Suami Dari Selebriti Indonesia Diburu Kpk tegas.co., JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Dari empat orang tersebut terdapat nama Dirut PT Melati Technofo Indonesia (MTI), Fahmi Dharmawansyah. Namun, berbeda dengan tiga tersangka lainnya, yakni Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama (Sestama Bakamla), Eko Susilo Hadi, serta dua pegawai PT MTI, Hardy Stefanus dan M Adami Okta yang telah ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) dan ditahan, keberadaan Fahmi hingga kini masih dicari penyidik KPK.
Febri Diansyah FOTO : RUL
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengakui, Fahmi tidak turut ditangkap dalam OTT kemarin. Namun, penyidik meyakini Fahmi yang disebut suami dari artis Inneke Koesherawati itu terlibat dalam kasus ini. “Yang pasti dari OTT kemarin kita belum dapatkan FD (Fahmi Darmawansyah), tapi saat ini
penyidik sudah cukup yakin bahwa FD juga statusnya ditingkatkan ke penyidikan, menjadi tersangka,” kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/1216). Meski demikian Febri mengatakan bahwa, lembaga antirasuah belum melakukan penangkapan terhadap FD. Karena tim satgas masih dalam proses mencarinya. Dalam kasus ini, dari pihak swasta, KPK juga menetapkan dua orang lainnya. Seperti pegawai PT MTI Muhammad Adami Okta (MAO) dan pihak swasta Hardy Stefanus (HST). Dimana, keduanya ditangkap KPK di kantor Bakamla bersama dengan Eko setelah menyerahkan uang sebesar Rp 2 miliar. Dikatakan Febri, keterlibatan Fahmi dalam kasus ini berdasar informasi dan bukti yang diperoleh penyidik. Untuk itu, tim penyidik tak ragu menetapkan Fahmi sebagai tersangka. Meski belum diamankan, hingga saat ini KPK belum menetapkan Fahmi sebagai buronan. Febri mengimbau agar Fahmi datang ke Gedung KPK dan menyerahkan diri. “Dari informasiinformasi yang ada dan dari bukti-bukti. Makanya kita tetapkan empat orang jadi tersangka, FD salah satu dari (tersangka) pemberi. Ya pasti kita akan lakukan proses sebelumnya. Apakah dilakukan pemanggilan atau meminta FD menyerahkan diri yang bila datang akan lebih baik lagi,” ujarnya. RUL/MAS’UD
Lagi, Anggota Dpr Ri Dipanggil
Kpk tegas.co., JAKARTA – Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu kembali dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (16/12/16). Politisi Partai Demokrat tersebut akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).
Khatibul Umam Wiranu FOTO : RUL
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Khatibul akan dimintai keterangan untuk tersangka mantan pejabat pembuat komitmen e-KTP Sugiharto. “Akan diperiksa untuk tersangka S (Sugiharto),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Jumat, (16/12/16). Selain Khatibul, penyidik juga memanggil Sekretaris Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Drajat Wisnu Setyawan, Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Dukcapil Kemendagri Wisnu Wibowo. Sejak beberapa waktu lalu, sejumlah anggota DPR dikonfirmasi oleh penyidik KPK seputar dugaan kerugian negara dalam pengadaan KTP elektronik. Sejumlah anggota DPR sudah diperiksa KPK dalam kasus ini. Antara lain, Ketua DPR Setya Novanto, anggota DPR Agun Gunanjar, Chairuman Harahap serta Markus Nari. Febri menegaskan apakah akan ada tersangka baru selain Sugiharto dan mantan Dirjen Dukcapil Kemengari Irman, tentu tergantung hasil penyidikan. “Selanjutnya apakah ada tersangka baru dalam kasus itu sangat tergantung dari informasi dan bukti,” katanya. RUL/MAS’UD
