Korupsi tidak hanya merampas hak rakyat untuk hidup sejahtera, tapi juga merusak bangunan ekonomi, sosial, dan demokrasi bangsa

“Korupsi tidak hanya merampas hak rakyat untuk hidup sejahtera, tapi juga merusak bangunan ekonomi, sosial, dan demokrasi bangsa” “Corruption not only violates humans’ rights to a prosperous society, but also damages national economic, social, and democratic development”

SEBAGAI BANGSA PEJUANG, KITA TIDAK PERNAH DAN TIDAK BOLEH MENYERAH DALAM PERANG MELAWAN KORUPSI ii

AS A PATRIOTIC NATION, WE HAVE NEVER AND WE MUST NEVER SURRENDER IN THE WAR AGAINST CORRUPTION

Laporan TahunanAnnual Report 2008

Visi

Menjadi Lembaga yang Mampu Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi

Misi

• Pendobrak dan Pendorong Indonesia yang Bebas dari Korupsi • Menjadi Pemimpin dan Penggerak Perubahan untuk Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari korupsi

Asas • • • • •

Kepastian Hukum Keterbukaan Akuntabilitas Kepentingan Umum Proporsionalitas

Nilai-Nilai • • • • • • •

Integritas Profesionalisme Inovasi Religiusitas Transparansi Kepemimpinan Produktivitas

Vision

To be an Institution that can Create an Indonesia Free from Corruption

Mission

• To Become the Catalyst of Change to Realize a Corruption Free Nation • To be the Leader and the Driver of Change in the Creation of an Anti-Corruption Nation

Principles • • • • •

Legal Certainty Transparency Accountability Public Interest Proportionality

Values • • • • • • •

Integrity Professionalism Innovation Religiosity Transparency Leadership Productivity


iii

Pengantar Pimpinan KPK Foreword by KPK Commissioners Salam Anti korupsi,

Anti-Corruption Greetings!

Dengan sepenuh hati, kami menyadari bahwa mengusung visi menjadi lembaga yang mampu mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi bukanlah perkara mudah. Meskipun demikian, kami berbesar hati dan optimistis setelah menyaksikan merebaknya dukungan dan semangat antikorupsi di negara ini. Peran serta yang kian besar dari masyarakat segenap lapisan dan kesungguhan pemerintah dalam melakukan perbaikan dan pemberdayaan berkontribusi dalam mereduksi peluang-peluang terjadinya korupsi.

We realize wholeheartedly that carrying out the vision as an institution that can create an Indonesia free from corruption, is not an easy matter. Nevertheless, we take courage and optimism from seeing the tremendous support and spirit for anti-corruption in this nation. There has been a significant contribution from all layers of society and a willingness by the government to improve and empower further contributions in reducing the opportunities for corruption to occur.

Sebagai pengemban amanat undang-undang dalam pemberantasan korupsi, KPK berkomitmen untuk terus memperjuangkan lenyapnya korupsi dari bumi Nusantara. Sesuai dengan kewenangan dan tugas yang dimiliki, berbagai kegiatan dan upaya telah KPK lakukan, baik dalam bidang pencegahan maupun penindakan.

iv

Selama tahun 2008, KPK gencar melakukan upaya pemberantasan korupsi dengan mengacu pada rencana dan strategi yang telah dibuat. Melalui fungsi supervisi dan koordinasi, komitmen konstruktif dengan berbagai lembaga – terutama lembaga penegak hukum dan aparat pengawasan – pun digalang untuk lebih mengoptimalkan dan mensinergikan gerakan pemberantasan korupsi. Selain terus melakukan penindakan tindak pidana korupsi yang terjadi di sektor yudikatif, eksekutif, dan legislatif dengan menangkap dan menahan para koruptor, dan mengembalikan kerugian negara akibat korupsi, KPK juga berupaya memberantas akar permasalahan korupsi melalui pembangunan mental antikorupsi sejak usia dini, penjalinan kerja sama dengan organisasi dalam dan luar negeri, perbaikan sistem pemerintahan khususnya di sektor pelayanan publik, pemberdayaan aparat pengawasan, dan peningkatan peran serta masyarakat. Sebagai bentuk akuntabilitas dan wujud transparansi kepada masyarakat, kami sampaikan berbagai program dan kegiatan yang telah kami lakukan selama tahun 2008 dalam laporan ini. Akhir kata, kami kembali mengajak segenap lapisan bangsa untuk terus melakukan perlawanan terhadap segala bentuk praktik korupsi. Kami percaya dengan kebulatan tekad, keberanian, kesolidan, dan semangat yang sungguh-sungguh, Indonesia yang bebas dari korupsi dan sejahtera akan mulai nampak di ufuk kebangkitannya.


According to the corruption eradication law, KPK is mandated with fighting for corruption eradication throughout the Indonesian archipelago. In accordance with KPK’s authorities and duties, KPK has conducted both preventative and repressive programs. During 2008, KPK continually organized efforts to eradicate corruption referring to KPK’s existing plan and strategy. The corruption eradication movement was strengthened by KPK’s supervisory and coordinating function and collaborative commitments between KPK and other agencies, particularly law enforcement and supervisory agencies. In addition to repressing corruption in the judicial, executive and legislative sectors by arresting and prosecuting corruptors and returning state losses incurred as a result of corruption, KPK also sought cooperation with national and overseas organizations, conducted reform of government systems, most notably in the public service sector, empowered supervision officials, and enhanced the contribution of the public. As a form of accountability and transparency to the public, we have disclosed the various programs and activities conducted by KPK during 2008 in this report. In conclusion, we once again request all components of Indonesian society to consistently fight all forms of corruption. We believe that with the strong will, courage, solidity, and sincere enthusiasm, a prosperous Indonesia free from corruption can be realized. Pimpinan KPK KPK Commissioners Antasari Azhar Bibit Samad Rianto Chandra M. Hamzah Haryono Moch. Jasin

v


Daftar Isi Content

vi

Visi dan Misi Asas dan Nilai-nilai Pengantar Pimpinan KPK Daftar Isi

iii iii iv vi

Vision and Mission Principles and Values Foreword by KPK Commissioners Contents

BAB 1: Sekilas KPK Tugas, Wewenang dan Kewajiban Struktur Organisasi Profil Pimpinan KPK

1 7 8

Chapter 1 : KPK in Brief Duties, Authorities and Obligations Organizational Structure Profiles of the KPK Commissioners

BAB 2: Kondisi dan Strategi Kondisi Obyektif Strategi Pemberantasan Korupsi Tantangan dan Hambatan

15 17 19

Chapter 2 : Conditions and Strategies Condition Objectives Corruption Eradication Strategy Challenges and Obstacles

BAB 3: Koordinasi dan Supervisi Koordinasi Supervisi

22 26

Chapter 3: Coordination and Supervision Coordination Supervision

BAB 4: Penindakan Penyidikan Penuntutan Eksekusi

30 37 52

Chapter 4 : Repression Investigation Prosecution Execution

BAB 5: Pencegahan Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Pemeriksaan Gratifikasi Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Penelitian dan Pengembangan Pengembangan Jaringan Kerjasama Monitor

60 64 66 75 78 81

Chapter 5 : Prevention Registration and Examination of LHKPN Gratuities Education and Public Services Research and Development Development of Cooperative Networks Monitoring

BAB 6: Penggalangan Dukungan Masyarakat Penanganan Pengaduan Masyarakat Dukungan Media Massa terhadap KPK

92 95

Chapter 6 : Rallying Public Support The Handling of Public Complaints Media Support for KPK

BAB 7: Pembangunan Kelembagaan Manajemen SDM Dukungan Keuangan Dukungan Teknologi Informasi Penguatan Aspek Yuridis Pengawasan Internal

102 106 111 113 115

Chapter 7 : Institution Building Human resource management Financial Support Information Technology Support Strengthening of Judicial Aspect Internal Supervision

BAB 8: Laporan Keuangan

119

Chapter 8: Financial Statements

BAB 9: Program Kerja 2009

129

Chapter 9: 2009 Work Plan


1 Sekilas KPK KPK in Brief

1


Sekilas KPK KPK in Brief Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional.

The legal basis for the formation of the Corruption Eradication Commission is Law No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission (KPK). KPK has been given a mandate to conduct corruption eradication professionally,intensively, and continuously in order to create a just, prosperous and peaceful society, because corruption negatively impacts the state’s budget and economy, and obstructs national development.

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban (Pasal 6)

Duties, Authorities and Obligations (Article 6)

2

• Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK). • Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK. • Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK. • Melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK. dan • Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Koordinasi (Pasal 7)

• Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan TPK. • Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan TPK. • Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan TPK kepada instansi terkait. • Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan


• Coordinate with institutions authorized to combat acts of corruption. • Supervise institutions authorized to combat acts of corruption. • Conduct preliminary investigations, investigations and prosecutions against acts of corruption. • Conduct corruption prevention activities. and • Conduct monitoring of state governance.

Coordination (Article 7)

• Coordinate preliminary investigations, investigations and prosecutions against corrupt acts. • Establish a reporting system for corruption eradication activities. • Request information on corruption eradication activities from related institutions. • Conduct discussions and meetings with institutions authorized to eradicate corruption. and. • Request reports from related institutions on corruption prevention.

Sekilas KPK KPK in Brief dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK. dan • Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan TPK.

Supervisi (Pasal 8)

• Melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan TPK dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik. • Mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku TPK yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan KPK. Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan kasus/ perkara dari kepolisian/kejaksaan dapat dilakukan oleh KPK, dengan alasan: • Laporan masyarakat mengenai TPK tidak ditindaklanjuti. • Proses penanganan TPK secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. • Penanganan TPK ditujukan untuk melindungi pelaku TPK yang sesungguhnya. • Penanganan TPK mengandung unsur korupsi. • Hambatan penanganan TPK karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif. atau • Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan TPK sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan (Pasal 11 dan 12)

KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan TPK yang: • Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara (PN), dan orang lain yang ada kaitannya dengan TPK yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau PN. • Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat. dan/atau • Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Supervision (Article 8)

• KPK is authorized to conduct supervision research, and/ or analysis of institutions tasked with and authorized to eradicate corruption, as well as public service institutions. • KPK is authorized to take over an indictment or a prosecution process against a corruptor, that is at that time being performed by the Police or the Attorney General’s Office. The Police or the Attorney General’s Office is obliged to hand over the suspect along with all the case files and other documents and evidence within 14 working days, from the date on which the request from the KPK was received.

3

The process of taking over an indictment or a prosecution process as outlined in Article 8 will be carried out by the KPK, should the following conditions prevail: • a report by a member of the general public about an act of corruption that has been ignored. • the processing of the corruption case had been manipulated so as to protect the corruptor. • the handling of the corruption case is itself mired by corrupt acts. • the corruption case has been hampered by executive, legislative, or judicial interference. or • any other circumstances where the Police or the Attorney General’s Office is unable to carry out the case responsibly and adequately

Preliminary investigation, Investigation and Prosecution (Articles 11 and 12)

KPK is authorized to conduct preliminary investigation, investigation and prosecution of corrupt acts that: • Involve legal officials, public officials and any other person related to a corrupt act conducted by a legal


Sekilas KPK KPK in Brief

4

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan ini, KPK berwenang: • Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. • Memerintahkan kepada instansi terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri. • Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa. • Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait. • Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya. • Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait. • Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan TPK yang sedang diperiksa. • Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri. • Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara TPK yang sedang ditangani.


or public official. • Has aroused public attention, and/or • Involve state losses of at least IDR1 billion. In conducting its tasks of preliminary investigation, investigation and prosecution, the KPK is authorized to: • Conduct wiretapping and recording of conversations. • Order authorized institutions to ban an individual to travel outside the jurisdiction. • Request information from banks or other financial institutions on the financial status of suspects or convicted individuals being checked by the KPK. • Order banks or other financial institutions to block accounts suspected of holding corruption proceeds of a suspect, convicted individual, or other related party. • Order the superior or employer of a suspect to temporarily suspend the suspect from his/her office. • Request data on the wealth and tax information of a suspect or a convicted individual from the relevant institutions • Temporarily freeze a financial transaction, trade transaction or other agreement. or temporarily revoke a permit, license or concession conducted by or held by the suspect or convicted individual which is suspected to be, based on sufficient preliminary evidence, connected to a corrupt act that is being processed. • Request the assistance of Interpol Indonesia or a law enforcement agency of a foreign country to conduct searches, arrests, and the confiscation of evidence in foreign jurisdictions. • Request the assistance of the Police or other related agencies to perform arrests, detainments, searches, and confiscations in the course of processing a corrupt act.

Sekilas KPK KPK in Brief Pencegahan (Pasal 13)

Prevention (Article 13)

Monitor (Pasal 14)

Monitoring (Article 14)

Wewenang KPK dalam langkah atau upaya pencegahan TPK: • Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan PN (LHKPN). • Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi. • Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan. • Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan TPK. • Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum. • Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan TPK.

Dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas serta mencegah terjadinya TPK di lembaga negara dan pemerintahan, KPK diberi amanat oleh undangundang untuk melaksanakan tugas monitor, dengan kewenangan: • Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah. • Memberikan saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi. • Melaporkan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

Organisasi KPK

Berdasarkan Peraturan Pimpinan KPK Nomor: Per-08/01/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK, organisasi KPK terdiri atas: • Pimpinan yang terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan empat orang Wakil Ketua merangkap Anggota. • Tim Penasihat yang terdiri dari empat orang. • Deputi Bidang Pencegahan yang terdiri dari Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PP-LHKPN), Direktorat Gratifikasi, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, dan Direktorat Penelitian dan Pengembangan. • Deputi Bidang Penindakan yang terdiri dari Direktorat Penyelidikan, Direktorat Penyidikan, dan Direktorat Penuntutan.

KPK’s authorities in the course of preventing corrupt acts: • Record and cross-check the Wealth Reports of State Officials (LHKPN). • Receive reports on, and determine the status of gratuities. • Establish anti-corruption education programs at every tier of education. • Design and implement corruption eradication socialization programs. • Conduct anti-corruption campaigns among the general public. • Engage in bilateral or multilateral cooperation in eradicating corruption.

In an effort to enhance efficiency and effectiveness in preventing corruption in state and government agencies, KPK has been given a legal mandate to conduct monitoring duties based on the following authorities: • Conduct analyses on the administrative management systems of all State and Government institutions. • Provide guidance and suggestions to the Head of State and to Government institutions with a view to instigating change if, based on the KPK’s analysis, the administrative management system of that institution is vulnerable to corruption. • Report to the President, the Parliament, and the State Audit Board if the KPK’s guidance and suggestions have been ignored.

KPK’s Organization

According to the KPK Commissioners’ Regulation No: Per-08/01/XII/2008 dated 30 December 2008 on the KPK’s organization and lay out, KPK’s organization is constituted as follows: • A Board of Commissioners composed of one Chairman and 4 (four) Vice-Chairmen. • An Advisory Team composed of 4 (four) advisors. • The Office of the Deputy for Prevention, composed of the Directorate of Registering and Examining of Public Officials’ Wealth Reports, the Directorate of Gratuity, the Directorate of Education and Public Services, and the Directorate of Research and Development. • The Office of the Deputy for Repression, composed of the Directorate of Preliminary investigations, the Directorate of Investigations, and the Directorate of Prosecutions.


5


6

• Deputi Bidang Informasi dan Data yang terdiri dari Direktorat Pengolahan Informasi dan Data, Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi, dan Direktorat Monitor. • Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat yang terdiri dari Direktorat Pengawasan Internal dan Direktorat Pengaduan Masyarakat. • Sekretariat Jenderal yang terdiri dari Biro Sumber Daya Manusia, Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Umum, Biro Hukum, dan Biro Hubungan Masyarakat.


• The Office of the Deputy for Information and Data, composed of the Directorate of Information and Data Processing, the Directorate of Fostering Networks between Commissions and Institutions, and the Directorate of Monitoring. • The Office of the Deputy for Internal Monitoring and Public Complaints, composed of the Directorate of Internal Monitoring and the Directorate of Public Complaints. • The Secretariat General composed of the Bureau of Human Resources, the Bureau of Planning and Finance, the Bureau of General Affairs, the Legal Bureau, and the Bureau of Public Relations

Sekilas KPK KPK in Brief Organisasi KPK KPK’S Organisation

Pimpinan Board of Commissioners

Penasihat Advisory Team

Deputi Bidang Pencegahan Office of Deputy For Prevention

Deputi Bidang Penindakan Office of Deputy for Repression

Deputi Bidang informasi & Data Office of Deputy for Information & data

Sekretariat Deputi Secretary of Deputy



Deputy Bidang Pengawasan internal & Pengaduan Masyarakat Office of Deputy for Internal Monitoring & Public Complains

Sekretariat Jenderal Secretariat General


Biro Perencanaan & Keuangan Bureu of Planning & finance

7

Direktorat Pendaftaran & Pemeriksaan LHKPN Directorate of Recording & Examining The Wealth Report of State Officials

Direktorat Penyelidikan Directorate of Preliminary Investivigation

Direktorat Pengolahan Informasi & Data Directorate of of Information & Data Processing

Direktorat Pengawasan Internal Directorate of Internal Monitoring

Biro Umum Bureu of General Affairs

Direktorat Gratifikasi Directorate of Gratuity

Direktorat Penyelidikan Directorate of Investivigation

Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi & Instansi Directorate of Network Cultivation between Commissions & Institutions

Direktorat Pengaduan Masyarakat Directorate of Public Complains

Biro Sumber Daya Manusia Bureu of Human Resources

Direktorat Pendidikan & Pelayanan Masyarakat Directorate of Education & Public Services

Direktorat Penuntutan Directorate of Prosecutions

Direktorat Monitoring Directorate of Monitoring

Direktorat Penelitian & Pengembangan Directorate of Research & Development

Biro Hukum Bureu of Law

Biro Hubungan Masyarakat Bureu of Public Services



KPK Commissioners’ Profiles Antasari Azhar (Chairman)

8

Profil Pimpinan KPK Antasari Azhar (Ketua)

Lahir di Pangkal Pinang, Bangka Belitung pada 18 Maret 1953. Mengenyam pendidikan dasarnya di SD Negeri I Belitung sebelum menyelesaikan pendidikan SMP dan SMA-nya di Jakarta. Enam tahun di Jakarta, Antasari kembali ke Palembang ketika mengikuti jenjang perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selama masa kuliah, Antasari tergolong mahasiswa yang gemar berorganisasi. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Senat Fakultas Hukum dan Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas Sriwijaya. Usai menamatkan bangku kuliah, Antasari memilih untuk langsung mengabdi kepada negara. Dia ber-


Born in Pangkal Pinang, Bangka Belitung on the 18 of March 1953, Antasari completed his primary school studies in SD Negeri I Belitung before moving to Jakarta to complete his high school education. After six years in Jakarta, Antasari returned to Palembang where he continued his studies in the Faculty of Law, Sriwijaya University. During this time, Antasari was active in a number of student organizations. Some of the positions that he held were Head of the Law Faculty Senate, and Head of the Student representative body of Sriwijaya University. Upon completion of his studies, Antasari chose to serve his country by joining the Agency for National Legal Development of Justice Department(now the Department of Legal Affairs and Human Rights). After serving for four years, Antasari took a position at the office of public prosecutors. He served for over twenty years in the public prosecutors’ corps achieving the final position of Director of Prosecutions for the Solicitor General for General Crimes, Office of the Attorney General. During his time working for the Office of Public Prosecutors, Antasari participated in several training courses and education programs. These included training courses relating to official work and duties such as the Structural Training Course for Echelon I Candidates (SPAMA), Echelon II Candidates (SPAMEN) and Echelon

Sekilas KPK KPK in Brief gabung dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Departemen Kehakiman (kini Departemen Hukum dan HAM). Empat tahun di sana, Antasari bergabung dengan kejaksaan. Di korps Adhyaksa ini, beliau mengabdi selama lebih dari dua puluh tahun dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung. Selama di kejaksaan, Antasari mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan. Mulai dari pendidikan kedinasan seperti SPAMA, SPAMEN, dan SPATI, hingga pelatihan spesialisasi seperti spesialis subversi, korupsi, dan lingkungan hidup. Bapak dua orang anak ini juga sempat mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diadakan di luar negeri, di antaranya Commercial Law di New South Wales University Sidney pada 1996 dan Investigation For Environment Law, EPA, Melbourne pada 2000. Di tahun yang sama pula, beliau meraih gelar magister hukumnya di STIH “IBLAM”.

III Candidates (SPATI), in addition to specialized legal courses in areas such as subversion, corruption, and the environment. Antasari, a father of two children, has also participated in education and training abroad, including a course in commercial law from the University of Sydney, New South Wales in 1996 and Investigation For Environmental Law, from the Environmental Protection Agency, Melbourne in 2000, the same year he obtained a Magistrate of Law from STIH “IBLAM”. On 5 December 2007, Commission III of the House of Representatives (DPR) appointed Antasari as the Chairman of the KPK Commissioners for the period of 2007-2011 along with four Vice Chairman. They took an oath as KPK Commissioners for the period of 20072011 in front of the President of the Republic of Indonesia in the State Palace on Tuesday, 18 December 2007.

Pada 5 Desember 2007, Komisi III DPR melalui voting, memutuskan Antasari untuk memegang tampuk Pimpinan KPK periode 2007-2011 bersama empat orang lainnya. Pengucapan sumpahnya sebagai Pimpinan KPK periode 2007-2011 dilakukan di hadapan Presiden Republik Indonesia di Istana Negara pada Selasa, 18 Desember 2007.

9

Bibit Samad Rianto (Wakil Ketua)

Lahir di Kediri, Jawa Timur pada 3 November 1945. Menghabiskan masa sekolah di tanah kelahirannya, Bibit kemudian memilih untuk bergabung di Akademi Kepolisian dan lulus pada 1970. Setelah itu, 30 tahun lamanya Bibit mengabdi di kepolisian. Berbagai posisi teritorial pernah diembannya, di antaranya Kapolres Jakarta Utara, Kapolres Jakarta Pusat, Wakapolda Jawa Timur, dan Kapolda Kalimantan Timur. Bibit pensiun dari kepolisian pada 15 Juli 2000 dengan pangkat terakhir Inspektur Jenderal. Atas jasa dan pengabdiannya selama bertugas, beliau mendapatkan berbagai bintang jasa dan penghargaan. Di antaranya: Satya Lencana Kesetiaan, Satya Lencana Dwidya Sista, Bintang Bhayangkara Nararya, Bintang Yudha Dharma Nararya, Bintang Bhayangkara Pratama. Selepas pensiun dari dinas kepolisian, bapak empat orang anak ini tidak lantas berdiam diri. Kehausannya terhadap ilmu pengetahuan membuat Bibit kembali ke

Bibit Samad Rianto (Vice Chairman)

Born in Kediri, Jawa Timur on 3 November 1945, he completed his primary and secondary education in his home town. After graduating from high school Bibit decided to join the Academy of Police, graduating in 1970. Bibit served in the police force for thirty years. He has held postings as the District Police Chief in North Jakarta, The District Police Chief in Central Jakarta, Vice-District Police Chief in East Java, and the Regional Police Chief in East Kalimantan. Bibit retired from the police force on 15 July 2000 with the final rank of Inspector General. During his service he received numerous medallions and awards for loyalty and service including The Badge of Loyalty, The Dwidya Sista Award, The Bhayangkara Pratama Nararya Star, The Yudha Dharma Naraya Star, and The Bhayangkara Pratama Star .


Sekilas KPK KPK in Brief dunia kampus untuk mengambil gelar doktoral yang akhirnya diperoleh pada 2002. Selanjutnya, kegiatan mengajar sebagai dosen menyita waktunya. Beliau bahkan sempat menjabat sebagai Rektor Universitas Bhayangkara. Pada 2007, Bibit mengikuti seleksi calon pimpinan KPK 2007-2011 dengan mengusung empat rambu pemberantasan korupsi, yaitu: pemberantasan korupsi dalam bingkai hukum. tidak hanya represif, tapi membongkar akar masalah korupsi. urusan pemberantasan korupsi menjadi urusan semua kalangan. dan pengembalian kerugian negara. Komisi III DPR akhirnya memercayakan satu dari lima posisi pimpinan KPK kepada Bibit. Di KPK, Bibit menjabat sebagai Wakil Ketua yang membawahi bidang Penindakan serta Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.

After retiring from the police service, Bibit, the father of four children, was not satisfied with a quiet retirement. Bibit’s thirst for knowledge drove him back to university to obtain a PhD which he received in 2002. He continued his involvement in university, first as a lecturer and then as the Head of Bhayangkara University. In 2007, Bibit became a candidate for the KPK leadership for the period of 2007-2011. His campaign consisted of four slogans: to eradicate corruption in legal frameworks, to move further than mere corruption repression by uprooting the causes of corruption, to realize that corruption is the problem of all aspects of society, and to return stolen assets to the nation. The third commission of the House of Representatives decided to entrust Bibit with one of five leadership positions. Bibit currently holds the position of Vice-Chairman of KPK and is responsible for the areas of repression, internal monitoring, and public complaints.

Chandra M. Hamzah (Vice Chairman) 10

Chandra M. Hamzah (Wakil Ketua)

Lahir di Jakarta 25 Februari 1967, menamatkan pendidikan sarjana di tahun 1995 pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selepas kuliah, pada tahun 1998, beliau – yang sewaktu mahasiswa sempat menjadi komandan resimen mahasiswa dan Ketua Senat Mahasiswa Universitas Indonesia – membidani lahirnya Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Chandra memiliki sejumlah lisensi keahlian bidang hukum, yakni lisensi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, lisensi Konsultan Hukum Pajak, lisensi Konsultan Hukum Pasar Modal, dan lisensi Pengacara/Penasihat Hukum/Advokat. Pimpinan KPK termuda ini, pernah bergiat di YLBHI sebagai asisten pembela umum. Sempat pula bekerja sebagai staf hukum PT Unelec Indonesia (UNINDO). Setelah itu memulai karier pengacara pada sejumlah firma hukum. Beberapa di antaranya adalah pada firma


Born in Jakarta 25 February 1967, Chandra completed his university studies in 1995 in the Faculty of Law at the University of Indonesia. Whilst at university he held the position of Commander of the Student Regiment and Head of University of Indonesia’s Student Senate. In 1998, freed from his student responsibilities, he established the Center for Law and Policy Studies (PSHK). Chandra holds a number of legal qualifications in specific fields, namely License as a Consultant for Intellectual Wealth, License as a Consultant for Tax Law, License as a Consultant for Market Model Law, and License as a Lawyer and Advisor for Law and Advocacy. The youngest member of the KPK leadership, Chandra once worked at the Legal Aid Foundation (YLBHI) as an assistant public defense lawyer. He has also worked as a legal officer in PT Unelec Indonesia (UNINDO). Chandra has experience working as a lawyer in a number of law firms. He has previously worked for Erman Radjaguguk and Associates, as a partner in the Hamzah Tota Mulia legal firm, as a senior lawyer for the Lubis Ganie Surowidjojo Legal Firm, and as a partner in Assegaf Hamzah and Partners. Before his involvement with KPK, Chandra had the opportunity to participate in corruption eradication efforts as a member of the Team of Associates to Eradicate Corruption Crimes from 2000-2001. In this same short period of time he constituted part of

Sekilas KPK KPK in Brief hukum Erman Radjaguguk & Associates, partner pada firma hukum Hamzah Tota Mulia, pengacara senior pada firma hukum Lubis Ganie Surowidjojo, dan partner pada Assegaf Hamzah & Partners.

a team to prepare and construct an anti-corruption commission. Chandra currently occupies the position of KPK Vice-Chairman. He is responsible for the areas of Repression, and Information and Data.

Sebelum berkiprah di KPK, Chandra juga sempat berkutat dalam kegiatan memberantas korupsi saat menjadi anggota Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) pada 2000-2001. Pada rentang waku yang sama, beliau juga ambil bagian dalam Tim Persiapan Pembentukan Komisi Anti Korupsi. Saat ini, beliau menjabat Wakil Ketua KPK yang membawahi bidang penindakan serta bidang informasi dan data.

Haryono (Wakil Ketua)

Haryono Umar lahir di Prabumulih, Sumatera Selatan pada 8 September 1960. Meraih gelar doktoral di Bidang Ekonomi Akuntansi dari Universitas Padjadjaran Bandung pada 2005. Sebelumnya, lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) ini mendapatkan gelar Master of Science di Bidang Akuntansi dari University of Houston, Texas, Amerika Serikat pada 1993. Sebelum berkiprah di KPK, Haryono mengabdi pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 23 tahun lamanya dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Biro Perencanaan. Selain itu, beliau juga aktif di organisasi keprofesian dengan pernah menjabat sebagai Ketua Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntan Sektor Publlik. Haryono juga tergolong orang yang rajin menyebarkan ilmunya melalui berbagai publikasian, baik dalam bentuk buku, modul, maupun kajian. Keahliannya dalam pemberantasan korupsi semakin mendalam setelah mengikuti pelatihan fraud yang diadakan Price Waterhouse Coopers dan Jim Petro Auditor Office, keduanya dari Amerika Serikat. Beliau juga mendalami tentang pembentukan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui berbagai pelatihan. Saat ini, di KPK beliau menjabat sebagai wakil ketua yang mengurusi bidang pencegahan serta bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat.

Haryono (Vice Chairman)

Haryono Umar was born in Prabumulih, South Sumatera, on 8 September 1960. He obtained his PhD in the field of Economics and Accountancy from Padjadjaran University, Bandung in 2005. Prior to this he graduated from the National Accountancy Vocational School (STAN) and received a Master of Science in Accountancy from the University of Houston, Texas, United States of America in 1993. Before his involvement in KPK, Haryono served the Audit and Development Supervising Agency (BPKP) for 23 years, obtaining the final position of Head of the Planning Bureau. In addition to this Haryono was active in a number of professional organizations, including holding the position of Head of the Indonesian Accountants’ Association – Public Sector Accountants’ Compartment. Haryono strives to share his knowledge through numerous publications including books, modules and research reports. Haryono’s expertise in corruption eradication was further expanded by his participation in Fraud training run by Price Waterhouse Coopers and Jim Petro Auditor Office, from the United States of America. Haryono has also studied the implementation of good governance through various and courses and training programs. Haryono currently occupies the position of Vice-Chairman of KPK and is responsible for the areas of prevention, internal monitoring and public complaints.


11

Sekilas KPK KPK in Brief Moch. Jasin (Vice Chairman)

Born in Blitar, 14 June 1958, this father of two completed his university studies in the field of National Administration at Brawijaya University, Malang in 1984. Five years later he successfully completed a Master in Business Management in the Technological University of the Philippines, Manila. His PhD was completed in the same field and received from Adamson University, Manila.

Moch. Jasin (Wakil Ketua)

Lahir di Blitar, 14 Juni 1958, bapak dua anak ini menyelesaikan pendidikan sarjana jurusan Administrasi Negara di Universitas Brawijaya Malang pada 1984. Lima tahun kemudian berhasil merampungkan Master bidang Business Management di Technological University of The Philippines, Manila. Gelar doktor di bidang yang sama diraihnya dari Adamson University, Manila, Filipina.

12

Jasin memulai karier sebagai staf Departemen Perindustrian. Karirnya terus berlanjut hingga menduduki posisi Pembantu Asisten pada Asmenko IV bidang pengembangan wilayah kantor Menteri Koordinator bidang Produksi dan Distribusi. Setelah itu menjabat Pembantu Asisten urusan kebijaksanaan pengawasan pembangunan kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan. Pada tahun 2000, ketika Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) terbentuk, Jasin didapuk menjadi Kepala Biro Perencanaan. Setelah KPKPN dibubarkan dan terbentuk KPK, beliau hijrah dan menjabat Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Sebelum menduduki kursi Wakil Pimpinan KPK bidang pencegahan, beliau adalah Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK. Jasin aktif mengikuti pendidikan dan pelatihan. Selain pendidikan kedinasan seperti SPAMA, SPAMEN, dan kursus reguler Lemhanas, Jasin kerap memperdalam kemampuannya dengan pelatihan-pelatihan keahlian. di antaranya adalah Search Seizure and Warrant, Corruption Prevention Department, The Independent Commission Against Corruption, Hongkong, dan Intelligence, Surveillance, and Information Handling di Badan Intelijen Negara (BIN).


Jasin began his career as a member of staff of the Department of Industry. His career continuously progressed and he obtained the position of an assistant to the Fourth Coordinating Minister for regional development in the Coordinating Ministry for Production and Distribution. Following this he held the position of an assistant in monitoring development policy in the Coordinating Ministry for Monitoring Development. In 2000, when the State Officials’ Wealth Audit Commission (KPKPN) was formed, Jasin became Head of the Planning Bureau. After the dissolution of KPKPN and the creation of KPK, he transferred to become the Director of Recording and Examining the Wealth Reports of Public Officials. Jasin was the Director of Research and Development at KPK prior to being appointed to the position of Vice-Chairman, responsible for the field of prevention. Jasin actively participates in further education and training opportunities. In addition to training courses related to official work such as the Structural Training Course for Echelon I Candidates (SPAMA), for Echelon II Candidates (SPAMEN) and regular courses run by the National Defense Institute, Jasin has frequently expanded his capabilities through specialized training including Search Seizure and Warrant Course from the Corruption Prevention Depar tment, Independent Commission Against Corruption, Hong Kong, and Intelligence, Surveillance, and Information Handling Course from the State Intelligence Board (BIN).

2 Kondisi dan Strategi Conditions and Strategy

13


Kondisi dan Strategi Conditions and Strategy

14

Korupsi, lahir sejak bangsa ini merdeka, bahkan di masa penjajahan. Puluhan tahun pula, bangsa ini dicengkeram penyakit kronis bernama korupsi. Korupsi tidak hanya merampas hak rakyat untuk hidup sejahtera tetapi juga merusak bangunan ekonomi, sosial dan demokrasi bangsa. Bumi tanah air yang kaya akan sumberdaya alam tergerogoti habis untuk kepentingan segelintir orang saja. Karena itu, korupsi harus dikikis habis dari negeri ini.

Corruption has been around since Indonesia won its independence and there is ample evidence that it also existed during the colonial years. Corruption not only robs the Indonesian people of their right to live in prosperity, but also wrecks the national economic, social, and democratic structures. The rich reserves of natural resources are exploited only for the benefit of a few. For this reason corruption must be abolished from Indonesia.

Sejarah menorehkan catatan panjang perjuangan kita melawan korupsi. Dan, selama ini kita memang belum menang. Korupsi masih merajalela dengan sedemikian buasnya. Namun, sebagai bangsa pejuang, kita tidak pernah dan tidak boleh menyerah dalam perang ini. Perlawanan harus terus dilakukan. Dengan lebih masif, sistematis, konsisten, dan berkomitmen.

History is witness to Indonesia’s long struggle against corruption. It must be acknowledged that we have never scored any real victories in this war: corruption is still rampant after all. However, as a nation of fighters that have won our own independence, we must stay committed to fighting this war. Our struggle must be continued, and fortified with systemic, consistent, and committed approaches.

Komisi Pemberantasan Korupsi yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 30 Tahun 2002 untuk melaksanakan pemberantasan korupsi melalui upaya pencegahan dan penindakan, diharapkan dapat penggerak perubahan dan pendobrak untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Tugas maha berat ini tentu saja tidak akan mampu ditanggung oleh KPK sendiri. Bahwa KPK merupakan pengemban amanat undang-undang untuk memberantas korupsi, bukanlah berarti KPK harus berjuang sendiri. Dukungan segenap elemen bangsa mutlak harus ada jika kita ingin memenangkan peperangan ini. Sejak kelahirannya pada 29 Desember 2003, KPK secara konsisten dan sungguh-sungguh telah mewarnai jagat perlawanan bangsa ini terhadap korupsi.


KPK is mandated by Law No. 30 of 2002 to conduct anti-corruption activities through law enforcement (repressive) and preventive efforts. KPK is also a pioneer for the national anti-corruption movement, the definitive catalyst to realizing a corruption-free Indonesia. KPK realizes that in order to succeed in this role, it must rally for the participation of all national elements as stakeholders in the struggle against corruption. Ever since KPK was formed on December 29th in 2003, it has strongly characterized the national effort against corruption in a consistent and practical manner. Public support and confidence in KPK was initially small, but soon grew larger. The realistic measures taken by KPK in combating corruption has had a significant impact and ignited the public’s hope that the tide has finally turned in the fight against corruption.

Kondisi dan Strategi Conditions and Strategy Harapan dan antusiasme publik yang sebelumnya sempat berada pada level terendah, berangsurangsur meningkat. Pendar cahaya yang diusung KPK ternyata mampu menerangi ruang pengharapan rakyat yang telah menderita sekian lama akibat korupsi. Semangat perlawanan masyarakat pun mulai membuncah. Kini, menjelang akhir tahun pertama periode pimpinan KPK yang kedua, kita dapat melihat bahwa semangat masyarakat itu telah terejawantahkan dalam tindakan nyata. Salah satu tolak ukur yang bisa kita lihat adalah dari jumlah pengaduan masyarakat terhadap dugaan tindak pidana korupsi ke KPK yang telah menembus angka 30 ribu pengaduan. Membalas kepercayaan publik yang sedemikian besar itu, KPK pun meresponsnya dengan tindakan nyata. Di tahun 2008 ini, tercatat koruptor-koruptor kelas kakap – baik dari nilai kerugian negara maupun ketokohan pelakunya – telah ditahan untuk kemudian dihadapkan ke muka pengadilan.

Now, at the end of the first year of the second KPK Commissionership, we can observe that the public’s passion in fighting corruption has been transformed into positive, concrete action. This has been most clearly shown in the number of public complaints received by the KPK concerning suspected acts of corruption, which have soared to over 30,000. In response to these high levels of public confidence, KPK continued its commitment to taking real steps in combating corruption in Indonesia. In 2008, big fish criminals – both in terms of the corrupted funds and in terms of individual notoriety – have been arrested to face justice. Of course, KPK is fully aware that corruption cannot be addressed solely through law enforcement. Systemic reforms must be undertaken, and root causes of corruption discerned and studied. Thus, KPK’s prevention activities must be conducted with the same high levels of intensity as its law enforcement activities.

Namun, tentu saja itu semua belumlah cukup. Korupsi bukanlah perkara yang dapat diselesaikan hanya dengan merespons pengaduan masyarakat kemudian menangkapi para koruptor, menghukumnya, dan mengembalikan kerugian negara. Melainkan juga harus dilakukan dengan menutup lubang-lubang pada sistem yang dapat membuat korupsi itu terjadi. Di sanalah tugas KPK lainnya yaitu pencegahan korupsi, mengambil peran. Berjalan seiring dengan langkah penindakan yang diambil.

15

Kondisi Obyektif

Melalui serangkaian survei dan penelitian yang dilakukan, KPK mendapati kenyataan bahwa terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya di sektor pelayanan publik merupakan salah satu kunci utama keberhasilan pemberantasan korupsi. Buruknya pelayanan publik membuat celah-celah korupsi menganga sedemikian lebar. Karena pelayanan publik bersentuhan langsung dengan masyarakat, maka akibatnya lebih buruk lagi. Keburukan di sektor pelayanan publik itu dapat mereduksi dan mengikis semangat masyakarat terhadap pemberantasan korupsi yang sebenarnya mulai tumbuh subur itu. Bahkan, lebih parahnya, dapat berdampak pada tumbuhnya sikap permisif sebagian masyakarat terhadap korupsi. Berkaca pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan Transparency International, yang lebih

Objective Conditions

After reviewing a series of surveys and studies, KPK is committed to the reality that good governance, especially in the area of public services provision, is one of the key aspects of success in combating corruption. Sub-standard provision of public services has cracked open holes in the system through which corrupt practices have flourished. This situation is compounded by the fact that corruption in public service provision exposes the general public to corrupt behaviour by civil servants, which in turn reduces and chips away at the public’s passion to fight corruption. In worst case scenarios, these instances have produced a level of permissiveness in the general public to corrupt behaviour.



16

fokus pada baik-buruknya pelayanan publik di suatu negara, kita memang boleh sedikit berbangga. Untuk tahun 2008 ini IPK Indonesia naik, yakni meningkat menjadi 2,6 dari 2,3 di tahun 2007. Peringkat Indonesia dalam ranking negara paling korup di dunia pun turun secara signifikan. Namun, tentu saja kita tidak lantas berpuas diri dan terlena. Apalagi jika didasari pada kenyataan bahwa IPK terbaik di dunia yang diraih oleh Denmark berada pada angka 9,3. Sangat jauh di atas Indonesia. Juga saat kita menyaksikan di lapangan bahwa pelayanan publik memang lebih baik, namun masih jauh dari predikat bersih dari korupsi. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, kondisi obyektif yang ada di lapangan masih didapati borokborok yang menjadi kendala untuk melakukan perbaikan sistem pemerintahan dan pelayanan publik, di antaranya: • Buruk dan tidak transparannya mekanisme dan prosedur pelayanan publik yang ada, sehingga membuat celah yang sangat besar untuk melakukan korupsi. • Masih minim dan rendahnya tingkat pengawasan, termasuk penerapan hukuman yang tegas dan pasti bagi para pelanggar. Hal ini membuat para pelanggar itu merasa leluasa untuk mengulangi perbuatannya. Sekaligus mendorong orang lain untuk mengikuti jejaknya. • Adanya tumpang-tindih peraturan yang dapat membingungkan dan penafsiran yang berbedabeda. Bahkan, ada peraturan yang justru mendorong orang untuk berperilaku koruptif.


Indonesia can take pride in the fact that improvements in the Corruption Perception Index (CPI) produced by Transparency International (TI) were achieved during 2008. The CPI, focuses on how a nation’s users of public services view the provision of such services: In 2008 Indonesia rose to 2.6 in from 2.3 in 2007 (on a scale from 1 to 10). It is also worth noting that Indonesia is no longer considered to be one of the most corrupt nations surveyed by TI. Yet we must remain aware that other nations score far higher in this survey. The image of Indonesia cast by the CPI is supported by our own field observations, that although the provision of public services have improved, they are still far from corruption-free. These aforementioned field observations also show obstacles to reforms in governance systems and public services: • Untransparent and sub-par mechanisms and procedures for the provision of public services, which have left gaping loopholes prone to corruption. • Minimal and basic levels of monitoring, including a lack of stern law enforcement against perpetrators. This encourages them to repeat their offences, and others to follow in their footsteps. • Confusing overlap of regulations, which gives rise to multiple interpretations including regulations that inadvertently encourage people to act in a corrupt manner. • Multiple postings are rife, giving rise to conflicts of interests for those officials with multiple postings.

Kondisi dan Strategi Conditions and Strategy • Masih maraknya rangkap jabatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan pada diri pemangku jabatan. Beberapa unit kerja dan pemerintah daerah memang telah melakukan perbaikan-perbaikan secara internal. Namun, gerakan ini masih bersifat sporadis dan parsial. Karena itu, perlu digerakkan secara progresif oleh para penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah. Termasuk pula dengan mengefektifkan dan mengoptimalkan peran pengawasan dan penegakan hukum. Itulah yang menjadi salah satu fokus utama KPK di tahun 2008 ini.

Strategi KPK 2008

Di sisi penegakan hukum, pada 2008 ini, KPK telah melakukan penindakan kepada banyak pejabat negara yang memanfaatkan uang dan aset negara untuk kepentingan pribadi dan golongan. Beberapa pejabat di sektor pelayanan publik pun telah ditindak karena alih-alih melayani masyakarat, justru terbukti telah melakukan pemerasan dan menerima suap. Melalui koordinasi dan supervisi di bidang penegakan hukum, KPK menggandeng penegak hukum lain untuk bersama-sama berkomitmen dan menjaga kesolidan dalam pemberantasan korupsi melalui cara represif. Mengedepankan proporsionalitas dan profesionalitas untuk menjamin penegakan hukum yang pasti dan tak pandang bulu. Hal ini penting untuk memberikan atmosfer yang tidak kondusif bagi orang-orang khususnya yang berperan di sektor pelayanan publik untuk melakukan korupsi.

Several working units and regional governments have made improvements internally. however, this trend is still sporadic and partial. Thus, it needs progressive support by executive officials in the regions and in central government. This includes increasing the effectiveness of monitoring and law enforcement, one of KPK’s areas of focus in 2008.

KPK’s 2008 Strategy

In the area of law enforcement in 2008, KPK investigated and/or prosecuted various government officials who have used state funds and assets for the benefit of private and group interests. Various officials in the sector of public service provision have also been prosecuted for allegations of bribery and extortion. Through its mandate of coordinating and supervising anti-corruption law enforcement, KPK works hand in hand with the other Indonesian anti-corruption law enforcers in solidifying anti-corruption law enforcement. This is guided by the principles of proportionality and professionalism in order to guarantee certainty and equality in law enforcement. This important effort is geared towards generating a climate, especially in the sector of public services provision, that is not conducive to corrupt practices.

