Pedoman Blockgrant KWD Daerah Tertinggal

Pedoman Blockgrant KWD Daerah Tertinggal

i

PP


i

KATA SAMBUTAN Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal

Kebijakan pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka dalam penyelenggaraan pendidikan nasional bertumpu pada 5 prinsip: 1) ketersediaan berbagai program layanan pendidikan; 2) biaya pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat; 3) semakin berkualitasnya setiap jenis dan jenjang pendidikan; 4) tanpa adanya perbedaan layanan pendidikan ditinjau dari berbagai segi; dan 5) jaminan lulusan untuk melanjutkan dan keselarasan dengan dunia kerja. Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, sebagai salah-satu unit utama di Kementerian Pendidikan Nasional dalam mewujudkan prinsip tersebut menyediakan berbagai program layanan pendidikan diantaranya program kursus dan pelatihan kerja. Arah program kursus dan pelatihan tersebut adalah pembekalan kepada peserta didik dengan berbagai keterampilan untuk dapat bekerja (pekerja) atau usaha mandiri (berwirausaha). Program-program tersebut diantaranya: 1) Kursus Para Profesi; 2) Kursus Wirausaha Kota; 3) Kursus Wirausaha Desa; dan 4) Pendidikan Kecakapan Hidup bagi Lembaga Kursus dan pelatihan. Selain itu pada tahun 2010 ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal merintis program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) yakni program pendidikan non formal yang didalamnya terdapat pendidikan kewirausahaan (pendidikan karakter berwirausaha bagi peserta didik) dan pendidikan keterampilan yang selanjutnya lulusannya ditindaklanjuti dengan berbagai Kementerian, Instansi, Lembaga dan Organisasi terkait untuk dapat merintis usaha kecil sebagai wirausaha. Misi dan tujuan dari pendidikan ini adalah memberikan bekal pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat sehingga setiap lulusan pendidikan nonformal dapat masuk di dunia kerja dan atau menciptakan lapangan kerja baru, menghasilkan produk barang dan/atau jasa yang kreatif dan inovatif sehingga mampu memberdayakan potensi lokal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Akhirnya, dengan terbitnya pedoman ini diharapkan dapat dijadikan pegangan bagi seluruh pengelola program PNFI dalam penyelenggaraan program-program kursus dan pelatihan. Jakarta, Januari 2010 Direktur Jenderal

Hamid Muhammad, Ph.D NIP. 19590512 1983 11 1 001


iii

KATA PENGANTAR Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Direktorat Jenderal PNFI Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahNya serta kerja keras tim penyusun telah berhasil menyusun sebanyak 17 (tujuh belas) pedoman yang dapat dijadikan acuan para penyelenggara kursus dan pelatihan atau unit pelaksana teknis serta organisasi mitra di jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada para penyusun yang telah mencurahkan pikiran, waktu, dan tenaganya, sehingga pedoman-pedoman ini siap untuk disosialisasikan. Pedoman-pedoman tersebut secara garis besar mencakup: 1) Pendidikan kewirausahaan masyarakat; 2) Pemberian blockgrant pendidikan kecakapan hidup (PKH) untuk peserta didik kursus dan pelatihan baik melalui lembaga kursus dan pelatihan (LKP) maupun lembaga lain; 3) Penyusunan berbagai standar program dan sistem informasi; 4) Penguatan dan peningkatan kualitas program sertifikasi kompetensi; 5) Peningkatan kapasitas LKP dan organisasi mitra; 6) Pemberian beasiswa; 7) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan kursus dan kelembagaan dan pendidikan kewirausahaan masyarakat. Dengan terbitnya pedoman-pedoman dimaksud kami berharap akan memberikan kontribusi yang positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan pendidikan di Indonesia yaitu, 1) ketersediaan berbagai program layanan pendidikan; 2) biaya pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat; 3) semakin berkualitasnya setiap jenis dan jenjang pendidikan; 4) tanpa adanya perbedaan layanan pendidikan ditinjau dari berbagai segi; dan 5) jaminan lulusan untuk melanjutkan dan keselarasan dengan dunia kerja yang baik. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan programprogram pembinaan kursus dan pendidikan kewirausahaan masyarakat agar bekerja lebih keras lagi untuk mencapai target dan kualitas yang diharapkan pada tahun 2010. Untuk itu kami memerlukan dukungan semua pihak, agar pemanfaatan pedoman-pedoman tersebut dapat memenuhi prinsip-prinsip tepat sasaran, tepat penggunaan, bermutu, jujur, transparan, dan akuntabel. Kami menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu, kritik, usul, atau saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan pedoman-pedoman tersebut di masa mendatang. Amien. Jakarta, Januari 2010 Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan,

