PENDAHULUAN Latar Belakang Dengan diberlakukannya otonomi daerah maka pembangunan ekonomi tidak hanya terpusat dikelola oleh negara, tetapi negara lebih memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengembangkan kegiatan ekonominya. Berbagai kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah bersama DPRD dalam kaitannya dengan penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pembangunan
daerah,
secara
normatif
merupakan penjabaran dan pelaksanaan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan acuan pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam APBD yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembantuan. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien, mampu mendorong serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Good governance akan tercapai jika rumusan APBD dalam pelaksanaannya mendapat pengawasan (DPRD) yang berfungsi secara baik, dan pada gilirannya akan mendorong timbulnya kesadaran akan pentingnya tanggung jawab kepada masyarakat. Pada penelitian sebelumnya, Lembaga Penelitian SMERU (2002) meneliti mengenai kinerja pelayanan pemda yang secara umum tercermin dari proses dan keputusan pengalokasian dana dalam APBD di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian menemukan bahwa perencanaan yang disusun oleh pemerintah kabupaten dalam bentuk Perencanaan Strategis (Renstra) tidak mengacu Program Pembangunan Daerah (Propeda) yang disusun oleh pemerintah propinsi sebagai rujukan pembangunan regional. Penelitian ini juga menemukan bahwa di bidang keuangan makin membesarnya dana APBD yang dikelola oleh pemerintah daerah ternyata ada kecenderungan dibelanjakan untuk kepentingan para elite daerah.
1
2
Sopanah & Isa Wahyudi (2010) meneliti pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan APBD di di wilayah Malang Raya, Jawa Timur. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD baik menurut dewan maupun masyarakat. Pengaruh yang ditunjukkan adalah positif artinya semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan yang dilakukan semakin meningkat. Sardjito & Muthaher (2007) meneliti sejauh mana pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial yang diterapkan pada organisasi sektor publik dan untuk melihat seberapa besar pengaruh moderating budaya organisasi dan komitmen organisasi terhadap hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparatur Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Semarang sebagai penyusun anggaran dengan metode Kuesioner. Hasil penelitiannya menunjukkan terdapat pengaruh signifikan antara variabel komitmen organisasi dalam memoderasi partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah. Alwi (2006) meneliti mengenai penguasaan terhadap visi misi dan nilai-nilai organisasi serta implikasinya terhadap kinerja pada Pringsewu Restaurant Group di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menemukan bahwa kelompok restoran Pringsewu menuju ke arah learning organization yang meletakkan visi, misi dan nilai-nilai sebagai sumber aspirasi dan penggerak perubahan bagi para manajer. Implikasinya terhadap kinerja individu sangat positif dan pada dinamika kerja, disiplin kerja, tumbuhnya kreativitas dan antisiasme kerja cukup signifikan bagi Pringsewu Restaurant Group. Yenny M (2008) meneliti mengenai pengaruh visi-misi Sekolah dan peran Komite Sekolah terhadap keefektifan Sekolah di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. Hasil penelitian menunjukkan visi-misi Sekolah dan peran Komite Sekolah berpengaruh secara signifikan terhadap keefektifan Sekolah. Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya tersebut, maka penulis akan meneliti mengenai analisis keterkaitan antara visi dan misi dengan alokasi APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 20072010. Kota Salatiga yang terletak di kaki Gunung Merbabu merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang wilayahnya tidak luas, hanya 5.678,11 Ha atau sekitar
3
0,17 % dari luas wilayah Jawa Tengah (Bappeda Salatiga, 2010). Pembangunan daerah di Kota Salatiga pada periode 2007-2012 berdasarkan Visi Misi RPJM yaitu: ”Salatiga lebih maju dan harmonis, dengan tata kelola pemerintahan yang baik”. Untuk mewujudkan visi tersebut maka dapat dijabarkan dalam misi sebagai berikut: (1) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih maju dari berbagai aspek politik, sosial budaya, dan ekonomi; (2) Mewujudkan prasarana dan sarana kota yang lebih memadai; (3) Mewujudkan kota yang bersih, indah dan hijau; (4) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan (5) Mewujudkan ketertiban dan keamanan, dengan mengutamakan asas kepastian hukum, keterbukaan, bertanggung jawab, responsif dan partisipatif (http://pemkot-salatiga.go.id/PemerintahanVisiMisi.php, 2011). Dalam fokus penelitian ini, Pemda Kota Salatiga akan dinilai konsisten jika mampu mengalokasikan anggaran publik sesuai dengan visi dan misi Pemda Kota Salatiga Tahun 2007-2012. Alokasi anggaran publik tersebut dinilai dari proporsi alokasi belanja langung dalam APBD TA 2007-2010 disandingkan dengan visi misi Pemda Kota Salatiga 2007-2012. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan keterkaitan antara visi misi Pemda Kota Salatiga Tahun 2007-2012 dengan alokasi APBD TA 2007-2010. Persoalan Penelitian Persoalan penelitian yang dapat dirumuskan dari gambaran latar belakang yang telah dipaparkan adalah 1.
Bagaimana proses perumusan Visi Misi Pemda Kota Salatiga Tahun 20072012?
2.
Bagaimana proses perumusan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 20072010?
3.
Apakah ada keterkaitan antara visi misi Pemda Kota Salatiga Tahun 20072012 dengan alokasi APBD Tahun Anggaran (TA) 2007-2010?
TINJAUAN TEORITIS Definisi Visi-Misi Visi merupakan mental model masa depan, cara pandang ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif
4
(Soeprapto, 2003). Menurut Soejodibroto (2003) keberadaan satu visi harus secara nyata mampu memberikan fokus perhatian pembangunan sedemikian rupa agar seluruh daya, dana dan perhatian dapat dikonsentrasikan untuk berupaya merealisasikan harapan yang tergambar dalam visi. Soerjodibroto (2003) memberikan satu kriteria visi sebagai SMART, dimana pengertiannya adalah: 1. Specific, input yang ada diharapkan menjadikannya berbeda dengan kota lain yang selanjutnya diharapkan dengan perbedaan tersebut akan memberi daya tarik (meningkatkan nilai jual) bagi pihak lain; 2. Measureable, dapat terukur atau setidaknya dirasakan, sehingga bukan sepenuhnya berupa khayalan; 3. Achieveable, dapat terjangkau setidak-tidaknya memberi makna bahwa dalam menyusun visi perlu melihat kapasitas atau potensi riil atau yang mungkin dapat diciptakan; 4. Rational, dalam pengertian tidak terlalu muluk-muluk, erat kaitannya dengan analisis pada butir-butir di atasnya; dan 5. Timebound, mengandung makna adanya batas waktu (bukan tak terhingga). Bryson (dalam Djunaedi, 2007) membedakan misi dan visi, menurutnya misi menjelaskan maksud (purpose) organisasi dan mengapa (why) perlu melakukan yang dikerjakan saat ini; sedangkan visi menjelaskan seperti apa (what) organisasi tersebut akan menjadi (di masa depan) dan bagaimana (how) organisasi tersebut akan berprilaku (behave) ketika misinya tercapai. Menurut Merson dan Qualls (dalam Djunaedi, 2007) dalam kerangka perundangan yang berlaku, suatu lembaga sebaiknya menyatakan misinya dalam ungkapan yang luas dan umum. Perencanaan Strategis Perencanaan strategis merupakan sekumpulan konsep, prosedur dan alat-alat yang dimaksudkan untuk membantu sebuah organisasi berpikir dan bertindak secara strategis melalui pembentukan konsensus (Macleod dkk, 2001). Perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen mempunyai beberapa pengertian sebagai berikut (Nawawi, 2003): 1. Pemilihan dan penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, langkah, kebijaksanaan, program, proyek, metode dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.