Terkait pula dengan kepastian hukum, KPK juga berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk melakukan perbaikan dan perubahan terhadap peraturan yang justru dapat menjadi celah untuk melakukan korupsi. Salah satunya adalah peraturan mengenai penggunaan dan pengelolaan aset negara, peraturan tentang pemberian bantuan hukum, dan rangkap jabatan. Selain terus menangkapi para koruptor yang mengemplang uang negara untuk memberikan efek jera dan mendorong adanya kepastian hukum, KPK secara aktif mengambil peran dalam upaya perbaikan sistem tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan kewenangan yang dimiliki, KPK berusaha keras membangkitkan kemauan instansi-instansi pemerintah untuk berbenah diri. KPK juga berupaya meningkatkan efektivitas peran pengawasan internal dengan mengundang segenap

With regards to regulations underpinning law enforcement, KPK has coordinated with relevant parties to reform and change regulations that are used as loopholes for corrupt practices. Examples of such rules include regulations on: the use and management of state assets, legal aid for public officials, and multiple postings/offices. Aside from maintaining the pressure on criminals by way of law enforcement in order to promote legal certainty and create a deterrent effect, KPK also actively


17

Kondisi dan Strategi Conditions and Strategy jajaran pengawas internal pada institusi dan lembaga pemerintah, baik dari tingkat pusat maupun daerah untuk duduk bersama membahas bagaimana menciptakan pengawasan yang berdaya guna dan mampu melakukan pencegahan korupsi, salah satunya adalah dengan melibatkan diri dalam pembuatan perencanaan strategis, program kerja, pengeluaran biaya pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kegiatan. Salah satu contoh upaya pemberdayaan peran pengawasan internal yang juga dilakukan KPK adalah dengan mengajak Unit Kepatuhan Internal Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Departemen Keuangan untuk bersama-sama melakukan supervisi langsung ke lapangan untuk mengetahui tingkat kepatuhan dan penyimpangan kode etik pegawai yang ada di sana. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan pegawai di lingkungan Departemen Keuangan, juga untuk melaksanakan program reformasi birokrasi di Departemen Keuangan secara konsisten dan berkelanjutan. 18

Dalam kaitan berperan sebagai trigger mechanism, KPK melaksanakan upaya perbaikan dengan terlebih dulu melakukan kajian sistem. Di tahun ini, KPK telah melakukan kajian sistem pada pelayanan perpajakan, perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pengelolaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dan penyelenggaraan jalan nasional. Masukan perbaikan dalam sistem itu diharapkan akan menjadi tonggak awal perbaikan sistem untuk menjadi lebih baik.

takes part in efforts to reform the national Governance systems and improve the quality of public service provision. With the authority entrusted upon it, KPK will concentrate its efforts on encouraging the willingness of public institutions to reform themselves. KPK also strives to improve the effectiveness of internal monitoring roles by inviting all internal monitoring units from government institutions and agencies, at the regional and central government levels, to sit down together and discuss how the function of internal monitoring can be empowered to prevent corruption. Examples of this are: opening up channels between internal monitoring functions and strategic planning, the drafting of work plans, expenditure plans, as well as in the evaluation of performed activities. A successful example of where KPK empowered the internal monitoring function of another institution was when it invited the Internal Compliance Unit of the Main Customs and Excise Office of the Department of Finance to conduct a joint direct field supervision exercise. The purpose of this exercise was to discern the level of compliance and abuse of employee code of ethics at that Office. This exercise was intended to raise the level of employee compliance at the Department of Finance, and to ensure that the bureaucracy reform program at the Department of Finance is conducted consistently and continuously.

Di samping itu, KPK juga tetap gencar mengampanyekan pentingnya tatakelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi untuk menciptakan iklim yang positif di Indonesia. Tak lelah KPK berkeliling Indonesia untuk mengajak dan mendorong pemerintahan daerah melakukan perbaikan sistem pemerintahan sekaligus juga memelihara dan mengevaluasi jalannya perbaikan sistem yang telah dijalankan di daerah-daerah. Tak ketinggalan, KPK juga mengajak aparat penegak hukum dan penyelenggara negara untuk mengucapkan deklarasi antikorupsi bersama-sama, bertepatan dengan Hari Antikorupsi sedunia pada 9 Desember 2008. Hal ini dimaksudkan untuk kembali menggugah semangat dan kesungguhan para aparat penegak hukum dan penyelenggara negara untuk benar-benar bahu-membahu melakukan upaya pemberantasan korupsi.


In its role as a trigger mechanism, KPK initiates its reform efforts of public institutions by conducting system analyses. This year, KPK performed such analyses on taxation services, on the planning and drafting of the State Budget (APBN), the management of the State Inventory Services Office (KPPN), and national road constructions. The inputs that resulted from these studies are hoped to become foundations for improved reform efforts.


Kendala dan Tantangan

Meski demikian, bukan berarti semuanya berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Di samping keterbatasan jumlah sumber daya manusia di KPK untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia yang demikian luas ini, terdapat pula kendala lainnya yang bersifat eksternal, di antaranya: • Keengganan sebagian penyelenggara negara untuk berkomitmen melakukan perubahan dan pemberantasan korupsi dikarenakan kondisi saat ini yang telah membuat dirinya nyaman. Perbaikan sistem justru ditanggapi dengan resistensi tinggi karena dianggap akan menjadi ancaman dan gangguan bagi dirinya yang telah berada di comfort zone. • Jikapun telah berkomitmen untuk melakukan perbaikan sistem dan pencegahan korupsi, ternyata hanya pada tataran teori. Masih banyak dijumpai pihak-pihak yang telah menyatakan diri untuk melakukan perbaikan dan perubahan, enggan untuk melaksanakannya dalam bentuk tindakan konkret. • Kemauan politik untuk menjamin kepastian hukum terkait dengan belum juga disahkannya Rancangan Undang-undang Pengadilan Tindak pidana Korupsi yang merupakan muara bagi seluruh kasus yang ditangani KPK. • Selain itu, upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK, ternyata malah membangkitkan segelintir orang untuk berupaya mempreteli

KPK also continues to campaign for the importance of good governance and bureaucracy reforms in creating a positive environment for corruption prevention in Indonesia. KPK tirelessly visits regional governments in Indonesia inviting and encouraging their officials and employees to reform their governance systems and to maintain as well as evaluate the reforms that have been implemented. KPK further invited all law enforcement officials and state executives to collectively declare their anti-corruption commitment on World Anti-corruption Day, December 9th, 2008. This event was intended to re-ignite the passion and commitment of law enforcement officials and state executives in collectively fighting corruption in Indonesia.

Obstacles and Challenges

KPK faced various obstacles and challenges in 2008. Some were internal, and mostly caused by human resources limitations that have prohibited KPK from reaching all of Indonesia, and still others were caused by external factors, including: • A lack of enthusiasm on the part of some public officials to commit to making changes and eradicating corruption because they are in fact comfortable working within a corrupt system. Systemic improvements are met by high resistance because these are viewed as threats to the official’s corruptive comfort zone.


19

Kondisi dan Strategi Conditions and Strategy kewenangan, bahkan mengusulkan agar KPK dibubarkan. Menghadapi semua kendala dan tantangan tersebut, KPK sebagai pelaksana undang-undang tetap konsisten dan fokus pada jalur yang telah ditetapkan. Melaksanakan pemberantasan korupsi dengan proporsional dan profesional. KPK menyadari bahwa mengubah perilaku manusia dan sistem yang korup tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Namun, ada keyakinan kuat bahwa dengan kesungguhan dan upaya yang terus-menerus tanpa kenal lelah, perubahan ke arah yang lebih baik itu niscaya dapat diraih. Kekuatan tekad ini pula membuat KPK tidak segan-segan mengambil tindakan tegas jika perilaku koruptif itu masih merajalela meski telah dilakukan upaya pencegahan yang optimal. Apapun kendala dan tantangannya. Semua yang dilakukan KPK ini, melulu demi tercapainya Indonesia yang bebas dari korupsi, yang berujung pada kesejahteraan rakyat. 20

• Even when a commitment to reform systems and fight corruption is made, all too often it is limited to the theoretical level. Too many officials seem to declare their readiness to conduct improvements and change, only to step back from actually doing something concrete. • A lack of political will, especially with regards to the yet-to-be-passed Bill on the Court of AntiCorruption, which is the only channel through which cases processed by KPK can be adjudicated. • KPK’s anti-corruption efforts have attracted resistance from certain elements that have attempted to dismantle KPK’s authority. up to and including suggestions that KPK be disbanded totally. In facing all these obstacles and challenges, KPK in its effort to carry out its mandate as set out in Law No.30 of 2002 strives to be consistent and focused in achieving the goals it has set for itself, namely to conduct corruption eradication efforts proportionally and professionally. KPK has always been mindful of the fact that changing decades of behaviour and corruption that has been entrenched into national systems are Herculean tasks. However, KPK is committed to the conviction that sincere and tireless effort will continue to tip the scales in the direction of positive change. This strength of will has also influenced KPK to make stern decisions in the face of rampant corruption in areas where prevention efforts have already been made. KPK has undertaken all actions and decisions with the aim of realizing a corruption-free Indonesia and the welfare of all Indonesian people.


3 Koordinasi dan Supervisi Coordination and Supervision

21


Koordinasi dan Supervisi Coordination and Supervision

Koordinasi dalam Pemberantasan TPK 22

Koordinasi di bidang penindakan pada 2008 diawali dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi bersama Kejaksaan Agung dan Mabes Polri di Kantor KPK pada tanggal 10 April 2008. Dari rapat koordinasi tersebut, dihasilkan beberapa keputusan penting, yaitu: • Pola kerja sama koordinasi dan supervisi dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara TPK, meliputi: tukar-menukar informasi kegiatan pemberantasan TPK, pertemuan dalam rangka koordinasi kegiatan Lid-Dik-Tut yang dilaksanakan Kepolisian dan Kejaksaan; laporan kegiatan dan perkembangan penyidikan TPK oleh Kepolisian dan Kejaksaan; pengawasan dan penelaahan kegiatan penyidikan dan penuntutan perkara TPK yang dilaksanakan Kepolisian dan Kejaksaan; serta peran Kepolisian dan Kejaksaan dalam pemberantasan dan pencegahan TPK. • Mekanisme pengambilalihan perkara TPK, yang didahului dengan koordinasi dan supervisi dan adanya permintaan/pemberitahuan pengambilalihan perkara. • Pola khusus, meliputi: koordinasi meliputi waktu, tempat, biaya, Liason Officer (LO), peserta, laporan, dan bantuan teknis. Supervisi, meliputi: perkara yang disupervisi, mekanisme, perkembangan penyidikan dan pelaksanaannya; pembentukan tim koordinasi dan supervisi bersama; dan penyusunan jadwal koordinasi dan supervisi tingkat provinsi.


Coordination in Corruption Eradication

Coordination in repressive law enforcement in 2008 was initiated with a Coordination Meeting with the AGO and the Police at the KPK office on 10 April 2008. From that coordination meeting, several important decisions were made regarding: • The methods for cooperation in coordinating and supervising pre-investigating, investigating and prosecuting activities, specifically activities of: exchanging information; meeting to coordinate the anti-corruption law enforcement activities being conducted by the AGO and the Police; providing progress reports of pre-investigation activities being pursued by the AGO and the Police; monitoring and evaluation of the investigation and prosecution activities being conducted by the AGO and the Police; as well as discussing other potential roles of the AGO and the Police in eradicating and preventing corruption. • The mechanism for the taking over of corruption cases, which must be precluded by coordination and supervision activities, in addition to an actual request/announcement for the transfer. • Special procedures, specifically to cover the following activities: coordination involving time, location, costs, liaison officers, participants, reports, and technical assistance; supervision involving cases being supervised, mechanisms of supervision, how to develop and implement investigative methods, the formation of coordinating and supervising teams by all parties, and constructing a coordination and supervision schedule at the provincial level.

Koordinasi dan Supervisi Coordination and Supervision • Materi koordinasi dan supervisi, yaitu: sinkronisasi data TPK yang disidik oleh Kejaksaan dan Kepolisian yang dilaporkan kepada KPK; sinkronisasi data TPK yang dilimpahkan KPK kepada Kepolisian dan Kejaksaan; sinkronisasi data permintaan klarifikasi penanganan TPK oleh Kejaksaan dan Kepolisian berdasarkan pengaduan masyarakat; penentuan kriteria perkara TPK yang dilakukan supervisi; penentuan kriteria pengambilalihan perkara TPK dari Kejaksaan dan Kepolisian; penentuan kriteria laporan perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara TPK yang ditangani Kejaksaan dan Kepolisian; dan perkara yang menarik perhatian masyarakat. Sedangkan koordinasi di bidang pencegahan yang telah dilakukan KPK selama 2008, antara lain: • Mendorong kepatuhan Penyelenggara Negara memenuhi kewajiban pengumuman kekayaan negara, dalam bentuk: Pertemuan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) membahas rencana antisipasi Pemilihan Umum 2009 dan Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Pilkada), termasuk penyusunan draft format LHKPN untuk para calon anggota legislatif dan kepala daerah; Pemanggilan Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Ketua Pengadilan Tinggi guna lebih mengefektifkan waktu dalam proses penyampaian LHKPN sekaligus dimintakan penularan komitmen kepatuhan kepada jajarannya. • Koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dalam rangka mendorong realisasi program Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan melengkapi biometrik yang memungkinkan penggunaan NIK tersebut dengan berbagai variasi penggunaan, misalnya: data kesehatan, akses pengambilan uang melalui ATM, paspor, dan sebagai alat transaksi pembayaran lainnya. • Koordinasi dengan Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati/Walikota di Provinsi tersebut. Membahas perkembangan perbaikan tata kelola pemerintahan di bidang administrasi, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. • Koordinasi dengan unit pengawasan internal di tiap-tiap instansi pemerintah, meliputi Inspektorat Jenderal dan Badan Pengawasan Daerah Tingkat Provinsi. Hasil dari koordinasi tersebut adalah kesepakatan meningkatkan kompetensi pengawasan internal terhadap kegiatan pencegahan korupsi di lingkungan instansi masing-masing. • Koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dalam rangka perbaikan beberapa peraturan BI dan peraturan Dewan Gubernur BI yang berindikasi

• The written material to be made available for the purposes of coordination and supervision, which will involve: synchronization of data on corruption cases being investigated by the AGO and the Police that have been reported to the KPK; synchronization of data on corruption cases that have been transferred by the KPK to the AGO and the Police; synchronization of data on requests for the clarification of how a corruption case is being handled by the AGO or the Police, based on public complaints; establishment of criteria for the taking-over of corruption cases by the KPK from the AGO and the Police; establishment of criteria for the reporting of progress in the investigation and prosecution of corruption cases by the AGO and the Police; and discussion on how cases that attract public concern should be approached by law enforcement agencies. Coordination activities in the area of prevention pursued by the KPK in 2008 have included: • Encouraging compliance by Public Officials to fulfill their obligation to make wealth declarations, through the following activities: Meeting with the General Elections Commission (Komisi Pemilihan Umum – KPU) to discuss plans in anticipation of the 2009 general elections and direct election of provincial leaders (Pemilihan Langsung Kepala Daerah – Pilkada), including plans to design the draft format for wealth declarations for legislative and provincial leader candidates; requesting a meeting with the Chief of Regional Police, the Chief District Prosecutor, and the Chief of the District Court to improve the length of time taken to receive wealth declarations from candidates, as well as to encourage the compliance of their subordinates. • Coordinating with the Ministry of Home Affairs to push for the realization of the citizenry number program (Nomor Induk Kependudukan – NIK) by procuring biometric information necessary for the NIK program, such information being targeted to include: medical records, ATM cash withdrawal history, passports, and other payment records. • Coordination with the Governor of and Regents in Central Kalimantan to discuss the progress of efforts to improve governance in administration, education, health, and public services provision. • Coordination with the internal monitoring units of each government institution, including inspectorate generals and provincial level regional monitoring agencies. The result of this coordination activity was an agreement to improve the competence of internal monitoring in corruption prevention at each institution.


23


24

koruptif dan multitafsir. Perbaikan tersebut sedang dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh KPK dan BI. Maksud dari perbaikan peraturan tersebut agar di masa yang akan datang, BI dapat melaksanakan tugasnya dengan transparan dan bebas dari penyimpangan. • Koordinasi dengan Menteri Negara BUMN untuk mendapatkan informasi para pejabat yang merangkap jabatan sebagai anggota komisaris BUMN, khususnya pada lembaga yang sudah menerapkan reformasi birokrasi. Maksud dari pertemuan tersebut untuk menertibkan pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dengan tidak rangkap jabatan dan menerima pendapatan dari berbagai sumber yang tidak jelas. • Pertemuan dengan instansi pemerintah dalam rangka pencegahan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. • Dalam rangka mendorong optimalisasi pelaksanaan kerja pengelolaan barang milik negara, KPK telah membentuk Tim Penertiban Barang Milik Negara melalui Keputusan Pimpinan KPK Nomor KEP-169/01/VI/2008 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring, dan Supervisi Pelaksanaan Inventarisasi Penertiban Barang Milik Negara yang berfungsi dalam melakukan Koordinasi, Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Inventarisasi Penertiban Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian/ Lembaga, BUMN dan Pemerintah Daerah. Sampai saat ini, tim TPBMN telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar ± Rp190 Miliar, dalam hal ini KPK menonjolkan peran supervisi dan koordinasi antara lain terhadap


• Coordination with Bank Indonesia (BI) in improving several BI internal regulations and BI Board of Director regulations that are prone to corruption and/or open to undue multiple interpretations. These improvements are being performed by a team formed of BI and KPK personnel. The purpose of this effort is to ensure transparency and adherence to the letter and the spirit of the regulations. • Coordination with the State Minister of State Owned Enterprises to collect information on officials with multiple postings as SOE Commissioners, with a special focus on agencies that have implemented bureaucratic reform. The purpose of this meeting was to ensure that the process of implementing bureaucratic reforms is consistent, and will abolish multiple postings and receipt of income from unclear and/or unauthorized sources. • Meetings with government institutions in the course of preventing abuses in the public goods and services procurement services. • In the course of pushing for the optimization of the management of state assets, KPK has formed a team to focus on this issue, formalized under KPK Commissioners’ Decision No. KEP-169/01/VI/2008 on the formation of a team to coordinate, monitor, and supervise the inventorization of state assets. This team will perform such works with various departments, state-owned enterprises, and regional governments. Currently, the team has succeeded in preventing losses to the state valued at IDR 190 billion, and KPK is keen on putting the spotlight on the role of coordination and supervision activities in addressing issues in the management of state assets at various institutions, including: • Transfer of the status and transfer of the rights of six type 1 state housing units intended for use by echelon 1 officials of the Department of Law and Human Rights. • Transfer of the status and transfer of the rights of three type 1 state housing units at the Department of Public Works. • Twenty- one state housing units belonging to PT KA exploited by former directors. • Transfer of the status and transfer of the rights of eight state housing units that are in breach of rules and regulations at the provincial office of the Department of Religious Affairs of the West Sumatra province. • Thirty six units in the flat 3 wing owned by the

Koordinasi dan Supervisi Coordination and Supervision permasalahan dalam pengelolaan barang milik negara di beberapa instansi seperti: • Pengalihan status dan pengalihan hak atas 6 RN Gol. I yang diperuntukkan bagi pejabat eselon I di lingkungan Departemen Hukum dan HAM. • Pengalihan status dan pengalihan hak atas 3 RN Gol. I di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. • Dua puluh satu Rumah Negara milik PT KA yang dikuasai oleh mantan Direksi. • Pengalihan status dan pengalihan hak atas delapan Rumah Negara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Barat. • Tiga puluh enam unit pada Flat 3 Wing milik Sekretariat Negara dihuni oleh mantan Hakim Agung. • Sengketa penguasaan lahan milik PT PN VIII (Kebun Gunung Mas) oleh petani dan pihak ketiga. • Proses penyelesaian perpanjangan HGU 14 kavling kebun PT PN III. • Penguasaan lahan milik PT Asuransi Jiwa oleh pihak lain dan sengketa lahan instansi pemerintah lainnya. • Penghunian Rumah Negara milik PT Asuransi Jiwa oleh pihak yang tidak berhak. • Tiga puluh dua SPBU yang diduga didirikan pada jalur hijau Pemda DKI Jakarta. • Sengketa kepemilikan Gedung Legiun Veteran RI antara pihak Legiun Veteran RI dengan Sekretariat Negara. • Penghunian Gedung Pola milik Sekretariat Negara oleh pihak yang tidak berhak. • Penghunian Rumah Negara Golongan I milik BKKBN di Jl. Gedung Hijau I No. 32 oleh mantan Wakil Kepala BKKBN. • Penguasaan Rumah Negara Perum Pegadaian oleh pihak yang tidak berhak di Balikpapan dan Jakarta. • Penguasaan/sengketa kepemilikan lahan milik Perum Pegadaian dengan instansi pemerintah lain maupun dengan pihak ketiga. • Penghunian Rumah Negara oleh pihak yang tidak berhak di lingkungan Departemen ESDM. • Perselisihan penguasaan lahan yang dimiliki oleh Departemen Agama dengan pihak yang tidak berhak. • Pengalihan hak atas Rumah Negara Sekretaris

• • •

• • • • • • • •

State Secretariat, used by a former Supreme Court Judges. A land dispute involving land under the ownership of PT PN VIII (Kebun Gunung Mas), farmers, and third parties. Completion of the processing of the extension of land use rights (HGU) for 14 garden units (kavlings) belonging to PT PN III. Exploitation of land belonging to PT Asuransi Jiwa (Life Insurance SOE) by third parties, and other land disputes at other government institutions. Use of state housing units belonging to PT Asuransi Jiwa by unauthorized parties. Thirty-two gas stations (SPBU) which are suspected of having been built on the Green Line of the DKI Jakarta Regional Government. Ownership dispute of the Legiun Veteran RI building between the Veteran Legion of Indonesia and the State Secretariat. Use of the Pola building, owned by the State Secretariat, by unauthorized parties. Use of a type 1 state housing unit, owned by BKKBN, at Jl. Gedung Hijau I No. 32 by a former Deputy Head of BKKBN. Exploitation of state housing units, owned by the Public Corporation of Pawn Shops, by unauthorized parties in Balikpapan and Jakarta. A land ownership dispute between the Public Corporation of Pawn Shops with other State Agencies and third parties. Use of the Department of Energy and Mineral Resources state housing units by unauthorized parties.


25


•

• •

• • •

26

• •

Jenderal Departemen Keuangan yang berdiri di atas tanah milik Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan. Penghunian Rumah Negara di Kompleks Direktorat Jenderal Pajak wilayah Kemanggisan oleh pensiunan dan pegawai yang tidak berhak. Perselisihan kepemilikan lahan antara PT (Persero) Pertamina dengan PT Pulomas Jaya. Pengalihan status dan pengalihan hak atas Rumah Negara Departemen Hukum dan HAM yang dihuni oleh Pejabat Eselon I yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penghunian Rumah Negara milik Perum BULOG oleh pihak yang tidak berhak (pensiunan). Penghunian Rumah Negara milik Departemen Dalam Negeri oleh pihak yang tidak berhak (pensiunan/ahli waris pensiunan). Penggunaan lahan milik Departemen Pendidikan Nasional berupa kerja sama operasi antara IPB dengan pihak swasta yang belum memperoleh izin Menteri Keuangan. Pengalihan sekitar 3600 unit Rumah Negara milik PT (Persero) PLN kepada pegawai/pejabat PT PLN. Pengalihan Rumah Negara Departemen Luar Negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

• A land ownership dispute between the Department of Religious Affairs and unauthorized parties. • Transfer of rights over the Department of Finance Secretary general state housing unit, which lies on land owned by the Directorate General of Taxation of the Department of Finance. • Use of state housing units at the Kemanggisan area Directorate General of Taxation Housing Complex by pensioners and personnel who have no right of use. • A Land ownership dispute between PT Pertamina (Oil and Gas SOE) and PT Pulomas Jaya. • Transfer of status and transfer of rights on state housing units owned by the Department of Law and Human Rights that had been used by Echelon I officials – with such use being under suspicion of breaching regulations. • Use of state housing units belonging to the BULOG public corporation by unauthorized parties (pensioners). • Use of state housing units belonging to the Department of Internal Affairs by unauthorized parties (pensioners/next of kin of pensioners). • Use of land owned by the Department of National Education, in a cooperation between IPB and private sector parties, that has not been approved by the Minister of Finance. • Transfer of about 3600 state housing units belonging to PT PLN (The State Electricity Company) to personnel and officers of PT PLN. • Transfer of state housing units belonging to the Department of Foreign Affairs that are in breach of regulations.

Supervision in Corruption Eradication

Supervisi dalam Pemberantasan TPK

Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi KPK dengan Kejaksaan Agung dan Mabes POLRI di Kantor KPK yang dihadiri Kapolri dan jajaran Bareskrim serta Jaksa Agung didampingi jajaran Jampidsus tanggal


Following up on the results of the coordination meeting between KPK, the AGO and the Police at KPK’s headquarters, which was attended by the Chief of Police, the Attorney General, and officers from the Police and the AGO on 10 April 2008; the following supervisory activities were conducted: a. Regional Police (Polda) in 14 regions: Jogjakarta: 1 case, North Sumatra: 3 cases, South Sumatra: 1 case, West Java: 5 cases, Central Java: 3 cases, East Java: 6 cases, South Sulawesi: 3 cases, Gorontalo: 2 cases, North Sulawesi: 3 cases, Polda Central Kalimantan: 3 cases, Papua: 2 cases, Maluku, East Kalimantan: 1 case, and East Nusa Tenggara: 2 cases. b. District Prosecutors (Kejati) in 14 regions: North Sumatra: 9 cases, South Sumatra: 2 cases, West Java: 3 cases, Central Java: 2 cases, East Java 3 cases,

Koordinasi dan Supervisi Coordination and Supervision 10 April 2008, telah dilaksanakan kegiatan supervisi sebagai berikut: a. Kepolisian Daerah (Polda) di 14 wilayah, yaitu: Polda DIY: 1 perkara, Polda Sumatera Utara: 3 perkara, Polda Sumatera Selatan: 1 perkara, Polda Jawa Barat: 5 perkara, Polda Jawa Tengah: 3 perkara, Polda Jawa Timur: 6 perkara, Polda Sulawesi Selatan: 3 perkara, Polda Gorontalo: 2 perkara, Polda Sulawesi Utara: 3 perkara, Polda Kalimantan Tengah: 3 perkara, Polda Papua: 2 perkara, Polda Maluku, Polda Kalimantan Timur: 1 perkara, dan Polda NTT: 2 perkara. b. Kejaksaan Tinggi (Kejati) di 14 wilayah, yaitu: Kejati Sumatera Utara: 9 perkara, Kejati Sumatera Selatan: 2 perkara, Kejati Jawa Barat: 3 perkara, Kejati Jawa Tengah: 2 perkara, Kejati Jawa Timur: 3 perkara, Kejati Sulawesi Selatan: 4 perkara, Kejati Banten: 1 perkara, Kejati Bengkulu: 1 perkara, Kejati NTB: 1 perkara, Kejati Gorontalo: 4 perkara, Kejati Sulawesi Utara: 2 perkara, Kejati Kalimantan Tengah: 5 perkara, Kejati Maluku: 3 perkara, dan Kejati NTT: 2 perkara. Adapun supervisi di bidang pencegahan yang telah dilakukan KPK antara lain: • Supervisi langsung di lapangan terhadap perbaikan layanan publik antara lain meliputi unit layanan terpadu satu pintu di kantor Samsat dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Kapuas. • Supervisi kepada beberapa instansi layanan publik meliputi Kantor Pelayanan Data Elektronik (KPDE), RSUD, layanan perijinan di Dinas Perindustrian, layanan non perijinan (KTP dan Kartu Keluarga), dan sekolah percontohan (SMP1 Denpasar) di Kota Denpasar. Dari hasil supervisi dapat disimpulkan bahwa sudah banyak kemajuan terhadap penyederhanaan prosedur, biaya yang transparan, dan mempersingkat waktu layanan karena didukung oleh penggunaan teknologi elektronik. • Supervisi di Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok, bersama-sama dengan Unit Kepatuhan Internal KPU untuk mengetahui tingkat kepatuhan dan penyimpangan kode etik oleh seluruh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen. Hasil dari supervisi diidentifikasi masih banyak terdapat penyimpangan, bahkan ada indikasi suap. Maksud dari supervisi ini disamping meningkatkan kepatuhan pegawai di lingkungan Departemen Keuangan, juga untuk melaksanakan program reformasi birokrasi di Departemen Keuangan secara konsisten dan berkelanjutan.

South Sulawesi: 4 cases, Banten: 1 case, Bengkulu: 1 case, West Nusa Tenggara: 1 case, Gorontalo: 4 cases, North Sulawesi: 2 case, Central Kalimantan: 5 cases, Maluku: 3 cases, and East Nusa Tenggara: 2 cases. The following are supervisory activities in the area of prevention conducted by KPK: • Direct supervision in the field of improvements to the provision of public services, including One Stop Shop service units at police traffic services (Samsat) and at public hospitals (RSUD) in the Regency of Kapuas. • Supervision of several public service units, including Electronic Data Services Office (KPDE), regional public hospitals (RSUD), licensing services at Industry Affairs Offices, non-licensing services (ID cards and Family Cards), and model schools (SMP1 Denpasar) in the city of Denpasar. From the results of these supervisory activities, we can conclude that there are many improvements in terms of simplification of procedures, transparent costs, and faster service, all supported by Information Technology. • Supervision of the main service office of the Tanjung Priok Customs and Excise Office, in cooperation with the main service office’s internal compliance unit, to discern the level of compliance of their code of ethics by all functional staff (who check documents). The results of these activities illustrated that there are still abundant breaches of the code of ethics, including indications of bribery. This cooperation was intended to improve compliance at the Department of Finance, and also in respect of ongoing bureaucracy reform processes at the Department.


27

4 Penindakan Repression

29


Penindakan Repression

30

Sebagai institusi penegak hukum, KPK diberi tugas untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi secara represif mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga menuntut koruptor ke muka pengadilan. Tugas ini dilakukan KPK secara penuh kehati-hatian dan profesional dengan menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkat sikap hati-hati dan profesional itu, hingga saat ini, semua perkara yang dituntut KPK di muka pengadilan selalu mendapatkan vonis bersalah dari majelis hakim. Sikap yang sama juga dilakukan KPK dalam melakukan eksekusi terhadap vonis dijatuhkan majelis hakim tersebut. Melalui pemberantasan korupsi secara represif yang dilakukan KPK, diharapkan dapat menimbulkan efek jera, tidak hanya bagi para pelaku korupsi, juga bagi pihak-pihak yang berniat untuk melakukannya.

Penyelidikan

Kegiatan penyelidikan telah dilaksanakan terhadap 70 (tujuh puluh) kasus.

Penyidikan

Kegiatan penyidikan dilaksanakan sebanyak 53 (limapuluh tiga) perkara, yang terdiri dari perkara sisa tahun 2007 sebanyak 7 (tujuh) perkara dan perkara tahun 2008 sebanyak 46 (empat puluh enam) perkara, yaitu: 1. Perkara TPK dalam proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu tipe V 80 ASM dan merk Tohatsu tipe V 80 ASM di Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten Jawa Barat, Bali, Riau,


As a law enforcement agency, KPK is tasked with conducting corruption eradication activities – it is authorized by law to conduct pre-investigation, investigation, and prosecution activities. These tasks are carried out by the KPK using the utmost care and professionalism, and with due regard for prevailing legislations. This conservative approach has contributed to a 100% success rate in guilty convictions made by courts in all cases processed by KPK. KPK uses the same approach in following up court decisions. Through KPK’s anti-corruption repressive law enforcement, a deterrent effect for corrupt acts is generated, discouraging those in a position to commit acts of corruption from acting out their corrupt plans.

Preliminary Investigations

Preliminary investigation activities have been conducted in 70 cases.

Investigations

Investigation activities have been conducted in 53 cases, including 7 cases remaining from 2007 and 46 new cases in 2008: 1. Procurement of Tohatsu type V 80 ASM and Tohatsu type V 80 ASM fire trucks by the regional (Provincial/City/Regency) governments of West Java, Bali, Riau, Bengkulu, Medan, and Makassar, involving the Government Purchases Budget and Regional Government Budgets between 2003 and 2005 – the suspect is from the private sector. 2. Procurement of Tohatsu type V 80 ASM and Tohatsu type V 80 ASM fire trucks by the Provincial Government of East Kalimantan, involving Regional Government

Penindakan Repression Bengkulu, Medan, dan Makassar menggunakan APBN dan APBD tahun 2003 s.d. tahun 2005, atas nama tersangka SHD alias HSD (Swasta). 2. Perkara TPK dalam proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu tipe V 80 ASM dan merk Morita di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggunakan APBD tahun 2003 dan APBD tahun 2005, atas nama tersangka IR (Kasubag Analisa Kebijakan dan Keuangan Daerah/Pimpro dan KPA). 3. Perkara TPK dalam penyalahgunaan perijinan pada penerbitan IUPHHK-HT/IPK tahun 2001 sd 2006 di wilayah Kabupaten Pelalawan kepada sejumlah perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan penerimaan hadiah, atas nama tersangka TAJ (Bupati Pelalawan). 4. Perkara TPK dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran type V 80 ASM TA 2003 s.d. 2005 di Pemerintahan Provinsi Riau, atas nama tersangka SD (Gubernur Riau). 5. Perkara TPK dalam pengadaan peningkatan fasilitas mesin dan peralatan latihan di UPT/BLK Depnakertrans, atas nama tersangka TZ (Kasubdit Pengembangan Sistem Depnakertrans). 6. Perkara TPK dalam penerimaan uang tunai dan bilyet giro pada pengurusan anggaran untuk kegiatan Proyek Peningkatan Kelembagaan dan Sarana BAPETEN tahun 2004 atas nama tersangka NAR (Anggota DPR RI). 7. Perkara TPK dalam proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran merk Morita di Pemerintah Kota Medan APBD tahun 2005 dan penyalahgunaan APBD Kota Medan TA 2002 s.d. 2006, atas nama tersangka A (Walikota Medan) dan R (Wakil Walikota Medan). 8. Perkara TPK dalam kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap TA 2006 di Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat atas nama tersangka AH (selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ PPK) dan AK (selaku Ketua Panitia pengadaan). 9. Perkara TPK dalam proyek pembangunan dan rehabilitasi gedung perwakilan Pemprov Jambi di DKI Jakarta TA 2004 atas nama tersangka CS (Sekretaris Daerah Propinsi Jambi). 10. Perkara TPK dalam penggunaan dana BI yang dikelola oleh YPPI untuk kepentingan BI dengan tidak melalui mekanisme penganggaran dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang terjadi tahun 2003 atas nama tersangka BA (Gubenur Bank Indonesia). 11. Perkara TPK dalam penggunaan dana BI yang dikelola oleh YPPI untuk kepentingan BI dengan

3.

4. 5.

6.

7.

8.

Budgets in the years of 2003 and 2005 – the suspect is a regional finances public official. Abuse of licensing processes in the issuance of IUPHHK-HT/IPK (license to exploit forest products) from 2001 up until 2006 in the Pelalawan Regency Government. The licenses were issued to a number of corporations that did not fulfill official requirements. There was also an instance of gratuity by the Regent of Pelalawan. Procurement of a type V 80 ASM fire truck, which occurred between 2003 and 2005, in the Riau Provincial Government – the suspect is the Governor of Riau. Procurement of machinery improvements and training equipment at a certain Training Workshop(s) (BLK) and Technical Service Unit(s) (UPT) of the Department of Workforce and Transmigration – the suspect is an official in the Department’s Systems Development Sub-Directorate. Receipt of cash and government bonds during the budgeting process of the BAPETEN Organizational and Facilities Enhancement Project in 2004 – the suspect is a member of Parliament. Procurement of Morita brand fire trucks by the Medan City Government, involving their Regional Government Budget for 2005. A related case also in the Medan City Government involving misuse of the Regional Government Budget between 2002 and 2006 is also being investigated. The suspects are the Mayor of Medan and the Deputy Mayor of Medan. Corrupt behavior during the cultivating and developing the fishing industry program in 2006, involving the West Java Province Fisheries Office – the suspects are 2 officials involved in use of the budget, and the procurement committee.


31


32

tidak melalui mekanisme penganggaran dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang terjadi tahun 2003 atas nama tersangka RS (Pimpinan BI Surabaya) dan OHT (Direktur Bidang Hukum BI). 12. Perkara TPK dalam permintaan dan penerimaan sejumlah dana terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan lindung pantai Air Telang Sumatera Selatan atas nama tersangka ST (Anggota DPR). 13. Perkara TPK terkait Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya atas nama tersangka UTG (Kasubdit TPE Kejagung RI). 14. Perkara TPK terkait setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri atas nama tersangka AS (Swasta). 15. Perkara TPK penyalahgunaan anggaran bantuan sosial Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005 atas nama tersangka SA (Wakil Bupati Kutai Kartanegara). 16. Perkara TPK pada ruislag tanah dan bangunan eks kantor Bupati Lombok Barat tahun 2004 atas nama tersangka I (Bupati Lombok Barat). 17. Perkara TPK pada ruislag tanah dan bangunan eks kantor Bupati Lombok Barat tahun 2004 atas nama tersangka IH (Swasta). 18. Perkara TPK yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya atas nama tersangka ANN (Anggota DPR RI). 19. Perkara TPK yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya atas nama tersangka A (Sekretaris Daerah Bintan).


9. Construction and rehabilitation of the Jambi Provincial Government representatives building in DKI Jakarta in 2004 – the suspect is the former Regional Secretary of the Jambi Province. 10. Use of Bank Indonesia’s budget by the YPPI (The Indonesian Banking Development Foundation) in 2003 to further Bank Indonesia interests, where such use did not comply with budgeting and accountability mechanisms and regulations – the suspect is the former Governor of Bank Indonesia. 11. Use of Bank Indonesia’s budget by the YPPI (The Indonesian Banking Development Foundation) in 2003 to further Bank Indonesia interests, where such use did not comply with budgeting and accountability mechanisms and regulations – the suspects are a former leading BI official in Surabaya, and a former BI Legal Division Director. 12. Solicitation for, and receipt of, funds in relation to forest exploitation license requests involving changes of status from a protected plot to a non-protected plot of forest land, in Air Telang, South Sumatra – the suspect is a former member of Parliament. 13. Receipt of gifts or promises by Civil Servants or Public Officials that are in conflict with their official duties – the suspect in this case was an official at the TPE Sub-Directorate of the Attorney General’s Office. 14. A case relating to the giving of gifts or promises to civil servants by individuals from the private sector – in this case the suspect is an individual with the initials AS. 15. Misuse of the budget for social support in the Regency Government of Kutai Kartanegara in 2005 – the suspect is the former Deputy Regent of Kutai Kartanegara. 16. A case involving change of status of land and buildings in 2004 which used to belong to the West Lombok Regency Government Office – the suspect is the former Regent. 17. A case involving change of status of land and buildings in 2004 which used to belong to the West Lombok Regency Government Office – the suspect is a private sector individual with the initials IH. 18. Receipt of gifts or promises by Civil Servants or Public Officials that conflict with their official duties – the suspect in this case is a member of Parliament. 19. Receipt of gifts or promises by Civil Servants or Public Officials that conflict with their official duties – the suspect in this case is an official from the Bintan Regional Secretariat. 20. Receipt of cash by Civil Servants or Public Officials from Bank Indonesia in relation to the political resolution of BLBI (Bank Indonesia Liquidity

Penindakan Repression 20. Perkara TPK yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang telah menerima pemberian sejumlah uang dari Bank Indonesia dalam rangka penyelesaian Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) secara politis dan amandemen Undang-Undang Bank Indonesia atas nama tersangka HY (Anggota DPR RI) dan AZA (Anggota DPR RI). 21. Perkara TPK renovasi gedung KBRI Singapura, Wisma Dubes, Wisma DCM dan rumah-rumah dinas TA 2003 atas nama Tersangka MSH (Mantan Duta Besar RI untuk Singapura). 22. Perkara TPK renovasi gedung KBRI Singapura, Wisma Dubes, Wisma DCM dan rumah-rumah dinas TA 2003 atas nama tersangka E (Mantan Bendaharawan/Kabag TU untuk Singapura) dkk. 23. Perkara TPK atas penerbitan radiogram dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran dengan menggunakan pompa merk Tohatsu type V 80 ASM dan pembebasan bea masuk/pajak mobil pemadam kebakaran merk Morita di beberapa pemprov/pemkab/ pemkot dengan pembayaran bersumber dari APBD TA 2002 s.d. 2005 atas nama tersangka OSM (Mantan Dirjen Otonomi Daerah Depdagri) dkk. 24. Perkara TPK atas penyimpangan atau rekayasa dalam kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi sektor perikanan tangkap pasca gempa dan gelombang tsunami pada satuan kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat yang menggunakan APBN-P tahun 2006 atas nama tersangka DKW (Swasta). 25. Perkara TPK turut serta terkait perbuatan TAJ dkk, melakukan TPK terkait dengan penilaian dan pengesahan RKT UPHHKHT pada areal yang diberikan IUPHHKT-HT Tahun 2001 s.d. 2006 di wilayah Kabupaten Pelalawan atas nama tersangka ST (Mantan Kadishut Provinsi Riau) dkk. 26. Perkara TPK turut serta terkait perbuatan TAJ dkk, melakukan TPK terkait dengan penilaian dan pengesahan RKT UPHHKHT pada areal yang diberikan IUPHHKT-HT Tahun 2001 s.d. 2006 di wilayah Kabupaten Pelalawan kepada sejumlah perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara atas nama tersangka AR (Mantan Kadishut Propinsi Riau) dkk. 27. Perkara TPK turut serta terkait perbuatan TAJ dkk, melakukan TPK terkait dengan penilaian dan pengesahan RKT UPHHKHT pada areal yang

Support), which involved amendments to the BI Constitution by members of the Parliament. 21. A case related to the renovation of the Singapore Indonesian Embassy Building, the Singapore Home of the Indonesian Ambassador, the Singapore DCM House, and other various housing projects in 2003 – the suspect is the former Indonesian Ambassador for Singapore. 22. A case related to the renovation of the Singapore Indonesian Embassy Building, the Singapore Home of the Indonesian Ambassador, the Singapore DCM House, and other various housing projects in 2003 – the suspect is the former Treasurer of the Indonesian Embassy. 23. A case related to the publishing of a radiogram during the procurement of a Tohatsu type V 80 ASM fire truck, as well as the payment of customs fees of Morita brand fire trucks at various regional governments (provincial/regency/city) made from the Regional Government Budgets of 2002 until 2005 – the suspects are: a former Director General of Regional Autonomy from the Department of Home Affairs, and associates. 33

24. A case related to abuses and fraud during rehabilitation and reconstruction activities of the fishing sector (post tsunami) at the Office of Maritime Affairs and Fisheries of West Java, involving the Government Purchases Budget (APBN-P) for 2006 – the suspect is an individual from the private sector with the initials DKW. 25. A case related to evaluations on and officiation of the RKT UPHHKHT (Annual Work Plan for the Exploitation of Forest Products for Planted Forests) between 2001 and 2006 in the Regency of Pelalawan – the suspect is the former Riau Province Head of the Office of Forestry, and associates.


Penindakan Repression diberikan IUPHHKT-HT Tahun 2001 sd 2006 di wilayah Kabupaten Pelalawan kepada sejumlah perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara atas nama tersangka BH (Mantan Kadishut Propinsi Riau) dkk. 28. Perkara TPK turut serta terkait perbuatan TZ dkk, dalam proyek pengembangan sistem pelatihan dan pemagangan yang sumber dananya berasal dari ABT DIKS TA 2004 pada Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI atas nama tersangka BE (Mantan Sesditjen PPTKDN Depnakertrans RI).

34

29. Perkara TPK turut serta terkait perbuatan TZ dkk, dalam proyek pengembangan sistem pelatihan dan pemagangan yang sumber dananya berasal dari ABT DIKS TA 2004 pada Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI atas nama tersangka MS (Swasta). 30. Perkara TPK turut serta terkait perbuatan TZ dkk, dalam proyek pengembangan sistem pelatihan dan pemagangan yang sumber dananya berasal dari ABT DIKS TA 2004 pada Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI atas nama tersangka EF (Swasta). 31. Perkara TPK turut serta terkait perbuatan TZ dkk, dalam proyek pengembangan sistem pelatihan dan pemagangan yang sumber dananya berasal dari ABT DIKS TA 2004 pada Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI atas nama tersangka IWS (Swasta). 32. Perkara TPK turut serta terkait perbuatan TZ dkk, dalam proyek pengembangan sistem pelatihan dan pemagangan yang sumber dananya berasal


26. A case related to evaluations on and officiation of the RKT UPHHKHT (Annual Work Plan for the Exploitation of Forest Products for Planted Forests) between 2001 and 2006 in the Regency of Pelalawan, where licenses for exploitation of certain forest areas were provided to several corporations without proper authorization, which have resulted in losses to the State – the suspect is the former Riau Province Head of the Office of Forestry, and associates. 27. A case related to evaluations on and officiation of the RKT UPHHKHT (Annual Work Plan for the Exploitation of Forest Products for Planted Forests) between 2001 and 2006 in the Regency of Pelalawan, where licenses for exploitation of certain forest areas were provided to several corporations without proper authorization, which have resulted in losses to the State – the suspect is another former Riau Province Head of the Office of Forestry, and associates. 28. A case related to the development of training and internship systems in the Directorate General of Cultivation of Training and Placement of Workforce and Transmigration; the funding was from the ABT - DIKS (Additional Expenditure Budget – Supplementary Activities List) – the suspect is the former Secretary Directorate General of the Directorate General of Cultivation of Training and Placement of Workforce and Transmigration at the Department of Workforce and Transmigration. 29. A case in related to the development of training and internship systems in the Directorate General of Cultivation of Training and Placement of Workforce and Transmigration; the funding was from the 2004 ABT - DIKS (Additional Expenditure Budget – Supplementary Activities List) – the suspect is an individual from the private sector with the initials MS. 30. A case related to the development of training and internship systems in the Directorate General of Cultivation of Training and Placement of Workforce and Transmigration; the funding was from the 2004 ABT - DIKS (Additional Expenditure Budget – Supplementary Activities List) – the suspect is an individual from the private sector with the initials EF. 31. A case related to the development of training and internship systems in the Directorate General of Cultivation of Training and Placement of Workforce and Transmigration; the funding was from the 2004 ABT - DIKS (Additional Expenditure Budget – Supplementary Activities List) – the suspect is an individual from the private sector with the initials IWS. 32. A case related to the development of training and internship systems in the Directorate General of Cul-

Penindakan Repression dari ABT DIKS TA 2004 pada Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI atas nama tersangka VD (Swasta). 33. Perkara TPK turut serta terkait perbuatan TZ dkk, dalam proyek pengembangan sistem pelatihan dan pemagangan yang sumber dananya berasal dari ABT DIKS TA 2004 pada Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI atas nama tersangka K (Swasta). 34. Perkara TPK dalam pengelolaan dana PNBP terkait pungutan tarif dokumen keimigrasian di KJRI Kota Kinabalu tahun 1999 s.d. 2000 atas nama tersangka AH (Konjen RI Kota Kinabalu), RE (Kabid Konekpensosbud KJRI Kota Kinabalu), AN (Kasubid Imigrasi pada Kantor Penghubung KJRI Kota Kinabalu di Kuching) dan KS (Kasubid Imigrasi pada Kantor Penghubung KJRI kota Kinabalu di Tawau).