Dr. Wartanto NIP. 19631009 198901 1 001 iv


DAFTAR ISI KATA SAMBUTAN ..........................................................................iii KATA PENGANTAR .........................................................................iv DAFTAR ISI ......................................................................................v BAB I : PENDAHULUAN A.Latar Belakang ........................................................... 1 B.Pengertian KWD Daerah Tertinggal ............................ 2 C.Tujuan Pedoman ........................................................ 2 D.Tujuan Program ......................................................... 2 BAB II : RUANG LINGKUP PROGRAM A.Penyelenggara Program KWD Daerah Tertinggal ........ 3 B.Peserta Didik .............................................................. 4 C.Jenis Keterampilan/Vokasi ......................................... 5 D.Pemanfaatan Dana .................................................... 5 BAB III : PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN PROPOSAL A.Penyusunan Proposal ................................................. 6 B.Mekanisme Pengajuan Proposal ................................. 6 C.Waktu Pengajuan proposal ........................................ 6 BAB IV : PENILAIAN PROPOSAL DAN PENETAPAN LEMBAGA A.Tim Penilai ................................................................. 7 B.Mekanisme Penilaian Proposal &Penetapan Lembaga 7 C.Penyaluran Dana ......................................................... 9 D.Pelaporan Kegiatan .................................................... 9 BAB V : INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENGENDALIAN MUTU A.Indikator Keberhasilan ................................................. 10 B.Pengendalian Mutu ...................................................... 10 BAB VI : PENUTUP ........................................................................ 12 LAMPIRAN-LAMPIRAN ................................................................. 22 1. Formulir Pengajuan Dana Blockgrant Penyelenggaraan Program KWD Daerah Tertinggal 2. Contoh Halaman Rekomendasi 3. Contoh Format Laporan Kegiatan 4. Matrik Penggunaan Dana Penyelenggaraan Program


v

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pengangguran dan kemiskinan hingga saat ini masih merupakan masalah besar bangsa Indonesia yang belum bisa terpecahkan. Menurut data bulan Februari 2009, jumlah penganggur terbuka tercatat sebanyak 9.258.964 juta orang (8,48%) dari total angkatan kerja sekitar 113.744.408 juta orang. Dari jumlah 9,39 juta orang penganggur tersebut sebagian besar berada di pedesaan. Jika dilihat dari latar belakang pendidikan para penganggur tersebut, 27,09% berpendidikan SD ke bawah, 22,62% berpendidikan SLTP, 25,29% berpendidikan SMA, 15,37% berpendidikan SMK dan 9,63% berpendidikan Diploma sampai Sarjana. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran di Indonesia, diantaranya: 1) Jumlah pencari kerja lebih besar dari jumlah peluang kerja/usaha yang tersedia (kesenjangan antara supply and demand), 2) Kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja dan peluang usaha yang ada (mischmatch), 3) Masih adanya anak putus sekolah dan tidak terserap di dunia kerja/dunia usaha karena tidak memiliki keterampilan yang memadai (unskill labour), 4) Terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) karena krisis global, dan 5) Terbatasnya kemampuan warga masyarakat desa untuk mengolah sumber daya alam menjadi sumber mata pencaharian. Memperhatikan berbagai faktor tersebut di atas, dan untuk mengurangi arus perpindahan penduduk dari desa ke kota (urbanisasi), maka perlu dilakukan pemberdayaan daerah tertinggal. Salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan adalah meluncurkan program bantuan sosial (blockgrant) KWD daerah tertinggal. Agar program ini mencapai tujuan dengan baik maka perlu disusun pedoman bantuan sosial (blockgrant) KWD daerah tertinggal.


1

B. Pengertian KWD Daerah Tertinggal KWD Daerah Tertinggal adalah program pelayanan pendidikan berupa kursus dan pelatihan yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di kawasan daerah tertinggal agar memiliki kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap mental kreatif) dalam mengelola potensi diri dan lingkungannya yang dapat dijadikan bekal untuk bekerja dan berusaha.

C. Tujuan Pedoman Memberikan acuan yang jelas bagi lembaga penyelenggara KWD serta stakeholders PNF dalam proses perencanaan, pengusulan program, penyaluran dana, pengawasan, dan pelaporan penyelenggaraan program KWD Daerah Tertinggal.

D. Tujuan Program Pemberian bantuan sosial (blockgrant) KWD daerah tertinggal bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan kewirausahaan bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal dengan harapan dapat memberikan dampak pada: 1) mengurangi pengangguran, 2) menciptakan lapangan kerja, 3) mengurangi perpindahan penduduk dari desa ke kota, 4) mengurangi masalah sosial di kawasan daerah tertinggal.

2


BAB II RUANG LINGKUP PROGRAM A. Penyelenggara Program KWD Daerah Tertinggal 1.

Lembaga Penyelenggara Lembaga penyelenggara Kursus Wirausaha Desa (KWD) daerah tertinggal adalah Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), serta satuan pendidikan dan pelatihan lainnya yang memenuhi persyaratan.

2.