5
2. Pemilihan sejumlah kegiatan untuk diterapkan sebagai keputusan tentang apa yang harus dilakukan, kapan dan bagaimana akan dilakukan serta siapa yang akan melaksanakannya. 3. Penetapan secara sistematis pengetahuan tepat guna untuk mengontrol dan mengarahkan
kecenderungan perubahan menuju kepada tujuan yang telah
ditetapkan. 4. Kegiatan persiapan yang dilakukan melalui perumusan dan penetapan keputusan, yang berisi langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan tertentu. Menurut Bryson (2003), perencanaan strategis dapat membantu organisasi dalam: (1) Berpikir secara strategis dan mengembangkan strategi-strategi yang efektif; (2) Memperjelas arah masa depan; (3) Menciptakan prioritas; (4) Membuat keputusan
sekarang
dengan
mengingat
konsekuensi
masa
depan;
(5)
Mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuat keputusan; (6) Menggunakan keleluasaan yang maksimum dalam bidang-bidang yang berada di bawah kendali organisasi; (7) Membuat Keputusan yang melintasi tingkat dan fungsi; (8) Memecahkan masalah utama organisasi; (9) Memperbaiki kinerja organisasi; (10) Menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif; serta (11) Membangun kelompok kerja dan keahlian. Menurut Anthony dan Young dalam Salusu (2003) penekanan perencanaan strategi pada organisasi sektor publik dapat diklasifikasikan ke dalam 7 hal yaitu: (1) Tidak bermotif mencari keuntungan; (2) Adanya pertimbangan khusus dalam pembebanan pajak; (3) Ada kecenderungan berorientasi semata-mata pada pelayanan; (4) Banyak menghadapi kendala yang besar pada tujuan dan strategi; (5) Kurang banyak menggantungkan diri pada kliennya untuk mendapatkan bantuan keuangan; (6) Dominasi profesional; (7) Pengaruh politik biasanya memainkan peranan yang sangat penting. Pengertian APBD Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPR, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sedangkan menurut Bastian (2006), APBD merupakan pengejawantahan
6
rencana kerja Pemda dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik. Menurut Jones dan Pendlebury (1996), anggaran merupakan suatu kerja pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk uang (rupiah) selama masa periode tertentu (1 tahun). Sementara itu menurut Mardiasmo (2005), anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan progam-progam yang dibiayai dari uang publik. APBD sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah daerah, menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran memiliki beberapa fungsi utama (Mardiasmo, 2005), yaitu: 1. Sebagai Alat Perencanaan. Anggaran merupakan alat untuk mencapai visi dan misi organisasi. Anggaran digunakan untuk merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Kemudian untuk merencanakan berbagai program dan kegiatan serta merencanakan alternatif sumber pembiayaan. 2. Alat Pengendalian. Anggaran digunakan untuk mengendalikan (membatasi kekuasaan) eksekutif, mengawasi kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program karena anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan (penerimaan) dan pengeluaran pemerintah sehingga pembelanjaan yang dilakukan dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada publik. 3. Alat Kebijakan Fiskal. Anggaran
digunakan
untuk
menstabilkan
ekonomi
dan
mendorong
pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah. Anggaran juga digunakan untuk mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasikan
kegiatan
ekonomi
masyarakat
sehingga
dapat
mempercepat pertumbuhan ekonomi. 4. Alat Politik. Anggaran merupakan dokumen publik sebagai komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik.
7
5. Alat Koordinasi dan Komunikasi. Penyusunan anggaran memerlukan koordinasi dan komunikasi dari seluruh unit kerja sehingga apabila terjadi inkonsistensi suatu unit kerja dapat dideteksi secara cepat. 6. Alat Penilaian Kinerja. Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. 7. Alat Motivasi. Anggaran hendaknya bersifat menantang tetapi dapat dicapai (challenging but attainable) atau menuntut tetapi dapat diwujudkan (demanding but achiveable) sebagai motivasi bagi seluruh pegawai agar dapat bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi. Penelitian Sebelumnya Berbagai penelitian tentang visi dan misi dan penelitian mengenai anggaran atau APBD telah banyak dilakukan. Tabel 1. menunjukkan ringkasan penelitian berkaitan dengan visi misi dan APBD. Tabel 1. Penelitian Sebelumnya No Peneliti 1 Syafarudin Alwi (2006)
Tujuan Mengetahui penguasaan para manajer terhadap visi-misi dan nilai-nilai organisasi serta implikasinya terhadap kinerja pada Pringsewu Restaurant Group di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Metode Hasil Wawancara Kelompok restoran dan angket Pringsewu menuju ke arah learning organization yang meletakkan visi, misi dan nilai-nilai sebagai sumber aspirasi dan penggerak perubahan bagi para manajer.
2 Lembaga Penelitian SMERU (2002)
Mengetahui kinerja pelayanan pemda yang secara umum tercermin dari proses dan keputusan pengalokasian dana dalam APBD di Kabupaten Lombok
Survei
Renstra yang disusun oleh pemerintah kabupaten tidak mengacu Propeda yang disusun oleh pemerintah propinsi sebagai rujukan pembangunan regional. Di bidang keuangan,
Saran Beberapa faktor perlu disempurnakan agar hasil kerja lebih maksimal antara lain, perlu dikembangkan kultur kompetensi berbasis nilai yang meletakkan profesionalitas dan etika sebagai ciri perilaku manajer di lingkungan manajemen perusahaan. Dengan melihat praktek pelaksanaan otda yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat dalam tahun 2001, setidaknya hal itu dapat dijadikan
8
Barat.
makin membesarnya dana APBD yang dikelola oleh pemerintah daerah ternyata ada kecenderungan dibelanjakan untuk kepentingan para elite daerah. Pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD baik menurut dewan maupun masyarakat. Pengaruh yang ditunjukan adalah positif artinya semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan yang dilakukan semakin meningkat
3 Sopanah & Isa Wahyudi (2010)
Menguji pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan APBD di wilayah Malang Raya, Jawa Timur.
Survei
4 Yeni (2008)
M
Mengetahui pengaruh visi-misi Sekolah dan peran Komite Sekolah terhadap keefektifan Sekolah di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman.
Kuesioner dengan skala model Likert.
visi-misi Sekolah dan peran Komite Sekolah berpengaruh secara signifikan terhadap keefektifan Sekolah.
5 Bambang Sardjito & Osmad Muthaher (2007)
Mengetahui sejauh mana pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial yang diterapkan pada organisasi sektor publik dan untuk melihat seberapa besar pengaruh moderating budaya organisasi dan komitmen organsasi terhadap hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparatur Pemerintah Daerah Kota Semarang sebagai penyusun anggaran.
Kuesioner
1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. 2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel budaya organisasi dalam memoderasi partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. 3. Terdapat pengaruh signifikan antara variabel komitmen organisasi dalam memoderasi partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah.
