KODE ETIK PEJABAT LELANG INDONESIA

KODE ETIK PEJABAT LELANG INDONESIA

TUGAS, FUNGSI & WEWENANG PEJABAT LELANG

PEJABAT LELANG Tugas dan Fungsi : 1. melaksanakan persiapan lelang; 2. melaksanakan lelang; 3. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang timbul pada pasca lelang; 4. melakukan pengamanan yuridis lelang.

PEJABAT LELANG Kewenangan : 1.Berwenang melaksanakan semua jenis lelang atas permohonan Penjual/Pemilik Barang; 2.Dapat melaksanakan lelang atas permohonan Balai Lelang, meskipun di wilayah kerjanya terdapat Pejabat Lelang Kelas II; 3.Hanya dapat melaksanakan lelang setelah mendapat surat tugas dari Kepala KPKNL; • (Pasal 11 PMK 174/2010)

PEJABAT LELANG Kewenangan : 1.Menolak melaksanakan lelang dalam hal tidak yakin akan kebenaran formal berkas persyaratan lelang; 2.Melihat barang yang akan dilelang; 3.Menegur dan/atau mengeluarkan peserta dan/atau pengunjung lelang jika mengganggu jalannya pelaksanaan lelang dan/atau melanggar tata tertib pelaksanaan lelang; 4.Menghentikan pelaksanaan lelang untuk sementara waktu, apabila diperlukan dalam rangka menjaga ketertiban pelaksanaan lelang;

PEJABAT LELANG Kewenangan : 5.Meminta bantuan aparat keamanan dalam hal diperlukan; 6.Mengesahkan pembeli lelang dan/atau; 7.Membatalkan pengesahan pembeli lelang yang wanprestasi dengan membuat pernyataan pembatalan. • (Pasal 12 PMK 174/2010)

PEJABAT LELANG Kewenangan Pejabat Lelang Kelas I untuk membatalkan pelaksanaan Lelang (Pasal 27 PMK No.93/2010 sebagaimana diubah PMK 106/2013), antara lain karena:

a. SKT untuk pelaksanaan lelang tanah atau tanah dan bangunan belum ada; b. Barang yang akan dilelang dalam status sita pidana, khusus Lelang Eksekusi; c. Ada gugatan atas rencana lelang eksekusi pasal 6 UUHT dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan objek lelang;


d. Barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan/ sita eksekusi/ sita pidana, khusus Lelang Noneksekusi; e. Tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karena terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang;


f.

Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumen kepemilikan kepada Pejabat Lelang, kecuali Lelang Eksekusi yang menurut peraturan perundang-undangan tetap dapat dilaksanakan meskipun asli dokumen kepemilikan tidak dikuasai oleh penjual;

PEJABAT LELANG Kewenangan Pejabat Lelang Kelas I untuk membatalkan pelaksanaan Lelang (Pasal 27 PMK No.93/2010 sebagaimana diubah PMK 106/2013), antara lain karena: g. Pengumuman lelang yang dilaksanakan penjual tidak dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; h. Keadaan memaksa (force majeur)/kahar; i. Nilai limit yang dicantumkan dalam pengumuman tidak sesuai dengan surat penetapan nilai limit yang dibuat oleh penjual/pemilik barang; j. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yang di lelang.

PEJABAT LELANG Kewajiban

Pejabat Lelang melaksanakan jabatannya :

Kelas

I

dalam

1.Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait; 2.Meneliti legalitas formal subjek dan objek lelang; 3.Membuat bagian Kepala Risalah Lelang sebelum pelaksanaan lelang; 4.Membacakan bagian Kepala Risalah Lelang di hadapan peserta lelang pada saat pelaksanaan lelang, kecuali dalam lelang yang penawarannya melalui tromol pos atau teknologi informasi dan komunikasi (termasuk email dan internet);

