PENEGAK HUKUM DIMINTA LAKUKAN LIDIK TIPIKOR Korupsi Prona Penjaringan Sari

cmyk

cmyk

Suratkabar Nasional

1

"Investigasi, Hukum & Kriminalitas"

Edisi 704| Th.XV Minggu III| 15-21 Pebruari 2016|

email:[email protected] P. Jawa Rp. 5.000,- [Luar Jawa Tambah Ongkos Kirim]

email: [email protected]

Terkait Pembangunan Jembatan Kanigoro Rp.18 Miliar

Ir. Mochammad Anwar, Kadis PU Bina Marga Kab. Malang

Wartawan TEROPONG memegang cat yang sudah mengelupas pada jembatan

MALANG, TEROPONG – TERKAIT Pembangunan Jembatan Kanigoro Kabupaten Malang, sebagaimana diberitakan Suratkabar Nasional TEROPONG edisi 702 dan 703 lalu, kian menarik untuk ditelusuri. Pasalnya, Ir. Mochammad Anwar, Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang yang dikonfirmasi lewat Sekretaris Dinas PU Bina Marga, Ir. Agus Prajitno, MT, Selasa (9/2/2016) lalu di ruangan kerjanya mengatakan, bahwa soal proyek jem-

Ir. Agus Prajitno, MT, Sekretaris PU Bina Marga Kab Malang

batan Kanigoro tersebut pihaknya sudah diperiksa oleh BPK dan tidak ada masalah,” ujar Ir. Agus Prajitno, MT. Sekretaris ini juga menjelaskan, bahwa BPK juga melalukan pemeriksaan pada proyekproyek yang lainnya. Bila ada koreksi maka kami akan membenahinya, imbuh Agus Prajitno. Dimana pelaksanaan pekerjaan dilapangan, seperti pengecatan tembok jembatan yang sudah mengelupas. Diduga kualitas cat yang dipergunakan

untuk pengecatan diduga tidak sesuai standar. Pertanyaannya, kenapa hal ini terjadi?. Apakah pihak pengawas lapangan dari pihak Dinas Bina Marga Kab. Malang membiarkan hal ini?. Sebagaimana diberitakan pada edisi sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Malang dalam tahun anggaran (TA) 2014-2015 lalu telah mengalokasikan anggaran dari APBD Kab. Malang untuk Pembangunan Konstruksi Jembatan Kanigoro. „ Bersambung ke hal.6

Tampak cat yang sudah mengelupas pada jembatan

PENEGAK HUKUM DIMINTA LAKUKAN LIDIK TIPIKOR Korupsi Prona Penjaringan Sari

Kejari Surabaya Dalami Keterlibatan Camat Rungkut

Pengerjaan Telford Jalan Provinsi Jurusan Pamekasan-Sampang

Terkesan Asal-Asalan

Terdakwa Lurah Penjaringan Sari saat pemeriksaan di PN Tipikor

SURABAYA, TEROPONG - SIDANG dugaan korupsi program nasional (prona) tahun 2014 lalu di wilayah Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Surabaya, Kamis 11 Februari 2016 lalu telah dilanjutkan sidang dengan terdakwa Lurah Wahyu Priherdianto. Sidang ini di gelar di Ruang Cakra, Pengadilan Tipikor, jalan Raya Juanda, SIdoarjo. „ Bersambung ke hal.7 Pekerjaan jalan Pamekasan – Sampang

PAMEKASAN,TEROPONG - DALAM pelaksanaan pekerjaan proyek telford untuk jalan provinsi yang menuju jurusan Pamekasan-Sampang pada tahun anggaran 2015, yang dikerjakan oleh Satgas Pemeliharaan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga UPT 12 provinsi Jawa- Timur di kabupaten Pamekasan diduga dikerjakan asal-asalan. Diduga tidak sesuai dengan ketentuan juklak dan juknis yang tertuang dalam kontrak kerja. Bahkan untuk jalan jurusan Pamekasan-Sotabar ditengarai tidak dikerjakan sama- sekali. Sesuai dengan ketentuan pengerjaan telford jalan yang spesifikasinya harus dikerjakan pada kedalaman galian tanah antara 40 sampai 50 CM dengan

lebar 1 meter, seharusnya menggunakan batu ukuran 3,5 dan 2,3 sebagai batu pengunci. Pantauan TEROPONG di lapangan menunjukkan, bahwa pengerjaan telford Jalan Provinsi di jalur lalu lintas Pamekasan menuju Kecamatan Omben kabupaten Sampang yang lokasinya terletak di Jalan Raya Desa Samatan, Kecamatan Proppo, Pamekasan, itu dalam ketentuan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan itu telah diabaikan oleh pihak pelaksana. Menurut Ahmad, warga Desa Proppo, Kecamatan Proppo, Pamekasan, dalam pekerjaan yang dilakukan oleh pihak pelaksana diduga hanya menggunakan sirtu, tanpa memasang batu. Sehingga pekerjaan telford „ Bersambung ke hal.6

Kekurangan Volume

Dugaan Korupsi Pengurugan Lahan PPI Kotabaru Pembangunan Kantor UPT Pendidikan Kecamatan Kota Sumenep

Disorot, Kejaksaan Layak Lakukan Penyelidikan

KOTABARU, TEROPONG - PADA sidang perdana dugaan kasus korupsi pengurugan lahan pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kotabaru Ir Talib akhirnya duduk di kursi terdakwa di Pengadilan Negeri Tipikor Banjarmasin, akhir

SUMENEP, TEROPONG – ANGGARAN pembangunan, khususnya pada Dinas Pendidkkan bisa dikatan cukup besar, baik Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun anggaran dari APBD. Akan tetapi pembangunan yang telah dilaksanakan anggaran tahun 2015 lalu banyak pembangunannya yang tidak memuaskan, namun pembangunan terse-

„ Bersambung ke hal.6

„ Bersambung ke hal.6

Tersangka saat di sidang di PN Kotabaru

Tampak asbes/flapon sudah retak

Bursa PPK dan Kasatker di BBWS Brantas TA 2016

Ada Pergeseran

Ir. Gandes Sawitri

cmyk

Ir. Muh. Amir Hamzah

SURABAYA, TEROPONG – DALAM Tahun Anggaran (TA) 2016 ini, beberapa PPK dan Kasatker yang ada diwilayah kerja kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas diduga ada yang was-was. Apakah dirinya masih tetap menjabat sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) atau Kepala Satuan Kerja (Kasatker/ KPA) dalam TA 2016 ini?. Bahkan mereka (PPK/Kasatker TA 2015,red) memasang telinga, untuk mendengarkan baik dari informasi dari masyarakat (LSM/Wartawan) bahkan rekan sejawat yang ada di kantor BBWS Brantas, apakah mereka masih tetap dipakai sebagai PPK/Kasatker. Bahkan informasi yang didapat, ada yang „ Bersambung ke hal.7

Tampak kabel listri yang berantakan

Kejaksaan Diminta Periksa Proyek Koridor Transjakarta Rp.12 Miliar TA 2013 JAKARTA, TEROPONG - JAKARTA Corruption Watch (JCW) dalam pelibatan dan partisipasinya sebagai salah satu LSM di Ibukota bidang antikorupsi telah Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) dengan data-data diperoleh/dimiliki tentang proyek Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi DKI Jakarta terhadap program Pemeliharaan Trotoar Bus Transjakarta Tahun Anggaran 2013. Proyek bernilai pagu pekerjaan diatas Rp.12 miliar tersebut, menurut Koordinator JCW Manat Gultom kepada TEROPONG, Kamis (19/11) di Gedung bundar Kejaksaan Agung menyatakan, bahwa dugaan penyelewengan anggaran Pemeli„ Bersambung ke hal.6

Juaini Yusuf

Ir. Yusmada Faizal

cmyk

SURABAYA-SIDOARJO

2

Pembuat Ijazah Palsu dan Pengguna, Hanya Dijadikan Saksi Justru Kasun Dijadikan Terdakwa SURABAYA, TEROPONG – Lagi-lagi, kewibawaan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bangil yang terhormat diuji dalam kasus ijazah palsu yang dialami wong cilik. Kali ini, Kepala Dusun (Kasun) Wangi, Desa Sumberejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Abd. Rokhim bin Abdul Kamid (41), menjadi pesakitan, gara-gara dituding menjadi pelaku ijazah palsu. Sidang yang diketuai majelis hakim Sofian Parerungan SH, telah memasuki sidang keenam itu, Abdul Rokhim menyandang status terdakwa. Namun begitu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ananto Tri Sudibyo SH dalam dakwaannya menjerat terdakwa Abdul Rokhim dengan pasal 263 (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-2 tentang pemalsuan dokumen.

Kronologisnya, pada Juli 2014 lalu, terdakwa Abd Rokhim menyarankan kepada keempat warganya, yakni Minati Agustin, Toliah, Isti Karomah dan Sinda Krisdiana, yang hanya lulusan SMP untuk bekerja di PT Aneka Tuna Indonesia (ATI). Mengingat, persyaratan karyawan yang harus dimiliki ijazah serendah-rendahnya SMA. Maka, mereka berempat itu ingin bekerja di PT ATI dan ditawarkan membuat ijazah setara SMA dari Madrasah Aliyah Darussalam Ngembe Beiji, Pasuruan, tanpa melalui proses belajar-mengajar maupun menjadi siswa sekolah tersebut. Yakni dengan membayar uang sebesar Rp 700.000 per orang. Hanya dalam waktu singkat empat hari saja dengan bantuan Yusuf—purnawirawan TNI—

dan H Hasan Syamsudin, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Darussalam Ngembe Beji Pasuruan dengan imbalan uang Rp 500.000 per orang akan mendapatkan ijazah yang diidam-idamkan akan selesai. Dalam keterangsan saksisaksi dalam persidangan lanjutan yang digelar di PN Bangil, Kamis (4/1), sejumlah saksi yang dihadirkan hanya mengatakan di hadapan majelis hakim ada yang tidak diterima bekerja di PT ATI. Menurut Minati Agustin, bahwa dirinya tidak pernah sekolah, tetapi bisa mendapatkan ijazah dari Madrazah Aliya Darussalam. Apalagi, barang-bukti yang diajukan di pengadilan hanya sebuah fotokopi ijazah dari Madrazah Aliyah Darussalam,

yang telah dilegalisir tanpa ada ijazah yang asli. Sementara itu, saksi Yusuf dan H Hasan Syamsudin justru memberikan keterangan yang meringankan terdakwa Abdul Rokhim. Sebab, saksi H Hasan Syamsudin di hadapan majelis hakim mengakui, bahwa dirinya yang membuat ijazah itu. Mulai dari nilai, stempel maupun cap tiga jari untuk dibubuhkan pada empat ijazah itu. Saksi Yusuf bahkan mengungkapkan, yang berinisiatif menghubungi H Hasan dan memasan ijazah itu ke percetakan di Pandaan. Menanggapi hal tersebut, Maharidzal SH, penasehat hukum terdakwa Abdul Rokhim menyatakan, dengan keterangan Yusuf dan H Hasan Syamsudin itu, diprediksikan kliennya akan

terkena pasal 55 turut serta. Atas dasar kesaksian saksi Haan Syamsudin dan Yusuf itu, Maharidzal SH menegaskan, pihaknya akan meminta majelis hakim memproses pengakuan saksi yang disampaikan di depan sidang. “Saya meminta kepada hakim dalam pembelaan nanti agar hakim memerintahkan JPU untuk mengusut kesaksian saksi Yusuf dan Hasan Syamsudin yang terang benderang mengakui telah membuat ijazah dan berinisatif melakukan hal itu,” kata Maharidzal SH. Seharusnya baik yang membuat ijazah dan yang mengggunakan ijazah itu harus diproses secara hukum. Ini demi tegaknya supremasi hukum dan memberikan keadilan kepada masyarakat dengan seadil-adilnya. (omo)