Sumber: Diolah penulis, Berbagai Jurnal.
pelajaran kemana sebenarnya kecenderungan arah pelaksanaan otda di masa depan.
Penelitian selanjutnya diharapkan mengembangkan sampel yang lebih luas untuk anggota DPRD Propinsi atau bahkan DPRD Pusat. Diharapkan sampel yang diambil hanya anggota dewan pada Komisi C (Keuangan) dan Panitia Anggaran. Komite Sekolah agar tetap berusaha memiliki pemahaman bersama tentang visi-misi Sekolah untuk meningkatkan keefektifan Sekolah. Faktor budaya organisasi dan komitmen organsasi kemuingkinan menjadi faktor kondisional yang harus dipertimbangkan dalam rangka peningkatan efektivitas organsasi melalui partisipasi penyusunan anggaran.
9
Kerangka Pemikiran Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis APBD Pemerintah kota Salatiga periode 2007-2010 dan dibandingkan dengan visi misi Pemerintah Kota Salatiga periode 2007-2012. Secara visual menunjukkan alur kerangka pemikiran rencana penelitian: Perumusan APBD 2007-2010
Perumusan Visi
Misi Pemda Kota Salatiga Tahun 2007-2012 Keterkaitan VisiMisi dengan APBD Kota
Gambar 1. Model Keterkaitan Visi-Misi dengan APBD Kota Salatiga METODE PENELITIAN Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain, (Umar, 1999). Data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder seperti Visi dan Misi Kota Salatiga, serta APBD Kota Salatiga, yang diperoleh dari Pemda Kota Salatiga dan sumber lain sesuai dengan tujuan penelitian ini. Selain itu juga dilengkapi dengan data primer melalui wawancara kepada beberapa pihak terkait yaitu : - M. Fathur Rahman S.E., M.M., Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga periode 20092014, anggota DRPD Kota Salatiga periode 2004-2009 - Drs. Kasmun Saparaus M.Si., Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga periode 20042009, Anggota DPRD Kota Salatiga periode 1999-2004 - Setya Widiaswati S.H., Sekretaris Bappeda Pemda Kota Salatiga Teknik Analisis Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik yang mempunyai ciri-ciri yaitu memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah
10
yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah aktual kemudian data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa (Surakhmad, 2001). Metode deskriptif digunakan karena penelitian ini memberikan gambaran mengenai keterkaitan antara Visi-Misi dengan APBD Pemda Kota Salatiga. Langkah-Langkah Analisis Data yang sudah diperoleh harus dianalisis guna memperoleh gambaran yang secermat mungkin tentang strategi-strategi yang diamati. Oleh karena itu, berdasarkan metode yang dipakai dalam penelitian ini, maka data yang terkumpul akan dianalisis secara terstruktur sebagai berikut: 1. Analisis Deskriptif Penulis akan menguraikan secara deskriptif hasil wawancara dan data-data sekunder guna lebih memahami fenomena-fenomena yang terjadi secara menyeluruh. 2. Analisis Evaluatif Penulis akan mengevaluasi keterkaitan antara Visi-Misi dengan APBD Pemkot Salatiga. Evaluasi ini diawali dengan mengklasifikasikan semua program APBD ke dalam fungsi-fungsi yang ada di dalam Visi Misi. Setelah itu akan dilakukan evaluasi proporsi dan evaluasi rata-rata pertumbuhan Evaluasi Proporsi Evaluasi ini dilakukan untuk melihat apakah proporsi alokasi masingmasing fungsi pemerintahan sudah sesuai dengan Visi Misi Pemda Kota Salatiga Evaluasi rata-rata pertumbuhan alokasi Evaluasi ini dilakukan untuk menilai fungsi mana yang menjadi prioritas berdasarkan pertumbuhannya di dalam APBD TA 2007-2010. 3. Analisis Konklusif Setelah melakukan analisis-analisis tersebut di atas, penulis akan memaparkan kesimpulan dan saran dari sudut pandang penulis untuk mempertegas penelitian ini.
11
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS Gambaran Umum Kota Salatiga Kota Salatiga, adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Tengah. Kota ini berbatasan sepenuhnya dengan Kabupaten Semarang. Luas wilayah Kota Salatiga tercatat sebesar 5.678,110 hektar atau 56.781 Km². Secara administratif Kota Salatiga mempunyai 4 Kecamatan dan 22 Kelurahan, dengan jumlah RT 1038 dan RW 198. Luas Wilayah Kota Salatiga terbagi dalam empat Kecamatan dengan luas lahan sebagai berikut (Bapedda Salatiga, 2010): 1. Kecamatan Argomulyo seluas 18.826 Km2, 2. Kecamatan Tingkir seluas 10.549 Km2, 3. Kecamatan Sidomukti seluas 11.459 Km2, dan 4. Kecamatan Sidorejo seluas 15.947 Km2. Pemerintahan Kota Salatiga dipimpin oleh Walikota. Untuk memenuhi standar pelayanan bagi masyarakat, Kota Salatiga memiliki organisasi perangkat daerah yaitu: 1 Sekretariat Daerah (9 Bagian), 1 Sekretariat DPRD, 4 lembaga teknis daerah/badan, 10 Dinas, 1 Inspektorat, 4 Kecamatan dengan 22 Kelurahan dan 25 Unit Pelaksana Teknis (UPT) (Bapedda Salatiga, 2010). Politik di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga didukung oleh adanya 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dimana salah satu fungsinya mewakili aspirasi rakyat yang dalam hal ini adalah masyarakat Kota Salatiga. Perumusan Visi Misi Pemda Kota Salatiga Tahun 2007-2012 Perumusan visi misi Pemda Kota Salatiga Tahun 2007-2012 merupakan bagian dari perumusan RPJM Kota Salatiga Tahun 2007-2012. Menurut M. Fathur Rohman, Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga periode 2009-2014, perumusan visi dan misi Kota Salatiga sebagai berikut: “Perumusan visi dan misi Kota Salatiga tahun 2007-2012 ini dilakukan berdasarkan hasil analisis dari kondisi umum daerah yang berlaku saat itu, dan prediksi kondisi umum daerah yang diperkirakan akan berlaku di masa mendatang. Selain itu visi misi Pemda Kota Salatiga Tahun 2007-2012 Kota Salatiga dalam proses perumusannya memperhatikan dinamika dan kebutuhan masyarakat melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif top-down dan bottom-up planning, sehingga perencanaan ini merupakan komitmen dan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan pembangunan Kota Salatiga dalam pelaksanaan pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.”
