PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA JASA KONSULTASI
Dr Setyo Utomo, Dr. Utomo SH, SH M.Hum M Hum
PENDAHULUAN Penyelenggara Negara mempunyai peran penting dalam konstelasi ketatanegaraan ketatanegaraan.. Hal ini tersirat dalam Amanat Pembukaan UndangUndang-Undang Dasar y g menyatakan y antara lain bahwa tujuan j 1945 yang dibentuknya ”Pemerintah Negara Indonesia dan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum umum,, mencerdaskan kehidupan bangsa bangsa… …”.
Korupsi K
tidak d k hanya h dilakukan d l k k oleh l h ppenyelenggara y gg negara, g , tetapi p juga j g melibatkan pihak lain, sehingga merusak sendi-sendi di di kehidupan k hid bermasyarakat, b k t berbangsa g dan bernegara, g yang y g dapat p membahayakan eksistensi atass fungsi penyelenggaraan negara
Undang--Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah Undang dan ditambah dengan UndangUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan dapat mendukung pembentukan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, p , kolusi dan nepotisme, nepotisme p , dan diperlukan p pula p korupsi kesamaan visi, visi, misi dan persepsi aparatur penegak hukum dalam penanggulangannya penanggulangannya..
Beberapa kalangan berpendapat bahwa t terpuruknya k perekonomian k i Indonesia I d i dalam d l beberapa tahun terakhir ini, ini, salah satu penyebabnya adalah korupsi yang telah merasuk ke seluruh lini kehidupan p yyangg diibaratkan seperti jamur di musim penghujan penghujan,, tidak saja di birokrasi atau pemerintahan tetapi juga sudah merambah ke korporasi termasuk BUMN
ii. PENGERTIAN KORUPSI DAN PRINSIPPRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG BAIK A. Pengertian Korupsi
Korupsi dalam bahasa Latin disebut Corruptio – corruptus, dalam Bahasa Indonesia disebut corruptie, dalam Bahasa Inggris disebut corruption, dan dalam Bahasa Sansekerta yang tertuang dalam Naskah Kuno Negara Kertagama arti harfiah corrupt menunjukkan kepada p pperbuatan yyangg rusak,, busuk,, bejad, tidak jujur yang disangkut pautkan g keuangan g dengan
Rumusan p pengertian g korupsi p dapat p dikelompokkan p sebagai berikut : 1.
Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, Negara (sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun g g Nomor 20 Tahun 1999 jjo. Undang-Undang 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Korupsi)
2.
Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang men a ) maupun menyuap) ma n pasif asif (yang ( an disuap) dis a ) serta gratifikasi. (sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat(1) d ayatt (2), dan (2) Pasal P l 6 ayat(1) t(1) dan d ayatt (2), (2) Pasal P l 11, 11 Pasal 12 huruf a, b, c, dan d, serta Pasal 12B ayat (1) d ayat (2) Undang-Undang dan U d U d N Nomor 31 Tahun Th 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Piddana P dd K Korupsi). )
3 3.
Kelompok delik penggelapan penggelapan. (sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 10 huruf a UndangU d Undang Nomor N 31 Tahun T h 1999 jjo. U Undangd Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
4.
Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (knevelarij, extortion). (sebagaimana diatur dalam P l 12 huruf Pasal h f e dan d huruf h f f Undang-Undang U d U d Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang N Nomor 20 Tahun T h 2001 tentang Pemberantasan P b Tindak Pidana Korupsi).
5)
Kelompok delik pemalsuan pemalsuan.. (sebagaimana (sebagaimana di t dalam diatur d l Pasal P l 9 Undang U d -Undang UndangU d N Nomor 31 Tahun 1999 jo jo.. Undang Undang--Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi). Korupsi p )).
6)
Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan rekanan. ((sebagaimana g diatur dalam Pasal 7 ayat y ((1)) dan ayat (2), Pasal 12 huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 t t tentang P b Pemberantasan t Ti d k Pidana Tindak Pid Korupsi).
Pemberantassan Korupsi Melalui Program g Pembangunan g Presiden telah mengeluarkan Peraturan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Kebijakan Penyelenggaraan Negara 2004-2009, 2004 2009 yang diarahkan untuk : 1. Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam benuk praktik-praktik korupsi, p , kolusi dan nepotisme p
2. Meningkatkan M i k tk kualitas k lit penyelenggara l administrasi negara 3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dengan : 44. M Meningkatkan k k keberdayaan k b d masyarakat k dalam d l penyelenggaraan pembangunan dengan :
Pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Hukum Milik Negara ada baiknya memperhatikan g pprosedural yyangg ditetapkan p oleh 15 langkah Keppres No. 80 Tahun 2003 jo jo.. Perpres No. 85 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta memperhatikan juga Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga suatu Perusahaan negara / Badan Hukum Milik Negara / Daerah
Did l alam Didalam l praktek kt k yang sering i menjadi j di polemik l ik adalah pengertian unsur melawan hukum, hukum, tetapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi gg 25 JJuli 2006 Nomor : 003/PUU003/PUU-IV/2006 tanggal yang meniadakan berlakunya penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang--Undang No. No 31 Tahun 1999, 1999 sehingga perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yaitu perbuatan yang dianggap tercela tercela,, tidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanorma-norma kehidupan sosial masyarakat masyarakat,, dinyatakan tidak mempunyai g kekuatan hukum yyangg mengikat
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang UndangP b Pemberantasan Tindak Ti d k Pidana Pid Korupsi K i menerapkan sistem pidana minimal dalam upaya untuk dapat menimbulkan efek jera dan daya tangkal g sejalan j dengan g tujuan j undangundangg-undangg ini ini,, utnuk mengantisipasi kebutuhan hukum masyarakat dalam mencegah dan memberantas secara efektif segala bentuk tindak pidana korupsi. korupsi.
