PANDANGAN ARSADA tentang PENGUATAN PERAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN
OLEH:
SLAMET R YUWONO**
PENGURUS ARSADA PUSAT * Disampaikan dalam acara : Seminar tentang “Permasalahan dan Kemajuan dalam Revisi PP No. 38/2007 dan PP No. 41/2007” Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM ** Dr.dr.Slamet R Yuwono,DTM&H.,MARS,mewakili PENGURUS ARSADA PUSAT Jogyakarta ,23 APRIL I 2014
Materi penyajian 1. Pendahuluan 2. Peran Dinkes dalam menjamin tujuan Pembagunan Kesehatan 3. Penguatan Peran Dinkes 4. Rumah Sakit Organisasi yg sangat spesifik 5. Usulan/masukan dari ARSADA: a. Bentuk Kelembagaan RSD,tahuja dg Din kes b. Manajemen RSD(SDM,syarat Jabatan) c. Pengelolaan RSD(keuangan)
1.PENDAHULUAN REFORMASI PELAYANAN PUBLIK, MELAKUKAN PERUBAHAN PADA 4 ASPEK:
ORGANISASI, REGULASI, PEMBIAYAAN DAN PERILAKU,
LEVEL MAKRO DAN MIKRO
PADA LEVEL MAKRO, DESENTRALISASI DI TAHUN 1999 YANG BERDAMPAK PADA RESTRUKTURISASI RADIKAL DI TINGKAT KABUPATEN KOTA.
PERUBAHAN JUSTRU MENGHASILKAN KEBINGUNGAN DAN TIDAK EFEKTIF-TUJUAN PEMBANAGUNAN TDK TERCAPAI
TAHUN 2004 MUNCUL UU YANG MENSENTRALISASIKAN KEMBALI BEBERAPA SEKTOR, NAMUN KESEHATAN TETAP TERDESENTRALISASI.
Lanjutan.. KEBIJAKAN INI DIIKUTI DENGAN UU NO 32/2004 DAN PP NO 41/2004 YANG MERUPAKAN REFORMASI DI LEVEL ORGANISASI MAKRO.
DENGAN KEBIJAKAN INI DIHARAPKAN TIDAK ADA DIKOTOMI ANTARA UKP DAN UKM,
DINKES MEMEGANG PERANAN PENTING DALAM PERIJINAN DAN REGULASI.
DI TINGKAT MIKRO KELEMBAGAAN DALAM BENTUK BADAN PENGELOLAAN RS MILIK PEMERINTAH DAERAH DILAKUKAN DENGAN MENERAPKAN PPK-BLUD,
KEMAMPUANNYA SEBGAAI OPERATOR DIPERKUAT.
PERFORMANCE RSD BERUBAH MENJADI LEBIH BAIK
HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT & PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI,KABUPATEN/KOTA)
SENTRALISTIK
PUSAT ORGANISASI PROFESI PERSI PROVINSI ADINKES
ARSADA IDI IDAI KABUPATEN/KOTA POGI DLL MASYARAKAT OTONOMI DAERAH
SAAT INI ADA USAHA UNTUK MENGEMBALIKAN SISTEM KESEHATAN PADA SITUASI SEBELUM DESENTRALISASI, DIMANA RS DAERAH MENJADI BAGIAN (UPTD) DARI DINAS KESEHATAN.
Jika hal ini terjadi, peran pemerintah sebagai regulator (Dinkes) dengan peran pemerintah sebagai provider pelayanan kesehatan akan tercampur aduk.
GOOD GOVERNANCE AKAN SULIT DIWUJUDKAN.
APAKAH INI AKAN DIBIARKAN???
2.DINKES-RSD BERPERAN DALAM MENJAMIN TERCAPAINYA TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG KESEHATAN
MENDEKATKAN PENCAPAIAN RPJMN BIDANG KESEHATAN
MAKRO SUBSTANSIAL
MANAJERIAL
KERJASAMA KOLABORATIF
KONSOLIDASI PERENC
PERAN DINKES REFORMULASI SBG PEMANTAUAN PERAN PUSKESMAS PENDAMPINGAN KOORDINATORREGULATORADVOKASI PEMBIAYAAN
TEKNIS OPERASIONAL
PENGUATAN KOMPETENSI - INTEGRITAS
PENGUATAN MANAJEMEN PROGRAM
PENGUATAN PERAN PROVINSI
FOKUS PADA ANUNG utk RAKERKESDA 9 AKI – AKB –JATENG Gizi Buruk – ASI Eksklusif – KB Provinsi Besar – Kab/Kota dg kasus tinggi/Capaian rendah
LINGKUP PEMBINAAN FUNGSIONAL – GIZI DAN KIA FASKES PEMERINTAH
FASKES SWASTA
FASYANKES TERSIER
FASYANKES SEKUNDER
ANC - PERSALINAN
IMMUNISASI ASI EKSLUSIF PMT – GIZI TUMBANG
PERAN DINKES SBG FASYANKES PRIMER KOORDINATORREGULATOR UKBM
KELUARGA
UKBM
KELOMPOK
MASYARAKAT
PELAYANAN KB
AIR BERSIH SANITASI PHBS DESA SIAGA P4K 10
PENDEKATAN OPERASIONAL UPAYA UNTUK MENURUNKAN
LITBANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SISTEM INFORMASI REGULASI/ MANAJ
PEMBIAYAAN
PERAN DINKES SBG KOORDINATORREGULATOR
OBAT & ALAT
SDM
UPAYA KESEHATAN
KEMATIAN IBU DAN BAYI DAN PREVALENSI GIZI BURUK
11
PETUGAS KES
PUSKESMAS PELAYANAN UKP KURATIF – REHAB
RAWAT JALAN I – II – III RAWAT INAP I – II – III
KAPITASI JKN
JUKNIS BOK
BPJS-JAMKESDA
PELAYANAN PROM- PREV LINGKUP KELUARGA
Kesehatan Ibu Kesehatan Anak Sanitasi RT
JASA Bahan Medis Habis Pakai
Pelayanan Perseorangan
PERAN DINKES SBG Pelayanan UKBM OUT REACH KOORDINATORPendekatan Institusi KESMAS Intervensi Spesifik REGULATOR
MANAJEMEN KABUPATEN/KOTA MANAJEMEN PROVINSI
3.PENGUATAN PERAN & FUNGSI DINAS KESEHATAN DAERAH 1.