35. Perkara TPK dalam pengelolaan dana PNBP terkait pungutan tarif dokumen keimigrasian di KJRI kota Kinabalu tahun 2001 s.d. 2003 atas nama tersangka MS (Konjen RI Kota Kinabalu), MTM (Kabid Konekpensosbud KJRI Kota Kinabalu), IR (Kasubid Imigrasi pada Kantor Penghubung KJRI Kota Kinabalu di Kuching) dan MT (Kasubid Imigrasi pada Kantor Penghubung KJRI Kota Kinabalu di Tawau). 36. Perkara TPK dalam pengelolaan dana PNBP terkait pungutan tarif dokumen keimigrasian di KJRI kota Kinabalu tahun 1999 s.d. 2000 atas nama tersangka KR (Konjen RI Kota Kinabalu) dkk. 37. Perkara TPK penyalahgunaan anggaran bantuan sosial kabupaten Kutai Kertanegara tahun 2005 dan 2006 atas nama Tersangka SB (Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara).

tivation of Training and Placement of Workforce and Transmigration; the funding was from the 2004 ABT - DIKS (Additional Expenditure Budget – Supplementary Activities List) – the suspect is an individual from the private sector with the initials VD. 33. A case related to the development of training and internship systems in the Directorate General of Cultivation of Training and Placement of Workforce and Transmigration; the funding was from the 2004 ABT - DIKS (Additional Expenditure Budget – Supplementary Activities List) – the suspect is an individual from the private sector with the initial K. 34. A case related to the management of Non-Tax State Revenue funds, specifically fees for immigration document tariffs at the Kota Kinabalu Indonesian Embassy in 1999 and 2000 – the suspects are: the then Consulate General of the Kota Kinabalu Indonesian Embassy; the then Division Head of Konekpensosbud (Economic Consular for Social and Cultural Affairs) of the Kota Kinabalu Indonesian Embassy; the then Division Head of Immigration at the Kuching Branch Office of the Kota Kinabalu Indonesian Embassy; and the then Division Head of Immigration at the Tawau Branch Office of the Kota Kinabalu Indonesian Embassy. 35. A case related to the management of Non-Tax State Revenue funds, specifically fees for immigration document tariffs at the Kota Kinabalu Indonesian Embassy from 2001 until 2003 – the suspects are: the then Consulate General of the Kota Kinabalu Indonesian Embassy; the then Division Head of Konekpensosbud (Economic Consular for Social and Cultural Affairs) of the Kota Kinabalu Indonesian Embassy, the then Division Head of Immigration at the Kuching Branch Office of the Kota Kinabalu Indonesian Embassy; and the then Division Head of Immigration at the Tawau Branch Office of the Kota Kinabalu Indonesian Embassy. 36. A case related to the management of Non-Tax State Revenue funds, specifically fees for immigration document tariffs at the Kota Kinabalu Indonesian Embassy in 1999 and 2000 – the suspect is the then Consulate General of the Kota Kinabalu Indonesian Embassy, and others. 37. A case related to the misuse of social aid funds of the Kutai Kartanegara Regency Government in 2005 and 2006 – the suspect is a member of the Kutai Kartanegara Regional Parliament. 38. Receipt of gifts or promises by Civil Servants or Public Officials that conflict with their official duties – the suspect in this case is a member of Parliament.


35


36

38. Perkara TPK Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan jabatan atas nama tersangka BR (Anggota DPR RI). 39. Perkara TPK setiap orang memberikan dan atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatan atau kewajibannya atas nama tersangka DS (Swasta). 40. Perkara TPK sehubungan dengan permintaan dan penerimaan sejumlah dana terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang Sumatera Selatan atas nama tersangka YEF (Anggota DPR RI). 41. Perkara TPK dalam penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian negara di Kabupaten Yapen Waropen tahun 2005 – 2006 atas nama tersangka DSB (Bupati Yapen Waropen). 42. Perkara TPK sehubungan dengan pemberian sejumlah dana kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang Sumatera Selatan atas nama tersangka ACT (Swasta). 43. Perkara TPK pengadaan mobil pemadam kebakaran, mobil ambulan, stoom walls dan dump truck oleh pemerintah Jawa Barat tahun 2003 atas nama tersangka DS (Mantan Gubenur Jawa Barat) bersamasama dengan tersangka WK (Mantan Kepala Biro Perlengkapan) dan IB (Mantan Kepala Biro Pengendalian Program). 44. Perkara TPK dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran, mobil ambulance, mobil tangga, stoom walls, backhoe loader, dan dump truck pada tahun 2004 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2003 dan 2004 yang diduga dilakukan oleh tersangka YS (Swasta). 45. Perkara TPK Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan jabatan atas nama tersangka MI (Anggota KPPU). 46. Perkara TPK setiap orang memberikan dan atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatan atau kewajibannya atas nama tersangka BS (Swasta). 47. Perkara TPK berupa penerimaan sejumlah uang terkait dengan proses impor barang yang masuk atau diperiksa oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) jalur hijau pada kantor pelayanan utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok atas nama tersangka ASP (Pegawai Bea Cukai).


39. Receipt of gifts or promises by Civil Servants or Public Officials that conflict with their official duties – the suspect is a private sector individual with the initials D 40. A case related to solicitation for, and receipt of, funds during the processing of a request to change the status of a forest sanctuary, the Pantai Air Telang in South Sumatra – the suspect is a member of parliament.

41. A case related to misuse of authority, leading to losses to the State in the Regency Government of Yapen Waropen in 2005 and 2006 – the suspect is the then Regent of Yapen Waropen. 42. A case in relation to solicitation for, and receipt of, funds during the processing of a request to change the status of a forest sanctuary, the Pantai Air Telang in South Sumatra – the suspect is an individual in the private sector with the initials ACT. 43. A case in relation to the procurement of fire trucks, ambulances, stoom walls and dump trucks by the West Java Government in 2003 – the suspects are the former Governor of West Java; the former Bureau of Equipments Head; and the former Bureau of Program Control Head. 44. A case related to the procurement of fire trucks, ambulances, stoom walls and dump trucks by the West Java Government in 2003 and 2004 – the suspect is an individual from the private sector with the initials YS. 45. Receipt of gifts or promises by Civil Servants or Public Officials that conflict with their official duties – the suspect in this case is a member of the KPPU (the Business Competition Monitoring Commission). 46. Giving or promising to give something to a Civil Servant or Public Official in relation to his/her office

Penindakan Repression 48. Perkara TPK dalam pengelolaan APBD Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara TA 2004 s.d. 2006 atas nama tersangka AD (Bupati Aceh Tenggara). 49. Dugaan TPK atas pelaksanaan kegiatan kerjasama operasi pengadaan, penyimpanan dan penyaluran gula kristal putih antara PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) dengan Perum Bulog tahun 2001 s.d. 2004 atas nama tersangka RD (Direktur Keuangan PT RNI). 50. Dugaan TPK penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Manado TA 2006 atas nama tersangka JRR (Walikota Manado). 51. Dugaan TPK dalam penggunaan dana Bank Indonesia yang dikelola oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) untuk kepentingan Bank Indonesia dengan tidak melalui mekanisme penganggaran dan pertanggungjawaban atas nama tersangka ATP, BBH, AT, dan MHS (Mantan Deputi Dewan Gubenur Bank Indonesia). 52. Dugaan TPK berupa Penyelenggara Negara menerima sesuatu, hadiah atau janji yang terjadi pada Strategic Business Unit (SBU) II wilayah Jawa Bagian Timur PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, atas nama tersangka T (General Manager PT PGN – SBU II Jabati). 53. Dugaan TPK Penyalahgunaan APBD Kabupaten Situbondo TA 2005 – 2007 atas nama tersangka I (Bupati Situbondo).

and/or duties – the suspect is a private sector individual with the initials BS. 47. Receipt of funds in connection to the import processing of goods entering or being examined by Document Evaluating Functional Officials (PFPD) at the green line of the main services office (KPU) of the Customs and Excise Office at Tanjung Priok – the suspect is a Customs and Excise official. 48. A case relating to the management of the Regional Government Budget from 2004 to 2006 of the Southeast Aceh Regency Government – the suspect is the then Southeast Aceh Regent. 49. A case relating to the activities of PT Rajawali Nusantara and the Bulog Public Corporation in cooperating to procure, store, and move white crystal sugar from 2001 until 2004 – the suspect is the then PT Rajawali Nusantara Director of Finance.

37

Penuntutan

Kegiatan penuntutan selama tahun 2008 yang telah dilaksanakan sebanyak 43 (empat puluh tiga) perkara yang terdiri dari 6 (enam) perkara sisa tahun 2007 dan 37 (tigapuluh tujuh) perkara tahun 2008, yaitu : 1. Perkara TPK dalam Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Merk Tohatsu Tipe V-80ASM di Pemerintah Kota Makassar APBD Tahun 2003 dan APBD Tahun 2004 atas nama terdakwa DRS. H. BASO AMIRUDDIN MAULA, SH. MH. MSi. (Walikota Makassar). 2. Perkara TPK penyimpangan penggunaan dana APBD Garut TA. 2004 sd 2007 atas nama terdakwa H AGUS SUPRIADI (Bupati Garut). 3. Perkara TPK penyuapan anggota Komisi Yudisial dalam Pengadaan tanah Kantor Komisi Yudisial atas nama terdakwa HM. IRAWADY JOENOES, S.H (Anggota Komisi Yudisial RI).

50. Suspicion of misuse of the 2006 Regional Government Budget of the Manado City Government – the suspect is the then Mayor of Manado. 51. Suspicion of corrupt activities in the use of Bank Indonesia funds managed by the YPPI (Indonesian Banking Development Foundation) to further Bank Indonesia interests – it is alleged that fund management did not comply with budgeting and accountability mechanisms – the suspect is a former Deputy of the Bank Indonesia Board of Governors. 52. Suspicion of the receipt of gift or a promise of a gift at the East Java Strategic Business Unit II of PT Perusahaan Gas Negara (State Gas Corporation) – the suspect is the General Manager of the East Java Strategic Business Unit II of PT Perusahaan Gas Negara. 53. Suspicion of Misuse of the Situbondo Regency Government Regional Government Budgets of 2005 to 2007 – the suspect is the then Regent of Situbondo.


Penindakan Repression 4. Perkara TPK penyuapan anggota Komisi Yudisial dalam Pengadaan tanah Kantor Komisi Yudisial atas nama terdakwa FREDDY SANTOSO. 5. Perkara TPK dalam proyek Pekerjaan Pemeriksaan Penggunaan TKA / Audit Investigasi pada 46 Kab/Kota TA 2004 pada Ditjen PPK Depnakertans atas nama terdakwa MARUDIN SAUR MARULITA SIMANIHURUK,SH, MM (Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan DEPNAKERTRANS) dan SUSENO CIPTO MANTORO, SE (Pimpro PKS 2004 BAPPETEN). 6. Perkara TPK dalam Proyek Peningkatan Kelembagaan dan Sarana dalam Pengadaan Tanah di BAPETEN tahun 2004 dan penyuapan anggota DPR RI pada pembahasan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) BAPETEN atas nama terdakwa SUGIYO PRASOJO dan HIERONIMUS ABDUL SALAM als H ABDUL SALAM (Pejabat BAPETEN).

38

7. Perkara TPK penyuapan anggota DPR RI pada pembahasan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) BAPETEN (Badan Pengawasan Tenaga Nuklir) tahun 2004 atas nama terdakwa H. NOOR ADENAN RAZAK, SE (Anggota DPR-RI periode 1999 - 2004). 8. Perkara TPK dalam Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perikanan Tangkap Pasca Gempa dan Gelombang Tsunami pada Satuan Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah yang menggunakan Anggaran APBN-P Tahun 2006 atas nama terdakwa HARI PURNOMO (Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah) dan MARGARETHA ELISABETH TUTUARIMA (Pejabat Pembuat Komitmen). 9. Perkara TPK dalam pengadaan sarana perikanan tangkap pada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perikanan tangkap pasca gempa


Prosecution

Prosecution activities in 2008 were conducted 43 times: 6 of these were the continuation of prosecution activities from 2007, while 37 were new prosecutions: 1. A Case related to the Project of Procuring Tohatsu Type V-80-ASM fire trucks by the Makassar City Government with the Government Purchases Budgets for the years 2003 and 2004 by DRS. H. BASO AMIRUDDIN MAULA, SH. MH. MSi. (Mayor of Makassar); 2. A case in relating to the misuse of the Garut Regional Government Budgets for 2004 until 2007 by H AGUS SUPRIADI (Regent of Garut); 3. A case of bribery of a member of the Judiciary Commission in relation to the procurement for the land for the office of the Judiciary Commission: HM. IRAWADY JOENOES, S.H (Member of the Judiciary Commission); 4. A case of bribery of a member of the Judiciary Commission in relation to the procurement of land for the office of the Judiciary Commission: FREDDY SANTOSO; 5. A case involving the Evaluation of the Use of Foreign Labour (TKA) Works Project, as well as Audit Investigations at 46 Regency and City Governments in 2004 in the Workforce Training and Monitoring Directorate General of the Department of Workforce and Transmigration: MARUDIN SAUR MARULITA SIMANIHURUK,SH, MM (Director General of Workforce Training and Monitoring of the Department of Workforce and Transmigration) and SUSENO CIPTO MANTORO, SE (BAPPETEN PKS Project Leader for 2004); 6. A Case involving the Organization and Facility Development Project, specifically in Land Procurement issues at BAPETEN (Nuclear Power Monitoring Agency) in 2004, along with the bribery of Parliament members during discussions on the Additional Costs Budget (ABT) for BAPETEN: SUGIYO PRASOJO and HIERONIMUS ABDUL SALAM als H ABDUL SALAM (BAPETEN officials); 7. A case involving the bribery of Parliament Members during discussions about the BAPETEN Additional Costs Budget (ABT) of the BAPETEN (Nuclear Power Monitoring Agency) in 2004: H. NOOR ADENAN RAZAK, SE (Parliament Member for the 1999 – 2004 period); 8. A case related to abuses and fraud during rehabilitation and reconstruction activities of the fishing sector (post tsunami) at the Office of Maritime Affairs and Fisheries of West Java, involving the

Penindakan Repression dan gelombang tsunami pada satuan kerja Dinas Perikanan Prov. Jawa Barat dengan menggunakan Dana APBN-P tahun 2006 atas nama terdakwa ASEP HARTIYOMAH, S.Pi. dan IR. ADE KUSMANA, MM. bin H. AMIR KUSPRIATNA (Dinas Perikanan Prov. Jabar). 10. Perkara TPK dalam pengadaan sarana perikanan tangkap pada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perikanan tangkap pasca gempa dan gelombang tsunami pada satuan kerja Dinas Perikanan Prov. Jawa Barat APBN-P 2006 dan pada Satuan Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah APBN-P 2006 atas nama terdakwa DAVID KURNIAWAN WIRANATA (Direktur PT. Buntala Bersaudara Darmaja). 11. Perkara TPK dalam Pengelolaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pungutan jasa pengurusan dokumen keimigrasian di KBRI Kuala Lumpur Malaysia tahun 2003 sd 2005 atas nama terdakwa DRS. RUSDIHARDJO, SH. (Duta Besar RI untuk Malaysia di Kuala Lumpur) dan DRS. ARIKHEN TARIGAN (Kabid Imigrasi KBRI di Kuala Lumpur). 12. Perkara TPK dalam Pengadaan Jasa Konsultasi pembuatan Studi Kelayakan (Feasibility Study) Pembangunan Bandara Samarinda - Kutai Kartanegara tahun 2003 sd 2004 atas nama terdakwa VONNIE ANNEEKE PANAMBUNAN (Bupati KDH Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara / Dirut PT. Mahakam Diastar Internasional). 13. Perkara TPK dalam Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Merk Tohatsu Tipe V-80ASM dan Merk Morita di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur APBD Tahun 2003 dan APBD Tahun 2005 atas nama terdakwa ISMED RUSDANY (Pimpro Peningkatan Sarana dan Prasarana Propinsi Kalimantan Timur).

Government Purchases Budget (APBN-P) for 2006: HARI PURNOMO (Head of the Office of Maritime Affairs and Fisheries of the West Java Province) and MARGARETHA ELISABETH TUTUARIMA (‘Commitment-Making Official’); 9. A case related to abuses and fraud during rehabilitation and reconstruction activities of the fishing sector (post tsunami) at the Office of Maritime Affairs and Fisheries of West Java, involving the Government Purchases Budget (APBN-P) for 2006: ASEP HARTIYOMAH, S.Pi. and IR. ADE KUSMANA, MM. bin H. AMIR KUSPRIATNA (Officials at the Office of Maritime Affairs and Fisheries of the West Java Province); 10. A case related to abuses and fraud during rehabilitation and reconstruction activities of the fishing sector (post tsunami) at the Office of Maritime Affairs and Fisheries of West Java, involving the Government Purchases Budget (APBN-P) for 2006; as well as at the Office of Maritime Affairs and Fisheries of West Java Work Unit involving the 2006 budget: DAVID KURNIAWAN WIRANATA (Director of PT. Buntala Bersaudara Darmaja); 11. A case involving corrupt acts in the Management of Non-Tax State Revenue (PNBP) from immigration document processing service fees at the Kuala Lumpur Indonesian Embassy between 2003 and 2005: DRS. RUSDIHARDJO, SH. (Indonesian Ambassador for Malaysia) and DRS. ARIKHEN TARIGAN (Head of the Immigration Section of the Indonesian Embassy in Kuala Lumpur); 12. A case in the Procurement for Consultancy Services in Conducting a Feasibility Study for the Construction of the Samarinda – Kutai Kartanegara Airport in 2003 and 2004: VONNIE ANNEEKE PANAMBUNAN (Regent of KDH North Minahasa, North Sulawesi Province / Head Director of PT. Mahakam Diastar Internasional); 13. A case in the Procurement of Tohatsu Type V-80-ASM and Morita Brand fire trucks by the East Kalimantan Provincial Government, involving the 2003 and 2005 Regional Government Budgets: ISMED RUSDANY (Project Leader for Equipment and Infrastructure Enhancements in the East Kalimantan Province); 14. Bribery of an Investigative Prosecutor in the BLBI (Bank Indonesia Liquidity Assistance) case: ARTHALYTA SURYANI; 15. Bribery of an Investigative Prosecutor for the BLBI (Bank Indonesia Liquidity Assistance) case: URIP TRI GUNAWAN, SH; 16. Issuance of IUP HHK-HT/IPK (licenses to exploit forest products) between 2001 and 2006 by the Regency of


39


40

14. Perkara TPK penyuapan Jaksa penyelidik kasus BLBI atas nama terdakwa ARTHALYTA SURYANI. 15. Perkara TPK penyuapan Jaksa penyelidik kasus BLBI atas nama terdakwa URIP TRI GUNAWAN, SH. 16. Perkara TPK dalam penerbitan IUP HHK-HT/IPK tahun 2001 sd 2006 di wilayah Kabupaten Pelalawan atas nama terdakwa H. TENGKU AZMUN JAAFAR, SH. (Bupati Pelalawan). 17. Perkara TPK dalam Pengadaan mobil Pemadam Kebakaran Type V 80 ASM TA 2003-2005 di Pemerintahan Provinsi Riau atas nama terdakwa H. SALEH DJASIT, S.H (Gubernur Riau 1998 – 2003/ Anggota DPR RI 2004 - 2009). 18. Perkara TPK dalam Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Ladder Truck Merk Morita oleh Pemerintah Kota Medan TA 2005 dan TPK dalam penyalahgunaan APBD Pemerintah Kota Medan TA 2002 sd 2006 atas nama terdakwa Drs. ABDILLAH, Ak., MBA. (Walikota Medan). 19. Perkara TPK dalam Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Ladder Truck Merk Morita oleh Pemerintah Kota Medan TA 2005 dan TPK dalam Penyalahgunaan APBD Pemerintah Kota Medan TA 2002 sd 2006 atas nama terdakwa Drs. H. RAMLI, MM. (Wakil Walikota Medan). 20. Perkara TPK penyuapan anggota DPR RI dalam Proses Alih Fungsi Hutan Lindung di Bintan Prov. Kepulauan Riau atas nama terdakwa DRS. AZIRWAN (Seketaris Daerah Kabupaten Bintan). (Inkracht, sudah eksekusi). 21. Perkara TPK penyuapan anggota DPR RI dalam Proses Alih Hutan Lindung di Tanjung Api-Api Prov. Sumatera Selatan serta pemerasan dalam Proyek Pengadaan GPS (Giographical Position System) Geodetik di Badan Planologi Kehutanan (BAPLAN) atas nama terdakwa MUHAMMAD AL AMIEN NUR NASUTION, SE (anggota DPR RI RI 2004 - 2009). 22. Perkara penyuapan anggota DPR RI dalam Proses Alih Hutan Lindung di Tanjung Api-Api Prov. Sumatera Selatan atas nama terdakwa SARJAN TAHIR, SE., MM. (anggota DPR RI 2004 - 2009). 23. Perkara penyuapan anggota DPR RI dalam Proses Alih Hutan Lindung di Tanjung Api-Api Prov. Sumatera Selatan dan proses persetujuan atas Rancangan Pagu Bagian Anggaran 69 Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007 Departemen Kehutanan RI atas nama terdakwa HM. YUSUF ERWIN FAISHAL (anggota DPR-RI 2004-2009). 24. Perkara penyuapan anggota DPR RI dalam Proses Alih Hutan Lindung di Tanjung Api-Api Prov. Sumatera Selatan atas nama terdakwa CHANDRA


Pelalawan: H. TENGKU AZMUN JAAFAR, SH. (Regent of Pelalawan); 17. Procurement of Type V 80 ASM fire trucks between 2003 and 2005 by the Riau Provincial Government: H. SALEH DJASIT, S.H (Governor of Riau from 1998 until 2003/ Parliament Member from 2004 until 2009); 18. Procurement of a Morita Brand Ladder Fire Truck by the Medan City Government in 2005, as well as the misuse of the Medan City Government Regional Government Budget between 2002 and 2006: Drs. ABDILLAH, Ak., MBA. (Mayor of Medan); 19. Procurement of a Morita Brand Ladder Fire Truck by the Medan City Government in 2005, as well as the misuse of the Medan City Government Regional Government Budget between 2002 and 2006: Drs. H. RAMLI, MM. (Deputy Mayor of Medan); 20. Bribery of a parliament member(s) during the process of changing the status of protected forests in Bintan, Riau Islands Province: DRS. AZIRWAN (Regional Secretary for the Regency of Bintan). (court decision has been executed); 21. Bribery of parliament members during the process of changing the status of protected forests in Tanjung Api-Api, South Sumatra Province; as well as extortion during the Procurement of Geodesic GPS Project in the Forestry Planology Agency (BAPLAN): MUHAMMAD AL AMIEN NUR NASUTION, SE (Parliament Member from 2004 until 2009); 22. Bribery of parliament members during the process of changing the status of protected forests in Tanjung Api-Api, South Sumatra Province: SARJAN TAHIR, SE., MM. (Parliament Member from 2004 until 2009); 23. Bribery of parliament members during the process of changing the status of protected forests in Tanjung Api-Api, South Sumatra Province; as well as the process of reaching agreements in the budget cap de-

Penindakan Repression ANTONIO TAN (Direktur Utama PT. Chandratex Indo Artha). 25. Perkara TPK dalam penggunaan dana Bank Indonesia yang dikelola Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) tahun 2003 dan penyuapan anggota DPR RI dalam kegiatan Diseminasi BI, atas nama terdakwa Ir. BURHANUDDIN ABDULLAH, MA. (Gubernur BI).. 26. Perkara TPK dalam penggunaan dana Bank Indonesia yang dikelola Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) tahun 2003 dan penyuapan anggota DPR RI dalam kegiatan Diseminasi BI, atas nama terdakwa RUSLI SIMANJUNTAK (Kepala Biro di Biro Gubernur BI) dan OEY HOEY TIONG (Direktur Bidang Hukum BI). 27. Perkara TPK penyuapan anggota DPR RI dalam kegiatan Diseminasi BI atas nama terdakwa HAMKA YANDHU, YR, SE. dan ANTONY ZEIDRA ABIDIN (Anggota DPR RI 1999 – 2004). 28. Perkara TPK dalam kegiatan pembangunan kantor penghubung Pemprop Jambi di Jl. Cidurian 15-17 Cikini Jakarta Pusat dengan menggunakan dana TA 2004 atas nama terdakwa Drs. CHALIK SALEH, MM. (Sekda Prop. Jambi). 29. Perkara TPK dalam pengadaan peningkatan fasilitas mesin dan peralatan latihan di UPT/Balai Latihan Kerja (BLK) pada Ditjen PPTKDN Depnakertrans RI tahun 2004 sd tahun 2005 atas nama terdakwa H. KGS. TASWIN ZEIN,SE.,MM. (Pimpro DIP APBN 2004 Ditjen PPTKDN Depnakertrans RI). 30. Perkara TPK dalam pengadaan peningkatan fasilitas mesin dan peralatan latihan di UPT/Balai Latihan Kerja (BLK) pada Ditjen PPTKDN Depnakertrans RI tahun 2004 sd tahun 2005 atas nama terdakwa BACHRUN EFFENDI (Sesditjen Binapendagri). 31. Perkara TPK dalam pengadaan peningkatan fasilitas mesin dan peralatan latihan di UPT/ Balai Latihan Kerja (BLK) pada Ditjen PPTKDN Depnakertrans RI tahun 2004 sd tahun 2005 atas nama terdakwa VAYLANA DHARMAWAN (Direktur PT Suryantara Purna Wibawa). 32. Perkara TPK dalam pelaksanaan Renovasi Gedung KBRI Singapura, Wisma Dubes, Wisma DCM, dan Rumah-rumah Dinas tahun 2003 atas nama terdakwa MOCHAMAD SLAMET HIDAYAT (mantan Dubes RI di Singapura) dan ERIZAL (mantan Kabag. TU / Bendaharawan KBRI Singapura). 33. Perkara TPK penyuapan anggota DPR RI dalam proyek pengadaan kapal patroli Ditjen Perhubungan Laut atas nama terdakwa DEDY

sign for the budgets of 69 national movements to rehabilitate forests and fields programs in 2007 at the Department of Forestry: HM. YUSUF ERWIN FAISHAL (parliament member from 2004 until 2009); 24. Bribery of parliament members during the process of changing the status of protected forests in Tanjung Api-Api, South Sumatra Province: CHANDRA ANTONIO TAN (Head Director of PT. Chandratex Indo Artha);

41

25. A case related to the use of Bank Indonesia funds managed by the Indonesian Banking Development Foundation (YPPI) in 2003; as well as bribery of Parliament Members during Bank Indonesia dissemination activities: Ir. BURHANUDDIN ABDULLAH, MA. (former BI Governor); 26. A case related to the use of Bank Indonesia funds managed by the Indonesian Banking Development Foundation (YPPI) in 2003; as well as bribery of Parliament Members during Bank Indonesia dissemination activities: RUSLI SIMANJUNTAK (Head of the Bureau of Bank Indonesia Governorship) and OEY HOEY TIONG (Bank Indonesia Legal Division Director); 27. Bribery of Parliament Members during Bank Indonesia dissemination activities: HAMKA YANDHU, YR, SE. and ANTONY ZEIDRA ABIDIN (Parliament Members from 1999 until 2004); 28. A case related to the construction of a Communication Office for the Jambi Provincial Government on Jl. Cidurian 15-17 Cikini in Central Jakarta, involving misuse of 2004 funds: Drs. CHALIK SALEH, MM. (Regional Secretary for the Jambi Province); 29. A case related to the procurement of facilities to enhance machines and training equipment at the Work Training Hall by the Directorate General



42

SUWARSONO (Direktur PT. Bina Mina Karya Perkasa). 34. Perkara TPK penyuapan anggota DPR RI dalam proyek pengadaan kapal patroli Ditjen Perhubungan Laut atas nama terdakwa H. BULYAN ROYAN (anggota DPR-RI 2004-2009). 35. Perkara TPK dalam Ruislag Tanah dan Bangunan Eks Kantor Bupati Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2004 atas nama terdakwa DRS. ISKANDAR (Bupati Lombok Barat). 36. Perkara TPK bersama DRS. ISKANDAR dalam Ruislag Tanah dan Bangunan Eks Kantor Bupati Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2004 dan memberi suap atas nama terdakwa DRS. IZZAT HUSEIN, MM. (Kontraktor). 37. Perkara TPK Penyalahgunaan Anggaran Bantuan Sosial Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tahun 2005 dan 2006 atas nama terdakwa SETIA BUDI. 38. Perkara TPK bersama SETIA BUDI dalam Penyalahgunaan Anggaran Bantuan Sosial Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tahun 2005 dan 2006 atas nama terdakwa Drs. H. SAMSURI ASPAR, MM..

39. Perkara TPK Penyalahgunaan Anggaran APBD Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2006 Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBHPBB) dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) atas nama terdakwa Ir. DAUD SOLLEMAN BETAWI (Bupati Kabupaten Yapen Waropen 2005-2010). 40. Perkara TPK dalam Pengelolaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pungutan jasa pengurusan dokumen keimigrasian di Perwakilan RI di Kinabalu, Tawau dan Kuching tahun 2003 sd 2005


of PPTKDN of the Department of Workforce and Transmigration in 2004 and 2005: H. KGS. TASWIN ZEIN,SE.,MM. (Project Leader for DIP APBN 2004 of the Directorate General of PPTKDN of the Department of Workforce and Transmigration); 30. A case related to the procurement processes of enhancements to machine facilities and training equipment at the UPT/Work Training Hall by the Directorate General of PPTKDN of the Department of Workforce and Transmigration in 2004 and 2005: BACHRUN EFFENDI (Secretary Directorate General of Binapendagri); 31. A case related to the procurement processes of enhancements to machine facilities and training equipment at the UPT/Work Training Hall by the Directorate General of PPTKDN of the Department of Workforce and Transmigration in 2004 and 2005: VAYLANA DHARMAWAN (Director of PT Suryantara Purna Wibawa); 32. A case related to the renovation of the Indonesian Embassy Building in Singapore, as well as the home of the Ambassador (Wisma Dubes), Wisma DCM, and other Official Housing for 2003: MOCHAMAD SLAMET HIDAYAT (the then Indonesian Ambassador in Singapore) and ERIZAL (former TU Section Head / Indonesian Embassy Treasurer in Singapore); 33. Bribery of Parliament Members during the procurement of patrol ships for the Directorate General of Maritime Communications: DEDY SUWARSONO (Director of PT. Bina Mina Karya Perkasa); 34. Bribery of Parliament Members during the procurement of patrol ships for the Directorate General of Maritime Communications: H. BULYAN ROYAN (Parliament Member for the 2004-2009 period); 35. Changing the status of land and buildings formerly belonging to the Regent of West Lombok in the Province of West Nusa Tenggara in 2004: DRS. ISKANDAR (Regent of West Lombok); 36. Bribery in relation to the changing of status of land and buildings formerly belonging to the Regent of West Lombok in the Province of West Nusa Tenggara in 2004: DRS. IZZAT HUSEIN, MM. (Contractor); 37. Misuse of the social assistance budget in the Regency of Kutai Kartanegara in the Province of East Kalimantan in 2005 and 2006: SETIA BUDI; 38. Misuse of the social assistance budget in the Regency of Kutai Kartanegara in the Province of East Kalimantan in 2005 and 2006: Drs. H. SAMSURI ASPAR, MM.; 39. Misuse of regional government budget of 2006 of Yapen Waropen Regency, the profit sharing budget of land and building tax as well as the profit sharing budget of natural resources with the suspect: Ir.

Penindakan Repression atas nama terdakwa terdakwa ARIFIN HAMZAH (Konjen RI di Kota Kinabalu), RADITE EDYATMO (Kabid Konekpensosbud pada KJRI di Kota Kinabalu), Drs. NUGRAHA alias AYI NUGRAHA (Kepala Sub Bidang Imigrasi KJRI Kinabalu di Kuching), Drs. KAMSO SIMATUPANG (Kepala Sub Bidang Imigrasi KJRI Kinabalu di Tawau). 41. Perkara TPK dalam Pengelolaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pungutan jasa pengurusan dokumen keimigrasian di Perwakilan RI di Kinabalu, Tawau dan Kuching tahun 2003 sd 2005 atas nama terdakwa terdakwa MUCHAMAD SUKARNA (Konjen RI di Kota Kinabalu), Terdakwa II MAS TATA MACHRON, SH Kabid Konekpensosbud pada K JRI di Kota Kinabalu, Terdakwa III IRSYAFLI RASOEL (Kepala Sub Bidang Imigrasi KJRI Kinabalu di Kuching) dan Terdakwa IV MAKDUM TAHIR(Kepala Sub Bidang Imigrasi KJRI Kinabalu di Tawau). 42. Perkara TPK dalam Pengelolaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pungutan jasa pengurusan dokumen keimigrasian di Perwakilan RI di Kinabalu, Tawau dan Kuching tahun 2003 sd 2005 atas nama terdakwa terdakwa KURNIAWAN WOEBADI (Konjen RI di Kota Kinabalu). 43. Perkara penyuapan anggota KPPU (Komisi Pengawas Persaingan usaha) dalam kasus Hak berkaitan dengan Hak Siar Barclays Premier League (Liga Utama Inggris) sejumlah atas nama terdakwa BILLY SINDORO (Eksekutif Lippo Group).

DAUD SOLLEMAN BETAWI (Regent of Yapen Waropen of 2005-2010 period); 40. A case related to the management of non-tax state revenue, specifically fees for Immigration document tarrifs at the Kota Kinibalu Indonesian Embassy, Tawau as well as Kuching between 2003 and 2005. The suspects are: ARIFIN HAMZAH (The Consulate General of Kota Kinibalu), RADITE EDYATMO (Division Head of Economic Consular for Social and Cultural Affairs of the Kota Kinibalu Indonesian Embassy Representative), Drs. NUGRAHA alias AYI NUGRAHA (The Division Head of Immigration at the Kuching Branch office of the Kota Kinibalu Indonesian Embassy), and Drs. KAMSO SIMATUPANG (Division Head of Immigration at Tawau Branch Office of the Kota Kinibalu Indonesian Embassy). 41. A case related to the management of non-tax state revenue, specifically fees for immigration document tariffs in the Kota Kinibalu, Tawau and Kuching Indonesian Embassies from 2003 to 2005, with suspects: MUCHAMAD SUKARNA (The Consulate General of the Kota Kinibalu Indonesian Embassy), MAS TATA MACHRON, SH (Division Head of Economic Consular for Social and Cultural Affairs of the Kota Kinibalu Indonesian Embassy), IRSYAFLI RASOEL (Division Head of Immigration at Kuching Branch Office) and MAKDUM TAHIR (Division Head of Immigration at Tawau Office of the Kota Kinibalu Indonesian Embassy)

Telah Diputus Oleh Pengadilan Tingkat Pertama

Pada tahun 2008, perkara yang telah diputus pada Pengadilan Negeri Tipikor sejumlah 25 (dua puluh lima) perkara dengan 9 (sembilan) di antaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde) di tingkat pertama, yaitu : 1. Perkara TPK dalam Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Merk Tohatsu Tipe V-80ASM di Pemerintah Kota Makassar APBD Tahun 2003 dan APBD Tahun 2004 atas nama terdakwa DRS. H. BASO AMIRUDDIN MAULA, SH. MH. MSi. (Walikota Makassar). 2. Perkara TPK penyimpangan penggunaan dana APBD Garut TA. 2004 sd 2007 atas nama terdakwa H AGUS SUPRIADI (Bupati Garut). 3. Perkara TPK dalam Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Merk Tohatsu Tipe V-80-ASM dan Merk Morita di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur APBD Tahun 2003 dan APBD Tahun 2005 atas

42. A case related to the management of non-tax state revenue, specifically fees for immigration document tariffs at the Indonesian Embassy of Kota Kinibalu, Tawau dan Kuching of 2003 to 2005 with the suspect: KURNIAWAN WOEBADI (General Consulate of the Kota Kinibalu Indonesian Embassy.


43

Penindakan Repression nama terdakwa ISMED RUSDANY (pimpro Peningkatan Sarana dan Prasarana Propinsi Kalimantan Timur). Telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde) di tingkat pertama. 4. Perkara TPK penyuapan anggota Komisi Yudisial dalam Pengadaan tanah Kantor KY atas nama terdakwa HM. IRAWADY JOENOES, S.H (Anggota Komisi Yudisial R.I.). 5. Perkara TPK penyuapan anggota Komisi Yudisial dalam Pengadaan tanah Kantor KY sejumlah atas nama terdakwa FREDDY SANTOSO (Swasta). 6. Perkara TPK dalam proyek Pekerjaan Pemeriksaan Penggunaan TKA / Audit Investigasi pada 46 Kab/Kota TA 2004 pada Ditjen PPK Depnakertans atas nama terdakwa MARUDIN SAUR MARULITA SIMANIHURUK,SH, MM (Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan DEPNAKERTRANS) dan SUSENO CIPTO MANTORO, SE (Pimpro PKS 2004 BAPPETEN)

44

7. Perkara TPK dalam Proyek Peningkatan Kelembagaan dan Sarana dalam Pengadaan Tanah di BAPETEN tahun 2004 dan penyuapan anggota DPR RI pada pembahasan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) BAPETEN atas nama terdakwa SUGIYO PRASOJO dan HIERONIMUS ABDUL SALAM als H. ABDUL SALAM (Pejabat BAPETEN) . 8. Perkara TPK penyuapan anggota DPR RI pada pembahasan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) BAPETEN (Badan Pengawasan Tenaga Nuklir) tahun 2004 atas nama terdakwa H. NOOR ADENAN RAZAK, SE (Anggota DPR-RI periode 1999 – 2004). Telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde) di tingkat pertama.


43. Bribery of the Business Competition Monitoring Commission members in relation to the case of Barclays League Broadcast Right with the suspect: BILLY SINDORO (The Executive of Lippo Group).

Rulings Delivered At The First Level Of Court

During 2008, of the 25 rulings delivered by the Corruption Court, 9 were considered to be fixed verdicts. 1. Procurement of Tohatsu Type V 80 ASM fire trucks by the Makassar Regional Government involving the regional government budget of 2003 and 2004 with the suspect: Drs. H. BASO AMIRUDDIN MAULA, SH, MH, MSi. (Mayor of Makassar); 2. The case in relation to the abuse of the Garut regional government budget of 2004 to 2007 with the suspect: H. AGUS SUPRIADI (Regent of Garut); 3. Procurement of Tohatsu Type V 80 ASM and Morita brand fire trucks by the Government of East Kalimantan Province using the regional government budgets of 2003 and 2005 with the suspect: ISMED RUSDANY (project leader for equipment and infrastructure enhancement of East Kalimantan Province) – achieved a fixed verdict. 4. A case of bribery of a member of the Judiciary Commission in relation to the procurement of land for the Judiciary Commission office, with the suspect : H.M. IRAWADY JOENOES, SH (Member of the Judiciary Commission); 5. A case of bribery of a member of the Judiciary Commission in relation to the procurement of land for the Judiciary Commission office, with the suspect : FREDDY SANTOSO (from the private sector); 6. The case involving the evaluation of the use of foreign labour works project as well as the investigation audit of 46 regency and city governments in 2004 in the workforce training and monitoring directorate general of the Department of Workforce and Transmigration: MARUDIN SAUR MARULITA SIMANIHURUK, SH, MM (Directorate General of Workforce Training and Monitoring of the Department of Workforce and Transmigration) and SUSENO CIPTO MANTORO, SE (BAPPETEN PKS project leader during 2004); 7. The case involving the organization and facility development project, specifically, procurement of the land in by the Nuclear Power Monitoring Agency in 2004 as well as bribery of parliament members during discussions regarding the additional costs budget for the Nuclear Power Monitoring Agency: SUGIYO PRASOJO and HIERONIMUS ABDUL SALAM namely H. ABDUL SALAM (Nuclear Power Monitoring Agency officials); 8. The case involving the abuses of parliament mem-

Penindakan Repression 9. Perkara TPK dalam Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perikanan Tangkap Pasca Gempa dan Gelombang Tsunami pada Satuan Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah yang menggunakan Anggaran APBN-P Tahun 2006 atas nama terdakwa HARI PURNOMO (Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah) dan MARGARETHA ELISABETH TUTUARIMA (Pejabat Pembuat Komitmen). 10. Perkara TPK dalam pengadaan sarana perikanan tangkap pada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perikanan tangkap pasca gempa dan gelombang tsunami pada satuan kerja Dinas Perikanan Prov. Jawa Barat dengan menggunakan Dana APBN-P tahun 2006 atas nama terdakwa ASEP HARTIYOMAH, S.Pi. dan IR. ADE KUSMANA, MM. (Dinas Perikanan Prov. Jabar. Telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde) di tingkat pertama. 11. Perkara TPK dalam Pengelolaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pungutan jasa pengurusan dokumen keimigrasian di KBRI Kuala Lumpur Malaysia tahun 2003 sd 2005 atas nama terdakwa DRS. RUSDIHARDJO, SH. (Duta Besar RI untuk Malaysia di Kuala Lumpur) dan DRS. ARIKHEN TARIGAN (Kabid Imigrasi KBRI di Kuala Lumpur). 12. Perkara TPK dalam Pengadaan Jasa Konsultasi pembuatan Studi Kelayakan (Feasibility Study) Pembangunan Bandara Samarinda - Kutai Kartanegara tahun 2003 sd 2004 atas nama terdakwa VONNIE ANNEEKE PANAMBUNAN (Bupati KDH Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara / Dirut PT. Mahakam Diastar Internasional). Telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde) di tingkat pertama. 13. Perkara TPK penyuapan Jaksa penyelidik kasus BLBI atas nama terdakwa ARTHALYTA SURYANI. 14. Perkara TPK penyuapan Jaksa penyelidik kasus BLBI atas nama terdakwa URIP TRI GUNAWAN, SH. 15. Perkara TPK dalam penerbitan IUP HHK-HT/IPK tahun 2001 sd 2006 di wilayah Kabupaten Pelalawan atas nama terdakwa H. TENGKU AZMUN JAAFAR, SH. (Bupati Pelalawan). 16. Perkara TPK dalam Pengadaan mobil Pemadam Kebakaran Type V 80 ASM TA 2003-2005 di Pemerintahan Provinsi Riau atas nama terdakwa H. SALEH DJASIT, S.H (Gubernur Riau 1998 – 2003 / Anggota DPR RI 2004 - 2009. Telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde) di tingkat pertama. 17. Perkara TPK dalam Pengadaan Mobil Pemadam

bers during discussions about the Nuclear Power Monitoring Agency’s 2004 additional costs budget : H. NOOR ADENAN RAZAK, SE (Parliament Member of 1999-2004 period) – achieved a fixed verdict. 9. A case related to abuses and fraud during rehabilitation and reconstruction activities of the fishing sector (post earthquake and tsunami) in the Office of Maritime and Fisheries Affairs of West Java involving the use of the 2006 government purchases budget: HARI PURNOMO (Head of the Office of Maritime and Fisheries Affairs of West Java Province) and MARGARETHA ELISABETH TUTUARIMA (Commitment-Maker Official). 10. A case related to abuses and fraud during rehabilitation and reconstruction activities of the fishing sector (post earthquake and tsunami) at the Office of Maritime and Fisheries Affairs of West Java involving the use of the 2006 government purchases budget : ASEP HARTIYOMAH, S.Pi and Ir. ADE KUSMANA, MM bin H. AMIR KUSPRIATNA (Officials at the Office of Maritime and Fisheries Affairs of West Java Province). 11. The case involving abuses in the management of non-tax national income, specifically fees of immigration document processing services at the Kuala Lumpur Indonesian Embassy from 2003 to 2005: Drs. RUSDIHARDJO, SH (Indonesian Ambassador for Malaysia) and Drs. ARIKHEN TARIGAN (Head of the Immigration Section of the Indonesian Embassy in Kuala Lumpur);

12. The case involving the procurement of consultancy services in conducting a feasibility study for the construction of the Samarinda Kutai Kartanegara Airport in 2003 and 2004 with suspect : VONNIE


45


46

Kebakaran Ladder Truck Merk Morita oleh Pemerintah Kota Medan TA 2005 dan TPK dalam Penyalahgunaan APBD Pemerintah Kota Medan TA 2002 sd 2006 atas nama terdakwa Drs. ABDILLAH, Ak., MBA. (Walikota Medan). 18. Perkara TPK dalam Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Ladder Truck Merk Morita oleh Pemerintah Kota Medan TA 2005 dan TPK dalam Penyalahgunaan APBD Pemerintah Kota Medan TA 2002 sd 2006 atas nama terdakwa DR. Drs. H. RAMLI, MM. (Wakil Walikota Medan). Telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde) di tingkat pertama. 19. Perkara TPK penyuapan anggota DPR RI dalam Proses Alih Fungsi Hutan Lindung di Bintan Prov. atas nama terdakwa DRS. AZIRWAN (Seketaris Daerah Kabupaten Bintan). Telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde) di tingkat pertama. 20. Perkara TPK dalam penggunaan dana Bank Indonesia yang dikelola Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) tahun 2003 dan penyuapan anggota DPR RI dalam kegiatan Diseminasi BI, atas nama terdakwa Ir. BURHANUDDIN ABDULLAH, MA. (Gubernur BI. 21. Perkara TPK dalam penggunaan dana Bank Indonesia yang dikelola Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) tahun 2003 dan penyuapan anggota DPR RI dalam kegiatan Diseminasi BI atas nama terdakwa RUSLI SIMANJUNTAK (Kepala Biro di Biro Gubernur BI) dan OEY HOEY TIONG (Direktur Bidang Hukum BI).