Persyaratan Penyelenggara a. Berkedudukan di Kabupaten dengan kategori daerah tertinggal (sesuai dengan ketetapan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal), dimana lokasi kegiatan akan dilaksanakan b. Berbadan hukum yang dibuktikan dengan Akta Notaris yang bergerak di bidang jasa pendidikan dan pelatihan. b. Memiliki ijin operasional dari instansi berwenang, seperti Dinas Pendidikan, Disnakertrans, Dinas Kesehatan, atau instansi pemerintah lainnya, yang sesuai dengan jenis program yang dilaksanakan (Minimal sudah operasional 3 tahun). c. Khusus Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), memiliki Nomor induk lembaga kursus (NILEK) d. Memiliki struktur organisasi kelembagaan yang jelas. g. Sanggup menyediakan tenaga instruktur dan pembimbing yang kompeten dibidangnya dengan jumlah yang memadai. h. Memiliki fasilitas pelatihan yang lengkap dan proporsional, terutama untuk belajar praktik, berdasarkan jenis keterampilan/vokasi yang diusulkan. i. Memiliki rekening bank dan NPWP yang masih aktif atas nama lembaga (bukan atas nama pribadi). Alamat lembaga yang tercantum dalam rekening dan NPWP harus sama. j. Mendapat rekomendasi dari Kepala Bidang PNFI atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten setempat. (Contoh surat rekomendasi terlampir).


3

B. Peserta Didik 1.

Kriteria Peserta Didik a. Penduduk usia produktif (18-35 tahun) b. Tidak dalam posisi masih sekolah/kuliah dan belum memiliki pekerjaan tetap. c. Minimal bisa membaca dan menulis huruf latin, serta berhitung d. Memiliki kemauan untuk dilatih sampai tuntas, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesanggupan peserta didik (contoh terlampir). e. Bertempat tinggal di kawasan daerah tertinggal. Catatan: surat pernyataan kesanggupan peserta didik disampaikan apabila lembaga pengusul dinyatakan layak dibantu untuk menyelenggarakan program.

4

2.

Jumlah Peserta Didik Jumlah peserta didik disesuaikan dengan potensi sasaran dan kemampuan lembaga calon penyelenggara di lokasi kegiatan.

3.

Rekrutmen dan Seleksi Peserta Didik a. Rekrutmen dan seleksi dilakukan setelah lembaga calon penyelenggara KWD Daerah Tertinggal ditetapkan sebagai penyelenggara KWD Daerah Tertinggal oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan. b. Rekrutmen dan seleksi peserta didik dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis penyelenggaraan KWD Daerah Tertinggal.


C. Jenis Keterampilan/Vokasi

Jenis keterampilan yang dianggap layak dengan prospek yang jelas untuk program KWD Daerah Tertinggal diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Pertanian 2. Perkebunan 3. Perikanan darat dan laut 4. Kehutanan 5. Peternakan 6. Pertukangan 7. Keterampilan lain yang memiliki nilai jual di pasar sekitar (marketable).

D. Pemanfaatan Dana

Besar dana yang disediakan oleh pemerintah rata-rata 1,6 juta rupiah per peserta didik, namun besaran dana tersebut dapat berubah (turun naik) disesuaikan dengan jenis keterampilan yang diusulkan dan daerah/lokasi kegiatan. Besaran dana yang diusulkan digunakan untuk membiayai pelatihan peningkatan kemampuan teknis yang meliputi : 1. Biaya Operasional (maksimal 45%), dipergunakan untuk rekruitmen peserta didik, honorarium pengelola dan pendidik, bahan dan peralatan praktek, biaya evaluasi hasil belajar, bahan habis pakai termasuk ATK, dan biaya operasional tidak langsung seperti biaya daya dan jasa, pemeliharaan peralatan serta biaya operasional lainnya yang menunjang proses pembelajaran. 2. Biaya Personal (minimal 40%), dipergunakan untuk kepentingan peserta didik, misalnya: dana stimulan wirausaha dan biaya konsumsi. 3. Biaya manajemen (maksimal 15%), dipergunakan untuk keperluan manajemen penyelenggaraan program, misalnya: penyusunan proposal, biaya rapat-rapat, pemantauan, penyusunan laporan, pembinaan selama pelatihan maupun pasca pelatihan dan biayabiaya lain yang menunjang kelancaran penyelenggaraan program. Catatan: Bantuan dana penyelenggaraan program KWD Daerah Tertinggal, sifatnya bantuan meringankan peserta didik untuk memperoleh keterampilan dan merintis usaha, oleh sebab itu tidak diperbolehkan untuk membiayai investasi lembaga. Pedoman Blockgrant KWD Daerah Tertinggal

5

BAB III PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN PROPOSAL A. Penyusunan Proposal 1.

2.

Lembaga yang berminat menjadi penyelenggara program KWD Daerah Tertinggal wajib mengajukan proposal. Penyusunan proposal dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang program yang akan dilaksanakan. Penyusunan proposal mengacu kepada Formulir Pengajuan Dana Bantuan Blockgrant Penyelenggaraan KWD Daerah Tertinggal sebagaimana terlampir.

