Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi, Budi Susanto, mencairkan uang senilai Rp 1,5 miliar. Uang itu, diberikan kepada tim Irwasum untuk memastikan pra-audit berjalan mulus.  Tim

Kasus Patal Bekasi, 3 Tersangka Diperiksa sebagai Saksi Jakarta, METROPOLITAN POS,

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengagendakan pemeriksaan terhadap tiga tersangka kasus dugaan korupsi penjualan aset Patal Bekasi tahun 2012, milik perusahaan BUMN, PT Industri Sandang Nusantara (ISN), yang diduga merugikan negara sebesar Rp60 miliar. Seluruh tersangka tersebut diperiksa sebagai saksi. “Hari ini direncanakan pemeriksaan terhadap tiga tersangka dalam kapasitas sebagai saksi,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Setia Untung Arimuladi, di Jakarta, Rabu (10/7). Para tersangka tersebut adalah Dirut PT ISN Leo Pramuka, Direktur Keuangan PT ISN Widjaja Kresno Brojonegoro, serta karyawan PT ISN bernama Efrizal. Ketiganya belum ditahan dan tidak dicegah demi penyidikan kasus ini. Selain memeriksa seluruh tersangka sebagai saksi, Untung mengatakan, pihaknya juga memanggil Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara, Yeheskiel Minggus Tiranda, serta Kepala Kelurahan Bekasi Jaya. Na-

mun, Untung tidak memberi kepastian apakah para saksi yang diperiksa itu bakal memenuhi panggilan. Sebelumnya, Kejagung menolak utusan Presdir PT Balai Lelang Internusa, Ali Vitali, yang mewakilkan dirinya untuk diperiksa sebagai saksi kasus tersebut. Namun, jaksa penyidik belum menjadwalkan kembali pemeriksaan Ali Vitali. Dalam kasus ini, Kejagung telah memeriksa saksi-saksi dari PT ISN untuk mendalami pengelolaan administrasi dan kronologis penjualan aset. Saksi-saksi yang telah diperiksa adalah Direktur Komersial PT ISN M Sobirin, mantan Direktur Komersil PT ISN Bachrinoor, serta General Manager Perbendaharaan dan Umum PT ISN M Masrihadi F. Dalam kasus ini, penjualan aset PT ISN tahun 2012 berupa tanah Patal Bekasi seluas 160 ha seharga Rp160 miliar diduga tidak sesuai dengan prosedur. Kejagung menduga adanya kerugian negara mencapai Rp60 miliar, yang ditimbulkan dari penjualan aset PT ISN itu.  Jenri

7/13/2013 11:25:22 AM

INVESTIGASI


Dlaporkan Ke Polisi Oleh Caleg, ICW Tak Gentar Jakarta, METROPOLITAN POS, ndonesia Corruption Watch (ICW) mengaku tak gentar menghadapi langkah politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani dan Partai Hanura Sarifuddin Sudding yang melaporkan aktivisnya ke Kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik terkait rilis 36 nama caleg bermasalah yang dikeluarkan ICW. Ketua Bidang Hukum ICW Emerson Yuntho menegaskan, pihaknya berani menghadapi pelaporan tersebut karena memang memiliki bukti yang kuat. “Posisi ICW tidak akan surut terhadap laporan yang disampaikan para politisi ini. Kita berani karena kita punya bukti yang cukup kuat, kemudian apa yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan prosedur ICW,” kata Emerson dalam diskusi bertajuk “Caleg Gerah Dituding Prorasuah” di Jakarta, Sabtu (6/7). Emerson juga menegaskan, rilis 36 nama caleg yang diragukan komitmen pemberantasan korupsinya itu dilakukan ICW bukan atas dasar pesanan pihak tertentu. “Karena ini adalah bagian dari kerja ICW untuk memberikan pembelajaran kepada publik agar pada pemilu nanti mereka punya informasi yang cukup soal politisi yang mencalonkan diri lagi sebagai caleg,” tutur Emerson. Selain itu, menurut Emerson, ICW ingin memberikan pembelajaran kepada partai politik. Diharapkan, dengan adanya rilis 36 nama caleg yang dianggap bermasalah ini, partai politik akan mendapatkan gambaran sehingga lebih jernih dalam menilai para caleg. “Karena ICW juga cinta parpol, ICW melihat parpol masih bisa diharapkan untuk melakukan perubahan. Salah satunya dengan menempatkan orang-orang yang baik dan tepat dalam parlemen nantinya, agar apa yang disuarakan masyarakat itu

I

Berikut ini daftar 36 caleg bermasalah versi ICW: Golkar: 9 orang 1. Aziz Syamsuddin 2. Bambang Soesatyo 3. Idris Laena 4. Nurdiman Munir 5. Setya Novanto 6. Kahar Muzakir 7. Melchias Marcus Mekeng 8. Priyo Budi Santoso 9. Charles Jonas Mesang Demokrat: 10 orang 1. Edhie Baskoro Yudhoyono 2. Mirwan Amir 3. Jhonny Allen Marbun 4. Achsanul Qosasi 5. Ignatius Mulyono 6. Muhammad Nasir

7. Sutan Bhatoegana 8. Marzuki Alie 9. Max Sopacua 10. Mahyudin

Gerindra: 3 orang 1. Desmond J Mahesa 2. Vonny Anneke Panambunan 3. Pius Lustrilanang

PDI Perjuangan: 5 orang 1. Herman Hery 2. I Wayan Koster 3. Said Abdullah 4. Olly Dondokambey 5. Ribka Tjiptaning

PPP: 2 orang 1. Ahmad Yani 2. M Achmad Farial

PKS: 4 orang 1. Zulkieflimansyah 2. Adang Darajatun 3. Fahri Hamzah 4. Nasir Djamil

PKB: 1 orang 1. Abdul Kadir Karding

bisa dijembatani atau diperjuangkan secara serius oleh mereka,” tuturnya. Emerson menambahkan, ICW telah memperhitungkan kalau rilis 36 nama caleg ini akan mendapatkan perlawanan. Kendati demikian, menurut Emerson, langkah ICW ini juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, terutama dukungan dari sesama lembaga swadaya masyarakat di daerah pemilihan tempat politikus yang melaporkan ICW ke polisi mencalonkan diri. “Bahkan mereka (LSM daerah) juga akan mengumpulkan penguatan selain yang 36 itu. Artinya, ICW dan temanteman koalisi masih menampung sekitar 6.500 DCS (daftar calon legislatif sementara) yang komitmen antikorupsinya diragukan sepanjang didukung oleh bukti-bukti,” tuturnya. Mengenai persiapan menghadapi langkah hukum dua politikus itu, Emerson mengatakan, pihaknya belum membentuk tim bantuan hukum karena memang belum ada panggilan pemeriksaan dari Kepolisian. Seperti diberitakan, ICW merilis 36

Hanura: 1 orang 1. Syarifuddin Sudding

PBB: 1 orang 1. Nazaruddin Sjamsuddin

nama caleg yang dianggap komitmen antikorupsinya patut diragukan. Setidaknya ada lima kategori yang digunakan ICW untuk merangkum daftar caleg yang terindikasi lemah komitmennya pada pemberantasan korupsi. Kelima indikator itu yakni politisi yang namanya pernah disebut dalam keterangan saksi atau dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) terlibat serta atau turut menerima sejumlah uang dalam sebuah kasus korupsi dan politisi bekas terpidana kasus korupsi. Lainnya adalah politisi yang pernah dijatuhi sanksi atau terbukti melanggar etika dalam pemeriksaan oleh Badan Kehormatan DPR, politisi yang mengeluarkan pernyataan di media yang tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi, dan politisi yang mendukung upaya revisi Undang-Undang KPK yang berpotensi memangkas dan melemahkan kewenangan lembaga tersebut. Saat dikon irmasi, beberapa nama yang tercantum membantah dan menuding ICW telah melemparkan itnah atas pesanan pihak tertentu.  Tim

Zainal Lakukan Pencucian Uang Hasil Korupsi Jakarta, METROPOLITAN POS, Indonesia Corruption Watch (ICW), meyakini Gubernur Riau Rusli Zainal tak hanya terlibat kasus dugaan korupsi PON Riau dan izin kehutanan di Riau. Namun, Ketua DPP Partai Golkar itu dinilai telah melakukan pencucian dari hasil korupsi. “Kita yakin RZ (Rusli Zainal) nggak hanya korupsi tapi juga lakukan pencucian uang (money laundering) hasil korupsi,” kata Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Yuntho saat dihubungi, Minggu (30/6). Sebab itu, jelas Emerson sudah sepatutnya Rusli Zainal dijerat dengan UU tindak pidana pencucian uang. Menurut Emerson, setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi akan mengupayakan agar uang hasil korupsinya tidak terdeteksi. Caranya adalah dengan melakukan pencucian uang. “ICW minta KPK telusuri juga dugaan pencucian uang Rusli Zainal,” ujarnya. KPK sebelumnya telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset Gubernur Riau, Rusli Zainal. Penyitaan tersebut terkait pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi PON Riau. Juru Bicara KPK mengatakan pihaknya menyita tiga buah mobil, satu buah apartemen Beleza, dan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan dugaan penerimaan kader partai Golkar itu terkait kasus PON Riau. Penyitaan tersebut merupakan hasil penggeledahan yang dilakukan penyelidik KPK disejumlah tempat beberapa waktu lalu. “3 buah mobil, 1 apartemen Bellezza no. 8 dan dokumen2 lain, di antaranya dokumen tersebut ada penerimaan grati ikasi terkait Pon Riau,” kata Johan Budi

EDISI 57.indd 9

SP, di kantornya, Jakarta, Kamis (27/6). Ketiga mobil tersebut diketahui telah berada di pelataran parkir gedung KPK. Ketiga mobil tersebut yakni, Honda Freed warna hitam bernopol B 130 LAK, Honda Accord warna Hitam bernopol B 11 SY, dan Honda Jazz warna merah bernopol B 517 TY. Pada mobil honda Jazz terlihat stiker tulisan dan gambar Barbie. Sementara pada Honda Freed terlihat stiker tulisan dan gambar club sepak bola Barcelona dan Qatar Foundation, Unicef. Johan memastikan jika penyitaan tersebut sampai saat ini belum mengarah pada Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Namun, dia tak menampik jika penyitaan tersebut merupakan bagian penelusuran aset Rusli Zainal yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. “Itu bagian dari asset tracking. Belum ada TPPU,” kata Johan. Rusli Zainal telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan oleh KPK. Rusli dijerat tiga perkara tindak pidana korupsi. Dalam perkara pertama, politisi Par-

tai Golkar tersebut melakukan tindak pidana korupsi terkait perubahan Perda No.6 tahun 2010 tentang penambahan anggaran pembangunan venue untuk pelaksaanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Pekanbaru, Riau. Rusli diduga menerima sejumlah hadiah dari rekanan pelaksana pembangunan venue PON melalui eks Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Riau, Lukman Abbas yang telah duduk sebagai pesakitan dalam kasus tersebut. Perkara kedua, Rusli dijerat terkait perubahan perda yang sama. Hanya saja, berbeda peran, yaitu diduga memberikan sesuatu kepada anggota DPRD Riau. Perkara ketiga, Rusli selaku Gubernur Riau diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait pengesahan bagan kerja penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) tahun 20012006 di Pelelawan, Riau. Rusli dijerat Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.  Mulyawan

9

Dirut Bank Jabar Dicecar Mekanisme Pengucuran Kredit Jakarta, METROPOLITAN POS, Direktur Utama Bank Jabar (BJB) Bien Subiantoro dicecar mengenai mekanisme pengucuran kredit ke PT Cipta Inti Permindo (CIP). Pemeriksaan tersebut dilakukan dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi pengucuran kredit Bank Jabar kepada PT Cipta Inti Permindo (CIP) senilai Rp 55 Miliar. “Saksi Bien Subiantoro selaku Direktur Utama BJB memenuhi panggilan penyidik. Pemeriksaan, pada pokoknya mengenai aturan-aturan yang berlaku terkait proses dan mekanisme permohonan atau pengajuan kredit termasuk keberadaan saksi saat adanya pengajuan hingga pencairan kredit ke PT.CIP,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Setia Untung Arimuladi, di Jakarta, Kamis (4/7). Namun demikian, status Bien sejauh ini masih saksi. Pihak Kejagung juga belum memanggil Gubernur Jabar Ahmad Heryawan yang kerap dikait-kaitkan dalam kasus tersebut. Dalam kasus ini Kejagung telah menetapkan enam tersangka yakni, Komisaris PT Radina Niaga Mulia Elda Davianne Adiningrat, Direktur PT CIP Yudi Setiawan, Direktur Komersial PT E Farm Bisnis Indonesia Deni Pasha Satari, dan Manajer Komersial BJB Cabang Surabaya, Eri Sudewa Dullah. Kemudian, Dirut PT E Farm Bisnis Indonesia sekaligus karyawan PT Sang Hyang Sri, yakni Dedi Yamin, dan mantan Dirut BJB cabang Surabaya, Ahmad Faqih. Dari keenamnya, Kejagung baru menahan tiga tersangka yakni, Eri Sudewa Dulah, Deni Pasha Satari, dan Dedi Yamin. Kejagung menduga adanya kesalahan prosedural dalam pengucuran kredit oleh Bank Jabar dan uang yang dikucurkan tidak digunakan sebagaimana peruntukannya. Dalam pengembangan kasus tersebut Kejagung mengusut kasus dugaan korupsi pembelian ruang kantor di Gedung T-Tower oleh BKJB. Kejagung menetapkan Kepala Divisi Umum Bank BJB Wawan Indrawan dan Direktur PT Comradindo Lintasnusa Perkasa Tri Wiyaksa sebagai tersangka dalam kasus ini.  Jenri