Tidak Benar Dana Hibah Untuk Pembelian Saham Bank Jatim SURABAYA, TEROPONG - Pembelian saham perdana (IPO) Bank Jatim oleh pengurus Kadin Jatim pada 20112, hal ini perlu diketahui publik. Pasalnya, Kejaksaan Tinggi Jatim kembali mengusut ulang dana hibah yang diterima Kadin Jatim. Demikian dikatakan Adik Dwi Putranto, Wakil Ketua Umum Kadin Jatim. Ditambahkan Adik, Kejati Jatim pada 30 Desember 2015, resmi melakukan penyelidikan ulang penggunaan dana hibah yang berasal dari Pemprov Jatim yang diterima Kadin Jatim. Kendati perkara tersebut sudah pernah diperiksa dan sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah) di pengadilan pada 26 Desember 2015. Kadin jilid dua disebutsebut fokus kepada penggunaan dana hibah untuk pembelian IPO saham Bank Jatim, Juli 2012. “Saya katakan bahwa tidak benar dana hibah digunakan untuk pembelian saham Bank Jatim. Semua dapat kita jelaskan secara lengkap,” ujar Adik yang

dipercaya sebagai tim advokasi hukum. Menurut Adik, pada 4 Juli 2012, pengurus Kadin Jatim melakukan rapat yang dipimpin Deddy Suhajadi selaku Wakil Ketua Umum Kadin. Pada kesempatan itu dihadiri, Diar Kusuma Putra, Haries Poerwoko, Santoso Tedjo, Mochamad Rizal, Agus Muslim dan Akil Halim. Tanpa dihadiri Ketua Umum Ir H La Nyalla Mattalitti, mereka membahas tindaklanjuti himbauan Gubernur Jatim agar para pengurus dan anggota Kadin berpartisipasi membeli IPO saham perdana Bank Jatim. “Kala itu disepati oleh para pengurus dan anggota Kadin Jatim, bahwa saham perdana tersebut akan dibeli secara patungan dengan nominal Rp 5 miliar. Pembelian saham tersebut disepakati atasnama Ketua Umum Kadin La Nyalla. Pasalnya, pembelian saham itu harus perseorangan, sementara Kadin yang notabene sebagai organi-

sasi tidak bisa membeli,” ujar Adik. Kedua, pada 5 Juli, Diar Kusuma Putra dihubungi oleh Bank Jatim, terkait pembelian saham perdana. Lantaran batas waktunya pada 6 Juli, sementara Diar belum menerima setoran dari pengurus dan anggota Kadin, maka Diar berinisiatif meminjam pakai dana hibah Kadin Jatim. Hal itu dilakukan mengingat dana tersebut belum digunakan untuk kegiatan. “Ketua Umum Kadin La Nyalla tidak mengetahui persoalan ini,” ujar Adik. Pada 9 Juli 2012, lanjut Adik, saat La Nyalla berada di Surabaya mengetahui ikwal pinjam pakai talangan dana hibah tersebut. Seketika itu La Nyalla selaku Ketua Umum Kadin mengintruksikan supaya membuat surat utang atas dana tersebut. “Dengan diterbitkannya surat utang, sekaligus untuk menunjukkan bahwa tidak ada modus dan motif pidana dari peng-

gunaan dana hibah yang dipinjam pakai sebagai talangan sementara,” ungkapnya. Lanjut Adik, setelah semua setoran dari pengurus dan anggota terkumpul dan diberikan kepada Ketua Umum Kadin Jatim, maka langsung diberikan kepada pengelola dana hibah Kadin Jatim, Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring. Tapat pada 7 November 2012, semua dana hibah Kadin Jatim yang dipinjam senilai Rp 5,3 miliar, telah lunas dan utuh kembali. “Sesuai laporam pihak sekuritas hingga 31 Maret 2013, tidak ada keuntungan sama sekali, apalagi pada 7 November 2012 sudah dikembalikan secara utuh. Dari total 12.340.500 lembar saham itu milik lima pengurus dan anggota Kadin Jatim. Mereka sudah dimintai keterangan oleh Kejati Jatim pada saat penyelidikan perkara Kadin jilid dua pada Januari lalu. Anehnya, pada 27 Januari 2016, Kejati menaikkan status penyelidikan

Kedua pelaku dan barang bukti saat dipamerkan kepada wartawan

Penerbit : PT. MEDIA TEROPONGDOR GROUP Akta Notaris : No. 20 Tanggal 14 Juni SK Menkum & HAM No: AHU-17864.40.10.2014, Tanggal 16 Juli 2014 NPWP : 70.453.117.7-615.000 Komisaris Utama : Bachtiar Sitorus, SH Direktur Utama : Johan Faktari Sitorus, SE Penanggung Jawab/Pem. Umum/Pem. Redaksi : Bachtiar Sitrorus, SH Redaktur Pelaksana : Yoyok Kustaryo Redaktur : Yoyok K, Dedy Kusnomo, SH, Beduar Sitinjak, SH Dewan Redaksi : Bachtiar Sitorus, Yoyok Kustaryo, Dedy Kusnomo, Beduar Sitinjak Sekretaris Redaksi : H. Basonta E.M.P Pemasaran/Sirkulasi : Subakir, Siagian Lay Out : Dany S, Nur Hayati WARTAWAN : Surabaya : M. Ifan Zamorano, Oyong Sandra Leo, Salmon Bakanaung, Ardianus FSP, Andre Peatric H., Bhayu Indarto. Sidoarjo: H.M. Shoumu HS. Tuban : Magetan : M. Kasim. Tulungagung : - Kab/Kota Blitar : Zaenal Arifin, Rosi Muhaimin. Mojokerto : H. Husnan. Banyuwangi : Priyatna Kusumah. Kapuas : Nordin. Bondowoso:Bambang Sulistiono, Edy Junaedi. Kota Probolinggo : Totok Hariyanto. Kab. Probolinggo : Agus Salehuddin. Malang : Renno Tetelepta Bojonegoro: Agus Budiono. Sampang : Mat Pandi. Pamekasan : Nur Halis. Kab. Simalungun/Kota Pematang Siantar : K. Sitorus. BIRO : Situbondo : Suyono (Kepala), Syifaudin, Ervan Wahyono, Heru Sukaryadi, Misyadi. Sumenep : A. Gaffar Rifa’i (Kepala), Gatot Supriyadi, Andy Makki, Achmad Afandi, Koko Andryanto. PERWAKILAN : DKI Jakarta : Muller S (Kepala), Sukardi (Jakarta Utara), Benny Moniaga S (Jakarta Selatan), Norton S. (Bekasi) Kalimantan Selatan : Drs. H. Hariady Mulia (Kepala), Imran A.H (Tanah Bumbu), Jumanti Liany (Kotabaru). TIM INVESTIGASI : Bachtiar Sitorus, SH (Ketua), Beduar Sitinjak, SH, Oyong Sandra Leo. PENASEHAT HUKUM : Muara Harianja, SH, Azam Khan, SH Alamat Redaksi : Jalan Ketapang 2A No.19, Suko, Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur. Telp: 031-8541284. Email: [email protected]. Rekening : Bank BCA KCP Makro Pepelegi No. Rek : 465.003.1097 a/n. Bakhtiar Sitorus, SH. Percetakan : PT. Aksara Grafika Surabaya (isi diluar tanggungjawab percetakan)

Wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG dalam menjalankan tugas dilengkapi Surat Tugas / Kartu Pers dan namanya tercantum dalam susunan boks redaksi

bagian atas paha kedua pelaku. Modus kedua pelaku yang terbang dari Kuala Lumpur-Surabaya dengan pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan No Flight XT 325, itu menyelipkan SS dengan model striping atau dililitkan menempel di bagian selangkangan kedua pelaku yang di Jakarta terkenal sebagai konsultan keuangan di perusahaan. Menurut Kepala KPPBC Pabean Juanda Iwan Hermawan, gerak-gerik kedua pelaku sudah diamati oleh petugas. Keduanya tidak lolos saat di meja pemeriksaan. “Saat diperiksa bagian tubuhnya, keduanya terbukti membawa barang haram jenis methaphetamine tersebut,” kata Kepala KPPBC Pabean Juanda Iwan Hermawan Senin (16/11/

Adik Dwi Putranto, Wakil Ketua Umum Kadin Jatim

menjadi penyidikan. Artinya, ada pidana dan alat bukti. Kami tidak mengerti, pidana apa dan alat bukti apa. Yang jelas ada upaya kriminalisasi dalam perkara jilid dua. Karena itu wajar bila pengusaha di Kadin resah, karena hukum bisa menjadi abuse of power, dan tidak memiliki kepastian, meski perkara sudah inkrah,” ujar Adik. (yoyok)

2015). Dalam pencegahan penyelundupan SS, baik skala besar maupun kecil akan terus menjadi target utama. “Jangan sampai masuk atau beredar di wilayah Indonesia, khususnya Surabaya. Sekecil apapun jenis narkotika, membawa dampak berbahaya,” ucap Iwan. Masih kata Iwan, untuk kasus ini, barang bukti dan tindak lanjut hukum, pihaknya akan menyerahkan ke Dir Narkoba Polda Jatim untuk pengembangan kasus. “Pelaku yang melanggar pidana sesuai pasal 113 ayat 1 dan 2 UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika ini terancam kurungan penjara 15 tahun atau denda paling banyak Rp 10 miliar,” ungkapnya. (som)

Hadapi UN, Siswa SMAN 12 Kota Bekasi Diberi Motivasi Belajar Mandiri

BEKASI, TEROPONG Menghadapi pelaksanaan Ujian Nasional (UN) mendatang, SMAN12 Kota Bekasi mulai memberikan pengayaan materi kepada siswanya secara intensif. Tak hanya itu para siswa juga diberikan motifasi untuk belajar mandiri artinya tidak ada lagi penambahan materi untuk UN. Selain itu para guru juga dibekali dengan materi yang dikeluarkan oleh UN dengan bedah FKL bahkan setiap siswa juga diberikan soal - soal Pengayaan materi sudah dimulai awal February sudah launching ujian praktek mulai tanggal 1 sampai hari jumat dan ini sudah dilaksanakan.

