KORUPSI SEKTOR HUKUM OLEH OKNUM APARAT PENEGAK HUKUM DI INDONESIA
Dr. YADYN SH.,MH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KORUPSI SEKTOR HUKUM SOLO, SENIN, 25 SEPTEMBER 2017 1
REPUBLIK INDONESIA
2
Wajah penegakan hukum dan peradilan yang terjadi di Indonesia saat ini diperhadapkan kepada suatu “transaksional” perkara yang tentunya memberikan stigma negatif dalam mewujudkan penegakan hukum yang bersih dan berkeadilan. Pemberantasan korupsi seyogyanya dimulai dari aparat penegak hukum itu sendiri, nuansa pepatah menyatakan “as long as the dirty broom is not cleaned everything talk about the law is empty” (sepanjang sapu kotor kita belum bersihkan, maka semua pembicaraan mengenai hukum akan omong kosong belaka). Ketika aparat penegak hukum memberikan contoh yang baik, maka nilai trust kepada penegak hukum itu sendiri akan berjalan dengan baik pula. 3
INTEGRITAS
Proses Penanganan Perkara maupun Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maupun oleh aparat penegak hukum lainnya terhadap oknum aparat penegak hukum mulai dari Panitera, Hakim, Jaksa maupun Polisi. Operasi tangkap tangan maupun proses penangan perkara yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap oknum penegak hukum tersebut terkait penyalagunaan kewenangan dalam jabatan maupun transaksional perkara berupa penerimaan sejumlah uang dalam pengurusan suatu kasus/perkara, baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun proses di persidangan. Tentunya bagi masyarakat pencari keadilan akan sulit berharap terciptanya kepastian hukum ketika terjadi korupsi di sektor hukum yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum tersebut. 4
CIRI INTEGRITAS Kepercayaan masyarakat Indonesia akan lahir, dari setiap perilaku aparat penegak hukum itu sendiri, seyogianya aparat penegak hukum menjadi panutan bagi masyarakat Indonesia tanpa menciptkan friksi penegakan hukum pemberantasan korupsi. Wujud panutan tersebut antara lain dengan sinergitas terpadu di antara penegak hukum baik KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sinergitas terpadu merupakan esensi yang fundamental dalam perwujudan bersama pemberantasan korupsi, tanpa adanya pondasi yang kuat, maka pilar penegakan hukum tidak akan dapat berjalan dengan baik.
5
APARATUR PENEGAK HUKUM Orang ataupun badan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai Alat negara untuk menegakkan hukum secara baik dan benar dengan independen secara tanpa pengaruh dan kepentngan manapun juga. Aparat penegak hukum baik Polisi, Penasihat Hukum, Jaksa, Penyidik PPNS, Penyidik KPK diwajibkan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penegakan hukum secara baik dan jujur tanpa pengaruh atau intervensi dari kepentingan manapun juga. Aparat Penegak Hukum seyogyanya melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta menjauhi perbuatan koruptif.
6
KORUPSI SEKTOR HUKUM Urip Tri Gunawan Pekerjaan Waktu Kejadian Perkara
: Jaksa pada Kejaksaan Agung RI : Perkara 2007 Inkracht 2009 : Penerimaan suap kasus BLBI