KPK Siap Hadapi Kasus Jual beli Tanah Wakaf Hilmi Jakarta, METROPOLITAN POS, Komisi Pemberantasan Korupsi mengapresiasi niat ahli waris tanah wakaf Hilmi Aminuddin untuk mempraperadilkan lembaga tersebut. Menurut KPK, itu hak setiap warga negara. “Saya kira itu harus diapresiasi buat orang yang melakukan upaya hukum yang benar,” kata juru bicara KPK Johan Budi, Kamis, 4 Juli 2013. Siapapun sebagai warga negara berhak mengajukan pra peradilan terhadap lembaga atau penegak hukum yang melakukan tindakan hukum pro yustisia dan tindakan itu dianggap tidak pas dan menyalahi aturan. “Itu hak setiap warga negara mengajukan pra peradilan (lembaga hukum), termasuk KPK.” Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hilmi Aminuddin dituding menjual tanah wakaf pada tersangka kasus dugaan suap kuota impor daging sapi Luth i Hasan Ishaaq. Tanah wakaf itu berupa sebuah rumah di Kampung Loji, Cipanas, Jawa Barat. Tanah itu ternyata wakaf dari Faisal Rahmat, salah satu anggota Persis atau Persatuan Islam. Tanah itu pernah dijual oleh Faisal ke Hilmi. Tapi karena alasan ia butuh duit untuk orang tuanya yang sedang sakit. Belakangan, Faisal ingin menebus kembali tanah tersebut dan meminta KPK membebaskan tanah tersebut dari daftar sita. Bahkan mereka berniat mempraperadilkan Komisi Pemberantasan Korupsi atas penyitaan tanah wakaf yang diklaim milik tersangka kasus dugaan suap kuota impor daging sapi Luth i Hasan Ishaaq. Hilmi memang pernah dicecar penyidik soal rumah senilai Rp 1,2 miliar di bilangan Kampung LOji I Timur nomor 30 A RT II RW 17 Kelurahan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Menurut Hilmi, rumah itu dibeli Luth i. Dan belakangan rumah tersebut disita oleh KPK, karena diduga masuk dalam pusaran tindak pidana pencucian uang bekas Presiden Partai Keadilan Sejahtera tersebut..  Jenri

7/13/2013 11:25:26 AM

10

LINTAS BERITA

Bupati Kutai Kartanegara Juga Dilaporkan atas Dugaan Korupsi Jakarta, Metropolitan Pos,

Operasi Patuh Jaya, Puluhan Ribu Pengendara Ditilang Jakarta, Metropolitan Pos, Selama enam hari pelaksanaan Operasi Patuh Jaya, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya mencatat telah menilang 16.741 dan menegur 5.905 pengendara, baik roda dua maupun lebih. Dari jumlah itu, sepeda motor mendominasi jumlah pelanggaran. Kepala Bidang Pembinaan dan Operasional Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Budiyanto, menyampaikan bahwa pihaknya melakukan penindakan berupa tilang dan teguran, terhadap sejumlah pengendara yang melakukan pelanggaran di jalan. “Jumlah pengendara yang ditilang sebanyak 16.741 kendaraan, dan (diberikan) teguran (sebanyak) 5.905,” ujar Budiyanto kepada Beritasatu.com, Rabu (10/7). Dikatakan Budiyanto, dalam operasi tersebut, pihaknya menyita sejumlah barang bukti berupa Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta sejumlah kendaraan. “SIM sebanyak 6.254, STNK 10.298, STUK 29, sepeda motor 149, dan mobil 11,” tambahnya. Menurut Budiyanto lagi, sepeda motor tercatat mendominasi angka jumlah kendaraan yang paling banyak terlibat pelanggaran. Seperti dikatakannya, selama enam hari ini, total kendaraan yang melanggar dan ditilang berjumlah 16.741. “Terdiri dari bus (sebanyak) 322, mikrolet 1.296, Metro Mini 566, taksi 783, kendaraan barang 866, kendaraan pribadi (mobil) 1.665, dan sepeda motor 11.243,” tandasnya.  Tim

Proyek Hambalang Dihentikan? Jakarta, Metropolitan Pos, Proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat (Jabar), tidak akan dilanjutkan. Artinya, seluruh bangunan akan dialihfungsikan menjadi sarana pendidikan dan pelatihan (diklat) umum. “Pembangunan proyek Hambalang tidak akan dilanjutkan. Alihfungsikan saja nanti jadi tempat diklat yang bisa dipakai khalayak ataupun instansi pemerintah,” kata anggota Komisi X DPR, Dedy Gumelar, di gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/7). Menurut politikus PDI Perjuangan (PDIP) tersebut, proyek Hambalang sulit terealisasi sesuai rencana awal. “Kalau sesuai rencana, tidak mungkin. Panitia Kerja (Panja) Hambalang tidak akan izinkan,” tegasnya. Dia mengaku bahwa Panja menyetujui alokasi anggaran Rp100 miliar untuk rekayasa teknologi. “Dari sisi teknis, perlu penguatan konstruksi bangunan. Karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) minta Rp100 miliar untuk penguatan,” ujar anggota Panja Hambalang ini.  Tim

EDISI 57.indd 10

INVESTIGASI


Bupati Kukar Rita Widyasari, dilaporkan oleh tiga pengacara ke Kejaksaan Agung RI atas tuduhan menerbitkan izin usaha perkebunan illegal.

T

iga pengacara yang melaporkan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur, Rita Widyasari, ke Kejaksaan Agung RI atas tuduhan telah menerbitkan izin usaha perkebunan ilegal, juga melaporkan Sang Bupati atas dugaan melakukan praktik korupsi. Seperti diberitakan sebelumnya sebanyak tiga pengacara melaporkan Bupati Kukar Rita Widyasari, ke Kejaksaan Agung RI atas tuduhan menerbitkan izin usaha perkebunan illegal. Ketiga pengacara yang berasal dari Sena Sakti Law Of ice & Partners itu ialah Roosyan Umar, Soewidji, dan Sayoeto. Sesuai isi surat yang tertera dalam surat mereka kepada Jaksa Agung, ketiga pengacara itu menyebutkan, berdasarkan fakta yuridis berupa perambahan hutan oleh PT TPS berdasarkan surat izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Kar-

tanegara, yang berakibat menimbulkan kerugian negara seperti tersebut di atas maka perbuatan Bupati Kutai Kartanegara maupun PT TPS telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan ini, lanjut Roosyan, dalam surat tertanggal 19 April 2013, Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Darori, menyatakan PT TPS telah melakukan perambahan hutan yang mengakibatkan perkiraan kerugian negara senilai Rp88,3 miliar dan 2,9 juta dolar AS berdasarkan perhitungan perkiraan Kerugian Negara oleh Direktur Penyidikan dan Pengamanan Hutan. Roosyan berharap Jaksa Agung dan aparat segera menindaklanjuti laporan dari pihaknya dan hasil penyidikan Tim Gabungan, karena menurut dia kasus ini sudah seperti fenomena puncak gunung es. “Menurut data yang disampaikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, terdapat sangat banyak penyalahgunaan wewenang oleh Bupati Kepala Daerah yang menerbitkan izin tanpa prosedur di wilayah Kalimantan Timur,” katanya. Hingga berita ini ditutunkan, Bupati Kukar Rita Widyasari belum bisa dimintai kon irmasi terkait masalah ini.  Red

Jurnalis Perempuan Diperkosa

Membuat Laporan Palsu untuk Menutupi Perselingkuhan? Hasil uji kebohongan menggunakan lie detector terhadap MC (31), mengindikasikan ada beberapa keterangan yang dinyatakan tidak benar alias bohong. MC adalah wartawati stasiun televisi nasional yang mengaku diperkosa di gang sempit di Jalan Pramuka, Matraman, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu. Polisi juga melakukan uji kebohongan terhadap CK, duda anak satu, selingkuhan MC. Ada pula keterangan berbeda yang diberikan MC dan CK terhadap satu hal, dan ditunjukkan dalam hasil uji kebohongan. Karena itu, polisi masih akan mengkonfrontir keterangan MC dan CK pada pemeriksaan lanjutan dalam waktu dekat. Itu dilakukan untuk melihat apakah benar ada pemerkosaan terhadap MC, seperti yang ia laporkan ke Polrestro Jakarta Timur, Kamis (20/6/2013) lalu. Sebab, ada indikasi kuat, MC yang sudah bersuami, mengaku diperkosa, untuk menutupi perselingkuhannya dengan CK, rekan satu kantornya. “Hasil lie detector sudah keluar. Penyelidikan saat ini, kami fokus pada apa yang terjadi.

Yakni, apakah benar telah terjadi perkosaan atau tidak, dan latar belakang lainnya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto di Mapolda Metro Jaya, Jumat (5/7). Menurut Rikwanto, walau hasil uji kebohongan sudah rampung dan sudah dianalisa, pihaknya masih membutuhkan konfrontir dari keterangan MC dan CK, untuk membuat kesimpulan kasus ini. “Karenanya, kami belum tetapkan kesimpulan, walau sudah ada indikasi-indikasi tertentu,” imbuh Rikwanto. Menurut Rikwanto, bila dalam pemeriksaan konfrontir diketahui bahwa MC tidak diperkosa dan terbukti membuat laporan palsu berupa perkosaan untuk menutupi perselingkuhanya, maka MC dapat dijerat tindak pidana pasal 220 KUHP tentang Laporan Palsu, dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara, hingga maksimal 15 tahun penjara. “Jika kedapatan bukti laporan palsu, maka terancam diproses hukum,” ujar Rikwanto. Rikwanto menjelaskan, pihaknya juga masih menelusuri luka lebam di wajah MC, saat ia melapor mengaku sudah diperkosa dan dianiaya.

“Luka memar itu memang ada, meski tidak parah. Pertanyaannya adalah, apakah pemerkosa atau pihak lain yang melakukan itu, atau korban sendiri, masih kami dalami. Sebab, tidak ada saksi yang melihat, dan hanya ada saksi korban. Sedangkan CK yang mengantar MC, mengaku tidak tahu soal memar itu,” papar Rikwanto. Sebelumnya, Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Herry Heryawan menuturkan, terungkapnya perselingkuhan MC keluar dari pengakuan CK. Setelah itu, barulah diakui pula oleh MC. Perselingkuhan MC dan CK diakui mereka sudah terjalin selama setahun. Bahkan, MC mengakui perselingkuhannya di depan suaminya, AN. “Suaminya sampai bilang, ‘tega kamu ya, tega sekali’,” tutur Herry menirukan ucapan suami MC. Menurut Herry, CK adalah duda beranak satu, rekan sekantor MC. CK mengantar MC setiap hari, dari tempat kerjanya, ke depan gang sempit di Jalan Pramuka, sebelum MC dijemput suaminya.  Tim

PT. Sumber Mesin Raya Cuek Karena Pemkot Jaksel Loyo

H.Yosep Yugaswara : Terjadi Pelanggaran Dan PT. SMR Tidak Memiliki Etikad Jakarta, Metropolitan Pos, Belum adanya etikad dan niat sedikitpun dari PT. Sumber Mesin Raya, di Jl. TB Simatupang, Jakarta Selatan dalam pembangunan The Manhattan Square untuk penyerahan fasos- fasum ke Pemkot Jakarta selatan, Kasubag Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang, Tata Ruang Jaksel Yosep kepada Metropolitan Pos ( 4/7) kembali mengatakan belum ada perkembangan, kami terus menunggu PT. Sumber Mesin Raya agar mereka ada niat dan etikad dalam memenuhi kewajibannya, seperti yang dikatakan Yosep surat peringatan pertama pada awal tahun 2013 lalu sudah dilayangkan ke PT. SMR, namun sampai sekarang (4/7) pihak PT. Sumber Mesin Raya tidak menanggapi sedikitpun, PT. SMR tidak memiliki etikad baik untuk memecah serti ikat induknya, setelah dipecah baru setelah itu bisa urus ke BPN, untuk menyerahkan kewajibannya, tambahnya. Adapun Ahmad yang merupakan karyawan dari PT.SMR di lapangan Jl. TB Simatupang, yang menurut sumber kami adalah bagian umum,