PEJABAT LELANG Kewajiban : 5.Menjaga ketertiban pelaksanaan lelang; 6.Membuat Minuta Risalah Lelang; 7.Membuat Salinan Risalah Lelang, Kutipan Risalah lelang, atau Grosse Risalah Lelang sesuai peraturan perundang-undangan, dan; 8.Meminta dan meneliti keabsahan bukti pelunasan harga lelang, Bea Lelang, Pajak Penghasilan Final, BPHTB, dan pungutan-pungutan lain yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan; • (Pasal 13 PMK 174/2010 dan perubahannya PMK 158/2013)

PEJABAT LELANG Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Lelang Kelas I dilarang (Pasal 14 PMK No.174/PMK.06/2010):

Larangan : 1.Melayani permohonan lelang diluar kewenangannya; 2.Dengan sengaja tidak hadir dalam pelaksanaan lelang yang telah dijadwalkan; 3.Membeli barang yang dilelang dihadapannya baik secara langsung maupun tidak langsung; 4.Melakukan pungutan lain diluar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

PEJABAT LELANG Larangan : 5.Melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepatutan sebagai Pejabat Lelang 6.Menolak permohonan lelang yang telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang dengan dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan, dan/atau 7.Melibatkan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah derajat pertama, suami/istri serta saudara sekandung Pejabat lelang dalam lelang yang dipimpinnya (Pasal 14 PMK 174/2010)

PENGERTIAN ETIKA

PENGERTIAN ETIKA Secara etimologis (bahasa Yunani kuno) ada 2 pengertian: “ethikos”, yang berarti “timbul dari kebiasaan” adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral; dan “ethos” yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan.

PENGERTIAN ETIKA menurut pengertian yang asli, yang dikatakan

baik itu apabila sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Kemudian lambat laun pengertian ini berubah, bahwa etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai tidak baik.

PENGERTIAN ETIKA • Etika juga disebut ilmu normative, maka dengan sendirinya berisi ketentuanketentuan (norma-norma) dan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. • Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab.

PENGERTIAN ETIKA Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia: 1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). 2. Kemampuan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. 3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

PENGERTIAN ETIKA Menurut K. Bertens 1. Etika dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-

norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya (sistem nilai dalam hidup manusia). 2. Etika dipakai dalam arti kumpulan asas atau nilai moral (kode etik). 3. Etika dipakai dalam arti ilmu tentang yang baik atau buruk (filsafat moral).

PENGERTIAN ETIKA Menurut Drs. O.P. Simorangkir

Etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Menurut Drs. Sidi Gajalba

Etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.

ETIKA DAN ETIKET Etika (ethics) tidak identik dengan Etiket (etiquette). Etiket adalah persetujuan bersama untuk menilai sopan tidaknya seseorang dalam satu jenis pergaulan. Etika berasal dari bahasa Yunani (ethos) = moral. Etiket berasal dari bahasa Perancis (etiquette) = sopan santun. Moral merupakan pengetahuan yang menyangkut budi pekerti manusia yang beradab. Moral adalah kepahaman atau pengertian mengenai hal yang baik dan hal yang tidak baik.

ETIKA DAN ETIKET Persamaan antara Etika dan Etiket: 1. Menyangkut perilaku manusia. 2. Bersifat normatif.

ETIKA DAN ETIKET Perbedaan antara Etika dan Etiket: 1. Etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan. Contoh : memberikan sesuatu kepada orang lain melalui tangan kanan.

Etika memberi norma tentang perbuatan itu sendiri. Contoh : mengambil barang milik orang lain tanpa ijin orang tersebut tidak diperbolehkan.

ETIKA DAN ETIKET 2. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan, bila ada orang lain/saksi mata. Contoh: Sendawa di saat makan merupakan perilaku tidak sopan, Namun tidak berlaku jika kita makan sendirian. Etika selalu berlaku, ada atau tidak ada orang lain/ saksi mata. Contoh: larangan untuk mencuri tetap ada walaupun tidak ada yang melihat kita mencuri.

ETIKA DAN ETIKET 3. Etiket bersifat relatif. Contoh: suatu tindakan yang dikatakan tidak sopan dalam suatu budaya, belum tentu berlaku bagi budaya yang lain.

