MATRIK BAHASAN SIDANG KOMISI I PADA REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN TAHUN 2009 TOPIK BAHASAN : PENDIDIKAN GRATIS DAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM) Solusi No Keadaan Saat Ini Permasalahan 1 Standar Kompetensi Lulusan a. Dimensi-dimensi SKL a. Sebagian guru mengalami yang mencakup kesulitan untuk memahami pengetahuan, sikap dan SKL. keterampilan belum b. Belum semua guru memiliki sepenuhnya digunakan kemampuan menggunakan sebagai acuan dalam SKL sebagai sumber bagi melaksanakan 7 SNP pelaksanaan 7 SNP lainnya. lainnya Selain itu, arahan dan b. Disparitas pencapaian SKL bimbingan dari dinas masih lebar antar sekolah, pendidikan provinsi dan antar kabupaten/kota, kabupaten/kota belum karena pada sekolahoptimal sekolah dan daerah-daerah c. Rendahnya kemampuan tertentu terdapat kendala sumberdaya (sumberdaya yang terlalu besar untuk manusia dan sumberdaya dapat mencapai SKL lainnya) terutama pada dalam waktu yang sama sekolah dan kabupaten/kota tertinggal serta belum meratanya sosialisasi tentang posisi SKL sebagai sumber bagi pelaksanaan 7 SNP lainnya
Kebijakan Pengembangan kapasitas SDM dan peningkatan sumberdaya lainnya secara nasional serta intervensi terutama pada sekolah dan kabupaten/ kota tertinggal
Program
Strategi Implementasi
a. Pengembangan a. Pemerintah dan kapasitas SDM Provinsi memfasilitasi dan peningkatan penyelenggaraan sumberdaya pelatihan dan lokakarya lainnya untuk tentang pendidikan mendukung berbasis kompetensi pelaksanaan dan kedudukan SKL pendidikan sebagai sumber berbasis pelaksanaan 7 SNP kompetensi lainnya b. Intervensi b. Tim SPM menyusun terhadap sekolah SPM yang mengatur dan pencapaian SKL kabupaten/kota c. Pemerintah dan terutama yang provinsi memberi tertinggal melalui bantuan langsung pelatihan, terhadap sekolah dan kerjasama dengan daerah untuk pihak-pihak terkait peningkatan dan bantuan sumberdayanya langsung ke terutama di daerah sekolah dan tertinggal
Solusi No
Keadaan Saat Ini
2
Standar Isi/Kurikulum a. Kualitas KTSP, silabus, RPP, dan bahan ajar masih beragam kualitasnya b. Text books yang digunakan umumnya kurang memasukkan referensi buku-buku baru c. Kurikulum berbasis kearifan lokal sebagian besar belum dirumuskan oleh daerah
3
Permasalahan
Kebijakan
Program kabupaten/kota. c. Penyusunan SPM tentang pencapaian SKL
a. Sosialisasi dan pelatihan penyusunan KTSP, silabus RPP, dan bahan ajar belum dilaksanakan secara utuh dan benar b. Sosialisasi tentang adanya buku-buku pelajaran dan referensi baru belum merata c. Provinsi dan kabupaten/kota belum menyusun ketentuanketentuan tentang kurikulum berbasis kearifan lokal
a. Pemberdayaan tim pengembang kurikulum di provinsi dan kab./kota b. Penerbitan Pergub kurikulum berbasis kearifan lokal
a. Bimbingan teknis Tim Pengembang Kurikulum dan asistensi ke sekolah-sekolah b. Sosialisasi, pelatihan dan lokakarya KTSP, silabus, RPP dan bahan ajar berbasis kearifan lokal
a. Penentuan indikator pembelajaran kontekstual untuk masing-masing rumpun mata pelajaran
a. Penyusunan instrumen monev pelaksanaan pembelajaran kontekstual b. Pelatihan berjenjang untuk
Standar Proses a. Proses belajar mengajar a. Pemahaman tentang prinsipbelum sepenuhnya prinsip pembelajaran mendukung perkembangan kontekstual dan daya pikir kreatif, kritis, penerapannya belum merata dan demokratis, karena pada semua guru prinsip pembelajaran kontekstual belum
Strategi Implementasi
