KORUPSI SEKTOR HUKUM. PUSTAPAKO L P P M UNS SURAKARTA, 25 September Menggapai Integritas melalui jalan yang Integral SUPANTO

KORUPSI SEKTOR HUKUM Menggapai Integritas melalui jalan yang Integral

PUSTAPAKO SUPANTO L P P M UNS 1 SURAKARTA, 25 September 2010

MAKSUD & TUJUAN ++untuk mencari hasil penelitian dan kajian antikorupsi yang berkualitas. ++terbangun suatu bentuk jaringan. ++menguatkan jaringan antikorupsi antara KPK dng kel. cendekia.

KORUPSI HUKUM PENEGAKAN HUKUM

METODA

ASPEK POKOK ILMU ilmu

PENGETAHUAN

pengetahuan sebagai proses (aktivitas ilmiah, kegiatan penelitian), ilmu pengetahuan sebagai prosedur (metode ilmiah, tatalangkah yang tetap), dan ilmu pengetahuan sebagai produk (pengetahuan sistematis).

S U B T A N S I A L

HUKUM

LAW MAKING LAW ENFORCEMENT

Ilmu Ekonomi Ilmu Kesehatan Masyarakat

Sejarah

Sosiologi

Antropologi INDIVIDU, MASYARAKAT, DAN KEBUDAYAAN

Psikologi

Ilmu Politik

Ilmu Hukum

1. Politik Hukum DISIPLIN HUKUM (Teori Hk dlm arti luas)

2. Filsafat Hukum 3. Ilmu Hukum (Teori Hk. dlm arti sempit): == Ilmu ttg Norma - Ilmu ttg Pengertian Hukum - Ilmu ttg Kenyataan Hukum: a. Sejarah Hukum; b. Sosiologi Hukum; c. Psikologi Hukum; d. Perbandingan Hukum; e. Antropologi Hukum.





Ilmu ttg norma dan Ilmu ttg pengertian hukum disebut Ilmu ttg Dogmatik Hukum dengan ciri2: teoretis rasional dengan menggunakan logika deduktif. Ciri Ilmu ttg kenyataan hukum adalah teoretis empiris dengan menggunakan logika induktif.

HUKUM--SISTEM HUKUM

-- KUMPULAN NORMA=KAIDAH HUKUM -- PROSES -KELEMBAGAAN

PROSES = PENERAPAN HUKUM

PEMBUATAN HUKUM KELEMBAGAAN = BADAN PEMBUAT HUKUM BADAN PELAKSANA HKUM --- PENDIDIKAN HUKUM

KORUPSI  perilaku

tidak mematuhi prinsip, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, baik dilakukan oleh perorangan di sektor swasta maupun pejabat publik, menyimpang dari aturan yang berlaku.

”An

Abuse Of Public Power For Private Gains”, =penyalahgunaan kewenangan / kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

PENGINGAKARAN AMANAH KEKUASAN---KHIANAT

PENGHANCURAN INTEGRITAS  EXTRA

ORDINARY CRIME  BERKARAKTER KRIMONOGEN & VIKTIMOGEN  TYPE: --- EPIDEMIC CORRUPTION --- ENDEMIC CORRUPTION --- TRANSNATIONAL CORRUPTION

C=M+D-A

CITA-CITA

Mei 1998

Ketetapan

IDE REFORMASI

MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

YURIDIS FORMAL  UU

No. 28 Tahun 1999 : Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN  UU No. 31 Tahun 1999 : Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah dirubah UU No.20 Tahun 2001  UU No. 30 Tahun 2002 : Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004: Percepatan Pemberantasan Korupsi  Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2005: Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 Peraturan

Penguasa Militer No. Prt/PM06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi,  UU No. 24 Prp 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi,  UU No. 3 Tahun 197, dan kini UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.  Bahkan sejak berlakunya KUHP (sejak Pemerintah Kolonial Belanda Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch, S 1915 No. 732, mulai berlaku 1 Januari 1918)

12

UMUM --UNSUR2 TIPIKOR : ➢

SETIAP ORANG

➢

SECARA MELAWAN HUKUM

➢

MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI

➢

DPT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA 5

SALAH KAPRAH

MELAWAN HUKUM (PASAL 2)

 Subyek

delik: setiap orang

  unsur

melawan hukum:  === formiel  === materiel

PENYALAHGUNAAN WEWENANG (PASAL 3)  Subyeknya:

PNS/pejabat publik

 Wewenang:

1)