Dakwaan Primair : Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Subsidair : Pasal 5 ayat (2) jo pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undnag Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lebih Subsidair : Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Kedua : Pertama : Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua : Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tuntutan Pidana Penjara : 15 (lima belas) tahun ; Denda : Rp250.000.000,- Subsidair 6 (Enam) bulan ; Biaya Perkara: Rp10.000,Vonis Pengadilan Negeri (PN Tipikor) Pengadilan Negeri No : 11/Pid.B/TPK/2008/PN.JKT.PST, Tgl. 4 September 2008 Pidana Penjara : 20 (dua puluh) tahun ; Denda : Rp500.000.000,- Subsidair 1 (satu) tahun ; Biaya Perkara : Rp10.000,Pengadilan Tinggi No : 11/PID/TPK/2008/PT.DKI, Tgl. 23 Oktober 2008 Pidana Penjara : 20 (Dua puluh) tahun ; Denda : Rp500.000.000,- Subsidair 8 (Delapan) bulan kurungan ; Biaya Perkara : Rp7.500,Mahkamah Agung No : 243 K/Pid.Sus/2009, Tgl. 11 Maret 2009 Pidana Penjara : 20 (dua puluh) tahun ; Denda : Rp500.000.000,- Subsidair 8 (Delapan) bulan kurungan ; Biaya Perkara : Rp2.500,-
7
DJOKO SUSILO PEKERJAAN : KAKORLANTAS POLRI WAKTU KEJADIAN : PERKARA 2010 INKRACHT 2014 PERKAR : SIMULATOR SIM DAKWAAN KESATU PRIMAIR : PASAL 2 AYAT (1) JO. PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO. PASAL 55 AYAT (1) KE-1 JO. PASAL 65 AYAT (1) KUHPIDANA. SUBSIDIAIR : PASAL 3 JO. PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO. PASAL 55 AYAT (1) KE-1 JO. PASAL 65 AYAT (1) KUHPIDANA. KEDUA PERTAMA : PASAL 3 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG JO. PASAL 55 AYAT (1) KE-1 JO. PASAL 65 AYAT (1) KUHPIDANA KEDUA : PASAL 4 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG JO. PASAL 55 AYAT (1) KE-1 JO. PASAL 65 AYAT (1) KUHPIDANA. KETIGA: PASAL 3 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG RI NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 202 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG JO. PASAL 55 AYAT (1) KE-1 JO. PASAL 65 AYAT (1) KUHPIDANA TUNTUTAN 1) PIDANA PENJARA : 18 (DELAPAN BELAS) TAHUN, DIKURANGI SELAMA DALAM TAHANAN ; 2) DENDA : RP1,000,000,000,- SUBSIDIAIR 1 (SATU) TAHUN KURUNGAN, DENGAN PERINTAH TERDAKWA TETAP DITAHAN ; 3) UANG PENGGANTI : RP35,000,000,000,- DAN APABILA TIDAK DIBAYAR DALAM WAKTU 1 (SATU) BULAN SETELAH PUTUSAN MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP, MAKA HARTA BENDANYA DAPAT DISITA OLEH JAKSA DAN DILELANG UNTUK MENUTUPI UANG PENGGANTI TERSEBUT. APABILA HARTA BENDANYA TIDAK MENCUKUPI, MAKA DIJATUHI PIDANA PENJARA SELAMA 5 (LIMA) TAHUN ; 4) MENGHUKUM TERDAKWA DENGAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PENCABUTAN HAK-HAK TERTENTU UNTUK MEMILIH DAN DIPILIH DALAM JABATAN PUBLIK. 5) BIAYA PERKARA : RP10,000,PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO 20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST, TANGGAL 3 SEPTEMBER 2013 MENGADILI : 1) PIDANA PENJARA : 10 (SEPULUH) TAHUN ; 2) DENDA : RP500,000,000,- SUBSIDIAIR 6 (ENAM) BULAN KURUNGAN ; 3) MENETAPKAN AGAR TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN ; 4) BIAYA PERKARA : RP10,000,PENGADILAN TINGGI NO 36/PID/TPK/2013/PT.DKI, TANGGAL 18 DESEMBER 2013 MENGADILI : 1) PIDANA PENJARA : 18 (DELAPAN BELAS) TAHUN ; 2) DENDA : RP1,000,000,000,- SUBSIDIAIR 1 (SATU) TAHUN KURUNGAN ; 3) UANG PENGGANTI : RP32,000,000,000,- DAN APABILA TIDAK DIBAYAR DALAM WAKTU 1 (SATU) BULAN SETELAH PUTUSAN MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP, MAKA HARTA BENDANYA DAPAT DISITA OLEH JAKSA DAN DILELANG UNTUK MENUTUPI UANG PENGGANTI TERSEBUT. APABILA HARTA BENDANYA TIDAK MENCUKUPI, MAKA DIJATUHI PIDANA PENJARA SELAMA 5 (LIMA) TAHUN ; 4) MENGHUKUM TERDAKWA DENGAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PENCABUTAN HAK-HAK TERTENTU UNTUK MEMILIH DAN DIPILIH DALAM JABATAN PUBLIK. 5) MENETAPKAN TERDAKWA TETAP DITAHANAN. 6) BIAYA PERKARA : RP2,500