12
Sedangkan menurut Kasmun Saparaus, perumusan visi dan misi Kota Salatiga sebagai berikut: “Alur daripada sistem pemerintahan dengan pemilihan langsung ini, kan caloncalon walikota dan wakilnya itu membuat visi misi dan visi misinya ini dipresentasikan di depan DPRD. Setelah dipresentasikan di dewan kemudian itu menjadi risalah daripada DPRD. Nah, Visi Misi RPJMD itu adalah penyempurnaan dari visi misi kampanye Walikota terpilih, yaitu pasangan Totok dan John. Jadi visi misi kampanye adalah produk Pak Totok plus Pak John plus partai pendukung. Visi misi dalam RPJMD adalah produk Pak Totok plus Pak John plus DPRD.” Visi dan misi Kota Salatiga menjadi pedoman, arah kebijakan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam program dan kegiatan pembangunan. Dengan memperhatikan isu strategis, kondisi, potensi, dan masalah yang dihadapi, maka dirumuskan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 20072012 (Peraturan Daerah Pemda Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2007) : “Salatiga Lebih Maju dan Harmonis, Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”, perwujudan visi tersebut mengandung filosofi bahwa: 1. Salatiga lebih maju, artinya terwujudnya masyarakat dan Kota Salatiga yang lebih baik dalam lima tahun ke depan di berbagai aspek, mengandung makna bahwa pembangunan daerah senantiasa dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan Kota Salatiga yang lebih baik dengan didukung oleh SDM (Sumber Daya Manusia) yang handal, berdaya saing serta pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan sehingga mengikuti tuntutan perkembangan kemajuan jaman. 2. Harmonis, artinya terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam pembangunan masyarakat dan Kota Salatiga. Mengandung makna bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan senantiasa memperhatikan keseimbangan material maupun spiritual sehingga terjalin hubungan yang selaras,
serasi
dan
seimbang
antara
segenap
pemangku
kepentingan
pembangunan dan memperoleh hasil pembangunan daerah yang sinergis, komprehensif dan menjadi kota tertata yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan estetika. 3. Tata kelola pemerintahan yang baik, artinya terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, profesional, berwibawa dan bertanggung jawab,
13
mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan senantiasa berwawasan ke depan, terbuka, cepat tanggap, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, mendorong partisipasi masyarakat dan memiliki komitmen pada lingkungan hidup.
Untuk mewujudkan Visi Kota Salatiga lima tahun ke depan dalam menghadapi era globalisasi dan tuntutan demokratisasi maka dijabarkan dalam misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih maju dari berbagai aspek Politik, Sosial Budaya, dan Ekonomi; Untuk melaksanakan misi pertama tersebut, strategi pembangunan yang yang dilaksanakan Pemerintah Kota Salatiga adalah strategi pemberdayaan dengan prioritas pembangunan peningkatan kapasitas pemerintahan dengan didukung fungsi-fungsi sebagai berikut : a. Fungsi perlindungan sosial Kebijakan pada fungsi perlindungan sosial diarahkan pada upaya-upaya pencegahan
dan
penanggulangan
masalah-masalah
sosial,
dengan
menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan sosial dan pengentasan kemiskinan. Sehingga memastikan setiap masyarakat dapat menikmati kehidupan yang bermutu dan sejahtera melalui peningkatan kualitas hidupnya. Selain itu fungsi ini tekanannya pada memperkuat, mengembangkan dan melestarikan potensi budaya lokal dalam rangka membentuk karakteristik masyarakat Kota Salatiga yang demokratis, dinamis dan agamis. b. Fungsi Ekonomi Kebijakan yang diambil pada fungsi ini adalah pemanfaatan secara optimal potensi Kota Salatiga dengan memberdayakan masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomiannya. Kebijakan dalam fungsi ini juga diarahkan pada pemberdayaan kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas manajemen usaha. Sehingga menjadi kekuatan ekonomi baik itu pengusaha kecil, menengah, besar dan koperasi sebagai wujud pengembangan ekonomi kota yang mandiri.
14
2. Mewujudkan prasarana dan sarana Kota yang lebih memadai; a. Fungsi Pelayanan Umum Kebijakan dalam fungsi pelayanan umum pada misi kedua diarahkan pada pembangunan Infrastruktur yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. dalam penyediaan fasos dan fasum serta infrastruktur lainnya, dengan harapan dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor produksi masyarakat. b. Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum Kebijakannya diarahkan pada upaya-upaya optimalisasi pemanfaatan dan pemenuhan kebutuhan ruang kota, serta penyediaaan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah yang mampu membuka isolasi daerah, membuka kawasan-kawasan baru. Selain itu kebijakan pada fungsi perumahan juga diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman dengan fasilitas pendukungnya, agar nyaman, tertib, dan teratur dengan penyediaan ruang publik yang cukup dan memadai. 3. Mewujudkan Kota yang bersih, indah dan hijau; a. Fungsi lingkungan hidup. Kebijakan fungsi ini diarahkan pada perencanaan pengembangan kawasan melalui penataan yang baik, penngembangan tata ruang hijau kota, serta peningkatan penyehatan lingkungan. Dalam hal ini program K3 akan digalakkan mulai dari tingkat masyarakat paling bawah dan pelibatan dunia usaha. b. Fungsi pariwisata dan budaya Kebijakan ini diarahkan pada upaya-upaya pengembangan pariwisata daerah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepariwisataan, serta penggalakan program sapta pesona. Dalam implementasinya akan ditanamkan budaya hidup bersih dan nyaman pada seluruh masyarakat Kota Salatiga. 4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; a. Fungsi Pendidikan Kebijakan pada fungsi pendidikan diarahkan pada upaya-upaya pemenuhan pelayanan dasar dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang
15
berkualitas melalui peningkatan pendidikan berupa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar menjadi dinamis, serta peningkatan profesionalisme. Pelayanan pendidikan juga akan diberikan melalui anggaran yang proporsional sebagai bentuk perhatian terhadap pentingnya pendidikan bagi masyarakat. b. Fungsi Kesehatan. Kebijakan pada fungsi kesehatan diarahkan pada upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dengan menitikberatkan pada pemerataan pelayanan kesehatan, peningkatan gizi masyarakat, serta Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Selain hal tersebut perhatian terhadap Posyandu dan penanganan gizi buruk maupun peningkatan derajat kesehatan akan ditingkatkan. 5. Mewujudkan ketertiban dan keamanan, dengan mengutamakan asas kepastian hukum, keterbukaan, bertanggung jawab, responsip dan partisipatif. a. Fungsi ketertiban dan ketentraman Kebijakannya diarahkan pada upaya-upaya peningkatan supermasi hukum daerah dan perlindungan HAM dengan menitikberatkan pada penyempurnaan produk-produk hukum daerah, peningkatan kualitas aparat hukum daerah, serta penegakan peraturan daerah, dengan menitikberatkan pada penguatan kelembagaan masyarakat,
peningkatan kemampuan masyarakat
serta
peningkatan swadaya masyarakat untuk mengantisipasi perubahan sosial politik serta meminimalkan dampak negatif yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Perumusan APBD Pemda Kota Salatiga Tahun Anggaran 2007-2010 Perumusan APBD di Kota Salatiga setiap tahun anggaran dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Dalam perumusan APBD memperhatikan prinsip-prinsip: (a) partisipasi Masyarakat, (b) transparansi dan akuntabilitas anggaran, (c) disiplin Anggaran (d) keadilan anggaran, (e) efisiensi dan efektivitas anggaran, (f) taat azas. Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah, APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyusunan APBD Kota Salatiga memperhatikan aspek-aspek:
16
1.
APBD tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
2.
APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan
3.