22. Perkara TPK dalam kegiatan pembangunan kantor penghubung Pemprop Jambi di Jl. Cidurian 15-17


ANNEEKE PANAMBUNAN (Regent of KDH North Minahasa, North Sulawesi Province / President Director of PT. Mahakam Diastar Internasional) -achieved a fixed verdict; 13. Bribery of an investigative prosecutor in the Bank Indonesia liquidity assistance case: ARTHALYTA SURYANI; 14. Bribery of an investigative prosecutor for the Bank Indonesia liquidity assistance case: URIP TRI GUNAWAN, SH; 15. Issuance of licenses to exploit forest products between 2001 and 2006 by the Regency of Pelalawan : H, TENGKU ASMUN DJAAFAR, SH ( Regent of Pelalawan); 16. Procurement of fire trucks type V 80 ASM between 2003 and 2005 by the Riau Province Government : H. SALEH DJASIT, SH (Governor of Riau from 1999 until 2003 / Parliament Member 2004 – 2009) – achieved a fixed verdict; 17. Procurement of Morita Brand ladder fire trucks by the Medan City Government in 2005 in addition to the abuse of the Medan City Government’s 2002 -2006 regional government budgets: Drs. ABDILLAH, Ak. MBA (Mayor of Medan); 18. Procurement of Morita Brand ladder fire trucks by the Medan City Government in 2005, in addition to the abuse of the Medan City Government’s 2002 2006 regional government budgets: Drs. H. RAMLI, MM (Deputy Mayor of Medan) – achieved a fixed verdict; 19. Bribery of parliament members during the process of changing the status of protected forests in Bintan, Riau Islands Province: Drs. AZIRWAN (Regional Secretary for the Regency of Bintan – achieved a fixed verdict; 20. Abuse of Bank Indonesia funds managed by the Indonesian Banking Development Foundation in 2003 in addition to bribery of parliament members during Bank Indonesia’s dissemination activities: Ir. BURHANUDDIN ABDULLAH, MA (the former BI Governor); 21. Abuse of Bank Indonesia funds managed by the Indonesian Banking Development Foundation in 2003 in addition to bribery of parliament members during Bank Indonesia’s dissemination activities: RUSLI SIMANJUNTAK (Head of the Bureau of Bank Indonesia’s Governorship) and OEY HOEY TIONG (Bank Indonesia’s Legal Division Director); 22. Corruption in construction and rehabilitation of the Jambi Provincial Government’s representative building on Jl. Cidurian 15-17 Cikini, Central Jakarta involving the misuse of of 2004 funds: Drs. H. ABDUL CHALIK

Penindakan Repression Cikini Jakarta Pusat dengan menggunakan dana TA 2004 atas nama terdakwa Drs. H. ABDUL CHALIK SALEH, MM. (Sekda Prop. Jambi). Telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde) di tingkat pertama. 23. Perkara TPK dalam pengadaan peningkatan fasilitas mesin dan peralatan latihan di UPT/Balai Latihan Kerja (BLK) pada Ditjen PPTKDN Depnakertrans RI tahun 2004 sd tahun 2005 atas nama terdakwa H. KGS. TASWIN ZEIN,SE.,MM. (Pimpro DIP APBN 2004 Ditjen PPTKDN Depnakertrans RI). Telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde) di tingkat pertama. 24. Perkara TPK penyuapan anggota DPR RI dalam proyek pengadaan kapal patroli Ditjen Perhubungan Laut atas nama terdakwa DEDY SUWARSONO (Direktur PT. Bina Mina Karya Perkasa). 25. Perkara TPK dalam pelaksanaan Renovasi Gedung KBRI Singapura, Wisma Dubes, Wisma DCM, dan Rumah-rumah Dinas tahun 2003 atas nama terdakwa MOCHAMAD SLAMET HIDAYAT (mantan Dubes RI di Singapura) dan ERIZAL (mantan Kabag. TU / Bendaharawan KBRI Singapura).

SALEH, MM (the Former Regional Secretary of Jambi Province) – achieved a fixed verdict. 23. Corruption in the procurement of enhancing mechanical facilities and training equipment at the work training hall in the Directorate General of PPTKDN of the Department of Workforce and Transmigration in 2004 and 2005: H. KGS. TASWIN ZEIN, SE, MM (Project Leader of DIP 2004 budget of the Directorate General of PPTKDN of the Department of Workforce and Transmigration) – achieved a fixed verdict; 24. Bribery of parliament members during the procurement of patrol ships for the Directorate General of Maritime Communications: DEDY SUWARSONO (Director of PT. Bina Mina Karya Perkasa); 25. Corruption in the renovation of Indonesian Embassy buildings in Singapore as well as the ambassador’s house, Wisma DCM, and the other official housing in 2003: MOCHAMAD SLAMET HIDAYAT (the Former Indonesian Ambassador in Singapore) and ERIZAL (the Former TU Section Head / Indonesian Embassy Treasurer in Singapore).

Appeal Phase Tahap Banding

Pada tahun 2008, perkara dalam proses upaya hukum Banding sejumlah 20 (dua puluh) perkara, dengan hasil sejumlah 15 (lima belas) perkara telah diputuskan ditingkat banding dan 5 (lima) perkara sedang dalam proses pemeriksaan, yaitu: 1. Perkara TPK dalam penggunaan Dana APBD TA 2003 Pos Dana Tak Tersangka Dana Alokasi Umum dan Dana Pinjaman Daerah APBD TA 2003 di Kabupaten Kendal atas nama terdakwa HENDY BOEDORO (Bupati Kendal). 2. Perkara TPK bersama-sama Hendi Boedoro dalam penggunaan Dana APBD TA 2003 Pos Dana Tak Tersangka Dana Alokasi Umum dan Dana Pinjaman Daerah APBD TA 2003 di Kabupaten Kendal atas nama terdakwa WARSA SUSILO (Kepala Dinas PKD). 3. Perkara TPK dalam penyalahgunaan Anggaran Pembangunan dan Belanja Kas Daerah TA 2003, 2004, dan 2005 yang antara lain untuk Bandara Samarinda Kutai Kartanegara yang terjadi di Pemerintah Daerah Kab Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur atas nama terdakwa SYAUKANI HASAN RAIS (Bupati Kutai Kartanegara). 4. Perkara TPK dalam pengadaan alat Automatic Fingerprint Identification System (AFIS) pada Ditjen Administrasi Departemen Hukum dan HAM RI Tahun 2004 atas nama terdakwa ZULKARNAIN YUNUS (Sekjen Depkumham) dan APENDI (Pimpro).

During 2008, there were 20 cases in the appeal process 15 of them have reached verdicts and 5 them were still under investigation as of December 2008: 1. Unfathomable general allocation funds and loan funds in the 2003 Kendal Regency regional government budget: HENDY BOEDORO (Regent of Kendal); 2. Unfathomable general allocation funds and loan funds in the 2003 Kendal Regency regional government budget: WARSA SUSILO (head of KPD Office); 3. Misuse of the 2003 - 2005 regional government budgets in relation to the construction of Samarinda Kutai Kartanegara Airport in Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan: SYAUKANI HASAN RAIS (Regent of Kutai Kartanegara);


47

Penindakan Repression 5. Perkara TPK dalam Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Merk Tohatsu Tipe V-80ASM di Pemerintah Kota Makassar APBD Tahun 2003 dan APBD Tahun 2004 atas nama terdakwa DRS. H. BASO AMIRUDDIN MAULA, SH. MH. MSi. (Walikota Makassar).

48

6. Perkara TPK penyimpangan penggunaan dana APBD Garut TA. 2004 sd 2007 atas nama terdakwa H. AGUS SUPRIADI (Bupati Garut). 7. Perkara TPK penyuapan anggota Komisi Yudisial dalam Pengadaan tanah Kantor KY atas nama terdakwa HM. IRAWADY JOENOES, S.H (Anggota Komisi Yudisial R.I.). 8. Perkara TPK penyuapan anggota Komisi Yudisial dalam Pengadaan tanah Kantor KY atas nama terdakwa FREDDY SANTOSO. 9. Perkara TPK dalam proyek Pekerjaan Pemeriksaan Penggunaan TKA / Audit Investigasi pada 46 Kab/ Kota TA 2004 pada Ditjen PPK Depnakertans atas nama terdakwa MARUDIN SAUR MARULITA SIMANIHURUK,SH, MM (Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan DEPNAKERTRANS) dan SUSENO CIPTO MANTORO, SE (Pimpro PKS 2004 BAPPETEN). 10. Perkara TPK dalam Proyek Peningkatan Kelembagaan dan Sarana dalam Pengadaan Tanah di BAPETEN tahun 2004 dan penyuapan anggota DPR RI pada pembahasan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) BAPETEN atas nama terdakwa SUGIYO PRASOJO dan HIERONIMUS ABDUL SALAM als H ABDUL SALAM (Pejabat BAPETEN). 11. Perkara TPK dalam Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perikanan Tangkap Pasca


4. Misuse of funds in procuring the automatic fingerprint identification system tools at the Directorate General of Administration of the Human Rights and Law Department: ZULKARNAIN YUNUS (General Secretary of Human Rights and Law Department) and APENDI (Project Leader); 5. Procurement of the Tohatsu Type V 80 ASM fire trucks by the Makassar City Government using 20032004 regional government budgets: Drs. H. BASO AMIRUDDIN MAULA, SH, MH, Msi (Mayor of Makassar); 6. Abuse of the 2004-2007 Garut regional government budgets: H. AGUS SUPRIADI (Regent of Garut); 7. Bribery of a member of the judiciary commission in relation to the procurement of land for the judiciary commission’s office: H.M. IRAWADY JOENOES, SH (member of the judiciary commission); 8. Bribery of a member of the judiciary commission in relation to the procurement of land for the judiciary commission’s office: FREDDY SANTOSO; 9. Corruption involving the evaluation of the use of foreign labour works project in addition to investigation audits of 46 regency and city governments in 2004 at the Workforce Training and Monitoring Directorate General of the Department of Workforce and Transmigration: MARUDING SAUR MARULITA SIMANIHURUK, SH, MM (Director General of Workforce and Transmigration) and SUSENO CIPTO MANTORO, SE (BAPPETEN PKS Project Leader in 2004); 10. Corruption involving the organization and facility development project, specifically procurement of land by the Nuclear Power Monitoring Agency in 2004 and bribery of parliament members during discussions regarding the additional costs budget for the Nuclear Power Monitoring Agency: SUGIYO PRASOJO and HIERONIMUS ABDUL SALAM namely H. ABDUL SALAM (Nuclear Power Monitoring Agency Officials); 11. Abuses and fraud during rehabilitation and reconstruction activities of the fishing sector (post earthquake and tsunami) at the Office of Maritime and Fisheries Affairs of West Java involving the use of the 2006 government purchases budget: HARI PURNOMO (Head of the Office of Maritime and Fisheries Affairs of West Java) and MARGARETHA ELISABETH TUTUARIMA (Commitment-Making Official); 12. Abuses in the management of non-tax national income, specifically fees of immigration document processing services at the Kuala Lumpur Indonesian Embassy between 2003 and 2005: Drs. RUSDIHARDJO, SH (Indonesian Ambassador for Malaysia) and Drs. ARIKHEN TARIGAN (Head of the Immigration Section of Indonesian Embassy in Kuala Lumpur);

Penindakan Repression Gempa dan Gelombang Tsunami pada Satuan Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah yang menggunakan Anggaran APBN-P Tahun 2006 atas nama terdakwa HARI PURNOMO (Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah) dan MARGARETHA ELISABETH TUTUARIMA (Pejabat Pembuat Komitmen). 12. Perkara TPK dalam Pengelolaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pungutan jasa pengurusan dokumen keimigrasian di KBRI Kuala Lumpur Malaysia tahun 2003 sd 2005 atas nama terdakwa DRS. RUSDIHARDJO, SH. (Duta Besar RI untuk Malaysia di Kuala Lumpur) dan DRS. ARIKHEN TARIGAN (Kabid Imigrasi KBRI di Kuala Lumpur). 13. Perkara TPK penyuapan Jaksa penyelidik kasus BLBI atas nama terdakwa ARTHALYTA SURYANI. 14. Perkara TPK penyuapan Jaksa penyelidik kasus BLBI sejumlah atas nama terdakwa URIP TRI GUNAWAN, SH. 15. Perkara TPK dalam penerbitan IUP HHK-HT/ IPK tahun 2001 sd 2006 di wilayah Kabupaten Pelalawan atas nama terdakwa H. TENGKU AZMUN JAAFAR, SH. (Bupati Pelalawan). 16. Perkara TPK dalam Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Ladder Truck Merk Morita oleh Pemerintah Kota Medan TA 2005 dan TPK dalam Penyalahgunaan APBD Pemerintah Kota Medan TA 2002 sd 2006 atas nama terdakwa Drs. ABDILLAH, Ak., MBA. (Walikota Medan). 17. Perkara TPK dalam penggunaan dana Bank Indonesia yang dikelola Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) tahun 2003 dan penyuapan anggota DPR RI dalam kegiatan Diseminasi BI atas nama terdakwa Ir.BURHANUDDIN ABDULLAH, MA. (Gubernur BI). 18. Perkara TPK dalam penggunaan dana Bank Indonesia yang dikelola Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) tahun 2003 dan penyuapan anggota DPR RI dalam kegiatan Diseminasi BI atas nama terdakwa RUSLI SIMANJUNTAK (Kepala Biro di Biro Gubernur BI) dan OEY HOEY TIONG (Direktur Bidang Hukum BI). 19. Perkara TPK penyuapan anggota DPR RI dalam proyek pengadaan kapal patroli Ditjen Perhubungan Laut atas nama terdakwa DEDY SUWARSONO (Direktur PT. Bina Mina Karya Perkasa). 20. Perkara TPK dalam pelaksanaan Renovasi Gedung KBRI Singapura, Wisma Dubes, Wisma DCM, dan Rumah-rumah Dinas tahun 2003 atas nama terdakwa MOCHAMAD SLAMET HIDAYAT (mantan Dubes RI di Singapura) dan ERIZAL (mantan Kabag. TU / Bendaharawan KBRI Singapura).

13. Bribery of an investigative prosecutor for the Bank ndonesia liquidity assistance case: ARTHALYTA SURYANI; 14. Bribery of an investigative prosecutor for the Bank ndonesia liquidity assistance case: URIP TRI GUNAWAN, SH; 15. Issuance of licenses to exploit forest products between 2001 and 2006 at the Pelalawan Regency: H. TENGKU AZMUN JAAFAR, SH (Regent of Pelalawan); 16. Procurement of Morita Brand ladder fire trucks by the Medan City Government in 2005 in addition to the abuse of the Medan City Government 2002-2006 regional government budgets: Drs. ABDILLAH, Ak., MBA (Mayor of Medan); 17. Abuse of Bank Indonesia funds managed by the Indonesian Banking Development Foundation in 2003 in addition to bribery of parliament members during Bank Indonesia’s dissemination activities: Ir. BURHANUDDIN ABDULLAH, MA (the Former BI Governor); 18. Abuse of Bank Indonesia funds managed by the Indonesian Banking Development Foundation in 2003 in addition to bribery of parliament members during Bank Indonesia’s dissemination activities: RUSLI SIMANJUNTAK (Head of the Bureau of Bank Indonesia’s Governorship) and OEY HOEY TIONG (Bank Indonesia’s Legal Division Director); 19. Bribery of parliament members during the procurement of patrol ships for the Directorate General of Maritime Communications: DEDY SUWARSONO (Director of PT. Bina Mina Karya Perkasa); 20. Corruption related to the renovation of the Indonesian Embassy building in Singapore, the ambassador’s house, Wisma DCM, and other official housing in 2003: MOCHAMAD SLAMET HIDAYAT (the Former Indonesian Ambassador in Singapore) and ERIZAL (the Former TU Section Head / Indonesian Embassy Treasurer in Singapore).


49

Penindakan Repression Tahap Kasasi

50

Pada tahun 2008, perkara dalam proses upaya hukum Kasasi sejumlah 15 (lima belas) perkara, dengan perkembangan 12 (dua belas) perkara telah diputuskan di tingkat Kasasi dan 3 (tiga) perkara sedang dalam proses pemeriksaan, yaitu: 1. PerkaraTPK dalam pengelolaan dana PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) terkait pungutan tarif pengurusan dokumen keimigrasian di KJRI Johor Bahru atas nama terdakwa PRIHATNA SETIAWAN (Kasubid Imigrasi KJRI Johor Baru). 2. Perkara TPK bersama-sama Soewarna AF dalam pelaksanaan Program Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit sejuta Hektar di Kaltim yang diikuti dengan Penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu Th.1999 s.d 2002 atas nama IR. H. UUH ALIYUDIN (Kakanwil Dephutbun Prop. Kaltim). 3. Perkara TPK bersama-sama Soewarna AF dalam pelaksanaan Program Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit sejuta Hektar di Kaltim yang diikuti dengan Penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu Th.1999 s.d 2002 atas nama DR. IR. ROBIAN (Ka. Dinas Kehutanan Prop. Kaltim). 4. Perkara TPK dalam penyalahgunaan Anggaran Belanja Rutin Pos Kepala Daerah Kalimantan Selatan tahun 2001 s.d. 2004 atas nama terdakwa SJAHRIEL DARHAM (Gubernur Kalimantan Selatan). 5. Perkara TPK dalam penggunaan Dana APBD TA 2003 Pos Dana Tak Tersangka Dana Alokasi Umum dan Dana Pinjaman Daerah APBD TA 2003 di Kabupaten Kendal atas nama terdakwa HENDY BOEDORO (Bupati Kendal). 6. Perkara TPK bersama-sama Hendi Boedoro dalam penggunaan Dana APBD TA 2003 Pos Dana Tak Tersangka Dana Alokasi Umum dan Dana Pinjaman Daerah APBD TA 2003 di Kabupaten Kendal atas nama terdakwa WARSA SUSILO (Kepala Dinas PKD). 7. Perkara TPK dalam penyalahgunaan Anggaran Pembangunan dan Belanja Kas Daerah TA 2003, 2004, dan 2005 yang antara lain untuk Bandara Samarinda Kutai Kartanegara yang terjadi di Pemerintah Daerah Kab Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur atas nama terdakwa SYAUKANI HASAN RAIS (Bupati Kutai Kartanegara). 8. Perkara TPK dalam pengadaan alat Automatic Fingerprint Identification System (AFIS) pada Ditjen Administrasi Departemen Hukum dan HAM RI Tahun 2004 merugikan atas nama terdakwa ZULKARNAIN YUNUS (Sekjen Depkumham) dan APENDI (Pimpro).


Cassation Phase

During 2008 there were 15 cases undergoing the cassation process, 12 of them resulted in supreme court appeals and 3 other are still under investigation : 1. Corruption relating to the management of non-tax natonal income, specifically fees for immigration document tariffs in the Johor Bahru Indonesaian Embassy: PRIHATNA SETIAWAN (Division Head of Immigration of the Johor Bahru Indonesian Embassy); 2. Corruption in collaboration with Soewarna AF of the development program of one-million ha. of oil palm plantations in East Kalimantan followed by the 1999-2002 license issuance of forest wood usage: Ir. H. UUH ALIYUDIN (Head of the regional office of the Forestry Department of East Kalimantan); 3. Corruption in collaboration with Soewarna AF of the development program of one-million ha. of oil palm plantations in East Kalimantan followed by the 1999-2002 license issuance of forest wood usage: DR. Ir. ROBIAN (Head of Forestry Office of East Kalimantan Province); 4. Abuse of a district head post with relation to the 2001-2004 routine budgets of South Kalimantan: SJAHRIEL DARHAM (Governor of South Kalimantan); 5. Abuse of the Kendal Regency 2003 regional government budget with relation to unfathomable general allocation funds and loan funds: HENDY BOEDORO (Regent of Kendal); 6. Abuse of the Kendal Regency 2003 regional government budget with relation to unfathomable general allocation funds and loan funds: WARSA SUSILO (Head of KPD Office); 7. Misuse of the 2003-2005 Kutai Kartanegara Regency regional government budgets in relation to the construction of Samarinda Kutai Kartanegara Airport: SYAUKANI HASAN RAIS (Regent of Kutai Kartanegara);

Penindakan Repression 9. Perkara TPK dalam pengadaan bus pada proyek busway yang menggunakan APBD Propinsi DKI Jakarta Tahun 2003 dan 2004 atas nama terdakwa BUDHI SUSANTO (Direktur PT Armada Usaha Bersama). 10. Perkara TPK dalam pemungutan dana di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan tahun 2002 sd 2006 atas nama terdakwa ROKHMIN DAHURI (Menteri Kelautan dan Perikanan). 11. Perkara TPK dalam Proyek Peningkatan Kelembagaan dan Sarana dalam Pengadaan Tanah di BAPETEN tahun 2004 dan penyuapan anggota DPR RI pada pembahasan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) BAPETEN atas nama terdakwa SUGIYO PRASOJO dan HIERONIMUS ABDUL SALAM als H ABDUL SALAM (Pejabat BAPETEN). 12. Perkara TPK dalam Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Merk Tohatsu Tipe V-80ASM di Pemerintah Kota Makassar APBD Tahun 2003 dan APBD Tahun 2004 atas nama terdakwa DRS. H. BASO AMIRUDDIN MAULA, SH. MH. MSi. (Walikota Makassar).

13. Perkara TPK dalam Pengelolaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pungutan jasa pengurusan dokumen keimigrasian di KBRI Kuala Lumpur Malaysia tahun 2003 sd 2005 atas nama terdakwa DRS. RUSDIHARDJO, SH. (Duta Besar RI untuk Malaysia di Kuala Lumpur) dan DRS. ARIKHEN TARIGAN (Kabid Imigrasi KBRI di Kuala Lumpur). 14. Perkara TPK penyuapan anggota Komisi Yudisial dalam Pengadaan tanah Kantor KY atas nama terdakwa HM. IRAWADY JOENOES, S.H (Anggota Komisi Yudisial R.I.). 15. Perkara TPK penyuapan anggota Komisi Yudisial dalam Pengadaan tanah Kantor KY atas nama terdakwa FREDDY SANTOSO).

8. Misuse of funds in procuring the automatic fingerprint identification system tools by the Directorate General of Administration of the Human Rights and Law Department: ZULKARNAIN YUNUS (General Secretary of the Human Rights and Law Department) and APENDI (Project Leader); 9. Misuse of funds in procuring buses for the busway project using the DKI Jakarta 2003-2004 regional government budgets: BUDHI SUSANTO (Director of PT. Armada Usaha Bersama); 10. Improper fee collection by the Maritime and Fisheries Department between 2002 and 2006: ROKHMIN DAHURI (The Maritime and Fisheries Minister); 11. Corruption involving the organization and facility development project, specifically procurement of land by the Nuclear Power Monitoring Agency in 2004 and bribery of parliament members during discussions regarding the additional costs budget for the Nuclear Power Monitoring Agency:: SUGIYO PRASOJO and HIERONIMUS ABDUL SALAM namely H. ABDUL SALAM (Nuclear Power Monitoring Agency Officials). 12. Procurement of Tohatsu Type V 80 ASM fire trucks by the Makassar Regional Government involving the 2003-2004 regional government budgets: Drs. H. BASO AMIRUDDIN MAULA, SH, MH, MSi. (Mayor of Makassar) 13. Abuses in the management of non-tax national income, specifically fees of immigration document processing services at the Kuala Lumpur Indonesian Embassy between 2003 and 2005: Drs. RUSDIHARDJO, SH (Indonesian Ambassador for Malaysia) and Drs. ARIKHEN TARIGAN (Head of the Immigration Section of Indonesian Embassy in Kuala Lumpur). 14. Bribery of a member of the judiciary commission in relation to the procurement of land for the judiciary commission’s office: H.M. IRAWADY JOENOES, SH (member of the judiciary commission). 15. Bribery of a member of the judiciary commission in relation to the procurement of land for the judiciary commission’s office: FREDDY SANTOSO

Sentences

Sentences were issued as a result of 23 cases in 2008: 1. In the case of non-tax national income related to immigration documents in in the Johor Bahru Indonesian Embassy, PRIHATNA SETIAWAN (Division Head of Immigration of the Johor Bahru Indonesian Embassy) was on 27 November 2007, sentenced to 3 years imprisonment and a IDR 150 million fine or a further 3 months in prison, and required to pay IDR 5.774.191.620 in compensation or serve a further 2 years in prison;


51

Penindakan Repression Eksekusi

Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) tahun 2008 sejumlah 23 (duapuluh tiga) perkara sebagai berikut: 1. Perkara TPK dalam dalam pengelolaan dana PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) terkait pungutan tarif pengurusan dokumen keimigrasian di KJRI Johor Bahru atas nama terdakwa PRIHATNA SETIAWAN (Kasubid Imigrasi KJRI Johor Baru) dengan putusan Kasasi No. 543 K/PID.SUS/2007 tanggal 27 November 2007 dengan pidana penjara 3 tahun, denda sebesar Rp. 150 juta subsidair 3 bulan, Uang pengganti Rp. 5.774.191.620,- subsider 2 tahun.

52

2. Perkara TPK bersama-sama Zulkarnain Yunus dalam pengadaan alat Automatic Fingerprint Identification System (AFIS) pada Ditjen Administrasi Departemen Hukum dan HAM RI Tahun 2004 atas nama EMAN RACHMAN (Dirut PT Sentral Filindo), dengan putusan PN No. 10/PID.B/TPK/2007/ PN.JKT.PST tanggal 8 November 2007 dengan pidana penjara 4 tahun, Denda sebesar Rp. 250 juta, Uang pengganti Rp. 3.736.275.017,- subsider 1 tahun penjara. 3. Perkara TPK bersama-sama SUWARNA AF dalam pelaksanaan program pembangunan perkebunan kelapa sawit sejuta hektar di Kalimantan Timur yang diikuti dengan ijin pemanfaatan kayu atas nama MARTIAS alias PUNG KIAN HWA, dengan putusan 460 K/Pid.Sus/2007 tanggal 11 Desember 2007 dengan Pidana penjara 1 tahun 6 bulan Denda sebesar Rp. 500 juta subsidair 10 bulan kurungan Uang pengganti Rp. 346,823.970.564,- subsider penjara selama 1 tahun 6 bulan. 4. Perkara TPK bersama-sama Drs. R. Bambang Budiarto, Msi dan H. Safder Yusac MSi dalam


2. In the case of Misuse of funds in procuring the automatic fingerprint identification system tools by the Directorate General of Administration of the Human Rights and Law Department in collaboration with Zulkarnain Yunus, EMAN RACHMAN (Director of PT Sentral Filindo), was sentenced on 8 November 2007 to 4 years imprisonment, a fine of IDR 250 million, and required to pay IDR 3.736.275.017, in compensation or serve a further year in prison ; 3. In the case related to the development program of one million hectares of palm oil plantation with the granting of logging permits in collaboration with Suwarna AF, MARTIAS, alias PUNG KIAN HWA, was on 11 December 2007 sentenced to 1.5 years imprisonment, a fine of IDR 500 million or a further 10 months in prison, and required to pay IDR 346,823.970.564, or serve a further 1.5 years in prison; 4. In the case of the Election Commission’s procurement of books in collaboration wtith Drs. R. Bambang Budiarto, Msi and H. Safder Yusac Msi, Drs. FAEBUADODO TJAHYA KELANA HAREFA alias FTK HAREFA alias TJEJEP HAREFA was sentenced to 6 years imprisonment, a fine of IDR 300 million or a further 6 months in prison, and required to pay IDR 11.762.908.610 in compensation or serve a furthr year in prison by the Supreme Court verdict on an appeal. The fine and compensation has not yet been paid; 5. In the case of cash and accommodation provided to staff to manage the budget for the Nuclear Power Monitoring Agency’s 2004 improvement and advisory project, NOOR ADENAN RAZAK (member of DPR) was sentenced to 3 years imprisonment and a fine of IDR 150 million or a further 6 months in prison; 6. In the case of management of non-tax national income, specifically fees of immigration document processing services at the Kuala Lumpur Indonesian Embassy between 2000 and 2003, Drs. HADI A WAYARABI AL HADAR (Ambassador RI untuk Malaysia) was sentenced to 2.5 years imprisonment and a fine of IDR 150 million or a further 5 months in prison and required to pay IDR 1,750,000,000 in compensation or serve a further 2 years in prison. SUPARBA W AMIARSA (Head of the Immigration Section of Indonesian Embassy in Kuala Lumpur) was sentenced to 2.5 years imprisonment and a fine of IDR 150 million or a further 5 months in prison, and required to pay IDR 15 million compensation or serve a further 6 months in prison. (a proportion of the fine, legal costs, and compensation was already stored in the national account); 7. In the case of the one million hectare palm oil development program in East Kalimantan with the granting


5.

6.

7.

8.

9.

pengadaan Buku KPU atas nama Terdakwa Drs. FAEBUADODO TJAHYA KELANA HAREFA alias FTK HAREFA alias TJEJEP HAREFA dengan putusan MA jo Putusan Banding : Pidana penjara 6 tahun Denda sebesar Rp. 300 juta subsidair 6 bulan kurungan Uang pengganti Rp. 11.762.908.610 subsider penjara 1 tahun. denda dan uang pengganti belum dibayar. Perkara TPK dalam penerimaan uang tunai dan bilyet giro pada pengurusan anggaran untuk kegiatan Proyek Peningkatan Kelembagaan dan Sarana BAPETEN tahun 2004 atas nama terdakwa NOOR ADENAN RAZAK (Anggota DPR RI) dengan pidana 3 tahun penjara, denda Rp 150 juta subsidair 6 bulan. Perkara TPK dalam Pengelolaan dana PNBP terkait pungutan tarif dokumen keimigrasian di KBRI Kuala Lumpur Tahun 2000 sd 2003 atas nama Drs. HADI A WAYARABI AL HADAR (Duta Besar RI untuk Malaysia) dan SUPARBA W AMIARSA (Kabid Imigrasi KBRI Kualalumpur) dengan putusan PN Pidana Terdakwa I: Pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan denda Rp. 150.000.000, subsidair 5 (lima) bulan penjara, uang pengganti sebesar Rp. 1.750.000.000,- subsidair 2 (dua) tahun penjara. Terdakwa II: Pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp. 150.000.000,subsidair 5 (lima) bulan penjara, hukuman uang pengganti sebesar Rp. 15.000.000,- subsidair 6(enam) bulan penjara (denda, biaya perkara, dan uang pengganti sebagian telah disetor ke kas negara). Perkara TPK dalam Program Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit sejuta Hektar di Kaltim yang diikuti dengan Penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu Th.1999 sd 2002 atas nama SUWARNA ABDUL FATAH. (Gubernur Kaltim) (denda telah disetor ke kas negara tanggal 22 Februari 2008) dengan putusan kasasi (MA) : Pidana penjara 4 (empat) tahun, denda sebesar Rp. 250.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan penjara, (denda dan biaya perkara telah disetor ke kas negara). Peninjauan Kembali perkara TPK dalam pengadaan jasa asuransi petugas Pemilu KPU atas nama NAZARUDDIN SJAMSUDDIN, dengan putusan PK No. 47/PK/PID/2007 tanggal 4 Januari 2008 pemidanaan pada pokoknya : Pidana penjara 4 tahun 6 bulan, Denda Rp. 300.000.000,- subsidair 6 bulan kurungan, Uang pengganti US $ 45.000 subsider pidana penjara 1 tahun. Perkara TPK bersama-sama Syaukani HR dalam Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi dalam

logging permits between 1999-2002, SUWARNA ABDUL FATAH. (Governor of East Kalimantan) was sentenced by the Supreme court to 4 years imprisonment, a fine of IDR 250 million or a further 2 months in prison. (the fine and compensation were deposited into the national account on 22 February 2008); 8. In the reconsideration of a case relating to the procurement of insurance services for election officials, NAZARUDDIN SJAMSUDDIN, was sentenced on 4 January 2008 to 4.5 years imprisonment, a fine of IDR 300 million or a further 6 months in prison, and required to pay US$ 45,000 in compensation or serve a further year in prison ; 9. In the case relating to the procurment of consultants to conduct a feasibility study of the construction of Samarinda Airport, Kutai Kartanegara, East Kalimantan between 2003 and 2004 in collaboration with Syaukani H.R., VONNIE ANNEEKE PANAMBUNAN was sentenced to 1.5 years imprisonment, a fine of IDR 100 million or a further 6 months in prison, and required to pay IDR 4,006,185,147 in compensation. This compensation was covered by seized assets worth IDR 4,048,000,000; 10. In the case of procurement of Tohatsu type V 80 ASM and Morita Brand fire trucks by the Provincial Government of East Kalimantan using the 2003 and 2005 regional government budgets, ISMED RUSDANY (Project Leader of Equipment and Infrastructure Enhancement of East Kalimantan) was sentenced on 2 July 2008 to 2 years imprisonment, a fine of IDR 100 million or a further 3 months in prison, and required to pay IDR 214,400,000 in compensation. IDR 200 million has already been seized, leaving a balance of IDR 14,400,000 to be paid;


53


54

pembuatan Studi Kelayakan (Feasibility Study) Pembangunan Bandara Samarinda - Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun 2003 sd 2004 atas nama terdakwa VONNIE ANNEEKE PANAMBUNAN, dengan putusan pemidanaan pada pokoknya : 1 tahun 6 bulan penjara, denda Rp.100 juta subs. 6 bulan kurungan, uang pengganti Rp. 4.006.185.147,- yang dikompensasikan dengan yang telah disita sejumlah Rp. 4.048.000.000,- . 10. Perkara TPK dalam Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Merk Tohatsu Tipe V-800 Kalimantan Timur APBD Tahun 2003 dan APBD Tahun 2005 atas nama terdakwa ISMED RUSDANY (Pimpro Peningkatan Sarana dan Prasarana Propinsi Kalimantan Timur) , dengan putusan tanggal 2 Juli 2008 pemidanaan pada pokoknya : 2 (dua) tahun tahun penjara, denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan, uang pengganti Rp. 214.400.000,-(dua ratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah) yang dikompensasikan dengan uang terdakwa yang telah disita sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 14.400.000 (empatbelas juta empat ratus ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa. (denda dan uang pengganti dalam proses penagihan). 11. Perkara TPK dalam penyalahgunaan Anggaran Belanja Rutin Pos Kepala Daerah Kalimantan Selatan tahun 2001 s.d. 2004 atas nama terdakwa SJAHRIEL DARHAM (Gubernur Kalimantan Selatan) , dengan amar putusan Kasasi No. 262 K/ Pidsus/2008 tanggal 24 Maret 2008 pada pokoknya : Pidana penjara selama 4 (empat) tahun, denda sebesar Rp 200.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan penjara, hukuman uang pengganti sebesar Rp. 5.868.272.731,- (denda dan uang pengganti dalam proses penagihan). 12. Perkara TPK bersama-sama SUWARNA AF dalam pelaksanaan Program Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit sejuta Hektar di Kaltim yang diikuti dengan Penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu Th.1999 s.d 2002 atas nama IR. H. UUH ALIYUDIN (Kakanwil Dephutbun Prop. Kaltim). Putusan tingkat kasasi : Pidana penjara 4 (empat) tahun, denda sebesar Rp. 200.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan penjara (denda dalam proses penagihan). Dieksekusi 10 Juni 2008 (denda dalam proses penagihan). 13. Perkara TPK bersama-sama SUWARNA AF dalam pelaksanaan Program Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit sejuta Hektar di Kaltim yang diikuti


11. In the case misused of budget expenditures by the governor of South Kalimantan between 2001 and 2004, SJAHRIEL DARHAM (the Governor of South Kalimantan) , was sentenced by the supreme court on 24 March 2008 to 4 years imprisonment, a fine of IDR 200 million or an additional 6 months in prison, and required to pay IDR 5,868,272,731. (The fine and compensation were as of 31 December being sought by debt collectors); 12. In the case of the one million hectare palm oil development program in East Kalimantan with the granting logging permits between 1999-2002 in collaboration with Suwarna A. F., IR. H. UUH ALIYUDIN (Head of the East Kalimantan regional branch of the Department of Forestry). Was sentenced by the supreme court on 10 June 2008 to 4 years imprisonment, a fine of IDR 200 million or a further 6 months in prison. (The fine was as of 31 December 2008 being sought by debt collectors);

13. In the case of the one million hectare palm oil development program in East Kalimantan with the granting logging permits between 1999-2002 in collaboration with Suwarna A. F., DR. IR. ROBIAN (Head of the East Kalimantan Provincial Office of the Department of Forestry) was sentenced by the Supreme Court on 10 June 2008 to 4 years imprisonment, a fine of IDR 200 million or a further 6 months in prison. (The fine was as of 31 December 2008 being sought by debt collectors); 14. In the case of procurement of Tohatsu type V 80 ASM and Morita Brand fire trucks by the Provincial Government of East Kalimantan using the 2003 and 2005 regional government budgets, H. SALEH DJASIT, S.H (Former Governor of Riau 1998 – 2003 /

Penindakan Repression dengan Penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu Th.1999 s.d 2002 atas nama DR. IR. ROBIAN (Ka. Dinas Kehutanan Prop. Kaltim). Putusan tingkat kasasi : Pidana penjara 4 (empat) tahun, denda sebesar Rp. 200.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan penjara (denda dalam proses penagihan). Dieksekusi 10 Juni 2008 (denda dalam proses penagihan). 14. Perkara TPK dalam Pengadaan mobil Pemadam Kebakaran Type V 80 ASM TA 2003-2005 di Pemerintahan Provinsi Riau atas nama terdakwa H. SALEH DJASIT, S.H (Gubernur Riau 1998 – 2003 / Anggota DPR RI 2004 - 2009) , dengan putusan PN no. 10/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt.Pst. tanggal 28 Agustus 2008 pemidanaan pada pokoknya : 4 tahun penjara, denda Rp. 200 juta subsidair 6 bulan kurungan. 15. Perkara TPK dalam pengadaan alat Automatic Fingerprint Identification System (AFIS) pada Ditjen Administrasi Departemen Hukum dan HAM RI Tahun 2004 atas nama terdakwa ZULKARNAIN YUNUS (Sekjen Depkumham) dan APENDI (Pimpro), dengan amar putusan Banding No. 805 K/PID.SUS/2008 tanggal 12 Agustus 2008 pada pokoknya : masing-masing 4 tahun penjara, denda masing-masing Rp. 200.000.000,- subsidair 6 bulan kurungan (denda dalam proses penagihan). 16. Perkara TPK dalam pengadaan bus pada proyek busway yang menggunakan APBD Propinsi DKI Jakarta Tahun 2003 dan 2004 atas nama terdakwa BUDHI SUSANTO (Direktur PT Armada Usaha Bersama) dengan amar putusan Kasasi No. 537 K/PID.SUS/2007 tanggal 11 Februari 2008 pada pokoknya: Pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp 200.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan penjara, hukuman uang pengganti sebesar Rp 2.124.717.264,00 subsider 2 tahun. (denda & uang pengganti dalam proses penagihan). 17. Perkara TPK dalam pemungutan dana di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan tahun 2002 sd 2006 atas nama terdakwa ROKHMIN DAHURI (Menteri Kelautan dan Perikanan) , dengan amar putusan MA no. 90 K/PID.SUS/2008 tanggal 8 Mei 2008 jo. Banding No. 09/PID/TPK /2007/PT.DKI tanggal 7 November 2007 PN No. 04/2007 tanggal 23 Juli 2007 pada pokoknya: Pidana penjara selama 7 tahun , denda sebesar Rp. 200.000.000,subsidair 6 bulan kurungan. 18. Perkara TPK dalam penyalahgunaan Anggaran Pembangunan dan Belanja Kas Daerah TA 2003, 2004, dan 2005 yang antara lain untuk Bandara Samarinda Kutai Kartanegara yang terjadi di Pemerintah Daerah Kab Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur atas nama terdakwa

parliament member 2004 - 2009), was on 28 August 2008 sentenced to 4 years in prison, a fine of IDR 200 million or a further 6 months in prison; 15. In the case of Misuse of funds in procuring the automatic fingerprint identification system tools by the Directorate General of Administration of the Human Rights and Law Department, ZULKARNAIN YUNUS (General Secretary of Law and Human Rights Department) and APENDI (Project Manager), were on 12 August 2008 each sentenced to 4 years imprisonment, a fine of IDR 200 million or a further 6 months in prison. (The fine was, as of 31 December 2008, being sought by debt collectors); 16. In the case of procurement in the busway project using the 2003-2004 DKI Jakarta regional government budgets, BUDHI SUSANTO (Director of PT Armada Usaha Bersama) was sentenced by the Supreme Court on 11 February 2008 to 5 years imprisonment, a fine of IDR 200 million or a further 6 months in prison, and required to pay IDR 2,124,717,264 in compensation or serve a further 2 years (the fine and compensation were, as of 31 December 2008, being sought by debt collectors); 17. In the case of a collecting fund in the Department Marine Affairs and Fisheries from 2002 until 2006, ROKHMIN DAHURI (Minister of Maritime and Fishery) was sentenced by the supreme court on 8 May 2008 to 7 years imprisonment and a fine of IDR 200 million or a further 6 months in prison ; 18. In the case of the 2003-2005 budget misuse for the development and expenses in the TA region including for Samarinda Airport, occuring in the regional government of Kutai Kartanegara, SYAUKANI HASAN RAIS (Regent of Kutai Kartanegara) was sentenced by the


55


56

SYAUKANI HASAN RAIS (Bupati Kutai Kartanegara) dengan putusan Kasasi pada pokoknya : pidana penjara 6 tahun, denda Rp 260 juta subsidair 6 bulan, uang pengganti Rp 49.367.938.279,95 subsidair 3 tahun penjara (denda dan uang pengganti dalam proses penagihan). 19. Perkara TPK dalam penggunaan Dana APBD TA 2003 Pos Dana Tak Tersangka Dana Alokasi Umum dan Dana Pinjaman Daerah APBD TA 2003 di Kabupaten Kendal atas nama terdakwa HENDY BOEDORO (Bupati Kendal), dengan amar putusan Kasasi No. 575 K/PID.SUS/2008 tanggal 4 April 2008 pada pokoknya : Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda sebesar Rp 500.000.000,subsidair 6 (enam) bulan penjara, hukuman uang pengganti sebesar Rp 13.121.000.000,- subsider 3 tahun. (denda & uang pengganti dalam proses penagihan). 20. Perkara TPK bersama-sama Hendi Boedoro dalam penggunaan Dana APBD TA 2003 Pos Dana Tak Tersangka Dana Alokasi Umum dan Dana Pinjaman Daerah APBD TA 2003 di Kabupaten Kendal atas nama terdakwa WARSA SUSILO (Kepala Dinas PKD) dengan putusan kasasi pada pokoknya : pidana penjara 4 tahun, denda Rp. 200 juta subsidair 6 bulan, uang pengganti Rp. 440.000.000,00 subsidair 1 tahun. 21. Perkara TPK penyuapan anggota DPR RI dalam Proses Alih Fungsi Hutan Lindung di Bintan Prov. Kepulauan Riau atas nama terdakwa DRS. AZIRWAN (Seketaris Daerah Kabupaten Bintan) , dengan putusan pemidanaan pada pokoknya : 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan tahun penjara, denda Rp. 100.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan. 22. Perkara TPK dalam kegiatan pembangunan kantor penghubung Pemprop Jambi di Jl. Cidurian 15-17 Cikini Jakarta Pusat dengan menggunakan dana TA 2004 atas nama terdakwa Drs. H. ABDUL CHALIK SALEH, MM. (Sekda Prop. Jambi), dengan putusan pemidanaan pada pokoknya : 3 (tiga) tahun penjara denda Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair selama 5 (lima) bulan kurungan, uang pengganti Rp. 940.000.000,yang dikompensasikan dengan yang telah disita sejumlah Rp. 2.500.000.000,-. 23. Perkara TPK penyuapan anggota Komisi Yudisial dalam Pengadaan tanah Kantor KY atas nama terdakwa FREDDY SANTOSO, dengan amar putusan Kasasi No. 1664 K/PIDSUS/2008 tanggal 14 Nopember 2008 jo putusan Banding pada pokoknya : 4 tahun penjara, denda Rp.


Supreme Court to 6 years imprisonment, a fine of IDR 260 million or a further 6 months in prison, and required to pay IDR 49,367,938,279.95 in compensation or serve a further 3 years in prison. (the fine and compensation were, as of 31 December 2008, being sought by debt collectors) 19. In the case of unfathomable general allocation funds and loan funds in the 2003 Kendal Regency regional government budget, HENDY BOEDORO (Regent of Kendal), was sentenced by the Supreme Court on 4 April 2008 to 7 years imprisonment, a fine of IDR 500 million or a further 6 months in prison, and required to pay IDR 13,121,000,000 or serve a further 3 years in prison the fine and compensation were, as of 31 December 2008, being sought by debt collectors) 20. In the case of unfathomable general allocation funds and loan funds in the 2003 Kendal Regency regional government budget in collaboration with Hendy Boedoro, WARSA SUSILO (Head of PKD Office) was sentenced by the Supreme Court to 4 years imprisonment, a fine of IDR 200 million or a further 6 months in prison, and required to pay IDR 440,000,000 or serve a further year in prison; 21. In the case of bribing a member of the Indonesian Legislative Assembly during the process of changing the status of protected forest in Bintan, Riau Islands Province, DRS. AZIRWAN (Regional Secretary of Bintan Regency), was sentenced to 2.5 years in prison and a fine of IDR 100 million or a further 3 months in jail; 22. In the case of corruption in the construction and rehabilitation of the Jambi Provincial Government’s representative building on Jl. Cidurian 15-17 Cikini, Central Jakarta involving the misuse of of 2004 funds: Drs. H. ABDUL CHALIK SALEH, MM. (Regional Secretary of Jambi Province), was sentenced to 3 years imprisonment, a fine of IDR 150 million or

Penindakan Repression 250.000.000,- subsidiair 6 bulan kurungan (denda dalam proses penagihan).