8
AMIR FAUZI PEKERJAAN WAKTU KEJADIAN PERKARA
: HAKIM PTUN MEDAN : PERKARA 2015 INKRACHT 2016 : PENERIMAAN SUAP DARI GUBERNUR SUMUT GATOT PUJO NUGROHO DAN ISTRINYA EVI SUSATNTI
DAKWAAN KESATU: PASAL 12 HURUF C UNDANG-UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHPIDANA. KEDUA: PASAL 11 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHPIDANA TUNTUTAN PIDANA PENJARA : 4 (EMPAT) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN DIKURANGI MASA TAHANAN; DENDA: RP200.000.000,- SUBSIDAIR 6 (ENAM) BULAN KURUNGAN; BIAYA PERKARA: RP10.000,-. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO: 127/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST MENGADILI: PIDANA PENJARA: 2 (DUA) TAHUN DIKURANGI MASA TAHANAN; DENDA: RP200.000.000,- SUBSIDAIR 2 (DUA) BULAN KURUNGAN; BIAYA PERKARA: RP10.000,-. PENGADILAN TINGGI NO. 33/PID/TPK/2016/PT.DKI MENGADILI: PIDANA PENJARA: 4 (EMPAT) TAHUN DIKURANGI MASA TAHANAN; DENDA: RP200.000.000,- SUBSIDAIR 2 (DUA) BULAN KURUNGAN; BIAYA PERKARA: RP2.500,-.
9
DIDIK PURNOMO PEKERJAAN WAKTU KEJADIAN PERKARA
: PERWIRA TINGGI MABES POLRI : PERKARA 2010-2011 INKRACHT 2015 : SIMULATOR SIM
DAKWAAN PRIMAIR: PASAL 2 AYAT (1) JO PASAL 18 UU NO 31 TH 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU RI NO 20 TH 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 31 TH 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO PASAL 55 AYAT (1) JO PASAL 64 AYAT (1) KUHPIDANA. SUBSIDAIR: PASAL 3 JO PASAL 18 UU NO 31 TH 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU RI NO 20 TH 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 31 TH 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO PASAL 55 AYAT (1) KE-1 JO PASAL 64 AYAT (1) KUHPIDANA. TUNTUTAN PIDANA PENJARA: 7 (TUJUH) TAHUN, DIKURANGI MASA TAHANAN DENDA: RP250.000.000,- SUBSIDAIR 6 (ENAM) BULAN KURUNGAN UANG PENGGANTI: RP50.000.000,-SUBSIDAIR 2 (DUA) TAHUN PENJARA PIDANA TAMBAHAN: PENCABUTAN HAK-HAK TERTENTU UNTUK DIPILIH DALAM JABATAN PUBLIK BIAYA PERKARA: RP10.000,PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO: 114/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST TGL. 04 JUNI 2015 PIDANA PENJARA: 5 (LIMA) TAHUN, DIKURANGI MASA TAHANAN DENDA: RP250.000.000,- SUBSIDAIR 3 (TIGA) BULAN KURUNGAN UANG PENGGANTI: RP50.000.000,-SUBSIDAIR 6 (ENAM) BULAN PENJARA BIAYA PERKARA: RP10.000,-
10
M AKIL MOCHTAR PEKERJAAN WAKTU KEJADIAN PERKARA
: KETUA MK 2013 : PERKARA 2010-2013 INKRACHT 2015 : PENERIMAAN SUAP TERKAIT SENGKETA PILKADA DI MK DAN TPPU