Yosep mengatakan hanya ahmad yang pernah kesini maksudnya ke Bagian Tata Ruang Jakarta Selatan. waktu itu yang diserahkan apa yang mereka punya,” ya sudah kami terima apa yang ada, kata Yosep tanpa merinci lebih jauh” jadi bagaimana lagi, kami sudah mengundang pihak PT. Sumber Mesin Raya, kami sudah meninjau ke lapangan dan kami sudah menyarankan agar mereka segera melengkapi dokumen yang harus diserahkan, namun tindakan PT. SMR. Seperti yang sudah dikatakan Yosep, Tata Ruang ingin sebenarnya langsung dengan pimpinan, ya.. Direktur lah kata Yosep sebelumnya. Lebih jauh Yosep mengatakan fasos dan fasum yang harus mereka serahkan adalah Jalan dan saluran, jalan di belakang kantor PT. Sumber Mesin Raya dan Saluran disamping akses masuk ke PT. SMR, JL. TB Simatupang, jakarta selatan. Namun agak kontradiktif apa yang disampaikan Yosep, Pemkot Jakarta Selatan dalam hal ini Bagian Tata Ruang sepertinya tidak serius untuk menagih fasos dan fasum ke PT. SMR, merujuk

apa yang dikatakan Yosep kami menunggu saja, apalagi saya masih punya atasan, setiap tindakan dan kebijakan bukan saya yang memutuskan, katannya. Ada indikasi Bagian Tata Ruang memang setengah hati dan tidak ada keseriusan menagih. Menanggapi hal tersebut LSM INFAKUM ( Investigasi Fakta Hukum ) kepadaMetropolitan Pos mengatakan sangat menyayangkan sikap dengan tidak adanya tindakan BagianTata Ruang Lingkungan Hidup pemkot Jakarta selatan, terutama oleh Kabag Tata Ruang Dan Lingkungan Hidup, Sita Damayanti yang terkesan membiarkan PT. Sumber Mesin Raya cuek dengan tidak menanggapi sedikitpun surat peringatannya. fasos – fasum diatur dalam SK Gubernur No 41 tahun 2001, tentang cara penerimaan kewajiban dari para pemegang Surat Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah (SIPPT) pada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta, yang menegaskan setiap pengembang harus menyerahkan lahan fasos-fasum bila membangun di atas seluas 5.000 m2.  Hotdiman

7/13/2013 11:25:27 AM

EKONOMI


LINTAS BERITA

Dampak Kenaikan Harga BBM

Gila, Harga Ayam Naik Lagi per Ekor Rp 37.000 Jakarta, Metropolitan Pos,

S

ebelum kenaikan BBM, harga dijual Rp 22.000 perekor. Pekan lalu sudah naik menjadi Rp 34.000. MENJELANG Ramadan, harga daging ayam mengalami kenaikan sebesar 30 persen. Di Pasar Cijantung, Jakarta Timur, Sabtu (6/7/2013), seekor ayam dijual Rp 37.000. Sedangkan untuk setengah ekor dijual seharga Rp 18.000. Sebelum kenaikan BBM, harga dijual Rp 22.000 perekor. Pekan lalu sudah naik menjadi Rp 34.000 perekor dan hari ini terus naik. Menurut Aas (25), pedagang ayam, kenaikan harga akan semakin tinggi pada Senin (8/7/2013). Kenaikan ini disebabkan bertambahnya kebutuhan masyarakat akan ayam menjelang bulan Ramadhan. “Pembeli banyak yang protes, ‘Kok mahal sih?’ Yaa.. Saya bilang aja ‘Emang harganya lagi naik’ gitu,” kata Aas di kiosnya. Di bulan Ramadhan, menurut Aas, harga ayam bisa menjadi Rp 40.000 sampai Rp 50.000 seekor. Namun setelah dua minggu puasa, diperkirakan harga ayam akan menjadi kembali normal, berkisar antara Rp 33.000 sampai Rp 34.000. Pedagang Ayam di Bandung Mogok Jualan

Suasana berbeda terjadi pada los daging ayam sejumlah pasar tradisional di Kota Bandung, Jumat (5/7). Pasalnya selama dua hari, para pedagang ayam menghilang. “Mereka mogok berjualan. Besok juga (Sabtu, 6/7) mereka masih tidak berjualan. Kabarnya, baru Minggu (7/7), mereka kembali berjualan,” tandas Ade, pedagang sayuran di Pasar Cihaurgeulis, Jalan PHH Mustopha Bandung. Wanita berkerdung ini mengatakan, para pedagang daging ayam di Pasar Cihaurgeulis, yang tidak berjualan sejak Jumat (5/7) pagi. Jumlahnya, kata Ade, sekitar 30 orang. Di Pasar Kosambi, Jalan A Yani Bandung, jumlah pedagang ayam yang mogok lebih banyak lagi, “Total pedagang sekitar 50 orang. Mulai Jumat (5/7) sampai Sabtu (6/7), semua pedagang tidak berjualan. Baru pada Minggu (7/7) kembali berjualan,” sahut Nanang, pedagang ayam di Pasar Kosambi. Nanang mengatakan, mogoknya para pedagang karena harga jual ayam yang kian tinggi, “Penjualan turun sekitar 40 persen. Misalnya, yang biasanya 100 ekor per hari, kini sekitar 60 ekor,” katanya. Nanang memperkirakan, harga ayam berpotensi naik saat memasuki Ramadan. Dia memperkirakan, saat awal Ramadan, harganya minimal sekitar Rp 35 ribu per kilorgam. Saat ini, tukasnya, harganya Rp 32 ribu per kilogram.  Tim

Tradisi Jelang Lebaran Harga Beras Naik, Pemerintah Pusat Harus Perhatikan HPP Jakarta, Metropolitan Pos, Tradisi naiknya harga sembako di masamasa menjelang lebaran dikritisi oleh pengamat ekonomi, Hendri Saparini. Ia terutama menyoroti ketidakmampuan pemerintah dalam menangani ketersediaan beras dan harga ecer di masyarakat. “Produksi beras petani kita itu lebih besar daripada konsumsi dalam negeri. Logikanya, Bulog akan mudah dalam menyediakan stok untuk jaga-jaga agar kita tidak ada gejolak harga beras.” ucap Hendri Saparini saat pengajian bulanan di Pusat Dakwah Muhammadiyah, di Jakarta, Jumat (5/7). Menurut Hendri, Bulog tidak pernah bisa menyediakan stok beras jaga-jaga itu dari dalam negeri. “Saat ada panen, pemerintah menetapkan HPP (harga pembelian pemerintah). Jika harga dari petani di bawah HPP, Bulog boleh beli. Tapi jika sedikit di atas HPP, Bulog tidak boleh beli karena itu akan melang-

gar peraturan,” imbuhnya. Akibat ketidakpastian ini, kata Hendri, petani cenderung menjual berasnya ke tengkulak. Karena selain HPP, Bulog juga menetapkan standar seperti berapa persen yang pecah, berapa persen kandungan airnya. “Sistem inilah yang memaksa petani menjual beras ke tengkulak dan Bulog tidak bisa beli beras dari petani,” imbuh Hendri. Hendri Saparini kemudian membandingkan kondisi dengan pemerintah Vietnam yang mendorong petani untuk memproduksi beras sebanyak mungkin. Pemerintah Vietnam menjamin akan membeli beras dari petani dalam negeri, bahkan diberi keuntungan minimal 30%. Ia mengaku pernah mengusulkan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa untuk membeli beras dari petani dengan grade yang berbeda-beda Ia menjelaskan bahwa Menko mengaku

hal itu sulit dilakukan karena Bulog tidak bisa mengalokasikan anggaran. Selama ini Bulog tidak dibantu APBN dalam hal penyediaan stok beras dan harus meminjam dana dari bank. “Akibatnya Bulog hanya menguasai 7% pasar beras di Indonesia sementara 93%-nya dikuasai pasar. Maka jangan heran jika menjelang lebaran harga beras naik,” kata Saparini.  Tim

Pasca BBM Naik, Daya Beli Buruh Turun Jakarta, Metropolitan Pos, Sekjen Komite Aksi Jaminan Sosial(KAJS) sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menegaskan kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi sangat signi ikan dampaknya bagi para pekerja dan buruh di Indonesia. Said tegaskan, kenaikkan harga BBM itu menggerus upah pekerja dan buruh sebesar 30 persen. Begitu juga dengan daya beli pekerja dan buruh turun sebesar 30 persen. “Kenaikkan harga BBM ini menggerus upah buruh sebesar 30 persen. Itu yang dirasakan pekerja dan buruh yang UMP dan UMK-nya sudah diperbaharui. Belum termasuk UMP/UMK buruh dan pekerja yang ditangguhkan atau tunda kenaikkannya,” ungkap dia dalam konferensi pers, di hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Sabtu (6/7).

EDISI 57.indd 11

Karena menurut dia, tahun lalu kenaikan upah rata-rata Rp600 ribu. Dengan kenaikkan harga BBM, maka kenaikkan upah ini tidak ada gunanya. Karena kenaikkan harga BBM ini juga diikuti sewa rumah dan transportasi dan harga barang yang naik. “Kenaikan sewa rumah Rp100 ribu, transport Rp2 ribu, pulang pergi berarti Rp 4ribu, kali 25 hari kerja Rp100ribu. Harga barang belanja barang Rp50ribu nambah dari yang sebelumnya. Totalnya Rp 250ribu terhadap Rp600ribu, kan 30%. Jadi daya belinya turun segitu,” tegas dia. Dengan kondisi ini, menurutnya, pihaknya tetap jelas menolak kenaikan harga BBM. Namun karena kebijakan ini sudah diambil pemerintah, maka pihaknya mendesak daya beli pekerja dikembalikan, dengan menaikkan upah 50 persen.

11

Lebih lanjut dia jelaskan pula, dampak kenaikkan harga BBM terhadap pekerja dan buruh yang kenaikkan UMP dan UMK-nya ditunda, ada sebanyak 500 ribuan. Bagi mereka yang ditunda kenaikkan upahnya, kenaikkan harga BBM ini sangat memberatkan, karena dampaknya dua kali lipat dibanding rekannya yang sudah mengalami kenaikkan upah. “Dua kali lipat, karena ada penangguhan itu jadi upah tidak terpenuhi,” ungkapnya. Bila pemerintah tidak menaikkan upah pekerja dan buruh sebesar 50 persen, maka akan ada puluhan juta pekerja dan buruh akan masuk ambang kemiskinan. “Buruh saja 37 juta yang formal, 70nya penerima UMP. Jadi bisa dibayangkan, mereka tergerus dengan kenaikkan harga BBM,” pungkasnya.  Tim

Bank DKI dan PTJP Memerlukan Suntikan Dana Jakarta, Metropolitan Pos. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pemerintah DKI berencana menyuntik modal tambahan masing-masing Rp 1 triliun untuk Bank DKI dan PT Jakarta Propertindo. Saat ini diakui oleh Ahok, begitu Basuki Tjahaja Purnama disapa bersama Gubernur Jokowi sedang melakukan negosiasi dengan DPRD DKI Jakarta. “Saya dan Gubernur sedang negosiasi, mudah-mudahan disetujui DPRD,” ungkap Ahok di sela peresmian kantor cabang Bank DKI di Bandung, belum lama ini. Menurut Ahok, masalah ini tengah dibahas bersama DPRD DKI dalam pembahasan APBD Perubahan tahun ini. Dengan penyuntikan modal bagi dua perusahaan daerah yang saham mayoritasnya milik pemerintah DKI itu, Ahok berharap keuntungan Bank DKI dan Jakarta Propertindo bisa berlipat ganda. Khusus untuk Bank DKI, suntikan modal itu berkaitan dengan rencana pelepasan saham perdana Bank DKI pada publik. “Kami ingin Bank DKI bisa jadi bank besar dengan keuntungan Rp 2 triliun pada 2017,” kata Ahok. Pemerintah DKI juga berencana menambah penyertaan modalnya pada PT Jakarta Propertindo. “Dengan tambahan modal Rp 1 triliun, Jakarta Propertindo bisa menjadi pemain properti besar,” jelas Ahok. Di kesempatan itu, Direktur Utama Bank DKI Eko Budiwiyono mengatakan, terhitung Juni 2013, Bank DKI sudah mencatatkan asset sebesar Rp 28,7 triliun. “Ini meningkat 14 persen dibanding posisi sama tahun lalu,” tuturnya. Eko mengatakan, Bank DKI mencatatkan laba Rp 413 miliar, atau naik 64 persen dibandingkan perolehan laba setahun sebelumnya yang hanya Rp 252 miliar. Sepanjang semester pertama tahun ini, Bank DKI mencatatkan dana pihak ketiga yang terhimpun seluruhnya Rp 22,4 triliun, dengan total pembiayaan lewat kredit sudah menembus Rp 16,4 triliun.  Tim

Utang Indonesia Rp 2.156,88 T Jakarta, Metropolitan Pos, Total utang Pemerintah Indonesia hingga akhir 2012 mencapai Rp 2.156,88 triliun. Nilai tersebut lebih tinggi Rp 209,51 triliun atau 10,76 persen dari total utang Indonesia hingga akhir 2011 sebesar Rp 1.947,37 triliun. Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, total utang pemerintah ini terdiri dari utang jangka pendek sebesar Rp 266,14 triliun dan utang jangka panjang sebesar Rp 1.890,75 triliun. “Total utang pemerintah hingga 31 Desember 2012 sebesar Rp 2.156,88 triliun,” kata Chatib saat rapat paripurna pertanggungjawaban APBN 2012 di Gedung Paripurna DPR RI Jakarta, Selasa (9/7). Sementara itu, neraca per 31 Desember 2012 terdiri dari aset sebesar Rp 3.432,98 triliun. Nilai tersebut lebih tinggi sebesar Rp 409,53 triliun atau 13,54 persen dari aset pemerintah per 31 Desember 2011 sebesar Rp 3.023,45 triliun. Aset pemerintah tersebut terdiri dari aset lancar sebesar Rp 241,31 triliun, investasi jangka panjang Rp 932,41 triliun, aset tetap Rp 1.895,5 triliun, piutang jangka panjang Rp 4,67 triliun, dan aset lainnya Rp 359,09 triliun. Chatib menambahkan, kenaikan nilai aset tersebut terutama karena adanya kenaikan nilai investasi jangka panjang dan aset tetap. Nilai investasi jangka panjang per 31 Desember 2012 mengalami kenaikan Rp 182,42 triliun atau 24,32 persen dari posisi akhir 2011 sebesar Rp 750,03 triliun.  Tim