Etika bersifat absolut. Contoh: Jangan Mencuri adalah prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

ETIKA DAN ETIKET 4. Etiket hanya memandang manusia dari segi lahiriah. Contoh: Banyak penipu dengan maksud jahat berhasil mengelabui korban karena tutur kata dan penampilan mereka yang baik

Etika memandang batiniah. Contoh:

manusia

dari

segi

Walaupun bertutur kata baik, pencuri tetaplah pencuri. Orang yang berpegang teguh pada etika tidak mungkin munafik

CLASS ACTIVITY I Bedakan dari 10 (sepuluh) pernyataan ini mana yang merupakan pelanggaran etika dan mana yang merupakan pelanggaran etiket!

MELANGGAR ETIKA ATAU ETIKET? 1. Memberi dengan tangan kiri. 2. Mencuri. 3. Mengangkat kaki ketika menghadiri jamuan makan. 4. Memakai celana pendek dalam memimpin lelang. 5. Menerima gratifikasi. 6. Bersendawa saat makan bersama. 7. Berkata tidak jujur. 8. Tidak mengembalikan barang pinjaman. 9. Berkata bohong saat ditanya. 10.Memakai singlet saat ikut Diklat.

Etika

adalah aturan yang mengatur perbuatan dari

dalam diri kita dan perbuatan itu datangnya asli dari diri kita sendiri, dan apapun yang kita perbuat selalu datangnya dari diri kita, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Orang yang beretika dia tidak mungkin membohongi dirinya

sendiri

karena

dia

tahu

aturannya.

Etiket adalah perilaku kita sehari - hari yang kita lakukan dan memandang orang yang ada di sekeliling kita apakah tersinggung atau tidaknya orang dengan perbuatan kita, dan orang yang beretiket mungkin saja dia bisa membohongi dirinya sendiri karena perbuatannya itu hanya untuk menghargai orang yang ada di sekelilingnya saja tidak murni keluar dari hati nuraninya yang secara tidak langsung dilakukan untuk mendapatkan pujian dari sekelilingnya.

Apabila Etika dikaitkan dengan Kode Etik Profesi Menurut Wignjosoebroto, 1999: Kehadiran organisasi profesi dengan perangkat “builtin mechanism” berupa kode etik profesi dalam hal ini jelas akan diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian. Sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya.

• Definisi Profesi: Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan ketrampilan dan keahlian guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia, di dalamnya pemakaian dengan cara yang benar akan ketrampilan dan keahlian, hanya dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia, kecenderungan sejarah dan lingkungan hidupnya; serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi tersebut.

Definisi Profesi: Pekerjaan tetap sebagai pelaksanaan fungsi kemasyarakatan berupa karya pelayanan yang pelaksanaannya dijalankan secara mandiri dengan komitmen dan keahlian berkeilmuan dalam bidang tertentu yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup dan terikat pada etika umum dan etika khusus (etika profesi) yang bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama demi kepentingan umum, serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia (respect for human dignity).

Pengembangan profesi mencakup bidang-bidang yang berkaitan dengan salah satu dan nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental, antara lain seperti : keadilan (advokat), kesehatan (dokter), pendidikan (guru), informasi (jurnalis).

Profesi termasuk dalam pekerjaan dalam arti khusus dengan kriteria: a. Meliputi bidang tertentu (spesialisasi). b. Berdasarkan keahlian dan kemampuan khusus. c. Bersifat tetap atau terus menerus. d. Lebih mendahulukan pelayanan dari pada imbalan. e. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri atau masyarakat. f.

Terkelompok pada suatu organisasi.

• (3) Tiga Ciri Utama Profesi : 1. Sebuah profesi mensyaratkan pelatihan ekstensif sebelum memasuki sebuah profesi; 2. Pelatihan tersebut meliputi komponen intelektual yang signifikan; 3. Tenaga yang terlatih mampu memberikan jasa yang penting kepada masyarakat.