Empat Pejabat Bakamla Disergap Ott Kpk tegas.co., JAKARTA – Empat Pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla) berhasil disergap Operasi Tangkap Tangan oleh Tim Satgas KPK, Rabu (14/12/16). Keempat pejabat tersebut, yakni, ES, Deputi Informasi Hukum dan Kerja Sama sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama (Sestama Bakamla) bersama tiga orang lainnya berinisial SH, MA, dan D
Febri Diansyah juru bicara KPK FOTO : RUL
Empat orang yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengadaan barang dan jasa di Badan Keamanan Laut (Bakamla). KPK belum memberikan status hukum, karena masih memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukannya. “Sedang diperiksa lebih lanjut akan diinformasikan final karena kami punya 1×24 jam sebelum siang akan menyampaikan proyek apa dan siapa saja yang terkait tindak pidana korupsi. Ya setelah proses penangkapan dilakukan tentu pemeriksaan dari pihak-pihak terduga terkait dan kami akan lakukan gelar perkara apa cukup memenuhi bukti yang ada atau
sebaliknya juga melihat pasal apa yang terkait dalam perkara ini,” kata Ka Biro Humas, Febri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, (15/12/16). Febri pun menambahkan bahwa, selain menangkap keempat orang itu, dalam OTT kali ini, Tim Satgas juga menyita uang tunai dan satu unit kendaraan. Uang yang diduga merupakan pemberian dari ketiga orang pihak swasta kepada ES saat ini masih dihitung tim penyidik. Namun, Febri mengungkapkan, uang yang disita Tim Satgas nilainya cukup besar. Dari empat orang tersebut, hanya salah satu yang merupakan unsur penyelenggara negara. “Nilainya cukup signifikan perkaranya terkait pengadaan yang prosesnya implementasinya sedang berjalan saat ini di salah satu institusi yang terkait dengan kelautan. Apakah ada pemberian uang sebelumnnya kepada yang bersangkutan atau ada penerima lain itu teknis penyidikan dan belum bisa disampaikan saat ini,” ujarnya. Diketahui, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu (14/12/16), Tim Satgas KPK menangkap ES bersama tiga orang lainnya berinisial SH, MA, dan D. Keempat orang ini ditangkap Tim Satgas KPK di dua lokasi di Jakarta lantaran diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa suap terkait proyek di Bakamla. Saat ini, Bakamla sedang memproses proyek pengadaan Backbone Coastarina Suveillance System yang terintegerasi dengan BIS, Proyek Longrange Camera Plus Tower, dan Monitoring Satelit Bakamla. Ketiga proyek itu menelan anggaran hingga Rp400 miliar. RUL/MAS’UD
Mendagri, Penonaktifan Gubernur Sultra Masih Dikaji tegas.co, JAKARTA, Penonaktifan Gubernur Sulawesi Tenggara H Nur Alam atas Status tersangka dugaan Korupsi Pemberian izin Pertambangan masih di kaji oleh Kementrian Dalam Negeri. Hal itu diakui oleh Menteri Dalam negeri Tjayo Kumolo di Jakarta, Rabu, (14/12) kepada awak media.