7/13/2013 11:25:28 AM

12

DAERAH


Bupati Karawang Monitoring Jalan Arus Mudik

LINTAS BERITA

Tempat Hiburan Malam Tutup Selama Bulan Puasa Karimun, METROPOLITAN POS, Segala tempat hiburan malam yang berada di Kabupatan Karimun harus menghentikan aktivitasnya selama bulan puasa berlangsung, kalau tidak ingin mendapat teguran dan peringatan dari pihak Pemkab Karimun. Peraturan Daerah (Perda) No.2 Tahun 2011 telah mengatur tentang buka dan tutup tempat hiburan malam. Perda harus kita taati dan dilaksanakan bersama-sama kata H.Aunur rapiq usai acara Perayaan Hari Kesatuan gerak PKK yang ke- 41 di gedung Serba Guna Perkantoran Pemkab Karimun(3/7). Wakil Bupati berpesan agar pelaku usaha hiburan malam mentaati perda no-2 tahun 2011., jangan disepelekan. Karena disana telah diatur tentang tutup dan bukanya hiburan malam saat hari keagamaan seperti bulan puasa terangnya. Pemerintah Daerah Melalui Satpol PP, akan selalu mengawasi pergerakan operasional ditempat-tempat hiburan dan Hotel yang memiliki tempat discotiq dan sejenis tempat hiburan.  Rahotan

Harga BBM Naik Berimbas ke Harga Sembako dan Tarif Angkutan Karimun, METROPOLITAN POS, Tinah yang kesehari-hariannya berjualan di pasar puakang tampak dengan sabar menunggui dagangannya yang tampak sepi oleh pengunjung untuk berbelanja. Ketika wartawan menghampiri dan berbincang dengan tinah mengatakan, naiknya harga bbm ini mas, harga barang juga ikut naik seperti cabe ini mas, dulu sebelum bbm naik harganya Cuma Rp:35.000/kg sekarang sudah menjadi Rp:50.000 lebih/kgnya. Barang-barang seperti yang kita jual inikan, kebanyakan didatangkan dari luar daerah karimun, seperti dari pekan baru dan juga dari medan, ongkos kapal sekarangkan juga sudah naik tentu sekali biaya angkut barangpun otomatis naik juga kata tinah menjelaskan. Mungkin itulah mas penyebabnya harga sembako tinggi, jadinya orangpun malas berbelanja banyak keluh tina. Disisi lain untuk tarif angkutan yang sudah ditetapkan oleh Pemkab Karimun menunjukkan kenaikan. Seperti Tarif angkutan kota untuk dewasa dari 3000 sebelum bbm naik sekarang sudah 4000/orang jauh dekat. Dan untuk anak sekolah, yang dulunya hanya 1000, sekarang sudah menjadi 2000/orang jauh dekat. Untuk tarif pelayaran dari dan kekarimun, misalnya karimun ke selat belia 15.000,- sekarang setelah pemerintah RI menaikka harga BBM menjadi 20.000. Dari hasil pantauwan wartawan terkait kenaikan harga tarif ini masyarakat karimun banyak yang kurang berkenan dan ada juga yang legowo .  Rahotan

Karawang, Metropolitan Pos, EBAGAI upaya untuk menciptakan kenyamanan para pemudik, Bupati Karawang beserta Muspida lakukan monitoring Jalan utama ataupun alternative yang dilalui para pemudik,Selasa (9/7). “Ini tidak tepat dikatakan inspeksi mendadak (Sidak), ini hanya bersifat monitoring saja, beberapa titik kemacetan, keterhambatan jalan yang menyebabkan kemacetan seperti pangkalan ojeg, pasar tumpah, pedagang kaki lima akan di eliminir sehingga bisa mengurangi titik titik kemacetan, sehingga arus mudikpun walau padat namun tetap lancar. Untuk jalur alternative roda 2 sampai krasak titik keluar arus mudik di Kab. Karawang pun dikeluarkannya dititik cikalong tidak kearah blanakan. Untuk jalan baru itu merupakan tanggung jawab Nasional, karena itu merupakan jalan nasional, tanggung jawab Pemkab hanya meninjau, dan saat ini pun perbaikan sudah mulai dikerjakan.” ujar AKBP Tubagus Ade Hidayat Kapolres Karawang Sementara itu, Bupati Karawang Ade Swara mengatakan, “untuk Jalur Mudik yang diperbaiki panjang sampai kepada 30 KM dan menghabiskan biaya sekitar 9M (Sembilan Milyar) yang diposting oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan, namun itu semua bersegmen- segmen menurut keterangan Kadis BMP. Untuk Dinas Cipta Karya akan dilakukan penambahan penerangan Jalan (PJU) sebanyak sekitar 70 titik, lebih diantaranya untuk 45 titik dipasang di titik Johar Krasak, untuk target penyelesaian

S

sendiri akhir Juli sudah selesai. Untuk Jalan Baru Klari Tj. Pura kami pihak Pemkab terus kordinasi dengan Kementrian PU agar cepat tuntas penyelesaiannya, dan saat ini pun sudah terlihat mulai proses perbaikan jalan titik tersebut.” Ujarnya Lebih lanjut, untuk pengerjaan lain di lakukan penambahan marka jalan petunjuk jalan, Pengecatan batas jalan dan upaya-upaya lain akan dilakukan oleh kami. Insya Alloh pada waktunya akan selesai. Betul yang di katakan Kapolres AKBP Tubagus Ade Hidayat, ini adalah bukan sidak tapi lebih kepada meninventarisir mana saja yang perlu diperbaiki juga untuk progress pembangunan kedepannya dan

jadwal ini memang sudah diagendakan sejak jauh hari tidak mendadak. Pada monitoring jalan ini Bupati hadir beserta Ketua DPRD H. Tono, Kajari Hj Ganora, Dandim 0604 A.Nugroho serta Kapolres AKBP Tubagus A.Hidayat dan pejabat Pemkab terkait seperti Plt Asisten Pembangunan H.E Soemantri, Kepala Dinas Bina Marga Acep Jamhuri, Kasat Pol PP Hendro Subroto, dan jajaran Dinas Perhubungan dan Kominfo diwakili oleh Kabid Lalin Adang Sumaryana. untuk titik titik yang dipantau yaitu Simpang Jalan Baru Tanjung Pura, titik ke dua di sekitar Fly Over Lamaran, titik ke tiga di Simpang Cikalong Sari Jatisari.  Andri

Pemda Karawang Serahkan Bantuan Sosial Guru Karawang, METROPOLITAN POS, Sebagai upaya untuk meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat khususnya Guru yang mendidik Pendidikan agama, Pemerintah Kabupaten Karawang lakukan penyaluran bantuan sosial secara simbolis kepada 10 Guru Ngaji dilakukan oleh Bupati Ade Swara di Plasa Kantor Bupati Karawang, Selasa (9/7) didampingi Plt Sekda Teddy Rusfendi. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan, “penyerahan bantuan Sosial ini hanya bersifat stimulant guna menambah semangat bagi para pengajar untuk memberikan segalanya mengenai pendidikan agama kepada generasi anak didik yang ada di Kab Karawang, kiprahnya guru guru ngaji ini merupakan amal shaleh yang Allah akan mencatatnya sebagai amal ibadah serta apa yang telah dilakukan bapak dan ibu semua adalah karya besar dalam mendidik dan membentuk watak dan karakter masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia saya ucapkan Terimakasih kepada para guru ini”, ujarnya. Lebih lanjut Bupati mengungkapkan, “sebetulnya kegiatan ini merupakan bagian integral dari program-program pemerintah Kabupaten Karawang untuk menunjukan

kepedulian terhadap Para guru Ngaji, untuk jumlah bantuan tersebut pun kami sudah berusaha untuk menaikan jumlahnya secara maksimal sesuai kemampuan kami semoga lebih bermanfaat, sebagai perbandingan bila tahun kemarin Rp 8.000.000.000 ( Delapan Milyar) untuk 10.000 ( Sepuluh Ribu) Guru Pada tahun ini anggaran yang akan disalurkan sebesar Rp 12.000.000.000,- (Dua belas Milyar Rupiah) untuk 10.000 (sepuluh ribu) orang penerima”, ungkapnya. Dalam laporannya, ketua panitia yaitu Plt

Asisten Pembangunan, H. Endang Soemantri lebih menjelaskan lagi “Bantuan sosial ini akan diberikan kepada Guru TPA, RA, MI, DTA, MTs, dan guru ngaji. Pada tahun ini anggaran yang akan disalurkan sebesar Rp 12.000.000.000,(Dua belas Milyar Rupiah) untuk 10.000 (sepuluh ribu) orang penerima yang terdiri dari 5.500 orang guru ngaji, 1.500 orang guru DTA, 750 orang guru MI, 400 orang guru MTs, 1.500 orang guru TPA, 350 orang guru RA, dan per orang mendapatkan bantuan sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah). Jadi untuk tahun ini ada penambahan nilai sebesar Rp. 400.000,(Empat ratus ribu rupiah)” dasar semua ini yaitu program bagian Kesra Setda dan anggaran bersumber dari APBD Kab Karawang, Bantuan ini merupakan kepedulian Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang telah berjasa dalam pembangunan bidang keagamaan. “Bantuan keuangan ini diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para guru ngaji di Kabupaten Karawang yang telah berjasa di bidang keagaaman, dan alhamdulilah tahun ini melalui kebijakan Bupati Karawang mengalami kenaikan jumlah bantuan yang diterima” jelasnya.  Andri

Abubakar,”Puasa Bukan Alasan Bermalas-malasan” Lembang, METROPOLITAN POS, Menjelang datangnya bulan suci ramadhan, Bupati Bandung Barat, H. Abubakar menegaskan bahwa menjalankan ibadah puasa bukanlah alasan untuk mengendurkan semangat bekerja, terutama bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) beserta aparat kewilayahan lainnya. Bahkan menurutnya, menjalankan tugas dikala berpuasa merupakan ibadah, sehingga tidak ada alasan untuk bermalas-malasan. Pasalnya, pelayanan prima kepada masyarakat tetap harus dilaksanakan dengan baik sesuai standar operasional procedural (SOP) yang telah dimiliki oleh masing-masing instansi sesuai

EDISI 57.indd 12

tugas pokok dan fungsinya (tuposi) masing-masing. “Menjalankan ibadah puasa bukanlah alasan bagi para PNS untuk bermasal-malasan. Para kepala SKPD diharapkan bisa tegas terhadap para anak buahnya dengan memberian reward n punishment sesuai dengan kinerja yang dilakukannya,” ujar Abubakar di Lembang, Senin (1/7) lalu. Selain adanya tidakan tegas dari pimpinannya, Abubakar berharap adanya pengawasan dari masyarakat melalui pemberitaan di media massa sangatlah diharapkan untuk menumbuhkan rasa malu dan tanggung jawab bagi para aparat disamping pengawasan rutin yang dilakukan dibawah

kepemimpinannya. “Bahkan, jika diperlukan media massa dipersilahkan untuk mengekspos siapa saja atau dinas mana saja yang terlihat tidak serius bekerja pada saat menjalankan ibadah puasa nanti,” jelas Abubakar. Meskipun demikian, Abubakar menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memforsir tenaga para PNS, sehingga dipastikan ada penyesuaian jam kerja selama bulan ramadhan sesuai ketentuan yang berlaku. “Dengan demikian, meskipun mereka (PNS) serius dalam menjalankan tugasnya tetap bisa beribadah dengan khusyu dalam menjalankan ibadah puasanya,” pungkasnya singkat.  Sahat

7/13/2013 11:25:29 AM

DAERAH


Pungli Meresahkan

LINTAS BERITA

Calo di Samsat Kepri Batam Resahkan S Batam, METROPOLITAN POS, ungguh memalukan perilaku para calo yang bergentayangan di Samsat Kepri Batam yang mengakibatkan wajib pajak tidak aman dan terganggu. Penelusuran media ini di pelayanan Samsat yang ada di batam center menemukan keberadaan calo di lingkungan Samsat Batam terparah di bandingkan dengan Samsat yang lain. Ini, terlihat secara terang-terangan dan terbuka walaupun petugas jaga berseragam lengkap tidak mempengaruhi keberadaan yang di siapkan untuk mencegah praktek dalam pengurusan suratsurat kenderaan roda dua dan empat. Salah satu wajib pajak yang tidak mau menyebutkan namanya mengatakan kalau pengurusan perpanjangan surat kendaraannya langsung di cegat dan di tawari di depan gerbang masuk Samsat Batam ,wajib pajak lainnya Hendra(45th) yang tinggal di di Nagoya ini juga membenarkan kalau calo di Samsat ini (Samsat Batam ) sudah seperti ada permainan dengan aparat yang berada disamsat tersebut. dimana calonya banyak dan tanya sana tanya sini membuat kita bingung dan merasa jengkel. Hendra juga menambahkan kalau keberadaan calo disini sepertinya sudah saling koordinasi dengan pihak Samsat dimana terbukti para calo justru lebih cepat dan praktis hanya, kita memberikan sejumlah uang lebih sebagai jasanya. Ada dua map warna yang jadi pertanyaan kita .untuk pengurusan pajak tersebut.kalau merah lansung.kalau hijau berarti ada masalah. Sampai berita ini diturunkan belum ber-

hasil terkait maraknya calo di lingkungan kerjanya dan adanya dugaan kalau keberadaan calo di Samsat Batam adalah kesepakatan dan persetujuan Kasubsi untuk menimbun pundipundi haram yang berasal dari uang masyarakat yang di dapatkan dari wajib pajak. Dapat di bayangkan kalau keberadaan Samsat yang luasnya kurang lebih 1 ½ hektar ini dipenuhi calo, dan ini sudah sangat meresahkan dan harus di basmi. Berapa LSM yang berada diBatam men-