Kasus-kasus yang Dilimpahkan

Selama 2008, kasus-kasus yang dilimpahkan adalah: • Dugaan TPK dalam Pemberian Kredit kepada PT Lima Jayakarta Utama pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Periode Tahun 2003 s.d. 2005. (Dilimpahkan ke Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta dengan surat pengantar pelimpahan kasus Nomor: R-1178/01/IV/2008 tanggal 28 April 2008). • Dugaan TPK pada belanja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Banyuasin TA 2004. (Dilimpahkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan surat pelimpahan Nomor: R-1179/01/IV/2008 tertanggal 28 April 2008). • Dugaan TPK pada Penggunaan Dana untuk Biaya Pendidikan dan Beasiswa TA 2007 di Pemerintah Daerah Kutai Barat (Dilimpahkan ke Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dengan surat pelimpahan Nomor: R-1366/01/V/2008). • Dugaan TPK terkait Penyimpangan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Kota Palu Tahun Anggaran 2006. (Dilimpahkan ke Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dengan surat pelimpahan Nomor: R-3722/01/X/2008 Tanggal 13 Oktober 2008).

Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Diselamatkan

Jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil diselamatkan dan telah disetorkan ke Kas Negara/ Kas Daerah periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2008 yang berasal penanganan kasus/perkara TPK sebesar Rp407.890.880.495,00 dengan rincian sebagai berikut: • Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan pengadilan, sebesar Rp391.867.318.111,00 . • Pendapatan uang rampasan/sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan, sebesar Rp12.514.293.163,00. • Pendapatan hasil denda, sebesar Rp2.750.000.000,00 • Pendapatan jasa giro, sebesar Rp574.434.221,00 • Pendapatan hasil pengembalian uang negara, sebesar Rp184.565.000,00. • Pendapatan ongkos perkara, sebesar Rp270.000,00.

a further 5 months in prison, and required to pay IDR 940,000,000 in compensation using previously seized funds of IDR 2,500,000,000; 23. Bribery of a member of the judiciary commission in relation to the procurement of land for the judiciary commission’s office, FREDDY SANTOSO was sentenced by the Supreme Court on 14 November 2008 to 4 years imprisonment, a fine of IDR 250 million or a further 6 months in prison. (the fine was as of 31 December being invoiced);

Delegated Cases

The cases which have been delegated during 2008 were: • Suspicion of misuse of extension of credit to PT Lima Jayakarta Utama by PT. Bank Negara Indonesia (Persero), between 2003 and 2005; (delegated to the District Metropolitan Police of Jakarta under letter No. R-1178/01/IV/2008 dated: 28 April 2008). • Suspicion of misuse of the 2004 budget for the Parliament’s Chairman and Members (delegated to the District Police of South Sumatra under letter No. R-1179/01/IV/2008 dated 28 April 2008). • Suspicion of misuse of using Funds for Education and Scholarship Costs of 2007 in the regional government of Kutai Barat (delegated to the District Police of East Kalimantan under letter No. R-1366/01/V/2008). • Suspicion of a deviation in the management of the special Allocation Funds for Education in Palu in 2006 (delegated to Head of the Provincial Police of Central Sulawesi under letter No. R-3722/01/X/2008 dated 13 October 2008).

Recovery of State Funds

The total of amount of national funds successfully reclaimed through the resolution of corruption cases and returned to the government treasury during 2008 amounted to IDR 407,890,880,495.00 with the following breakdown: • Compensation of corrupted funds as ordered by the court: IDR 391,867,318,111.00 • Assets seized directly: IDR8,303,237,000.00 • Seized assets that were proven by courts to be the result of corruption : IDR 4,395,621,163.00 • Fines: IDR 2,750,000,000.00 • Services of financial agencies and banks: IDR 596,955,186.00 • Case legal fees: IDR 270,000.00


57

Pencegahan Prevention

5 Pencegahan Prevention

59



60

Dalam melaksanakan tugas pencegahan, KPK telah menjalankan beberapa fungsi, antara lain pendaftaran dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), penerimaan laporan dan penetapan status gratifikasi, pendidikan dan pelayanan masyarakat, penelitian dan pengembangan pemberantasan korupsi, kerja sama antarinstansi/lembaga, serta monitor dan kajian sistem di lembaga negara dan pemerintahan.

KPK’s prevention activities include registration and analysis of public officials’ wealth reports (LHKPN), recieving gratuities reports and determining whether or not an act constitutes gratuity, education and public service, research and development related to corruption eradication, cooperation between institutions and agencies, and finally, monitoring and evaluating the internal systems of state and government institutions.

Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Sebagai bagian dari upaya preventif dalam pemberantasan korupsi, KPK telah melakukan upaya-upaya untuk membangun akuntabilitas Penyelenggara Negara (PN) melalui transparansi PN kepada publik dan pemeriksaan LHKPN yang efektif.

Registration and Examination of Public Officials’ Wealth Reports (LHKPN) As a part of corruption prevention, KPK has aimed to improve the accountability of public officials by requiring public officials to be transparent to the public in declaring their assets and by effective analysis of LHKPN.

1. Peningkatan Transparansi PN kepada Publik Berbagai kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan transparansi PN kepada publik meliputi : a. Upaya peningkatan kepatuhan: • Mengundang Pejabat Eselon I Instansi Pusat untuk diminta mengisi dan/atau dilakukan pendampingan dalam pengisian LHKPN bagi yang belum menyampaikan, serta untuk menggalang komitmen kepatuhan di instansi masing-masing; • Melakukan 208 kali bimbingan teknis (bimtek) pengisian LHKPN kepada 17.053

1. Improvement of Public Officials’ Transparency to the Public Various activities conducted to improve public officials’ transparency to the public include: a. Improving compliance levels of LHKPN submission: • Inviting echelon I officials from central institutions to complete and/or providing technical guidance on the completion of LHKPN forms to officials who have not yet submitted their LHKPN in addition to activities aimed at increasing the overall level of compliance within individual institutions.


Pencegahan Prevention • Running 208 technical guidance sessions on the completion of LHKPN forms for a total of 17,053 public officials from central or local government institutions including the National Police, the Attorney General’s Office and the Judiciary. Running a total of 12 additional technical guidance sessions routinely, once a month at KPK’s office. The purpose of these sessions is to improve public officials’ knowledge about LHKPN and to enhance the accuracy of data provided in LHKPN. • Running 27 technical guidance sessions on the completion of LHKPN forms for coordinators in central and local government institutions in order to update the data of public officials who are required to report via the on-line system. • In order to improve the accuracy of the LHKPN compliance data, previous data entries have been recategorized into organizations and sectors of institutions. The way that public officials enter this data into the forms has also been changed.

PN dari instansi pemerintah pusat dan daerah termasuk instansi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, dan 12 kali bimtek yang secara rutin tiap bulan diselenggarakan di kantor KPK. Bimtek ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan PN tentang LHKPN dan meningkatkan akurasi data LHKPN; • 27 kali bimtek aplikasi LHKPN terhadap para koordinator di instansi pemerintah pusat dan daerah, bertujuan agar data wajib lapor dapat diperbarui dengan cepat secara online. • Dalam rangka meningkatkan akurasi data kepatuhan LHKPN, telah dilakukan penyesuaian lembaga dan unit kerja instansi terhadap data PN yang sudah di-entry dan penyesuaian tata cara penulisan lembaga dan unit kerja dalam formulir.

Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN (2004-2008) LHKPN Compliance Levels (2004-2008) 43,668

2004

98,823 56,274

2005

113,826 65,448

2006

114,649 75,456

2007

86,468 95,359

2008

110,892 Wajib Lapor (Mandatory Reporter)

PN Yang Melaporkan (Reported)

* Jumlah Wajib LHKPN berfluktuasi sesuai dengan keaktifan pelaporan dari instansi

Terjadi peningkatan atas tingkat kepatuhan para Penyelenggara Negara (PN) dalam menyampaikan LHKPN dari tahun 2007 sampai 2008 sebagaimana tampak pada grafik di atas.

There was an increase in the level of compliance of public officials in submitting LHKPN between 2007 to 2008 as seen in the above graph.


61

Pencegahan Prevention Tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN pada tahun 2008 jika dilihat per Bidang, berturut-turut Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan BUMN/D, seperti tampak pada grafik di bawah ini:

The graph below shows the compliance level of LHKPN submission divided in to four sectors, executive, legislative, judicial, and state or local government owned enterprise:

70

60,613

80

70,712

Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN 2008 per Bidang LHKPN Compliance Levels 2008 by Fields

46,802

60 50

5,728

5,986

6,154

10

8,362

12,489

17,685

20

15,783

30

16,341

62

16,271

40

0 Eksekutif Wajib Lapor (Mandatory Reporter)


Legislatif

Yudikatif

PN Yang Melaporkan (Reported)

BUMN/D Diumumkan (Announced)

Pencegahan Prevention Sedangkan sebaran jumlah PN yang wajib lapor dan yang telah melaporkan LHKPN Tahun 2008 per Provinsi adalah sebagai berikut:

A provincial breakdown of LHKPN submission compliance levels in 2008 is shown below:

Rekapitulasi Pelaporan LHKPN 2008 Instansi Daerah Recap of LHKPN Reporting 2008 by Regional Institutions Provinsi Bali Banten Bengkulu D.I. Yogyakarta DKI Jakarta Gorontalo Jambi Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kep. Bangka Belitung Kep. Riau Lampung Maluku Maluku Utara Nanggroe Aceh D. Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat Riau Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Sumatera Utara TOTAL

1,981 852 740 1,734 1,091 297 1,052 4,294 4,238 4,295 1,176 2,231 2,159 2,791 457 992 1,918 1,571 364 1,508 2,133 1,066 678 165 1,560 215 1,841 726 576 622 1,502 2,878 2,100

1,898 801 641 1,687 1,072 273 1,006 4,084 4,065 4,053 896 1,824 2,098 2,576 372 974 1,716 951 360 1,207 2,022 939 637 142 1,457 198 1,565 627 442 569 1,431 2,834 1,787

Diumumkan 1,766 726 570 1,648 1,012 256 912 3,699 3,751 3,772 790 1,695 1,721 2,288 328 845 1,613 605 330 911 1,686 809 537 117 1,293 169 1,313 370 352 465 1,182 2,602 1,507

51,803

47,204

41,640

Wajib Lapor

Yang Melaporkan

* Jumlah Wajib LHKPN berfluktuasi sesuai dengan keaktifan pelaporan dari instansi


63

Pencegahan Prevention b. Pengumuman LHKPN ke dalam Tambahan Berita Negara (TBN) melalui PNRI: telah dilakukan pengumuman LHKPN sebanyak 18.185 PN dan 1.234 PN yang tidak di-TBN-kan karena merupakan pembaharuan dua tahunan. c. Siaran pers pengumuman LHKPN untuk mengumumkan sebelas Pejabat dan Mantan Pejabat Setingkat Menteri dan 5 orang Mantan Pimpinan KPK.

64

b. Announcement of LHKPN in the State Gazette: 18,185 public officials published the details of their LHKPN in the State Gazette. 1,234 public officials did not publish the details of their LHKPN in the State Gazette because these were biennial renewals c. A press conference was held to announce the details of 11 (eleven) state and former high-rank officials and 5 (five) former KPK Commissioners

2. Efektivitas Pemeriksaan LHKPN a. Dalam rangka pemeriksaan LHKPN yang efektif, telah dilakukan klarifikasi terhadap 367 PN, pemeriksaan subtantif terhadap 103 PN, pemeriksaan khusus yang kemudian dilimpahkan ke Direktorat/Instansi lain sebanyak 14 kasus, dan pemeriksaan yang menghasilkan rekomendasi perbaikan sistem dan prosedur sebanyak 3 kasus. b. Pemeriksaan investigatif sampai dengan 31 Desember 2008 sebanyak 14 kasus. Sebanyak 12 kasus telah diteruskan ke Penyelidikan KPK, satu kasus dilimpahkan ke Kepolisian, sedangkan satu kasus masih dalam proses pendalaman.

2. Effectiveness of LHKPN Report Analysis a. Following initial LHKPN analysis, there have been 367 reports that required clarification, 103 reports that were subjected to substantive examination, 14 reports that required special examination and were followed up by another directorate or institution, and 3 reports that were followed up by giving recommendations regarding system and procedural improvements. b. During 2008, as per 31 December there have been 14 reports requiring investigative analysis. 12 of these were followed up by the Directorate of Pre-Investigation, 1 was followed up by the Indonesian National Police, and 1 is still in the process of being analyzed.

Penanganan Gratifikasi

Gratuities

1. Pelaporan Gratifikasi Sampai dengan 31 Desember 2008, laporan Gratifikasi yang masuk sebanyak 271 laporan. Dari jumlah tersebut 259 laporan sudah di tetapkan dengan SK Pimpinan. Uang yang ditetapkan menjadi Milik Negara hingga 31 Desember 2008 sebesar Rp3.886.731.957,00 ( jumlah ini termasuk luncuran dari akhir tahun 2007) dan barang senilai Rp1.444.831.389,00 dan USD1,325.00 (termasuk 5 buah mobil).

1. Gratuities Report During 2008, as per 31 December, KPK had received 271 gratuities reports. From these, 259 reports have been confirmed as cases of gratuity by means of a letter from the KPK commissioners. During this time, IDR3,886,731,957.00 (including the remainder from year 2007) and IDR1,444,831,389.00 and USD1,325.00 – worth of goods (including five cars) have been confirmed to belong to the state. 2. Gratuities Analysis Up until the end of December 2008, KPK conducted gratuities analysis comprising of: • Data originating from LHKPN reports: 16 analyses. • Data originating from Public Complaints and Information: 36 analyses. • Initiatives from the Gratuities Directorate itself: 46 analyses. • Potential Reports and Proposals: 13 examinations. 3. Activities Related to the Understanding of Gratuities a. Public Awareness Campaigns To increase public understanding of gratuities, and how to report them, KPK has conducted public awareness campaigns since January 2008 in the following places :


Pencegahan Prevention Laporan Gratifikasi berdasarkan Wilayah Rekapitulasi Pelaporan Gratifikasi 2008 berdasarkan Status Kepemilikan dan Provinsi Recap of Gratuity Received by Owner Status and Province

DATA LAPORAN GRATIFIKASI TAHUN 2008 (Menurut Status Kepemilikan) NO 1. 2. 3. 4. 5.

STATUS Milik Penerima Milik Negara Sebagian Milik Negara Masih Dalam Proses Dikirimi Surat Jumlah

JUMLAH 92 91 75 13 0 271

2. Pemeriksaan Gratifikasi Sampai akhir Desember 2008, KPK telah melakukan pemeriksaan gratifikasi, yang terdiri dari: • Data dari Laporan LHKPN: 16 penelahan. • Data dari Informasi Direktorat Dumas: 36 penelahan. • Inisiatif Direktorat Gratifikasi: 46 penelahan. • Potensial Report dan Proposal: 13 pemeriksaan. 3. Kegiatan Penunjang Pemahaman Gratifikasi a. Sosialisasi Dalam meningkatkan pemahaman PN terhadap apa yang dimaksud dan bagaimana melaporkan Gratifikasi, telah dilakukan beberapa kali sosialisasi sejak bulan Januari 2008 antara lain kepada: • Kementerian/Departemen : Itjen Dephan, Ditjen Imigrasi-Depkumham, Depag, LPND Depdiknas, Departemen ESDM, Dephut, Deplu, Departemen PU, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Depkes, Depkeu, Deptan, Depdagri, BKN. • Komisi : Komisi Yudisial, KPU, KPI, Komisi Hukum Nasional, Komnas HAM, KPPU, Komisi Ombudsman • Pemda : DKI, Jabar, Jateng, Jatim, Riau, Jogyakarta, Sumatera Selatan • BUMN : BNI, BRI, Jamsostek, PT. Pelindo II & 72 BUMN • Perusahaan Swasta : PT. Medco E&P • LSM dan Organisasi lainnya : KTNA, Kosgoro dan Kadinda.

DATA LAPORAN GRATIFIKASI TAHUN 2008 (Menurut Provinsi di Indonesia) JUMLAH

NO

Wilayah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Sumatera Utara Riau Kepulauan Riau Sumatera Barat Sumatera Selatan Kepulauan Bangka Belitung Jambi Lampung Jawa Barat Banten Kalimantan Selatan Kalimantan Barat Kalimantan Timur DKI Jakarta D.I. Yogyakarta Jawa Tengah Jawa Timur Sulawesi Selatan Papua Jumlah

7 2 2 3 1 1 2 3 16 4 1 3 2 159* 2 49** 10 2 2 271

* Termasuk pemerintah Pusat ** Sebagian Kepala Sekolah (Block Grant & DAK)

• Ministries/Departments/Non Department State Agencies: The General Inspectorate Department of Defense, Director General of the Immigration Department of Law and Human Rights, The Department of Religion, The Department of Energy and Mineral Resources, The Department of Forestry, The Department of Foreign Affairs, The Department of Public Works, The Department of Industry, The Department of Trade, The Department of Health, The Department of Finance, The Department of Agriculture, The Department of Internal Affairs, The State Personnel Agency, etc.


65

Pencegahan Prevention • Commissions: The Judicial Commission, The Election Commission, The Broadcasting Commission, The National Law Commission, The Human Rights Commission, The Commission for the Supervision of Business Competition, The Ombudsman Commission. • Local Governments: DKI Jakarta, West Java, Central Java, East Java, Riau, Yogyakarta, South Sumatera • State Owned Enterprises: BNI, BRI, Jamsostek, PT. Pelindo II, and others totaling 72 state owned enterprises • Radio/TV : RRI, Radio 68H, Radio Smart FM, TV One dan Q TV. • Private Company: PT. Medco E&P • Non-Government Organisations (NGOs) and other organisations: KTNA, Kosgor and Kadinda

b. Diseminasi Form Gratifikasi dan perangkat lainnya KPK juga telah mendistribusikan perangkat sosialisasi berupa Box Acrylic sebanyak 760 buah, serta perangkat sosialisasi lainnya sejumlah 23.419 buah berupa stiker, poster, dan leaflet.Pendistribusian formulir gratifikasi, dilakukan melalui kegiatan sosialisasi maupun dengan pengiriman.

Hingga Desember 2008 telah terdistribusi sebanyak 78.527 lembar formulir Gratifikasi. Dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan, baik melalui tatap langsung ataupun melalui media, jumlah orang yang tersentuh langsung sebanyak 7.068 orang dan yang tidak langsung sejumlah ± 127 ribu orang.

Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat

66

1. Pendidikan AntiKorupsi Target pendidikan antikorupsi yang dilakukan KPK adalah untuk menciptakan generasi baru yang antikorupsi. Untuk menuju target itu, telah dilakukan berbagai macam kegiatan dan program, antara lain: • Menyebarluaskan konsep Warung Kejujuran sebagai laboratorium untuk mengajarkan karakter kejujuran bagi siswa SMP dan SLTA serta menyebarluaskan konsep pemilihan pelajar terpuji juga bagi siswa SMP dan SLTA di berbagai daerah. • Membangun kader-kader antikorupsi dengan cara melaksanakan Train The Trainer bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di berbagai daerah, antara lain di :

Universitas Indonesia Universitas Muhammadiyah Universitas Pancasila Universitas Kristen Indonesia PERBANAS UIN Syarif Hidayatullah IISIP Syariah Economic Banking Institute


b. Dissemination of Gratuities Forms and other materials KPK has also distributed awareness raising tools such as 760 Acrylic Boxes, and 23,419 other items consisting of stickers, posters and leaflets. The distribution of gratuities forms has been conducted via various awareness raising activities or by direct delivery.

Up until December 2008, 78,527 gratuities forms had been distributed. Awareness raising activities conducted directly or via mass media have directly reached 7,068 people and indirectly reached an estimated 127,000 people.

Education and Public Services

1. Anti-Corruption Education The main goal of KPK’s anti-corruption education program is the creation of a new generation that rejects corruption. The activities that KPK has conducted to pursue this goal are as follows: Depok Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Ciputat Jakarta Ciputat

Pencegahan Prevention STIE ASMI Sekolah Tinggi Agama Islam Bakti Nusa ABA Nusa Bangsa Universitas Gadjah Mada Universitas Islam Indonesia Universitas Muhamadiyah Universitas Negeri Yogyakarta Universitas PGRI Yogyakarta Universitas Ahmad Dahlan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon Universitas Tujuh Belas Agustus UNSWAGATI UNTIRTA Universitas Muhamadiyah Universitas Padjadjaran UNJANI UPI UNPAS Universitas Sunan Gunung Jati ITB Universitas Sriwijaya IAIN Raden Fatah Universitas Brawijaya Universitas Muhammadiyah UNRIKA UNHAS UNDANA Universitas Muhamadiyah UNIKA WIDYA AMDIRA Universitas Muria Kudus Universitas Syah Kuala IAIN Ar Raniry Universitas Riau

• Melaksanakan pendidikan antikorupsi bagi siswa SMP dan SLTA di berbagai daerah seperti Yogyakarta, Purwakarta, Bogor, Bandung, Kabupaten Bandung, Bekasi, Malang, Kota Baru, Prabumulih, Kabupaten Muba, Palembang, Kab. Tangerang, Serang, Jakarta, Palembang, Pekanbaru, Cirebon, Tasikmalaya, Sumedang, Madura, Solo, Kupang, Garut, Cilegon, Jakarta, Probolinggo, , Magelang, Kendari, Jombang, Aceh.

Jakarta Tegal Tegal Yogyakarta Yogyakarta Yogyakarta Yogyakarta Yogyakarta Yogyakarta Cirebon Cirebon Cirebon Serang Magelang Bandung Cimahi Bandung Bandung Bandung Bandung Palembang Palembang Malang Malang Batam Makasar Kupang Kupang Kupang Kudus Aceh Aceh Riau

• Dissemination the concept of an ”Honesty Shop” as a method to teach the values of honesty to junior and senior high school students and the promotion of the ”Most Laudable Student” concept for junior and senior high school students in a number of locations. • Recruitment of anti-corruption cadres, by conducting Train the Trainers courses for college students from various public and private universities in all areas, including:


67


Pembuatan modul Anti Korupsi untuk pelajar SD. SMP, SMA yang dilaksanakan dari bulan Maret sampai dengan Juli 2008 menghasilkan 12 buah modul/ buku yaitu: • Tiga Modul SD untuk kelas 1,2,3 dan 1 modul panduan guru • Tiga Modul SMP untuk kelas 7,8,9 dan 1 modul panduan guru • Tiga Modul SMU untuk kelas 10,11,12 dan 1 modul panduan guru

68

• Running anti-corruption education programs for junior and senior high school students in various regions, including Yogyakarta, Purwakarta, Bogor, Bandung, Bandung Regency, Bekasi, Malang, Kota Baru, Prabumulih, Kabupaten Muba, Palembang, Kab. Tangerang, Serang, Jakarta, Jakarta School for Street Children, Palembang, Pekanbaru, Cirebon, Tasikmalaya, Sumedang, Madura, Solo, Kota Kupang, Garut, Cilegon, Probolinggo, Magelang, Kendari, Jombang, Aceh. • Running business ethics workshops and producing a CD of guidelines for managing business ethics in the private sector. The aim of this program is to encourage the private sectors to be more active in corruption eradication in Indonesia. In addition workshops were held to speed up corruption eradication in the public sector. • Running an anti-corruption eradication program for students with anti-corruption modules and Training for Trainers attended by the teachers (in cooperation with DANIDA)

• Melaksanakan workshop etika bisnis dan membuat CD panduan mengelola etika bisnis untuk sektor swasta dengan tujuan agar sektor swasta pun dapat berperan aktif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia selain itu juga melaksanakan workshop percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan pegawai negeri. • Program Pendidikan AntiKorupsi Untuk Pelajar dengan Pembuatan Modul Anti Korupsi dan Training for Trainer untuk Para Guru (bekerja sama dengan DANIDA)

Sedangkan Training For Trainer untuk para guru selama periode Juli-Desember 2008 telah dilaksanakan di 11 Kota, yaitu: • Kota Denpasar, Bali • Kota Surabaya, Jawa Timur • Magelang, Jawa Tengah • Palembang, Sumsel • Pekanbaru, Riau • Bangkalan, Madura, Jawa Timur. • Sampang, Madura, Jawa Timur


Formulating anti-corruption modules for elementary, junior and senior high school students from March until July 2008 with the result of 12 Modules: • Three Modules for elementary schools (grade 1-2-3) and one guideline module for teachers • Three Modules for junior high schools (grade 7-8-9) and one guideline module for teachers • Three Modules for senior high schools (grade 10-11-12) and one guideline module for teachers

The Training for Trainers was conducted for teachers in the period of July-December 2008 in 11 cities: • Denpasar, Bali • Surabaya, East Java • Magelang, Central Java • Palembang, South Sumatera • Pekanbaru, Riau • Bangkalan, Madura, East Java • Sampang, Madura, East Java • Semarang, Central Java • Kota Yogyakarta, Special Province of Yogyakarta • Kota Medan, North Sumatera • Kota Palangkaraya, Central Kalimantan

2. Campaigning and Awareness Raising • Preparation of various kinds of campaign tools to support below the line activities such as posters, stickers, pins, snake and ladder board games, wrist bands, anti-corruption pocket

Pencegahan Prevention • • • •

Semarang, Jawa Tengah Kota Yogyakarta, DIY Kota Medan, Sumatera Utara Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

2. Kampanye dan sosialisasi • Penyiapan berbagai macam perangkat kampanye untuk mendukung kegiatankegiatan below the line, seperti poster, stiker, pin, permainan ular tangga, gelang, buku saku antikorupsi, spanduk, kaos, buku dongeng. Ini semua disesuaikan dengan konsep komunikasi visual yang dikembangkan KPK. Selain itu juga membuat konsep Print Ad (iklan layanan masyarakat) untuk majalah, tabloid, dan koran. • Kampanye Penggalangan tekad dalam rangka merayakan 100 tahun Kebangkitan Nasional yang diselenggarakan di Surabaya, Palembang, Padang dan Semarang. Selain itu KPK memberikan berbagai materi kampanye untuk daerah Jember, Bandung, Batam, Jogjakarta, Palu, makassar dan Banjarmasin. • Kampanye di berbagai kota melibatkan melibatkan unsur masyarakat umum, penyelenggara negara, termasuk mahasiswa Dengan rangkaian kegiatan pemasangan spanduk 100 tahun kebangkitan nasional, pembagian stiker antikorupsi, pin antikorupsi, dan gelang antikorupsi oleh mahasiswa kepada masyarakat umum; seminar untuk masyarakat umum; talkshow TV/Radio dengan narasumber pimpinan KPK; hingga malam renungan oleh mahasiswa. • Dalam rangka 17 Agustus 2008, mendukung mahasiswa di beberapa kampus, dalam hal ini mahasiswa melaksanakan kegiatan pembagian buku saku antikorupsi, stiker antikorupsi, pin antikorupsi, dan gelang antikorupsi kepada masyarakat. Selain itu, di beberapa daerah, mahasiswa setempat melakukan pemutaran film bertemakan perjuangan kemerdekaan dan melakukan karnaval kemerdekaan. Beberapa kampus yang melaksanakan kegiatan bertemakan antikorupsi beberapa di antaranya di UNEJ (Jember), UNY (Jogjakarta), UII (Jogjakarta) dan UNRIKA (Batam). • Dalam rangka Bulan Suci Ramadhan, beberapa kampus melakukan kerja sama dengan KPK untuk melakukan karnaval dan pembagian materi-materi kampanye anti korupsi dengan tema aksi ”Bulan suci bulan bersih dari

books, banners, shirts, fable/fairy tale books, etc. All of these tools were designed in accordance with the visual communication concept that KPK has developed. KPK also makes print ad concepts (public announcements) for magazines, tabloids and newspapers. • Awareness raising campaigns to commemorate 100 years of National Revival were conducted in Surabaya, Palembang, Padang and Semarang. KPK also gave various campaign materials to other cities such as Jember, Bandung, Batam, Jogjakarta, Palu, Makassar and Banjarmasin. • Campaigns in some cities involved many elements of society including public officials and college students. To commemorate 100 years of National Revival street banners were displayed, anti-corruption stickers, pins and wrist bands were distributed to the public by college students, public seminars were held, there were talkshow TV/Radio programs with KPK’s commissioners as expert speakers, and contemplation nights held by the students. • To commemorate Independence Day on 17 August 2008, KPK supported college students in some campuses to distribute anti-corruption stickers, pins and arm bands to the public. In some cities, the local students also screened films related to the independence fight, and conducted independence carnivals. Some of the campuses involved in these activities were Jember University, Yogyakarta State University, Indonesian Islamic University Yogyakarta, and UNRIKA Batam.


69

Pencegahan Prevention kemaksiatan dan korupsi” yang dilaksanakan di Jogjakarta oleh mahasiswa-mahasiswa UGM. • Sejak bulan Juni 2008, KPK memasang iklan layanan masyarakat antikorupsi di TV Bandara sebanyak 900 spot dengan durasi masing-masing 30 detik dan berakhir pada tanggal 10 Desember 2008. Dan KATV dengan durasi 3 bulan dengan jumlah spot 8.180 Spot mulai tanggal 2 Agustus hingga 2 November 2008 • Penyelenggaraan Seminar bagi kalangan bisnis di Balikpapan, Pangkal Pinang (Untuk Penyelenggara Negara dan Kalangan Bisnis) dan Bontang (Penyelenggara Negara), serta pelatihan bagi Lembaga Swadaya Masyarakat di Pontianak, Medan, dan Banten.

70

• Dalam rangka penguatan jaringan ke mahasiswa, KPK melaksanakan Grup Diskusi dengan aliansi BEM tingkat lokal dengan agenda “peran serta masyarakat khususnya mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi” dan hingga saat ini sudah melakukan FGD dengan mahasiswa daerah yang bertujuan menguatkan jaringan antar mahasiswa baik di tingkat lokal sampai nasional, dengan beberapa mahasiswa daerah sebagai berikut :


• In order to celebrate the Ramadhan fasting month, some campuses collaborated with KPK to run carnivals and distribute anti-corruption campaign materials with the theme: ” The holy month: clean from immoral acts of corruption”. This program was conducted in Yogyakarta by the University of Gajah Mada Yogyakarta and is planned to be conducted by college students from Tadulako University, UMY University, and Diponegoro University. • From June 2008, KPK ran a series of public announcements on Airport TV which were shown on 900 occasions lasting for 30 seconds in duration until 10 December 2008. The same announcements were shown on KATV over a 3 month duration with total a total of 8,180 screenings between 2 August and 2 November 2008. • A seminar for the business sector was held in Balikpapan and Pangkal Pinang (for public officials and business societies) and Bontang (for public officials). Training for non-government organizations in Pontianak, Medan and Banten was also provided. • In order to strengthen networks with university students, the campaign unit has established discussion groups with regionally based college executive board alliances with the agenda : “ society’s contribution and the role of university students in corruption eradication”. They continue to conduct focus group discussions (FGD) with university students with the purpose of maintaining networks between university students from a grassroots to a national level, the participating alliances were: • The campaign unit also has also participated in some external events: 1. Distribution of Campaign Materials in an Education Exhibition in Istora Senayan 2. Distribution of Anti-Corruption Comics during Indonesian Comics Week in Jakarta 3. Campaign in CoSP 2/UNCAC held in Bali 4. Campaign in a Debate Contest held by the Faculty of Economics, University of Indonesia in Depok 5. Distribution of Campaign Materials during RAIMUNA scouts week in Cibubur 6. Distribution of Campaign Materials on the commemoration of Slankers day 7. Distribution of anti-corruption stickers and posters at a Slank concert in Semarang

Pencegahan Prevention Aliansi Mahasiswa se-Semarang Aliansi Mahasiswa se-Pontianak Aliansi Mahasiswa se-Lampung Aliansi Mahasiswa se-Palembang (2x) Aliansi Mahasiswa se-NTB

Aliansi Mahasiswa se-Padang Aliansi Mahasiswa se-Surabaya Aliansi Mahasiswa se-Bandung Aliansi Mahasiswa se-Jogjakarta

• KPK juga berpartisipasi dalam beberapa event eksternal seperti: 1. Pembagian materi kampanye Pameran Pendidikan di Istora Senayan 2. Pembagian Komik AntiKorupsi pada Pekan Komik Indonesia di Jakarta 3. Kampanye pada Seminar Co-SP/2/ UNCAC di Bali 4. Kampanye pada Lomba Debat yang diselenggarakan oleh FEUI (KOMPEK) di Depok 5. Pembagian materi kampanye pada pekan RAIMUNA Pramuka di Cibubur 6. Pembagian materi pada peringatan Slankers Day 7. Pembagian stiker dan poster antikorupsi pada konser SLANK di Semarang 8. Pembagian stiker dan gelang antikorupsi pada konser SLANK di Pekanbaru 9. CSR Conference - Indonesian Business Link 10. Kunjungan ke Sekolah Darurat Kartini untuk sesi motivasi. 11. Pemasangan Pin pada loket-loket pelayanan publik

8. Distribution of anti-corruption stickers and wrist bands at a Slank concert in Pekanbaru 9. CSR Conference - Indonesian Business Link 10. Visit to Kartini School for Poor Children for a motivational session 11. Installation of pins in public services lockets

• Program kampanye Mall to Mall yang dilakukan di Mall kota-kota besar, bertujuan untuk melakukan sosialisasi dan pembelajaran ke masyarakat akan bahaya laten korupsi. Beberapa kegiatan yang di lakukan, booth KPK menerima kunjungan dari pelajar sekolah dan talkshow antikorupsi secara langsung di radio/tv lokal. Kota-kota yang di kunjungi sepanjang 2008 adalah: Mataram, Jogjakarta, dan Makasar. • Menyelenggarakan Festival Musik AntiKorupsi di Jogjakarta, yang diikuti oleh 16 Band pelajar dan Mahasiswa di Jogjakarta dengan dipelopori oleh Mahasiswa UMY. • Berpartisipasi dalam beberapa kegiatan eksternal seperti: Melibatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan kampanye antikorupsi yaitu grup Musik SLANK dan Persatuan Artis Seluruh Indonesia (PARSI),

• The Mall to Mall campaign program was run in some large city malls, for the purpose of rasing awareness and educating the public about the latent danger of corruption. Activities have included a KPK booth for school students and live talkshows on radio/ local TV. Cities included in this program were Mataram, Yogyakarta and Makassar. • An Anti-Corruption Music Festival was held in Yogyakarta. This involved 16 student bands in Yogyakarta. The activity was pioneered by UMY Yogyakarta students. • KPK also participated in external events such as involving the public through anticorruption campaigns by the band Slank and United of Indonesian Artists (PARSI) which culminated in an Anti-Corruption Declaration on 9 December 2008. This declaration involved the students from Kar tini School for Poor Children and bands Gigi and Slank. This event was attended by Governors from a number of provincies in Indonesia. • Television and Radio Programs were used to spread anti-corruption campaigns to the wider public in the form of talkshows, fragments, and public announcements on some television networks and radio shows on both a local and national level. KPK has worked collaboratively on an awareness raising program on local radio in Pontianak, Medan and Gorontalo, and reguarly produced an interactive talkshow program on Channel QTV that involved the public, high school and university students, professionals, KPK commissioners, academics and other experts.


71


72

yang puncaknya pada Deklarasi AntiKorupsi tanggal 9 Desember yang melibatkan partisipasi dari Sekolah darurat Kartini, Grup Band Gigi dan Grup Band Slank yang dihadiri oleh gubernur-gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia. • Program Televisi dan radio. Kampanye antikorupsi yang ditujukan kepada masyarakat luas melalui media televisi dan radio, telah dilakukan dalam bentuk program talkshow, fragment, dan iklan layanan masyarakat di beberapa stasiun televisi dan radio baik nasional maupun lokal. KPK telah melakukan kerjasama program sosialisasi dengan Radio Lokal di Pontianak, Medan dan Gorontalo, membuat program Talkshow TV Interaktif Reguler bersama QTV yang melibatkan masyarakat umum, pelajar dan mahasiswa serta para profesional dengan narasumber Pimpinan KPK, pakar, pengamat, ahli serta praktisi. Disiarkan melalui QTV dan Swara TV serta beberapa TV Lokal. KPK juga mengadakan talkshow di daerah yang sedang dikunjungi oleh Pimpinan KPK baik melalui TV maupun Radio melalui program khusus. • Mobil layanan masyarakat. KPK menyelenggarakan kampanye dengan menggunakan mobil layanan masyarakat di kawasan Jakarta dan Jawa Barat. Aktivitas Mobil Layanan Masyarakat ini bertujuan untuk menjelaskan dan menerangkan kepada masyarakat luas tentang KPK secara umum dengan cara membagikan perangkat kampanye, pemutaran film antikorupsi, dan melakukan survei kepada masyarakat khusus

• Public Education Vehicles have been used to conduct campaigns in Jakarta and West Java. The aim of this is to explain who KPK are to the public by distributing campaign tools, screening anti-corruption films, and conducting surveys regarding the Samsat quality of service in various cities. Some of the cities included in this program were Bandung, Soreang, Sukabumi, Bogor, Jogya, Semarang, Solo, Salatiga, Surabaya, Malang, Batu, Denpasar, Palembang, Bengkulu, Jambi, Pekanbaru, Medan, plus thirty other cities in ten provinces. The Public Education Vehicles are also used to assist other KPK campaigns and activities in various cities. • KPK endeavored to provide speakers for all events to which KPK was invited to speak. Invitations came from the public, youth organizations, NGOs, religious agencies, departments, local and national state owned enterprises, universities, and other business sectors in a variety of regions.

3. Public Relations

KPK’s public relations (PR) policy emphasizes optimal public service and the principle of transparency. Furthermore, it attempts to create a positive image of the KPK in the eyes of the Public, as well as to promote anti-corruption behavior and awareness.

Through its PR programs, KPK delivers and explains its policies, preventive efforts, obligations to the public, programs, and the goals KPK hopes to meet in implementing these programs. KPK’s PR team also attempt to instill in the public a sense of trust and confidence in KPK


KPK’s PR team are dedicated to cultivating good relations with the mass media and other stakeholders through the holding of: 1. Meetings with editors; 2. Routine discussions with the media; 3. Press conferences; 4. Conducting media visits; 5. He provision of a public information service; 6. Press releases However, KPK’s PR team do not confine themselves to cultivating good relations with the media. The media must be equipped with an accurate, balanced, and reliable understanding of KPK, and

Pencegahan Prevention of the strategic efforts involved in combating corruption. Thus, KPK’s PR team conduct anticorruption seminars specifically targeted at journalists. At the conclusion of 2008, such seminars had been conducted in Jakarta, Palembang, Pekanbaru, Banda Aceh, Manado, and Pontianak. Additionally, in order to cultivate internal communication, KPK’s PR team publish Warta AntiKorupsi, an internal magazine every two months.

menyangkut kualitas pelayanan Samsat di berbagai daerah. Daerah yang telah dikunjungi adalah Bandung, Soreang, Sukabumi, Bogor, Jogya, Semarang, Solo, Salatiga, Surabaya, Malang, Batu, Denpasar, Palembang, Bengkulu, Jambi, Pekanbaru, Medan dan 30 kota lainnya di 10 provinsi. Selain itu, Mobil Layanan Masyarakat ini bertugas membantu kegiatan Kampanye dan Pendidikan di berbagai kota. • Berupaya memenuhi seluruh Undangan sebagai pembicara yang dikirimkan oleh berbagai elemen masyarakat, organisasi Pemuda, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Keagamaan, diberbagai daerah, Departemen, Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Tingkat II, BUMN dan BUMD, universitas, serta pelaku bisnis lainnya.

3. Hubungan Masyarakat

Humas KPK menekankan optimalisasi pelayanan publik sebagai bentuk pemenuhan asas transparansi. Memberikan informasi yang akurat dan tepat. Sambil berusaha menimbulkan citra positif KPK di mata masyarakat, diiringi promosi sikap dan kesadaran antikorupsi.

Melalui humas, KPK menyampaikan dan menjelaskan kebijakan, upaya pencegahan, program kerja, dan kewajiban-kewajibannya. Humas KPK berupaya memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang kebijakan dan tujuan yang akan dicapai KPK dalam melaksanakan program kerjanya. Humas KPK juga berupaya menanamkan keyakinan dan kepercayaan masyarakat kepada KPK. Dalam rangka itu, humas KPK membina hubungan baik dengan media massa dan stakeholder lainnya, dalam bentuk: 1. Pertemuan dengan pimpinan redaksi (editor’s meeting) 2. Diskusi rutin dengan media (media discuss) 3. Menyelenggarakan temu media (press conference) 4. Mengadakan kunjungan media (media visit) 5. Pelayanan informasi publik 6. Pemberitaan Namun, tentu saja humas KPK tak berkutat pada pembinaan hubungan baik dengan media. Media itu pun mesti diberikan pemahaman yang tepat, akurat, dan berimbang mengenai KPK dan upaya

73

4. Capacity Enhancement Workshops for members of Regional Parliaments (DPRD) (in collaboration with DANIDA)

A number of guidelines, in the form of training modules were produced for a series of workshops in March 2008, the three modules were as follows: • The Role of DPRD as institution in the context of Good Governance • Capacity Enhancement of DPRD’s Legislation and Supervision Function in the context of Corruption Prevention • Capacity Enhancement of DPRD’s Budgeting Function in the context of Corruption Prevention

The Capacity Enhancement Workshops for members of regional parliaments (DPRD) in the year of 2008 were conducted in: • DIY Province: Yogyakarta, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul. • Central Java: Semarang, Semarang, Purworejo, Kebumen, Salatiga. • Riau Islands: Batam, Tanjung Pinang, Karimun. • Riau Province: Pekan Baru, Siak, Kampar.


Pencegahan Prevention strategis pemberantasan korupsi. Untuk itu, humas KPKmenyelenggarakan lokakarya antikorupsi yang diperuntukkan bagi jurnalis. Sampai akhir tahun 2008, Humas KPK telah melakukan lokakarya jurnalis di Jakarta, Palembang, Pekanbaru, Banda Aceh, Manado, dan Pontianak. Kemudian, untuk membina komunikasi internal, humas KPK menerbitkan majalah internal, yang diberi nama Warta Antikorupsi yang terbit setiap dua bulan sekali.

4. Program Peningkatan Kapasitas Peran dan Fungsi DPRD (Kerjasama dengan DANIDA)

74

Pembuatan modul yang digunakan dalam Workshop Peningkatan Kapasitas Peran dan Fungsi DPRD pada bulan Maret 2008, dengan hasil tiga buah modul/ buku yaitu: • Kedudukan Peran dan Kelembagaan DPRD dalam Konteks Good Governance • Meningkatkan Kapasitas Fungsi Legislasi dan Pegawasan DPRD dalam konteks Pencegahan Korupsi • Meningkatkan Kapasitas Fungsi Penganggaran DPRD dalam Konteks Pencegahan Korupsi

Sedangkan Workshop (Pelatihan) Peningkatan Kapasitas Peran dan Fungsi DPRD selama tahun 2008 telah dilaksanakan, di antaranya di: • DIY: Kota Yogyakarta, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunung Kidul. • Jawa Tengah: Kota Semarang, Kab Semarang, Kab. Purworejo, Kab. Kebumen, Kab Salatiga. • Kepulauan Riau: Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kab. Karimun.


• South Sulawesi: Makasar, Maros, Gowa, Takalar, Pangkep, Jeneponto. • West Nusa Tenggara: Mataram, Central Lombok , East Lombok, Bima, Sumbawa.

Research and Development

1. Studies a. Survey on the Public Perception of KPK KPK conducted a survey to measure the public perception of its performance. The purpose of this survey was to encourage internal development in KPK via criticism, inputs and advice from the public. It is hoped that this will produce a KPK which is more competitive, transparent, and accountable in implementing the law. The respondents of this survey were 2191 people divided between 6 (six) major cities in Indonesia, Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, and Makassar. The main results of this survey were: • 69% respondents still believe that KPK can eradicate corruption in Indonesia, and consider KPK to have more integrity than others law enforcement agencies in Indonesia. • Priority areas that KPK should focus on, based on the public survey are: catching corruptors and ensuring that they are imprisoned (36.33%), returning state funds (23.19%), conducting prevention activities such as anti-corruption education, awareness raising, and the implementation of good-governance (19.31%), supervising the implementation of bureaucratic reform in the government (8.44%) and other areas (7.71%). • Two main points that KPK has achieved according to public perception are: that the contribution from the public in corruption eradication is more obvious (66.09%) and more corruptors are imprisoned (60.25%). • In the survey, the public concluded that KPK’s work has not made much difference in their daily lives. This is indicated from no change in the quality of public service from government departments, low levels of integrity amongst public officials, and the continual occurrence of illegal fees charged for services. b. Identifying Improvements in the Function of Governments’ Internal Supervision Units The purpose of this research is to identify reforms that could be implemented to improve the function of governments’ internal supervision

Pencegahan Prevention • Riau: Kota Pekan Baru, Kab. Siak, Kab. Kampar. • Sulawesi Selatan: Kota Makasar, Kab. Maros, Kab. Gowa, Kab. Takalar, Kab. Pangkep, Kab Jeneponto. • NTB: Kota Mataram, Kab Lombok Tengah, Kab Lombok Timur, Kota Bima, Kab Bima, Kab Sumbawa.

units as an aspect of good governance. Currently, KPK is analyzing the data that has been compiled from relevant institutions (The Ministry of Empowerment of State-Apparatus, The Department of Home Affairs, The Financial and Development Supervisory Board, The General Inspectorate)

Penelitian dan Pengembangan

1. Studi-studi a. Studi Persepsi Masyarakat terhadap KPK Merupakan survei yang dilakukan KPK untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap kinerja KPK. Hasil dari survei juga untuk memacu pembenahan internal KPK dalam bentuk kritik, masukan dan saran dari masyarakat sehingga KPK dapat lebih kompetitif, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan Undang-Undang yang diamanatkan. Responden dari survei ini sejumlah 2191 orang yang tersebar di 6 kota besar yaitu Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Makassar. Beberapa hasil penting dari survei ini adalah: • 69% responden masih menaruh harapan terhadap KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia, dan dianggap memiliki integritas yang lebih tinggi dibanding lembaga penegak hukum lainnya. • Prioritas pemberantasan korupsi yang harus dilakukan KPK menurut masyarakat adalah: menangkap dan memenjarakan koruptor (36.33%), mengembalikan uang negara (23.19%), melakukan kegiatan preventif seperti melakukan pendidikan antikorupsi, sosialisasi, pelaksanaan goodgovernance (19.31%), mengawasi pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintahan (8.44%), dan lainnya (7.71%). • Dua hal utama yang dapat dicapai oleh KPK menurut penilaian masyarakat adalah: peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi semakin nyata (66,09%) dan lebih banyak koruptor dipenjara (60,25%). • Dalam survei tersebut, masyarakat menilai keberadaan KPK belum memberikan manfaat dalam kehidupan nyata seharihari, yang diindikasikan dari belum membaiknya pelayanan yang diberikan pemerintah, dan masih rendahnya integritas penyelenggara negara termasuk masih maraknya pungli.