APBD tidak bertentangan dengan peraturan daerah lainnya. Menurut M. Fathur Rahman, perumusan APBD Kota Salatiga sebagai
berikut: “Proses perumusan APBD di Kota Salatiga meliputi beberapa tahap: pertama, penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA); kedua, penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS); ketiga, penyusunan dan penyampaian surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD; keempat, penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD; kelima, penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD; dan keenam, evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD.” Secara teknis, sesuai dengan Permendagri No 13 Tahun 2006, perumusan APBD di Kota Salatiga dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: a. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA). Penyusunan APBD diawali dengan penyampaian kebijakan umum APBD sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Kebijakan umum APBD ini disusun sesuai RKPD daerah yang bersangkutan. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Walikota bersama dengan DPRD membahas PPAS sebagai acuan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD). Walikota Salatiga menyampaikan rancangan KUA kepada DPRD pada pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Panitia Anggaran DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Rancangan KUA meliputi program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan, organisasi, sasaran dan target kinerja serta pagu anggaran indikatif dari masing-masing urusan pemerintahan, program dan kegiatan beserta perkembangan asumsi ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah. Program dan kegiatan yang tercantum dalam Nota Kesepakatan KUA antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD, dicantumkan klausul yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah, dapat dilakukan
17
penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum ditampung dalam Nota Kesepakatan KUA. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan PPAS tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA b. Penyusunan Kebijakan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Berdasarkan KUA yang telah disepakati DPRD Kota Salatiga, Kepala Daerah menyampaikan rancangan PPAS kepada DPRD minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan untuk dibahas oleh TAPD bersama Panitia Anggaran DPRD. PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. Rancangan PPAS meliputi urutan prioritas program dan kegiatan serta sasaran dan target kinerja masing-masing program dan kegiatan yang didasarkan pada KUA dan pagu anggaran definitif menurut urusan pemerintahan, organisasi dan berdasarkan pengelompokan belanja tidak langsung dan belanja langsung yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan PPAS. Prioritas program dan kegiatan serta pagu anggaran definitif yang tercantum dalam Nota Kesepakatan PPAS, dicantumkan klausul yang menyatakan kemungkinan adanya pergeseran asumsi yang melandasi penetapan PPAS, akibat adanya perubahan seperti : 1. kebijakan pemerintah dan provinsi yang menetapkan perubahan PPAS 2. penambahan/pengurangan sumber pendapatan daerah atas program dan kegiatan yang tercantum dalam KUA-PPAS, 3. larangan penambahan program dan kegiatan serta pagu anggaran definitif, apabila program dan kegiatan serta pagu anggaran definitif tersebut tidak dicantumkan dalam klausul Nota Kesepakatan PPAS, 4. penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran definitif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan PPAS.
18
c. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Kepala Daerah Kota Salatiga menetapkan pedoman penyusunan RKA SKPD meliputi dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Dinas Kota Salatiga akan menjabarkan rencana pendapatan, belanja untuk masingmasing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan dan belanja, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. RKA SKPD ini disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. RKA SKPD ini kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan ini disampaikan kepada Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) yang menjadi bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. d. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). Berdasarkan usulan RKA seluruh SKPD di Kota Salatiga, Dinas Pengelola Keuangan Daerah akan menyatukannya menjadi format RAPBD. Proses selanjutnya Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dari dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD Kota Salatiga untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan. APBD Kota Salatiga yang telah memperoleh persetujuan DPRD dijabarkan sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. e. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan oleh Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Setelah mendapatkan evaluasi maka APBD Kota Salatiga ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. Analisis Keterkaitan Antara Visi-Misi Dengan APBD Kota Salatiga Kerangka logis keterkaitan konsistensi visi, misi Kota Salatiga 2007-2012 dengan arah alokasi anggaran melalui APBD Kota Salatiga tahun 2007-2010 tercermin dari kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan
APBD.
Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara
19
optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Realisasi pendapatan daerah Kota Salatiga pada tahun 2007 adalah Rp 290.070.758.000, sedangkan pada tahun 2008 naik menjadi Rp. 376.396.693.000, kemudian pada tahun 2009 turun menjadi Rp 369.423.373.000, dan pada tahun 2010 kembali naik menjadi Rp 414.073.972.400. Pertumbuhan pendapatan daerah Kota Salatiga Tahun 2007-2010 dapat dilihat pada Gambar 2. Gambar 2. Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2007-2010 (Dalam ribuan Rupiah) 450.000.000 400.000.000 350.000.000 300.000.000 250.000.000
Pendapatan
200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0 2007
2008
2009
2010
Sumber: APBDKota Salatiga 2007-2010, diolah oleh penulis.
Realisasi pendapatan daerah Kota Salatiga dari tahun 2007-2010 sudah memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Pendapatan daerah Kota Salatiga ini didapat terutama dari sumber-sumber pajak dan retribusi daerah Kota Salatiga. Penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah Kota Salatiga merupakan salah satu komponen dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Salatiga yang memberikan konstribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Hal ini dinyatakan oleh M. Fathur Rahman, sebagai berikut: “Saya rasa selama tahun 2007-2010, pendapatan daerah Kota Salatiga sudah memenuhi target meskipun pertumbuhan pendapatan Kota Salatiga tingkat kepastiannya masih rendah. Kondisi ini disebabkan karena belum optimalnya strategi dan kebijakan yang dijalankan, serta tingginya ketergantungan penerimaan daerah terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan Pemerintah Pusat. Hal ini dapat dimengerti karena pendapatan daerah utamanya diperoleh dari Pajak hotel, reklame, dan restoran, yang pertumbuhannya memiliki keterbatasan yaitu terbatasi oleh ketersediaan ruang dan sarana prasarana infrastruktur. Selain itu, Salatiga adalah kota kecil, sehingga rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, ke depan perlu segera dicari terobosan untuk mendapatkan sumber pendapatan lain yang prospektif.”
20
Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka struktur APBD Kota Salatiga menggunakan format APBD berbasis kinerja, sedangkan program dan kegiatannya disusun berdasarkan nomenklatur bidang pemerintahan. Alokasi belanja langsung daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2007-2010 dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2. Alokasi Belanja Daerah Kota Salatiga Menurut Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2007-2010 (Dalam Rupiah) URUSAN PEMERINTAHAN PENDIDIKAN KESEHATAN PEKERJAAN UMUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA LINGKUNGAN HIDUP
2007 105.457.143.500 37.842.810.000 16.013.060.000 4.179.090.000
2008 114.829.754.000 49.943.032.000 89.192.598.000 4.253.600.000
2009 129.491.931.000 66.225.790.000 60.487.147.000 4.391.314.000
2010 157.598.650.000 74.477.297.000 61.921.459.000 4.182.543.000
8.996.024.500 18.885.472.000
15.340.388.800 19.539.633.000
7.975.501.000 2.207.437.000
8.334.179.000 3.567.003.000
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL SOSIAL & TENAGA KERJA KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, INDUSTRI PENANAMAN MODAL
1.581.885.000 4.071.470.000
1.374.326.000 6.025.045.000
1.989.796.000 4.100.264.000
2.586.022.000 4.049.895.000
10.758.456.000 1.244.906.000
10.661.775.000 1.862.355.000
11.682.195.000 2.134.849.000
9.732.700.000 2.614.565.000
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
3.480.095.000
5.294.613.000
8.035.640.000
6.955.826.000
65.042.805.000 6.398.236.000
75.811.653.300 7.000.416.000
143.974.282.463 6.285.306.000
99.167.897.200 7.651.225.000
4.629.926.000
5.479.914.000
31.500.170.000 485.111.548.463
23.785.411.000 472.104.586.200
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEU. DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PERTANIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PERUMAHAN DAN PENATAAN RUANG TOTAL
283.951.453.000
401.129.189.100
Sumber: APBD Kota Salatiga 2007-2010.