“Selanjutnya usai ujian praktek selasai para siswa akan diberikan soal trek out dan yang paling penting atau dicatat siswa tidak dipungut apa pun dan diberikan buku pegangaan persiapan UN,” kata Wiwik. Untuk persiapan UN ini, Sekolah memberikan soal - soal yang dibuat oleh guru dan soal yang ada di buku UN 2016, itu semua tidak dipungut biaya alias gratis Bahkan sarana dan prasarananya sendiri lanjut Wiwik sudah dilengkapi meskipun sarana komputer belum maksimal tapi ahamdulilah bagi siswa yang tidak kebagian komputer, mereka juga membawa leptop masing

Kanwil DJBC Jatim Musnahkan 72,23 Juta Batang dan 33 Ribu Miras

Suasana pemusnahan rokok illegal

SIDOARJO, TEROPONG - Tahun Anggaran 2015, Kanwil DJBC Jawa -Timur (Jatim) l dan ll musnahkan rokok ilegal tanpa cukai sebanyak 72.233.210 batang dan 33.949 botol minuman kena cukai yang masuk puluhan minuman keras (miras) berbagai merek dan tembakau iris sebanyak 4.860 kilogram yang masuk tanpa disertai dokumen lengkap. Untuk barang ilegal jenis rokok, potensi kerugian yang ditimbulkan pada negara senilai Rp17.329.887.872,- miras merugikan negara sebesar Rp1.436.385.451,- dan tembakau iris ilegal dan merugikan negara Rp29.160.000,-. “Secara simbolis, barang-barang ilegal kami musnahkan disini. Untuk rokok ilegal lainnya yang jumlahnya mencapai puluhan itu akan dimusnahkan di Jalan Sumber Suko 842 Kecamatan Lawang Malang,” ucap Kepala Kanwil DJBC Rahmat Subagyo. Dia menyebutkan, rokok ilegal disita dari berbagai tempat industri rokok yang melanggar. Sedangkan minumas keras itu diimpor dari China sepanjang 2015 dengan nama dokumen sebagai sambungan pipa, namun isinya miras. ”Ada penyitaan miras dari bawaan penumpang pesawat. Kebanyakan adalah minuman impor dari luar negeri yang sebagian para TKI saat pulang ke tanah air. Ada regulasi khusus untuk impor minuman keras beralkohol ke tanah air’ jadi tidak boleh asal masuk,” kata Rahmat Subagyo. (shoumu)

Bank Jatim Jembatani UMKM Menuju MEA

Bea -Cukai Juanda Gagalkan Penyelundupan 1.395 Gram SS SIDOARJO, TEROPONG - Tim gabungan dari Customs Narcotics Team (CNT) yang terdiri dari petugas KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda, POMAL Juanda, BNN, Petugas Bandara Internsional Juanda, petugas Imigrasi dan lainnya, berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sabu-sabu (SS) seberat 1595 gram, yang dibawa oleh dua wanita negara Indonesia (WNI). Kedua pelaku itu adalah Sari Agustina Saleh (34), pemilik paspor no A 5670912, asal Jakarta yang membawa SS seberat 805 gram dan Dewi Suryani (38), pemilik paspor B 2440220 asal Singkawang yang membawa SS seberat 790 gram. Kedua pelaku yang samasama menyembunyikan SS di

Edisi 704| 15-21 Pebruari 2016

– masing. “Mudah -mudahan kita siap menghadapi UN,” katanya. Kalau untuk kedalanya menurut saya akibat masih kurangnya kehadiran para siswa untuk di sekolah. Pola pengayaan diberikan kepada siswa usai melaksanakan proses belajar mengajar formal di sekolah. Masing-masing guru sudah memiliki jadwal untuk menjadi tutor dalam pengayaan. “Untuk memberikan kemudahan dan juga memberikan motivasi kepada para siswa, SMA 12 Kota Bekasi memberikan latihan soal kepada para siswa, agar saat mereka UN tidak lagi khawatir dan takut,” kata PPID SMAN 12 Kota Bekasi, Wiwik Herawaty. Selain pengayaan materi, kata Wiwik, pembinaan mental juga akan diberikan kepada siswanya agar lebih percaya diri saat menghadapi UN nanti. Karena menurutnya, pembinaan

SURABAYA, TEROPONG – Untuk memajukan para pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Jawa-Timur (Jatim), digelar pameran Bank & UMKM Expo 2016 digelar di Grand City Surabaya mulai 11 hingga 14 Februari 2016. Acara ini diselenggarakan oleh Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) wilayah Jawa-Timur dengan didukung oleh pemerintah Provinsi Jawa-Timur (Pemprov. Jatim) , Bank Indonesia (BI) dam Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Agenda setiap dua tahun sekali ini, bertujuan untuk memperkuat sinergi bagi seluruh pelaku bisnis, baik itu dari sisi kreditur perbankan maupun UMKM atau debitur yang menjadi target para perbankan yang menjadi peserta pameran. Menurut Direktur Utama (Dirut) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim), R Soeroso, pihaknya berterima kasih karena Bank Jatim telah mendapatkan kehormatan ditunjuk sebagai ketua penyelenggara acara ini. “Pameran kali ini, diikuti 110 stand pameran yang digunakan sebagai wadah bagi para pelaku bisnis di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Kami memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi UMKM daerah agar terus berkembang. Sehingga daya saingnya bisa meningkat dan mampu memenangkan persaingan pasar yang makin kompetitif menuju masyarakat ekonomi Asean (MEA),” kata R Soeroso. Stand peserta pameran yang dapat dikunjungi adalah industri perbankan, baik konvensional, syariah dan BPR, satuan kerja perangkat daerah semisal Dinas Koperasi dan Dinas Perindustrian & Perdagangan, asuransi, properti dan developer, perusahaan swasta, industri menengah dan ritel, industri rumah tangga serta food and handycraft. Selain itu, juga digelar seminar denga narasumber terpercaya, perlombaan anak sampai dewasa serta special music performance dari Gigi dan culture band Jatim. Ditambahkan R Soeroso, pameran kali ini Bank Jatim juga berpartisipasi membuka stan pameran, yang menyediakan berbagai fasilitas layanan kepada masyarakat. Antara lain pembukaan rekening, konsultasi produk kredit, layanan syariah, konsultasi priority banking, pelayanan debitur dan UMKM. Masyarakat juga memperoleh edukasi tentang produk UMKM, baik batik, kerajinan kawat batu dan anyaman babmbu langsung dari para pelaku UMKM. “Kami memberikan fasilitas layanan one stop service kepada masyarakat. Hal ini diharapkan akan meningkatkan kinerja Banj Jatim ke depan, “ ucap R Soeroso. Untuk kinerja keuangan Bank Jatim menunjukkan performa yang bagus dan tumbuh bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja keuangan Januari 2016 laba sebelum pajak Bank Jatim tercatat Rp 133,63 miliar atau naik 7,10 persen. Total aset sebesar Rp 45, 45 triliun. Ini mengalami kenaikan 11,9 persen, penyaluran kredit Rp 27,74 triliun atau naik 8,11 persen. Perolehan dana pihak ketiga sekitar Rp 36, 17 triliun atau naik 14,6 persen dan pendapatan bunga sebesar Rp 390, 23 miliar, ada kenaikan 10,69 persen. Adapun tahun 2016 ini, Bank Jatim merencanakan pengembangan produk antara lain pengembangan mesin EDC, perluasan jaringan host to host, serta pengembangan aplikasi JETS. Dan Bank Jatim merencanakan penambahan aktivitas dan produk baru antara lain tabungan siklus prioritas, virtual account, mobile banking, kartu ATM berbasis chip, laku pandai serta tabungan valas. Ini semuanya untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. (omo) mental merupakan faktor penting pula bagi siswa agar mentalnya lebih siap. “Walaupun siswa telah dipersiapkan secara matang dalam menyelesaikan soal-soal UN, tapi seringkali ketakutan akan UN tetap dirasakan oleh siswa,” akunya. Wiwik menambahkan, pembinaan mental yang akan diberikan kepada siswanya dengan melaksanakan istighotsah

atau doa bersama. Selain itu juga, pihak sekolah akan mendatangkan motivator untuk memberikan semangat kepada siswa. “Saya sangat merasakan mental anak-anak saat mengahadapi UN. Butuh mental yang kuat agar mereka siap menghadapi UN. Maka dari itu kita akan mencoba mendatangkan motivator bagi para siswa agar tetap semangat,” ungkapnya. (norton)

Edisi 704| 15-21 Pebruari 2016

TAPAL KUDA

Narapidana Ditemukan Tewas di Bak Mandi Tahanan PROBOLINGGO, TEROPONG - Seorang narapida ditemukan tidak bernyawa lagi di dalam bak mandi di rumah tahanan (rutan) kelas II B Kraksaan, Senin (9/2). Sugianto (44)— begitu napi ini disapa sehari-harinya—harus menjalani kurungan 1 tahun 2 bulan. Saat ini, dia masih menjalani kurungan kurang lebih selama 3 bulan dan ditempatkan di ruangan anak. Warga Kelurahan Kraksaan Wetan, Kecamatan Kraksaan itu tubuhnya sudah kaku dan menjadi mayat. Kepala Rutan (Karutan) Kraksaan, Ika Pribadi Nusantara, membenarkan terjadinya peristiwa itu. Dia mendapatkan laporan dari penjaga rutan bahwa ada narapidana yang tewas di dalam bak mandi tahanan.

Saat ini Polres Probolinggo masih mendalami kasus ini. Jasad Sugianto segera dilakukan otopsi dan dibawa ke RSUD Waluyo Jati Kraksaan setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Dalam olah TKP, tidak ditemukan luka- luka atau bekas penganiayaan pada tubuh korban. Diduga korban depresi berat, akibat menjalani kurungan dan efek dari penggunaan obat terlarang sebelum dia menjadi tahanan. Polisi hanya membawa pakaian korban sebagai barang- bukti (BB). Kapolres Probolinggo Iwan Setyawan mengatakan, korban mengalami depresi akibat putusan MA. “Korban meninggal akibat bunuh diri, namun belum dipastikan apa yang dipakai untuk bunuh dirinya. Apakah dengan

cairan pembersih lantai. Saat dilakukan otopsi tidak ditemukan adanya bekas penganiayaan,” ucapnya. Ika sendiri menuturkan, meskipun selama menjalani hukuman dia terlihat baik- baik saja, tetapi ada indikasi dia depresi karena harus menjalani masa kurungan selama 1 tahun 3 bulan, karena kasus kepemilikan obat tanpa ijin tersebut. “Dia orang baik dan kooperatif selama berada di rutan, namun memang mengarah ke sana (stres). Kita tunggu saja hasil otopsinya, korban ditemukan tersungkur di dalam bak kamar mandi,” katanya. Saat dilakukan pengecekan di dalam kamar yang selama ini di gunakan korban, satreskim menemukan cairan pengencer feses, sebuah kotak kosong sisa ramuan cian, dan satu botol air

mineral yang bercampur pembersih lantai. “Menurut hasil analisa, korban tewas karena bunuh diri setelah menenggak cairan pembersih lantai,” ungkap Iwan. Kejadian ini memantik seluruh pengunjung rutan. Pasalnya kejadian seperti ini merupakan sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi selama ini di kabupaten Probolinggo. Untuk mencegah terjadinya hal yang sama, Kapolres mengimbau kepada Karutan kelas IIB Kraksaan untuk melakukan penjagaan dengan berkeliling oleh petugas rutan yang sedang piket. Hal ini dilakukan agar kegiatan narapidana di malam hari bahkan dini hari dapat dimonitor oleh petugas. (agus)

Pemkab Situbondo Biarkan Tower Tak Berizin Beroperasi? SITUBONDO, TEROPONG Entah siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas berdirinya tower telekomunikasi sebuah perusahaan swasta yang diduga tak mempunyai izin membangun serta beroperasi hingga sampai saat ini belum ada tindakan tegas sama sekali dari Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo. Sungguh ironis memang, Pemkab Situbondo sedang gencar-gencarnya melakukan upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor perijinan ahirnya hasilnya tak maksimal alias tak akan bisa memenuhi target yang telah di tentukan , pengusah kecil / home industri saja yang di kejar-kejar untuk segara mengurus ijin usaha dan bayar pajak.