B. Mekanisme Pengajuan Proposal

1. Pengajuan proposal ditandatangani oleh pimpinan lembaga calon penyelenggara program KWD Daerah Tertinggal disertai dengan rekomendasi dan dokumen pendukung yang telah ditentukan di atas. 2. Proposal yang sudah lengkap dikirim ke Direktur Pembinaan Kursus dan kelembagaan, dengan alamat: Kompleks Kementerian Pendidikan Nasional, Gedung E, Lantai 6, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270. .

Catatan: Setiap lembaga tidak boleh mengajukan KWD Daerah Tertinggal atau program bantuan sosial PKH lainnya secara bersamaan ke Provinsi, P2PNFI dan Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan.

C. Waktu Pengajuan Proposal

Pengajuan proposal ke Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan diatur sebagai berikut:  Periode I Februari s.d. April 2010  Periode II Mei s.d. Juli 2010 Jika masih dianggap perlu dan kuota anggaran dana bantuan sosial masih ada, maka dimungkinkan untuk melakukan tahap berikutnya.

6


BAB IV PENILAIAN PROPOSAL DAN PENETAPAN LEMBAGA A. Tim Penilai Ketentuan Tim Penilai: 1. Tim penilai proposal dibentuk, ditetapkan, dan bertanggungjawab kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Ditjen PNFI, Kementerian Pendidikan Nasional. 2. Tim penilai minimal terdiri atas unsur organisasi mitra, praktisi, dan instansi yang relevan dan independen dan tidak sedang mengajukan proposal KWD Daerah Tertinggal. 3. Struktur tim penilai harus berjumlah ganjil, minimal terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota serta didukung oleh tim sekretariat. 4. Tim penilai proposal bekerja setelah mendapat Surat Keputusan dan melaporkan hasil penilaian kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Ditjen PNFI, Kementerian Pendidikan Nasional. Tugas Tim Penilai: 1. Melakukan penilaian kelayakan jenis keterampilan yang diajukan oleh lembaga pengusul. 2. Meneliti kelengkapan dokumen proposal yang diusulkan. 3. Dalam melaksanakan verifikasi lapangan Tim Penilai dibantu oleh Tim Sekretariat. 4. Memberikan rekomendasi hasil penilaian kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Ditjen PNFI, Kementerian Pendidikan Nasional.

B. Mekanisme Penilaian Proposal dan Penetapan Lembaga Penilaian proposal dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu : 1. Tahap pertama, seleksi administrasi meliputi : a. Kejelasan isi sesuai dengan formulir pengajuan bantuan sosial KWD Daerah Tertinggal yang disyaratkan. b. Memiliki NILEK (khusus LKP). c. Akta notaris/badan hukum lembaga. d. Surat rekomendasi sesuai dengan persyaratan. e. Rekening dan NPWP atas nama lembaga. f. Surat ijin operasional menyelenggarakan kursus dan pelatihan. Pedoman Blockgrant KWD Daerah Tertinggal

7

g. Struktur organisasi, instruktur dan fasilitas yang dimiliki. h. Dokumen-dokumen pendukung lainnya diantaranya: Rekomendasi dari organisasi lembaga pengusul, foto-foto kegiatan atau piagam-piagam. Catatan: Proposal yang dinilai memenuhi persyaratan akan diverifikasi lapangan oleh tim penilai.

2. Tahap kedua : visitasi/verifikasi ke lembaga pengusul. Tim penilai melakukan kunjungan lapangan atau visitasi untuk memverifikasi: a. Lokasi lembaga b. Kelayakan fasilitas c. Kebenaran dokumen d. Kompetensi dan kesungguhan calon penyelenggara f. Kebenaran calon peserta didik g. Kesiapan kurikulum h. Kesiapan instruktur dan pembimbing 3.

Tahap ketiga : penetapan lembaga penyelenggara program KWD Daerah Tertinggal. Tim penilai akan merekomendasikan kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan apabila: a. Lulus verifikasi proposal b. Lulus verifikasi lapangan Setelah memperoleh rekomendasi dari Tim Penilai, Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan menetapkan lembaga penyelenggara program KWD Daerah Tertinggal dengan menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Penerima Program KWD Daerah Tertinggal. Catatan Setiap tahapan penilaian, mulai dari verifikasi administrasi proposal dan penilaian jenis keterampilan, visitasi/verifikasi lapangan akan dibuatkan Berita Acara Penilaian, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai.

8


C. Penyaluran Dana Mekanisme penyaluran dana program KWD Daerah Tertinggal dilakukan sebagai berikut: 1. Sebelum penandatanganan akad kerjasama lembaga harus merevisi proposal dan melengkapi semua berkas-berkas yang dianggap belum lengkap. 2. Lembaga yang ditetapkan sebagai penyelenggara program akan menandatangani akad kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan pimpinan lembaga calon penyelenggara program KWD Daerah Tertinggal. 3. Setelah SK penetapan lembaga dan akad kerjasama ditandatangani, kemudian Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan mengajukan usulan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk membayarkan / menyalurkan dana ke rekening lembaga penerima. 4. Setelah menerima dana, lembaga penyelenggara program KWD Daerah Tertinggal yang bersangkutan wajib melaksanakan program/ kegiatan pelatihan sesuai dengan proposal yang telah disetujui. 5. Lembaga yang menerima dana blockgrant wajib memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. Pelaporan Kegiatan 1.