• (3) Tiga Ciri Tambahan Profesi : 1. Adanya proses lisensi atau sertifikat; 2. Adanya organisasi; 3. Otonomi dalam pekerjaannya.

• Kode etik adalah sistem norma, nilai dan

aturan tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Tujuan kode etik agar suatu profesi memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai, pengguna jasa atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional.

PENGERTIAN KODE ETIK PROFESI


Menurut K. Bertens: Kode Etik Profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di masyarakat.


Menurut K. Bertens: Apabila salah satu anggota kelompok profesi itu berbuat menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi tersebut akan tercemar di mata masyarakat. Oleh karena itu, kelornpok profesi harus menyelesaikan berdasarkan kekuasaannya sendiri

PENGERTIAN KODE ETIK PROFESI Menurut Subekti: Kode Etik Profesi adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi dan menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan mengadakan larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materiil anggotanya.

PENGERTIAN KODE ETIK PROFESI Menurut B. Sidharta: Kode Etik Profesi adalah seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi.

PENGERTIAN KODE ETIK PROFESI Ciri-ciri kode etik profesi: 1. Menjadi ciri tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi. 2. Menjadi ciri rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi ini. 3. Menjadi ciri upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.

PENGERTIAN KODE ETIK PROFESI Fungsi Kode Etik Profesi : a. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. b. Sebagai pencegah campur tangan pihak diluar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. c. Sebagai pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan.

PENGERTIAN KODE ETIK PROFESI Maksud/tujuan pembentukan Kode Etik: a. Mengatur dan memberi kualitas kepada pelaksanaan profesi. b. Menjaga kehormatan dan nama baik organisasi profesi. c. Melindungi publik yang memerlukan jasa-jasa profesional. d. Menjaga dan meningkatkan kualitas moral. e. Menjaga dan meningkatkan keterampilan. f. Melindungi profesi.

kesejahteraan

materiil

para

pengemban

PENGERTIAN KODE ETIK PROFESI Karakteristik Kode Etik: a. Merupakan produk terapan, karena dihasilkan berdasarkan penerapan etis atas suatu profesi tertentu. b. Dapat berubah dan diubah, sesuai perkembangan Iptek. c. Tidak akan berlaku efektif bila tidak dijiwai cita-cita dan nilai yang hidup dikalangan profesi itu. d. Merupakan self regulation (pengaturan diri) dari profesi itu. e. Tujuan utamanya adalah mencegah perilaku yang tidak etis.

ETIKA PROFESI PEJABAT LELANG

ETIKA PROFESI PEJABAT LELANG Etika profesi Pejabat Lelang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1. Etika kepribadian; 2. Etika melakukan tugas jabatan; 3. Etika pelayanan; 4. Etika hubungan. Ditetapkan oleh organisasi profesi Pejabat Lelang. Saat ini, organisasi profesi Pejabat Lelang yang ada di Indonesia adalah IPLI (Ikatan Pejabat Lelang Indonesia).

Etika kepribadian: a. Senantiasa menjunjung tinggi dasar negara dan hukum yang berlaku. b. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan negara dan masyarakat. c. Menjunjung tinggi kehormatan profesi Pejabat Lelang dan menjaga nama baik organisasi sesuai dengan makna sumpah jabatan dan kode etik. d. Memiliki perilaku profesional dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

ikut

Etika melakukan tugas jabatan: a. Bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, mandiri, jujur dan tidak berpihak. b. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan, tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam: • Ketentuan-ketentuan dalam peraturan lelang; • Isi Sumpah Jabatan • Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Standar Profesi ataupun keputusankeputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi

Etika Pelayanan: a. Memberi pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan jasanya. b. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan maksud agar masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat.

Etika Hubungan: Bersikap saling menghormati, menghargai serta mempercayai dalam suasana kekeluargaan dengan sesama anggota organisasi

KODE ETIK PEJABAT LELANG

KODE ETIK PEJABAT LELANG Landasan Hukum: Pejabat Lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang (Pasal 1 angka 14 PMK No.93/2010 sebagaimana telah diubah dengan PMK No.106/2013). Dengan demikian, ada 2 jenis kode etik yang berlaku bagi Pejabat Lelang, yaitu: • Kode Etik Pejabat Lelang selaku Profesi. • Kode Etik Pejabat Lelang selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS).