DAKWAAN KESATU: PASAL 12 HURUF C UU RI NO 31 TH 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU RI NO 20 TH 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU RI NO 31 TH 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHPIDANA JO PASAL 65 AYAT (1) KUHPIDANA KEDUA: PASAL 12 HURUF C UU NO 31 TH 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO 20 TH 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 31 TH 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO PASAL 65 AYAT (1) KUHPIDANA KETIGA: PASAL 11 UU NO 31 TH 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO 20 TH 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 31 TH 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO PASAL 65 AYAT (1) KUHPIDANA KEEMPAT: PASAL 11 UU NO 31 TH 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO 20 TH 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 31 TH 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO PASAL 64 AYAT (1) KUHPIDANA KELIMA: PASAL 3 UU RI NO 8 TH 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG JO PASAL 55 AYAT (1) KE-1 JO PASAL 65 AYAT (1) KUHPIDANA KEENAM: PASAL 3 AYAT (1) HURUF A DAN C UU RI NO 15 TH 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO 25 TH 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU RI NO 15 TH 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG JO PASAL 65 AYAT (1) KUHPIDANA TUNTUTAN PIDANA PENJARA: SEUMUR HIDUP DENDA: RP10.000.000.000,PIDANA TAMBAHAN: PENCABUTAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH PADA PEMILIHAN BIAYA PERKARA: RP10.000 PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO: 10/PID.SUS-TPK/2014/PN.JKT.PST. TGL. 30 JUNI 2014 MENGADILI: PIDANA PENJARA: SEUMUR HIDUP DENDA: RP10.000.000.000,BIAYA PERKARA: RP10.000,PENGADILAN TINGGI NO: 63/PID/TPK/2014/PT.DKI TGL. 12 NOVEMBER 2014 MENGADILI: MENERIMA PERMINTAAN BANDING YANG DIMINTAKAN MEMERINTAHKAN TERDAKWA UNTUK TETAP BERADA DALAM TAHANAN BIAYA PERKARA: RP7.500,MAHKAMAH AGUNG NO: 336 K/PID.SUS/2015 TGL. 23 FEBRUARI 2015 MENGADILI: MENERIMA MEMORI KASASI YANG DIAJUKAN PENUNTUT UMUM MEMPERBAIKI PUTUSAN NO 63/PID/TPK/2014/PT.DKI PIDANA PENJARA: SEUMUR HIDUP DENDA: RP10.000.000.000,BIAYA PERKARA: RP2.500,-
11
RAMLAN COMEL PEKERJAAN : HAKIM ADHOC PN TIPIKOR BANDUNG WAKTU KEJADIAN : PERKARA 2012 INKRACHT 2015 PERKARA : PENERIMAAN SUAP DARI WALIKOTA BANDUNG DADA ROSADA DAKWAAN PRIMAIR PASAL 12 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO PASAL 55 AYAT (1) KE-L KUHPIDANA JO PASAL 64 AYAT (1) KUHPIDANA. SUBIDIAIR PASAL 6 AYAT (2) JO PASAL 6 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO PASAL 55 AYAT (1) KE-L KUHPIDANA JO PASAL 64 AYAT (1) KUHPIDANA LEBIH SUBSIDIAIR PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO PASAL 55 AYAT (1) KE-L KUHPIDANA JO PASAL 64 AYAT (1) KUHPIDANA TUNTUTAN PIDANA PENJARA : 10 (SEPULUH) TAHUN, DIKURANGI MASA TAHANAN. - DENDA : RP250.000.000,- SUBSIDIAIR 3 (TIGA) BULAN KURUNGAN. - BIAYA PERKARA : RP10.000, PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. : 92/PID.SUS.TPK/2014/PN.BDG - PIDANA PENJARA : 7 (TUJUH) TAHUN. - DENDA : RP. 200.000.000,- SUBSIDAIR 1 (SATU) BULAN KURUNGAN. - BIAYA PERKARA : RP.5.000,PENGADILAN TINGGI NO. : 3/TIPIKOR/2015/PT.BDG - MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI PENUNTUT UMUM DAN TERDAKWA TERSEBUT. - MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI BANDUNG TANGGAL 9 DESEMBER 2014, NOMOR 92/PID.SUS/TPK/2014/PN.BDG. - BIAYA PERKARA : RP.5.000,-
12
HERU KRISBANDONO