2.

Lembaga penyelenggara KWD Daerah Tertinggal diwajibkan untuk membuat dan menyampaikan laporan penyelenggaraan program (yang berisi laporan teknis dan keuangan termasuk bukti pengeluaran dana) secara tertulis kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten (sistematika laporan terlampir). Laporan disampaikan paling lambat 2 minggu setelah program berakhir.


9

BAB V INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENGENDAIAN MUTU

A. Indikator Keberhasilan Indikator keberhasilan program KWD Daerah Tertinggal dapat dilihat dari: 1. Adanya data peserta didik program KWD Daerah Tertinggal. 2. Adanya laporan penyelenggaraan program pelatihan dan pertanggungjawaban keuangan Program KWD Daerah Tertinggal. 3. Minimal 90% peserta didik menyelesaikan program pelatihan dengan tuntas. 4. Minimal 75% lulusan merintis berwirausaha/bekerja.

B. Pengendalian Mutu Pengendalian mutu terhadap pelaksanaan program KWD Daerah Tertinggal oleh lembaga kursus dan pelatihan serta lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya dilakukan: 1. Unsur Internal: a. Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan b. P2PNFI/BPPNFI c. Dinas Pendidikan Kabupaten d. Asosiasi/organisasi mitra 2. Unsur Eksternal: a. Inspektorat Jenderal Depdiknas b. BPKP/BPK/KPK c. Instansi lain yang ditugaskan oleh Ditjen PNFI Aspek pengendalian mutu meliputi: 1. Manajemen penyelenggaraan program, yaitu: a. Manajemen lembaga penyelenggara b. Pengelolaan dana oleh lembaga penyelenggara c. Mutu layanan Pelatihan Program KWD Daerah Tertinggal

10


2. Laporan, yang meliputi: a. Laporan Teknis, yang berisi minimal ; 1) Tingkat keberhasilan program 2) Masalah dan kendala yang dihadapi 3) Upaya penanggulangan permasalahan 4) Tindak lanjut terhadap lulusan 5) Rekomendasi program di masa depan b. Laporan Keuangan 1) Pembukuan pengelolaan keuangan/dana bantuan sosial 2) Tanda bukti pengeluaran anggaran dan bukti setoran pajak


11

BAB VI PENUTUP Pedoman ini merupakan acuan teknis bagi semua pihak yang berkepentingan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan program KWD Daerah Tertinggal. Apabila ada hal yang belum jelas, dapat menghubungi Tim Teknis pada Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan dengan nomor Telepon 021-5755503, Fax. 021-5725503/57854236 dan dapat mengunjungi website www.infokursus.net Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini, akan ditindak lanjuti dengan Surat Edaran atau surat resmi Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan.

12


|Lampiran 1 FORMULIR PENGAJUAN DANA BLOCKGRANT PENYELENGGARAAN PROGRAM KWD DAERAH TERTINGGAL

KURSUS WIRAUSAHA DESA DAERAH TERTINGGAL

JENIS KETERAMPILAN YANG DISELENGGARAKAN

Nama dan Alamat Lembaga

DIUSULKAN KEPADA DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2010 Pedoman Blockgrant KWD Daerah Tertinggal

13

A. IDENTITAS LEMBAGA 1. Nama Lembaga

:

2.

Nomor Induk Lembaga Kursus/NILEK (khusus LKP)

:

3.

Alamat Lengkap

:

4.

Kabupaten/Kota *)

:

5.

Provinsi

:

6.

Kode Pos

:

7.

No. Telepon/Email

:

8.

Faksimile

:

CEK DI WEB www.infokursus.net

B. DOKUMEN ADMINISTRASI (DILAMPIRKAN) NO.

PERSYARATAN

KELENGKAPAN

1. Izin Operasional dari Dinas Pendidikan atau Dinas Terkait

Ada

Tidak ada

2. Akte Notaris pendirian lembaga

Ada

Tidak ada

3. NPWP atas nama lembaga

Ada

Tidak ada

4. Rekening bank atas nama lembaga

Ada

Tidak ada

5. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten

Ada

Tidak ada

6. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelenggarakan Program (Pakta integritas)

Ada

Tidak ada

Dokumen administrasi nomor 1-4 cukup melampirkan foto copy dan dokumen nomor 5-6 harus dilampirkan aslinya.