13

Kapolres Karimun AKBP Dwi Cahyono

Hari Ultah Bhayangkara ke 67 Polisi Tekadkan Bekerja Lebih Profesional dan Transparansi Karimun , METROPOLITAN POS, Kapolres Karimun AKBP Dwi Cahyono, dalam kata sambutannya menyampaikan, tepatnya merayakan Hari Ultah Bhayangkara ke 67 Polisi tekadkan bekerja lebih profesional dan transparansi. Bertempat di halaman Mapolres Karimun digelar acara peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara yang ke-67. Acara HUT Bayangkara dipimpin langsung oleh Kapolres Karimun AKBP Dwi Cahyono sebagai Inspektur Upacara. Kapolres Dalam kata sambutannya mengatakan, kepada seluruh anggota kepolisian resort karimun, supaya lebih profesional dan transparan dalam menjalankan tugas sebagai wujud nyata pemberian pelayanan prima kepada masyarakat dilingkungan tugasnya. Sekecil apapun permasalahan dan kejadian Babinkamtibmas polri harus mengetahui halhal yang terjadi dimasyarakat sehingga dari sana kita dapat mengambil langkah antispasi dan koordinasi. Selain itu Polisi tidak boleh menakutnakuti rakyat pesan Dwi Cahyono. Dihari Ulang Tahun Bayangkara yang ke-67, Mapolreskarimun menerima hadiah kado berupa Dua unit Mobil Masing-masing dari Pemkab Karimun, satu Unit Mobil Patroli dan satu unit lagi dari PT.Timah Unit Kundur Satu Unit Mobil Avanza warna hitam.  Rahotan

gatakan kepada media ini bahwa omong kosong kalau Kasubsinya tidak mengetahui keberadaan calo.dan ada kerja sama yang baik dengan aparat disamsat tesebut dan justru kasubsinya harus ditindak karena sudah meresahkan masyarakat. Dirlantas Polda Kepri harus bersikap tegas terhadap anak buahnya dimana kepolisian khususnya pelayanan di jajaran Dirlantas yang telah dibenahi demi pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat.  Jenri / Junael

Puluhan Bangunan Berizin Bodong Kemenangan Alex Noerdin Batal Bekasi, METROPOLITAN POS, Sebanyak 74 bangunan berizin palsu kembali ditemukan di Bekasi. Puluhan bangunan itu tercatat sebagai rumah kantor dan hunian warga di Perumahan Green Vilage Telukpucung, Bekasi Utara. “Pemilik puluhan bangunan itu memegang izin palsu,” ujar Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, seusai meninjau lokasi di puluhan bangunan berizin ‘bodong’ itu, Kamis 11 Juli 2013. Keterangan palsu tertera dari tanda tangan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) KOta Bekasi, Reny Hendrawati. “Tanda tangannya dipalsukan.” Di dalam surat perizinan itu tertulis, sarana komersil yang dibangun PT Surya Mitratama Persada ini membangun sebanyak 45 unit rumah tipe 57, 24 unit tipe 74, dan 5 unit rumah tipe 90, serta 1 unit rumah kantor. Surat izin itu berkop BPPT, dengan Nomor: 503/074//I-B/ BPPT.I/079/2013 tertanggal 09 Mei 2013. Walikota pun meminta tim inspektorat untuk melakukan pengusutan atas temuan ini. Pengusutan juga dengan memanggil pihak pengelola perumahan tersebut guna mengetahui prosedur yang ditempuh. Perintah penyegelan pun bakal dilayangkan jika pengelola mangkir dalam pengusutan.

Lebih lanjut, Rahmat belum bisa memastikan oknum yang bertindak atas perizinan palsu tersebut. Ia juga meminta agar inspektorat tidak memandang bulu bila ada aparatur yang terlibat. “Kami bakal menyelidiki. Persoalan ini bisa mengarah ke ranah pidana,” kata dia. Sekretaris BBPT Kota Bekasi Teddy Hanif mengaku telah mengkon irmasi pengelola Perumahan Green Vilage Telukpucung, Bekasi Utara. Informasi ihwal izin bodong itu pun berawal dari laporan warga yang curiga dengan surat perizinan bangunan di lokasi perumahan. Ia mengaku tindakan selanjutnya menunggu hasil penyelidikan dari tim Inspektorat. Tim Inspektorat Kota Bekasi saat ini tengah menyelidiki laporan sebanyak 111 izin ilegal yang ditemukan sebelumnya. Laporan itu berdasarkan temuan dari pemeriksaan internal yang dilakukan BPPT. Izin bodong itu pun diduga dikeluarkan oknum pegawai badan setempat. Dari pemeriksaan internal itu, salah satu staf BPPT berinisial TM diduga terlibat mengeluarkan izin usaha maupun pendirian bangunan secara ilegal. Namun belum bisa dipastiskan ihwal modus yang dilakukan oknum tersebut untuk pengeluaran izin. “Masih dalam penyelidikan,” ujar Kepala Inspektorat Kota Bekasi, Cucu Samsudin.  Rahotan

Jakarta, METROPOLITAN POS, Calon Gubernur Sumsel Herman Deru bergembira dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan kemenangan pasangan Alex Noerdin-Ishak Mekki dalam Pilgub Sumsel. Herman Deru adalah orang yang mengajukan gugatan ke MK terhadap kemenangan Alex. “Saya bersyukur bahwa MK mengabulkan gugatan kami. Bahwa ada kecurangan dalam pilkada ini merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Semoga ini menjadi pelajaran politik semua pihak,” kata Herman Deru dalam keterangan tertulisnya kepada merdeka.com, Kamis (11/7) kemarin. Herman yakin, dalam Pilgub ulang nanti ia akan menang. Ia mengimbau masyarakat tetap tenang dan berpartisipasi dan mengawasi seluruh proses Pilgub sehingga berlangsung adil. “Saya mengimbau kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan terus memantau pelaksanaan pilkada nanti. Insya Allah, kita optimis bisa menang,” ungkap Herman. Ia optimis menang lantaran kabupaten yang akan melakukan pemilu ulang adalah basisnya. “Saya yakin dan optimis menang jika pilkada dilakukan dengan fair. Saat ini jangan bicara target dulu, dengan adanya putusan MK tentunya butuh

perjuangan dan sosialisasi kembali,” jelas Deru. Hasil putusan kemarin, MK telah memerintahkan KPUD Sumsel melakukan pemungutan suara ulang di empat kabupaten/kota dan satu kecamatan di Sumsel. Perintah ini menyusul dibatalkannya kemenangan pasangan Alex Noerdin-Ishak Mekki dalam Pilgub Sumsel 2013. “Mahkamah memandang perlu melakukan pemungutan suara ulang di dua kabupaten, dua kota, dan satu kecamatan, yakni Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Palembang, Kota Prabumulih, dan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan,” ujar anggota Majelis Hakim Konstitusi, Harjono saat membacakan putusan, Kamis (12/7) kemarin. Kemenangan Alex ini batal setelah MK menemukan adanya penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2013 sebesar Rp. 1.492.704.039.000. MK menilai, anggaran sebesar Rp 1,4 triliun digunakan secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk kemenangan Alex Noerdin dalam Pilgub 2013. Sebelumnya, KPUD menetapkan pasangan Alex Noerdin-Ishak Mekki sebagai pemenangan Pilgub Sumsel. Alex meraih 36,03 persen. Di urutan kedua adalah Herman Deru dengan perolehan suara 32,25 persen.  Jenri

Gedung Bersejarah Dijadikan Karaoke Dangdut, Deddy Geram Bandung, METROPOLITAN POS, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengancam akan memutus kerja sama jika ditemukan adanya alih fungsi Gedung New Majestic, Bandung menjadi tempat karaoke dangdut. Menurutnya, gedung bersejarah tersebut harus dipertahankan sebagai tempat pertunjukan seni dan budaya. “Kalau ada temuan (alih fungsi) tentu Pemprov tidak akan menolerir itu, tapi jangan menzalimi orang lain, lihat dulu fungsinya seperti apa. Kalau keluar dari itu harus dibicarakan,” kata Deddy usai meninjau Gedung New Majestic, di Jalan Braga, Bandung, Selasa (8/7).

EDISI 57.indd 13

Gedung berbentuk mirip kaleng biskuit itu berada dalam kendali BUMD Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisataan (PD Jawi) Jawa Barat. Jika tidak bisa dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin Pemprov Jabar akan mengambil alih untuk mencari pengelola lain. “Jadi kita lihat perjanjiannya. Kalau enggak sanggup seperti apa harus dipelajari. Kalau pengelola mampu, mangga (silakan). Nanti lihat apakah mau dikembalikan atau apa, yang penting jangan sampai jadi gudang yang malah enggak fungsi,” tegasnya. Dalam kunjungan tersebut Deddy yang didampingi pengelola Dirut PD

Jawi Syamsudin tidak melihat adanya fungsi alih secara menyeluruh. Pantauan merdeka.com, gedung karya Prof Wolff Schoemaker yang telah berdiri sejak tahun 1925 ini memang tidak menampilkan panggung dan rentetan kursi seutuhnya layaknya sebuah pertunjukan seni. Ini berbeda seperti belum adanya alih fungsi gedung. Di dalam memang ada panggung, namun rentetan kursi itu kini menjadi sofa layaknya tempat karaoke, dua lampu disko tampak jelas terlihat di kanan kiri panggung, ada juga bar kecil. “Secara bentuk bangunan enggak

berubah, hanya fungsi saja. Kalau memang bisa dikembalikan kepada yang semula disepakati silakan, kalau tidak meski lihat adendum-nya, jadi enggak bisa suka-suka mengubah,” tegas Deddy. Sementara itu, PT Aksara Sentra Komunika selaku pihak ketiga pengelola New Majestic, Bandung membantah bahwa Gedung bersejarah tersebut menjadi tempat karaoke dangdut. Gedung itu tetap menjadi tempat pertunjukan dengan konsep live performance. “Saya sangat kaget dengar pemberitaan itu, kenapa ada berita seperti itu tanpa kon irmasi. Padahal ti-

dak pernah ada pembukaan karaoke dangdut,” kata kuasa Direksi New Majestic Ahmad Sahabudin. Menurutnya selama ini tidak ada alih fungsi secara menyeluruh terhadap New Majestic. Diakuinya sejak dikelola pada 2010 lalu sebagai tempat pertunjukan Gedung ini sulit mendapatkan pelanggan. “Untuk pertunjukan seni dan budaya sekarang gratis aja memang susah. Jadi memang intensitasnya diseringkan dengan membuka live performance, Ini bukan karaoke dangdut, kita ingin intensi kan musik pop, barat, dangdut, Sunda dan lainnya,” jelasnya.  Sahat S

7/13/2013 11:25:30 AM

14


INVESTIGASI

Hasil SUrvei TII

Polri Lembaga Paling Korup di Indonesia Jakarta, METROPOLITAN POS, Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar menanggapi hasil survei Transparency Internasional Indonesia (TII) yang menyatakan Polri merupakan salah satu lembaga pemerintahan terkorup di Indonesia. Menurutnya, penilaian itu lantaran Polri tidak serius menyelesaikan kasus korupsi di internal. “Artinya tidak ada perbaikan secara serius dari pihak kepolisian untuk memperbaiki diri bahwa di lembaganya masih banyak korupsi. Itu belum terbenahi secara benar,” kata Bambang kepada wartawan, Kamis (11/7). Menurut mantan Sespim Polri itu rilis TII seolah memperkuat penelitian siswa angkatan 9 Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Dalam penelitian PTIK 2004 lalu, pihaknya mendapat temuan yang menyatakan korupsi di lembaga Polri sudah menjalar dari bawah hingga petinggi aparat penegak hukum itu. “Korupsi di kepolisian itu mulai dari bawah sampai ke atas itu merupakan hubungan yang saling terkait. Kalau ini tidak diperbaiki dan sampai sekarang dikatakan termasuk tertinggi ya bisa saja terjadi seperti itu,” ungkapnya.