Menteri Dalam Negeri Tjayo Kumolo. FOTO :RUL
Menurut Tjahjo Kumolo, masih akan mendalami dugaan kasus korupsi yang menimpa Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam. Terkait dengan penonaktifan jabatan, ia mengakui tetap menunggu proses hukum terhadap kasus kepala daerah Sultra ini. “Ini kan bukan kasus tangkap tangan (OTT). Kalau OTT langsung diberhentikan. Kita ikuti lah mekanisme yang ada di KPK juga mengedepankan asas praduga tak bersalah,” kata Tjahjo Kumolo selaku Kemendagri, Jakarta, Rabu, (14/12/16). Mendagri juga berharap KPK melakukan pengusutan mendalam untuk mengungkap keterlibatannya. Ia pun mengungkapkan bahwa, dalam aturan di Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, kepala daerah baru dapat diberhentikan sementara atau non aktif jika yang bersangkutan telah menjadi terdakwa di persidangan. Sementara, kepala daerah baru diberhentikan tetap jika telah ada putusan tetap dan mengikat dari pengadilan bahwa yang bersangkutan dinyatakan bersalah. Tjahjo menambahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang sudah melaksanakan koordinasi supervisi (Korsup) mengenai area rawan korupsi. Ia sendiri menyesalkan dugaan kasus korupsi kepala daerah ini. Ia sendiri berencana akan memastikan permasalahan yang terjadi sekarang. “Kami Kemendagri akan cek terkait permasalahan detailnya, apakah itu tentang kebijakan atau masalah lain,” tambahnya. Diketahui, KPK menetapkan Nur Alam sebagai tersangka lantaran diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan SK. Gubernur dua periode itu mengeluarkan tiga SK kepada PT Anugrah Harisma Barakah, perusahaan tambang yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara.
RUL / MAN
Setnov Bantah Telah Hasil Korupsi E-Ktp
Menerima
tegas.co, JAKARTA – Ketua DPR RI Setya Novanto telah memberikan keterangannya di Komisi pemberantasan Korupsi. Pemanggilan Ketua Umum Partai Golkar itu sebagi saksi atas dugaan korupsi e-KTP di Kementrian Dalam Negeri dengan tersangka Mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, Rabu, (14/12).
Ketua DPR RI Setya Novanto memberikan keterangan Pers usai di periksa KPK. FOTO : RUL
Usai diperiksa Komisi Anti rasuah itu, dihadapan sejumlahg awak media yang mewawancarainya, mengaku sudah diperiksa penyidik dalam kapasitasnya
sebagai saksi. Namun Ketua DPR RI itu enggan merinci apa saja yang ditanyakan oleh penyidik . Ia pun mengaku senang sudah memberikan keterangan kepada penyidik untuk mengklarifikasi dirinya terkait kasus tersebut. Ia membantah tudingan telah menerima hasil korupsi KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012. “Alhamdulillah saya begitu bahagia dan senang karena sudah bisa memberikan penjelasan, klarifikasi secara keseluruhan. Nggak benar itu, substansinya silahkan tanya ke penyidik KPK,” ujarnya di gedung KPK, Jakarta, Menurut dia, sejatinya hari ini dirinya harusnya mengikuti rapat paripurna di DPR. Namun, Novanto memilih diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) untuk tersangka Sugiharto dan Irman. Dia mengaku memilih menghadiri pemeriksa KPK untuk mengklarifikasi berbagai isu yang menyeret dirinya. Selain itu dirinya membantah telah menikmati uang dugaan korupsi E-KTP tersebut. “Didalam menjalankan supremasi hukum tentu saya selaku ketua DPR dan juga sebagai rakyat biasa, saya mematuhi apa yang menjadi kewenangan dari pada pemeriksa untuk bisa menyampaikan segala apa bagaimana dan semuanya,”tandasnya. RUL / MAN
Mantan Wakil Ketua Komisi Ii Dpr Dipanggil Kpk Sebagai Saksi EKtp tegas.co, JAKARTA – Setelah memanggil Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai saksi penyidikan dugaan korupsi E-KTP di Kementrian Dalam Negeri, KPK kembali memanggil satu anggota DPR RI untuk diminta keterangan sebagai saksi. Anggota DPR RI dari Fraksi PAN yang dipanggil adalah Teguh Juwarna Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini memeriksa anggota DPR RI dari fraksi PAN Teguh Juwarno, Rabu (14/12).
