KOLUSI MERUSAK MORAL BANGSA
EKA MUHAMAD NUR ROSID / 11.12.5992 KELOMPOK: I (KEADILAN) PROGRAM STUDI: PENDIDIKAN PANCASILA JURUSAN: SISTEM INFORMASI DOSEN: MOHAMMAD IDRIS .P, DRS, MM
LATAR BELAKANG MASALAH Dalam era reformasi sekarang ini, banyak terjadi kejahatan politik yang bahkan melibatkan pemimpin-pemimpin bangsa ini. Korupsi, kolusi, dan nepositisme atau sering disebut KKN telah merusak moral bangsa kita, banyak pihak masyarakat yang merasa dirugikan atau terkena dampak dari kejahatan tersebut. Kolusi merupakan salah satu kejahatan politik yang pelakunya sering disebut sebagai koruptor yang mementingkan kepentingannya sendiri tanpa memikirkan dampaknya bagi orang lain. Dampak kolusi itu sendiri juga merusak martabat dan moral bangsa Indonesia sebagai Negara kesatuan yang berpegang teguh pada ajaran Pancasila sebagai dasar Negara. Dalam artikel berikut akan dijelaskan pengertian KKN khususnya kolusi ,apa penyababnya dan juga upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan untuk memberantasnya.
RUMUSAN MASALAH Adapun rumusan masalah pada makalah ini adalah sebagai berikut: 1. Penjelasan tentang pengertian kolusi berikut dengan contohnya. 2. Alasan kenapa terjadi kolusi. 3. Upaya-upaya yang harus dilakukan dalam memberantas kolusi.
PENDEKATAN HISTORIS Sebenarnya korupsi, kolusi, nepotisme dan pembunuhan karakter bangsa sudah terbentuk sejak jaman kerajaan dahulu. Ini berdasarkan fakta bahwa mental masyarakat dan system yang ada selalu memungkinkan untuk itu. Kita ambil saja contoh pada zaman kerajaan dahulu, kita mengkin mengetahui bersama adanya upeti yang diberikan dari rakyat kepada para raja, kita juga melihat adanya abdi-abdi kerajaan yang notabene adalah kerabat dekat dari raja, dan mendahulukan orang-orang yang patut di dahulukan dan jangan di lupakan juga bahwa banyak raja-raja yang ingin berkuasa membunuh ayah, kakak, adik dan keluarganya. PENDEKATAN YURIDIS Publik sejauh ini tak tahu persis, kontrak politik macam apa yang dibuat di antara parpol koalisi. Yang kita tahu, kementrian yang dibagi-bagikan pada parpol koalisi itu banyak yang dilanda kasus kolusi. Yang kita dengar di selentingan kabar adalah bahwa parpol-parpol itu memang memperoleh bagian kementrian masing-masing untuk sepenuhnya digunakan sebagai mesin ATM. SBY dalam hal ini mengajarkan: jika kesepakatan politik yang dibangun hanya sebatas urusan bagi-bagi kuasa dan akses dana, maka korupsi besar-besaran lah yang akan terjadi. Koalisi ini adalah aliansi koruptor. Pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu agenda terpenting reformasi, selamanya hanya akan jadi dilemma. PENDEKATAN SOSIOLOGIS Dampak dari perbuatan KKN juga dapat berpengaruh terhadap masyarakat atau bahkan sangat berpengaruh. Dalam beberapa kasus tentang kolusi, kerap masyarakat mengeluh akan perbuatan tersebut. Banyak media masa memuat kasus tentang KKN yang melibatkan para pemimpin kita, hal ini membuat masyarakat merasa dirugikan karena yang memilih dari sebagian pemimpin tersebut adalah masyarakat melalui pemilihan suara yang diselenggarakan. Selain itu dampak lain secara fisik adalah merosotnya pendapatan Negara yang mengakibatkan banyak masyarakat miskin yang terlantar.
1.PEMBAHASAN DEFINISI KOLUSI Indonesia sebagai Negara yang berpancasila adalah salah satu Negara yang banyak terjadi kecurangan atau kejahatan politik seperti kolusi dalam system pemerintahannya yang paling hebat lagi adalah para pemimpinnya juga terlibat didalam kejahatan tersebut. Dalam hal ini kolusi dapat merusak moral bangsa dan martabat Negara. Dalam ruang lingkup yang luas ada beberapa pngertian tentang kolusi, diantaranya adalah sebagai berikut: Kolusi adalah suatu kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggara Negara atau antara penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau Negara. Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar. Cirri-ciri kolusi jenis ini adalah: Pemberian uang pelicin kepada perusahaan tertentu oleh oknum pejabat atau pegawai pemerintahan agar perusahaan dapat memenangkan tender pengadaan barang dan jasa tertentu. Penggunaan broker (perantara) dalam pengadaan barang dan jasa tertentu. Padahal, seharusnya dapat dilaksanakan melalui mekanisme G 2 G (pemerintah ke pemerintah) atau G 2 P (pemerintah ke produsen), atau dengan kata lain secara langsung. Jadi secara garis besar, Kolusi adalah pemufakatan secara bersama untuk melawan hukum antar penyelenggara Negara atau antara penyelenggara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan Negara. Sebagai contoh dari kolusi itu sendiri yaitu adalah tentang kasus penyelewengan dana BLBI yang sampai saat ini sudah berlangsung hampir 10 tahun tidak selesai. Para tersangka pelakunya masih ada yang menghirup udara bebas, dan bahkan ada yang di vonis bebas dan masih leluasa menjalankan aktivitas bisnisnya. Yang lebih parah lagi, terungkap juga bukti penyuapan yang melibatkan salah satu pejabat Jampidsus baru- baru ini.