Dirut Adhi Karya Diperiksa KPK Jakarta, METROPOLITAN POS, Penyidik KPK memanggil Direktur Utama Adhi Karya Kiswo Darmawan dalam penyidikan kasus korupsi pembangunan pusat sarana prasarana olahraga Hambalang Bogor. Kiswo diperiksa sebagai saksi untuk ketiga tersangka, Andi Al ian Mallarangeng, Teuku Bagus M Noor dan Deddy Kusdinar. “Diperiksa sebagai saksi,” ujar Kabag Pemberitaan dan Informasi, Priharsa Nugraha, Jumat (12/7). Sebelumnya, pejabat Adhi Karya Teuku Bagus telah ditetapkan tersangka. Adhi Karya yang merupakan pemenang lelang tender proyek Hambalang itu diduga memberikan hadiah untuk memenangkan perusahaannya dalam proyek Hambalang. Dalam kasus ini, KPK telah menahan satu tersangka, Deddy Kusdinar, mantan Kabiro Perencanaan dan Rumah Tangga di Kemenpora. Deddy merupakan pejabat pembuat komitmen proyek senilai Rp 2,5 triliun itu. Untuk kedua tersangka lainnya, Mantan Menpora Andi Malarangeng dan Pejabat Adhi Karya Teuku Bagus belum ditahan. KPK masih menunggu penghitungan kerugian negara dari BPK dalam kasus ini. KPK juga menetapkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka. Anas diduga menyalahgunakan kewenangannya tatkala menjadi anggota dewan. Anas disebut-sebut menerima pemberian mobil toyota Harrier dari Adhi Karya melalui Nazaruddin.  Mulyawan

Ditilang, Denda Tergantung Hakim Jakarta, METROPOLITAN POS, Mabes Polri dan seluruh Polda se-Indonesia tengah menggelar operasi lalulintas bersandi “Operasi Patuh 2013” secara serentak. Operasi digelar selama 14 hari, sejak 4 Juli hingga 17 Juli nanti, sebagai tahapan sebelum menggelar Operasi Ketupat. “Kita mengggelar operasi ini dengan persentase 25 persen preemptif, 25 persen preventif, dan 50 persen represif, dengan penegakan hukum. Mereka yang melanggar akan didenda sebagaimana denda sesuai UU Lalulintas,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Ronny F Sompie, di Mabes Polri, Jumat (12/7). Namun, jenderal bintang dua ini menambahkan bahwa soal berapa besarnya denda itu, tergantung putusan hakim dan bukan aturan UU semata. “Silakan nanti ikut sidang, sehingga jelas dan paham,” imbuhnya. Di dalam UU Lalulintas, denda yang dikenakan terhadap pelanggaran memang bisa menguras kantong. Misalnya, yang tidak memiliki STNK sesuai Pasal 288(1) jo 106(5) jo 70(2) dikenakan biaya denda Rp500 ribu, tidak memiliki SIM sesuai Pasal 281 jo 77(1) dikenakan denda Rp1 juta, dan tidak memakai helm bagi pengemudi motor sesuai Pasal 291(1) jo 106(8) dikenakan denda Rp250 ribu.  Mulyawan

EDISI 57.indd 14

Sebelumnya, survei TII menyebutkan dalam skala korupsi menurut kelembagaan di Asia Tenggara yang paling tinggi melakukan korupsi menurut responden adalah institusi Kepolisian dengan jumlah 3,9%. Kemudian, partai politik dengan jumlah 3,6% dan ketiga diisi oleh pejabat publik yang dianggap korup dengan jumlah 3,5%. Adapun peradilan dengan jumlah 3,4%. Parlemen sendiri dianggap korup oleh 3,3% responden. Di urutan berikutnya ada bidang bisnis dengan jumlah 3,1%. Bidang kesehatan dan pendidikan dianggap korup oleh 2,9%. Sedangkan, hasil survei Global Corruption Barometer (GBC) 2013 oleh TII menempatkan kepolisian sebagai lembaga paling korup di Indonesia yakni 4,5%. Masih dengan jumlah yang sama disusul oleh parlemen. Di urutan ketiga terkorup adalah peradilan sebesar 4,4% dan partai politik di 4,3%. Minta Maaf Mabes Polri angkat bicara soal hasil survei Global Corruption Barometer (GCB) 2013 oleh Transparency International Indonesia (TII) yang menempatkan polisi termasuk lembaga

paling korup. “Kalau benar begitu, Polri meminta maaf dan Polri siap memperbaiki kekurangannya. Supaya kekurangan, kesalahan, dan kekhilafan itu bisa diperbaiki. Kami juga minta lembaga survei untuk memberi rekomendasi yang tajam simpul mana (di kepolisian) yang bermasalah,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Ronny F Sompie di Mabes Polri Rabu (10/7). GCB terkumpul melalui survei pada 114.000 orang di 107 negara. Khusus untuk di Indonesia, ada 1.000 responden yang disurvei di lima kota yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan Bandung. Ronny melanjutkan jika Polri mempunyai 400.000 anggota yang tersebar dari Jakarta hingga kecamatan di seluruh Indonesia. “Karena itu kami harus besar hati dan menerima masukan untuk perbaikan. Tapi kami harap hasil survei ini tidak hanya beri kesimpulan, tapi yang bisa beri kontribusi yang baik. Mari kita bersinergi bermitra dengan intens,” tambah Ronny. Jenderal bintang dua ini menegaskan jika anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana akan ditindak.  Mulyawan

Terkait Penahanan Emir Moies

KPK: Lihat Dipengadilan Jakarta, METROPOLITAN POS, Pengacara Izedrik Emir Moeis, Yanuar Wisesa, meragukan bukti-bukti yang diperoleh KPK untuk menjerat kliennya. Keraguan itu diperkuat dengan penahanan Emir kemarin, setahun setelah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penerimaan hadiah atau janji terkait proyek pembangunan PLTU Tarahan Lampung. Terkait tudingan itu, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menanggapinya santai. Ia mengatakan, boleh saja pihak Emir meragukan bukti-bukti tersebut. Apalagi seorang tersangka memiliki hak ingkar atas tuduhan perbuatannya. “Tersangka punya hak ingkar, KPK hanya ingin mengatakan bahwa pemeriksaan atas kasus IEM itu tetap berjalan walau Emir belum diperiksa,” ujar Bambang, Jumat (12/7). Menurut Bambang, untuk bukti-bukti yang diperoleh akan dihadirkan pada persidangan nanti. Semua bukti yang dikumpulkan untuk menjerat politikus PDIP itu akan

dibuka dan biar hakim yang akan menilai. “Soal bukti, KPK akan buka di pengadilan,” ujar Bambang. Sementara itu, Jubir KPK Johan Budi kemarin mengatakan pemberkasan perkara Emir hampir lengkap. Dan mungkin tak lama lagi akan naik ke tahap penuntutan. “Saya kira berkasnya kemungkinan sudah akan selesai untuk tahap 2,” ujar Johan. Usai menjalani pemeriksaan di KPK, Emir kemarin langsung ditahan di Rutan Guntur KPK. Pengacara Emir, Yanuar Wisesa memprotes penahanan kliennya. Mengapa kliennya baru ditahan sekarang dan meragukan bukti yang dipunyai oleh KPK dalam kasus ini. “Menurut saya pimpinan ini kadung malu sudah menetapkan tersangka, penyidikan dulu baru penyelidikan. Kan repot, sudah kadung menetapkan Emir sebagai tersangka. Apa yang terjadi, mereka enggak bisa SP3, malu melimpahkan ke kepolisian. Yang terjadi kemudian Emir ditahan,” papar Yanuar.  Yasir Hans

Kasus MPLIK Naik ke Penyidikan Jakarta, METROPOLITAN POS, Kejaksaan Agung (Kejagung) meningkatkan status penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) senilai Rp1,4 triliun oleh PT Telkomsel Tbk, ke tahap penyidikan. “Saya sampaikan bahwa MPLIK penyelidikannya sudah kita ekspos (gelar perkara). Kemudian sudah ada bukti permulaan yang cukup, dan untuk itu ditingkatkan ke penyi-

dikan,” kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Andhi Nirwanto, di Jakarta, Jumat (12/7). Namun demikian, Andhi tidak menyebut siapa dan berapa orang pihak yang ditersangkakan oleh Kejagung, dalam proyek yang diadakan pada tahun 2010 tersebut. “Proses pembuatan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) sedang berlangsung. Saya pikir, 1-2 hari sudah selesai. Tunggu sprindiknya turun, baru tahu tersangkanya.

Yang jelas, seluruh tim penyelidik sudah sepakat kasus itu ditingkatkan ke penyidikan,” ujarnya. Dalam kasus ini, diduga terjadi markup (penggelembungan) dalam proyek pengadaan jasa layanan internet di daerah-daerah seluruh Indonesia tersebut. Selain itu, mobil internet yang beroperasi di daerahdaerah itu dianggap tidak sesuai dengan peruntukannya, karena tidak berfungsi sebagaimana mestinya.  Yasir Hans

Polisi Diminta Usut Tuntas Kasus Peluru Nyasar Jakarta, METROPOLITAN POS, Belasan orang menyambangi Polda Metro Jaya, menggelar aksi solidaritas terkait kasus peluru nyasar yang mengenai korban Abdul Rahman, di sekitar Pintu Tamini Square, Jakarta Timur, Rabu (3/7) lalu. Sejumlah pemuda, membuat barisan sambil mengusung lembaran kertas karton putih bertuliskan “Kapolda Harus Tuntaskan Penembakan Peluru Nyasar” di depan Pintu Gerbang Polda Metro Jaya, Jumat (12/7) siang. Belasan pemuda yang tergabung dalam Solidaritas Korban Peluru Nyasar (SPKN), meminta Polda Metro Jaya mengusut tuntas asal peluru itu. Pasalnya, diduga kuat peluru

tersebut berasal dari pistol polisi. “Kasus seperti ini sebelumnya sudah banyak memakan korban. Namun, tidak jarang kasus ini menguap dan tidak ada penanganan dari petugas kepolisian. Karena itu, kami meminta polisi mengusut kasus itu,” ujar Juru Bicara SPKN, Asbit Panatagara, di depan Mapolda Metro Jaya. Ia melanjutkan, polisi diharapkan tidak cuci tangan dan tak melupakan kasus peluru nyasar ini. “Tidak mungkin ada letusan senjata api aparat kepolisian tanpa diketahui milik siapa dan dalam rangka apa? Karena sistem kerja aparat sebenarnya sangat terkoordinasi,” tegasnya.

Diduga, kata Asbit, polisi enggan mengakui tindakan aparatnya. “Padahal, tindakan atau peristiwa peluru nyasar dapat terjadi di mana saja dan korbannya siapa saja,” ungkapnya. Asbit dan kawan-kawannya pun mendesak agar polisi bisa segera mengambil langkah konkret dan menemukan oknum pelepas peluru nyasar tersebut. “Kami menuntut usut tuntas kasus teman kami Abdul Rohman. Jika tidak, sebaiknya Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Putut Eko Bayuseno, Kapolres Jakarta Timur Kombes Pol Mulyadi Kaharni dan juga Kapolsek Makasar Kompol Sutardjo untuk mundur dari jabatan,” tandasnya.  Mulyawan

7/13/2013 11:25:30 AM

SAMBUNGAN


15

Dari halaman 1........................ Ditumpuk di Depan Kantor Camat Dari halaman 1............................................. Berharap Ada Ruang Kayu yang berada didalam gudang tersebut adalah balok tim yang diolah untuk dibuat segala ukuran.kayu tersebu hasil pembalakan Liar dari Hutan Rempang Galang Barelang dan juga kiriman dari luar Batam. Banyaknya kegiatan illegal yang berada dikota Batam yang tidak disentuh oleh kepolisian serta pihak Dinas Kehutan kota Batam., Seharusnya pihak polda Kepri bisa memberikan pendidikan kepada pengusaha yang berkecimpung dibidang perkayuan untuk menjalankan usaha secara legal. Sementara, Kepala Dinas Kehutanan Walikota Batam belum bias dikon irmasi Metropolitan Pos. Dilihat selama ini pihak kehutan tidak sangup untuk melakukan

penangkapan terhadap kayu yang melansir setiap hari dalam waktu 24 jam dari Barelang Batam. Keberadaan tumpukan yang dilokasi yang tidak akan terlihat jelas dari dalam gudang Pertama tumpukan palet.dua tumpukan kayu siap export, yang telah dibuat segala ukuran baru anda ketemu dengan gergajian serta tumpukan kayu balok Tim yang berada dikopmplek perumahan Teratai putrid Hijau depan kantor Camat Sagulung Kota Batam.. Berapa LSM yang berada di Batam sangat geram melihat kinerja pihak dinas kehutan serta pihak yang betangung jawab dilokasi wilayah polsek yang berada tempat usaha penumpukan serta pembehan dan pembuatan segala bentuk ukuran

kayu siap export keluar Batam. Dokumennya tidak sesuai dengan angka keadaan isik kayu , maka pelaku pemilik kayu diancam hukuman berdasarkan Pasal 50 juncto Pasal 78 UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.Ratusan kubik kayu campuran siap ekspor tersebut yang dikirim keluar Batam yang masuk kedalam kontiner. Untuk kayu yang siap jadi ukuran yang dijual dibatam yang dibuat segala ukuran digudang tidak kelihatan dari luar .sebat untuk melihat lansung tumpukan balok Tim yang berada digudang tersebut ada 2 lampis tumpukan dilalui sampai ketempat kayu tersebut.  Jenri/Junael