Mantan Ketua Komisi II DPR RI teguh Juwarna membwerikan keterangan Pers usai di periksa KPK. FOTO : RUL
Teguh dipanggil KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi dugaan korupsi E-KTP dengan tersangka atas nama Sugiharto. “Saya memenuhi undangan KPK, untuk dimintai keterangan sebagai saksi, berkaitan dengan jabatan saya saat itu sebagai Wakil ketua Komisi II DPR RI pada tahun 2009-2014,”ujarnya kepada awak media yang hadir di KPK di Jalan Rasuna Said, Jakarta. Poilitisi PAN itu membantah jika dirinya disebut terlibat ikut menikmati aliran korupsi proyek senilai Rp. 6 Triliun tersebut. Sebagaimana disebutkan saksi Muhammad Nazarudin bahwa sejumlah anggota Komisi II turut menikmati uang hasil proyek tersebut. “Saya enggak tahu sama sekali apalagi Nazaruddin bilangnya tahun 2011, saya udah nggak di Komisi II saat itu,” katanya. Diketahui, KPK sudah dua tahun lebih menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP dengan besaran anggaran pengadaannya mencapai Rp. 6 Triliun itu, negara diduga mengalami kerugian Rp 2 Triliun. KPK pun mengaku terus mendalami aliran dana uang haram tersebut ke sejumlah pihak. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan dua tersangka yakni Mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman dan Sugiharto yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut. RUL / MAN
Kpk Periksa Ketua Dpr Sebagai Saksi Dugaan Korupsi E-Ktp tegas.co., JAKARTA – Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) menghadiri pemeriksaan yang dijadwalkan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setnov akan diperiksa terkait kasus korupsi proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri tahun 2011-2012. Setya Novanto diperiksa sebagai saksi, ia pun tiba sekitar pagi tadi di gedung KPK Jl Rasuna Sahid, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (13/12/16).
Ketua DPR RI saat digedung KPK FOTO : RUL
Mengenakan batik berwarna cokelat, Novanto tidak memberikan komentar sedikit pun terkait pemeriksaannya dan langsung masuk ke dalam gedung KPK. Novanto tak sendirian mendatangi kantor KPK, ia didampingi oleh Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, Ketua DPP Bidang Penggalangan Opini, Nurul Arifin, dan Kuasa Hukumnya, Rudi Alfonso. Setnov akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sugiharto, Mantan
Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil). Sebelumnya, KPK menilai proyek e-KTP tersebut tidak memiliki kesesuaian dalam teknologi yang dijanjikan dalam kontrak tender dengan yang ada di lapangan. Akibatnya, keuangan negara dirugikan hingga Rp2 triliun. Salah satu ketidaksesuaian itu menyangkut alat pemindai. Salah satunya mengenai iris technology (pemindai mata) yang dalam pelaksanaannya hanya menggunakan finger print (sidik jari). KPK menyangka Sugiharto telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. RUL/MAS’UD
Ketua Dpr Ri Setya Novanto Akan Diperiksa Kpk Tegas.co., JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengagendakan pemeriksaan terhadap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto. Ketum Partai Golkar yang akrab disapa Setnov ini akan diperiksa pada Selasa (13/12/16) mendatang. Setya Novanto diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (E-KTP) 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri. “Ya kami baru dapat informasi KPK sudah mengirimkan surat panggilan untuk
Setya Novanto, ketua DPR terkait
Febri Diansyah selaku Kabiro Humas KPK FOTO : RUL