75

c. 2008 Public Sector Integrity Survey This survey is conducted periodically to measure the integrity of public service institutions. In the year of 2008 the survey was a continuation of the 2007 project. During 2008 the survey was conducted in 54 local governments in Sumatera, Java, Bali, Kalimantan and Sulawesi and 40 national level institutions. d. Study of Public Service Innovation in Health Services in Local Governments The selection of sample locations that were used in this study were based on previous studies that KPK has conducted and suggestions from another relevant institutions. The sample locations included Jembrana Insurance System, Palangkaraya Pahandut Public Health Center and Soedono Madiun Local Hospital. e. Study of Law Regulations that are Prone to Corruption • A study on the Ministery of Home Affairs regulation on One-Roof Services. As an initial step, KPK have coordinated with the organization bureau within the Department of Home Affairs to discuss the comparations of material aspects that are covered by the Ministery of Home Affairs Regulation No.24/2006 and the



76

b. Identifikasi Upaya Peningkatan Peran dan Fungsi Pengawasan Internal Pemerintah Dilakukan untuk menemukan upaya-upaya yang dapat diterapkan dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi pengawas internal pemerintah sebagai salah satu komponen guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih. Saat ini sedang dilakukan analisis data dan informasi yang telah diperoleh sebelumnya dari pihakpihak terkait (KemPAN, Depdagri, BPKP, Inspektorat). c. Survei Integritas Sektor Publik 2008 Survei ini dilakukan secara berkala untuk mengukur integritas penyedia layanan publik. Survei di tahun 2008 merupakan pengembangan dari yang telah dilakukan pada 2007. Untuk tahun ini, survei lapangan dilakukan di 54 pemko/pemkab wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan dan Sulawesi dan 40 instansi tingkat pusat. d. Studi Inovasi Layanan Publik bidang Kesehatan di Daerah Pemilihan lokasi sampel yang digunakan pada studi ini didasarkan pada studi-studi yang telah dilakukan KPK sebelumnya dan masukanmasukan dari instansi lain terkait. Lokasi sampel antara lain: Sistem Asuransi Jembrana, Puskesmas Pahandut Palangkaraya dan RSUD Soedono Madiun. e. Kajian Peraturan Perundangan yang Berpotensi dan Bersifat Koruptif • Kajian Permendagri tentang Pelayanan Satu Pintu. Sebagai langkah awal, KPK telah melakukan koordinasi dengan Biro Organisasi Depdagri membahas perbandingan muatan-muatan materi yang tercakup dalam Permendagri 24 tahun 2006 dengan Permendagri 20 tahun 2008, yang menimbulkan kesulitan implementasi di daerah. • Kajian Peraturan Dewan Gubernur BI tentang Pemberian Perlindungan Hukum dan Perjalanan Dinas. • Kajian Permenkeu tentang pemberian bantuan hukum. • KPK ikut menjadi pembahas dalam FGD yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah – Depdagri pada 8 Juli 2008 dan 5 Agustus 2008 guna merumuskan revisi Permendagri No. 7 tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin gangguan.


Ministery of Home Affairs Regulation No. 20/2008, that caused problems with implementation at a regional level. • A study on the Bank of Indonesia Board of Governors regulation on the Law on Legal Protection and Official Trips • A study on the Ministery of Finance providing legal assistance • KPK was also involved in focus group discussions held by the Regional Development Directorate General, The Department of Home Affairs on 8 July 2008 and 5 August 2008 to formulate the revision of the Ministery of Home Affairs Regulation No. 7/1993 on Construction Permits and Disturbance Permits f. Study on Foreign Debt The purpose of this study is to analyze the mechanisms for processing foreign debt that have been accepted by Indonesia to date. Currently, KPK is still in the process of compiling and analyzing data. 2. Promotion of Good Governance and the Island of Integrity a. Raising Awareness of Good Governance and The Island of Integrity in Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) KPK conducted awareness raising activities in 15 regencies/cities in NAD and Nias b. Briefing on the Implementation of E-Procurement in Bandung KPK supported the implementation of e-procurement in Bandung by giving a briefing for Bandung Public Officials related to corruption modus operandi in public procurement. 3. The National Anti-Corruption Action Plan (RAN-PK) and Coordinating, Monitoring and Evaluating the Implementation of Presidential Instruction No. 5/2004 a. KPK played a role in the coordination, monitoring, and evaluation of the Central Java meeting in Semarang held by the Deputy of Supervision in the State Ministry of Empowerment of State Apparatuses for the purpose of coordinating, monitoring, and evaluating the implementation of Presidential Instruction No. 5/2004. The program was titled “ The Role of Association of Government Internal Supervisors on Corruption Prevention to Encourage the Improvement of Investment Services”. b. In order to ensure the success of the implementation of the RAN-PK, KPK has been involved in the

Pencegahan Prevention f. Kajian Utang Luar Negeri Kajian dilakukan dengan menganalisis proses pengelolaan utang luar negeri yang diterima Indonesia. Saat ini, KPK masih dalam proses pengumpulan data dan analisis. 2. Promosi Good Governance dan Island of Integrity a. Sosialisasi Good Governance dan Island of Integrity di NAD. KPK menyelenggarakan kegiatan sosialisasi di 15 kabupaten/kota di NAD dan Nias b. Pemberian Pengarahan terhadap Implementasi e-Procurement di Pemkot Bandung. KPK mendorong pelaksanaan e-procurement di Pemkot Bandung dengan memberikan pengarahan pada jajaran pemkot Bandung terkait modus korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. 3. RAN-PK dan Kormonev Inpres 5/2004 a. KPK menghadiri Rapat Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Regional wilayah Tengah di Semarang (27-28 Agustus 2008) yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Pengawasan - KemPAN, dalam rangka koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inpres No. 5 tahun 2004. Dalam kegiatan tersebut tema yang diusung yakni Peran APIP Dalam Pencegahan Korupsi Guna Mendorong Peningkatan Pelayanan Investasi. b. Dalam hal RAN-PK, KPK mengikuti kegiatan penyusunan RAD-PK Provinsi Jawa Timur pada 25-26 Juni 2008 dan Riau pada 1-2 Juli 2008. 4. Kerja sama Donor/Internasional a. GTZ: Clearinghouse. KPK menempatkan Pojok AntiKorupsi di Gedung KPK dengan tujuan mempermudah publik dalam mengakses literatur dan materi yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi. Pojok AntiKorupsi ini rencananya akan menjadi simulasi Perpustakaan KPK. b. EU: Rule of Law and Security. Bantuan EU kepada Polri, JCLEC dan KPK tidak diperuntukkan untuk pengadaan barang, dan akan diarahkan pada kegiatan pelatihan dan pendidikan. Saat ini sedang dalam penyusunan Logical Framework. c. ADB: Penguatan Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias setelah bencana gempa dan Tsunami. Masih dalam kaitan penguatan Aceh dan Nias, ADB mendanai kegiatan sosialisasi promosi good governance.

compilation of RAD-PK for the Province of East Java from 25-26 June 2008 and Riau from 1-2 July 2008. 4. Cooperation with International Donors a. GTZ: Clearinghouse. KPK established an AntiCorruption Corner in KPK’s office in order to facilitate public access to literature and materials related to corruption eradication. This AntiCorruption Corner is intended to become a virtual simulation of KPK’s library. b. European Union: Rule of Law and Security. EU’s aid for the National Police, JCLEC, and KPK is delegated to training and education activities and excludes the procurement of goods. KPK is currently constructing the Logical Framework. c. ADB: Strenghtening Nanggroe Aceh Darrussalam and Nias after the earthquakes and tsunami. This strengthening program has included the promotion of good-governance.

Development of Cooperative Networks

One of KPK’s core duties is to engage in cooperation at a provincial, national and international level. This includes asset tracing and the recovery of assets obtained through corrupt means. 1. Cooperation between KPK and National and Regional Governments As of 2008, various instances of cooperation between central and regional governments have been undertaken : • Coordination with national institutions in order to synergise cooperation and core duties for each institution in combating corruption. • Coordination with academics from various universities in Indonesia including UNRI, UIR,


77

Pencegahan Prevention Pembinaan Jaringan Kerja sama

KPK mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pembinaan jaringan Kerja sama di tingkat daerah, nasional, dan internasional serta kegiatan penelusuran aset dalam rangka pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

78

1. Kerja sama Nasional dan Daerah Kerja sama di tingkat nasional dan daerah yang dilakukan sampai dengan tahun 2008 antara lain: • Kegiatan koordinasi dengan lembaga di tingkat Pusat dalam rangka mensinergikan kerja sama dan tupoksi masing-masing lembaga dalam rangka pemberantasan koupsi, • Kegiatan koordinasi dengan civitas akademika daerah berbagai universitas di Indonesia seperti UNRI, UIR, Universitas Hasanudin, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta, Universitas Islam Negeri Jakarta, dan lain-lain. • Kerja sama formal di tingkat nasional dan daerah, baik yang baru ataupun perpanjangan, di antaranya dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Bank Indonesia (BI), Univ. Sumatera Utara, Univ. Samratulangi Palembang, Univ. Hasanuddin Makassar, Univ. Sahid Jakarta, dan Univ. Airlangga Surabaya. • Implementasi MoU antara lain melalui Sosialisasi dan Diskusi Publik terkait Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah serta persaingan usaha, Sosialisasi Kegiatan Koordinasi dan Supervisi bersama dengan Pimpinan KPK, Sosialisasi dan Seminar Anti Pencucian Uang dan Korupsi perbankan dan lain-lain. • Penyusunan IGSI (Investigator’s Guide to Source of Information) atau panduan sumber informasi sebagai alat pendukung kegiatan pencarian informasi dan data khususnya di pusat dan daerah. Informasi tersebut terutama menyangkut data pertanahan, properti, penanaman modal, aset, identitas dan profil individu, dll. Daerah yang telah dikunjungi berjumlah 25 provinsi, di antaranya Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat.


•

•

•

•

Universitas Hasanudin, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta, and Universitas Islam Negeri Jakarta. National and regional institutions that have signed and renewed formal cooperation agreements committing them to collaborate with the KPK are BPKP (The Financial and Development Supervisory Agency), The Central Bank of Indonesia, Universitas Sumatera Utara, Universitas Samratulangi Palembang, Universitas Hasanuddin Makassar, Universitas Sahid Jakarta, and Universitas Airlangga Surabaya. he implementation of memorandum of understanding (MoU), by awareness raising, public discussions relating to public goods and services, coordinating activities led by KPK’s Commissioners, and a seminar on anti money laundering and banking corruption. The formulation of IGSI (Investigator’s Guide to Sources of Information) for the purpose of supporting information and data collecting activities, especially at the national and regional level. The information covered consists of land, property, investment, identity, individual profiles, etc. This program has covered 25 provinces: South Sulawesi, North Sulawesi, Central Sulawesi, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, North Sumatera, West Sumatera, South Sumatera, Riau, Riau Islands, Lampung, Bangka Belitung, West Kalimantan, Central Kalimantan, East Kalimantan, South Kalimantan, East Java, Central Java, DKI Jakarta, Bali, West Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara, Papua, and West Papua. The National Corruption Eradication Conference 2008. This conference is one of the annual programs to develop national and regional networks. For this event, KPK invited government agencies/institutions to report to the public their progress in corruption prevention and repression in their respective fields. In 2008, this event was held on 9 December at Balai Kartini, Jakarta and the theme was “Build National Integrity, Improve the Public Service”.

2. International Cooperation KPK has fostered linkages in the international community for the purposes of supporting prevention activities. These linkages comprise of bilateral and multilateral agreements such as MoUs, international treaties, and attendance at multilateral conventions, international forums, capacity building activities, advocacy coalitions and donor coalitions.


• Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2008. Merupakan salah satu program tahunan dari kegiatan pembinaan jaringan nasional dan daerah. Dalam kegiatan ini, KPK mengundang lembaga/instansi pemerintah dan lembaga negara untuk melaporkan kepada publik perkembangan pemberantasan korupsi yang telah dilakukan berdasarkan tupoksi masing-masing, baik dari segi penindakan maupun pencegahan. Untuk 2008, kegiatan dilaksanakan pada 9 Desember 2008 bertempat di Balai Kartini, Jakarta dengan mengusung tema “Membangun Integritas Nasional, Memperbaiki Layanan Publik”. 2. Kerja sama Internasional Kerja sama yang dilakukan KPK dalam lingkup internasional untuk mendukung kegiatan pencegahan meliputi pengembangan jaringan Kerja sama bilateral dan multilateral (MoU, perjanjian internasional, konvensi multilateral), kehadiran dalam forum-forum internasional, capacity building, advokasi, koalisi, dan upaya dalam penggalangan donor.

Sedangkan kegiatan internasional dalam upaya mendukung kegiatan penindakan meliputi Kerja sama bantuan hukum timbal balik antar negara (Mutual Legal Assistance), ekstradisi dan upaya pencarian dan pengembalian asset hasil kejahatan korupsi di luar negeri. Selama 2008, kerja sama internasional yang dilakukan, meliputi:

International activities related to corruption repression include mutual legal assistance in criminal matters between countries, extradition, and asset tracing and recovery. In 2008, international cooperation comprised of: • Formal Cooperation (MoU) with SNACC (Supreme Authority to Combat Corruption), Yeman; The Ministry of Supervision, Peoples Republic of China; KICAC (Korean Independent Commission against Corruption), South Korea; EFCC (Economic and Financial Crimes Commission), Nigeria; Inspectorate General of Vietnam; BMR (Anti-Corruption Agency), Brunei Darussalam; BPR (Anti-Corruption Agency), Malaysia; CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau), Singapore; NCCC (National Counter Corruption Commission), Thailand; Inspectorate General Cambodia; Ombudsman, The Philippines; Inspectorate General (State Inspection Organization), Islamic Republic of Iran; UNODC (United Nations of Drugs and Crime); and the FBI (Federal Bureau of Investigation), United States of America. • In the context of strengthening international law enforcement networks, the KPK regularly attends important anti-corruption international forums, which to date have included IAACA (International Association of Anti Corruption Authorities); APEC Anti Corruption Task Force; ADB/OECD Anti Corruption Initiative Task Force; ACA (Anti Corruption Authorities) Forum; ASEAN Multilateral Cooperation on Anti Corruption or SEAPAC (South East Parties Against Corruption); ASEAN SOMTC (Senior Official


79

Pencegahan Prevention Meeting on Transnational Crimes); Interpol; APG/FATF Forum; Expert Working Group on Asset Recovery; OKI (Islamic Conference Organization); Anti-Corruption and Enhancing National Integrity; Anti Corruption (Hunter) Networks; Working Group on UNCAC in Vienna, etc. • KPK hosted an international seminar and workshop, including UN activities related to the corruption eradication effort coordinated by UNODC.

80

• Kerja sama formal (MOU) dengan SNACC (Supreme Authority to Combat Corruption) Yaman, Kementerian Supervisi (Ministry of Supervision) Republik Rakyat Cina; KICAC (Korea Independent Commission against Corruption) Korea Selatan; EFCC (Economic and Financial Crimes Commission) Nigeria; Inspektorat Jenderal Vietnam; BMR (Badan Mencegah Rasuah) Brunei Darussalam; BPR (Badan Pencegah Rasuah) Malaysia; CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau) Singapura; NCCC (National Counter Corruption Commission) Thailand; Inspektorat Jenderal Cambodia; Badan Ombudsman Philipina; Inspektorat Jenderal (State Inspection Oragnization) Republik Islam Iran, UNODC (United Nations of Drugs and Crime), ser ta FBI (Federal Bureau of Investigation) Amerika Serikat. • Aktif dalam berbagai forum internasional untuk pemberantasan korupsi dalam rangka memperluas jaringan penegak hukum internasional melalui: IAACA (International Association of AntiCorruption Authorities); APEC Anti Corruption Task Force; ADB/ OECD Anti Corruption Innitiative Taskforce; ACA (Anti Corruption Authorities) Forum; ASEAN Multilateral Cooperation on Anti Corruption atau SEAPAC (South East Parties Against Corruption); ASEAN SOMTC (Senior Official Meeting on Transanational Crimes); Interpol;APG/FATF Forum; Expert Working Group on Asset Recovery; OKI (Organisasi Konferensi Islam); Anti-Corruption and Enhancing National Integrity; Anti Corruption


3. Asset Tracing Asset Tracing efforts are conducted to achieve optimal recovery of national losses, as well as to respond to public concerns about the massive losses suffered by Indonesia due to corruption. As of January-December 2008, 14 asset-tracing efforts had been undertaken, and IDR 6,7 trillion was successfully recovered.

Monitoring

KPK performs monitoring of state and public institutions by evaluating the administrative management systems of these institutions, by providing recommendations to these institutions, and by monitoring the implementation of recommendations. KPK’s monitoring activities can be divided into four broad areas: System Evaluation I. An Evaluation of the Taxation Services Systems From 23 January 2008 until 11 July 2008, KPK conducted a study on the taxation services systems, at the Directorate General of Tax (DJP). This study focused on their 8 superior tax services. To obtain enough information, the KPK research team ran field studies in the central office of DJP, 6 regional office and 16 public service branches. KPK also conducted a literature review and short observation sessions in several public service branches. The main findings of this study were: • Corruption still occurs in the provision of taxation services. • Supervisory measures are weak. • Service excellent has yet to be realized. • There is no limitation on the amount of tax paid in which an examination must be conducted before restitution.

Pencegahan Prevention (Hunter) Networks; Working Group on UNCAC di Wina dan lain-lain. • Menyelenggarakan kegiatan seminar dan workshop di level internasional, termasuk kegiatan PBB dalam lingkup kegiatan UNCAC yang dikoordinasi oleh UNODC. 3. Penelusuran Aset Kegiatan penelusuran aset dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan pengembalian kerugian negara serta menjawab keprihatinan masyarakat melihat jumlah pengembalian aset negara yang hilang karena TPK. Dalam kurun waktu Januari Desember 2008, telah dilakukan sebanyak 14 kegiatan penelusuran aset dengan jumlah aset yang ditemukan sebesar Rp6,7 Triliun.

Monitor

Monitoring terhadap lembaga negara dan pemerintah dilaksanakan KPK dengan mengkaji sistem pengelolaan administrasi di lembaga negara dan pemerintah, memberikan saran perbaikan kepada instansi terkait, dan memantau implementasi saran perbaikan tersebut. Tugas monitoring tersebut dilakukan melalui empat kegiatan pokok, yaitu:

• Various tax information systems and not yet integrated. • Poor management of human resources exists. This includes an unclear and non-transparent basis of assigning roles for new employees, a non-transparent system of promotion and re-assignment, a lack of quality employees, and an ineffective analysis of the work loads of each public service branch and a distribution of quality employees to meet this work load demand. • Public service branches are located far from business centers. • The provision of equipment (computers and vehicles) by the head office to regional offices is not in accordance with the needs of the regional offices. • Tax regulations are not supported by the implementation of tax services. • Internal policies and regulations are not applied in practice. • Permanent assets are inadequately managed. Based on the results of this survey, KPK has made some recommendations. These recommenda-

Kajian Sistem I. Kajian Sistem Pelayanan Perpajakan Pada 23 Januari 2008 hingga 11 Juli 2008, KPK melakukan kajian terhadap sistem pelayanan perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), khususnya terhadap program 8 layanan unggulan DJP. Untuk mendapatkan informasi yang memadai, Tim Kajian KPK melakukan kajian lapangan di Kantor Pusat DJP, enam Kanwil DJP, dan 16 KPP. Juga melakukan kajian literatur dan melakukan observasi singkat di sejumlah KPP.

Dari kajian terhadap sistem pelayanan perpajakan tersebut diperoleh temuan-temuan pokok sebagai berikut: • Masih maraknya tindak pidana korupsi dalam proses pelayanan pajak. • Lemahnya pengawasan. • Belum diimplementasikannya pelayanan prima secara penuh. • Tidak adanya batasan besaran lebih bayar pajak yang permohonan restitusinya harus melalui pemeriksaan. • Sistem informasi perpajakan yang beragam dan tidak terintegrasi.

tions were communicated to the Minister of Finance and the Director General of Tax on 20 August 2008. A summary of the recommendations are: enhancing the leaders’ commitment to tax agencies, and bureaucratic reform consisting of better human resource management, business process, and infrastructure, budgeting, and increased supervision and law enforcement. II. A Study on the State Treasury Service (KPPN)’s Office Management


81

Pencegahan Prevention • Manajemen Sumber Daya Manusia yang belum baik, meliputi: Dasar penempatan pegawai baru, tidak jelas dan tidak transparan, Sistem mutasi dan promosi tidak transparan, Kurangnya pegawai yang berkualitas, dan Alokasi SDM kurang mempertimbangkan beban kerja tiap KPP dan kualitas pegawai. • Jauhnya lokasi KPP dari wilayah kerjanya. • Penyebaran aktiva tetap (sarana teknologi informasi dan kendaraan dinas) dari Kantor Pusat ke Kantor wilayah dan KPP yang kurang sesuai dengan kebutuhan. • Peraturan perpajakan yang kurang mendukung pelaksanaan pelayanan. • Kebijakan dan peraturan internal yang kurang mempertimbangkan kondisi di lapangan. • Kurang baiknya pengadministrasian aktiva tetap.

82

Berdasarkan hasil kajian tersebut, KPK merekomendasikan sejumlah perbaikan yang telah disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak pada 20 Agustus 2008, yang garis besarnya adalah: peningkatan komitmen pimpinan pada lembaga yang mengurusi perpajakan; diadakannya pembenahan sistem (reformasi birokrasi) meliputi manajemen SDM, bussiness process dan infrastruktur, serta anggaran; dan peningkatan pengawasan dan penindakan (law enforcement).

II. Kajian Sistem Pengelolaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Secara umum reformasi yang dijalankan KPPN Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara sejauh ini telah meningkatkan kualitas pelayanan dan meletakkan dasar-dasar good governance. Meskipun demikian, hasil kajian terhadap sistem pengelolaan KPPN menyimpulkan masih terdapat beberapa kelemahan dalam aspek tata laksana, kelembagaan, dan manajemen SDM yang membuka peluang terjadinya korupsi yang meliputi: penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian keuangan negara, pemerasan, pemberian suap, atau pemberian gratifikasi.

Kelemahan-kelemahan tersebut adalah: • Belum semua KPPN menerapkan konsep KPPN Percontohan • Belum dilaksanakannya pengawasan secara khusus terhadap kepatuhan kode etik


In general, KPPN has a good record of improving service and applying good governance principles in its reforms. Yet, the outcome of the study into KPPN’s management system concluded that there are some weaknesses in the organization’s management including human resource management, that leave the organization prone to corruption in the following areas: the abuse of power causing losses to the state, extortion, bribery, and gratuity. Some of the weaknesses are: • KPPN has not yet implemented the exemplified KPPN concepts in their entirety • Monitoring of the code of ethics has not yet been implemented • The KPPN database has not yet been sufficiently secured • The number and competency of employees have not yet been fulfilled • It is possible for KPPN officers to have direct contact with associate partners • There is no system to support the transparency and accountability of government expenditure To address these weaknesses, KPK provided the following recommendations to the State Treasury Director General on 27 November 2008: • A plan should be drafted to implement all phases of the exemplified KPPN concept • While waiting for the required number and competencies of staff, standard operating procedures should be applied. • The supervisory role of the Regional Management Office should be extended, until all employees comply with the code of conduct • Capacity improvement should be undertaken. This should consist of perfecting methodologies, raising the capacity and the number of staff, and improving infrastructure from the Regional Management Office • The security system of the KPPN database must be perfected via measures such as making stratified passwords, etc. • The work loads and functions of positions must be evaluated in order to determine the optimal number of staff for each KPPN • A program should be conducted to reduce the number of excess employees • A regulation that prohibits unauthorized personnel from contacting and conducting business at KPPN should be issued and its

Pencegahan Prevention • Belum memadainya sistem keamanan database KPPN • Jumlah dan kompetensi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan • Dimungkinkannya terjadi kontak langsung antara petugas KPPN dengan rekanan. • Belum ada sistem yang menunjang transparansi dan akuntabilitas belanja pemerintah

Untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut, KPK telah merekomendasikan beberapa saran perbaikan yang disampaikan kepada Dirjen Perbendaharaan Negara pada 27 November 2008, sebagai berikut: • Disusunnya rencana untuk mengubah secara bertahap seluruh KPPN menjadi KPPN yang menerapkan konsep KPPN Percontohan • Sementara menunggu penyesuaian jumlah dan kompetensi SDM yang dibutuhkan, dikeluarkannya peraturan yang mewajibkan seluruh KPPN Non Percontohan menerapkan SOP Penerbitan SP2D Percontohan • Diperluasnya lingkup pengawasan Bidang Pembinaan Perbendaharaan Kantor Wilayah hingga permasalahan kepatuhan pegawai terhadap kode etik • Dilakukannya peningkatan kapasitas yang dapat meliputi penyempurnaan metodologi, peningkatan kompetensi, jumlah, serta sarana dan prasarana oleh Bidang Pembinaan Perbendaharaan Kantor Wilayah • Disempurnakannya sistem keamanan database KPPN, misalnya dengan membuat password database yang berlapis • Dilakukannya analisis beban kerja dan analisis jabatan untuk mengetahui jumlah pegawai ideal untuk setiap KPPN. • Dilakukannyaprogram pengurangan kelebihan pegawai hingga sesuai dengan kebutuhan. • Dikeluarkannya peraturan yang melarang pihak-pihak yang tidak berwenang untuk melakukan kontak dan pengurusan di KPPN serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Di samping saran perbaikan pada aspek-aspek sistem pengelolaan KPPN di atas, hasil kajian ini juga menyarankan pelaksanaan pengumuman data realisasi belanja pemerintah melalui website untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan APBN.

enforcement monitored. In addition to recommendations on the management aspects of KPPN, results of this study were also used to suggest that all government expenditure

be announced via the website to enhance the transparency and accountability of the budget. III. A Study on the Planning and Compilation of the National Budget (APBN) A. A Study on the State Budget of Revenue and Expenditure (APBN) in DJA The Department of Finance and the State Minister of Planning have consistently implemented reforms to the APBN planning and compilation system, especially in the budgeting system. Continued improvements are leading towards a competency based budgeting system, mid-term expenditure, and integrated budgeting.

However, during the implementation of these three principles, some corruption prone areas were still found where there were opportunities for extortion, bribery, or gratuities to occur. Some of the weaknesses discovered were technical weaknesses in the RKA-KL research system and activity blockades. Weaknesses found in the RKA-KL research system were: direct contact between DJA researchers and KL officers, limited research time frames, and inappropriate locations for research. The technical weakness of the activity blockades were that there was no stated time to lift the blockade and therefore it


83

Pencegahan Prevention III. Kajian Sistem Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) A. Kajian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di DJA Departemen Keuangan dan Kementerian Perencanaan telah melakukan perbaikan terus menerus pada sistem perencanaan dan penyusunan APBN, khususnya sistem penganggaran yang dari hari ke hari makin disempurnakan dengan mulai diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran terpadu.

84

Namun dalam pelaksanaan ketiga prinsip penganggaran tersebut, masih dijumpai titik - titik yang berpotensi terjadi tipikor baik berupa pemerasan, suap ataupun gratifikasi (sekedar tanda terima kasih). Kelemahan lain yang ditemukan adalah berupa kelemahan teknis diantaranya pada sistem penelaahan RKA-KL dan pemblokiran kegiatan. Kelemahan yang terlihat pada penelaahan RKA-KL yaitu kontak langsung antara penelaah DJA dan petugas KL, waktu penelaahan yang terlalu singkat, dan tempat penelaahan yang kurang memadai. Sedangkan kelemahan teknis pada pembukaan blokir adalah tidak adanya batasan waktu yang jelas pada pembukaan blokir kegiatan sehingga rawan untuk disalahgunakan oleh oknum-oknum DJA dan KL. Untuk memperbaiki kelemahan–kelemahan tersebut, dibutuhkan perbaikan berupa : 1. Membuat unit pengawasan internal DJA 2. Penegakan kode etik, dengan memberikan sanksi yang tegas bagi pegawai yang melanggar. 3. Perbaikan teknis sistem penganggaran, diantaranya adalah sebagai berikut : • Pembentukan pusat layanan (front office) bagi KL • Penyediaan tempat penelaahan RKA KL yang lebih representatif. • Memberikan alokasi waktu yang cukup untuk penyusunan dan penelaahan RKA-KL. • Meminimalisasi kontak langsung antara penelaah DJA dan petugas KL pada kegiatan penelaahan RKA KL.


was prone to be abused by the DJA and KL personnel.

To overcome these weaknesses, the following improvements are necessary: 1. Creation of an internal supervision unit for DJA 2. Enforcement of the code of conduct, including strong sanctions for employees that violate the code 3. Improvement of budgeting system techniques, such as: • Formation of a KL front office • Supplying a location for RKA KL research that is more representative • Allocating sufficient time for RKA-KL to arrange and conduct reasearch • Minimalizing direct contact between DJA researchers and KL officers during RKA -KL research activities • Documenting each and every interaction between DJA and KL officers • Constructing an e-budgeting system that is integrated with all state-finance systems • Enhancing the periodic rotation frequency of the researchers to prevent close relationships developing between KL officers and researchers • Pushing for standard reimbursements for activity related expenses that fulfill certain criteria 4. Completing the reformation of human resources via the completion of the aforementioned bureaucratic reforms.

B. APBN Study in the House of Representatives (DPR)

The Government, together with the DPR have continuously improved the APBN planning and compilation system. Government regulation (PP) No. 21/2004 on the RKA-KL arrangement as an amendment to Indonesian Law No. 17/2003 on State Finances, significantly changed APBN planning cycles. PP No. 21/2004 states that the DPR must be actively involved in the planning and compilation process of the APBN in order to properly conduct budgeting and supervisory functions. From the study on the planning and compilation of the APBN it was found that there are still weaknesses and obstacles in its implementation.

Pencegahan Prevention • Mendokumentasikan setiap kegiatan/ interaksi antara pegawai DJA dan pegawai KL. • Membangun sistem penganggaran secara elektronik (e-budgeting) yang terintegrasi dengan seluruh sistem keuangan negara. • Peningkatan frekuensi rotasi penelaah secara periodik untuk mencegah kedekatan petugas KL dengan penelaah. • Mendorong adanya standar biaya khusus untuk kegiatan yang telah memenuhi kriteria. 4. Menuntaskan proses perbaikan manajemen sumber daya manusia yang selama ini telah dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi namun proses - proses tersebut belum sepenuhnya selesai. B. Kajian APBN di DPR

Pemerintah bersama DPR pada dasarnya telah melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap sistem perencanaan dan penyusunan APBN. PP No 21 tahun 2004 tentang penyusunan RKA KL sebagai peraturan turunan dari UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, memberikan perbedaan yang signifikan antara siklus perencanaan penganggaran APBN saat ini dengan era yang sebelumnya. Sebagaimana isi PP No 21 tahun 2004 dan untuk melaksanakan fungsi penganggaran dan pengawasan DPR, maka DPR terlibat secara aktif dalam proses perencanaan dan penganggaran APBN. Berdasarkan hasil kajian perencanaan dan penyusunan APBN yang telah dilakukan, masih terdapat beberapa kelemahan dan kendala yang muncul dalam pelaksanaannya. Adapun kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut: 1. Potensi terjadinya korupsi pada saat dilakukan pembahasan APBN di Panggar dan Komisi • Pembahasan di DPR dilakukan hingga satuan terkecil kegiatan sehingga membuka peluang terjadinya konflik kepentingan anggota DPR kepada kegiatan tersebut • Kurangnya transparansi dengan sering melakukan rapat secara tertutup.

These are as follows: 1. There is the potential for corruption to occur in the APBN in the Budgeting Committee and Commission • Debates in the DPR concern even the smallest activities, creating an opportunity for conflicts of interest from individual members of parliament (DPR) in those activities. • There is a lack of transparency due to frequent closed meetings 2. Work processes are weak • Meetings are inefficient and ineffective • Parliamentary debates concerning the APBN in the DPR are repeated in one cycle 3. Institutional weakness exist • There is a lack of support from research teams in the analysis process by members of parliament • The scope and working partnerships in DPR commissions are excessive Reforms to address these problems include: 1. Parliamentary debate of the APBN does not need to extend as far as to consider the smallest activities. 2. The DPR should reject any ABT for activities when there is insufficient time allocated to debate the issue in parliament. 3. Parliamentary debate of the budget should be open, except when discussing confidential matters. 4. Nonpartisan and independent research units should be developed to support the DPR in conducting their duties


85


86

2. Kelemahan proses kerja • Kurangnya efisiensi dan efektivitas rapat • Pembahasan APBN di DPR berulang dalam satu siklus 3. Kelemahan kelembagaan • Kurangnya dukungan dari unit riset terhadap proses analisa oleh anggota DPR • Ruang lingkup dan pasangan kerja Komisi DPR terlalu banyak Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala - kendala yang disebutkan di atas di antaranya adalah: 1. Pembahasan APBN oleh DPR tidak dilakukan hingga satuan kegiatan terkecil. 2. Persetujuan ABT untuk kegiatan yang tidak mungkin dilakukan dari segi waktu yang tersisa sebaiknya tidak disetujui oleh DPR. 3. Rapat pembahasan anggaran di DPR dilakukan secara terbuka kecuali hal-hal yang bersifat rahasia. 4. Perlu dikembangkan unit riset non-partisan dan independen di DPR untuk mendukung DPR dalam menjalankan fungsi-fungsinya. 5. Penjadwalan rapat yang lebih baik serta pendistribusian materi rapat dilakukan dengan memberikan waktu yang cukup bagi anggota DPR untuk mempelajarinya. 6. Perlunya dijaga kuorum rapat DPR secara fisik untuk menjaga kualitas dan legalitas keputusan rapat yang dihasilkan. 7. Penyesuaian jumlah komisi beserta anggotanya atau pembentukan sub-komisi pada komisi yang telah ada agar bidang kerja yang menjadi tanggung jawabnya lebih terspesialisasi Selain beberapa perbaikan di atas, peningkatan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan, baik tenaga ahli maupun pegawai Setjen harus dilakukan secara terus menerus.

IV. Kajian Sistem Penyelenggaraan Jalan Nasional Kajian sistem penyelenggaraan jalan nasional perlu dilakukan karena: Jalan nasional mempunyai peranan besar dalam mewujudkan sasaran pembangungan nasional, cukup besarnya alokasi APBN untuk penanganan jalan nasional, yaitu Rp 18,4 triliun pada 2008, dan Infrastruktur jalan nasional yang berada


5. An improved schedule for meetings and distribution of material must be implemented to allow sufficient time for DPR members to study the material 6. The number of members who are physically present in a DPR meeting should be carefully considered to ensure the quality and legality of decisions produced 7. The number of members in a commission should be adjusted or sub-commissions should be created so that responsibilities of members are more narrowly defined. In addition to the reforms suggested above, continual capacity building of human resources should be carried out with the provision of expert staff and officials in the secretariat-general. IV. A Study on the Implementation of the National Roads System A study on the implementation of the National Roads System is required because: national roads play a large role in achieving national development objectives, the APBN allocation for roads is significant at IDR 18.4 trillion in 2008, and the percentage of national road infrastructure considered to be in good condition is only 27.75%. At the point of writing in December 2008, the study on the implementation of the national roads system was in the final phase.

Literature Review

I. Study on Public Official Human Resource Management Regulations

Pencegahan Prevention dalam kondisi baik saat ini rata-rata hanya sebesar 27,75%. Sampai dengan Desember 2008, kajian sistem penyelenggaraan jalan nasional masih dalam tahap finalisasi laporan.

Kajian Literatur

I. Kajian Peraturan Manajemen Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil (PNS) Adanya beberapa peraturan pemerintah terkait manajemen SDM yang kontraproduktif dengan semangat reformasi birokrasi mendorong KPK untuk menganalisis beberapa peraturan pemerintah tersebut. Peraturan pemerintah yang dipilih sebagai objek kajian adalah: 1. PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS 2. PP No. 30 Tahun 1980 tentang Disiplin PNS 3. PP No. 99 Tahun 2000 Jo. PP No. 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS 4. PP No. 7 Tahun 1977 Jo. PP No. 10 Tahun 2008 tentang Peraturan gaji PNS 5. PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS 6. PP No. 98 Tahun 2000 Jo. PP No. 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan PNS 7. PP No. 15 tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan 8. PP No. 100 Tahun 2000 Jo. PP No. 13 Tahun 2000 tentang Pangkat PNS Dalam Jabatan Struktural 9. PP No. 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara 10. PP No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS Dari kajian terhadap peraturan-peraturan kepegawaian PNS di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: • Beberapa peraturan manajemen SDM PNS yang dikaji, tidak/kurang mengikuti perkembangan zaman, hingga dirasakan tidak efektif dalam penerapannya di lapangan. • Peraturan manajemen SDM PNS belum memperhitungkan kinerja pegawai dalam sistem penilaian kinerja, pola karier (DUK, kenaikan pangkat), penghasilan, serta reward and punishment-nya. Dengan demikian PNS tidak termotivasi berkinerja baik.

Several government regulations relating to HR management are counterproductive and KPK has reviewed these regulations in line with bureaucratic reform.

The government regulations included in the study were: 1. Government regulation (PP) No. 10/1979 on the assessment of public officials’ job performance 2. Government regulation (PP) No. 30/1980 on the discipline of public officials 3. Government regulation (PP) No. 99/2000 as amended by PP No. 12/2002 on the basis of promotion for public officials 4. Government regulation (PP) No. 7/1977 as amended by PP No. 10 /2008 on the regulation of public officials’ salary 5. Government regulation (PP) No. 32/1979 on the dismissal of public officials 6. Government regulation (PP) No. 98/2000 as amended by PP No. 11/2002 on the recruitment of public officials 7. Government regulation (PP) No. 15/1979 on the public officials’ ranking system 8. Government regulation (PP) No. 100/2000 as amended by PP No. 13/2000 on the rank of public officials in structural positions 9. Government regulation (PP) No. 4/1966 on dismissal/suspension 10. Government regulation (PP) No. 24/1976 on leave for public officials Several conclusions were made based on the study of these regulations: • Several regulations on the human resource


87


88

• Lemahnya sanksi yang diberikan kepada PNS atas tindakan indisipliner pegawai dan panjangnya jalur birokrasi pengambilan keputusan pemberian sanksi memberi celah bagi pegawai untuk melanggar peraturan atau kode etik. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan revisi secara menyeluruh terhadap peraturan kepegawaian, mulai dari perencanaan SDM, rekruitmen, pengembangan, hingga pemberhentian PNS.

II. Kajian tentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kajian tentang BOS dilakukan karena: 1. Masih ditemukan banyak penyimpangan dalam penggunaan dana BOS. Menurut hasil audit BPKP tahun 2006, hanya di 4 propinsi yang tidak ditemukan adanya penyimpangan penggunaan dana BOS. 2. Jumlah dana BOS sangat besar. Pada tahun 2008 anggaran untuk program BOS berjumlah sekitar Rp 10 triliun. 3. Program BOS merupakan program yang berkelanjutan dalam rangka menunjang program wajib belajar 9 tahun. III. Kajian tentang Buku Sekolah Kajian ini dilakukan karena banyaknya kasus korupsi yang terjadi dalam proses pengadaan buku sekolah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap pendidikan, yang tidak saja mengakibatkan kerugian negara tetapi juga merugikan masa depan pendidikan nasional.

management of public officials were not up to date, so were deemed ineffective in implementation. • Regulations on the human resource management of public officials do not consider performance as a factor in assessment, career path (DUK, promotion), remuneration, and rewards and punishments. Therefore, public officials are not motivated to strive for better performance. • There are poor sanctions for public officials who commit offenses and the bureaucratic red tape encountered when deciding on sanctions creates opportunities for officials to violate regulations or codes of conduct. In order to cope with this problem, a comprehensive review on employment regulation is required, from human resource planning, recruitment, development to dismissal. II A Study on School Operational Aid (BOS) Study on School Operational Aid was conducted for the following reasons : 1. There were lot of offenses reported in the usage of BOS funds. Based on a BPKP audit in 2006, only 4 provinces did not commit violations in using BOS funds. 2. The BOS fund is significant. In 2008, the total budget for the BOS program amounted to around IDR 10 trillion. 3. The BOS program is ongoing and supports the 9 years of mandatory education program. III. A Study on School Books This study was conducted because in the procurement of school books, corruption is committed by people responsible for education, this not only causes state losses but also endangers the future of national education. IV. A Study on the Special Funding (DAK) Allocated to Education This study was conducted for the following reasons: 1. Corruption has been found in the process of determining where DAK education funds will be utilized. 2. The DAK funds involved are significant. They reached IDR 7 trillion in 2008. 3. These funds form a part of the budget to support the implementation of 9 years mandatory education which is a local and national priority


Pencegahan Prevention IV. Kajian tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kajian tentang DAK bidang pendidikan dilakukan karena: 1. Masih ditemukan banyak penyimpangan dalam penetapan alokasi dan penggunaan DAK bidang pendidikan. 2. Jumlah DAK bidang pendidikan yang cukup besar, mencapai Rp.7 triliun pada 2008. 3. Merupakan alokasi dana untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun yang bermutu yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan urusan daerah.

Kegiatan Pemicu

1. Reformasi birokrasi yang dijalankan oleh tiga institusi sebagai pilot project, yakni: Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Departemen Keuangan; 2. Mendorong Bank Indonesia untuk membangun Database Nasabah Terpusat (DNT ) untuk mempermudah penegak hukum dalam melakukan penelusuran aset; 3. Mendorong Departemen Dalam Negeri untuk menyempurnakan sistem Single Identification Number (SIN); dan 4. Penguatan kapasitas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Trigger Activities

1. Bureaucratic Reform (pilot projects) in 3 institutions: the Supreme Court, the Supreme Audit Board, and the Department of Finance 2. Supporting the Bank of Indonesia to develop an Integrated Customer Database (DNT) to facilitate law enforcement agencies in asset tracing. 3. Supporting the Department of Home Affairs to complete a single identification number (SIN) system 4. Strengthening the capacity of the Agency of Government Procurement Policy (LKPP)

Monitoring On Implementation Of Recommendations

Monitoring activities to ascertain whether recommendations have been implemented: 1. improvement on land service system; 2. improvement on immigration system; 3. improvement on Indonesian worker stationing system; 4. improvement on import administration system; 5. improvement on taxation service system.

Pemantauan Implementasi Saran Perbaikan

Kegiatan pemantauan implementasi saran perbaikan dilakukan terhadap: 1. perbaikan sistem pelayanan pertanahan, 2. perbaikan sistem keimigrasian, 3. perbaikan sistem penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI), 4. perbaikan sistem administrasi impor, dan 5. perbaikan sistem pelayanan perpajakan.


89

6 Penggalangan Dukungan Masyarakat Rallying Public Support

91


Penggalangan Dukungan Masyarakat Rallying Public Support

92

Penanganan Pengaduan Masyarakat

Responding to Public Complaints

Penanganan pengaduan dugaan TPK dari masyarakat oleh KPK dilakukan melalui kegiatan: • Penerimaan pengaduan dugaan TPK secara langsung dan tidak langsung. • Verifikasi atas pengaduan dugaan TPK, untuk menentukan apakah pengaduan yang diterima dari masyarakat merupakan TPK atau tidak. Jika merupakan pengaduan TPK, apakah masuk dalam kewenangan KPK. • Penelaahan pengaduan dugaan TPK untuk menentukan unsur-unsur TPK dan apakah pengaduan tersebut telah dilengkapi bukti permulaan. • Melakukan case building atas pengaduan tersebut dan mengusulkan tindak lanjutnya.

Corruption complaints from the public are handled by KPK via several activities : • Accepting direct and indirect allegations of corrupt conduct. • Verifying the allegations of corrupt conduct, in order to determine if a crime has been committed, and whether KPK has they authority to handle the case. • Reviewing the allegations of corrupt conduct to determine the elements of corruption and to determine if the allegation is supported by initial evidence. • Developing a case based on the allegation and recommending further action.

Dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi, KPK telah membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat dalam menyampaikan pengaduan terjadinya TPK. Pengaduan disampaikan melalui berbagai media, yaitu dengan penyampaian secara langsung ke kantor KPK, melalui telepon, pos, surat elektronik (e-mail), layanan pesan singkat (SMS), dan faksimili. Untuk membantu mengelola pengaduan melalui SMS, sejak pertengahan tahun 2006, telah digunakan aplikasi SMS gateway.


In the effort to increase public participation in corruption eradication, KPK strives to provide the widest possible access to the public in submitting corruption complaints. Complaints can be delivered by various means: personal delivery to the KPK Office, by phone, by post, by email, by phone text message, and by facsimile. To assist in the management of complaints by sms, KPK implemented the SMS Gateway Application in mid 2006.