14


C. KONDISI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGUSUL NO.

DATA SUBSTANSI

1

DATA KEPENDUDUKAN

a

Jumlah penduduk

b

Jumlah penduduk miskin di desa/ kel. dimana lembaga saudara berada

c

Jumlah pengangguran usia 18-35 disekitar lembaga saudara berada (kecamatan)

2

KONDISI LINGKUNGAN

a

Keberadaan lokasi lembaga pengusul

b

Jarak antara lembaga pengusul dengan pusat perkotaan

C

Potensi unggulan di sekitar lembaga pengusul

JAWABAN

1. Kabupaten/kota …………… jiwa 2. Kecamatan dimana lembaga saudara berada…… Jiwa 3. Desa/Kelurahan dimana lembaga saudara berada……………… jiwa

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2.

Kota Besar Perkotaan Pinggiran kota Pedesaan Pesisir pantai Pegunungan Perkebunan Pertanian Daerah terisolasi jarak dengan kecamatan ……..km jarak dengan kab/kota …………km

1……………………………………………………………… 2……………………………………………………………… 3……………………………………………………………… 4………………………………………………………………


15

d

Keahlian yang banyak diminati masyarakat di sekitar lokasi sasaran

e

Jenis usaha/keterampilan yang banyak diusahakan oleh masyarakat lokasi sasaran.

3

KONDISI DU/DI

a

Jumlah dan nama pabrik/ perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja yang ada disekitar lokasi sasaran Jumlah kebutuhan tenaga kerja dari seluruh DU/DI yang ada disekitar lokasi sasaran

b

D. SUBSTANSI NO.

DATA SUBSTANSI

1

JENIS KETERAMPILAN

a

Jenis keterampilan yang diusulkan

JAWABAN

..................................................................... .....................................................................

b

Alasan mengusulkan jenis keterampilan tersebut: 1............................................................................................................................ .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 2. .......................................................................................................................... .............................................................................................................................. 3. .......................................................................................................................... ..............................................................................................................................

16


2

PESERTA DIDIK

a

Jumlah peserta didik yang diusulkan

b

Latar belakang peserta didik yang diusulkan (pendidikan, minat terhadap keterampilan, dll)

…………………. Peserta didik.

1............................................................................................................................ 2............................................................................................................................ 3............................................................................................................................ 4............................................................................................................................ c

Cara merekrut calon peserta didik (jelaskan) ............................................................................................................................. .............................................................................................................................

3 a

PENDIDIK Jumlah pendidik yang ada/ ……….. orang dimiliki lembaga dan kompetensi Kompetensi: yang dimiliki 1. ...................................................... 2. ...................................................... 3. ......................................................

b

Kompetensi pendidik yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program KWD daerah tertinggal 1............................................................................................................................ 2............................................................................................................................ 3............................................................................................................................


17

c

Asal pendidik (sebutkan dari lembaga sendiri atau instansi terkait) : 1............................................................................................................................ 2............................................................................................................................ 3............................................................................................................................

d

Sertifikat yang dimiliki pendidik 1……………………………………………………………. 2…………………………………………………………….. 3………………………………………………………………

4

PELAKSANA PROGRAM

c

Susunan panitia pelaksana kegiatan (SK Lampirkan)

1. Pelindung

:

…………………………………….. 2. Penasehat

:

…………………………………… 3. Ketua Pelaksana : …………………………… 4. sekretaris : …………………………………… 5. seksi-seksi :………………………………… catatan: susunan panitia dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan

18


5

SARANA DAN PRASARANA

a

Sarana dan prasarana yang dimiliki : 1…………………………………………………….kondisi ………………………………. 2…………………………………………………….kondisi ………………………………. 3…………………………………………………….kondisi ……………………………….

b

Status kepemilikan sarana dan prasarana (beli, hibah atau pinjam dari………)

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………

c

Ratio calon peserta didik dengan sarana prasarana

6

GAMBARAN PROSES PEMBELAJARAN KWD DAERAH TERTINGGAL

a

Waktu pelaksanaan kegiatan

…… jam pelajaran Dari …. S.d. ……….

b

Tempat pelaksanaan kegiatan

c

Jadwal kegiatan (waktu, materi, nara sumber)

d

Materi Kursus dan Pelatihan yang akan diajarkan (judul materi dan jumlah jam pelajaran) (lampirkan Garis besar program pembelajaran /GBPP)

1................................................................... 2................................................................... 3................................................................... 4................................................................... Pedoman Blockgrant KWD Daerah Tertinggal

19

5................................................................... 6................................................................... 7.................................................................. Jumlah dan judul bahan ajar/ modul yang diberikan kepada peserta didik

Strategi pembelajaran yang digunakan (metode, media, dll) 7

EVALUASI

a

Evaluasi hasil belajar peserta (lokal) Evaluasi penyelenggaraan (Evaluasi terhadap kinerja instruktur dan penyelenggara) TINDAK LANJUT LULUSAN

b 8 a

Rencana lulusan untuk merintis wirausaha (jenis keterampilan, lokasi dan jumlah orang)

b

Kerjasama dengan instansi/ organisasi/ lembaga mitra dalam rangka pendampingan (bintek) wirausaha

9

DANA YANG DIUSULKAN

a

Jumlah dana yang diusulkan

Materi evaluasi, waktu pelaksanaan, dan pelaksana evaluasi Materi evaluasi, waktu pelaksanaan, dan pelaksana evaluasi

Rp. ................................................ (

b

20

Rincian penggunaan dana yang diusulkan


)

c

Sumber dana lain yang mendukung

a. dari ............................. Rp. ................. b. dari ............................ Rp. ..................

d

Pernyataan kesiapan mempertanggung jawabkan penggunaan dana

10

KOMITMEN Pernyataan kesiapan melaksanakan kegiatan dan memberikan laporan tertulis

Kapan laporan tertulis akan disampaikan.