kasus E-KTP,” kata Juru Bicara KPK Febridiansyah di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu, (10/12/16). Sejak KPK menangani perkara ini pada 2014 lalu, Setya Novanto belum pernah dipanggil meski namanya kerap dihubungkan dengan perkara ini. Terkait upaya itu, pihaknya telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan kepada Setnov. Saat proyek e-KTP bergulir, Setnov menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar. Saat itu juga dia menjabat sebagai Bendum Golkar. Setnov diduga bakal ditelisik seputar sengkarut korupsi pada proyek bernilai Rp5,9 triliun itu. “KPK sudah mengirimkan surat panggilan untuk Setya Novanto, Ketua DPR-RI terkait kasus e-KTP. Saya tidak mengetahui detilnya. namun tentu saksi diperiksa karena dipandang mengetahui terkait kejahatan korupsi yang sedang disidik,” ujarnya. Dugaan keterlibatan Setnov dalam korupsi e-KTP sebelumnya diungkapkan mantan Bendum Partai Demokrat, M Nazaruddin. Selain dituding kecipratan uang panas, Setnov juga disebut ikut mengatur pemenang lelang proyek eKTP. Namun, tudingan itu sebelumnya telah berulang kali ditepis Setya Novanto. RUL/MAS’UD
Pejabat Kementerian Pupr Diperiksa Kpk
Taufik Widjoyono FOTO : RUL
Tegas.co., JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Taufik Widjoyono, Jumat (9/12/16). Taufik diperiksa dalam kasus dugaan suap terkait proyek di Kementerian PUPR tahun anggaran 2015-2016. Anak buah Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono itu dipanggil penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng. “Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SKS,” kata Febri Diansyah selaku Kabiro Humas KPK, Jakarta, Jumat (9/12). Febri Diansyah menambahkan bahwa, Taufik akan diperiksa sebagai saksi guna melengkapi berkas penyidikan tersangka Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng. Taufik diduga mengetahui sengkarut mengenai dugaan suap tersebut. Selain Taufik, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Miftachul Munir, Kasubdit Pemograman Direktorat
Pengembangan Jaringan Jalan (PJJ) Ditjen Bina Marga dan Reiza Setiawan, Kasi Pemograman II (Wilayah Indonesia Timur) Subdit Pemograman Direktorat PJJ Ditjen Binamarga Kementerian PUPR. Keduanya juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Aseng. Aseng sebelumnya mengakui telah memberikan uang Rp2,5 miliar kepada Wakil Ketua Komisi V DPR, Yudi Widiana. Uang yang diberikan melalui Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS, Muhammad Kurniawan itu dimaksudkan agar jatah proyek dari program aspirasi untuk perusahaannya tidak terganggu. Pengakuan itu disampaikan Aseng saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta beberapa waktu lalu. RUL/MAS’UD
Dua Ditjen Pajak Kementerian Diperiksa Kpk
Febri Diansyah selaku Kabiro Humas KPK FOTO : RUL
Tegas.co., JAKARTA – Penyidik KPK mengagendakan pemeriksaan 2 pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Keduanya dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi atas Country Director PT EK Prima (PT EKP) Ekspor Indonesia, Rajesh Rajamohanan Nair. Keduanya adalah Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak Khusus pada Ditjen Pajak Wahono Saputro. Kemudian Fungsional Pajak Kantor Wilayah Jakarta Khusus Ditjen Pajak Ahmad Wahyu Hidayat. “Wahono Saputro dan Ahmad Wahyu Hidayat diperiksa sebagai saksi atas tersangka RRN (Rajesh Rajamohanan Nair) terkait tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri (PN) pada Ditjen Pajak terkait permasalahan pajak PT EKP,”terang Febri Diansyah selaku Kabiro Humas KPK, Jakarta, Jumat (9/12/16). Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, anak buah Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi itu akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Country Direktor PT EK Prima Indonesia Rajesh Rajamohanan Nair. Selain itu, penyidik KPK akan memeriksa Rajesh sebagai tersangka. Juga Handang Soekarno selaku Kepala Subdirektorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak. Pemeriksaan terhadap para pegawai pajak ini mungkin dilakukan untuk menelusuri modus korupsi yang dapat terjadi di Ditjen Pajak. KPK pernah mengatakan akan menelusuri hal tersebut. Dan dalam pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya, penyidik KPK memang memanggil pegawai pada Ditjen Pajak. Pemeriksaan terhadap para pegawai pajak ini mungkin dilakukan untuk menelusuri modus korupsi yang dapat terjadi di Ditjen Pajak. RUL/MAS’UD