Wewenang terikat 2) Wewenang bebas

30 JENIS DELIK TINDAK PIDANA KORUPSI (UU 31/1999 JO UU 20/2001)

Delik yg terkait dg kerugian keuangan negara

Pasal 2(1); 3

Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps, 5(2); Delik pemberian sesuatu/janji Ps 12 a,b; Ps 11; Ps 6(1) a,b; kpd Peg Neg/PN (Penyuapan) Ps 6(2); Ps 12 c,d Delik penggelapan dalam Pasal 8; 9; 10 a,b,c jabatan Delik perbuatan pemerasan

Delik perbuatan curang

Pasal 12 huruf e,f,g

Pasal 7 (1) huruf a,b,c,d; Delik benturan kepentingan Ps 7 (2); Ps 12 huruf h Pasal 12 huruf i dalam pengadaan Delik Gratifikasi Pasal 12B jo Pasal 12C

Merupakan delik-delik yg diadopsi dari KUHP (berasal dari pasal 1 ayat 1 sub c UU no. 3/71)

Dari 30 jenis di atas, yang cukup sering dijumpai di dunia usaha : Pemerasan dlm jabatan; penyuapan; benturan kepentingan & gratifikasi.

PEMERASAN DALAM JABATAN PASAL 12 UU NO. 31/99 JO. UU NO. 20/2001

Pejabat

Pengusaha/ Masyarakat

Penyuapan Pasal 5,6, & 11 UU No. 31/99 jo. UU No. 20/2001

Pengusaha/ Masyarakat

Pejabat Gratifikasi

Pasal 12B,12C & 13 UU No. 31/99 jo. UU No. 20/2001

Pejabat

Pengusaha/ Masyarakat

TINDAK PIDANA KORUPSI: 1) Kerugian keuangan negara, 2) Suap-menyuap, 3) Penggelapan dalam jabatan, 4) Pemerasan, 5) Perbuatan curang, 6) Benturan kepentingan dalam pengadaaan, 7) Gratifikasi.

17

METODA BARU CARA BARU

BERANTAS KORUPSI

ANAK KANDUNG REFORMASI

Penegakan hukum memberantas tindak pidana korupsi --secara konvensional – TERHAMBAT. ** diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yg mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dlm upaya pemberantasan TP korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

PENEGAKAN HUKUM

KORUPSI

MEKANISME SISTEM PERADILAN PIDANA

KEPOLISIAN KEJAKSAAN PERADILAN ADVOKAT PETUGAS LP

NORMA HUKUM REALITAS SOSIAL BIROKRASI MANAGEMENT

HUKUM: IDE - KONSEP:ABSTRAK (KEADILAN, KEPASTIAN, KEMANFAATAN SOSIAL)

TUJUAN

SPP PROSES USAHA UTK MEWUJUDKAN IDE-IDE MENJADI KENYATAAN

PENEGAKAN HUKUM MANAJEMEN/BIROKRASI SDM, SDF, KEUANGAN, INFORMASI, UU, BUDAYA, KEKUAAN SOSEKPOL

PENEGAK HUKUM MELAKSANAKAN ---TENTUKAN TUGAS DAN WEWENANGNYA, DILENGKAPI KEKUASAAN, PERLENGKAPAN TERTENTU BEDASARKAN HUKUM

 penyalahgunaan

(abuse of power, abuse of discretion), kebrutalan aparat, mafia peradilan.  unlawful acts & corruption in the criminal justice.  khusus membicarakan ‘combating corruption’ di antaranya mengenai corruption in public administration and the criminal justice system

RAME-RAME KORUPSI PROSES KRIMINAL PENYELIDIKAN PENYDIDIKAN PENUNTUTAN

PERSIDANGAN PELAKSNAAN

LAPAS

PIDANA :

UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN

CRIMINAL POLICY PENAL POLICY

KORUPSI NON PENAL POLICY

SOCIAL WELFARE POLICY

SOCIAL POLICY

MASALAH DASAR HUKUM PIDANA Perbuatan

 Tindak

pidana

Orang

 Kesalahan

sanksi

 pidana

OBYEK STUDI KRIMINOLOGI

KEJAHATAN

PELAKU ATAU PENJAHAT

REAKSI MASYARAKAT TERHADAP KEJAHATAN, PELAKU DAN KORBAN KEJAHATAN

akan kemewahan,  ketidakpatuhan thd agama dan prinsip-prinsip Kejahatan -- produk moral, dari ketidak kemiskinan. harmonisan kekuatan-kekuatan sikap moral, KORUPSI: sikap hidup, sosial, lembaga budaya sosial, sosial

QUINNEY

 hasrat

tuntutan ekonomi, struktur dan budaya politik, peluang dalam mekanisme pembangunan, kelemahan birokrasi,

Motif individialisme, Memeperkaya diri Agresif Kepekaan sosial --luntur

JAMAN EDAN

KRISIS MULTIDIMENSI

1)penurunan moralitas, 2)ketimpangan sosial -- si kaya dan si miskin, 3)ketimpangan pendidikan, 4)sifat homo homini lupus:

Suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala tertentu, dengan jalan menganalisanya. Yang diadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahanpermasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Hukum

?