Penggalangan Dukungan Masyarakat Rallying Public Support Sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, sebanyak 31.788 berkas pengaduan telah teradministrasi dalam database pengaduan masyarak at. Dari jumlah ini, sebanyak 31.096 (97,82%) pengaduan telah selesai ditelaah, 4.113 (12,94%) pengaduan dapat ditindaklanjuti baik oleh internal KPK maupun eksternal KPK, sedangkan 24.962 (78,53%) pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti karena berdasarkan penelaahan bukan merupakan TPK, kurangnya informasi dan bukti atau petunjuk awal, identitas dan alamat pelapor tidak jelas.

From 2004 to 2008, KPK has received 31,788 complaints which are stored and managed within the KPK public complaints database. Of these complaints, 31,096 (97.82%) have been reviewed, 4,113 (12.84%) complaints have or currently are being handled internally by KPK or externally by other agencies, and 24,962 (78.53%) complaints could not be followed up as they were unacceptable as allegations due to the fact that they were not supported by enough clear information, evidence or initial indicators of corruption, or the identity and address of the complainant was not provided.

Rekapitulasi penanganan pengaduan masyarakat selama 2004-2008 terlihat pada tabel di bawah ini.

A recapitulation of public complaints during 20042008 is presented in the table below.

Rekapitulasi Penanganan Pengaduan Masyarakat 2004-2008 Recap of Public Complaints Handling 2004-2008 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL I. a. Jumlah Laporan yang diterima 2,281 7,361 6,939 6,510 8,697 31,788 b. Jumlah Laporan yang telah ditelaah 2,281 7,361 6,939 6,510 8,005 31,096 c. Jumlah Laporan yang sedang ditelaah - - - - 692 692 II. Dari Jumlah Laporan yang telah ditelaah ( I.b ) a. Jumlah yang ditindaklanjuti dari hasil 1,089 1,315 650 570 489 4,113 telaahan dengan penyampaian surat kepada instansi berwenang b. Jumlah yg diteruskan ke Internal KPK 27 108 196 218 340 889 c. Jumlah yang telah ditelaah namun tidak 1,050 5,850 6,029 5,539 6,494 24,962 disampaikan kepada instansi berwenang a.l. karena bukan TPK, TPK namun tidak dilengkapi bukti awal, alamat pengadu tidak tercantum (di ‘File’ kan) d. Jumlah yang disampaikan kembali ke 115 88 64 183 682 1,132 pelapor untuk dimintakan keterangan tambahan dan berkas-berkas yang masih dalam proses Riviu, Perbaikan hasil riviu 2,281 7,361 6,939 6,510 8,005 31,096 e. “Laporan yang berindikasi TPK : 1,231 1,511 910 971 1,511 6,134 (Laporan Ditelaah - Laporan yg di-File-kan)” III. Dari Laporan yang ditindaklanjuti ( II.a ) A. - Diteruskan ke Kepolisian 205 320 153 158 144 980 - Diteruskan ke Kejaksaan 463 480 234 226 222 1,625 - Diteruskan ke BPKP 112 120 86 33 7 358 - Diteruskan ke Itjen & Badan lain diluar BPKP 153 218 80 41 39 531 - Diteruskan ke BPK 33 49 50 81 56 269 - Diteruskan ke MA 38 26 6 6 6 82 - Diteruskan ke Bawasda 85 102 41 25 15 268 1,089 1,315 650 570 489 4,113 B. Diteruskan ke internal KPK (II.b) - ke Penindakan 21 52 141 153 245 612 - ke Pencegahan 5 46 dengan41 50 203 * Jumlah Wajib LHKPN berfluktuasi sesuai keaktifan pelaporan dari61 instansi - ke bidang lainnya 1 10 14 15 34 74 27 108 196 218 340 889


93

Penggalangan Dukungan Masyarakat Rallying Public Support Tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat oleh internal KPK adalah: • 612 (68,84%) diteruskan ke Penindakan, • 203 (22,83%) diteruskan ke Pencegahan, • 74 (8,32%) diteruskan ke bidang lain.

The Internal Follow-up of Complaints by the KPK is as follows: • 612 (68.84%) delivered to the Directorate of Repression, • 203 (22.83%) delivered to The Directorate of Prevention, • 74 (8.32%) delivered to other Dept.

Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat oleh Internal KPK 2008 Internal Follow-up of Public Complaints by the KPK 2008 Lainnya (Other Dept).

8.32%

Pencegahan (Prosecution)

22.83%

Penindakan (Repression)

68.84%

94

Sedangkan tindak lanjut pengaduan masyarakat ke instansi lain adalah: • 1625 (39,51%) diteruskan ke Kejaksaan, • 980 (23,83%) diteruskan ke Kepolisian, • 531 (12,91%) diteruskan ke Inspektorat Jenderal, • 269 (6,54%) diteruskan ke BPK, • 268 (6,52%) diteruskan ke Bawasda, • 358 (8,70%) diteruskan ke BPKP, • 82 (1,99%) diteruskan ke MA. Pengaduan masyarakat per provinsi terlihat pada tabel di bawah ini:

The Follow up of Public Complaints by O ther Institutions is as follows: • 1625 (39.51%) delivered to the Attorney General, • 980 (23.83%) delivered to the Police, • 531 (12.91%) delivered to the Inspectorate General, • 269 (6.54%) delivered to BPK (The Audit Board of the Republic of Indonesia), • 268 (6.52%) delivered to Bawasda (The Regional Supervisory Board), • 358 (8.70%) delivered to BPKP (The Financial & Dev.Supervisory Board). • 82 (1.99%) delivered to MA (The Supreme Court). Public Complaints by Province are presented in the table below :

Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat ke Instansi Lain 2008 Follow-up of Public Complaints to Other Institutions 2008 BPK

6.54%

MA

1.99%

Bawasda

6.52%

23.83%

Itjen

12.91%

BPKP

8.70% Kejaksaan

39.51%


Kepolisian

Penggalangan Dukungan Masyarakat Rallying Public Support

Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat 2004-2008 per Provinsi Recap of Public Complaints 2004-2008 by Province NO PROVINSI 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 1 NANGGROE ACEH DARUSALAM 56 147 203 127 95 628 2 SUMATERA UTARA 203 694 621 515 768 2,801 3 RIAU 86 237 195 211 187 916 4 KEPULAUAN RIAU 41 98 97 142 63 441 5 SUMATERA BARAT 34 133 100 110 120 497 6 SUMATERA SELATAN 140 415 389 260 213 1,417 7 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 10 36 32 45 49 172 8 JAMBI 59 139 115 139 134 586 9 BENGKULU 24 81 93 81 55 334 10 LAMPUNG 35 184 130 157 110 616 11 JAWA BARAT 139 481 616 577 427 2,240 12 BANTEN 45 127 145 125 116 558 13 KALIMANTAN SELATAN 49 147 132 144 86 558 14 KALIMANTAN TENGAH 21 109 112 91 94 427 15 KALIMANTAN BARAT 58 148 108 79 92 485 16 KALIMANTAN TIMUR 82 284 244 252 158 1,020 17 DKI JAKARTA 403 1,308 1,427 1,191 833 5,162 18 D.I. YOGYAKARTA 19 96 68 87 55 325 19 JAWA TENGAH 132 539 406 482 347 1,906 20 JAWA TIMUR 217 793 609 613 475 2,707 21 SULAWESI UTARA 39 93 64 90 73 359 22 SULAWESI SELATAN 71 243 211 202 194 921 23 SULAWESI TENGAH 26 62 81 72 59 300 24 SULAWESI TENGGARA 27 62 69 73 39 270 25 GORONTALO 10 25 27 44 29 135 26 PAPUA 50 114 80 74 80 398 27 BALI 27 100 82 76 106 391 28 NUSA TENGGARA BARAT 64 120 159 131 148 622 29 NUSA TENGGARA TIMUR 37 145 82 67 92 423 30 MALUKU UTARA 14 44 41 41 40 180 31 MALUKU 26 65 66 62 72 291 32 IRIAN JAYA BARAT 6 36 29 52 24 147 33 SULAWESI BARAT 18 32 dengan20keaktifan 47 168 * Jumlah Wajib LHKPN berfluktuasi sesuai pelaporan dari51 instansi LN Luar Negeri 13 21 47 17 4 102 X Belum diidentifikasikan asal provinsinya - 3 39 34 3,209 3,285 Jumlah 2,281 7,361 6,939 6,510 8,697 31,788 2,281 7,361 6,939 6,510 8,697 31,788

Kegiatan Sosialisasi dan Penggalangan Dukungan masyarakat

Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam semangat gerakan pemberantasan korupsi harus terus ditumbuhkan dan dipelihara. Sebab peran serta masyarakat dalam pemberantasan maupun pencegahan korupsi sangat besar. Salah satu upaya yang dilakukan KPK diantaranya serangkaian kegiatan pelatihan atau sosialisasi kepada masyarakat dalam peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pemberantasan korupsi seperti kerja sama dengan lembaga kemasyarakatan, studi Kasus Tindak Pidana Korupsi, pertukaran informasi, dan penyediaan database profil korupsi. Kegiatan tersebut telah

Awareness Raising Activities and Rallying Public Support

Public awareness and participation the corruption eradication movement must be developed and maintained. Public participation has become an important part of preventing and eradicating corruption. One of KPK’s programs in this area was to conduct a series of awareness raising activities as well as events to improve the public’s understanding of corruption eradication, i.e. cooperation with community institutions, case studies on corruption, information exchanges, and the establishment of a database on the profile of corruption. These activities have been carried out in Pontianak, 12 March 2008, Medan, 11 June 2008,


95

Penggalangan Dukungan Masyarakat Rallying Public Support Kupang, 9 July 2008, and Manado, 27 October 2008. They were attended by NGO’s, student executive boards, and the press. The purpose of these programs is to improve the understanding of corruption, KPK’s duties and authorities in corruption eradication based on Act No 30/2002, and the complaints procedure. In addition these programs aim to improve public participation and to provide awards in the context of corruption eradication.

dilaksanakan di beberapa kota yaitu Pontianak tanggal 12 Maret 2008, Medan tanggal 11 Juni 2008, Kupang tanggal 9 Juli 2008 dan Manado tanggal 27 Oktober 2008 yang dihadiri oleh berbagai LSM, BEM Mahasiswa, dan Pers. 96

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengertian masyarakat tentang korupsi, tugas dan wewenang KPK dalam memberantas korupsi sesuai UU No 30 Tahun 2002, tata cara pengaduan yang baik, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi.




Pembangunan Kelembagaan Institutional Development

7 Pembangunan Kelembagaan Institutional Development

99



100

Salah satu modal utama dan paling strategis agar kinerja KPK bisa efisien dan efektif adalah melalui pengelolaan organisasi yang profesional dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan pada budaya kerja, perilaku organisasi modern, dan dan nilai-nilai yang bermartabat. Untuk mendukung pembangunan kelembagaan, KPK telah melakukan pengembangan organisasi, proses bisnis, manajemen sumber daya manusia (SDM), peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan, peningkatan dukungan infrastruktur, peralatan dan teknologi informasi, penguatan peraturan pendukung kegiatan, dan penyelenggaraan pengawasan internal.

Dukungan SDM

Per 31 Desember 2008, sumber daya manusia (SDM) KPK berjumlah 540 orang dengan komposisi sebagaimana terlihat pada grafik berikut:


One of the main strategies to ensure efficient and effective performance by KPK is professional organizational management that adheres to the principles of good governance and is based on solid work ethics, modern organizational principles and supported by strong morals. In the area of institutional development, KPK has focused on the development of organizational structures, business processes, human resource management, legislative framework, infrastructure support for effective and efficient financial management, procurement of equipment and technology, and an effective internal monitoring system.

Human Resources Support

As of 31 December 2008, KPK had 540 personnel. These can be classified into the following divisions:

Pembangunan Kelembagaan Institutional Development Komposisi SDM KPK menurut Unit Orgaisasi KPK staff based on division

Penasihat 2 (0.37%)

Pimpinan 5 (0.93%)

Pencegahan 107 (19.81%)

Setjen 109 (20.19%)

Penindakan 157 (29.07%)

PIPM 59 (10.93%)

INDA 101 (18.70%)

Komposisi SDM KPK menurut Kelompok Jabatan KPK staff based on job position

Adm dan Pendukung 158 (29.26%)

Pimpinan 5 (0.93%) Penasihat 2 (0.37%) Struktural 28 (5.19%)

Fungsional 347 (64.26%)

Komposisi SDM KPK menurut Status Kepegawaian KPK Staff based on personnel status

Pimpinan 5 (0.93%) Pegawai Tidak Tetap 31 (5.74%)

Penasihat 2 (0.37%) Pegawai Tetap 280 (51.85%)

PN dipekerjakan 222 (41.11%)


101

Pembangunan Kelembagaan Institutional Development Human Resources Development

Human resources development follows the confirmation of the duties and functions of each work unit as an integeral part of KPK. This is based on the bussiness process and follows the Government Decree (PP) Number 63/2005 on the Management System of Human Resource Development for KPK. Since this decree various improvements in the management of human resources based on competnecy and performance have been implemented.

Manajemen SDM

102

Proses manajemen SDM mengikuti penetapan tugas pokok dan fungsi setiap unit kerja sebagai bagian organ KPK berdasarkan proses bisnisnya, dengan mengacu kepada PP 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK, telah dilaksanakan berbagai penyempurnaan pengelolaan dan manajemen SDM yang berbasiskan kompetensi dan kinerja. Adapun program penyempurnaan pengelolaan dan manajemen SDM tahun 2008 adalah sebagai berikut : 1. Merealisasikan perumusan perencanaan kebutuhan SDM KPK untuk periode 2008 – 2011 dengan menggunakan Analisis Beban Kerja (ABK) yang diselaraskan dengan perencanaan stratejik dan sasaran jangka panjang maupun jangka pendek KPK. Pelaksanaan ABK melibatkan seluruh unit kerja dan akan selalu dilakukan evaluasi setiap tahunnya agar sesuai dengan perubahan sasaran dan kebijakan serta strategi KPK. 2. Melanjutkan penyusunan kamus kompetensi teknis (hard/technical competencies) melengkapi rumusan dan kamus kompetensi perilaku (soft/ behavior competencies) yang telah selesai dirumuskan lebih dulu pada 2007. Kelengkapan kedua Kamus Kompetensi tersebut sebagai penjabaran dari persyaratan jabatan digunakan sebagai dasar pengembangan sumber daya manusia KPK dan juga penghargaan atas kompetensi pegawai.

Dalam proses perumusan Kompetensi Teknis (Hard/Technical Competencies), telah dilengkapi


Programs relating to human resources development in 2008 were: 1. Completion of planning the human resources required by KPK during the period 2008 - 2011 using workload analysis in line with long and short term strategic targets. Evaluation of workloads involves entire working units and will be evaluated every year in accordance with changes in targets, policies, and strategies. 2. Continuing the compilation of a technical competencies dictionary (hard/technical competencies) and perfecting the behavioral competencies dictionary (soft / behavior competencies) which were compiled in 2007. These will be used as the basis for determining optimal requirements for positions/occupations in the development of human resources of the KPK as well as awards based on employee competencies.

Data relating to technical competencies required for each job position in each work unit was compiled during the creation of the technical competencies dictionary. This data was in accordance with the 2008 perfection of management principles where the technical competencies dictionary was used to stipulate the ‘competency level’.

KPK’s behavioral competencies dictionary contains behavioral indicators and dimensions for each proficiency level for groups of positions. In 2008 it was extended to include behavioral competency requirements for a number of new positions.

3. Guarantying a recruitment and selection process free from corruption, collusion and nepotism. The recruitment process is on-line, transparent, and uses an independent consultant. Various selection programs were run including Indonesia Calls III (a recruitment round open to the the general public), in addition to recruitment of civil servants as

Pembangunan Kelembagaan Institutional Development data kompetensi teknis per jabatan di setiap unit kerja sesuai dengan perkembangan penyempurnaan tata kelola di KPK pada tahun 2008 sehingga Kamus/Direktori Kompetensi Teknis sampai dengan penetapan ’proficiency level’nya.

Sedangkan untuk Kompetensi Perilaku (Soft/ Behavior Competencies), KPK telah memiliki Kamus/ Direktori Kompetensi Perilaku, lengkap dengan dimensi dan indikator perilaku untuk setiap tingkat kompetensinya (proficiency level) untuk masing-masing rumpun jabatan. Pada tahun 2008 dilengkapi lagi dengan persyaratan kompetensi perilaku untuk beberapa jabatan baru.

3. Menjamin terlaksananya rekruitmen dan seleksi yang bebas dari KKN, baik dalam persyaratan maupun dalam proses pelaksanaannya secara on-line dan terbuka serta menggunakan konsultan independen. Berbagai program seleksi yang dilaksanakan meliputi Program Indonesia Memanggil III untuk mengisi kebutuhan pegawai yang bersumber dari publik, rekruitmen dan seleksi untuk posisi Penyidik dan Jaksa serta Pegawai Negeri Sipil lainnya, serta beberapa posisi manajerial setingkat Deputi dan Direktur/Kepala Biro sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi. 4. Penyempurnaan Desain dan Sistem Penggajian baru bagi Pegawai dan Penasihat KPK dengan mempertajam tiga faktor penghargaan yaitu penghargaan atas posisi jabatan (pay for position), penghargaan atas kompetensi pegawai (pay for person), dan penghargaan atas hasil kinerja pegawai (pay for performance).

investigators, prosecutors and other positions. Some managerial positions such as Deputies, Directors, and Heads of Bureaus were recruited based on demand. 4. A new salary system was designed for officers and advisers of KPK based on three factors, appreciation of the position/occupation (pay for position), appreciation of the officer’s competence ( pay for person), and appreciation of the result of the officer’s performance (pay for performance)

For the purpose of determining salary, job positions were divided into three categories, structural, functional, and administrative. Functional and administrative positions were then divided into three levels, top, middle, and junior, depicting the type of work and level of responsibility. Every position has a level determined by the Hay Point System beginning from level 5 up to 22. 5. Implementation of a better cascading system by applying key result areas, objectives and key performance indicators to individuals in order that performance targets are individually rather than organizationally based.

KPK uses the PMS (Performance Management Systems) application to assess individuals’ performance goals via personal self-assessment, assessment from direct supervisors and assessment by superiors. Results are used as one factor to determine incentives and further professional development. There were two forms of incentives provided, annual incentives at the end of 2008 and

Dalam Sistem Penggajian jabatan diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu Struktural, Fungsional, dan Administrasi. Untuk klasifikasi fungsional dan administrasi dibedakan menjadi 3 tingkat yaitu tingkat Utama, Madya dan Muda yang menggambarkan jenis dan tanggung jawab pekerjaannya. Setiap jenis pekerjaan memiliki tingkat jabatan sesuai dengan hasil evaluasi jabatannya dengan menggunakan Hay Point Systems dimulai dari tingkat jabatan 5 sampai dengan 22.

5. Melakukan cascading yang lebih baik melalui penurunan key result area, objective dan key performance indicator dari target kinerja organisasi menjadi target kinerja per individu.


103


Sistem penilaian yang digunakan menggunakan aplikasi PMS (Performance Management Systems) melalui penilaian atas tercapainya suatu target kinerja dengan menggunakan penilaian pribadi, penilaian atasan langsung, serta penilaian atasan dari atasan langsung. Hasil dari PMS ini digunakan sebagai salah satu faktor pengambil keputusan kepegawaian menyangkut insentif kinerja dan program pengembangan Pegawai. Adapun insentif yang diberikan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu insentif tahunan yang akan diberikan pada akhir tahun 2008 dan insentif bulanan yang besarannya berdasarkan persentase dari hasil penilaian kinerja di tahun 2008.

monthly incentives which constituted a percentage of monthly pay determined by the level of performance assessed in 2008. 6. Implementation of HRIS as an integrated database to provide current, accurate and systematic data on employees to decision makers.

6. Implementasi uji coba HRIS sebagai salah satu sarana database kepegawaian yang terintegrasi sehingga dapat membantu pengambilan keputusan kepegawaian melalui informasi dan data yang tersajikan secara akurat, terkini, dan sistematis.

Pendidikan dan Pelatihan SDM 104

1. Diklat Pegawai Baru KPK Diklat Pegawai Baru KPK dibagi menjadi dua yaitu kategori A (fresh graduate) dan katagori B (pegawai pengalaman). • Induksi pegawai baru KPK sebanyak 21 peserta yang berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan (kategori B) selama tiga pekan di Wisma Pusdiklat BPK Kalibata (8-25 Januari 2008). • Kegiatan Job Shadowing untuk Pegawai Baru Katagori A dari Indonesia Memanggil 2 (2 Januari – 2 Mei 2008). • Induksi pegawai baru KPK dari Kepolisian (kategori B) sebanyak 10 peserta, selama tiga pekan di Wisma Pusdiklat BPK Kalibata (13-30 Mei 2008). • Induksi pegawai baru KPK Program Indonesia Memanggil 3 sebanyak 38 pegawai, selama tiga pekan di Pusdiklat BKKBN dan Satinduk Cilendek Bogor (16 Juni 2008 – 5 Juli 2008). • Induksi bagi pegawai baru KPK dari Kepolisian, Kejaksaan Agung dan PNS sebanyak 13 peserta, selama tiga pekan di Wisma Pusdiklat Depsos, Radio Dalam, Jakarta (11-29 Agustus 2008). 2. Diklat Peningkatan Kompetensi Pegawai KPK Peningkatan kompetensi pegawai KPK dipenuhi dengan cara melakukan pengiriman peserta pelatihan di dalam maupun luar negeri. Ada yang sifatnya internal (Swakelola) dan eksternal (memfasilitasi secara administratif ke training provider).


Staff Education and Training

1. KPK Education and Training for New Personnel KPK has two education and training programs for new personnel: Category A (fresh graduates) and Category B (with work experience). • New officers from the police and the AGO (category B) were inducted during a three week course in Wisma Pusdiklat BPK Kalibata ( 8-25 January 2008) • Job Shadowing was conducted by new officers from IM2 (second public recruitment round category A) (2 January – 2 May 2008) • 10 new officers from the police (category B) were inducted during a three week course in Wisma Pusdiklat BPK Kalibata (13-30 May 2008) • 38 officers from IM3 (third public recruitment round) were inducted, during three weeks in Pusdiklat BKKBN and Satinduk Cilendek Bogor (16 June 2008 - 5 July 2008) • 13 new officers from the Police, AGO and government institutions were inducted during three weeks in Wisma Pusdiklat Depsos, Jakarta (11-29 August 2008) 2. The Training Department and Capacity Development of KPK Personnel Raising the competencies of KPK personnel may


Program pelatihan swakelola pada 2008 ini dilakukan sebanyak 40 pelatihan, meliputi pelatihan di bidang represi, pencegahan, dan umum. Sedangkan, pelatihan yang sifatnya eksternal dilakukan sebanyak 79 kali. Pelatihan yang dilaksanakan di luar negeri sebanyak 12 pelatihan, yaitu di Thailand, Inggris, Uni Emirat Arab, Perancis, Korea, Malaysia, Singapura, Brunei, Amerika Serikat, dan Hongkong.

3. Sertifikasi Profesi Sertifikasi yang dikelola secara langsung terdiri dari Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa dari BAPENAS dan Sertifikasi CFE (Certificate Fraud Examiner) dari ACFE (Association Certified Fraud Examiners) Austin Texas USA .

Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa selama tahun 2008 dilaksanakan dalam 4 angkatan, yang dilaksanakan pada bulan Februari, Agustus, dan November 2008; dengan total keseluruhan peserta sebanyak 86 orang. Dari jumlah itu, yang lulus bersertifikasi sebanyak 46 peserta (53.5%) dengan perincian 8 bersertifikasi L4 dan 38 bersertifikasi L2 Sertifikasi CFE pada 2008 diikuti 16 peserta dimulai dengan pelaksanaan tutorial selama 10 minggu dan diakhiri dengan ujian sertifikasi yang menghasilkan 8 peserta lulus bersertifikasi (50%), dan sisanya akan mengikuti ujian ulang di tahun 2009. Selain mengelola secara langsung, dilakukan juga sertifikasi dengan cara mengirimkan peserta pada pihak ketiga yang memfasilitasi kegiatan sertifikasi secara publik, terdiri dari: • Certified Human Resources Professional (CHRP) yang diikuti oleh 5 orang. • Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Penjenjangan Ketua Tim yang diselenggarakan oleh BPKP, diikuti oleh 1 orang. • Project Management Certification, diikuti 2 orang. • Cisco Certified Network Associate, diikuti 2 orang • Executive Tax Program ULS – TAF, Brevet A-B-C Angk. 23, diikuti oleh 3 orang • Pendidikan Pajak “Executive Tax Program ULS – TAF, Brevet A-B-C Angkatan 26”, yang diikuti 1 orang.

include enrolling staff in training either in Indonesia or abroad. Domestic training includes both internal and external training. Internal training is conducted by the KPK,while external training is conducted by other agencies or consultants with KPK providing administrative support. In 2008, 40 internal training programs were run consisting of training in repression, prevention, and general areas. 79 external training programs were also conducted. In addition 12 training programs were conducted abroad, in Thailand, England, United Arab Emirates, France, Korea, Malaysia, Singapore, Brunei, United Stated of America and Hong Kong. 3. Professional Certifications KPK organized professional certification for employees in a number of fields including Goods and Services Procurepment Certification by Bappenas, and CFE (Certified Fraud Examiner) certification by ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) Austin, Texas, USA. Four groups with a total of 86 participants attended the Certification of Goods and Services Procurement training held in February, August, and November 2008. A total of 46 participants graduated (53.5%). Eight were certified L4 and 38 were certified L2. Sixteen participants joined the CFE Certification training tutorials for ten weeks in 2008. Eight participants graduated (50%) and the others will retake the exam in 2009 In addition, staff participated in the following certification programs hosted by third parties: • Certified Human Resources Professional (CHRP) which was attended by 5 participants. • Certified Functional Auditor (JFA) Certification Team Leader which was hosted by the BPKP, was attended by 1 participant. • Project Management Certification, attended by 2 participants. • Cisco Certified Network Associate, attended by 2 participants • Executive Tax Program ULS – TAF, Brevet A-B-C Angk. 23, attended by 3 participants • Tax training “Executive Tax Program ULS – TAF, Brevet A-B-C Angkatan 26”, attended by 1 participant


105

Pembangunan Kelembagaan Institutional Development 4. Dukungan Donor dan Beasiswa Selain dari anggaran APBN sebagai sumber utama pendanaan kegiatan pelatihan, KPK juga menerima donor dari beberapa negara/lembaga untuk pembiayaan penyelenggaraan kegiatan pelatihan, baik itu dalam bentuk bantuan instruktur, pendanaan sarana dan prasarana pelatihan, maupun pengiriman peserta. di antaranya berasal dari AusAID (ADS/LDF/IASTP), KOICA, ILEA, dan GTZ.

Selain untuk kegiatan pelatihan, bantuan donor juga diterima KPK dalam bentuk program Beasiswa, yaitu Beasiswa ADS (Australian Development Scholarship) yang merupakan bantuan dari AusAID pada tahun 2008 telah mengirim 5 pegawai untuk menempuh program S2 di Australia, dan Beasiswa Shortcourse Chevening dari Kedutaan Inggris.

4. Donor Support Scholarships In addition to the State Budget, KPK’s receives donor support from a number of institutions and nations to conduct training activities. This support took the form of infrastructural aid, financing of training, and sending of participants on training courses. The donors involved were: AusAID (ADS/LDF/IASTP), KOICA, ILEA and GTZ.

Donor assistance was also received by the KPK in the form of scholarships, namely, the ADS (Australian Development Scholarship) an AusAID program which sent five officers to Australia in 2008 to complete postgraduate programs. A short course scholarship was also provided from Chevening (British Embassy).

Dukungan Keuangan 106

Berdasarkan hasil kesepakatan antara Panitia Anggaran DPR dengan Pemerintah dalam pembahasan APBN-P 2008 yang telah diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 10 April 2008, Menteri Keuangan melalui Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-375/MK.02/2008 tanggal 11 April 2008 telah meminta Kementerian/Lembaga melakukan penyesuaian atas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga. KPK telah memenuhi ketentuan tersebut dengan melaksanakan penghematan/penurunan (Revisi APBN-P) atas anggaran tahun 2008 yang berasal dari Rupiah Murni Non Pendamping sebesar Rp26.419.378.000,00, sehingga Pagu Anggaran KPK menjadi Rp232.612.922.000,00 dari semula Rp259.032.300.000,00. Pengesahan Revisi APBN-P tersebut diterbitkan Departemen Keuangan pada 4 Juli 2008. Dengan demikian, KPK mendapat alokasi dana anggaran sebesar Rp346.870.538.000,00 yang terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp232.612.922.000,00 dan Hibah sebesar Rp114.257.616.000,00. Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp190.906.819.083,00 atau 82,07% dari total pagu anggaran Rupiah Murni, dengan rincian:


Financial Support

The parliamentary budget committee and the parliament agreed upon the 2008 budget in a plenary meeting of the House of Representatives (DPR) on 10 April 2008. The minister of Finance circulated the request SE-375/MK.02/2008 on 11 April 2008 requesting each ministry, commission, or institution to revise their individual budgets in accordance with the national budget. KPK complied by reducing their 2008 budget by IDR 26,419,378,000.00 to IDR 232,612,922,000.00 from an initial IDR 259,032,300,000.00. Approval of this revision was published by the Treasury Department on 4 July 2008 and KPK received a total budget of IDR 346,870,538,000.00 consisting of IDR 232,612,922,000.00 from the state budget and grants totaling IDR 114,257,616,000.00. Total expenditure up until 31 December 2008 was equal to IDR 190,906,819,083.00 or 82.07% of the total budget with the following breakdown:


Realisasi Anggaran menurut Unit/Kedeputian Budget Realization by Units/ Deputies Unit (Kedeputian) Unit (Deputy)

Pagu Anggaran (Rp) Budget (Rp)

Penindakan/ Repression Pencegahan/ Prevention INDA/ Information & Data PIPM/ Public Complaints Setjen/ Secretariat General Total

13.913.995.001.000 18.262.028.000 47.638.104.000 5.437.598.000 147.280.191.000 232.612.922.000

Realisasi (Rp) Realization (Rp) 9.274.305.852 15.821.372.651 37.495.507.335 2.535.260.716 125.780.372.529 190.906.819.083

% 66,27 86,64 78,71 46,62 85,40 82,07

107

147.28 125.78

47.64 37.50 18.26 15.82 5.44 2.54 Setjen Secretariat General

Pagu/Cap


INDA Information & Data

PIPM Public Complaints

14.00 9.27 Penindakan Repression

Realisasi/ Realized



Realisasi Anggaran menurut Jenis Belanja Budget Realization by types of expenditures Jenis Belanja Types of expenditure


Belanja Pegawai/ Personnel expenditures Belanja Barang/ Material expenditures Belanja Modal/ Capital expenditures Total

111.932.138.000 83.870.058.000 36.810.726.000 232.612.922.000

Realisasi (Rp) Realization (Rp) 98.867.376.526 61.595.251.849 30.444.190.708 190.906.819.083

108

111.93 98.87 83.87 61.60

36.81

Belanja Pegawai (Personnel Expenditures) Pagu/Cap


Belanja Barang (Material Expenditures)

30.44

Belanja Modal (Capital Expenditures) Realisasi/ Realized

% 88,33 73,44 82,70 82,07

Pembangunan Kelembagaan Institutional Development Sedangkan realisasi Hibah TA 2008 s.d. 31 Desember 2008, adalah sebesar Rp13.803.974.637,00 atau 12,08% dari pagu Hibah, dengan rincian:

The table below shows the expenditure of funds gained from grants during 2008. Total expenditure was IDR 13,803,974,637.00 or 12,08%:

Realisasi Hibah Tahun 2008 per Donor Funds Gained Realization by Donors Donor


AusAid - Australia Danida - Denmark Cida - Canada ADB – 002 INO (SF) USAid – Ameriks Serikat GTZ - Jerman Total

Realisasi (Rp) Realization (Rp)

454.445.000 6.868.679.000 800.000.000 1.852.200.000 68.724.792.000 35.557.500.000 114.257.616.000

436.059.006 6.042.076.566 531.951.780 627.192.510 6.166.694.775 0 13.803.974.637

% 95,95% 87,97% 66,49% 33,86% 8,97% 0,00% 12,08%

68.725

35.558

6.869 454

6.042

438

AusAid

800 Danida

Pagu/Cap

532 1.852 627 Cida

ADB

6.167 0 USAid

GTZ

Realisasi/ Realized


109

Pembangunan Kelembagaan Institutional Development Laporan Keuangan KPK Tahun 2007

KPK’s 2007 Financial Statement

Realisasi PNBP TA 2008

Realization of Non-Tax State Revenues (PNBP)

Laporan Keuangan KPK Tahun 2007 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Di samping itu, laporan tersebut juga mendapat penghargaan dari Pemerintah dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan.

KPK’s 2007 financial statement of has been audited by the Monetary Board and achieved a ranking of fair without exception. The report also gained recognition from the Government as achieving the highest standard of performance in accountancy and governance financial reporting.

110

Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari penanganan kasus/perkara TPK dan Gratifikasi periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2008 yang telah disetorkan ke Kas Negara/Daerah adalah Rp411.800.133.417,00 dengan rincian sebagai berikut: • Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan pengadilan Rp 391.867.318.111,00 • Uang rampasan Rp 8.118.672.000,00 • Pendapatan Gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik Negara Rp 3.886.731.957,00 • Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan Rp4.395.621.163,00 • Pendapatan hasil denda Rp 2.750.000.000,00 • Pendapatan jasa lembaga keuangan/jasa giro Rp 596.955.186,00 • Pendapatan ongkos perkara Rp270.000,00


The realization of non-tax state revenues from corruption and a gratuity cases in 2008 was IDR 411,800,133,417.00 which has been returned to state and regional government accounts. The details are as follows: • Compensation of corrupted funds as ordered by the court: IDR 391,867,318,111.00 • Assets seized directly: IDR 8,118,672,000.00 • Gratuities which KPK determined were the property of the state: IDR 3,886,731,957.00 • Seized assets that were proven by courts to be the result of corruption : IDR 4,395,621,163.00 • Fines: IDR 2,750,000,000.00 • Services of financial agencies and banks: IDR 596,955,186.00 • Case fees : IDR 270,000.00


Hasil Denda (Penalty revenue) 0.67% Gratifikasi (Gratuities revenue) 0.94% Uang Rampasan/Sitaan (Confiscated revenue) 3.08%

Jasa Giro (Interest revenue) Ongkos Perkara 0.00% (Case fee revenue)

0.14%

95.16%

Dukungan Teknologi Informasi

Sebagai pelaksanaan dari Cetak Biru Pengembangan Teknologi Informasi KPK (IT Blue Print) KPK, selama 2008 telah dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu: Pertama, Pengembangan Teknologi Informasi, meliputi: • Pengembangan dan penyempurnaan Data Center KPK. Sejak menempati gedung baru di Kuningan, Data Center KPK terus dikembangkan dan ditingkatkan kapasitasnya sejalan dengan makin meningkatnya kegiatan KPK. Pengembangan dan peningkatan kapasitas meliputi instalasi server baru ataupun penambahan kapasitas fasilitas penyimpanan (storage) data. • Pengembangan dan penyempurnaan Backbone Jaringan TI Gedung KPK. Sejalan makin meningkatnya personel dan kegiatan KPK, dirasakan backbone jaringan gedung KPK Kuningan sudah tidak memadai lagi terutama untuk ISS dan BAS gedung KPK. Untuk itu, telah dilakukan peningkatan kapasitas backbone gedung KPK dengan pemisahan antara jaringan TI dan jaringan ISS/BAS. Dalam tahun ini juga telah dibangun jaringan yang menghubungkan gedung KPK dan eks gedung Uppindo (tempat Direktorat PP LHKPN berkantor). • Pengembangan peralatan perekaman persidangan TIPIKOR. Dalam tahun 2008, dengan dana yang berasal dari bantuan dari MCC/USAID telah diterima penambahan 5 set peralatan persidangan TIPIKOR . Sesuai dengan MoU dengan 5 universitas, peralatan tersebut telah diserahterimakan untuk dioperasikan kepada 5 universitas tersebut, yaitu Universitas Sumatera Utara, Universitas Sriwijaya, Universitas Sahid, Universitas Airlangga, dan Universitas Hasanuddin.

Uang Pengganti (Money for the criminal )

IT Support

In accordance with the blueprint for IT development, KPK conducted the following activities in 2008. Developing Information Technology, including: • Development and perfection of the KPK data center. Since occupying the new office in Kuningan, the capacity of KPK’s data center has continually been expanded in line with the growing number of programs handled by KPK. The expansion of this data system has included installing a new server and increasing the data storage capacity. • Development and perfection of a backbone IT network in KPK’s office. As the quantity of staff and programs has continually expanded, KPK’s backbone network also needed to be extended, particularly the ISS and BAS of KPK’s office. For this to occur the backbone capacity was expanded by separating the IT network from the ISS/BAS network. During 2008 a new network was also established for the KPK offices in the former Uppindo offices (where the LHKPN directorate is located). • Development of court session recording equipment in the Corruption Court (TIPIKOR). During 2008, funds from MCC/USAID were used to purchase five sets of recording equipment. The equipment was given to five universities, the University of North Sumartera, the Univeristy of Sriwijaya, Sahid University, Airlangga University, and Hasanuddin University, in accordance with KPK’s MoU with these universities. Developing Information Systems, including: • Development of a gratuities application. The gratuities application was designed to assist the gratuities directorate to conduct their work.


111


112

Kedua, Pengembangan Sistem Informasi, meliputi: • Pengembangan aplikasi gratifikasi. Aplikasi gratifikasi dibangun untuk membantu direktorat gratifikasi dalam melakukan kegiatannya. • Pengembangan aplikasi pengolahan dan analisis informasi. Aplikasi pengolahan dan analisis informasi adalah aplikasi untuk menghimpun dan menganaliasis data dan informasi yang ada di KPK. • Pengembangan aplikasi pemetaan korupsi. Aplikasi pemetaan korupsi adalah aplikasi berbasis Geographical Information System (GIS) yang bertujuan untuk menampilkan peta korupsi di Indonesia sampai tingkat kabupaten. • Pembangunan Anticorruption Clearinghouse. Dengan bantuan yang berasal dari GTZ, pada tahun 2008 telah dilakukan aktivitas-aktivitas dalam rangka pembangunan Anticorruption Clearinghouse. Aktivitas-aktivitas tersebut antara lain: pengadaan dan implementasi software perpustakaan, pengadaan dan instalasi server, eksplorasi konsep dan tools Knowledge Management Sytems dan penambahan bandwith internet. • Implementasi Service Oriented Architecture. Untuk mengefisiensikan pembangunan aplikasi di KPK , KPK akan mengimplementasikan Service Oriented Architecture (SOA) yaitu suatu konsep arsitektur informasi yang memudahkan fungsi-fungsi bisnis untuk saling berhubungan. Dalam tahun 2008 telah dilakukan penilaian terhadap kesiapan KPK mengimplementasikan SOA dan persiapan implementasi SOA di 2009 • Pemeliharaan dan pengembangan aplikasiaplikasi yang telah ada seperti PBViews, Document Management System, Aplikasi LHKPN, dan Aplikasi Case Management.


• Development of an application to manage and analyze information. This application is to collect and analyze data and information from within KPK. • Development of an application to map corruption. This application is based on a Geographical Information System (GIS) that can show a map of corruption at the level of regencies. • Development of an Anti-corruption Clearinghouse. Using funds from GTZ several activities relating to the clearinghouse were conducted including procuring and implementing software for the library, procuring and installing a server, exploring the concept and tools related to knowledge management systems, and increasing the internet bandwidth. • Implementation of service orientated architecture. To facilitate the development of applications, KPK will implement a service orientated architecture (SOA), namely an architectural concept of information that facilitates the connection between business functions. An evaluation of the suitability of SOA for KPK was completed in 2008 in addition to preparation for implementation of SOA in 2009. • Maintenance and development of existing applications such as PBViews, the Document Management System, the LHKPN Application, and the Case Management Application.

Strengthening the Judicial Aspect

As an independent organization, free from outside influence in conducting tasks and duties, KPK must increase its judicial strength to improve its corruption eradication efforts. This involves two aspects, the design of regulations and litigation/legal assistance. KPK has

Pembangunan Kelembagaan Institutional Development Penguatan Aspek Yuridis

KPK sebagai Lembaga Negara yang independen dan bebas dari pengaruh manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya membutuhkan penguatan aspek yuridis untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Penguatan aspek yuridis secara garis besarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu perancangan peraturan dan litigasi/bantuan hukum. Dilaksanakan oleh KPK dengan penerapan Service Legal Assistant yang konsisten dan profesional. 1. Perancangan Peraturan. Perancangan Peraturan yang dimaksud dalam rangka pembentukan produk-produk hukum yang diperlukan KPK, perancangan peraturan perundangan-undangan terkait KPK, pembentukan produk-produk hukum internal yang terintegrasi, pemberian legal information kepada Instansi pemerintah, swasta, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya, melakukan kajian-kajian penerapan hukum di bidang-bidang lain, mengadakan continuing legal education dan penyusunan Peta Tipikor putusan-putusan Pengadilan perkara tindak pidana korupsi yang telah inkracht. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam perancangan peraturan, sebagai berikut: • Aktif dalam perancangan peraturan perundangan yang terkait dengan kepentingan KPK, antara lain masuk dalam Tim Penyusun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Tim Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006, Tim Rancangan Perubahan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pembuatan Daftar Inventaris Masalah RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah disampaikan kepada Pemerintah. • Penyusunan perjanjian-perjanjian yang diadakan KPK dengan pihak lain, baik dalam maupun luar negeri, sebanyak 80 perjanjian/ kontrak Pengadaan Barang dan Jasa, dan beberapa perjanjian lainnya baik yang bersifat Rahasia maupun biasa. • Harmonisasi Peraturan Internal KPK dengan inventarisasi dan penelaahan terhadap seluruh Surat Keputusan yang dikeluarkan, sehingga adanya harmonisasi peraturan internal. • Pemberian Legal Information kepada instansi pemerintah yang menyampaikan surat pertanyaan/permohonan pendapat, juga dari pihak swasta, mahasiswa dalam rangka penyusunan tugas akhir baik program sarjana maupun program pasca sarjana, maupun

established a legal assistance service which is consistent and professional. 1. The Design of Regulations: these must form the legal tools required by KPK, namely the formation of laws related to KPK, the formation of internal, integrated, legal products, the provision of legal information to government institutions, the private sector, students, and the general public, studies into the application of law in other fields, the provision of continuing legal education and compilation of a corruption court map which documents court decisions made in corruption cases. Activities that have been undertaken in the field of designing regulations are as follows: • Active involvement in the design of laws related to KPK’s interests including; involvement in the compilation team of the Book of Criminal Law, the team to change government regulation No. 29/2006 and the team to design changes to the Anti-Corruption Law. In addition a list of problems with the existing corruption law was compiled and submitted to government. • Procurement contracts initiated by KPK with other parties within and outside of Indonesia. These consist of 80 procurement contracts and other contracts of a confidential and non-confidential nature. • Harmonizing KPK’s internal regulations by compiling an inventory of research into all official decisions announced. This aims to ensure the consistency of internal regulations. • Providing legal information to government institutions that submit an enquiry or request advice. This service is also available for the private sector, undergraduate and postgraduate


113


114

masyarakat, menjadi Narasumber di beberapa undangan. • Mengadakan Continuing Legal Education (Pendidikan Hukum Berkelanjutan) dilakukan bertujuan meningkatkan kepahaman keilmuan, baik untuk internal maupun eksternal dengan narasumber yang pakar di bidangnya, di antaranya: Diskusi terbatas mengenai Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diadakan pada 5 Mei 2008 mengundang peserta dari berbagai profesi terkait seperti Hakim, Pengacara, akademisi, dan LSM; serta Roundtable Discussion tentang Tata Urutan Produk peraturan Perundang-undangan. • Melakukan kajian-kajian hukum singkat terhadap permasalahan hukum yang dihadapi. • Penyusunan Peta Tindak Pidana Korupsi dari putusan-putusan Pengadilan Negeri yang telah In-kracht, sampai saat ini telah dilakukan 9 Pengadilan Negeri. 2. Litigasi dan Bantuan Hukum. Pelaksanaan litigasi dan Bantuan Hukum oleh KPK bertujuan untuk menjaga hak dan kepentingan KPK dalam penyelesaian perkara-perkara yang dihadapi KPK terkait dengan tugas dan kewenangan KPK, pemberian bantuan hukum dan pendampingan kepada pegawai KPK yang dipanggil oleh Kepolisian, koordinasi pengelolaan Tahanan KPK yang dititipkan di 8 Rumah Tahanan, dan pembuatan Legal Opinion/Legal Advice mengenai permasalahan Litigasi. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam Litigasi dan Bantuan Hukum, sebagai berikut: • Pelaksanaan litigasi dalam sengketa perkara Pra Peradilan yang dimohonkan Al Amin Nur Nasution sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK, putusan hakim menyatakan menolak permohonan Pra Peradilan tersebut; sengketa perkara perdata mengenai perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sengketa lainnya yang bersifat tertutup untuk umum; pengajuan laporan ke Kepolisian mengenai adanya Pemalsuan Nama/surat yang mengatasnamakan KPK dengan maksud meminta sejumlah uang oleh sejumlah oknum di beberapa wilayah. • Pendampingan dan bantuan hukum kepada pegawai KPK yang dipanggil untuk diminta keterangan dalam pemeriksaan di Kepolisian maupun sebagai saksi terkait dalam suatu perkara.


students who are completing their theses, and the general public. In addition KPK has provided speakers for a number of events. • Providing continuing legal education to increase the understanding of legal theory for participants inside and outide of KPK with speakers who are experts in their field, including: A discussion regarding the design of corruption laws held on 5 May 2008 to which many related professionals such as judges, attorneys, academics and NGOs were invited and a roundtable discussion about the sequence of clauses within the laws. • Conducting short studies regarding legal problems encountered. • Compiling a map of corruption and the rulings passed down from state courts. To date this has been conducted in nine state courts. 2. Litigation and Legal Assistance This aims to protect the rights and interests of KPK in completing cases handled by KPK, providing legal assistance and guidance to KPK personnel who are summoned by the police, coordinating the management of KPK detainees held in eight detention centers, and providing legal opinions and advice relating to litigation problems. Activities conducted by KPK in this area include: • Conducting litigation over the prejudicial error dispute arising from requests by Al Amin Nur Nasution, the accused in a case handled by KPK. In this case the judge rejected the request which concerned a violation of the law in the national court of South Jakarta and another dispute which remains confidential whereby a report was sent to the police regarding a false name/ a letter in the name of KPK intended at asking for an amount of money from several parties in a number of areas. • Accompanying and providing legal assistance to KPK personnel summoned to provide statements for police investigations or as witnesses in legal cases. • Guidance and analysis of cases related to the work of KPK including a judicial review of Law No. 16/2004 on attorneys in the Constitutional Court, a dispute over the authority of state organizations between Law No. 30/2002 on the Corruption Eradication Commission and the Bank Indonesia law in the Constitutional Court. • Coordination and management of KPK detainees who are detained in eight detention centers, namely: Mabes Polri, Mako Brimob-Kelapa Dua, Polda Metro Jaya, Polres Jaksel, Polres Jakut, Polres Jaktim, Polres JakBar, dan Polres JakPus.