2.
3.
DINAS KESEHATAN DAERAH MERUPAKAN KEPANJANGAN TANGAN DARI KEMENTRIAN KESEHATAN (MASALAH TEKNIS),SEHINGGA TERJADI KESINAMBUNGAN PROGRAM UTK MENJAMIN TERCAPAINYA TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN HARUS DIPERKUAT PERAN DAN FUNGSINYA, SEBAGAI REGULATOR (TIDAK MERANGKAP SBG OPERATOR) MASALAH KESEHATAN DI DAERAH,TERMASUK MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI,MULAI DARI PERENCANAAN (P1) PENGGERAKAN PELAKSANAAN(P2) PEMBINAAN,PENGENDALIAN DANPENGAWASAN(P3),TERHADAP UNIT KERJA KESEHATAN DIWILAYAHNYA TERMASUK RS DIPERLUKAN PERSYARATAN JABATAN DAN PROSEDUR PENGANGKATAN JABATAN , UNTUK MENJAMIN PERAN DAN FUNGSI SBG REGULATOR BERJALAN OPTIMAL(HARUS TERTUANG DALAM UU ATAU PP YG SEDANG DIREVISI)
4.RUMAH SAKIT ORGANISASI YANG SANGAT SPESIFIK (TDK BISA DISAMAKAN DG UNIT KERJA LAIN) RUMAH SAKIT ORGANISASI YANG SANGAT UNIK DAN KOMPLEKS CIRI – CIRI RS : DINAMIS KOMPETITIF LINGKUNGAN SELALU BERUBAH BERFUNGSI SOSIAL, SEKALIGUS FUNGSI EKONOMI ADA ETIKA PELAYANAN ETIKA PROFESI PADAT MODAL PADAT KARYA YANG MULTI DISIPLIN PADAT TEKNOLOGI PADAT PAKAR PADAT ATURAN PADAT MASALAH
PERLU PENGORGANISASIAN & MANAJEMEN YG KHUSUS
PERAN RS SANGAT KHSUSUS (QUALITY,SAFETY, EFICIENCY, EQUITY )
EQUITY
(Social Function) Administration (Management) Role
(Business Function)
(Owner Role)
Profession Role GOAL RS
EFICIENCY
KEMENKES, PEMDA-OWNER
(KOMITE MEDIK)
QUALITY&SAFETY (Science & Tech. Function)
5.USULAN ARSADA
1. TATA HUBUNGAN KERJA RSD-DINKES-UNIT KERJA LAIN DI DAERAH 2. BENTUK KELEMBAGAAN RSD 3. PENGELOLAAN KEUANGAN RS
2.TATA HUBUNGAN KERJA RSD-DINKES-UNIT KERJA LAIN DI DAERAH 1. RSD MERUPAKAN UNIT KERJA SEBAGAI SUB SISTEM DARI SISTEM KESEHATAN DAERAH(PENJABARAN SKN) 2. BEKERJA DIBAWAH KOORDINASI DINAS KESEHATAN DAERAH (BUKAN DIBAWAH KOMANDO DINKES DAERAH) 3. DINAS KESEHATAN SEBAGAI KOORDINATOR SELURUH PERANGKAT/UNIT KERJA KESEHATAN(TERMASUK RSD),BAIK UNIT PEMERINTAH(TERMASUK TNI,POLRI,BUMN) DAN SWASTA
2.BENTUK KELEMBAGAAN RSD 1. KARENA SANGAT SPESIFIK DAN UNIK DAN PADAT PROFESI,DIPERLUKAN OTORITAS MANAJEMEN YG KUAT 2. MERUPAKAN PERANGKAT DAERAH YG BERSIFAT KHUSUS UNTUK FOKUS SEBAGAI OPERATOR (PEMBERI PELAYANAN) 3. SBG ORGANISASI UNIT PELKASANA DAERAH,DIPERTAHANKAN,LANGSUNG DI BAWAH KEPALA DAERAH,MELALUI SEKRETARIS DAERAH 4. KELEMBAGAAN TERSEBUT MENGIKUTI POLA SENTRALISASI POLICY(NSPK,SPM), OTONOMI TEKNIS 5. SEBAGAI UPD(BUKAN UPT DINKES) 6. JABATANNYA NON ESELON
3.PENGELOLAAN KEUANGAN RS 1. DIKELOLA SEBAGAI UNIT EKONOMI SOSIAL(BUKAN SOSIAL EKONOMI) 2. PERLU PENGELOLAAN KEUANGAN YANG LEBIH FLEKSIBEL TDK SPERTI SKPD BIASA 3. MODEL PPK BLUD ADALAH BENTUK PENGELOLAAN KEUANGAN RSD YANG TEPAT AGAR BISA MENJALANKAN TUGAS RS SEBAGAI PEMBERI PELAYANAN YG BERMUTU (QUALITY),MEMPERHATIKAN KESELAMATAN PASIEN (PATIEN SAFETY),PEMARATAAN (EQUITY) DAN EFISEN (EFICIENCY)
Terima Kasih