Dari halaman 1............................................... Albert Napitupuluh pejabat Disnakertrans DKI Jakarta, maka Jaksa Rommy di perintahkan Kepala Kejati DKI Jakarta, untuk melakukan klariikasi data dan pengumpulan data awal dugaan korupsi tersebut, dan apabila ada dugaan korupsi akan ditindaklanjuti ke Pidsus Kejati DKI guna penyidikan lebih lanjut, tegasnya. Ketika ditanya apa benar ada surat perintah penyidikan dari Kepala Kejati DKI Jakarta, Didiek Darmanto untuk Jaksa Rommy bisa masuk ke Disnakertrans mengusutnya? Albert menjawab benar ada, nomor berapa sprintnya ? Albert tidak bisa menjawab, tapi yang jelas Rommy Jaksa Kejati DKI masuk ke Disnakertrans DKI untuk mengumpulkan data dan klari ikasi, tegas, Albert.Jumat, (12/7). Rommy Kejati DKI Masuk ke Disnakertrans Kumpulin Data dengan sendirian berpakaian seragam Jaksa. Sekjend LSM Investigasi Fakta Hukum, menilai jaksa Kejati tidak layak memeriksa pejabat dengan sendirian dengan alasan mengumpulkan data, ini perlu ditelusuri kebenarannya, semua ihak hukum harus turun untuk

menginterogasi Jaksa Rommy tersebut, apa beliau berpura pura untuk klari ikasi data atau grati ikasi? Cetus LSM kepada wartawan. Koalisi LSM akan mendesak Jamwas untuk menindaklanjuti Jaksa Kejati DKI Rommy benar melakukan klari ikasi data atau pengumpulan data ke Dsinakertrans DKI ? bila tidak benar Kejati DKI Jakarta, Didiek Darmanto harus diperiksa Jamwas juga, tegas LSM. Sementara, Triyono Kepala Seksi Penempatan Tenaga kerja dan Transmigrasi Disnakertran DKI Jakarta mengaku kepada wartawan pejabat Disnakertrans DKI sedang diperiksa Kejati DKI. Ketua Umum LSM Pakar, Jimmy Simanjuntak, meminta Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, supaya mengusut tuntas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, Priyono selaku pengguna anggaran dalam APBD tahun 2012 bidang program penempatan transmigrasi sebesar Rp16.938.821.000,-untuk penyediaan jaminan hidup sebesar Rp1.513.521.000,- ini semuanya tidak terserap sesuai RAB yang diajukan, sehingga diduga merekayasa laporan pertanggung-

jawaban. Menurut, Jimmy, Ketua Umum LSM Pakar, kepada Metropolitan Pos, Kepala Dinas Disnakertrans DKI Jakarta, Priyono, dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 3 Mei 2013 dan langsung diterima Kejati DKI Jakarta. Pasalnya, para Transmigrasi dana disunat setiap KK yang diberangkatkan ke Desa Pagar Agung Kepahiang Bengkulu, Langkoroni, Kolaka, Kab Muna, Rejang lebong, Sungai Besar Ketapang dan OKI Sumatera Selatan. Sementara, yang diberangkatkan hanya 50 Kepala Keluarga dalam APBD tahun 2011 dengan anggaran sebesar Rp 235.781.000,-, Dilapangan, dana yang disampaikan kepada para Transmigrasi sebesar Rp 156.000.000 sesuai hasil pantauan LSM Pakar. Menurut informasi, setiap Kepala Keluarga (KK) menerima dana sebesar Rp 6.215.700,- namun kenyataan yang disampaikan kepada warga transmigrasi sebesar Rp 1.500.000,Priyono, membantah hal tersebut dan itu tidak benar, saya saja sudah mau pensiun, cetusnya.  Jenri

Dari halaman 1................................... Lapas Tanjung Gusta Rusuh kata Yani, digagas oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. “Kita sudah capek. Sudah berulang kali kita mengingatkan, yang problem kan di Wamen (Denny) ini. Ini efek yang kita tidak inginkan. Saya kira Wamen selalu melakukan tindakan yang over acting,” kata Yani, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (12/7). Untuk diketahui, PP Nomor 99 Tahun 2012 mengatur pengetatan pemberian remisi, pembebasan bersyarat dan hak-hak lainnya,

terutama kepada para narapidana dengan tindak pidana khusus. Tiga hal yang menjadi perhatian khusus itu adalah tindak pidana korupsi, narkotika, dan terorisme. Politisi PPP ini menganggap iktikad baik Denny itu justru bertabrakan dengan semangat mengubah napi menjadi lebih baik setelah menjalani hukumannya di dalam lapas. Pasalnya, undangundang maupun konvensi tentang pemasyarakatan dunia memberikan hak yang sama antartahanan. Pemberlakuan PP tersebut membuat lapas tak mampu menam-

pung banyaknya tahanan. Dalam kesempatan terpisah, Denny membantah PP Nomor 99 Tahun 2012 adalah pemicu utama kerusuhan. Menurutnya, tuduhan itu hanya upaya mencari kambing hitam dan tindakan yang keliru. Denny menilai, pemberlakuan PP tersebut sudah tepat. Alasannya, tiga tindak pidana itu merupakan masalah serius yang sedang dihadapi Indonesia. PP ini juga disebut bentuk ketegasan sekaligus jawaban dari anggapan publik mengenai begitu mudahnya pemberian remisi.  Jenri

Dari halaman 1..................................................... Dugaan Korupsi Kuasa Pengguna Anggaran, menjelaskan sesuai surat jawaban, bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan layang non tol Kampung Melayu- Tanah Abang paket Casablanca di Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, sudah dilakukan sesuai Kepres No 80 tahun 2003, dan tidak ada unsur korupsi pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu setiap tahun selalu diadakan audit oleh BPK dan BPKP. Anggaran Humas dan Cleaning Service Dinas PU DKI Jakarta layak diusut juga. Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan proyek jalan layang non tol Kampung Melayu-Tanah Abang-Casablanca di Jalan HR Rasuna SaidDR Satrio, Jakarta Selatan, segera dihentikan sementara waktu mulai Juni mendatang. Harus kami hentikan sekarang, kami belum tahu kan, nanti

EDISI 57.indd 15

bayarnya pake apa. Kalau perintahkan kerja, duitnya dari mana?” ujarnya di Balai Kota, Jumat,(19/4) Proses pengerjaan proyek senilai Rp 2,02 triliun tersebut tersendat selepas terjadinya peralihan kepemimpinan di lingkungan Pemerintahan DKI Jakarta, sementara pekerjaan belum selesai. Saya mau teliti, BPKP mau audit dulu, jangan-jangan kami teruskan salah, apakah boleh terus. Kalau terus anggarannya tidak ada bagaimana membayarnya?” ujarnya. Menurutnya, pengerjaan proyek tersebut seharusnya selesai pada akhir tahun lalu sesuai dengan buku anggaran Pemerintah DKI, namun ternyata masih menyisakan sejumlah pengerjaan. “Makanya kami mesti cek BPKP siapa yang mesti bayar, karena uang yang dianggarkan tahun lalu sudah selesai. Ini ada tambahan kerja harus dibayar, uangnya dari mana?” kata politikus Gerinda ini.

Untuk memastikan proyek itu berlangsung tanpa cela hukum, lembaganya meminta dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pemabanguan (BPKP). Meskipun setelah audit rampung, kata dia, tidak serta merta Pemerintah DKI melanjutkan proyek tersebut. “Itu mesti cek dulu, kalau bisa terus, ya terus, kalau memang harus ditenderkan,” kata dia. “Kan itu bisa saja wanprestasi, kenapa itu tidak selesai di masa anggaran kemarin?” Mantan Bupati Belitong Timur ini menambahkan, untuk memastikan proyek ini layak atau tidaknya dilanjutkan, ia meminta kedua lembaga pemeriksa keuangan itu memastikannya. “Kalau ternyata diteruskan dan menyalahi aturan, siapa yang bertanggung jawab? Kasihan Pak Gubernur kalau nanti kena,” kata dia. Jenri

besuk sang suami yang ditahan di Rutan KPK, Jakarta, Kamis (11/7). Septi Sanustika dikenal sebagai istri keempat Ahmad Fathanah. Dia dahulu memang dikenal sebagai biduan dangdut. Diperoleh informasi, Septi tidak lagi berkecimpung di dunia tarik suara sejak dinikahi Fathanah. Akan tetapi belakangan, Septi kembali berkecimpung di dunia tarik suara dan keartisan menyusul ditahannya sang suami oleh KPK. Fathanah, kata Sefti, memuji lirik lagu PKS yang dibawakannya itu. Saat mem-

besuk Fathanah, Sefti memang sempat membawa secarik kertas bertuliskan lirik lagu hasil kolaborasi dengan seorang penyanyi pria, Abie. Ajukan Permohonan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui juru bicaranya Johan Budi SP mengaku belum berencana mempertimbangkan perlu atau tidaknya ruangan khusus biologis suami istri untuk para tahanan KPK. Karena itu, Johan menyarankan Septi Sanustika, istri Fathanah langsung meminta resmi kepada KPK perihal ruangan khusus itu. Sehingga,

kata Johan pihaknya bisa mempertimbangkan atau tidak. “Sebaiknya saudari Septi mengajukan permintaan itu secara resmi ke KPK,” kata Johan Budi di kon irmasi Tribun, Rabu (11/7). Sebelumnya, Septi yang hadir di KPK untuk menjenguk Fathanah pagi ini menyarankan agar KPK bersedia memfasilitasi ruang intim bagi tahanan yang sudah memiliki hubungan suami istri, seperti dirinya. “Tapi kalau disiapin seneng juga. Kangen juga kan sudah 5 bulan (gak hubungan intim),” kata Septi malu-malu.  Jenri

Dari halaman 1................................................. Soal Korupsi Toilet Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Setia Untung Arimuladi di Jakarta, Rabu (12/5). Sementara untuk empat orang yang akan diperiksa dari pihak swasta yakni, PT Dinamika Alam Raya, Suhadi; PT Toba Bangun Sarana Bennyto M, Direktur PT Digo Mitra Slogan Jefry S dan PT Christalenta Utara Delima N. “Keenam itu diperiksa sebagai saksi untuk dua tersangka,” singkatnya. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan dua tersangka, yakni mantan Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan Provinsi DKI Lubis Latief (LL) selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Aryadi (A). Kejagung juga meningkatkan status kasus tersebut dari penyelidikan ke penyidikan pada Selasa 30 April. Kejagung menduga adanya tindak korupsi berupa mark up (penggelembungan) yang diduga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp5,3 miliar. Penyidik pidana khusus kejagung mendapatkan bukti permulaan yang cukup dalam kasus korupsi toilet tersebut. Kasus tersebut ber-

nomor penyidikan 61/F.2/ Fd.1/04/2013. Eks Kepala Dinas DKI Tersangka Mobil Toilet Setelah menetapkan dua pejabat Dinas Kebersihan DKI Jakarta sebagai tersangka, Kejaksaan Agung kembali menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus korupsi pengadaan mobil toilet. Mereka adalah mantan Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Eko Bharuna, Direktur Utama PT Astrasea Pasirindo Yusman Pasaribu, dan Direktur Utama PT Gipindo Piranti Insani, Yolanda Daniel. “Penetapan tersangka sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor 79s/d 81/F.2/Fd.1/06/2013, yang diterbitkan pada 28 Juni 2013,” ujar Setia Untung Arimuladi, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung di kantornya, Senin, 1 Juli 2013. Setia Untung mengatakan delik ketiganya sama dengan yang dituduhkan pada dua tersangka sebelumnya yakni tentang penyalahgunaan wewenang seperti yang tertuang dalam pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Dua tersangka sebelumnya adalah Kepala Bidang Sarana

dan Prasarana Dinas Kebersihan Lubis Latief serta Ketua panitia pengadaan barang dan jasa Aryadi. Pengadaan mobil toilet VVIP (Very Very Important Person) dianggarkan pada 2009 dengan biaya Rp 5,328 miliar. Sumber Tempo mengatakan Yusman dan Yolanda adalah pasangan suami istri. Perusahan milik Yolanda adalah pemenang proyek mobil toilet, sedangkan perusahaan suaminya, Yusman, membantu mulai dari proses tender hingga pengadaan barang. Mereka tidak hanya mengakali proses tender tetapi mengkatrol harga pengadaan barang melebihi harga pasaran. “Mereka bertiga diduga melakukan persekongkolan jahat sehingga menang dalam proses tender,” ujar sumber ini. Setia Untung membenarkan ada indikasi markup atau penggelembungan dana dalam proyek tersebut. Namun jumlah kerugian negaranya masih dalam proses perhitungan lembaga auditor.”Penyidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup tentang terjadinya tindak pidana korupsi karena terindikasi markup.”  Jenri/Jamadin

Dari halaman 1............. Proyek 17,3M Sapi Unggulan APBN 2012 Pasalnya sapi hanya di datangkan 450 ekor, didalam DIFA proyek pengandaan sapi unggulan seharusnya didatangkan (impor) dari Australia ke Indonesia sebanyak 650 ekor, lengkap dengan serti ikat jenis sapi serta berat 275/Kg perekornya dan umur satu tahun setengah (18 bulan) dalam hal ini telah siap untuk dikawin kan menjadi sapi unggulan sebagai sapi perahan yang akan membantu para peternak sapi yang ada di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Hasil investigasi Metropolitan Pos dilapangan bahwa wilayah yang telah di bagikan Peternak Kelompok Tani yaitu wilayah Lembang, Ciwidey, Jambaran serta wilayah lainnya. Sapi tersebut sangatlah berbeda dengan didalam DIFA yang telah di tentukan baik berat,100 Kg /ekor serta umum dibawah 1 tahun (diperkirakan 9 bulan) hal ini para petani sangat tidak mengharapkan sapi unggulan tersebut karena tidak sesuai dengan program oleh pemerintah, serta kesehatan sapi-sapi tersebut sangat tidak sesuai pasalnya sapi tersebut banyak yang kurus

serta tanduk masih berdarah (baru dipotong) hal ini mengpengaruhi ke sehatan sapi tersebut baik diperjalanan serta perubahan iklim sehinga ternyata beberapa ekor sapi tersebut mati.seperti digarut 2 ekor Pangalengan 3 ekor.penelusuran impestigasi dilapangan sapi tersebut belum ada yang dikawinkan karena umur sapi belum cukup(18 bulan). Penelusuran Metropolitan Pos dibandara soekarno harta jakarta juga membenarkan pengiriman sapi unggulan tersebut Australia dan Malaysia ke Indo-

nesia jumlah juga tidak tercantum, yang tercantum pengiriman sapi Australia, Malaysia ke Indonesia 39 PK (tempat sapi) 1 PK umumnya normal muat 3 ekor,yaitu pengiriman pada tanggal 27 Nopember 2012. Pengiriman tanggal 5 Desember pengiriman ke 2 kali, 21 PK dengan jumlah 142 ekor tercatat. Para peternak sapi mendesak petinggi hukum, khususnya KPK agar bertindak segera menangkap para koruptor serta pejabat yang nakal dan segera di seret ke meja hijau.  TM Harianja