2. PENYEBAB TERJADINYA KOLUSI
Dalam banyak hal, penyebab seseorang melakukan kolusi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara berkolusi, maka jadilah seseorang akan melakukan kolusi. Jadi, jika menggunakan cara pandang penyebab kolusi seperti ini, maka salah satu penyebab kolusi adalah cara pandang terhadap kekayaan. Cara pandang terhadap kekayaan yang salah akan menyebabkan cara yang salah dalam mengakses kekayaan tersebut dan semakin banyak orang melakukan kesalahan dalam mengakses kekayaan maka semakin banyak pula orang yang melakukan kolusi. Berikut adalah penyebab terjadinya KKN dalam berbagai ruang lingkup Dalam masyarakat Himpitan ekonomi, seperti gaji lebih kecil dari kebutuhan yang makin meningkat, latar belakang kebudayaan atau kultur kerja atau lingkungan tempat tinggal. Dalam pemerintahan Monopoli Kekuasaan dengan wewenang pejabat yang absolut tanpa adanya mekanisme pertanggungjawaban, hubungan personal antara pemimpin dan bawahan yang tidak berdasarkan asas persamaan, tidak ada sistem kontrol yang baik, korupsi bagian budaya pejabat local. Dalam pendidikan Tradisi memberi disalahgunakan, sistem pendidikan mempraktekkan sistem gaya bank mengakibatkan pembodohan anak didik, kurikulum tidak kontekstual, gaji dan apresiasi terhadap pelaku pendidikan rendah. Setelah melihat dari beberapa penyebab kolusi diatas, dapat dikatakan bahwa masih perlu adanya peninjauan kembali terhadap system pemerintahan itu sendiri agar pancasila sebagai dasar Negara tidak terkontiminasi terhadap kejahatan KKN.
3. USAHA PEMBERANTASAN KOLUSI
Dengan adanya pemerintahan yang terdiri dari eksekutif dan legislative, maka yang diharapkan adalah terbentuknya pemerintahan yang kuat yang bisa menjaga eksistensi pancasila sebagai dasar Negara artinya mempunyai bargaining point terhadap pengambilan berbagai kebijakan pemberantasan tindak KKN terutama kolusi dan mempunyai kesamaan pandangan terhadap KKN sebagai musuh bersama, sama dengan apa yang diharapkan oleh rakyat Indonesia selama ini dengan selalu melakukan pengawasan-pengawasan social terhadap Pemerintahan. Dalam menentukan langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah Mengerahkan seluruh stakeholder dalam merumuskan visi, misi, tujuan dan indicator terhadap makna Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Mengerahkan dan mengidentifikasi strategi yang akan mendukung terhadap pemberantasan KKN sebagai payung hukum menyangkut Stick, Carrot, Perbaikan Gaji Pegawai, Sanksi Efek Jera, Pemberhentian Jabatan yang diduga secara nyata melakukan tindak korupsi dsb. Melaksanakan dan menerapkan seluruh kebijakan yang telah dibuat dengan melaksanakan penegakkan hukum tanpa pilih bulu terhadap setiap pelanggaran KKN dengan aturan hukum yang telah ditentukan dan tegas. Melaksanakan Evaluasi , Pengendalian dan Pengawasan dengan memberikan atau membuat mekanisme yang dapat memberikan kesempatan kepada Masyarakat, dan pengawasan fungsional lebih independent. Sehingga tujuan yang diharapkan akan tercapai yaitu Pemerintahan yang bersih dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dengan melaksanakan seluruh langkah dengan KOMITMEN DAN INTEGRITAS terutama dimulai dari Kepemimpinan dalam Pemerintahan sehingga apabila belum tercapai harus selalu melakukan evaluasi dan melihat kembali proses langkah yang telah ditentukan dimana kelemahan dan kekurangan yang perlu diperbaiki.
KESIMPULAN DAN SARAN KKN merusak moral bangsa, sudah jelas sekali para petinggi-prtinggi Negara ini harus sadar terhadap sikap yang sebagaimana mestinya pemimpin itu. Banyak janji-janji yang disebutkan untuk memberantas KKN akan tetapi belum juga bisa dilaksanakan secara optimal. Semua program yang telah dibuat untuk memberantas KKN tidak akan berjalan apabila orang-orang yang berada didalamnyapun juga ikut berbuat korupsi. Entah akan jadi apa bangsa ini apabila para wakil rakyat saja tidak mengerti tentang apa yang telah mereka perbuat pada bangsa ini. Jadi mari kita berpartisipasi secara progresif dalam pencegahan dan pemberantasan kebiasaan atau tindakan merugikan rakyat itu. Apalagi lembaga-lembaga pengawasan, termasuk internal pemerintahan seperti inspektorat, Irjen dan BPKP, tidak punya alasan apapun tidak ikut memerangi korupsi. Jadikan Negara ini Negara yang bermoral Negara yang tahu akan kepentingan bersama dan tetap menjaga eksisitensi dasar Negara Indonesia (Pancasila).
REFERENSI http://www.detik.com
http://www.wikipedia.org/wiki/ http://www.amazone.com
ABSTRAK Laporan Tugas Akhir pendidikan pancasila dengan judul “KOLUSI MERUSAK MORAL BANGSA”. Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir pendidikan pancasila. Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitianpenelitian melalui studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang di dapat melalu internet. Dalam laporan ini akan dibahas melalui pendekatan: hitoris, sosiologis, dan yuridis. Dalam makalah ini akan membahas tentang pengertian sekaligus upaya- upaya dan juga penyebabnya. Semoga bermanfaat bagi para pembaca.
