BUPATI mUNGAGU‖ G PDRAT― BUPATE TULUNGAGUNG NOMOR :ス TAHUN 2013 TENTANG XABUPATEW PETUH― PE― ― ― PDRA― … TULmeACUHC NOHOR 3 TAHm 2012 TENTANG RETRIBU81PELAYmm KESEHATM PADA mET PE― SANA TEnIS DENAS XESEHATAN KTAUPA'IEII TI'LI'TGAGI'TG ‐
DETGAI| RAIIUAT TI'HAT YATG UAIIA ESA BT'PATT 1!I'LI'IiGAGT'TC,
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka
upa,ya peningkatan bidang kesehatan
dilaksanakan dengan memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang meliputi kebutuhan kesehatan dasar masyarakat melalui puskesmas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2Ol2 perlu
‐
mengatur pelaksanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan
kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan
kmbaran
Negara Nomor 4406);
L
2
3.Undang‐ Undang Nomor 28 Tahtln 2009 tentang Pttak Daerah
dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5049}; 4.Undang― Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan
(Lcmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5063);
5.Peranlran Peme五ntah Nomor 58 Tahun 2005 tenttg Pengelolaan Keuangan Daerah(レ mbaran Negara Repub量
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lcmbaran Negara RepubLk lndonesta Nomor 4578);
6.Peratllran PemeHntah
Nomor 38 Tahun 2007
tentang
Pembagian Urusan Pemenntahan Antara Pmerlntah, _
Pcmerintahan Dacrah Pro宙 nsi, dan Peme五 ntahan Dacrah Kabupaten/Kota(1ん mbaran Negara Repubuk lndonesia Tahun
2007 Nomor 83,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7.Peraturan Pemcrintah Nomor 69 Tahun 2010 Tata Cara Pembedan dan Pemanfaatan lnsentif (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor l19, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 5161);
8,Peraturan Mente五 Keschatan Republik lndonesia Nomor
:1267/MenkeS/SK/XH/2004
tentang
Standart
Pelayanan
la.boratorium Dinas Kesehatan; 9. ー
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :2562lMenkes/PER/XII/2Oll tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
10.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 666/Menkes/SKlVll2OOT tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;
l l.Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia
dan
Dalam Negeri Nomor i 93a/MENKESISI
tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas; 12.
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Ke{a Perangkat Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2O11 Nomor O2 Seri D);
惚
3
13. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 3 Tahun 2Ol2 Tentertg Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit
Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung
(L,embaran Daerah Kabupaten T\.rlungagung Tahun 2Ol2 Nomor O3 Seri C).
HEMVTU8-: Menetapkan :
ヽ
PERATURAN BUPATI TENTANC PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RD「 RIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG BAB I KETEI{TUAII I'UUU Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati surat ini yang dimaksud dengan
:
1. Bupati adalah Bupati Trrlungagung; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten T\rlungagung;
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulungagung; 4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan
Kabupaten
T\rlungagung;
5.
Unit Pelaksana Teknis Kesehatan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disingkat Puskesmas dan Le.bkes;
6.
PUSKESMAS adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
Kabupaten Ttrlungagung dengan jaringannya (Puskesmas
Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok
Bersalin
Desa/Polindes, Pos Kesehatan Desa/Poskesdes) yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama meliputi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan di wilayah kerjanya;
7,
LABKES adalah Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan
Tulungagung merupakan laboratorium kesehatan daerah yang melayani pemeriksaan laboratorium klinik dan pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan;
り
4
8. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa
yang
disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
9.
Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut
retribusi adalah sebagian atau seluruh
biaya
penyelenggaraan kegiatan pelayanan medic dan non medic sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang telah diberikan oleh Puskesmas dan Labkes;
10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pada pasien untuk
observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dalam rawat inap; ‐
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien
untuk
observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
12.
Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima
oleh
pelaksana yang secara maupun tidak langsung melakukan
pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, asuhan keperawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, dan
pemeriksaan laboratorium kesehatan
atau
pelayanan
lainnya; 13.
Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima Puskesmas / Labkesda
‐
atas pemakaian sarana,
oleh
fasilitas
Puskesmas, bahan obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagNomorsis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya;
14. Biaya Operasional adalah imbalan yang diterima oleh puskesmas/labkesda atas pengelolaan pelayanan kesehatan yang diberikan; 15.