Sedang pengusaha besar seperti perusahaan provider telekomunilasi kok kayaknya di biarkan berdiri dan beroprasi tanpa ijin. Padahal sudah kurang lebih setahun berdiri, jelas ini merugikan negara, ujar sebuah sumber. Lokasi berdirinya tower tepat sebelah timur kantor PLN Sumber Kolak Situbondo, Desa Sumberkolak, Kec . Panarukan. Menurut keterangan pejabat yang berwenang di kantor pelayanan perijinan terpadu (KPPT) Situbondo membenarkan, bahwa berdirinya tower telekomunikasi di desa tersebut mengantongi ijin dari kantor KPPT Situbondo. Seharusnya sebelum ijin turun harus ada rekomendasi dulu dari dinas perhubungan, karena dinas

tersebut yang berwenang memberikan rekomendasi ijin jaringan dan informatika terhadap perusahaan telekomunikasi. Dan harus ada ijin dari muspika setempat . Masih menurut salah satu pejabat di KPPT, perusahaan telekomonikasi tersebut sudah pasti melanggar peraturan daerah (Perda) tentang penataan menara telekomunikasi No 15 tahun 2014. Tapi kenapa Satpol PP juga diam, padahal Satpol PP tersebut penegak Perda, ujar bsumber ini. Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Situbondo, Lutfi, ketika dilkonfirmasi saying tidak ada ditempat. (mis)

Tower yang diduga belum mengantongi ijin

PPK Dinas Cipta Karya Diduga ‘Kongkalikong’ dengan Kontraktor SITUBONDO, TEROPONG Anggaran dana APBD Kabupaten Situbondo tahun 2015.kurang lebih Rp 700 juta yang diperuntukkan Pembangunan Tugu , yakni sebanyak tiga tugu yang berada di pintu masuk pantai wisata pasir putih Kabupaten Situbondo. Namun pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. Bangun Karya tersebut, masih belum terselesaikan sampai jatuh

tempo, yakni 1 Desember 2015. Karena pemangunan fisik tersebut masih belum terselesaikan sampai jatuh tempo. Maka dinas terkait memberikan kebijakan yaitu tambahan waktu sampai beberapa hari. Yakni sampai 31 Desember 2015. Dengan persyaratan dan perjanjian, jika pekerjaan tersebut masih belum juga terselesaikan maka pekerjaan CV tersebut dinyatakan putus

kontrak. Namun dari tambahan waktu tersebut, CV. Bangun Karya tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut, dan akhirnya oleh BPK diputus kontraknya. Anehnya, yang perlu di pertanyakan adalah pekerjaan tiga tuguh tersebut masih belum selesai. Namun proses pencairan dana anggaran kontrak sudah diserap hingga 100 persen oleh kontraktor CV tersebut.

Ini diduga Dinas terkait dari PPK bagian tata ruang dinas cipta karya kabupaten Situbondo ada kongkalikong dengan kontraktor CV tersebut. Lebih anehnya lagi, penempatan perahu layarnya tidak sesuai dengan gambar yang ditentukan semula. Seharusnya perahu layar berada di atas tugu, namun perahu layar tersebut ditaruh di bawah. (heru)

PROBOLINGGO, TEROPONG - Nasib naas menimpa M Yunus Abdullah (28), karyawan PT Kutai Timber Indonesia (KTI) bagian P2 atau mesin penggergajian (shawmill) di Probolinggo. Pasalnya, Yunus—sapaan akrab korban— itu tewas dengan tubuh terbelah terkena gergaji mesin di tempat kerjanya, Senin (8/2). Gergaji kayu yang digerakkan dengan generator membelah tubuh korban hingga terpotong beberapa bagian. Bahkan sebagian tubuh korban masih tersangkut di bagian mesin. Polisi masih mendalami kasus tersebut, belum dapat disimpulkan korban tewas akibat human eror atau

alasan lain. Sejumlah saksi juga sedang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. “Tidak ada yang tahu persis kejadian ini pak. Dia masuk shift malam. Kemungkinan jam 20.00 sampai 21.00 kejadiannya” ujar Sugeng, warga Kelurahan Sukoharjo, Kota Probolinggo, yang juga salah satu teman korban bekerja di PT KTI. Sementara itu, Kasatreskrim Polres Probolinggo Kota AKP Trisno Nugroho menyatakan, timnya telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan meminta untuk RSUD melakukan visum atas korban. “Malam itu juga kami melakukan olah TKP dan segera mensterilkan lokasi. Per-

mintaan visum ke rumah sakit juga kami lakukan pula,” ujar AKP Trisno. Dugaan sementara korban yang tinggal di Desa Triwung Kidul Rt 1/ Rw 2, Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo ini tergelincir dan masuk kamar gergaji. Sementara dugaan lain, korban mengantuk saat sedang bertugas memotong balok kayu. Hasil pantauan wartawan SKN TEROPONG di kamar jenazah RSUD Mohammad Saleh, Kota probolinggo, terlihat tubuh korban sudah tidak utuh lagi. Bagian leher sebelah kiri ke bawah dan bagian selangkangan sebelah kanan terpotong. Sedangkan isi perutnya nyaris seluruhnya keluar.

Di tempat terpisah, Direktur muda PT KTI, Sain Latif mengatakan kecelakaan ini telah ditangani dan pihak pabrik masih menganalisa kejadian yang berakibat hilangnya nyawa salah seorang pekerja itu. “Kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak keluarga. Setelah kejadian dan tadi pagi, Selasa (8/2), kami sampaikan akan memenuhisemuahak-hakkorban,”katanya. Masih menurut Sain Latif, pihaknya bekerja sama dengan kepolisian dan masih mencari tahu lebih lanjut tentang penyebab kejadian maut tersebut. “Seharusnya operator mesin tidak berada di dekat pisau pemotong,” ungkapnya. (agus)

3

LSM PROCW Berikan Dukungan Kapolres Berantas Korupsi Sampai Akarnya

LSM Pro CW memberikan dukungan kepada Polres Probolinggo

PROBOLINGGO, TEROPONG - Segenap jajaran pengurus LSM PROCW (Probolinggo Comporation Watch) Kabupaten Probolinggo, yang diperkirakan 20 personil mendatangi markas besar (mako ) Mapolres Probolinggo, Rabu (10/02). Kedatangan mereka tidak ada maksud lain, kecuali memberikan dukungan kepada Polres Probolinggo atas pengusutan kasus dugaan korupsi yang sudah terjadi di kabupaten Probolinggo. Dugaan korupsi tersebut yang harus diusut,itu di antaranya program pemerintah melalui RTLH TA 2014, P2FM ( program pemberdayaan fakir miskin ) TA 2009, dinas kesehatan (Dinkes ) jamkesmas TA 2010, pembangunan taman kota TA 2014. Makelar PNS atau honorer TA 2010, TA 2011, dan TA 2012 (K2 ) kasus tersebut yang perlu di usut tuntas sampai ke akar-akarnya. Bentuk dukungan kepedulian LSM PROCW kepada kapolres probolinggo dengan cara memberikan tiga buah bener yang berukuran 1 x 4 meter. Banner tersebut diberikan kepada kapolres melalui Kabag Ops Polres Probolinggo. Bamnner tersebut langsung di pasang oleh mereka di depan markas besar polres Probolnggo, yang bertulisan kasus tersebut agar di usut sampai ke akar-akarnya. Sebab, kalau dibiarkan kasus tersebut yang dikhawatirkan akan tumbuh bibit-bibit baru. Karena hal itu dianggap merugikan uang negara dan meresahkan masyarakat, karena pelaku di anggap mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Menurut Kompol Budi Sulistiyono, Kabag Ops Polres Probolinggo, pihaknya berterima-kasih atas dukungannya terkait pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah di lakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Harapannya agar kabupaten Probolinggo tercipta suasana lebih maju, aman terkendali, dan kondusif dalam menjalankan program-program pembangunan pemerintah agar supayaa tepat sasaran pada tempatnya. Menurut Ketua LSM PROCW Sholehuddin, terkait dukungan tersebut agar Kapolres Probolinggo mengusut tuntas kasus – kasus tersebut supaya tidak muncul bibit baru nantinya. Sementara itu, tim LSM tidak hanya memberikan dukungan kepada Kapolres saja,namun juga kami mendung kejaksaan dan pihak-pihak terkait lainnya. Dukungan tersebut menunjukkan agar para koruptor yang tidak bertanggung jawab tersebut di adili yang seadil- adilnya sesuai prosedur hukum yang berlaku. (totok)

Karyawan PT KTI Tewas, Tubuh Terbelah Gergaji Mesin Relokasi PKL, Pemkab Siapkan Dana Rp 60 Juta

Rawan Kecelakaan, Separator Busway Dibongkar JAKARTA, TEROPONG - Dianggap rawan menjadi penyebab kecelakaan, separator busway sepanjang sekitar 200 meter di JalanYos Sudarso, Jakarta Utara depan kantor Walikota Jakarta Utara, dibongkar petugas, Senin (1/2). “Pembatas jalan yang kami bongkar itu semula jalur khusus busway, karena saat ini kondisinya sangat rendah, sehingga rawan kecelakaan terutama malam hari makanya kita lakukan pembongkaran,” ujar Kasie

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Sudin Bina Marga, Sutarno. Sutarno pun berharap dengan adanya pembongkaran separator pemisah di beberapa titik di Jalan Yos Sudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara ini akan mengurangi kemacetan. “Setelah separator busway itu dibongkar pihaknya langsung melakukan penutupan dengan cara melakukan pengaspalan. Diharapkan dengan cara ini ke depan tidak akan ada korban yang kecelakaan,” ujar Sutarno. (kardi)