KODE ETIK PEJABAT LELANG Latar belakang perlunya Kode Etik Pejabat Lelang: Ketentuan Pasal 1 jo. 1a jo. 35 Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement), pengertian Lelang adalah: •

penjualan barang yg dilakukan dimuka umum.

•

dengan penawaran yg khas.

•

harus didahului pengumuman lelang.

•

harus dilaksanakan oleh dan/atau di hadapan Pejabat Lelang dan olehnya dibuat berita acara yang disebut Risalah Lelang.

KODE ETIK PEJABAT LELANG Ketentuan Pasal 2 PMK No.93/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang: “Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah”.

KODE ETIK PEJABAT LELANG Kode Etik Pejabat Lelang selaku PNS: Terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah kepegawaian, yaitu: 1.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

2.

Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

3.

Peraturan Menteri Keuangan No. 29/PMK.01/2007 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin PNS di Lingkungan Depkeu.

4.

Peraturan Menteri Keuangan No. 01/PM.6/2010 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan DJKN.

KODE ETIK PEJABAT LELANG Selain itu, Kode Etik Pejabat Lelang juga terdapat dalam peraturan yang mengatur mengenai Pejabat Lelang, yaitu: 1. Peraturan Menteri Keuangan No. 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I sebagaimana telah diubah dengan No. 158/PMK.06/2013 2. Peraturan Menteri Keuangan No. 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II sebagaimana telah diubah dengan No. 159/PMK.06/2013

KODE ETIK PEJABAT LELANG Peraturan Disiplin PNS (PP No.53/2010) Kewajiban PNS, antara lain (Pasal 3): 1.

Mengucapkan sumpah/janji PNS;

2.

Mengucapkan sumpah/janji jabatan;

3.

Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;

4.

Menaati segala ketentuan perundang-undangan;

5.

Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

KODE ETIK PEJABAT LELANG Peraturan Disiplin PNS (PP No. 53/2010) 6.

Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS;

7.

Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan;

8.

Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;

9.

Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara;

10. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; 11. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;

KODE ETIK PEJABAT LELANG Peraturan Disiplin PNS (PP No.53/2010) 12. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan negara atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil; 13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; 14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; 15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; 16. Memberikan kesempatan mengembangkan karier; dan

kepada

bawahan

untuk

17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

KODE ETIK PEJABAT LELANG Larangan PNS, antara lain (Pasal 4): 1.

Menyalahgunakan wewenang;

2.

Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

3.

Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;

4.

Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;

5.

Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;

KODE ETIK PEJABAT LELANG 6.

Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

7.

Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;

8.

Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;

9.

Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;

KODE ETIK PEJABAT LELANG 10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; 11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan; 12. Memberikan dukungan kepada Capres/Cawapres, DPR, DPD atau DPRD dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

KODE ETIK PEJABAT LELANG 13. Memberikan dukungan kepada Capres/Cawapres dengan cara: membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat; 14. Memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan

KODE ETIK PEJABAT LELANG 15. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara: terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

KODE ETIK PEJABAT LELANG Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin (Pasal 7) Jenis hukuman disiplin ringan: a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; dan c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.

KODE ETIK PEJABAT LELANG Jenis hukuman disiplin sedang: a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (sa tu) tahun; dan c. Penurunan pangkat setingkat lebih renda h selama 1 (satu) tahun.

KODE ETIK PEJABAT LELANG Jenis hukuman disiplin berat: a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; c. Pembebasan dari jabatan; d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

KODE ETIK PEJABAT LELANG Kode Etik Pegawai di Lingkungan DJKN (PMK No.01/PM.6/2010) Tujuan: Memberikan pedoman bagi seluruh pegawai dalam rangka: a. Meningkatkan disiplin pegawai; b. Menjamin terpeliharanya tata tertib; c. Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas yang kondusif; d. Menciptakan dan memelihara perilaku profesional; dan e. Meningkatkan kinerja dan citra Pegawai.