Tarif retribusi pelayanan kesehatan pada UPI
adalah
besaran kontribusi masyarakat atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh UPI; 16. Sistem Remunerasi adalah sistem pembagian jasa pelayanan sebagai insentif yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan
petugas lainnya berdasarkan kriteria/ indeks dasar, indeks
り
5
kompetensi, indeks resiko, indeks kegawatdaruratan, indeks
posisi/jabatan, dan indeks kinerja; 17. Insentif adalah pemberian imbalan pada tenaga kerja atas
hasil kerjanya dalam rangka meningkat}an output sarana kesehatan;
18. Indeks dasar adalah indeks yang ditetapkan berdasarkan strata gaji pokok pegawai yang bersangkutan; 19.
Indeks kompetensi adalah indeks yang
ditetapkan
berdasarkan tingkat kemampuan pegawai dalam pekerjaan yang menjadi tugasnya;
20. Indeks Resiko adalah indeks yang ditetapkan berdasarkan resiko cedera, hendaya atau disabilitas dari pekerjaan pegawai yang bersangkutan;
21. Indeks Kegawatdaruratan adalah indeks yang ditetapkan berdasarkan tingkat kesiagaan yang harus dijalankan oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya;
22. Indeks Posisi/Jabatan adalah indeks yang ditetapkan berdasarkan besarnya peranan manajerial pegawai dalam pelaksanaan tugas pegawai yang bersangkutan;
23. Indeks Kinerja adalah indeks yang ditetapkan berdasarkan pencapaian target/ sasaran dalam bidang tugas pegawai yang bersangkutan.
BAB TI
PELAYATAT NESEIIATAI| DAII BIAYA PBI.AYAIAX
Pe&f 2 Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkes diberikan kepada:
a. penduduk daerah; dan b. penduduk luar daerah. Prral 3 (1) Puskesmas dan Labkes dapat memungut pembayaran atas pelayanan kesehatan dan penunjang yang diberikan kepada masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan. (21
Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
merupakan salah satu sumber pendapatan Dinas Kesehatan.
ち
6
(3) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipungut dalam bentuk retribusi dengan tarif sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan. (4) Untuk biaya bahan dan alat kesehatan habis pakai, obatobatan, dan bahan kimia yang dipergunakan langsung oleh pasien diluar komponen jasa sarana dasar yang disediakan menjadi tanggungan pasien;
(5| Dikecualikan dari pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Puskesmas dan Labkes meliputi:
a. Penduduk Daerah yang mendapat pelayanan Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal;
b. Penduduk
luar
Daerah yang mendapat pelayanan
Jamkesmas dan Jampersal;
c. Penduduk Daerah yang memiliki SPM yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah; d. Pelayanan untuk Program Unit Kesehatan Sekolah (UKS)' (6) Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkes bagi penduduk Daerah dan penduduk luar Daerah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehataa. BAB
III
PEI/U(SATAAI| KEPEAERTAAII JATIITAI| XEATIIATAT Pasal 4
(1) Bagi masyarakat miskin atau masyarakat tertentu yang dijamin dan/atau ditanggung oleh Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah mendapat pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4)dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut
:
a. Pasien Jamkesmas, Jamkesmasda dan SPM dibebaskan dari seluruh retribusi pelayanan kesehatan;
b. Pasien Jampersal dibebaskan dari retribusi untuk pelayanan sebagai berikut
:
1) ANC paling banyak 4 (emPat) kali;
場
7
2) persalinan normal;
3)
persalinanpenyulit;
4) Komplikasi pasca persalinan; 5) Pemasangan alat KB pasca persalinan;dan 6) PNC paling banyak 4 (empat) kali. c. Pasien Unit Kesehatan Sekolah dibebaskan dari seluruh retribusi pelayanan kesehatan; (2)
Pasien yang mendapatkan pembebasan sebagaimana dimaksud pada persyaratan sebagai berikut :
ayat (1) wajib
retribusi
memenuhi
a. Pasien Jamkesmas, Jamkesda dan SPM menyerahkan fotocopy kartu Jamkesmas / Jamkesda / SPM dan fotocopy Kartu Keluarga;
b. Pasien Jampersal menyerahkan fotocopy KTP dan Ihrtu Keluarga;
c. (3)
Pasien UKS menyerahkan surat pengantar dari sekolah
dan fotocopy lGrtu Pelqiar. Selain pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit
menular dan/ atau bencana untuk masyarakat yang terkena dampak langsung dari kejadian tersebut dibebaskan dari
retribusi pelayanan kesehatan setelah ditetapkan (4)
oleh
Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan. Alokasi pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapa.tan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAE IV
(1)
rER^'A AATA OPDRASIOISAL Psral 5 Dalam melaksanakan fungsinya Puskesmas dan Labkes dapat mengadakan kerjasama operasional yang dituangkan
dalam perjanjian kerjasama setelah mendapat persetujuan dari Bupati. (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas dasar saling membantu melalui
kesepakatan bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama dengan Kepala Dinas Kesehatan.