PROBOLINGGO, TEROPONG - Pada pertengahan Februari ini Pemkab Probolinggo menjadwalkan Pedagang Kaki Lima (PKL) semarak di alun alun kota Kraksaan. Sebab, di sebelah selatan sudah di relokasi ke sisi sebelah timur Alun-Alun. Hal ini dilakukan karena Pemkab Probolinggo akan mem-peringati 3 tahun Bupati dan Wakil Bupati menjabat di kabupaten Probolinggo ini. Untuk merealisasikan hal tersebut pemkab probolinggo telah menyiapkan dana sebesar Rp 60 juta. Dana itu akan digunakan untuk pengadaan tenda baru bagi para PKL. Sidiq Widjanarko, Kepala Disperindag Kabupaten Probolinggo saat ditemui wartawan SKN TEROPONG mengatakan, pertengahan Februari ini semua PKL yg berjualan di sisi selatan Alun-Alun sudah direlokasi. “Segera akan kami relokasi sebelum memperingati acara tiga tahun bupati dan wakil bupati mengabdi. PKL harus sudah bersih-bersih. Sebab pada 20 Ffebruari ini akan diadakan acara dan kondisi alun alun sudah harus bersih semuanya,” katanya. Relokasi ini hanya bersifat sementara namun sidiq mengatakan pihaknya tetap memperhatikan PKL yang akan direlokasi itu. Karena itu pihaknya telah menyiapkan dana sebesar Rp. 60 juta untuk tenda baru. Minimal akan disiapkan 25 tenda, jumlah ini disesuaikan dengan jumlah pedagang yang akan direlokasi. “Menurut data awal memang ada 36 PKL. Tetapi setelah dilakukan cek ulang ada dua stan PKL yang dimiliki oleh satu pedagang. Jadi kami tetap hitung jumlah pedagang supaya setiap pedagang sama sama mendapatkan satu tenda,” ucap Sidiq. Sementara itu, Ketua paguyuban PKL Semarak Heri, mengakui sudah mendapatkan pemberitahuan soal keputusan bupati itu. Dia telah menyerahkan data para pedagang yang akan direlokasi. Yakni ada 25 pedagang. “PKL yang di relokasi bukan 36 lagi, setelah di cek lagi Cuma ada 25 pedagang yang aktif dan berhak mendapatkan tenda relokasi” ungkapnya. (agus)

Separator busway dibongkar

Wali Kota Hadiri Pembukaan Musrenbang 2017

Suasana pembukaan Musrenbang

PROBOLINGGO, TEROPONG - Di awal tahun 2016 ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo meng-

adakan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) TA 2017, yang berlangsung di Gedung Aula Puri

Manggala Bakti di kawasan kantor Pemkot Probolinggo, Senin (1/2/ 2016) lalu. Acara ini di hadiri langsung oleh Hj Rukmini, selaku Walikota Probolinggo, dan Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPD), para asisten, wakil DPRD Kota Probolinggo, dan juga seluruh SKPD terkait. Maksud dan tujuan musrenbang, melanjutkan sesuai amanah dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang bukti perencanaan pembangunan nasional, yang mengamanahkan yang di maksud pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka tahunan.

Kegiatan Musrenbang di kemas sesuai dengan prioritas usulan masyarakat di tingkat kelurahan, dengan visi dan misi yang sudah di tentukan oleh peraturan pemerintah daerah kota Probolinggo. Dalam rangka pembukaan perencanaan musrenbang 2017 ini, telah di laksanakan bersama di gedung Aula Puri Manggala Bakti Kota Probolinggo, untuk meningkatkan hasil pembangunan nasional yang ada di kota Probolinggo sebelumnya. Berdasarkan nota penguatan pada 18 Januari 2016, Nomor: 414/40.301/ 425/2017 tentang pembukaan musrenbang dan segala sesuatunya untuk

melaksanakan pembangunan harus melalui panitia yang sudah di tunjuk secara resmi. Paska pelaksanaan musrenbang yang terdiri dari 175 era yang yang di laksanakan oleh beberapa daerah di kota probolinggo. Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Gatot Wahyudi, sekaligus Ketua Panitia Musrenbang TA 2017, pihaknya siap melayani usulan masyarakat. Mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas yang terkait dengan pembangunan yang ada di kawasan kota Probolinggo untuk melanjutkan amanah pembangunan nasional. Dalam sambutannya, Walikota

Probolinggo Hj Rukmini mengatakan, terkait pembangunan nasional yang ada di kota Probolinggo, yang disebut perencanaan musrenbang TA 2017 ini. Harapannya agar seluruh SKPD terkait bisa menunjukkan hasil pembangunan program pemerintah daerah kota probolinggo dengan baik. “Kami siap melayani anda agar supaya masyarakat kota probolinggo khususnya bisa bersama-sama merasakan hasil pembangunan pemerintahan yang ada di kota probolinggo, harapannya agar supaya masyarakat kota probolinggo lebih tercipta suasana hidup nyaman, tenang , aman dan tenteram,” cetusnya. (totok/adv)

MADURA

4

Edisi 704| 15-21 Pebruari 2016

Launching Jurnal Leterasi Dibuka Pj. Bupati Sumenep SUMENEP, TEROPONG – Membangun pendidikan yang unggul, khususnya yang ada di daerah, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan begitu saja. Apalagi pendidikan yang dibangun dilakukan dengan gaya berfikir dan tindakan yang datar-datar saja. Orientasi pembangunan pendidikan yang dilakukan dengan gaya berfikir datar, akan berdampak terhadap perkembangan pendidikan menjadi sangat lambat. Akibatnya, pembangunan pendidikan hanya menjadi kegiatan yang terasa sangat lambat. Ini mengingat kebijakan program yang dilakukan setiap tahun kerapkali hanya dibangun dengan mind-set yang kurang subtansial dan memperlakukan pendidikan tidak sebagaimana citacita besar masyarakat. Demikian disampaikan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep KH. M. Kamalil Ersyad, M.Pd pada acara Launching Jurnal Leterasi bertempat di Aola Hotel C.1, Selasa (9/2). Menurut KH. Kamalil Ersyad, logika pragmatisme dalam pengelolahan pendidikan telah memberikan dampak yang nyata terhadap laju perkembangan pendidikan di daerah. Salah satunya ditandai dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan yang diberikan. Menurutnya, dalam kontek itu pembangunan sector pendidikan

mengalami masa “krisis kemajuan” yang cukup serius. Selain karena faktor di atas, juga diperkuat dengan tidak adanya ikhtiar untuk meningkatkan mutu pendidikan secara kaffah (keseluruhan). Baik dari aspek pengelolahan pendidikan, pembelajaran di kelas, kualitas SDM guru, akses untuk mewujudkan pendidikan berkualitas di pedesaan serta kualitas sarpras. Dijelaskan KH. Kamalil Ersyad, dengan adanya MEA di tahun 2016 ini, mengajak kepada semua pihak, baik pemerintah dan dunia pendidikan untuk melakukan inovasi dan regulasi pendidikan. Yakni dengan mencetak generasi yang tidak hanya cerdas dan memiliki mural tinggi. Namun juga penting diberi keterampilan yang memadai. Karena itu, kata mantan ketua Komisi A. DPRD Sumenep ini yang membidangi pendidikan, pemerintah harus benar-benar mengambil kebijakan, sebab apabila tidak tenaga kerja professional justru akan diambil alih oleh orang asing, sementara regenerasi bangsa Indonesia masih memiliki mental pesuruh dan pembantu. Launching Jurnal Leterasi ini dihadiri PJ. Bupati Sumenep, Drs.Ec. Sudarmawan, MM, 50 orang peserta pada umumnya dari Kepala Sekolah SMA, SMK baik negeri maupun suwasta, Kepala Dinas Pendidikan Pemkab. Sumenep Drs.H. Ach. Sadik.

M.Si, serta mendatangkan nara sumber dari Universitas Brawijaya (UB) Malang, Marsuki, TSP,S.Sos, MM, M.Si, Ph.D dan Drs. Indarwanto, SH. M.Si, Ph.D. Dalam sambutannya, Pj. Bupati Sumenep, Drs.Ec. Sudarmawan, MM menyampaikan, bahwa Dewan Pendidikan mempunyai rasa kepedulian terkait dengan acara Sumber Daya Manusia (SDM). Ditambahkan Pj. Bupati, Sumenep, Sudharmawan, hal itu adalah bagian dari pengabdian dirinya. Dia mengaku lahir di dunia birokrasi lebih banyak pragmatisnya selama mengalami dan merasakan hal itu. Tetapi paling tidak, dalam berkompetisi pada pasar bebas, kini telah waktunya, berkompetsisi secara profesional. Ditambahkannya, paling tidak pada masa lalu teknologi diantaranya Sumber Daya Alam ini adalah kekuatan. Tetapi di masa sekarang ini, kekuatan itu ada pada pengetahuan, keterampilan, keahlian siapa yang bisa merebut keberhasilan yang nantinya akan merebutnya sebagai pemenang. Tetapi yang masih belum berasil, tentunya kita akan menjadi penonton oleh sebab itu informasi itu sangat penting. Masih kata dia, Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting

dan terus ditingkatkan sehingga dengan memiliki SDM yang memadai bangsa ini akan mampu berkompetisi dengan Negaranegara lain. Khususnya di ASEAN, karena Masyarakat Ekonomi Asian (MEA) saat ini semua produk harus siap berkompetisi dalam pasar MEA. Karena negara-negara yang mampu merebut pasar ASEAN yang jelas karena dari factor SDM yang memilki kompetensi, sehingga mampu menciptakan produk yang bagus. Perlu diketahui pula, lanjut PJ. Bupati, bahwa kekuatan dalam pemerintahan ini ada empat pilar Demokrasi, diantaranya Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Pers, karena peran pers ini sangat penting, media sangat penting, oleh sebab itu apabila Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif kurang efektif, maka peran pers memulai, sehingga Pers mampu membuat opini kepada masyarakat. “Oleh sebab itu peran pers disitu bagian dari edukesen masyarakat yang dikenal tidak mengenal waktu, sehingga peran pers menjadi dominan pasar bebas (MEA) untuk mendidik kepada masyarakat, dengan demikian pers sangat penting,” ungkap PJ. Bupati. Perlu diketahui pada saat ini Gubernur Jawa Timur DR. Sukarwo memberikan kebijakan akan menyiapkan sebanyak 400 SMK Mini ang akan disiarkan dengan Pondok Pesantren. Sehingga Rasio Pendidikan terus ditingkatkan, dibandingkan sekolah umum tidak menganggap orang bisa siap pakek, sehingga tidak siap untuk berkompetisi.