a. Secara kolaboratif, Direktorat, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten melaksanakan sosialisasi dan bimtek penyusunan KTSP, silabus, RPP dan bahan ajar b. Dinas Pendidikan Provinsi bersama Kabupaten/Kota menyusun Pergub kurikulum berbasis kearifan lokal
a. Bimbingan teknis pelaksanaan pembelajaran kontekstual dengan mengacu pada perangkat indikator dan dipantau dengan
Solusi No
4
Keadaan Saat Ini diterapkan secara konsisten b. Proses pembelajaran IPA dan IPS terpadu belum berjalan sebagaimana mestinya c. Pembelajaran remidial dan pengayaan secara umum belum dilaksanakan
Permasalahan b. Pemahaman tentang prinsipprinsip pembelajaran IPA dan IPS terpadu belum merata pada semua guru c. Rendahnya pemahaman tentang hakikat pendidikan berbasis kompetensi dalam diri guru dan kepala sekolah
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan a. Sebagian besar guru SD belum memiliki D4/S1 b. Secara umum, kompetensi guru masih rendah. c. Belum adanya rumusan operasional tentang kompetensi guru d. Guru yang telah memperoleh sertifikasi belum menunjukkan
a. Kualifikasi guru belum a. Peningkatan memenuhi persyaratan sesuai kualifikasi, dan dengan PP 19/2005 kompetensi guru b. Kompetensi guru yang ada b. Pengembangan belum mendukung profesi guru pelaksanaan pembelajaran secara yang berkualitas. berkelanjutan c. Belum adanya sistem diiringi dengan penjaminan mutu sistem pembelajaran bagi guru yang penjaminan mutu telah memperoleh sertifikasi
Kebijakan
Program pelaksanaan c. Peningkatan pembelajaran IPA kapasitas dan IPS terpadu pembelajaran IPA c. Menyusun dan IPS terpadu kompetensi, bahan d. Peningkatan pelatihan dan pemahaman implementasi tentang hakikat pembelajaran IPA pendidikan dan IPS terpadu berbasis d. Sosialisasi kompetensi dalam pembelajaran diri guru dan remidial dan kepala sekolah pengayaan dalam pelaksanaan pendidikan berbasis kompetensi
a. Pemberian beasiswa untuk program kelanjutan studi guru-guru yang belum S1/D4 b. Pengembangan sistem penjaminan mutu guru
Strategi Implementasi instrumen b. Sosialisasi dan bintek pelaksanaan pembelajaran IPA dan IPS terpadu c. Bimtek dan pendampingan pembelajaran remidial dan pengayaan dalam pelaksanaan pendidikan berbasis kompetensi
a. Pemerintah pusat, provinsi dan kab./kota menyediakan beasiswa bagi guru b. Pelaksanaan uji kompetensi guru secara berkala, terutama aspek praktis
Solusi No
5
6
Keadaan Saat Ini kinerja yang berkualitas tinggi
Permasalahan
Standar Sarana dan Prasarana a. Secara umum, belum a. Kurang pemahaman seluruhnya sekolahtentang pentingnya sarana sekolah memiliki dan prasarana pendidikan laboratorium (matematika, dalam proses fisika, kimia, biologi, pembelajaran bahasa, komputer), dan b. Ada kendala finansial peralatan kesenian, dalam pengadaan olahraga, IPS dan peralatan pendidikan. ketinggalan buku-buku referensi. b. Secara umum sekolahsekolah belum memiliki sarana dan prasarana olah raga, kesenian, sanitasi dan lingkungan fisik yang memadai Standar Pengelolaan a. MBS belum secara merata a. Pengelolaan sekolah belum dilaksanakan di semua optimal berdasarkan MBS sekolah b. Pengembangan sekolah b. Belum semua sekolah belum sepenuhnya memiliki RPS/RKAS yang berdasarkan pada RPS/ sesuai dengan kriteria RKAS kualitas RPS/RKAS c. Belum semua komite sekolah c. Belum semua komite melaksanakan tugas dan sekolah berperan aktif fungsinya
Strategi Implementasi
Kebijakan
Program
a. Melengkapi sarana dan prasrana pendidikan di sekolah b. Mendorong sekolah-sekolah untuk memenuhi standar kesehatan lingkungan
a. Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan b. Penghargaan bagi sekolah yang memenuhi standar kesehatan lingkungan