L
8
(3)
Untuk pelaksanaan ke4'asama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada bfi retribusi pelayanan kesehatan yang berlaku dan/atau tarif lain berdasarkan kesepakatan.
(4)
Dalam hat tedadi selisih lebih atau selisih kurang dibandingkan tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam
Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dituangkan dalam isi perjanjian kerjasama. (5)
Isi pe{anjian kerjasama operasional memuat antara lain
sekurang-kurangnya
:
a. b.
Nama, alamat dan jabatan dalam organisasi para pihak;
c. d.
Hak dan kewajiban para pihak; jangka waktu perjanjian;
e.
Tempat dan tanggal perjanjian dibuat;
f.
Penyelesaian perselisihan;
g.
Tanda tangan kedua pihak.
Syarat-syarat perjanjian kerjasama;
BABV TATA CIRA PTilT'IIGUTAX RTTRIAUSI
Palel 6
(1)
Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis dan/ atau kuitansi. (21 Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
Pesl 7
(1)
Retribusi dibayarkan oleh wajib retribusi. (21 Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
harus dilunasi sekaligus.
(3)
Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di tempat pelayanan kesehatan.
し
9
Paml 8
(1) Atas pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis dan/ atau kuitansi
(21 Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
(3)
Buku penerimaan dan/atau penyetoran yang terdiri dari
:
a.
Nomor;
b.
Tanggal;
c.
Kolom penerimaan yang terdiri dari : nomor bukti, cara pembayaran, kode rekening, uraian, jumlah;
d.
Kolom penyetoran yang terdiri dari : tanggal, nomor STS,
jumlah;
e.
Kolom keterangan.
(4) Retribusi yang telah dikumpulkan oleh
Bendahara
ke Kas Daerah paling lambat L>A4 jara atau dalam waktu yang ditentukan Penerimaan Pembantu disetorkan tersendiri dalam Peraturan Bupati.
BABVI PETfCELOI,AAT XEUAITOAf,
B8gl.! Koretu Poagqlu.! xXrtn Btryr Pcleyeorn llG..h.t ! dt hrtcmer Parrl 9 Pemberian pelayanan kesehatan oleh Puskesmas mendapatkan klaim pengganti pelayanan kesehatan yang diberikan terhadap pelayanan sebagai berikut
a. b.
:
Jamkesmas; Jamkesda;
c. Jampersal d. SPM;dan e. UKS. Paral 10 (1)
Klaim pengganti biaya pelayanan kesehatan dengan Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal, SPM dan UKS di Puskesmas diajukan ke Dinas Kesehatan dengan dilengkapi persyaratan sebagai tagihan atas pelayanan yang dilakukan.
L
10
(2) Dinas Kesehatan melakukan verilikasi klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kesesuaian realisasi pelayanan kesehatan.
(3) Verifikasi 56!egnis1611a dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Verilikasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan. (4) Terhadap pengqiuan klaim yang telah dinyatakan memenuhi
persyaratan oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas mengajukan pengembalian biaya pelayanan kesehatan ke BPKAD melalui Dinas Kesehatan. (5) BPPKAD membayar pengajuan pengembalian biaya pelayanan
kesehatan yang memenuhi persyaratan kepada Puskesmas melalui Dinas Kesehatan untuk disetor ke Kas Daerah. (6)
Besaran klaim sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
ditentukan sebagai berikut : a. Pelayanan kesehatan non persalinan dengan Jamkesmas,
dan UKS didasarkan pada
tarif
diatur dalam Peraturan Daerah
yang
Jamkesda, SPM sebagaimana
mengatur tentang retribusi pelayanan kesehatan.
b.
Pelayanan kesehatan persalinan dengan Jamkesmas dan
Jampersal didasarkan pada
tarif
sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
Brda! Kodue Pcnerlhrten P8.d 11 (1)
Dana yang sudah disetor ke Kas Daerah dimanfaatkan kembali oleh Dinas Kesehatan sebagai Jasa Pelayanan dan
Jasa Sarana di Puskesmas menggunakan RKA dan/atau DPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas
Kesehatan dalam pos belanja langsung dengan besaran sebagai berikut
a. b.