7/13/2013 11:27:44 AM

Gedung Paseban, Jakarta Pusat 10450

16

Silahkan Bergabung Bersama

nEDISI 058 THN III SENIN 15 JULI - 18 AGUSTUS 2013

Informasi Aspirasi Rakyat

HAL 16

Telp. 021-51393635, 31902301, Fax. 021- 31902301 HP: 0821 2219 5529 E-mail: [email protected] Pengumumam Metropolitan Pos Terbit Kembali Tanggal 18 Agustus 2013

SENIN 15 JULI - 18 AGUSTUS 2013

Hotel Grandhika 16 Lantai Dibangun Tanpa Beres Ijin

BERLIN SIAHAAN Pemimpin Umum/Perusahaan

Adu Mulut

Gubernur Segera Copot Ir I Putu Indiana, Dirut PD Pasar Jaya Dengan Taufiqurrahman Kadis P2B DKI Jakarta

G

Jakarta, METROPOLITAN POS, ubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, segera copot Ir I Putu Indiana, Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) DKI Jakarta diduga lalai pengawasan bangunan di DKI Jakarta. Hotel Grandhika dibangun 16 lantai tanpa membereskan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dulu, ini pejabat Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) DKI Jakarta berpura pura tidak tahu tapi pintar, supaya tindakannya menakut nakutin pemilik bangunan dengan gaya gratifikasi dari pemilik bangunan ke rekening gendut pejabat Dinas P2B DKI Jakarta cair. Koalisi LSM Jakarta meminta Ketua KPK, Abraham Samad harus menyadap pejabat Dinas P2B DKI Jakarta, maupun calo, setiap melakukan transaksi gratifikasi dengan pemilik bangunan. Perda No 7 tahun 1999 tentang IMB sering disalahgunakan para pejabat Dinas P2B DKI Jakarta dengan sindikat para calo bangunan. Hal ini disampaikan Sekjend LSM Investigasi Fakta Hukum, Berlin Siahaan kepada wartawan di Balaikota. Hotel Grandhika yang berada di Jalan Iskandarsyah Raya dan Iskandarsyah I, Blok M, Jakarta Selatan harus dihentikan, pasalnya, bangunan tersebut belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas Tata Ruang DKI Jakarta, yang mengeluarkan master plan atau Block plan, baru bisa mengurus IMB ke Dinas P2B DKI Jakarta. Menurut Ir. Heru, Kepala Sub Dinas Pelaksana Bangunan, Dinas P2B DKI Jakarta, setiap bangunan tidak memiliki IMB harus di tindak, dan harus sesuai aturan yang berlaku, setiap bangunan di Ibukota wajib mengantongi IMB. Sayangnya Ir Heru, kasubdis Pelaksana Bangunan Dinas P2B DKI Jakarta tidak mengetahui adanya bangunan Hotel Grandhika tersebut lagi dibangun. “Jika tak ada IMB, berarti nggak boleh dibangun dan saat ini memang berkas perizinan Hotel Grandhika baru masuk setelah ada informasi laporan, sekarang sudah diajukan dan masih diproses,” ungkapnya di Jakarta, Senin (08/07). Menurut, warga Tirtayasa, Kelurahan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, merasa keberatan sekaligus menolak pembangunan Hotel Grandhika. Sedangkan blok plan Dinas Tata Kota DKI Jakarta, peruntukannya tidak boleh membangun sampai 16 lantai. “Warga dengan tegas menolak lantaran hotel yang akan dibangun berlantai 16, sebab, dalam peta Tata Kota Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, bangunan di sepanjang Jalan Iskandarsyah Raya dan sepanjang Jalan Iskandarsyah I, diperuntukkan bangunan wisma atau kantor dengan maksimum empat lantai. “Yang jelas warga keberatan dengan bangunan 16 lantai tersebut karena akan berdampak buruk bagi lingkungan. Itu kan sisi bangunan hotel yang di Iskandarsyah I, seberang-seberangan dengan Tirtayasa. Makanya warga Tirtayasa keberatan,” kata seorang pengurus RT setempat yang enggan disebutkan namanya. Menurut dia, keberadaan hotel 16 lantai tersebut pasti akan mengganggu kenyamanan warga. “Nanti bagaimana dengan sampah mereka? Bagaimana dengan parkir karyawannya? Yang paling parah, air

tanah di wilayah kami bisa-bisa diambil mereka semua,” terangnya. Dia melanjutkan, pada tahap awal pembangunan saja warga sudah mengeluh lantaran terganggu dengan suara-suara bising. “Mereka kerja malam-malam. Ini kan perumahan, nggak boleh dong ribut-ribut. Lagian saya heran, izinnya belum ke luar, kok mereka sudah ngebangun,” ujarnya. Menurut pengurus RT tersebut, lahan yang dibangun hotel tersebut adalah milik PT Adhi Karya. Selain itu, proyek dimulai tanpa sosialisasi pendahuluan kepada warga sekitar tentang izin gangguan, maupun rencana bahwa akan dibangun hotel dengan ketinggian lebih dari empat lantai. “Tahu-tahu proyek dikerjakan, sering sampai jam 10 malam. Setelah warga protes, baru mereka ajak kami ketemu di kantor kelurahan,” tuturnya. Papan IMB, Pantauan wartawan, lokasi pembangunan saat ini ,sudah dipasangi pagar seng. Meski belum ada papan IMB terpampang, namun aktivitas pembangunan sudah berjalan. Pengerjaan bangunan itu juga dilakukan PT Adhi Karya. “Proyeknya sudah jalan sekitar lima bulan, Mas,” kata seorang pedagang kaki lima di sekitar lokasi. Lahan proyek saat ini sudah digali dengan kedalaman lebih dari tiga meter. Sejumlah pekerja terlihat sedang memlester pasangan batu dan besi cor di sisi luar galian. “Kalau IMB-nya saya nggak tahu (sudah ada atau belum). Saya tahunya kita baru dapat izin ngebor. Kalau mau tahu pastinya, ke kantor pusat saja, Mas,” kata petugas keamanan proyek mengaku bernama Nurul Hidayah saat ditemui di lokasi pembangunan. Untuk diketahui, warga sudah menyurati Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tentang penolakan ini dan ditembuskan ke sejumlah pihak, di antaranya Ketua DPRD DKI Jakarta, Walikota Jakarta Selatan, termasuk PT Adhi Karya. Surat penolakan dilampiri tanda-tangan para warga Tirtayasa, seperti keluarga Toisuta dan Agus Martowardojo. Sementara, jajaran pimpinan perusahaan milik negara, PT. Adhi Karya (Persero) hingga kini tetap mengabaikan keberatan dan penolakan yang disampaikan warga Tirtayasa. Pihak Adhi Karya selaku pemilik lahan dan pelaksana proyek itu, tetap saja melakukan aktivitas pembangunan hotel berlantai 16 tersebut. Wartawan yang berusaha mengkonfirmasi masalah itu ke kantor perusahaan tersebut yang berada di Jalan Pasarminggu Raya KM 18, Jakarta Selatan pada Rabu (03/07) lalu tak berhasil. Tidak satu pun pejabat yang berwenang di perusahaan ini, mau memberikan konfirmasinya. Alasan sedang ada tidak ada di tempat atau dinas luar kota, yang selalu dikatakan staf bagian resepsionis. Begitupun saat dihubungi melalui sambungan telpon berkali-kali juga tidak mendapat respons dari pejabat berwenang di perusahaan tersebut. Begitu pula ketika BARATAMEDIA mencoba menghubungi Humas Divisi Properti dan Hotel PT. Adhi Karya, Yuli Nuuwanto. Yang bersangkutan juga tidak mau memberikan tanggapannya. q Jamadin/Jenri

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, METROPOLITAN POS, Pertemuan antara PD Pasar Jaya, warga Cikini, dan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta sempat kisruh saat anggota DPRD, Taufiqurrahman, menginterupsi pertemuan ketiga belah pihak. Taufiqurrahman sebagai anggota Komisi A DPRD DKI meminta data izin mendirikan bangunan dan analisis mengenai dampak lingkungan kepada Dirut PD Pasar Jaya Jangga Lubis. “Masa semua orang harus saya layani. Kamu (Taufiqqurrahman) kan anggota Komisi A. Nah, yang membahas masalah ini kan Komisi B,” kata Jangga Lubis di ruang rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu, pekan lalu. Sebelumnya, dalam rapat pertemuan yang dihadiri oleh tiga lini dalam masalah pembangunan Cikini Gold Center, itu memang terjadi adu mulut antara perwakilan warga dan PD Pasar Jaya terkait fasilitas sosial dan umum pada pembangunan gedung tersebut. Namun, saat Taufiqurrahman berniat keluar ruangan, dia menginterupsi ketua pimpinan sidang untuk menyampaikan aspirasinya. “Sebelumnya saya mau mengatakan kepada Pak Jangga, jangan sombong. Pak Jangga saya SMS, saya telpon mau menanyakan masalah IMB dan data lain, tapi enggak pernah diangkat. Saya sebagai anggota Dewan saja diperlakukan seperti ini, bagaimana dengan warga?” kata Taufiqurrahman. Mendengar ungkapan tersebut, Jangga berpendapat tidak ada alasan untuk memberikan data itu kepada anggota Fraksi Demokrat tersebut. Ia berpendapat bahwa tidak semua orang bisa mendapat data tersebut karena data itu merupakan arsip penting. Terlebih Taufiq merupakan anggota Komisi A DPRD yang membawahi bidang pemerintahan dan tidak berkepentingan dalam masalah PD Pasar Jaya. Hasil Pantauan wartawan di ruang rapat sempat ramai dengan adu mulut antara PD Pasar Jaya dan Taufiq. Bahkan salah seorang perwakilan warga mengatakan agar Taufiq tidak mencari muka di depan warga. Warga menyebut ada salah satu kader dari fraksinya yang juga memungut dana liar di Cikini Gold Center. “Pak Taufiq jangan sok berada di pihak yang netral. Saya tahu ada kader di bawah Bapak yang ikut bermain dalam masalah ini di pasar itu,” kata warga tersebut. Melihat kekisruhan dan adu mulut semakin memanas, Ketua DPRD Komisi B Selamat Nurdin menengahi. Ia akan meminta data IMB serta pajak bumi dan bangunan kepada PD Pasar Jaya, lalu menyerahkan salinannya kepada Taufiq. Pertemuan tersebut untuk membahas keberatan warga dengan pembangunan pagar di pinggir Cikini Gold Center. Jalan yang akan dipasang pagar biasa digunakan untuk parkir mobil warga sekitar. q Jenri/Jamadin

Sewa Kios Ajang Korupsi Pejabat PD Pasar Jaya

PD Pasar Jaya Jatirawasari Jakpus Dijadikan Tempat Tinggal Jakarta, METROPOLITAN POS, Sewa kios ajang korupsi pejabat PD Pasar Jaya DKI Jakarta, khususnya sewa kios PD Pasar Jaya Jatirawasari Jakpus. Hingga sekarang kios tersebut dikelola dengan rumah tinggal bukan berdagang. Harga kios di sewakan PD Pasar Jaya DKI Jakarta ke pedagang bervariasi mulai dari perhari, perminggu bahkan perbulan. Menurut, informasi dari sumber kami, yang menyebutkan bahwa PD Pasar Jaya Jatirawasari Jakarta Pusat, sudah berubah fungsi, dimana Kios kios yang disewakan ke pedagang menjadi ajang korupsi uang sewa kios tidak di setor ke kas Negara melainkan hanya kekantong pribadi pejabat. Pasalnya, PD Pasar Jaya Jatirawasari, jalan Mardani gang Kubur, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, kios yang disewakan ke pedagang sudah beralih fungsi menjadi tempat tinggal, pada hal

EDISI 57.indd 16

kios tersebut peruntukannya untuk kios berdagang yang disewakan ke pedagang setiap bulan maupun setiap tahun dengan harga bervariasi sesuai ukuran luas kios yang disewakan ke pedagang. Kurang lebih 50 kios yang disewakan PD Pasar Jaya Jatirawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sementara, Plh Kepala PD Pasar Jaya Jatirawasari, Jakpus, Siswo, “saya hanya menolong rakyat kecil, saya tidak dapat merubah SK Direksi mengenai PHP”, tegasnya kepada Metropolitan Pos, saat dihubungi melalui telpon selulernya. Sementara, Direktur Utama PD Pasar Jaya DKI Jakarta, Djangga Lubis, belum bisa di konfirmasi terkait sewa kios yang dipungut , dan kios yang peruntukannya di buat tempat tinggal bukan tempat berdagang. q Tim

7/13/2013 11:24:44 AM

KPK Lambat Seret Pejabat Dinas PU DKI Jakarta

Recommend Documents