PEKERJAAN : HAKIM ADHOC TIPIKOR WAKTU KEJADIAN : PERKARA 2012 INKRACHT 2013 DAKWAAN DAKWAAN PRIMAIR: PASAL 12 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TPK SEBAGAIMANA TELAH DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TPK JO. PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHPIDANA. SUBSIDAIR : PASAL 6 AYAT (2) JO. PASAL 6 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TPK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TPK JO. PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHPIDANA. LEBIH SUBSIDAIR : PASAL 11 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TPK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TPK JO. PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHPINDANA. TUNTUTAN PIDANA PENJARA : 10 (SEPULUH) TAHUN; DENDA : RP350.000.000,- SUBSIDAIR 5 (LIMA) BULAN; BIAYA PERKARA : RP. 10.000, PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 127/PID.SUS/2012/PN.TIPIKOR.SMG, TGL. 11 MARET 2013 MENGADILI : PIDANA PENJARA : 6 (ENAM) TAHUN ; DENDA : RP200.000.000,- SUBSIDAIR 4 (EMPAT) BULAN ; BIAYA PERKARA : RP10.000,PENGADILAN TINGGI NO. 26/PID.SUS/2013/PT.TPK.SMG, TGL. 28 MEI 2013 MENGADILI : PIDANA PENJARA : 8 (DELAPAN) TAHUN ; DENDA : RP200.000.000,- SUBSIDAIR 4 (EMPAT) BULAN ; BIAYA PEKARA : RP10.000,- DAN BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN YANG DALAM TINGKAT BANDING SEBESAR RP10.000,-
13
KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG PEKERJAAN : HAKIM ADHOC TIPIKOR PADA PN SEMARANG WAKTU KEJADIAN : PERKARA 2012 INKRACHT 2013 PERKARA : PENERIMAAN SUAP DAKWAAN PRIMAIR : 1) PASAL 2 AYAT (1) JO 2) PASAL 18 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1991 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO 3) PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHPIDANA. SUBSIDIAIR : 1) PASAL 6 AYAT (2) JO 2) PASAL 6 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1991 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO 3) PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHPIDANA. LEBIH DARI SUBSIDIAIR : 1) PASAL 11 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1991 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO 2) PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHPIDANA. TUNTUTAN PIDANA PENJARA: 15 (LIMA BELAS) TAHUN, DIKURANGI MASA TAHANAN 2) DENDA: RP750.000.000,- SUBSIDIAIR 5 (LIMA) BULAN 3) BIAYA PERKARA: RP10.000 PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 128/PID.SUS/2012/PENGADILAN TIPIKOR SEMARANG, TANGGAL 18 APRIL 2012 MENGADILI: 1) PIDANA PENJARA : 8 (DELAPAN) TAHUN 2) DENDA : RP. 500.000.000,-, SUBSIDIAIR 5 (LIMA) BULAN 3) BIAYA PERKARA : RP. 10.000,PENGADILAN TINGGI NOMOR 39/PID.SUS/2013/PT.TPK.SMG, TANGGAL 4 JULI 2013 MENGADILI: 1) PIDANA PENJARA : 10 (SEPULUH) TAHUN 2) DENDA = RP. 500.000.000,- SUBSIDIAIR 5 (LIMA) BULAN 3) MENYATAKAN TERDAKWA TETAP DALAM TAHANAN 4) BIAYA PERKARA = RP. 10.000,MAHKAMAH AGUNG: NOMOR 1887 K/PID.SUS/2013, TANGGAL 9 DESEMBER 2013 MENGADILI: MENOLAK PERMOHONAN KASASI I DAN MENOLAK PERMOHONAN KASASI DARI PEMOHON KASASI II/TERDAKWA. PIDANA PENJARA SELAMA 4 (EMPAT) TAHUN DNDA RP 200.000.000,- SUBSIDAIR 1 (SATU) BULAN.
14
IMAS DIANASARI PEKERJAAN WAKTU KEJADIAN PERKARA
: HAKIM ADHOC TIPIKOR PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHI) : PERKARA 2010-2011 INKRACHT 2012 : PENERIMAAN SUAP.