Sektor-sektor rawan yang sering menimbulkan Sektorpenyimpangan dan merugikan keuangan negara yang dilakukan d l k k di d lingkungan l k B d Hukum Badan H k Mlk Milik Negara, antara lain terkait dengan : Pengadaaan jasa. 2. Penyaluran y dana Bantuan Operasional. p 3. Perbaikan sarana dan prasarana. 4. Harga/nilai H / l kontrak k k terlalu l l tinggi (mark ( k up dalam pengadaan barang dan jasa). 1.
5.
6. 7.
8. 9.
Penetapan p ppemenagg lelangg tidak sesuai ketentuan yang berindikasi suap atau ditetapkan oleh pengurus atau pengawas pada bagian pengadaan barang dan jasa Badan Hukum Milik Negara. Pembayaran fiktif. Pemalsuan surat/dokumen sebagai sarana penyimpangan penggunaan anggaran Badan Hukum Milik Negara. Manipulasi penggunaan barang/dana. Manipulasi a pu as biaya b aya pembebasan pe bebasa tanah. ta a .
10 10.
Realisasi pekerjaan tidak sesuai kontrak yang merugikan Badan Hukum Milik Negara
11.
Penggelapan uang
12.
Manipulasi gaji pegawai pegawai..
13.
Pungutan tidak sah
14.
Penyalahgunaan biaya perjalanan dinas. dinas.
15.
Penyalahgunaan wewenang wewenang..
Pengadaan barang dan jasa di lingkungan BHMN harus memperhatikan 15 langkah prosedural yang ditetapkan oleh Keppres No. No 80 Tahun 2003 jo jo.. Perpres No. 85 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah p jjuga g Anggaran gg Dasar dan serta memperhatikan Anggran Rumah Tangga suatu Perusahaan negara / Badan Hukum Milik Negara / Daerah, yaitu : Perencanaan Pengadaan; 2. Pembentukan Panitia Lelang 1 1.
3 Prakualifikasi 3. P k lifik i Perusahaan; P h 4 Penyusunan Dokumen Lelang 4. Lelang;; 5. Pengumuman g Lelang Lelang; g; 6. Pengambilan Dokumen Lelang Lelang;; 7. Penentuan Harga Perkirakan Sendiri; Sendiri; 8. Penjelasan Lelang; Lelang; 9. Penyerahan Penawaran Harga dan Pembukaan Penawaran; Penawaran;
10. Evaluasi Penawaran; 11. Pengumuman Calon Pemenang; 12. 12 Sanggahan S h Peserta P t Lelang; L l 13. 13 Penunjukan Pemenang Lelang; 14. Penandatanganan g Kontrak Perjanjian; j j ; 15. Penyerahan Barang/Jasa kepada User.
Berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 jo. Perpres No. 85 Tahun 2006 Lampiran I Bab I huruf E angka 1 dalam menentukan penyusunan harga perhitungan sendiri (HPS) harus dilakukan dengan d cermat, menggunakan k data d dasar d dan d mempertimbangkan : Analisis harga g satuan pekerjaan p j yang y g bersangkutan; b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer’s estimate (EE); c Harga pasar setempat pada waktu penyusunan c. HPS; a.
d.
e.
f.
g. h.
Harga kontrak/surat perintah kerja (SPK) untuk b barang/pekerjaan / k j sejenis j i setempat yang pernahh dilaksanakan; Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), ( ), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan; Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen; Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dilingkungan g g Departemen, p , khususnya y Badan Hukum Milik Negara hendaknya memperhatikan ketentuanpp No. 80 Tahun ketentuan yyangg diatur di dalam Keppres 2003 jo. Perpres No. 85 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta memperhatikan juga Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga suatu Perusahaan Negara / Badan Hukum Milik Negara / Daerah khususnya mengenai pendanaan Perusahaan, sumber pendanaan, pengelolaan l l d dana pendiddikan, diddik pengalokasian l k i dana d pendidikan dan wajib juga melaksanakan prinsipprinsip i i keadilan, k dil efisiensi, fi i i transparansii dan d akuntabilitas punlik guna terwujudnya Good C r rate Governance. Coorporate G ernance
TERIMA KASIH