KODE ETIK PEJABAT LELANG Kewajiban pegawai, antara lain: a. Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat antar sesama pegawai dalam menjalankan tugas; b. Berperilaku sopan dan santun dalam berhubungan dengan sesama Pegawai, pengguna jasa dan masyarakat; c. Berpakaian kerja yang pantas, berpenampilan rapi dan sopan serta mengenakan tanda pengenal pegawai selama menjalankan tugas;

KODE ETIK PEJABAT LELANG Kewajiban pegawai, antara lain: d. Memberikan informasi yang jelas, lengkap dan benar sesuai ketentuan yang berlaku kepada pengguna jasa, sesuai dengan kewenangannya; e. Mengamankan data dan informasi, berkas, password, dan program komputer yang dimiliki DJKN; f. Melaporkan kepada atasannya jika berada dalam situasi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas; g. Menjaga keselamatan diri dan rekan kerja dalam melaksanakan tugas;

KODE ETIK PEJABAT LELANG Kewajiban pegawai, antara lain: h. Memelihara dan meningkatkan kekompakan, persatuan dan kesatuan korps PNS DJKN; i. Melaporkan secara tertulis kepada atasan disertai dengan bukti-bukti apabila mengetahui adanya pelanggaran kode etik; j.

Memberikan keterangan apabila diminta oleh Majelis dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik;

KODE ETIK PEJABAT LELANG Larangan pegawai, antara lain: a. Bersikap diskriminatif dalam memberikan pelayanan; b. Memberikan informasi dan data yang bukan kewenangannya kepada pihak luar; c. Memberikan pernyataan, laporan, surat atau informasi, yang merugikan pegawai dan/atau organisasi DJKN; d. Mengadakan pertemuan yang berkaitan dengan urusan kedinasan di luar kantor tanpa izin dari atasan;

KODE ETIK PEJABAT LELANG Larangan pegawai, antara lain: e. Menggandakan sistem dan/atau program aplikasi milik DJKN untuk kepentingan diluar kedinasan; f. Mengakses, mengunduh, dan menyebarkan materi internet yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. Melakukan pekerjaan dan/atau aktifitas kedinasan diluar jam kerja untuk kepentingan pihak tertentu tanpa ijin tertulis dari pejabat yang berwenang; h. Melakukan atau terlibat dalam mengkonsumsi minuman beralkohol di lingkungan kantor;

KODE ETIK PEJABAT LELANG Larangan pegawai, antara lain: i. Melakukan atau terlibat dalam kegiatan perjudian; j. Melakukan atau terlibat penggunaan narkotika dan/atau zat adiktif lainnya; k. Melakukan perbuatan asusila antara lain melakukan pelecehan seksual, melakukan perzinahan; l. Melakukan perbuatan yang langsung atau tidak langsung menimbulkan persaingan tidak sehat, ketidaknyamanan dan mengganggu keharmonisan dalam pelaksanaan tugas;

KODE ETIK PEJABAT LELANG Larangan pegawai, antara lain: m. Menggunakan nama pegawai dan/atau organisasi DJKN untuk kepentingan pribadi atau kelompok; n. Melakukan pekerjaan dan/atau aktivitas di luar kedinasan, antara lain menjadi pengajar, pembicara, moderator, dan panitia dalam kegiatan seminar/lokakarya/workshop atau kegiatan sejenis lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DJKN tanpa mendapat ijin tertulis dari pejabat yang berwenang;

KODE ETIK PEJABAT LELANG Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik adalah sanksi moral berupa: a. Permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis; atau b. Pernyataan penyesalan lisan dan/atau tertulis. Pengenaan sanksi moral disampaikan secara: a. Tertutup (dalam sidang tertutup); atau b. Terbuka (dalam forum resmi pegawai, upacara, papan pengumuman, dll).