Keterkaitan antara visi-misi Kota Salatiga 2007-2012 dengan APBD Kota Salatiga 2007-2010 terwujud pada kesesuaian antara alokasi belanja langsung pada APBD Kota Salatiga 2007-2010 dengan visi dan penjabaran fungsi-fungsi misi Kota Salatiga 2007-2012. Hal ini dinyatakan oleh M. Fathur Rahman, sebagai berikut: “Jelas, ada keterkaitan visi-misi Kota Salatiga 2007-2012 dengan APBD Kota Salatiga 2007-2010. APBD Kota Salatiga memuat perencanaan dan penganggaran Kota Salatiga. Jadi sasaran pembangunan seyogyanya harus sesuai dengan visi dan penjabaran fungsi-fungsi misi yang telah dijanjikan kepada masyarakat Kota Salatiga.”
21
Hal ini juga ditegaskan oleh Setya Widiaswati, sebagai berikut: “Pastinya ada keterkaitan antara visi-misi Kota Salatiga 2007-2012 dengan APBD Kota Salatiga 2007-2010 karena dalam penyusunan APDB suatu daerah kan juga harus melihat visi-misi daerahnya.” “Prioritas anggaran Kota Salatiga 2007-2010 harus melihat prioritas visimisinya. Prioritas visi Kota Salatiga tahun 2007-2012 adalah Salatiga lebih maju dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kota Salatiga yang memiliki hubungan dengan anggaran pada fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, dan fungsi perlindungan sosial. Baru setelah itu Salatiga harmonis, artinya terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam pembangunan masyarakat dan Kota Salatiga. Ini berhubungan dengan angarananggaran pada fungsi ekonomi, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi lingkungan hidup, fungsi ketertiban dan ketentraman, serta fungsi pariwisata dan budaya. Sedangkan prioritas terakhir adalah tata kelola pemerintahan yang lebih baik, ini terkait dengan anggaran pada fungsi pelayanan umum.” Analisis Proporsi Alokasi belanja langsung APBD Pemda Kota Salatiga menurut fungsi program tahun 2007-2010 seharusnya dialirkan menurut fungsi-fungsi dari misi berdasarkan prioritas visi Kota Salatiga 2007-2012. Fungsi yang menjadi prioritas seharusnya mendapat prosentase alokasi yang lebih besar dibandingkan yang lain. Prosentase rekapitulasi belanja langsung menurut fungsi program Kota Salatiga tahun 20072010 dapat dilihat pada tabel 3. Untuk melakukan analisis proporsi dilakukan pengiolahan sebagai berikut : 1. Melakukan klasifikasi terhadap setiap program dari semua SKPD yang ada di dalam Tabel Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemda, Organisasi Program dan Kegiatan (APBD Pemda Kota Salatiga TA 2007-2010, lihat lampiran). 2. Setiap program diklasifikasikan ke dalam sembilan fungsi pemerintahan yang ada didalam penjelasan Misi Pemda Kota Salatiga. Klasifikasi dilakukan tanpa melihat SKPD asal program tersebut, tetapi berdasarkan keterkaitan antara program dengan masing-masing fungsi. 3. Belanja langsung dari masing-masing program diakumulasikan ke dalam kesembilan fungsi itu. 4. Akumulasi masing-masing fungsi dibandingkan dengan jumlah total anggaran tiap tahun untuk memperoleh proporsi alokasi tiap fungsi. Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini
22
Tabel 3 Alokasi Belanja Langsung Menurut Fungsi Program APBD Kota Salatiga Tahun 2007-2010 (dalam ribuan rupiah)
Pendidikan
Ratarata Nominal % Nominal % Nominal % Nominal % proporsi 20.225.918,0 16.18% 23.514.410,0 10.62% 28.367.364,0 1 1 . 0 2 % 11.799.747,0 7.25% 1 1 , 2 7 %
Kesehatan
13.292.694,0 10.63% 19.574.940,0 8.84% 34.789.617,0 1 3 . 5 1 % 33.207.955,0 20.40% 1 3 , 3 5 %
2007
Fungsi
216.000,0 0.17%
Perlindungan Sosial Ekonomi
10.626.627,0 8.50%
614.800,0 0.28%
2009
1.294.605,0 0 . 5 0 %
2010
1.118.862,0 0.69% 0 , 4 1 %
9.508.754,0 4.29% 13.219.969,0 5 . 1 3 % 10.728.138,0 6.59% 6 , 1 3 %
19.674.000,0 15.74% 85.865.488,0 38.78% 70.407.014,0 2 7 . 3 4 % 23.825.818,8 14.64% 2 4 , 1 2 %
Perumahan dan Fasum Lingkungan Hidup Pariwisata dan Budaya Pelayanan Umum Ketertiban dan ketentraman Total
2008
5.270.766,0 4.22% 12.192.073,0 5.51% 16.309.310,0 6 . 3 3 % 18.838.951,0 11.57% 6 , 9 1 % 1.602.093,0 1.28%
6.055.000,0 2.73%
537.207,0 0 . 2 1 %
1.051.770,0 0.65% 1 , 2 2 %
52.754.270,0 42.19% 60.511.699,8 27.33% 88.082.519,0 3 4 . 2 0 % 58.924.409,0 36.20% 3 4 , 9 8 % 1.367.455,0 1.09%
3.598.161,3 1.62%
4.519.988,0 1 . 7 6 %
3.261.583,2 2.00% 1 , 6 2 %
125.029.823,0 1 0 0 % 221.435.326,1 1 0 0 % 257.527.593,0 1 0 0 % 162.757.234,0 1 0 0 % Sumber: APBD Kota Salatiga 2007-2010, diolah penulis.
Berdasarkan tabel 3 di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :
Bila melihat berdasarkan ketiga prioritas visi misi, prioritas yang memperoleh total rata-rata proporsi yang tertinggi adalah prioritas kedua, Salatiga Harmonis (fungsi ekonomi, perumahan&fasum, lingkungan hidup dan Pariwisata&budaya), dengan total rata-rata proporsi 38,38%. Sementara prioritas pertama, Salatiga Lebih Maju (fungsi pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial), yang seharusnya memperoleh total rata-rata proporsi tertinggi justru memperoleh total proporsi terendah dengan jumlah 25,03%.
Fungsi Pendidikan, yang merupakan salah satu fungsi di prioritas pertama, menunjukkan penurunan proporsi sepanjang periode tahun 2007-2010.
Dua fungsi yang memperoleh rata-rata proporsi tertinggi adalah Fungsi Pelayanan Umum(prioritas kedua) dan Fungsi Perumahan&Fasum(prioritas ketiga).