Berdasar Berdasar Sifatnya Sifatnya

Penelitian Eksplortif Penelitian Deskriptif Penelitian Eksplanatoris

Penelitian Hukum Normatif Berdasar Berdasar Fokus Sifatnya kajiannya

Penelitian Hukum NormatifEmpiris (terapan)

Penelitian Hukum Empiris

PENELITIAN HUKUM: DOKTRINAL:SOETANDYO a.

b.

1) 2) 3)

4)

Pen. Normatif ke arah pembenaran Ius konstituendum Doktrinal dan hukum positif (Ius Constitutum) Inventarisasi Hk.Positif Pencarian asas/doktrin Pencarian hk. In Concreto Yurimetri

NORMATIF: SOERYONO

a. Asas2 Hukum

b. Sistematika Hukum c. Sinkronisasi Hukum b. Sistematika Hukum e. Perbandingan Hukum

SOETANDYO W : NON DOKTRINAL/SOSIAL: a. STUDI MAKRO peran hukum. dalam masya (Kuantitatif)) b. STUDI MIKRO perilaku dalam kehidupan hukum (Kualitatif)

SOERJONO SOEKANTO

1. EMPIRIS/SOSIOLOGIS: a.

Identifikasi Hukum b. Efektifitas Hukum

Penelitian hukum doktrinal, penelitian hukum teoritis.

= penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu UU, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.

Empirical law research, yaitu penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.

Penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Penelitian terhadap Identifikasi hukum

Penelitian terhadap Efektifitas hukum

Tahap penelitian Metode pendeka tan

Penelitian Hukum Normatif Normatif/juridis, dogmatis (hukum diidentifikasikan sebagai norma peraturan, UU).

Penelitian Hukum Empiris Empiris/sosiologis/pe rilaku (hukum diidentifikasikan sebagai perilaku yang mempola).

Kerangka Teori-teori intern teori tentang hukum. Ex: UU, Peraturan.

Teori sosial mengenai hukum, teori hukum sosiologis.

Data

Sumber data primer

Sumber data sekunder

Tahap penelitian Analisis data

Penelitian Hukum Normatif

Kualitatif/logika/pe nalaran yang kemudian diungkapkan dengan bahasa atau kalimat. Langkah- Penetapan kriteria langkah identifikasi, seleksi penelitian dan pengumpulan norma-norma, pengorganisasian norma-norma yang dikumpulkan (Sylogisme: premis mayor___premis minor.

Penelitian Hukum Empiris Kualitatif/kuantitatif dengan matematik.

Permasalahan--teori---metodologi--data---analisis--kesimpulan.

TIPOLOGI PENELITIAN HUKUM (SUTANDYO WIGNJOSOEBROTO)

Konsep Hukum

Tipe Kajian

Metode Penelitian

Peneliti

Orientas i

Hukum = asas2 kebenaran daan keadilan yang bersifat universak

Filsafat hukum

Logika deduksi, ber- pangkal dari premis normatif yang diyakini bersifat self evident

Pemikir

Filsafati

Hukum = norma2 positiff di dalam sistem Per-UU-an Hukum nasional

Ajaran hukum murni yg mengkaji Law as it is written in the books

Doktrinal, bersaranakan termutama logika deduksi untuk membangun sistem hukum positif

Para yuris Kontinental

Positivistis

Konsep Hukum

Tipe Kajian

Metode Penelitian

Peneliti

Hukum =apa yg diputuskan hakim in concreto dan tersistematisasi sbg judges through judicial processes

American Sociological jurisprudence yg mengkaji by judge, dg mengkaji court behaviour law as it decided

Doktrinal spt di American muka , tapi juga non Lawyer doktrinal bersaraanakan logika induksi untuk mengkaji court behaviour

Behavioral sociologic Judge made law

Hukum= pola operilaku sosial yg terlembagakan , eksis sbg variabel social yang empirik

Sosiologi hukum , pengkaji Law as it is in society

Sosial/ non doktrinal dng pendekat an struktural/ makro dan umumnya ter kuantitfikasi

Struktural

Sosiolog

Orientasi