PWI Santuni Nenek Miskin dan Sebatangkara

Ketua PWI Sampang, Ach Bahri memberikan bantuan kepada Nenek Maliha

SAMPANG, TEROPONG - Dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2016, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sampang bersama pengurus dan anggotanya memberiikan santunan kepada warga miskin di Dusun Keddeng Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang, Selasa (09/92). Santunan yang di berikan oleh PWI Sampang tersebut, adalah merupakan bentuk kepedulian sosial kepada

sesama yang dipandang tidak mampu dan benar-benar sangat membutuhkan uluran tangan dari sesama. Oleh sebah itu, PWI Sampang merasa tergugah untuk membantu nenek miskin yang hanya hidup tanpa keturunan tersebut. Pengurus PWI Kabupaten Sampang telah memberikan santunan kepada Maliha (80), warga Dusun Keddeng Desa Torjun. Melihat nenek yang sudah lanjut usia (lansia) hidup seorang diri, tanpa

keturunan dan num-pang di rumah yang mempriha-tinkan. Apalagi rumah yang di tempati itu sudah berlubang dan hampir roboh ketika pengurus PWI Sampang memberikan santu-nan kepada nenek sebatangkara itu. “Di Hari Pers Nasional 2016 ini, kami dari pengurus PWI Ka-bupaten Sampang merasa tergu-gah dan ingin berbagi sedikit reje-ki kepada nenek Maliha warga Torjun yang sangat miskin ini, berupa beras satu zak atau 25 kg, satu dus mie instan dan sedikit uang kami serahkan langsung kepada nenek miskin ini,” ujar Ketua PWI Sampang, Acmad Bahri bersama pengurusnya, pekan lalu. Santunan yang diberikan tersebut berasal dari sumbangan anggota PWI Sampang dan bebe-rapa donatur yang peduli kemanusiaan. Bila melihat kondisi tempat tinggal nenek sebatangkara itu, siapapun akan tergugah dan merasa iba. Sebab, tempat tinggalinya itu sebagai tempatnya bernaung dan hidup sebatangkara, kondisi atapnya yang bocor dan dindingnya berlubang, bahkan rumah tersebut hampir roboh. “Ini merupakan potret kemiskinan di Sampang karena ketidak pedulian pejabat kita. Jangankan Bupati, Kepala Dinas, Camat, Lurah, Kepala Desanyapun tak peduli kepada rakyatnya yang miskin, apalagi Nenek Maliha selama ini mengaku tidak ada bantuan yang di dapat, kecuali

raskin dalam jangka waktu lima bulan hanya satu kali mene-rima,” ucapnya. Selama ini, para pejabat hanya memikirkan kepentingan pribadinya saja. Seharusnya, para pejabat tidak hanya turun mengawasi lokasi proyek saja, dan menggelar acara seremonial, tetapi melihat dan memantau rakyatnya, apakah sudah hidup layak dan sejahtera. Namun masih banyak masyarakat miskin yang membutuhkan uluran tangan dari seseorang. “Ini merupakan potret kemiskinan di Kabupaten Sampang yang harus segera dibenahi oleh pimpinan Sampang. Bahkan jatah Beras miskin (Raskin) yang tiap bulannya turun, Nenek Malihah ini hanya terima satu kali dalam lima bulan. Di mana letak keadilan dan kepedulian pejabatpejabat Sampang ?,” katanya. . Ketika oleh teman-teman media kepada Nenek Maliha, bagaimana untuk kebutuhan makan sehari-harinya...? Nenek Malihah yang sudah lansia itu mengaku dibantu oleh warga sekitarnya, bahkan beberapa guru SDN 2 Torjun yang setiap harinya membawakan makanan sekedarnya untuk nenek Maliha “Selain Ibu guru yang selalu membantu saya, tetangga juga ada yang bantu membawakan makanan. Yang penting ada makanan yang bisa bertahan dan tidak kelaparan,” tutur Nenek Maliha. Sang nenek itu mengucapkan rasa terima kasihnya kepada pengurus PWI yang telah memberikan santunan. Santunan yang di berikan kepada Nenek miskin itu. bersal dari sumbangan anggota pengurus PWI Sampang dan beberapa donatur yang peduli terhadap keadaan Nenek Maliha yang sudah tua renta yang hidup sebatangkara, tanpa keturunan. (pan)

Pj. Bupati Sumenep menerima buku literasi dari dewan pendidikan

Memang telah kita rasakan SDM yang penting menjadi kekuatan adalah pengetahuan. Kalau dibandingkan dengan Singapura hanya 4 juta jiwa, tapi mampu, Cina 1 miliyat,130 juta jiwa yang dikenal terbesar penduduknya di dunia. “Tetapi juga bisa merebut nomor dua dunia, karena hal ini SDM nya yang mampu dan bagus,” ucapnya. Oleh sebab itu, tambah Pj. Bupati Sumenep, dalam rangka menyiapkan SDM kita, tidak ada lain harus berupaya semaksimal mungkin. Karena kebijakan pemerintah khususnya di

Kabupaten Sumenep, yang karakteristik tidak ada di tempat lain yang dikenal kaya pulau sebanyak 136 pulau, 48 pulau yang berpenghuni yang terbagi 8 wilayah kecamatan kepulauan dan 19 Kecamatan Daratan. Hal ini sebetulnya sangat menguntungkan, hal ini merupakan renungan bagi kita semua, termasuk didalamnya bermacam-macam produk. Adapun SDM yang ada di Kepulauan perlu diperhatikan, dan tidak ada kata terlambat semuanya harus mempunyai komitmen yang tinggi. (gaffar,anis)

Pemkab Beri Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tak Mampu SUMENEP, TEROPONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep selalu memikirkan nasib masyarakat, khususnya masyarakat tidak mampu untuk diberikan bantuan hukum. Program ini telah berjalan beberapa tahun yang lalu, melalui Bagian Hukum Setda Kab Sumenep. Penyuluhan hukum diberikan kepada masyarakat agar mereka melek hukum. Pemerintah melalui Bagian Hukum Setda Sumenep ini terus menganggarkan dana untuk bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang tersandung persoalan hokum. “Untuk tahun 2016 ini, sedikitnya Pemkab Sumenep telah menyiapkan dana sebesar Rp 250 juta. Dana tersebut khusus untuk bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu,” kata Kepala Bagian Hukum Setda Pemkab Sumenep H. Setiawan Karyadi, SH.MH ketika ditemua diruang kerjanya, Rabu (10/2). Menurut H. Setiawan Karyadi, SH.MH, sesuai dengan peruntukannya dana sebesar Rp 250 juta tersebut terbagi sebanyak 50 sasaran penerima bantuan hukum. Bantuan tersebut masing-masing sebesar Rp. 5 juta untuk pendampingan yang dilakukan oleh advokat khusus bagi masyarakat tidak mampu. Bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu ini berarti ada peningkatan dari sebelumnya yaitu hanya 30 orang. “Adapun dana bantuan tersebut untuk tahun 2016 tetap tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya yaitu tetap sebesar Rp 5 juta,” ucapnya. Diakui pula lanjut Kabag Hukum H. Setiawan Karyadi, jumlah dana yang ada belum cukup untuk membiayai sejumlah kasus, khususnya kasus Perdata. Hal ini terbukti seperti sejumlah kasus yang pernah ditangani pada tahun sebelumnya terkadang bisa berlanjut proses banding. Bahkan hingga ke Kasasi. Oleh sebab itu, dia mengaku bersamasama para advokat yang selama ini menjadi mitra kerja untuk terus membantu masyarakat. Khususnya masyarakat kurang mampu dengan bantuan hukum dalam persidangan yang dicarikan melalui urunan segala macam. Perlu diketahui, tambah H. Setiawan Karyadi, selain tim dari Advokat yang tersedia sebanyak 16 advokat yang ada di Kabupaten Sumenep. Dia juga mengijinkan kepada mereka untuk mengajukan advokat yang krebilitasnya baik. (gaffar)

KemenPUPR Tingkatkan Keterpaduan Infrastuktur Berbasis WPS Melalui Pra Konreg Setelah sukses melaksanakan Pra Konsultasi Regional (Konreg) di Kota Medan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali menggelar Pra Konreg di Yogyakarta pada 11-12 Februari 2016. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan keterpaduan infrastuktur PUPR berbasis Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) di Pulau Jawa. Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan, Danis Hidayat Sumadilaga mewakili Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Taufik Widjoyono, Kamis (12/2) mengatakan bahwa kegiatan Pra Konreg ini dilaksanakan untuk meningkatkan keterpaduan infrastuktur PUPR berbasis Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) di Pulau Jawa. “Hal (meningkatkan keterpaduan infrastuktur PUPR) itu sejalan dengan visi Kementerian PUPR yakni terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong,” kata Danis saat membuka acara tersebut.

Ia menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Kementerian PUPR harus mengacu pada Kebijakan Utama Pembangunan Wilayah Nasional untuk mempercepat pemerataan pembangunan antar wilayah. Arah kebijakan tersebut meliputi enam aspek, yaitu percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah pengembangan kawasan perkotaan dan pedesaan, peningkatan keterkaitan perkotaan dan pedesaan, pengembangan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, dan pengembangan tata ruang wilayah nasional. Pulau Jawa sebagai bagian dari kawasan harus dipertahankan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Mengacu kepada dokumen RPJMN 2015-2019 selama 30 tahun terakhir, Pulau Jawa telah memberikan kontribusi 58 persen dari PDB nasional. “Pulau Jawa memiliki karakteristik yang unik, yang bisa berperan sebagai lumbung pangan nasional, salah satu destinasi pariwisata terbaik dunia, grow sectorindustry, serta memiliki peran juga dalam percepatan pemba-

ngunan ekonomi berbasis maritim,” katanya. Kepala BPIW Hermanto Dardak saat memberikan arahan kepada peserta Pra Konreg mengatakan pembangunan di Pulau Jawa harus bisa ditingkatkan, agar bisa lebih kompetitif dengan negara lain. Ia berpandangan bahwa di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) saat ini, ini merupakan tantangan bagi pemerintah untuk bisa terus meningkatkan infrastruktur sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi. “Paling tidak respon kita untuk di Jawa dalam membangun kompetisi tadi, kita realisasikan tol Trans Jawa dan ditargetkan bisa tersambung selama kurun waktu lima tahun di Pulau Jawa ini, sehingga 2017 akan dimaksimalkan, paling tidak untuk masalah tanah bisa dituntaskan,” tuturnya. Sekretaris Daerah, Ichsanuri yang mewakili Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berharap agar pelaksanaan Pra Konreg dapat berjalan dengan semestinya. Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infra-

struktur BPIW, Harris H. Batubara yang juga berperan sebagai Ketua Pelaksana Pra Konreg di Yogyakarta, mengatakan bahwa kegiatan Pra Konreg ini merupakan pelaksanaan Pra Konreg kedua yang berbasis pada pendekatan Wilayah Pengembangan Strategis. Sebelumnya telah dilaksanakan Pra Konreg di Medan, dan akan dilaksanakan Pra Konreg selanjutnya di Makassar dan Bali. Hasil-hasil dari Pra Konreg nantinya akan sesuaikan dan digunakan sebagai bahan masukan, sehingga nanti akan ada desk tiap provinsi, yang selanjutnya akan digali apa yang menjadi fokus pembangunan di tiap wilayah. “Pra Konreg ini dihadiri sekitar 300 lebih peserta dan terima kasih semua kepada seluruh pihak yang membantu khususnya jajaran SDA, Balai Besar wilayah Sungai Opak sehingga Pra Konreg bisa berjalan dengan baik,” ucapnya. Pelaksanaan Pra Konreg dihadiri peserta dari Kementerian PUPR yakni peserta yang mewakili Sekretaris Jenderal, Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penyediaan Perumahan, dan BPIW. Sementara peserta dari daerah yakni Bappeda Provinsi, dinas bidang PUPR (Dinas Kebinamargaan, Dinas Keciptakar-

yaan, Dinas Pengelolaan SDA/Pengairan, dan Dinas terkait Perumahan), Balai dan Satker di Lingkungan Ditjen Bina Marga, Satker Cipta Karya, serta Penyediaan Perumahan Provinsi. Selain acara pembukaan, di hari pertama Pra Konreg dilakukan beberapa kegiatan diantaranya penjelasan mekanisme desk, presentasi

mengenai keterpaduan pembangunan wilayah infrastruktur di provinsi terkait dan diskusi pem-bahasan aktivitas 2017 untuk meme-nuhi Renstra tahun 2017. Pada hari kedua dilakukan finalisasi diskusi pembahasan akivitas 2017 dan penandatangan form kesepakatan dan pelaporan hasil Desk. (humasbpiw)