:
Jasa Pelayanan sebesar 5oolo (lima puluh persen); Jasa Sarana sebesar 50% (lima puluh persen);
(2) Pemanfaatan retribusi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk pembiayaan remunerasi.
し
11
(3)
Pemanfaatan retribusi jasa sarana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk mendukung peningkatan kinerja dan mutu pelayanan di Puskesmas dan Labkes.
Paral 12
(1)
Pemanfaatan retribusi dari Jasa Pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut : a, 2o/o (d,ua persen) dialokasikan kepada Dinas Kesehatan untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkes.
b. 98o/o (Sembilan puluh delapan persen) dialokasikan untuk Puskesmas dan la.bkes. (21 Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut: a, Kepala Puskesmas dan Labkes sebesar 4o/o (etnpat persen) b. Pegawai Puskesmas dan Labkes sebesar 96% (Sembilan
(3)
puluh enam Persen). Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan indeks penghitungan remunerasi yang hsarannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan. BAB
VII
PELIIYATAT XDSEIIATAII Baglaa Kcratu
Kouultast Kcechataa
Purf
(l)
13
Pelayanan konsultasi kesehatan adalah pelayanan kesehatan sebagai kelanjutan saran atau konsul yang dilakukan oleh tenaga kesehatan;
(2) Pembayaran Retribusi konsultasi kesehatan hanya dilakukan bita pengguna jasa setuju untuk memanfaatkan layanan konsultasi tersebut; pelayanan konsultasi kesehatan dilakukan secara tertulis atau lisan dan internal dalam lingkup UPI.
(3) Tindakan
konsul untuk
L
12
f,rglrn Kcdue Peraweten Kcachatatr Uaayaralst
Pe.aI 14 (1)
Pelayanan perawatan kesehatan masyarakat dapat dilakukan oleh semua tenaSa kesehatan;
(2)
Tarif kunjungan tersebut termasuk konsultasi kesehatan dengan tenaga kesehatan yang berkunjung, diluar jasa tindakan, obat-obatan atau konsultasi bukan dengan tenaga kesehatan yang berkunjung;
(3)
Jenis pelayanan yang dapat dilakukan pada pelayanan perawatan kesehatan masyarakat diatur sesuai dengan kewenangan tenaga kesehatan dan ketentuan yang berlaku;
(4)
Jenis obat-obatan yang dapat diberikan adalah sesuai dengan obat-obatan standar puskesmas atau bila tidak tersedia dapat diberikan resep. Bagtea KcttSa
Pohynaea fcdttolegal Palal 15
untuk kepentingan hukum atau pengadilan bag korban hidup akibat tindak pidana
(1) Pelayanan kesehatan
dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan dan dijamin pemerintah atau Pemerintah Daerah; (2) Jenis tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah:
1.
Kecelakaan massal;
2. Penganiayaan Massal: 3. Korban Terorisme. (3)
Pelayanan medicolegal korban
diluar kondisi
diatas
dikenakan biaya retribusi; (4) Pelayanan pemulasaran jenazah dilaksanakan apabila UPT Puskesmas memiliki ruangan jenazah, tenaga terlatih dan
sarana khusus pemulasaran jenazah sesuai standar pelayananan yang terkait.
し
13
Bagian
Kecap.t
Pelayaaea Aobulaacc Dan Mobll .Ienazah Pasal 16 (1)
Dalam hal Puskesmas tidak memiliki ambulance dan mobil jenazah dapat mempergunakan mobil puskesmas keliling;
(2) Puskesmas
keliling yang dapat dimanfaatkan sebagaimana
tersebut dalam ayat (1) harus memenuhi syarat
:
1. Dimodifikasi khusus untuk fungsi ambulance atau mobil jer:azab;
2. Memenuhi prosedur dan fasilitas untuk pembersihan (desinfektan) sesuai standar yang berlaku;
3. Tidak dipergunakan untuk mengangkut jenazah dengan penyakit infeksi. ー
BAB
VIII
I{Ef EITTUAIT PEITUTI'P
Pe..l 17 Peraturan Bupati
ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten T\rlungagung. Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal i 4 MAY 20i3
UNG,ム ‐
di Tulungagung 14 Mei 2013
DAERAH
‘﹂ＬЧ ／
Ir.INDRA FAUZI,MM
Pembina Utama Muda NIP.195909191990031006 Be五 ta Dacrah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2013 Nomor 12