DAKWAAN PERTAMA: PRIMER PASAL 12 HURUF C UU NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO. PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP JO PASAL 64 AYAT (1) KUHPIDANA. SUBSIDAIR PASAL 6 AYAT (2) JO PASAL 6 AYAT (1) HURUF A UU NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO. PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP JO PASAL 64 AYAT (1) KUHPIDANA. LEBIH SUBSIDAIR PASAL 11 UU NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO. PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP JO PASAL 64 AYAT (1) KUHPIDANA. KEDUA: PERTAMA PASAL 5 AYAT (1) HURUF A JO PASAL 15 UU NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO. PASAL 53 AYAT (1) KUHPIDANA JO. PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHPIDANA. KEDUA PASAL 5 AYAT (1) HURUF A JO PASAL 15 UU NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. TUNTUTAN PIDANA PENJARA: PALING SINGKAT 4 (EMPAT) TAHUN DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN. DENDA: PALING SEDIKIT RP. 200.000.000,- DAN PALING BANYAK RP. 1.000.0000.000,PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 83/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG, TGL. 27 JANUARI 2012 MENGADILI: PIDANA PENJARA: 6 (ENAM) TAHUN. DENDA: RP 200.000.000,- SUBSIDAIR 3 (TIGA) BULAN KURUNGAN BIAYA PERKARA : RP. 10.000,PENGADILAN TINGGI NOMOR: 09/TIPIKOR/2012/PT.BDG, TGL. 3 APRIL 2012 MENGADILI: PIDANA PENJARA: 6 (ENAM) TAHUN. DENDA: RP200.000.000,- SUBSIDAIR 3 (TIGA) BULAN KURUNGAN BIAYA PERKARA: RP. 2.500,MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1225 K/PID.SUS/2012, TGL. 24 JULI 2012 MENGADILI: MENOLAK PERMOHONAN KASASI DAR PARA PEMOHON KASASI : TERDAKWA IMAS DIANASARI, S.H., M.H. DAN PENUNTUT UMUM PADA KPK. PIDANA PENJARA: 6 (ENAM) TAHUN. DENDA: RP 200.000.000,- SUBSIDAIR 3 (TIGA) BULAN KURUNGAN BIAYA PERKARA: RP. 2.500,-
15
SYARIFUDDIN PEKERJAAN : HAKIM PN JAKARTA PUSAT WAKTU KEJADIAN : PERKARA 2011 INKRACHT 2012 PERKARA : PENERIMAAN SUAP. DAKWAAN PASAL 12 HURUF A JO PASAL 18 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIRUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. TUNTUTAN 20 TAHUN PENJARA DAN DENDA SEBESAR RP 500 JUTA SUBSIDAIR 6 BULAN KURUNGAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENJATUHKAN HUKUMAN 4 (EMPAT) TAHUN PENJARA, DITAMBAH DENDA RP 150 JUTA SUBSIDIAIR 4 (EMPAT) BULAN KURUNGAN.
16
SYAMSIR YUSFAN PEKERJAAN : PANITERA PTUN MEDAN WAKTU KEJADIAN : PERKARA 2015 INKRACHT 2016 PERKARA : PENERIMAAN SUAP DARI OC KALIGIS DAKWAAN PERTAMA : PASAL 12 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO PASAL 55 AYAT (1) KE-1 JO PASAL 64 AYAT (1) KUHPIDANA KEDUA : PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO PASAL 55 AYAT (1) KE-1 JO PASAL 64 AYAT (1) KUHPIDANA. TUNTUTAN PIDANA PENJARA : 4 (EMPAT) TAHUN 6 (ENAM) BULAN DIKURANGI MASA TAHANAN DENDA : RP 200.000.000,- SUBSIDAIR 6 (ENAM) BULAN KURUNGAN BIAYA PERKARA : RP 10.000,PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR : 103/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST PIDANA PENJARA : 3 (TIGA) TAHUN DIKURANGI MASA TAHANAN BIAYA PERKARA : RP. 10.000,PENGADILAN TINGGI NOMOR : 02/PID/TPK/2016/PT.DKI PIDANA PENJARA : 3 (TIGA) TAHUN DENDA : RP. 150.000.000,- SUBSIDAIR 2 (DUA) BULAN KURUNGAN BIAYA PERKARA : RP. 2.500,-
17