JAKARTA

Edisi 704| 15-21 Pebruari 2016

5

Inspektorat DKI Diminta Periksa Dinas Perindustrian dan Energi JAKARTA, TEROPONG - Inspektorat Provinsi DKI Jakarta diminta periksa Dinas Perindustrian dan Energi terkait Penyerapan anggaran tahun 2015. Bahkan, BPK Kanwil DKI Jakarta juga diminta mengaudit penyerapan anggaran tersebut diantaranya : Peningkatan Kualitas Pencahayaan Kota pada Jalan Juanda-Dr.SutomoLap.Banteng-Zainal Arifin-Sukarjo WP-H.Samanhudin-Pecenongan,

dengan anggaran HPS Rp.10.750.685.670, yang dalam proses lelang dimenangkan PT.Brantas Abipraya (Persero), dengan penawaran Rp.10.140.353.596; Pembangunan Pencahayaan Kota pada Jalan Inspeksi Kanal Banjir Timur (KBT) Sisi Timur, dengan anggaran HPS Rp.12.992.421.485, dimenangkan PT.Brantas Abipraya (Persero), dengan penawaran Rp.11.179.200.240; Peningkatan Kualitas Pencahayaan

Kota pada Jalan Gatot Subroto sisi Semanggi s/d Cawang, dengan anggaran HPS Rp.10.134.085.550, dimenangkan PT.Brantas Abipraya (Persero), dengan penawaran Rp.9.436.017.982; Peningkatan Kualitas Pencahayaan Kota pada Jalan Tubagus Angke dan Puri Kencana– Arjuna Utara, dengan anggaran HPS Rp.6.005.298.695, dimenangkan PT.Analum JIOR, dengan penawaran Rp.5.577.000.000; Peningkatan Kualitas Pencahayaan Kota pada Pendestrian di wilayah Jakarta Pusat,

dengan anggaran HPS Rp.6.497.815.195, dimenangkan PT.Analum JIOR, dengan penawaran Rp.5.576.700.000. Ketua LSM JCW Manat Gultom mengatakan, akan melaporkan penyerapan anggaran Dinas Perindustrian dan Energi tersebut kepada Aparat Penegak Hukum, Kejaksaan, dan KPK karena dinilai di dominasi rekanan tertentu dan dugaan markup. Sebelum berita ini di release, Kadis Perindustrian dan Energi Yuli Hartono tidak dapat ditemui, alasan sibuk. (muller)

LSM Akan Laporkan Ucu Rahayu Cs ke Kejati DKI Hasil Biduk, 665 Warga Tidak Memiliki Dokumen Kelengkapan Penduduk

Sudin Dukcapil Jakarta Utara saat membiduk warga bermasalah dari kiri: Dra. Hj. Rd.Ucu Rahayu, SH.MM, Prayitno, Dra.Vivi Kafilatul Jannah

JAKARTA, TEROPONG - Menurut informasi yang didapat di Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta baru-baru ini oleh TEROPONG, LSM “SISIR” DKI Jakarta yang diketuai M.Sitanggang dan LSM PAKAR Jimmy Simanjuntak bakal melaporkan mantan Kepala Bidang Yanrehsos Dinas Sosial DKI Jakarta Tahun 2011 – 2014 Dra.Hj.Rd.Ucu Rahayu, SH.MM (sekarang Kepala Panti PSAA Anak 3 Tebet) serta Kasie Rehsos Prayitno yang sekarang menjabat Kepala Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti. Hal ini terkait anggaran penjangkauan untuk PMKS yang ada di jalan yang setiap tahunnya mencapai milyaran rupiah. Hal ini dikatakan M.Sitanggang kepada TEROPONG saat di konfir„ Bersambung ke hal.10

Ratusan Kapal Tidak Dapat Melaut

PP No.75 Tahun 2015 Membuat Nelayan Melarat? JAKARTA, TEROPONG Ratusan kapal di atas 30 Gross Tonnage (GT) di Pelabuhan Ikan Muara Angke tidak dapat melaut, karena belum mengantongi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Akibatnya, ribuan nelayan terlantar tidak mendapatkan penghasilan karena tidak bisa melaut. “Nelayan dipaksa menjadi melarat oleh Pemerintah. Dan Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak tersentuh hatinya melihat penderitaan nelayan,” ujar Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) DPD DKI Jakarta, Yan Winata Sasmita, dalam aksi penolakan Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2015, di Pelabuhan ikan Muara Angke, Jakarta Utara, Rabu (3/2/2016). Terkait persoalan urus permohonan perizinan, SIUP, SIPI, SIKPI, para nelayan berharap pengurusan perizinan tersebut bisa diselesaikan kurun waktu 1 minggu, ternyata proses urus perizinan bisa sampai 10 bulan baru selesai, kondisi nelayan saat ini menjadi semakin dipersulit dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Kelautandan Perikanan (KKP). PP ini dinilainya bertentangan dengan peraturan perundangan yang telah ada sebelumnya. “Jelas tidak sesuai dengan janji peningkatan kesejahteraan nelayan sesuai janji Pemerintah. Karena kenaikannya sampai 1000 persen,” ujar Yan Winata Sasmita. Itu sebabnya, ratusan ribu nelayan dan keluarganya yang ada di wilayah DKI Jakarta, belakangan ini semakin memprihatinkan hidupnya. Sebagian besar nelayan Muara Angke saat ini, ujar Yan, beralih profesi dan tidak sedikit kembali ke kampong halaman, demi mendapatkan penghasilan. “Padahal nelayan merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara. Dan perlu diingat, nelayan tidak pernah menikmati bantuan kesejahteraan dari Pemerintah. (kardi)

Jelang Libur Imlek, Polresta Bekasi Gelar Razia Cipkon B E K A S I , TEROPONG - Jelang libur pelaksanaan Imlek 2567, Polresta Bekasi Kota menggelar Operasi Cipta kondisi dan Patroli skala besar. Razia tersebut dilakukan di berapa wilayah, diantara di Jalan RA Kartini, A.Yani, Chairil Polresta Bekasi saat gelar razia Cipkon Anwar, yang dilaksanakan mulai pukul 00.00 hingga 05.00 WIB. Sebanyak 58 anggota yang terdiri dari Kepolisian Polresta Bekasi Kota dan Kodim 0507 Kota Bekasi dikerahkan dalam operasi cipta kondisi tersebut. Kasubag Humas Polresta Bekasi Kota, Iptu Puji Astuti mengatakan, Operasi Cipta Kondisi ini dilakukan untuk mencegah dan menciptakan situasi yang tertib aman dan kondusif jelang perayaan Imlek. “Sasaran pertama kami yaitu memeriksa kelengkapan surat kendaraan bermotor, senjata tajam, dan narkotika, selain itu daerah – daerah yang rawan tawuran dan balapan liar mas, seperti di jalan A.Yani, Bekasi Selatan, dan jalan Chairil Anwar, RA Kartini, Bekasi Timur,” katanya, Sabtu (6/2). Dikatakan Puji, pada operasi tersebut polisi mengamankan dua kendaraan sepeda motor tanpa dilengkapi surat – surat. (norton)

JAKARTA, TEROPONG - Sebanyak 665 warga Jakarta Utara kedapatan bermasalah dalam dokumen kelengkapan kependudukan. Angka tersebut

diperoleh dari hasil rutin Bina Kependudukan (Biduk) yang merupakan salah satu program Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara sepanjang Januari 2016. Rinciannya yaitu, 493 warga belum melaporkan diri ke RT maupun RW setempat. 106 orang pemilik KTP DKI namun belum melapor pindah tempat. Pendatang baru dari daerah 62 orang, sedangkan yang tidak memiliki KTP 4 orang. “Biduk mandiri adalah biduk yang dilakukan secara spontan yang menjadi sasaran utama adalah pendataan warga yang tinggal di tempat kos,” ujar Erik Polim Sinurat, Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kasudin Dukcapil) Jakarta Utara, Rabu, (3/2). Mereka yang kedapatan bermasalah dalam data kependudukan, kata dia, akan ditindak secara administrasi tertib kependudukan. “Dengan melakukan pembinaan seperti ini data kependudukan akan lebih tertib dan dapat mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Kami akan terus melakukan pembinaan kependudukan selain dari layanan rutin yang setiap hari (kerja) laksanakan baik di Kelurahan, Kecamatan dan Sudin. Layanan mobile setiap hari sabtu juga terus berjalan,” ujar Erik. (kardi)

Tak Miliki Ijin, 2 Rumah Makan di Kelapa Gading Disegel JAKARTA, TEROPONG - Gara-gara tidak memiliki izin resmi serta dikeluhkan warga, Satpol PP DKI Jakarta menyegel dua rumah makan yang berada di kawasan Kecamatan Kelapa, Jakarta Utara. “Berawal informasi warga itu, pihak kami melakukan pengecekan ke instansi terkait. Dan ditemukan jika kedua rumah makan itu tidak memiliki izin resmi,” ujar Kasat Pol PP Pemprov DKI Kukuh Hadi Santoso dan didampingi Kasatpol PP Jakarta Utara Choirudin, Rabu (3/2). Menurut Kukuh, selama ini warga mengeluh kepada pengelola rumah makan tersebut. Namun keluhan itu tidak pernah ditanggapi oleh pengelola

rumah makan. Setelah dilakukan pengecekan, ujar Kukuh, ternyata ditemukan kejanggalan dalam izin pendirian kedua rumah makan tersebut. Akhirnya, pihaknya melakukan pendekatan persuasif dengan mengirim surat peringatan satu hingga tiga. “Namun karena tidak juga mengindahkan surat kami, terpaksa kami ambil tindakan tegas menyegel tempat makan yang tidak berizin ini,” ujarnya. Sementara itu, salah seorang warga Kelapa Gading Timur yang bernama Renda mengaku legal dengan disegelnya dua rumah makan yang sering dikeluhkan warga. “Akhirnya keluhkan kami diako-

Suasana penyegelan dua rumah makan

modir oleh Pemprov DKI. Dengan disegelnya dua rumah makan itu lingkungan Kita jadi tidak macet lagi,” ujarnya. (kardi)

Pembangunan IPAL Dinas Kebersihan TA 2012/2013 Disorot

Yuli Hartono

Sudung Situmorang

JAKARTA, TEROPONG - Munculnya pemberitaan beberapa media Ibukota yang menyoroti pekerjaan Pembangunan Peningkatan IPAL Dinas Kebersihan, Pulogebang dan Duri

Kosambi membuat narasumber dari LSM SISIR di konfirmasi. Ketua LSM SISIR M.Sitanggang mengatakan, seharusnya BPK tanggap terkait penyerapan anggaran tersebut dan meminta memeriksa Kadis Perindustrian dan Energi Yuli Hartono sebagai orang yang bertanggung jawab. Sebanyak Rp.70 miliar anggaran IPLS Dinas Kebersihan mubazir. Sebelum Yuli Hartono menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Energi, yang bersangkutan pada 2012/2013 menjabat sebagai Kepala UPT Instalasi Pengelolaan Limbah Septictank (IPLS) Dinas Kebersihan.