a. Pemberian hibah/bantuan untuk pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah b. Lomba lingkungan sekolah sehat
Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pemerintah pusat, provinsi, dan kab./kota dalam pengelolaan pendidikan
a. Peningkatan pemahaman tentang MBS bagi komunitas sekolah b. Peningkatan daya saing pelaksanaan MBS c. Identifikasi best practices MBS
a. Sosialisasi dan bimtek pelaksanaan MBS b. Pendampingan pelaksanaan MBS c. Lomba praktek MBS d. Rakor penyusunan renstra tingkat
Solusi No
Keadaan Saat Ini d. Kesinambungan dan keberlanjutan pengelolaan pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi belum optimal e. Renstra pendidikan belum mencerminkan kepentingan bersama f. Akurasi dan validitas data pendidikan serta sistem penyimpanan masih rendah g. Informasi kualitatif serta pelaksanaan program masih belum optimal
7
Standar Pembiayaan a. Belum semua unsur memahami PP 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan b. Pemanfaatan dana untuk mendukung pelaksanaan program belum optimal c. Optimalisasi pemanfaatan dana untuk peningkatan kualitas masih rendah d. Kesadaran akan tanggung jawab finansial provinsi dan kab./kota masih
Permasalahan d. Koordinasi dan sinkronisasi antara provinsi dan kabupaten/kota belum optimal e. Koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota belum optimal dalam menyusun Renstra pendidikan f. Keterpaduan dalam pendataan pendidikan masih lemah g. Monitoring dan evaluasi belum dilakukan secara ekstensif dan intentif
Kebijakan
a. Belum ada sosialisasi tentang a. Sosialisasi struktur pembiayaan menurut tentang struktur PP 48/2008 pembiayaan b. Keterkaitan antara rencana pendidikan pendidikan, rencana biaya, menurut PP dan sumber dana masih 48/2008 tentang lemah Pendanaan c. Kesadaran atas pentingnya Pendidikan pembiayaan untuk kegiatan b. Penyusunan peningkatan mutu masih rencana dan rendah program d. Belum ada satuan harga yang berdasarkan sesuai dengan kebutuhan prioritas yang
Program d. Penguatan fungsi komite dalam MBS e. Peningkatan koordinasi pusat, provinsi dan kab./kota dalam rangka penyusunan renstra
a. Pembuatan regulasi pembiayaan pendidikan b. Penetapan rencana dan program prioritas c. Penetapan indeks satuan biaya berdasarkan wilayah d. Advokasi pembiayaan
Strategi Implementasi provinsi e. Penggunaan aplikasi yang sama dalam pengelolaan data
a. Penyusunan permen tentang tindak lanjut PP 48/2008 b. Penyusunan program berdasarkan urutan prioritas c. Penghitungan indeks satuan biaya berdasarkan wilayah d. Road show dalam rangka pembiayaan pendidikan
Solusi No
Keadaan Saat Ini rendah. e. Ketimpangan pembiayaan pendidikan antar wilayah
8
Standar Penilaian Pendidikan a. Penilaian hasil pendidikan belum komprehensif. b. Penentuan kelulusan belum sepenuhnya mengacu pada peraturan
Permasalahan
a. Masih rendahnya kesadaran atas pentingnya penilaian kualitatif dan formatif b. Penetapan kelulusan belum secara optimal didasarkan pada hasil belajar semua mata pelajaran
Kebijakan sesuai dengan kapasitas finansial c. penentuan pembiayaan memperhatikan disparitas kewilayahan
Program bersama terhadap pemerintah provinsi dan kab./kota
a. Peningkatan kesadaran atas pentingnya penilaian kualitatif dan formatif b. Optimalisasi pemanfaatan hasil evaluasi dalam penentuan kelulusan
a. Penyusunan SOP pelaksanaan penilaian hasil belajar b. Pengendalian dalam penerapan SOP penentuan kelulusan
Strategi Implementasi
a. Bimtek penilaian otentik dan pemanfaatan hasilnya untk peningkatan pembelajaran b. Pemberdayaan pengawas dalam pelaksanaan penentuan kelulusan