23
Fungsi yang menjadi prioritas seharusnya memperoleh prosentase alokasi lebih tinggi daripada prosentase rata-rata . Tabel berikut menunjukkan perbandingan antara rata-rata prosentase alokasi masing-masing fungsi dengan prosentase rata-rata keseluruhan*. Fungsi yang lebih tinggi diberikan label “Besar” sedangkan fungsi yang lebih rendah diberikan label “Kecil” Tabel 4. Indeks Proporsi Alokasi Belanja Langsung FUNGSI Pendidikan Kesehatan Perlindungan Sosial Ekonomi Perumahan dan Fasum Lingkungan Hidup Pariwisata dan Budaya Pelayanan Umum Ketertiban dan ketentraman
2007
2008
2009
2010
16,18% 10,63% 0,17% 8,50% 15,74% 4,22% 1,28% 42,19% 1,09% 100%
10,62% 8,84% 0,28% 4,29% 38,78% 5,51% 2,73% 27,33% 1,62% 100%
11,02% 13,51% 0,50% 5,13% 27,34% 6,33% 0,21% 34,20% 1,76% 100%
7,25% 20,40% 0,69% 6,59% 14,64% 11,57% 0,65% 36,20% 2,00% 100%
Rata-rata proporsi 11,27% 13,35% 0,41% 6,13% 24,13% 6,91% 1,22% 34,98% 1,62%
Indeks Besar Besar Kecil Kecil Besar Kecil Kecil Besar Kecil
Sumber: APBD Kota Salatiga 2007-2010, diolah penulis.
Berdasarkan analisis proporsi ini maka fungsi yang memperoleh prioritas adalah: Fungsi Pendidikan Fungsi Kesehatan Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum Fungsi Pelayanan Umum Berdasarkan analisis proporsi ini maka beberapa kesimpulan yang bisa diambil adalah : Bila melihat berdasarkan total proporsi masing-masing prioritas, urutan proporsi alokasi tidak terkait dengan visi misi. Bila melihat berdasarkan besaran proporsi masing-masing fungsi, urutan proporsi alokasi juga tidak terkait dengan visi misi Bila melihat berdasarkan indeks proporsi alokasi belanja langsung, sudah sesuai dengan visi misi karena dari empat fungsi yang memperoleh indeks “Besar”, dua diantaranya (fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan) adalah fungsi yang menjadi prioritas pertama *
Prosentase rata-rata keseluruhan = 100% : 9 (jumlah fungsi yang ada)= 11,11%
24
Analisis Pertumbuhan Selain melihat alokasi, dalam menentukan priorias juga perlu memperhatikan pertumbuhan dari tahun ke tahun. Fungsi yang menjadi prioritas seharusnya menunjukkan tren
pertumbuhan positif, ditunjukkan oleh angka rata-rata
pertumbuhan* yang positif, dan lebih besar daripada rata-rata pertumbuhan total belanja langsung APBD. Tabel 5. Pertumbuhan Belanja Langsung Menurut Fungsi Program APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2007-2010 Fungsi
2007
2008
2009
2010
Rata-rata Pertumbuhan
Pendidikan
20.225.918,0 23.514.410,0
28.367.364,0 11.799.747,0
-0,139
Kesehatan
13.292.694,0 19.574.940,0
34.789.617,0 33.207.955,0
0,499
216.000,0
614.800,0
10.626.627,0
Perumahan dan 19.674.000,0 Fasum 5.270.766,0 Lingkungan Hidup 1.602.093,0 Pariwisata dan Budaya 52.754.270,0 Pelayanan Umum 1.367.455,0 Ketertiban dan ketentraman 125.029.823,0 Total
Perlindungan Sosial Ekonomi
1.118.862,0
1,393
9.508.754,0
13.219.969,0 10.728.138,0
0,003
85.865.488,0
70.407.014,0 23.825.818,8
0,070
12.192.073,0
16.309.310,0 18.838.951,0
0,858
6.055.000,0 60.511.699,8 3.598.161,3
1.294.605,0
537.207,0
1.051.770,0
-0,344
88.082.519,0 58.924.409,0
0,039
4.519.988,0
3.261.583,2
0,462
221.435.326,1 257.527.593,0 162.757.234,0
0,101
Sumber: APBD Kota Salatiga 2007-2010, diolah penulis.
Berdasarkan tabel 5 di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan : Fungsi pendidikan yang merupakan salah satu prioritas pertama menunjukkan tren negatif. Fungsi Perlindungan sosial yang merupakan salah satu prioritas pertama menunjukkan rata-rata pertumbuhan yang tertinggi. Seperti telah disebutkan, selain melihat tren pertumbuhan positif, suatu fungsi juga dikatakan menjadi prioritas bila rata-rata pertumbuhannya lebih tinggi daripada *
Rata-rata pertumbuhan={(anggaran 2010 / anggaran 2007)-1}/3
25
rata-rata pertumbuhan total belanja langsung APBD. Tabel berikut menunjukkan perbandingan antara rata-rata pertumbuhan masing-masing fungsi dengan rata-rata pertumbuhan total belanja langsung APBD. Fungsi yang lebih tinggi diberikan label “Tinggi” sedangkan fungsi yang lebih rendah diberikan label “Rendah” Tabel 6. Indeks Pertumbuhan Alokasi Belanja Langsung Fungsi Pendidikan Kesehatan Perlindungan Sosial Ekonomi Perumahan dan Fasilitas Umum Lingkungan Hidup Pariwisata Pelayanan Umum Ketertiban dan ketentraman
Pertumbuhan Indeks rata-rata Pertumbuhan -0,139 RENDAH 0,499 TINGGI 1,393 TINGGI 0,003 RENDAH 0,070 RENDAH 0,858 TINGGI -0,115 RENDAH 0,039 RENDAH 0,462 TINGGI
Sumber: APBD Kota Salatiga 2007-2010, diolah penulis.
Berdasarkan analisis pertumbuhan alokasi ini maka fungsi yang menjadi prioritas adalah : Kesehatan Perlindungan Sosial Lingkungan Hidup Ketertiban dan ketentraman Berdasarkan analisis pertumbuhan alokasi ini maka ada beberapa kesimpulan : Dari ketiga fungsi yang ada di prioritas pertama, hanya dua fungsi yang pertumbuhannya menunjukkan prioritas Bila melihat rata-rata pertumbuhan masing-masing prioritas, maka sudah sesuai dengan urutan prioritas visi misi Bila melihat indeks pertumbuhan alokasi maka sudah ada keterkaitan antara APBD dan visi misi RPJM
26
Analisis Akhir Berdasarkan Analisis Proporsi dan Analisis Pertumbuhan, bila digabungkan maka hasilnya adalah matriks berikut ini Gambar 3 Matriks Alokasi dan Pertumbuhan Fungsi-fungsi Misi PROPORSI
PERTUMBUHAN
Rendah
Kecil Ekonomi
Pendidikan
Pariwisata
Perumahan Fasum Pelayanan Umum
Lingkungan Hidup Tinggi
Besar
Kesehatan
Ketertiban dan Ketentraman Perlindungan Sosial
Berdasarkan Gambar 3, beberapa hal penting yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: Pertama, hanya ada satu fungsi yang memiliki alokasi besar dan pertumbuhan yang tinggi, atau bisa dibilang fungsi yang menjadi prioritas utama,yaitu fungsi kesehatan. Kedua, bila dibandingkan antara ketiga prioritas berdasar analisis proporsi dan pertumbuhan, prioritas pertama Visi Misi “Salatiga lebih maju” tidak mendapatkan alokasi yang sesuai dengan seharusnya. Hal ini tidak mencerminkan keterkaitan antara prioritas visi Kota Salatiga tahun 2007-2012 dengan alokasi belanja yang dianggarkan selama periode tahun 2007-2010 pada masing-masing fungsi program. Ketika penulis mencoba mencari tahu alasan mengapa di dalam APBD, di bagian program-program SKPD, justru lebih banyak anggaran untuk Program Pelayanan Umum seperti Administrasi atau pengadaan sarana prasarana, hal ini dinyatakan oleh Kasmun Saparaus, sebagai berikut: “Ya itu kan mendukung fungsi utamanya. Semisal Dinas Sosial, nah Program administrasi atau pengadaan sarana prasarana aparaturnya ya tetap fungsinya adalah Perlindungan Sosial walau pun tidak secara langsung. Kalau tidak ada program-program itu, fungsi Perlindungan sosial dari Dinas Sosial tidak akan berjalan.”