STANDAR PROFESI PEJABAT LELANG

STANDAR PROFESI PEJABAT LELANG Hasil Penting Musyawarah Nasional (Munas) IPLI tahun 2001: a. Standar Profesi Pejabat Lelang; b. Kode Etik Pejabat Lelang Indonesia.

STANDAR PROFESI PEJABAT LELANG Dalam standar Profesi Pejabat lelang dirumuskan pokok-pokok pikiran: 1. Tanggung jawab profesi; 2. Pelayanan masyarakat; 3. Integritas; 4. Objektifitas dan kemandirian; 5. Inovatif dan kehati-hatian profesional; 6. Perilaku profesional; 7. Standar teknis; 8. Kekeluargaan dan kebersamaan; 9. Transparansi informasi.

KODE ETIK PEJABAT LELANG INDONESIA

KODE ETIK PEJABAT LELANG INDONESIA Kode Etik Pejabat Lelang menurut IPLI: Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan/organisasi berdasarkan Keputusan Munas dan atau ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu, dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota organisasi.

KODE ETIK PEJABAT LELANG INDONESIA Kode Etik Pejabat Lelang Indonesia (menurut IPLI) Bab

I : Ketentuan Umum

Bab

II : Ruang Lingkup Berlakunya Kode Etik

Bab III : Kewajiban dan Larangan Bab IV : Sanksi Bab

V : Tata Cara Penegakan Kode Etik

Bab VI : Kewajiban Pengawas Bab VII : Ketentuan Penutup

KODE ETIK PEJABAT LELANG INDONESIA Kewajiban Pejabat Lelang antara lain (Pasal 3): 1. Senantiasa menjunjung tinggi dasar negara dan hukum yang berlaku; 2. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan negara dan masyarakat; 3. Menjunjung tinggi kehormatan profesi Pejabat Lelang dan menjaga nama baik organisasi sesuai dengan makna sumpah jabatan dan kode etik; 4. Memiliki perilaku profesional dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional;

KODE ETIK PEJABAT LELANG INDONESIA Kewajiban Pejabat Lelang antara lain (Pasal 3): 5. Bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, mandiri, jujur dan tidak berpihak; 6. Memberi pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan jasanya. 7.

Memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan maksud agar masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat.

8.

Bersikap saling menghormati, menghargai serta mempercayai dalam suasana kekeluargaan dengan sesama anggota organisasi.

KODE ETIK PEJABAT LELANG INDONESIA Kewajiban Pejabat Lelang antara lain (Pasal 3): 9. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan, tidak terbatas pada ketentuanketentuan yang tercantum dalam: • Ketentuan-ketentuan dalam peraturan lelang; • Isi Sumpah Jabatan; • Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Standar Profesi ataupun keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi.

KODE ETIK PEJABAT LELANG INDONESIA Larangan Pejabat Lelang antara lain (Pasal 4): 1.Menolak permohonan lelang dalam wilayah kerjanya sepanjang telah memenuhi persyaratan yang berlaku; 2.Baik langsung maupun tidak langsung, mengadakan usaha-usaha/ melakukan perbuatan yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dan merugikan sesama Pejabat Lelang baik moral maupun material;

KODE ETIK PEJABAT LELANG INDONESIA Larangan Pejabat Lelang antara lain (Pasal 4): 3.Menunjuk atau menetapkan salah satu peserta lelang sebagai pemenang lelang di luar prosedur dan tata cara lelang; 4.Membujuk dan/atau memaksa pengguna jasa dengan cara atau dalam bentuk apapun untuk membuat agar pelaksanaan lelang dilakukan olehnya;

KODE ETIK PEJABAT LELANG INDONESIA Larangan Pejabat Lelang antara lain (Pasal 4): 5. Membentuk kelompok di dalam tubuh organisasi dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus/eksklusif, apalagi menutup kemungkinan bagi Pejabat Lelang lain untuk berpartisipasi;

KODE ETIK PEJABAT LELANG INDONESIA Larangan Pejabat Lelang antara lain (Pasal 4): 6. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran, tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap: a. Ketentuan-ketentuan dalam peraturan Pejabat Lelang; b. Isi Sumpah Jabatan; c. AD, ART, Standar Profesi ataupun keputusankeputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi.

RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KODE ETIK

RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KODE ETIK Kode

Etik

berlaku

bagi

seluruh

anggota

organisasi, baik dalam rangka melaksanakan tugas jabatan ataupun dalam kehidupan seharihari.

SANKSI - SANKSI

SANKSI-SANKSI Sanksi atas pelanggaran kode etik (Pasal 5): 1. Sanksi sebagai berikut: a. Peringatan lisan; b. Peringatan tertulis; c. Pemberhentian sementara; d. Pemberhentian.

SANKSI-SANKSI Sanksi atas pelanggaran kode etik (Pasal 5): 2. Pengenaan sanksi dilakukan oleh Dewan Kehormatan dengan memperhatikan berat ringannya kesalahan anggota dan tidak harus diterapkan secara berurutan; 3. Sebelum sanksi tersebut dilaksanakan, anggota yang bersangkutan harus diberi kesempatan membela diri dihadapan Dewan Kehormatan dan dapat didampingi oleh penasehat sebanyakbanyaknya 2 (dua) orang anggota biasa;

SANKSI-SANKSI Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik (Pasal 5): 4.

Sanksi berupa peringatan tertulis dapat disertai pernyataan tentang kondisi bersyarat, yang menyatakan apabila anggota yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran serupa dalam jangka waktu tertentu, maka anggota tersebut secara otomatis akan dikenakan sanksi pemberhentian sementara;

5. Dalam hal sanksi berupa pemberhentian sementara, maka tindakan ini diumumkan kepada seluruh anggota IPLI (Ikatan Pejabat Lelang Indonesia) oleh Dewan Kehormatan sedangkan tindakan berupa pemberhentian diumumkan kepada masyarakat.

TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK

TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK Pengawasan (Pasal 6) : 1. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan; 2.Dewan Kehormatan dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan atas pelaksanaan kode etik kepada Pengurus Daerah.

TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi (Pasal 7): Pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan penjatuhan sanksi kepada pelanggarnya dilakukan dengan cara: 1. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah; 2. Pada tingkat kedua oleh Pengurus Pusat; 3. Pada tingkat terakhir oleh Dewan Kehormatan.

TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK Eksekusi Atas Sanksi-Sanksi Dalam Pelanggaran Kode Etik (Pasal 9): 1. Eksekusi atas sanksi-sanksi dalam pelanggaran Kode Etik dilaksanakan setelah putusan bersifat final; 2. Pelaksanaan putusan yang bersifat final dilakukan oleh Pengurus Daerah;

TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK KEWAJIBAN PENGURUS (Pasal 10): 1. Pengenaan sanksi pemberhentian sementara (skorsing) dan pemberhentian sebagai anggota organisasi yang bersifat final wajib diberitahukan oleh Pengurus Daerah kepada Pengurus Pusat. 2. Pengurus Pusat wajib memberitahukan pengenaan sanksi yang bersifat final kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan kepada Musyawarah Nasional berikutnya.

PENINGKATAN ETIKA PEJABAT LELANG Upaya yang dilakukan: 1. Capacity building bagi seluruh Pejabat Lelang Kelas I baik di dalam maupun di luar negeri. Hal-hal yang ditekankan meliputi: personality, marketing, problem

solving, refreshment course; 2. Styling Pejabat Lelang Kelas I melalui seragam Pejabat Lelang yang stylish;

3. Pembuatan perlengkapan lelang bagi Pejabat Lelang yang terdiri dari: palu, pin, dan PUL (Pedoman Umum Lelang);

PENINGKATAN ETIKA PEJABAT LELANG Upaya yang dilakukan: 4. Penyusunan RPMK tentang Pedoman Perilaku dan Organisasi Profesi Pejabat Lelang. 5. Pelaksanaan sistem “reward and punishment” bagi Pejabat Lelang Kelas I.

TERIMA KASIH

KODE ETIK PEJABAT LELANG INDONESIA

Recommend Documents