Mengetahui, Kepala Desa/Lurah ........................

di buat di .... pada tanggal .... Penanggung jawab lembaga

_____________________ Nama, tanda tangan dan cap

_______________________ Nama, tanda tangan dan cap


21

|Lampiran 2 Contoh Halaman Rekomendasi

KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN PROPINSI/P2PNFI/BP-PNFI/DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTA/SKB *) REKOMENDASI Nomor: ....................... Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal yang diajukan, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada: Nama lembaga

: ...................................................................

Nama Pimpinan

: ...................................................................

Alamat lembaga

: .................................................................... ................................................................... Telp. ......................... Fax..........................

Untuk ikut berkompetisi sebagai calon penyelenggara program ...................., dengan jenis keterampilan yang dilaksanakan ..................... Apabila proposal disetujui, kami bersedia ikut membina dan memantau pelaksanaan program lembaga tersebut di atas. Demikian, rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

......................., .................2009 Tanda tangan dan cap stempel instansi pemberi rekomendasi

Nama lengkap NIP. 22


|Lampiran 3 CONTOH FORMAT LAPORAN KEGIATAN COVER:

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KURSUS WIRAUSAHA DESA (KWD) DAERAH TERTINGGAL

JENIS KETERAMPILAN : …………………… LOKASI : …………………….

NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA: ……………………………………………………………………. …………………………………………………………. ……………………………………….


23

A. LINGKUP PROGRAM

1. Nama Kegiatan 2. Jenis Keterampilan Yang diselenggarakan 3. tujuan kegiatan 4. Lokasi kegiatan 5. Pengelola Program   

Ketua Sekretaris Bendahara

6. Peserta Didik

a. jumlah yang mengikuti pembelajaran ........ orang b. jumlah yang tuntas

........ orang

c. jumlah yang merintis usaha

....... orang

d. jumlah yang belum merintis usaha 7. Program pembelajaran

Jumlah keseluruhan jam pembelajaran ......... jp Materi

24

........ orang

jp

a. ...........................................................

..........

b. ...........................................................

..........

c. ...........................................................

..........


8. Pendidik

Nama

Instansi

a. ..........................................................

..........

b. ...........................................................

..........

c. ...........................................................

..........

9. sarana prasarana yang digunakan

Jenis sarpras

Jumlah

10. Kemitraan yang dibangun dalam pelaksanaan program

Nama Instansi

Bentuk kemitraan

B. PELAKSANAAN KEGIATAN 1. Proses pembelajaran 2. proses evaluasi 3. proses pendampingan rintisan usaha


25

4. kesimpulan tentang pelaksanaan kegiatan 5. hambatan dan Solusi yang terjadi dalam pelaksanaan kegiiatan 6. Saran untuk perbaikan program

Mengetahui, Kepala Desa/Lurah ........................ jawab lembaga _____________________ Nama, tanda tangan dan cap tangan dan cap

di buat di .... pada tanggal .... Penanggung

_______________________ Nama, tanda

LAMPIRAN 1. Fotocopy surat keterangan telah selesai mengikuti kegiatan. 2. Fotocopy kuitansi-kuitansi penggunaan anggaran dan bukti setoran pajak. 3. Foto-foto atau VCD pelaksanaan kegiatan

26


|Lampiran 4 Contoh :

MATRIK PENGGUNAAN DANA PENYELENGGARAAN PROGRAM KWD DAERAH TERTINGGAL Penarikan No

Dana diterima (1)

1.

Tanggal :

No

Penarikan

(2) 1

(3) 21 Februari 2010

Jumlah (Rp) (4) 5.000.000,-

No (5) 1.1.

……………..2010

2.

Rp. 100.000.000,-

1.2. 2

30 Maret 2010

7.000.000,-

2.1. 2.2. 2.3.

3

…………………

………………..

Total Penarikan

12.000.000,-

Sisa

88.000.000,-

….. …..

Penggunaan Uraian Banyakny Pengeluaran a (6) (7) Pembelian ATK a. Kertas 5 rim b. Tinta printer 2 buah Bahan belajar 40 set Sub Total 1 Honorarium 3 orang Instruktur Setor Pajak PPh 3 orang 21 15% (PNS) Transport WB 40 orang Sub Total 2 …………………… ……………. …………………… ……………. Sub Total 3 Total Pengeluaran (sub total 1 + 2 +…)

Jumlah (Rp) (8) 200.000,600.000,4.800.000,5.000.000,2.550.000,450.000,4.000.000,7.000.000,…………………. …………………. 12.000.000,-

………,……………………2010 Ketua/Pimpinan Lembaga……….