27
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Lembaga Penelitian SMERU (2002) tentang penyusunan APBD di Kabupaten Lombok Barat yang menunjukkan tidak adanya keterkaitan antara alokasi APBD dengan Propeda sedangkan di sini menunjukkan tidak adanya keterkaitan antara alokasi APBD Pemda Kota dengan Visi Misi Pemda Kota. Pengawasan DPRD terhadap pengalokasian APBD di Pemda Kota Salatiga juga menunjukkan hasil yang sejalan dengan hasil penelitian Sopanah & Isa Wahyudi (2010) bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD baik menurut dewan maupun masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menarik kesimpulan bahwa alokasi APBD 2007-2010 tidak terkait dengan Visi Misi Pemda Kota Salatiga 2007-2012.
PENUTUP Simpulan dan Implikasi Proses perumusan APBD di Kota Salatiga meliputi beberapa tahap: pertama, penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA); kedua, penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS); ketiga, penyusunan dan penyampaian surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD; keempat, penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD; kelima, penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD; dan keenam, evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD. Perumusan visi misi Pemda Kota Salatiga Tahun 2007-2012 merupakan bagian dari perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2007-2012. Proses perumusan visi dan misi Kota Salatiga tahun 2007-2012 ini dilakukan berdasarkan hasil analisis dari kondisi umum daerah Kota Salatiga dan prediksi kondisi umum daerah Kota Salatiga yang diperkirakan akan berlaku di masa mendatang. APBD Kota Salatiga baik itu pendapatan daerah maupun alokasi belanja Kota Salatiga tahun 2007-2010 merupakan salah satu faktor yang penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), karena APBD Kota Salatiga tahun 2007-2010 merupakan arah kebijakan pemerintah daerah yang diwujudkan dalam langkah-langkah nyata pembangunan daerah berdasarkan visi misi Kota Salatiga tahun 2007-2012 yang telah ditetapkan.
28
Hasil penelitian ini menemukan dua hal berikut: Pertama, kurangnya keterkaitan antara alokasi APBD Pemda Kota Salatiga 2007-2010 dengan Visi Misi RPJM
Pemda
Kota
Salatiga
2007-2012.
Kedua,
kurangnya
pemahaman
pengalokasian APBD berdasarkan visi misi Pemda Kota Salatiga menyebabkan tidak efektifnya pengawasan DPRD terhadap alokasi anggaran. Hasil penelitian ini memberikan implikasi diperlukannya suatu upaya pengawasan yang lebih ketat dalam alokasi APBD Kota Salatiga agar konsisten dengan visi misi Kota Salatiga yang telah direncanakan sebelumnya. Keterbatasan dan Saran Untuk Penelitian Mendatang Penelitian ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan dan diharapkan dapat disempurnakan pada penelitian-peneitian mendatang. Kekurangan dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya melihat sampai tingkat program, tidak sampai ke tingkat kegiatan. Untuk itu diharapkan pada penelitian mendatang diharapkan dilakukan perbandingan keterkaitan alokasi APBD Kota Salatiga tahun 2007-2010 sampai tingkat kegiatan dengan visi dan misi Kota Salatiga tahun 2007-2012 agar dihasilkan argumen yang lebih terperinci. Kekurangan berikutnya, dalam penggunaan metode penelitian diperlukan metode penelitian lain yang bisa menunjukkan seberapa besar keterkaitan (atau ketidak terkaitan) antara visi misi dan APBD.
29
DAFTAR PUSTAKA
Bastian, Indra, 2006, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Erlangga, Jakarta. Alwi, Syafaruddin, Juni 2006, Penguasaan Terhadap Visi Misi dan Nilai-Nilai Organisasi Serta Implikasinya Terhadap Kinerja Individu: Diagnosis Organisasi Kelompok Restoran Pringsewu, SINERGI Kajian Bisnis dan Manajemen Vol 8 No.2. Lembaga Penelitian SMERU, Juni 2002, Dampak Desentralisasi dan Otonomi Daerah Atas Kinerja Pelayanan Publik: Kasus Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, SMERU. Bryson, John. M, 2003, Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial, Yogyakarta: Cetakan VI, Mei; Judul Asli: Strategic Palnning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide Strengthening and Sustaining Organizational Achievement, Jossey-Bass Inc Publishers, California. Djunaedi, Achmad, 2007, Proses Perencanaan Strategis untuk Perkotaan (secara umum), http://mpkd.ugm.ac.id/dosen/djunaedi/Support/Materi/PROSESR/a01-renstra-proses-umum.pdf. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Direktorat Pengelolaan Keuangan Daerah, 2002, Keputusan Menteri Dalam Negeri No 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Jakarta. Husein, Umar, 1999, Metodologi Penelitian: Aplikasi dalam Pemasaran, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama Jones, Rowan and Maurice Pendlebury, 2000, Public Sector Accounting 5th edition, Pitman Publishing, London. MacLeod, Paige, Patricia Leon, Pedro Esquivias, 2001, Perencanaan Strategi dan Keuangan Terpadu, Arlington, The Nature Conservancy, Virginia, USA. Mardiasmo, 2005, Akuntansi Sektor Publik, Andi Offset, Yogyakarta. Sardjito, Bambang & Osmad Muthaher, 2007, Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating, Simposium Nasional Akuntansi X, http://smartaccounting.files.wordpress.com/2011/03/aspp07.pdf.
30
Soeprapto, Riyadi, 2003, Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance, FIA-UNIBRAW, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik-Vol IV, No. 1, September. Soerjodibroto, Guritno, 2003, Membuat Arah Pembangunan www.cdsindonesia.org/documents/membuatarahpembangunankotamajalah.pdf.
Kota,
Sopanah & Isa Wahyudi, 2010, Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD), http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/viewFile/308/321_umm_s cientific_journal.doc. Surakhmad, Winarno, 2001, Pengantar Penelitian Ilmiah, Tarsito, Bandung. Yenny M., 2008, Pengaruh Visi-Misi Sekolah dan Peran Komite Sekolah Terhadap Keefektifan Sekolah, Jurnal Pembelajaran Vol 30 No.2, http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/30208127133.pdf. http://pemkot-salatiga.go.id/PemerintahanVisiMisi.php, Pemerintah Kota Salatiga.
2011,
Visi
dan
Misi
http://pemkot-salatiga.go.id/Data/Info/Bappeda/IndikatorEkonomiSalatiga2009.pdf, 2009, Indikator Ekonomi Salatiga 2009. Pemda Kota Salatiga. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2007-2012. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