HARINI WIJOSO PEKERJAAN : HAKIM PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA WAKTU KEJADIAN : PERKARA 2005 INKRACHT 2006 PERKARA : PENYUAPAN DAKWAAN PERTAMA : KESATU ; PERBUATAN TERDAKWA DIANCAM PIDANA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PSL. 6 AYAT (1) HURUF A UU NO. 31 TAHUN 1999, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO. 20 TAHUN 2001 JO. PSL. 55 AYAT (1) KE- 1 JO. PSL. 53 KUH PIDANA ; KEDUA : PERBUATAN TERDAKWA DIANCAM PIDANA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PSL. 6 AYAT (1) HURUF A JO. PSL. 15 UU NO. 31 TAHUN 1999, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO. 20 TAHUN 2001 ; KEDUA : PERTAMA : PERBUATAN TERDAKWA DIANCAM PIDANA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PSL. 5 AYAT (1) HURUF A, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO. 20 TAHUN 2001 ; KEDUA : PERBUATAN TERDAKWA DIANCAM PIDANA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PSL. 13 UU NO. 31 TAHUN 1999 , SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO. 20 TAHUN 2001 TUNTUTAN 8 TAHUN PENJARA, DENDA SEBESAR RP 250 JUTA SUBSIDER 6 BULAN PENJARA PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO : 2067 K / PID / 2006, TGL. 07 NOVEMBER 2006. MENGADILI ; MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI DARI PEMOHON KASASI : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KPK TERSEBUT ; MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN TPK PADA PN. JAKARTA PUSAT NO : 03/PID.B/TPK/2006/PN.JKT.PST, TGL. 30 JUNI 2006 ; MENGADILI SENDIRI : 1). PIDANA PENJARA = 4 (EMPAT) TAHUN PENJARA 2). PIDANA DENDA = RP 150.000.000,-- SUBSIDAIR 6 (ENAM) BULAN PENJARA ; 3). BIAYA PERKARA = RP. 2.500,--
18
SUPARMAN PEKERJAAN WAKTU KEJADIAN PERKARA
: ANGGOTA KEPOLISIAN RI (MANTAN PENYIDIK PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI) : PERKARA 2005 INKRACHT 2007 : PENYALAHGUNAAN WEWENANG
DAKWAAN PERTAMA : PIDANA PENJARA : PASAL 12 HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA YANG TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR : 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDNAG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PINDANA KORUPSI JO. PASAL 64 AYAT (1) KUHPIDANA. KEDUA : PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR : 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA YANG TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR : 20 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO. PASAL 64 AYAT (1) KUHPIDANA. TUNTUTAN PIDANA PENJARA : 12 (DUA BELAS) TAHUN ; DENDA : RP200.000.000,- SUBSIDAIR 6 (ENAM) BULAN KURUNGAN ; BIAYA PERKARA : RP10.000,PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO : 10/PID.B/TPK/2006/PN.JKT.PST, TGL. 06 SEPTEMBER 2006 PIDANA PENJARA : 8 (DELAPAN) TAHUN ; DENDA : RP200.000.000,- SUBSIDAIR 6 (ENAM) BULAN KURUNGAN ; BIAYA PERKAR A: RP10.000,PENGADILAN TINGGI NO : 14/PID/TPK/2006/PT.DKI, TGL. 08 NOVEMBER 2006 MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PENASEHAT HUKUM TERDAKWA ; MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PAD PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR : 10/PID.B/TPK/2006/PN.JKT.PST TANGGAL 06 SEPTEMBER 2006 YANG DIMOHONKAN BANDING TSB ; BIAYA PERKARA RP10.000,MAHKAMAH AGUNG NO : 395 K.PID/2007, TGL. 23 PEBRUARI 2007 MENOLAK PERMOHONAN KASASI DARI PEMOHON KASASI/TERDAKWA : SUPARMAN TSB ; BIAYA PERKARA : RP2.500,-
19
RUSDIHARJO PEKERJAAN WAKTU KEJADIAN PERKARA
: DUTA BESAR RI DI KUALA LUMPUR(MANTAN KAPOLRI) : PERKARA 2004 INKRACHT 2009 : PENYALAHGUNAAN WEWENANG
DAKWAAN PERTAMA PASAL 2 AYAT (1) JO. PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANGUNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO. PASAL 55 AYAT (1) KE-1 JO. PASAL 64 AYAT (1) KUHPIDANA. SUBSIDIAIR PASAL 2 AYAT (1) JO. PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANGUNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO. PASAL 55 AYAT (1) KE-1 JO. PASAL 64 AYAT (1) KUHPIDANA. TUNTUTAN PIDANA PENJARA : 2 (DUA) TAHUN 6 (ENAM) BULAN; DENDA : RP.200.000.000,- SUBSIDIAR SELAMA 6 (ENAM) BULAN KURUNGAN; UANG PENGGANTI : RP. 