Pembangunan Kelembagaan Institutional Development • Pemantauan dan analisis terhadap perkaraperkara yang terkait dengan kepentingan KPK. Contohnya dalam Judicial Review UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan di Mahkamah Konstitusi, Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Nomor BI di Mahkamah Konstitusi. • Koordinasi dan pengelolaan Tahanan KPK yang dititipkan di delapan lokasi Rumah Tahanan, yaitu : Mabes Polri, Mako Brimob-Kelapa Dua, Polda Metro Jaya, Polres Jaksel, Polres Jakut, Polres Jaktim, Polres JakBar, dan Polres JakPus. • Penyusunan Legal Opinion/Legal Advice terkait permasalahan Litigasi dalam rangka memberikan pencerahan mengenai permasalahan hukum yang dihadapi berdasarkan permintaan Pimpinan/Unit lain maupun hasil kajian-kajian hukum sendiri sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan/ tindakan hukum selanjutnya. • Pembahasan mekanisme mengenai pengelolaan perlindungan saksi dan pelapor serta penghargaan kepada pelapor yang diterapkan di KPK. • Koordinasi pengelolaan barang sitaan/barang rampasan pada RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara) Jakarta Pusat.

Pengawasan Internal

Pelaksanaan pengawasan secara fungsional pada KPK dilaksanakan oleh Direktorat Pengawasan Internal. Direktorat Pengawasan Internal bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan dan konsultasi secara obyektif dan independen untuk memberikan rekomendasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif, efisien, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka membantu mewujudkan tujuan organisasi KPK yang profesional dan berintegritas, strategi pengawasan internal difokuskan pada pencapaian tujuan berikut: • Ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku; • Peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional; • Peningkatan integritas pegawai; • Peningkatan keamanan atas pegawai, aset dan kegiatan.

• Compiling legal opinions and advice related to problems faced during litigation with the purpose of illustrating legal issues that are faced. The advice is based on requests from leaders and units and also as the result of legal studies. This material may be used to inform policy development and further legal action. • Discussing KPK’s mechanisms of managing witness, whistleblower protection and rewarding those who expose corruption. • Coordination of the management of seized and confiscated goods by RUPBASAN (National storage facility for seized goods) in Central Jakarta.

115

Internal Monitoring

Internal mointoring is done in a systematic fashion by the Directorate of Internal Monitoing which is tasked with independent and objective monitoring and consulation to provide recommendations towards acheiving organizational goals effectively, efficiently and in accordance with all laws and regulations. In order to create professional organizational goals with integrity, the Directorate of Internal Monitoring has focused on the following goals: • Adherance to current laws • Increasing the efficiency and effectiveness of operational activities • Raising integrity levels of personnel • Increasing the security of personnel, assets, and activities This strategy will be carried out through a number of activites based on organizational needs as follows: 1. Evaluating Performance and Finance Evaluation of performance and finance is directed at work units or processes to evaluate and provide



116

Strategi tersebut dilaksanakan dalam beberapa kegiatan yang didasarkan atas kebutuhan organisasi, sebagai berikut: 1. Kegiatan Evaluasi Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan evaluasi kinerja dan keuangan ditujukan kepada unit kerja ataupun suatu proses kegiatan untuk menilai serta memberikan rekomendasi agar pelaksanaan kegiatan di KPK dilaksanakan secara efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini mencakup reviu keuangan, audit dan reviu operasional, audit dan reviu kepatuhan, dan audit dengan tujuan tertentu. Selama tahun 2008, pelaksanaan evaluasi kinerja dan keuangan yang dilakukan sebanyak enam belas audit/reviu. 2. Kegiatan Konsultasi Kegiatan ini mencakup pemberian layanan konsultasi kepada unit kerja berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan operasional organisasi. Layanan konsultasi berperan dalam memberikan alternatif saran dan solusi untuk perbaikan ataupun peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan, personel, informasi, dan sarana/prasarana KPK. Selama tahun 2008 telah dilaksanakan sembilan layanan konsultasi. 3. Pengelolaan Risiko Pengelolaan Risiko merupakan kegiatan baru pada Pengawasan Internal KPK. Pengelolaan Risiko berfungsi untuk meyakinkan bahwa semua risiko potensial yang dihadapi KPK telah dikelola secara optimal oleh setiap unit kerja dalam rangka pencapaian visi dan misi KPK. Hingga akhir tahun 2008, telah dikembangkan model pengelolaan risiko berupa metodologi dan pedoman evaluasi atas risk


recommendations so that KPK’s activities will be conducted in an effective and efficient way and are in accordance with rules and regulations. Evaluating activities include reviews of finance, audits and reviews of opperational procedures, audits and reviews of adherance to rules and regulations, and audits with specific aims. During 2008, an evaluation of performance and finance was conducted using sixteen audits and reviews. 2. Consultation Activities Consultation activities involve providing consultants to work units related to operational and organizational activities. These consultants acts to provide alternative advice and solutions to improve or raise effectiveness and efficiency of KPK’s activities, personnel, information, infrastructure and equipment. During 2008 nine consultative activities were conducted. 3. Risk Management Risk management is a new activity for the Internal Monitoring Directorate of KPK. The function of risk management is to ensure that all potential risks encountered by KPK are managed in an optimal way by every work unit in working towards the vision and mission of KPK. Prior to the conclusion of 2008, a risk management model was developed forming the methodology and guidelines to conduct a risk self assessment. This model was trialled by the Internal Monitoring Directorate. 4. Handing Complaints The complaints system aimed to collec t information internally or from the public regarding

Pembangunan Kelembagaan Institutional Development self assessment, dan dilaksanakan uji coba atas model pengelolaan risiko tersebut pada Direktorat Pengawasan Internal. 4. Layanan Pengaduan Sistem pengaduan ditujukan untuk menampung informasi masyarakat maupun pihak internal KPK mengenai indikasi pelanggaran etika dan profesi yang dilakukan oleh Pejabat, Pegawai, dan Penasihat KPK. Terhadap informasi yang diterima dilakukan penelaahan, apabila terdapat indikasi kuat akan dilanjutkan ke tahap audit khusus atau pemeriksaan terhadap personel KPK yang terindikasi melanggar etika dan profesi. Dengan demikian diharapkan integritas organisasi KPK dapat senantiasa dijaga dan ditingkatkan. Selama tahun 2008, atas informasi pengaduan yang diterima telah dilaksanakan tiga belas audit khusus atau pemeriksaan. 5. Monitoring dan Koordinasi Pengamanan Sejalan dengan kompleksitas pelaksanaan tugas KPK, dirasakan perlu untuk diperoleh jaminan kemananan, baik berupa kemananan atas aset fisik, personel, informasi, maupun pelaksanaan kegiatan. Monitoring dan Koordinasi Pengamanan Internal merupakan kegiatan baru pada Pengawasan Internal KPK. Selama tahun 2008 dilakukan pengembangan dan penyempurnaan metodologi beserta sistem mekanisme koordinasi pengamanan, dan pelaksanaan reviu dalam menilai pelaksanaan kegiatan pengamanan internal KPK sebanyak dua kali. 6. Kegiatan Eksaminasi Untuk menjamin efektivitas dan standar mutu pelaksanaan kegiatan KPK, khususnya kegiatan penindakan terhadap tindak pidana korupsi, diperlukan pelaksanaan kegiatan eksaminasi. Kegiatan eksaminasi merupakan fungsi baru pada Pengawasan Internal KPK. Kegiatan eksaminasi KPK diarahkan untuk mengevaluasi kegiatankegiatan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang rentan terhadap pelanggaran baik pidana maupun non-pidana. Pada akhir tahun 2008, pengembangan kelembagaan terkait pelaksanaan kegiatan eksaminasi KPK masih dalam tataran konsep dan penyusunan prosedur pelaksanaan.

indications of breached ethics or unprofessional behavior by KPK’s officials, employees or advisors. Information received is followed up, and if there is a strong indication of a violation by KPK personnel, a special audit or investigation will be initiated. Through strong supervisory methods, it is hoped that the integrity of KPK as an organization will be maintained and increased. Throughout 2008, thirteen special audits or investigations were conducted as a result of information arising from complaints. 5. Monitoring and Coordinating Security Due to the complex and sensitive nature of KPK’s duties, it is necessary to provide a guarantee of the security of physical assets, personnel, information, and activities. Monitoring and coordinating security is a new program for the Internal Monitoring unit of KPK. During 2008 the method and system mechanisms to coordinate security was developed and perfected and a two reviews of the internal security measures conducted by KPK occurred. 6. Examination Activities To protect the effectiveness and the quality standards of KPK’s programs, particularly repressive programs related to corruption crimes, activities must be examined. The examination of activities is a new function of the Internal Monitoring unit. Examinations focus on the handling of criminal and non-criminal cases which are vulnerable to violations. At the conclusion of 2008, the organizational development of conducting examination activities was still in the conceptual stage and procedures were being compiled.


117


118

KPK Peduli

Di samping melaksanakan tugas pemberantasan korupsi, insan KPK pun peduli pada lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah donor darah dari karyawan/pegawai KPK, melalui Wadah Pegawai.


KPK’s Social Responsibility

Alongside the task of eradicating corruption, KPK personnel also care deeply about the society in which they live. Many employees donated blood through blood donation days run by the staff forum.

8 Laporan Keuangan FInancial Statements (Unaudited)

119


Laporan TahunanAnnual Report 2008 Notes

2007 Budget

2007 Realization

31.217.400.000

JUMLAH PENDAPATAN

400.122.947.802

400.122.947.802

A.1 45.035.997.000

45.035.997.000 50.743.140.639

50.743.140.639 112,67

112,67

JUMLAH BELANJA

346.870.538.000

204.711.940.294

59,02

B.2.2.3

B.2.2.2

B.2.2.1

346.251.161.000

75.464.380.000

22.642.981.000

483.600.000

6,86

82,75

47,29

67,99

164.050.598.734

53.555.928

6.709.832.345

29,64

0

6.763.388.273

47.058.714.878

44.521.194.872

65.707.300.711

Materials Expenditures

Personnel Expenditures

GRANTS

Capital Expenditures

Materials Expenditures

Personnel Expenditures

47,38

TOTAL EXPENDITURES

Total Capital Expenditures

3,12

22,58

0,00

98.590.961.000

56.869.117.000

94.144.609.000

96.646.474.000

157.287.210.461

1.920.950.000

B.2.2.3

B.2.2.2

B.2.2.1

12.08

82,70

73,45

88,33

247.660.200.000

Capital Expenditures

61.625.146.000

Belanja Modal

11.883.024.637

0

13.803.974.637

30.444.190.708

61.596.398.423

98.867.376.526

82,07

0,07

52.632.470.000

114.257.616.000

HIBAH

Belanja Barang

36.810.726.000

Belanja Modal

0

83.870.058.000

Belanja Barang

Belanja Pegawai

111.932.138.000

Belanja Pegawai

190.907.965.657

NATIONAL BUDGET

232.612.922.000

RUPIAH MURNI

AMOUNT FROM THE

EXPENDITURES

TOTAL REVENUE

Non Tax State Revenue

REVENUE

63,51

B.2.2

1.281,73

1.281,73

BELANJA

31.217.400.000

Pendapatan Negara Bukan Pajak

PENDAPATAN

2008 Realization

2008 Budget

%

Realisasi 2007 /

Anggaran 2007 /

Realisasi 2008/

Anggaran 2008 /

Catatan /

CORRUPTION ERADICATION COMMISSION BUDGET REALIZATION STATEMENT FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2008 AND 2007 (In Rupiah, Unless Otherwise Stated) %

120

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2008 DAN 2007 (Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Laporan Keuangan Financial Statements (Unaudited)


KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NERACA 31 DESEMBER 2008 DAN 2007 (Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

CORRUPTION ERADICATION COMMISSION BALANCE SHEETS 31 DECEMBER 2008 AND 2007 (In Rupiah, Unless Otherwise Stated) 2008

Catatan/ Notes

2007

ASET Aset Lancar

ASSETS Current Assets

Kas di Bendahara Pengeluaran

468.301

C.2.1.1

0

Expenditure Treasurer’s cash on hand

Kas di Bendahara Penerimaan

0

C.2.1.2

0

Income Treasurer’s cash on hand

Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/TGR

5.465.000

C.2.1.3

0

112.991.922

C.2.1.4

0

Non Tax Receivables

Persediaan

2.608.490.003

C.2.1.5

1.022.436.634

Supplies

Jumlah Aset Lancar

2.727.415.226

1.022.436.634

Total Current Assets

Aset Tetap

Fixed Assets

Piutang Bukan Pajak/Piutang Lainnya

121.067.839.698

C.2.2.1

109.020.952.960

Equipment and Machinery

Jalan, Irigasi, dan jaringan

Peralatan dan Mesin

30.664.870.329

C.2.2.2

14.256.869.959

Roads, Irrigation, and Networks

Aset Tetap lainnya

41.710.925.545

C.2.2.3

38.644.378.682

Other Fixed Assets

193.443.635.572

161.922.201.601

Total Fixed Assets

Aset Lainnya

Other Assets

Jumlah Aset Tetap Aset Tak berwujud Aset lain-lain Jumlah Aset Lainnya TOTAL ASET

8.525.668.046

C.2.3.1

5.801.599.515

0

Intangible Assets

C.2.3.2

14.232.475.026

Other Assets

14.327.267.561

14.232.475.026

Total Other Assets

210.498.318.359

177.177.113.261

TOTAL ASSETS

KEWAJIBAN

LIABILITIES

Kewajiban Jangka Pendek

Current Liabilities

Utang kepada Pihak Ketiga

4.714.486.429

C.2.4.1

217.786.000

Debt to Third Parties

468.301

C.2.4.2

0

Deposits from KPPN

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

4.714.954.730

217.786.000

Total Current Liabilities

Jumlah Kewajiban

4.714.954.730

217.786.000

Total Liabilities

EKUITAS DANA

FUND EQUITY

Uang Muka dari KPPN

Ekuitas Dana Lancar Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan untuk

Current Fund Equity

118.456.922

C.2.5.1

0

Reserve for Receivables

2.608.490.003

C.2.5.2

1.022.436.634

Reserve for Supplies

(4.714.486.429)

C.2.5.3

(217.786.000)

Funds reserved for debt payments

(1.987.539.504)

804.650.634

Total Current Fund Equity

Pembayaran Utang Jumlah Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

193.443.635.572

C.2.6.1

14.327.267.561

161.922.201.601

Invested Fund Equity Invested in Fixed Assets

C.2.6.2

14.232.475.026

Invested in Other Assets

Jumlah Ekuitas dana Investasi

207.770.903.133

176.154.676.627

Total Invested Fund Equity

JUMLAH EKUITAS DANA

205.783.363.629

176.959.327.261

TOTAL FUND EQUITY

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

210.498.318.359

177.177.113.261

TOTAL LIABILITIES AND FUND EQUITY


121


KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NERACA 31 DESEMBER 2008 DAN 2007 (Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Laporan Keuangan Tahun 2008 ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (good governance). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

A. Penjelasan Umum

122

A.1. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan KPK tahun 2008 disusun dengan menggunakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajeman Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Laporan keuangan ini telah direview sebelumnya oleh aparat pengawasan internal. A.2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana Penyusunan dan penyajian laporan keuangan KPK tahun 2008 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

B. Penjelasan atas pos-pos laporan realisasi anggaran

B.1. Pendapatan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp400.122.947.802,00 atau sebesar 1.281,73% dari estimasinya.


CORRUPTION ERADICATION COMMISSION BALANCE SHEETS 31 DECEMBER 2008 AND 2007 (In Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The 2008 Financial Statements above were presented by us in their totality under our principles of transparency and accountability, in the spirit of good governance. The following Notes are attached in order to provide information necessary for effective disclosure.

A. General Explanation

A.1. Compilation Approach The 2008 KPK Financial Statement was prepared using the Agency’s Accounting System (SAI) that consists of the Financial Accounting System (SAK) and the Management Information System of State Assets (SIMAK- BMN). The financial statement has been reviewed by our internal affairs personnel. A.2. Summary Of Accounting Policies The accounting methods used in the government’s financial statements involve a cash basis for the acknowledgment of Revenues and expenditures, as well as an accruals basis for the acknowledgment of assets, liabilities, and fund equities. The compilation and the presentation of the 2008 KPK financial statement refers to and complies with the Government’s Accounting Standards as provided in the Government Regulation No. 24/2005 about the Standard of Government Accounting.

B. Explanation On Items In The Budget Realization Statements

B.1. Revenues The non tax revenue realization in the 2008 Budget amounted to IDR400,122,947,802.00 or 1,281.73% of estimated values.

Laporan Keuangan Financial Statements (Unaudited) PNBP tersebut terdiri dari:

(a) Functional Non Tax Revenue

(a) PNBP Fungsional 542.139.265

• Jasa Giro

2.750.000.000

• Pendapatan hasil denda

270.000

• Pendapatan Ongkos Perkara • Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan

4.305.621.163

• Pendapatan Gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara

3.446.731.957

• Pendapatan Uang pengganti TPK yang Ditetapkan pengadilan

387.861.132.964

• Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara

184.565.000

• Revenue from confiscated assets • Revenue from gratuities that KPK determined were property • Revenue from compensation the court ordered be paid by

• •

•

• Revenue from the return of state income (b) General Non Tax Revenue

(b) PNBP Umum 33.169.987

Jasa Giro Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan

272.697.983

• Interest revenue • Revenue from the penalties required to be paid for delayed completion of government work

Pemerintah Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL

169.552.007

• Reacceptance of the Personel Expenditures from the previous year’s budget

•

Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL

19.024.721

•

Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL

18.775.505

• Revenue from case fees

convicted corruptors

• Revenue from fines

of the state

• Interest revenue

pengadilan

This non tax revenue consisted of:

•

Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita

oleh Negara

Pendapatan anggaran lain-lain

•

1.075.000 518.192.250

B.2. Belanja Belanja KPK meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Perincian Anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dari tabel berikut ini:

• Reacceptance of Other Expenditures from the previous year’s budget • Reacceptance of Other Expenditures • Revenue from payment of state indemnification • Revenue from the other budgets

B.2. Expenditures KPK expenditures include personnel expenditures, material expenditures, and capital expenditures. Budget details and the realization of the expenditures can be observed in the following table:

Tabel.1 /Table. 1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut sumber pembiayaan/ Budget details and expenditure realization according to the source of funding (Rupiah) / (in rupiah) Satuan Kerja / Work Unit

Sumber Pembiayaan / Finance Source

Pagu Anggaran Setelah Revisi / Revised Budget Ceiling

Realisasi Belanja/ Expenditures Realization

%

Komisi Pemberantasan Korupsi / Corruption Eradication Commission

Rupiah Murni / Funds from the national budget

232.612.922.000

190.907.965.657

82.90

Hibah / Grant

114.257.616.000

13.803.974.637

12,08

346.870.538.000

204.711.940.294

59,02

Jumlah / Total


123

Laporan Keuangan Financial Statements (Unaudited) Tabel .2 / Table. 2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per Jenis Belanja (Rupiah Murni) / Budget Details and Expenditure Realization per kind of Expenditure (Funds received from the national budget) (Rupiah) / (in Rupiah) Kode Jenis Belanja / Account Number

Uraian Jenis Belanja / Kind of Expenditure

Anggaran Setelah Revisi / Revised Budget

Realisasi Belanja / Realized Budget

51

Belanja Pegawai / Personnel Expenditures

111.932.138.000

98.867.376.526

88,33

52

Belanja Barang / Material Expenditures

83.870.058.000

61.596.398.423

73,45

53

Belanja Modal / Capital Expenditures

36.810.726.000

30.444.190.708

82,70

232.612.922.000

190.907.965.657

82,07

Jumlah / Total

%

Tabel.3 / Table.3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja (Hibah) / Budget Details and Expenditure Realization per Kind of Expenditure (Grant) (Rupiah) / (in Rupiah)

124

Kode Jenis Belanja / Account Number

Uraian Jenis Belanja / Kind of Expenditure

Anggaran Setelah Revisi / Revised Budget

Realisasi Belanja / Realized Budget

51

Belanja Pegawai / Personnel Expenditures

0

0

0,00

52

Belanja Barang / Material Expenditures

52.632.470.000

11.883.024.637

22,58

53

Belanja Modal / Capital Expenditures

61.625.146.000

1.920.950.000

3,12

114.257.616.000

13.803.974.637

12,08

Jumlah / Total

B.3. Catatan Penting Lainnya 1. KPK tidak mendapatkan anggaran belanja tambahan (ABT) pada TA 2008. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 357/MK.02/2008 tentang perubahan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2008, pagu anggaran Rupiah Murni KPK yang semula berdasarkan pagu Definitif sebesar Rp258.258.200.000,00/ penghematan sebesar Rp25.645.278.000,00 atau 9,93%. 2. Sesuai peraturan yang berlaku, semua hibah yang diterima KPK apabila telah ada dokumen pendukung berupa Grant Agreement atau Financial Agreement atau dokumen yang dipersamakan yang telah ditandatangani oleh penerima dan pemberi donor telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan dan telah mendapat Nomor Register. Pendokumenan hibah ke dalam DIPA telah dilakukan KPK sejak tahun 2005.


%

B.3. Other Important Notes 1. KPK didn’t get an additional expenditures budget (ABT) in the year 2008. Based on the letter from the finance minister No.357/MK.02/2008 on the change of state ministries and institutions’ planned budgets in the national budget (APBN-P) in the year 2008, the budget ceiling of KPK at the beginning was based on a definitive budget and amounted to IDR258,258,200,000.00 and was reduced by IDR25,645,278,000.00 or 9.93 percent. 2. According to the present government regulations, all grants received by KPK must have supporting documents such as grant agreements, financial agreements or related documents already signed by the donors and receivers and reported to the finance minister to gain register numbers.

Laporan Keuangan Financial Statements (Unaudited) 3. Total pagu hibah yang diterima KPK yang masuk dalam DIPA KPK TA 2008 sebesar Rp114.257.616.000,00 berasal dari GTZ Jerman, ADB, USAID, Kanada, Australia, dan Denmark. Dari total pagu tersebut, sampai dengan 31 Desember 2008 telah direalisasikan sebesar Rp13.803.974.637,00 (12,08%). Hibah tersebut sebagian merupakan luncuran hibah tahun 2007.

C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

C.2.1 Aset Lancar C.2.1.1 Kas Di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2008 sebesar Rp468.301,00 merupakan saldo Uang Persediaan (UP) Rupiah Murni (RM) yang ada pada Bendahara Pengeluaran pada tanggal neraca. Saldo tersebut telah disetorkan kembali ke Kas Negara pada tanggal 8 Januari 2009. C.2.1.2 Kas Di Bendahara Penerimaan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal neraca adalah sebesar Rp0,00. Tidak ada perbedaan Kas di Bendahara Penerimaan untuk TA 2008 dan 2007. Bendahara Penerimaan juga mengelola titipan uang barang bukti, uang sitaan, dan uang gratifikasi dari kegiatan penindakan dan pencegahan. Sampai dengan 31 Desember 2008, titipan uang barang bukti, uang sitaan, dan uang gratifikasi, baik yang disimpan pada brankas Bendahara Penerimaan maupun rekening giro adalah sebesar Rp124.298.566.962,00 dengan rincian sebagai berikut:

3. Total grants received by KPK which were included in KPK’s budget implementation in 2008 amounted to IDR114,257,616,000.00. These came from GTZ Germany, ADB, USAID, Canada, Australia, and Denmark. From this total amount, prior to December 31, 2008 IDR13,803,974,637.00 (12.08%) had been realized, one part of these grant funds was released during 2007.

C. Explanation Of Balance Sheet Items

C.2.1 Current Assets C.2.1.1 Treasurer’s Expenditures (Cash) Cash held by the Expenditure Treasurer as per 31 December 2008 amounted to IDR468,301.00. This was the balance of money for supplies held by the Treasurer at that time. The cash balance was returned to State Treasury on 8 January 2009. C.2.1.2 Treasurer’s Revenue (Cash) The Income Treasurer’s cash balance as per 31 December 2008 amounted to IDR0.00. There was no difference between the 2008 and 2007 fiscal year. The Income Treasurer also managed the deposit of money from evidence, confiscations, and gratuities from repressive and preventive activities. Prior to 31 December 2008, money deposited from evidence, confiscations, and gratuities, consisting of cash held by the Income Treasurer or cash in the bank amounted to IDR124,298,566,962.00 with the following details:

Uang Kas di Bendahara Penerimaan/ Pengelola Titipan uang Sitaan

17.617.666.000

Cash on hand

Saldo kas di bank

96.514.313.725

Cash in the bank

Valuta asing

10.166.587.237

Foreign currency

Jumlah

124.298.566.962

Titipan uang sitaan tersebut di atas belum dapat disetorkan ke kas Negara, karena belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Total

The deposit of confiscated money listed above cannot yet be returned to the State Treasury, because it has not been conclusively resolved.


125

Laporan Keuangan Financial Statements (Unaudited) C.2.1.3 Current Receivables of theTreasury or Indemnification Claims Current Receivables of the Treasury or Indemnification Claims amounting to IDR5,465,000.00 was from an indemnification payment that will be concluded in October 2009.

C.2.1.3 Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/ TGR Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp5.465.000,00 merupakan sisa TGR yang akan selesai angsuran pembayarannya pada bulan Oktober 2009.

C.2.1.4 Non Tax Receivebles Non tax receivables as per 31 December 2008 amounted to IDR112,991,922.00 consisting of non tax revenue, namely cash or claims to third parties for money, goods, or services that could be cashed and were not yet completed at the date of this financial statement. It is hoped that these will be received within one year.

C.2.1.4 Piutang Bukan Pajak Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2008 sebesar Rp112.991.922,00 merupakan piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yaitu semua kas atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal laporan keuangan dan diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

126

Piutang Pendapatan Gratifikasi

100.683.000

Piutang Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah

12.308.922

Jumlah

112.991.922

Gratuities Receivables Receivables from the delay penalty of government work completion Total

C.2.1.5 Inventories

C.2.1.5 Persediaan

Saldo Persediaan per Desember 2007

1.022.436.634

Supplies balance as per December 2007

Mutasi persediaan selama tahun 2008

1.586.053.369

Reallocation of supplies during 2008

Saldo per 31 Desember 2008

2.608.490.003

Balance as per 31 December 2008

C.2.2 Aset Tetap Nilai aset tetap per 31 Desember 2008 sebesar Rp193.443.635.572,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut: Nama Aset Tetap / Kind of Fixed Asset

Saldo Awal / Initial Balance

C.2.2 Fixed Assets The value of fixed assets as per 31 December 2008 was IDR193,443,635,572.00 with the following details:

Mutasi / Reallocations Kurang / Reduction Tambah /Addition

Saldo Akhir / Final Balance

109.020.952.960

12.046.886.738

0

121.067.839.698

Jalan, irigasi, dan jaringan/ Roads, Irrigation, and Networks

14.256.869.959

16.408.000.370

0

30.664.870.329

Aset Tetap Lainnya / Other Fixed Assets

38.644.378.682

3.066.546.863

0

41.710.925.545

161.922.201.601

31.521.433.971

0

193.443.635.572

Peralatan dan Mesin / Equipment and Machinery

Jumlah / Total


Laporan Keuangan Financial Statements (Unaudited) C.2.3 Aset Lainnya Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2008 sebesar Rp14.327.267.561,00 merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tetap, terdiri dari Aset Tak Berwujud sebesar Rp8.525.668.046,00 dan Aset Lain-lain sebesar Rp5.801.599.515,00. Rincian Aset Lainnya sebagai berikut: C.2.3.1 Aset Tak Berwujud Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2008 adalah Rp8.525.668.046,00 dengan rincian sebagai berikut: Perangkat lunak komputer associates Paket lisensi perangkat lunak Ms. Adobe Paket lisensi perangkat lunak Ms. Adobe Barang Hibah JICA Perangkat lunak tahun 2006 Perangkat lunak tahun 2007 Perangkat lunak tahun 2008 Jumlah

1.456.148.000 2.697.471.458 1.375.660.000 60.807.398 22.506.000 2.224.379.940 688.695.250 8.525.668.046

C.2.3.2 Aset Lain-lain Aset lain-lain per 31 Desember 2008 adalah Rp5.801.599.515,00 dengan rincian sebagai berikut: Aset dalam kondisi rusak Mutasi kurang Aset dalam kondisi rusak Telepon seluler berikut memory card-nya yang hilang Reklas piutang bukan pajak dari aset lancar Saldo per 31 Desember 2008

1.462.787.827 (18.728.312) 6.450.000 4.351.000.000 5.801.599.515

C.2.4 Kewajiban Jangka Pendek C.2.4.1 Utang Kepada Pihak Ketiga Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2008 sebesar Rp4.714.486.429,00 berasal dari penyerahan barang/jasa yang belum dibayar sampai dengan tanggal neraca. C.2.4.2 Uang Muka Dari KPPN Nilai Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2008 sebesar Rp468.301,00 merupakan penyeimbang akun Kas di Bendahara Pengeluaran.

C.2.3 Others Assets Other assets were assets that could not be grouped into current assets or fixed assets. The Other assets value as per 31 December 2008 was IDR14,327,267,561.00 with the following details: C.2.3.1 Intangible Assets IntangibleAssetsasper31December 2008 amounted to IDR8,525,668,046.00 with the following details:

Associates computer software License package of Ms. Adobe software License package of Ms. Adobe software Goods from JICA Grant Software (2006) Software (2007) Software (2008) Total C.2.3.2 Other Asset Other Assets as per 31 December 2008 amounted to IDR5,801,599,515.00 with the following details: Damaged assets Decrease in damaged assets Lost mobile phones (including memory cards) Reclasification of current assets to the non tax receivables account Balance as per December 31 2008 C.2.4 Current Liabilities C.2.4.1 Debt to Third Parties Debt to third parties as per 31 December 2008 amounted to IDR4,714,486,429.00 coming from goods/services delivery that was not yet payed as of the date of the balance sheet. C.2.4.2 Deposit From the State’s Treasurer Deposits from the state’s treasurer as per 31 December 2008 valued at IDR468,301.00 constituted a balancing of the cash account of the Expenditure Treasurer.


127


128

C.2.5 Ekuitas Dana Lancar C.2.5.1 Cadangan Piutang Nilai Cadangan Piutang per 31 Desember 2008 sebesar Rp118.456.922,00, merupakan penyeimbang Akun Piutang Bukan Pajak.

C.2.5 Current Fund Equity C.2.5.1 Reserve for Receivables The reserve for receivables as per 31 December 2008 was valued at IDR118,456,922.00, which constituted a balancing of the non tax receivables account.

C.2.5.2 Cadangan Persediaan Nilai Cadangan Persediaan secara total per 31 Desember 2008, merupakan penyeimbang Akun Persediaan sebesar Rp2.608.490.003,00.

C.2.5.2 Reserve for Supplies The value of the total supplies reserve as per 31 December 2008, constituted a balancing of the account supplies valued at IDR2,608,490,003.00.

C.2.5.3 Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Nilai akun tersebut per 31 Desember 2008 sebesar minus Rp4.714.486.429,00, merupakan penyeimbang akun Utang kepada Pihak Ketiga.

C.2.5.3 Funds Reserved for debt payment As per 31 December 2008 was valued at IDR4,714,486,429.00, which constituted a balancing of the account debt to Third Parties.

C.2.6 Ekuitas Dana Investasi C.2.6.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Nilai dana diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2008 sebesar Rp193.443.635.572,00 merupakan penyeimbang akun Aset Tetap. C.2.6.2 Diinvestasikan Dalam Aset lainnya Dana yang diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2008 sebesar Rp14.327.267.561,00 merupakan penyeimbang akun Aset Lainnya.


C.2.6 Investment Fund Equity C.2.6.1 Investment in Fixed Assets The value of the funds invested in fixed assets as per 31 December 2008 was IDR193,443,635,572.00 and constituted a balancing of the fixed assets account. C.2.6.2 Investment in Others Assets The value of the funds invested in others assets as per 31 December 2008 was IDR14,327,267,561.00, and constituted a balancing of the other assets account.

9 Program Kerja 2009 2009 Work Plan

129


Program Kerja 2009 2009 Work Plan

130

Untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan tahun 2009, KPK mendapatkan dukungan dana Rupiah Murni APBN sebesar Rp315,26 miliar, yang akan dialokasikan ke dalam Belanja Pegawai sebesar Rp159,37 miliar (50,56%), Belanja Barang sebesar Rp112,55 miliar (35,71%), dan Belanja Modal sebesar Rp43,31 miliar (13,74%).

KPK will receive IDR 315.26 billion from the state budget for its various programs and activities in the year 2009. IDR 159.37 billion (50.56%) will be allocated for for personnel expenditures, IDR 112.55 billion (35.71%) for material expenditures and IDR 43.31 billion (13.74%) for capital expenditures.

Belanja Modal (Capital Expenditure)

13,74%

Belanja Barang (Material Expenditure)

35,71% 50,56%


Belanja Pegawai (Personnel Expenditure)

Program Kerja 2009 2009 Work Plan Dukungan dana tersebut akan dialokasikan untuk berbagai kegiatan pemberantasan korupsi pada tahun 2009, yang dikelompokkan ke dalam enam program dengan penjelasan ringkas sebagai berikut:

This funding will be allocated to the following six corruption eradication programs in 2009:

Penerapan Kepemerintahan yang Baik Good Governance Implemintation

8,43%

4,47%

Peningkatan Sarana dan Prasarana Facilities & Infrastructure Improvement

7,86% 3.02% 13,10%

Program Penegakan Hukum dan HAM

Program ini bertujuan meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sasaran program ini adalah: (a) meningkatnya penyelesaian kasus TPK; (b) meningkatnya koordinasi dan supervisi dengan lembaga penegak hukum lainnya; dan (c) meningkatnya jumlah pengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh TPK. Untuk program ini dialokasikan dana sebesar Rp26,569 miliar (8,43%). Berbagai kegiatan yang direncanakan dalam program ini meliputi: supervisi dan koordinasi penanganan perkara TPK; penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kasus TPK; eksekusi putusan pengadilan yang telah inkracht; perlindungan saksi; bantuan teknis penyelidikan dan penyidikan TPK; penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi; serta penyelenggaraan diskusi dan seminar pemberantasan korupsi.

Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM

Dana Rp24,769 miliar (7,86%) dialokasikan untuk program yang bertujuan membangun budaya antikorupsi ini. Sasaran program peningkatan kesadaran hukum dan HAM adalah: (a) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi; (b) terlaksananya pengawasan yang baik terhadap kekayaan Pejabat/PN; dan (c) terlaksananya

63,13%

Perencanaan Hukum Legal Planning Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM Improved Legal & Human Rights Awarness Penegakan Humum dan HAM Law Enforcement & Human Rights Peningkatan Kualitas Profesi Hukum Legal Profession Reform

Law Enforcement and Human Rights Program

The objectives of the program are as follows : (a) increasing the number of corruption cases solved; (b) increasing coordination with and supervision of other law enforcement agencies, and (c) increasing the quantity of state losses recovered from corrupt acts. IDR 26.569 billion (8.43%) will be allocated to this program which is intended to increase public trust in the corruption eradication effort in Indonesia. Various activities that have been planned within this program include supervision and coordination efforts in the handling of corruption cases; seeking conclusive judicial decisions in court; witness protection, technical assistance for preliminary investigations and investigations; holding coordination meetings and consultations; and holding anti-corruption discussions and seminars.

Improved Legal and Human Rights Awareness Program

IDR 24.769 billion (7.86%) will be allocated to this program, which is designed to build a culture of anticorruption. The objectives of the program are to: (a) increase public participation in corruption eradication; (b) achieve effective monitoring of the wealth of state and government officials; and (c) achieve an effective analysis and follow-up of public allegations of corruption.


131

Program Kerja 2009 2009 Work Plan

penelaahan dan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat.

132

Untuk melaksanakan program tersebut, telah direncanakan kegiatan: (a) Pemeriksaan dan pengawasan internal, yang terdiri atas pemeriksaan dan pengawasan, pembinaan serta evaluasi atas hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya, dan pembinaan/ koordinasi dan konsultasi pengawasan; (b) Pendidikan pemberantasan korupsi, yang terdiri dari penyelenggaraan humas, protokol, dan pemberitaan, penyuluhan dan penyebaran informasi, penyediaan perangkat dikyanmas, dan workshop dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi; (c) Pengelolaan gratifikasi, yang terdiri dari penyuluhan dan penyebaran informasi, penyediaan perangkat penanganan gratifikasi, dan pemeriksaan/investigasi gratifikasi; (d) Pengelolaan LHKPN, yang terdiri dari penyuluhan dan penyebaran informasi, pemutakhiran data LHKPN, pengadaan formulir LHKPN, pemeriksaan LHKPN, dan pengumuman LHKPN dalam Berita Negara/Tambahan Berita Negara; (e) Penanganan pengaduan masyarakat tentang TPK, yang terdiri dari penguatan jaringan kerja dan kemitraan, pengumpulan bahan dan keterangan tambahan, supervisi dan koordinasi penanganan TPK, dan supervisi dan koordinasi penanganan TPK; (f ) Sosialisasi pencegahan TPK, yang terdiri atas penyuluhan dan penyebaran informasi, pengiriman dokumen, pembuatan dan placement public service advertisement (PSA), dan penyelenggaraan workshop dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi,


Various activities that have been planned within this program are include: (a) activities concerning audits and internal controls, which are divided into auditing and supervision, development and evaluation of the audit results and consequent action and the development and coordination of this action, and supervision consultation; (b) Corruption Eradication Education, which consists of: the formation of a Public Relations Bureau and protocols, reporting news related to KPK, interpreting, promoting, and distributing news about KPK, supplying materials & tools to the education sector and public services, and hosting workshops aimed at increasing the eradication of corruption; (c) the management of graft cases, which consists of consulting and distributing information, supplying tools and materials for handling graft cases and also investigations related graft cases; (d) the management of wealth reports of public officials (LHKPN) which consists of explaining and dispersing information, updating the information on wealth reports of public officials, supplying the forms for public officials to report their wealth, auditing the wealth reports of public officials and LHKPN announcements in the State Gazette and State Gazette Supplement; (e) and evaluating the handling of public allegations of corruption, composed of anti-corruption operations in provincial areas, the collection of material and extra information, strengthening work networks and partnerships, and supervision and coordination of corruption eradication; (f) prevention and awareness raising efforts which consist of consultations, dispersing information, distributing documents, producing and broadcasting of public service announcements, and holding workshops in the context of accelerating the national anti-corruption effort.

Legal Profession Reform Program

With a budget allocation of IDR 14.084 billion (4.47%), this program is intended to improve the performance of KPK human resources in the context of corruption eradication. The main objective is the creation of KPK human resources, specifically law enforcement officials, that are professional and of high quality. Activities planned to support the achievement of this objective include: technical education and training in Indonesia or abroad; recruitment of KPK personnel, arranging events such as speeches, discussions, seminars, and informal meetings that focus on quality improvements within the legal professions; arranging international events and conferences in Indonesia or abroad; and the development of professional auditors.

Program Kerja 2009 2009 Work Plan Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum

Dengan alokasi dana sebesar Rp14.084 miliar (4,47%), program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja SDM KPK dalam rangka pemberantasan korupsi. Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya SDM KPK, khususnya penegak hukum, yang profesional dan berkualitas. Kegiatan yang direncanakan adalah pendidikan dan pelatihan teknis di dalam maupun di luar negeri, pendaftaran dan seleksi penerimaan pegawai KPK, penyelenggaraan ceramah/diskusi/seminar, penyelenggaraan sidang/konferensi internasional di dalam/ luar negeri, dan pengembangan tenaga pemeriksa profesional.

Program Perencanaan Hukum

Terciptanya reformasi sektor publik menjadi tujuan dari program yang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp9,509 miliar (3,02%) ini. Sasaran yang akan diwujudkan program ini adalah terselenggaranya kerja sama antarinstansi pemerintah/lembaga/swasta dalam rangka pemberantasan korupsi, terlaksananya reformasi birokrasi melalui pengkajian dan evaluasi pelayanan publik lembaga negara, serta pemantauan pelaksanaan tugas instansi/lembaga. Kegiatan yang direncanakan untuk pelaksanaan program ini adalah: (a) Pembinaan/koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan, yang terdiri atas pengkajian sistem pelayanan publik instansi/ lembaga; (b) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, yang terdiri dari studi kebijaksanaan, penjalinan kerjasama dengan institusi lain, bimbingan teknis, evaluasi, dan permodelan Good Governance; (c) Perencanaan/penyusunan/pengembangan program dan sistem prosedur, yang terdiri dari penyusunan program dan rencana kerja/teknis/program, dan penyusunan/perumusan sistem dan prosedur teknis; (d) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan, yang terdiri dari pengintegrasian teknis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja, dan penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan; (e) Pelayanan dan bantuan hukum, yang terdiri atas penelitian dan pengembangan hukum, rapat-rapat koordinasi/kerja, operasional pelayanan hukum, dan perencanaan/penyusunan/pengembangan program dan sistem prosedur.

Legal Planning program

The bringing about of real public sector reform is the objective of this program, which, has a budget allocation of IDR9,509 billion (3.02%). The objectives of the program are as follows: forging cooperation between agencies in the public and private sectors in the context of corruption eradication, and the implementation of bureaucracy reform through analysis and evaluation of public and state institutions, as well as supervising how such institutions conduct their duties and fulfill their roles. The following activities are planned for this program: (a) cultivating / coordinating monitoring, evaluating and reporting, which consists of research on the public service systems of public institutions and agencies; (b) research and development activities, composed of the following sub-activities: policy analysis; cultivation of cooperation with other institutions; technical guidance, evaluation and modeling for good governance; (c) activities to plan, structure and develop procedural programs and systems, including structuring and formulating technical systems (d) activities to increase the effectiveness and efficiency of supervision including the conducting of internal audits and investigations within KPK; and (e) Legal service, which consists of legal research and development, coordination and operational meetings regarding legal services and activities to plan and develop the program and procedural systems.


133

Program Kerja 2009 2009 Work Plan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Untuk program yang bertujuan meningkatkan produktivitas KPK ini dialokasikan dana sebesar Rp41,299 miliar (13,10%). Sasaran yang akan dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana, dan tersedianya peralatan dan sistem yang memadai. Pelaksanaan program ini rencananya akan dilakukan dengan kegiatan perekayasaan perangkat lunak, rehabilitasi bangunan gedung negara, pengadaan peralatan penunjang operasional, pemeliharaan dan peremajaan software/hardware komputer, dan pengadaan peralatan teknologi informasi.

Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik

134

Alokasi dana untuk program ini adalah sebesar Rp199,006 miliar (63,13%) dengan tujuan demi terselenggaranya kegiatan operasional KPK. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: (a) Pengelolaan gaji, hononarium, dan tunjangan; (b) Penyelenggaraan operasional perkantoran, yang terdiri dari operasionalisasi poliklinik/obat-obatan, perawatan gedung kantor, pengadaan peralatan/perlengkapan kantor, perawatan kendaraan bermotor, sewa gedung kantor/peralatan/kendaraan, berlangganan daya dan jasa, keamanan/kebersihan; dan (c) Pelayanan publik/ birokrasi, yang terdiri atas rapat koordinasi/kerja/ dinas/kelompok kerja/konsultasi, biaya iklan/ pengumuman/pemberitahuan, sewa jaringan telekomunikasi (leased channel) satelit, reproduksi arsip/dokumen negara, pengiriman dokumen, dan biaya hidup/peralatan napi/tahanan.


Facilities and Infrastructure Improvement Program

This program will be implemented for the purpose of increasing KPK’s productivity, and will be allocated a budget of IDR 41.299 billion (13.10%). The objectives of the program are to ensure that all necessary facilities and infrastructure are provided. This requires software developments, building repairs, the procurement of operational support equipment, and the ongoing maintenance and upgrading of computer software and hardware and procurement of IT equipment.

Good Governance Implementation Program

With a budget allocation of IDR199.006 billion (63.13%), this program is intended to enhance KPK’s operational work. Activities will include: (a) salary, honorarium, and allowances management; and (b) maintenance costs, including operational costs of a medical clinic; building maintenance; procurement of office equipment; vehicle maintenance; rent of buildings, offices, and office supplies; payment for utilities and cleaning and security services; and other operational needs. (c) public services, which consist of coordination, work, official, group or consultation meetings, payment for advertisements and announcements, lease of a channel satellite, duplication of archives and state documents, distribution of documents and costs for detainees.

Korupsi tidak hanya merampas hak rakyat untuk hidup sejahtera, tapi juga merusak bangunan ekonomi, sosial, dan demokrasi bangsa

Recommend Documents