(…………….……………………….)

Keterangan: 1. Baris 1, diisi tanggal masuknya dana di rekening lembaga Baris 2, diisi besar dana bantuan sosial yang diterima 2. Diisi dengan no urut penarikan dari Bank. 3. Di isi tanggal penarikan dari bank. 4. Diisi dengan jumlah dana yang ditarik dari bank 5. Nomor urut pengeluaran/penggunaan dana, sekaligus dilampirkan bukti (kuitansi/nota) pengeluaran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. 6. Diisi dengan uraian/rincian pengeluaran/penggunaan dana Pedoman Blockgrant KWD Daerah Tertinggal

27

|Lampiran 5 TABEL RANGKUMAN STANDAR BIAYA KURSUS (SBK) TAHUN 2010 No.

Jenis Ketrampilan/Tingkat

Jumlah Jam Pelajaran

Biaya Minimum (Rp.)

Biaya Maximum (Rp.)

1.

Menjahit (Tata Busana) Level 1

135

1.000.000

1.800.000

2.

Menjahit (Tata Busana) Level 2

135

1.000.000

1.800.000

3. 4. 5. 6.

Hantaran Level 1 dan Level 2 Tata Kecantikan Rambut Tata Kecantikan Kulit Spa

96 60 60 60

7.

Akuntansi (Akt & MYOB)

65

750.000

1.000.000

8.

Teknisi Akuntansi

65

800.000

1.500.000

9.

Teknisi Komputer

72

800.000

1.250.000

10. Operator Office

72

500.000

750.000

11. Desain Grafis

72

750.000

1.250.000

12. Sekretaris

240

800.000

1.500.000

13. Auto-CAD

72

750.000

1.250.000

14. Perhotelan 15. Teknisi Otomotif

72 240

16. Broadcasting Editor Video

84

1.000.000

1.900.000

17. Broadcasting (Penyiar Televisi)

72

1.000.000

1.900.000

28


2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

2.000.000 2.000.000

Keterangan Bantuan penuh termasuk untuk Uji Kompetensi Bantuan penuh termasuk untuk Uji Kompetensi Bantuan sebagian Bantuan sebagian Bantuan sebagian Bantuan sebagian Bantuan penuh termasuk untuk Uji Kompetensi Bantuan penuh termasuk untuk Uji Kompetensi Bantuan penuh termasuk untuk Uji Lokal Bantuan penuh termasuk untuk Uji Kompetensi Bantuan penuh termasuk untuk Uji Lokal Bantuan penuh termasuk untuk Uji Kompetensi Bantuan penuh termasuk untuk Uji Lokal Bantuan sebagian Bantuan sebagian Bantuan penuh termasuk untuk Uji Lokal Bantuan penuh termasuk untuk Uji

Jumlah Jam Pelajaran

Biaya Minimum (Rp.)

Biaya Maximum (Rp.)

18. Broadcasting (Kamerawan)

84

1.000.000

1.900.000

19. Tata Rias Pengantin

96

20. Merangkai Bunga Level 1

24

1.000.000

1.900.000

21. Merangkai Bunga Level 2

24

1.000.000

1.900.000

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

300 240 72 72 72 375 375 375

No.

Jenis Ketrampilan/Tingkat

Akupunktur Teknisi Elektronika Culinary Program Pariwisata (Hotel dan Travel) Housekeeping Care Giver Baby Sitter PLRT Plus

2.000.000

2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

30. Jasa Boga

150

750.000

1.250.000

31. Pertanian

150

800.000

1.500.000

32. Perkebunan

150

800.000

1.500.000

33. Perikanan Darat dan Laut

150

800.000

1.500.000

34. Peternakan

120

800.000

1.500.000

35. Pertukangan

150

800.000

1.500.000

36. Kehutanan

120

800.000

1.500.000

Keterangan Lokal Bantuan penuh termasuk untuk Uji Lokal Bantuan sebagian Bantuan penuh termasuk untuk Uji Lokal Bantuan penuh termasuk untuk Uji Lokal Bantuan sebagian Bantuan sebagian Bantuan sebagian Bantuan sebagian Bantuan sebagian Bantuan sebagian Bantuan sebagian Bantuan sebagian Bantuan penuh termasuk untuk Uji Lokal Bantuan penuh termasuk untuk Uji Lokal Bantuan penuh termasuk untuk Uji Lokal Bantuan penuh termasuk untuk Uji Lokal Bantuan penuh termasuk untuk Uji Lokal Bantuan penuh termasuk untuk Uji Lokal Bantuan penuh termasuk untuk Uji Lokal


29

30


Pedoman Blockgrant KWD Daerah Tertinggal

Recommend Documents