2.200.000.000. DENGAN KETENTUAN APABILA TIDAK MEMBAYAR DALAM WAKTU 1 (SATU) BULAN SESUDAH PUTUSAN PENGADILAN MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP, MAKA HARTA BENDANYA AKAN DISITA OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DAN DAPAT DILELANG UNTUK MENUTUPI UANG PENGGANTI TERSEBUT DAN DALAM HAL TIDAK MEMPUNYAI HARTA BENDA YANG MENCUKUPI UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI TERSEBUT, MAKA DIPIDANA DENGAN PENJARA SELAMA 2 (DUA) TAHUN; BIAYA PERKARA : RP. 10.000,PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO : 02/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST, TGL 11 JUNI 2008 PIDANA PENJARA : 2 (DUA) TAHUN; DENDA : RP. 100.000.000,- DENGAN KETENTUAN APABILA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR MAKA DIGANTI DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 2 (DUA) BULAN; UANG PENGGANTI :RM 313.700 EQUIVALENT DENGAN RP. 815.620.000,BIAYA PERKARA : RP. 10.000,PENGADILAN TINGGI NO: 09/PID/TPK/2008/PT.DKI, TGL 25 AGUSTUS 2008 PIDANA PENJARA : 1 (SATU) TAHUN 6 (ENAM) BULAN; DENDA : RP. 100.000.000,- DENGAN KETENTUAN APABILA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR MAKA DIGANTI DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 2 (DUA) BULAN; UANG PENGGANTI : RM 313.700 EQUIVALENT RP 815.620.000,BIAYA PERKARA : RP. 7.500,-
20
OKNUM APARAT PENEGAK HUKUM LAINNYA YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DITANGANI KPK MAUPUN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN BAIK YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP MAUPUN YANG MASIH DALAM PROSES PENYIDIKAN DAN PROSES PERSIDANGAN ANTARA LAIN : 1. DEVI ROCHAENI PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PN BANDUNG PIDANA 5 (LIMA) TAHUN. 2. FAHRI NURMALLO PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PN BANDUNG 7 (TUJUH) TAHUN. 3. FAHRIZAL. 4. PARLIN PURBA. 5. RUDI PRASETYA. 6. TARMIZI. 7. ROHADI. 8. PATRIALIS AKBAR. 9. SURYANA. 10. BROTOSENO.
21
KPK MENCATAT TERDAPAT 1945 LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP TINDAKAN APARAT PENEGAK HUKUM YANG BERINDIKASI PERBUATAN KORUPTIF. 22
HARTA KEKAYAAN PELAKU TPK DAN TPPU (1)
www.kpk.go.id
Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi
HARTA KEKAYAAN PELAKU TPK DAN TPPU (2)
www.kpk.go.id
Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi
PENYEBAB KORUPSI di INDONESIA Integritas / Moralitas Faktor Struktural Faktor Sejarah dan Politik Desentralisasi Kualitas Regulasi Low Enforcement www.kpk.go.id
Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi
KESIMPULAN KORUPSI SEKTOR HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM APARAT PENEGAK HUKUM DENGAN MODUS OPERANDI “TRANSAKSIONAL PERKARA” BAIK DI TINGKAT PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, PENUNTUTAN MAUPUN PUTUSAN PENGADILAN, DENGAN MENGGUNAKAN METODE PENERIMAAN SEJUMLAH UANG DARI PIHAK TERKAIT/PIHAK YANG BERPERKARA SERTA KORUPSI SEKTOR HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM APARAT HUKUM DALAM HAL MELAKUKAN PENYALAGUNAAN WEWENANG SEHINGGA MENIMBULKAN TINDAK PIDANA KORUPSI TELAH MEMBERIKAN DAMPAK BURUK DALAM TATANAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DAN MEMPENGARUHI TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT DALAM HAL KUALITAS PENEGAKAN HUKUM YANG BAIK DAN BERKEADILAN UNTUK SELURUH MASYARAKAT INDONESIA.
26
10 NILAI-NILAI ANTI KORUPSI=NlLAI-NILAI INTEGRITAS BAGI MAHASISWA/MAHASISWI UNIVERSITAS SURAKARTA 1.
Bertaqwa SWT
Kepada
2.
Kejujuran
3.
Kerja Keras
4.
Kepedulian
5.
Sederhana
6.
Kemandirian
7.
Keberanian
8.
Kedisiplinan
9.
Keadilan
Allah
10. Tanggungjawab www.kpk.go.id
Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi
Terima Kasih 28