Sumber TEROPONG Ketua LSM PAKAR Jimmy Simanjuntak mengatakan, bahwa modifikasi IPLS tersebut dikerjakan mulai 2012 dengan anggaran, pagu IPLS Duri Kosambi Rp.20 miliar dikerjakan PT.Tirtadaya Sakti dengan penawaran Rp.18.941.455.000; pagu IPLS Pulogebang senilai Rp.20 miliar dikerjakan PT.Joglo Multi Ayu dengan penawaran Rp.18.792.757.124. Untuk penyelesaian pekerjaan Duri Kosambi pada 2013, pagu anggaran modifikasi IPLS Rp.15.745.200.000 dikerjakan PT.Brahmakerta Adiwira dengan penawaran Rp.15.182.062.000; Peningkatan fasilitas IPLS Duri Ko-

sambi pagu anggaran Rp.5.879.450.000 dikerjakan PT.Tirtadaya Sakti dengan penawaran Rp.5.496.607.000. Ketua LSM PAKAR Jimmy S mengatakan, bahwa anggaran tersebut diduga di mark-up. Ini terbukti bahwa pengelolaan IPLS Pulogebang dan Duri Kosambi tidak maksimal (abalabal). Jimmy juga mengatakan, masih mendalami mark-up tersebut untuk dibuatkan laporan kepada Aparat Penegak Hukum. Sebelum berita ini di release, Wartawan Koran ini berusaha konfirmasi kepada Kepala Dinas Yuli Hartono, tapi tidak dapat ditemui. (benny/kardi)

Pekerjaan Proyek Pendestrian Kota Bekasi Banyak Yang Rusak BEKASI, TEROPONG - Kondisi trotoar di beberapa titik di Kota Bekasi yang pekerjaanya baru rampung ternyata banyak ditemukan sudah hancur. Pasalnya, bahan yg digunakan pada kegiatan tersebut tidak sesuai speck. seperti yang terjadi pada trotoar di Jalan Wisma Asri dan Medan Satria. Rusaknya trotoar itu dianggap telah merugikan negara dengan mengerjakan pekerjaan tidak sesuai spek. Penyebabnya dikarenakan kwalitas penggunaan bahan untuk trotoar sangat rendah. Salah satu warga disekitar proyek menyebutkan kerusakan yang

terjadi pada trotoar karena kwualitas bahan yang digunakan sangat rendah. Oleh sebab itu, Dinas terkait harus bertanggung jawab karena dalam pekerjaan setiap perusahaan memiliki garansi pekerjaan. “Kalau rekanan tidak mau bertanggung jawab berarti negara telah dirugikan sebab pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan bestek”, katanya. Sementara Direktur Investigasi LSM (Coruption Inqiury Pervent Society (CIPS), Baskoro mengatakan, penyelewengan terkait pekerjaan trotoar oleh Disbimarta Kota Bekasi

turut merugikan negara dan dipastikan akan terjerat hukum, karena anggaran yang digunakan oleh pemerintah itu berasal dari pajak yg dibayar rakyat. Selain merugikan negara, lanjut dia rakyat juga dibohongi oleh Disbimarta. Dia juga mendesak Walikota Bekasi, Rahmat Effendi untuk mengevaluasi kinerja para bawahannya yang dianggap tidak mendukung program - progran Wali Kota Bekasi. “Rusaknya trotoar di beberapa titik di Kota Bekasi dikarenakan kwualitas penggunaan bahannya sangat rendah,

dan pekerjaanya juga asal - asalan dan dipastikan pekerjaan itu tidak sesuai besteknya”, ujar Baskoro. Diungkapkan Baskoro, selama ini pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi yang setiap tahunnya dikerjakan oleh rekanan Disbimirta dirasakan belum dinikmati oleh masyarakat. Padahal anggaran yang dikuncurkan dari APBD maupun Banprof sangat besar. “Harusnya kita malu pada rak-yat, sebab itu kan uang rakyat yang dibayar melalui pajak”, pungkasnya. (norton)

Kantor KB Gelar Pelayanan KB Gratis Kantor Kelurahan Kelapa Gading Barat Diresmikan JAKARTA, TEROPONG - Kantor Keluarga Berencana (KB) Jakarta Utara menggelar pelayanan KB gratis di RW 08, Kelurahan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, Kamis (04/02). Kepala Kantor KB Jakarta Utara, Pakruddin mengatakan, program KB di Jakarta Utara saat ini tengah digenjot. Untuk itu, semua pihak diminta ikut serta menyukseskan kembali proPelayanan KB Gratis Jakarta Utara gram pengendalian penduduk. “Program pengendalian penduduk syarat mutlak suksesnya pembangunan di DKI Jakarta khususnya di Jakarta Utara,” ujar Pakruddin. Sebagai wujud partisipasi, Kantor KB Jakarta Utara di RW 08 telah melayani 21 akseptor, dengan perincian implant sebanyak 11 akseptor, IUD 2 akseptor, MOW sebanyak 7 akseptor, serta MOP 1 akseptor. (kardi)

Gedung Kantor Kelurahan Kelapa Gading

JAKARTA, TEROPONG - Walikota Jakarta Utara, Rustam Effendi meresmikan pembangunan kantor Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, di Jl. TabahI. “Pembangunan kantor Kelurahan ini dilaksanakan selamat 4 bulan atau 140 hari kerja dan telah selesai pada bulan Desember 2015,” ujar Alamsyah dalam laporannya, Kamis (04/02). Walikota Jakarta Utara, Rustam Effendi yang hadir dalam kesempatan itu, mengajak semua yang hadir dan seluruh warga Kelapa Gading Barat untuk bersyukur bahwa kantor ini telah selesai dibangun. Sekedar diketahui, ujar Rustam, gedung lama kantor Kelurahan Kelapa Gading Barat ini „ Bersambung ke hal.10

Suratkabar Nasional

"Investigasi, Hukum & Kriminalitas"

6

Edisi 704| Th.XV Minggu III| 15-21 Pebruari 2016|

P. Jawa Rp. 5.000,- [Luar Jawa Tambah Ongkos Kirim]

email: [email protected]

Penegak Hukum ... Pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan ini dilakukan 2 (dua) tahap. Tahap I (Pertama) TA 2014 dialokasikan anggaran sebesar Rp 7 miliar, sedangkan anggaran untuk penawasan teknisnya dialokasikan anggaran (PAGU) Rp.200 juta, HPS Rp.199.815.000,. Sedangkan pemenang untuk paket pekerjaan jasa konsultansi ini adalah Bangun Persada Selaras, dengan harga penawaran Rp.196.641.000,-. Tahap ke II (dua) dialokasikan anggaran (PAGU/HPS) Rp.11 miliar. Sedangkan pelaksana/pemenang untuki paket pekerjaan konstruksi jembatan ini adalah PT. Sriwijaya Perkasa, dengan harga penawaran

Sambungan dari Hal.1 Rp.10.900.100.000,-. Jadwal penandantanganan kontrak tanggal 26 Maret 2015. Sementara untuk pekerjaan “Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan Kanigoro Tahap II” ini, dialokasikan anggaran (PAGU/HPS) Rp.200 juta. Sedangkan pemenangnya adalah CV. Bihanda Cipta Consultan, dengan harga penawaran Rp.196.058.000,-. Hasil penelusuran Tim Investigasi Wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG dilapangan, Rabu (27/1/2016) siang, Pembangunan Jembatan Kanigoro ini memakai Konstruksi Baja. Jembatan ini dalam Tahun 2015 lalu baru diresmikan oleh Bupati Malang, DR. H.

Rendra Kresna. Namun sayang, cat yang berada jembatan (lihat gambar, red) tampak sudah mengelupas. Tentu bahan cat yang dipergunakan untuk pengecatan layak dipertanyakan kualitasnya. Sehingga pembangunan Jembatan Kanigoro ini diduga rawan penyimpangan anggaran. Sebagaimana diketahui, panjang Jembatan Kanigoro 100 meter dengan lebar sembilan meter. Secara keseluruhan, proyek ini menghabiskan dana Rp 18 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Malang. “Tahap pertama sekitar Rp 7 miliar dan tahap kedua sekitar Rp 11 miliar,” ungkap sebuah sumber sembari menambahkan,

Pemkab Malang juga melebarkan jalan di kedua sisi akses menuju jembatan.

Kiranya aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan segera melakukan langkah-langkah

penegakan hukum, seperti melakukan pulbaket. Hal ini mengigat, seperti proyek Hambalang,

walaupun sudah diperiksa BPK, tapi diperiksa oleh KPK. (bachtiar, renno…bersambung)

Terkesan ...

Sambungan dari Hal.1

tersebut diduga dikerjakan asalasalan dan tidak sesuai ketentuan pembangunan telford jalan tersebut. “Kami menduga pekerjaan perbaikan telford jalan ini dikerjakan dikarenakan banyak warga yang mempertanyakan soal program pelaksanaan proyek pengerjaan telford jalan yang peruntukannya untuk jalan pamekasan-omben pada tahun anggaran 2015, maka atas desakan masyarakat yang mempertanyakan hal itu dan pihak satgas pemeliharaan jalan kantor

dinas PU bina marga UPT 12 jawa timur di pamekasan lalu melakukan pembangunan proyek pekerjaan telford tersebut,” katanya. Program perbaikan telford jalan Pamekasan-Omben kabupaten Sampang di Desa Samatan yang terletak di depan SD Negeri Samatan itu merupakan program 2015 dengan volume sekitar 50 meter dan nilai anggaran Rp 85 juta. Program yang sama juga pada Jalan Provinsi dari Pamekasan menuju Sotabar dengan nilai dan volume yang sama.

Untuk pembangunan jalan telford Pamekasan-Omben kabupaten Sampang terkesan dikerjakan asal-asalan sedangkan pembangunan telford di jalur Pamekasan-Sotabar justru tidak dikerjakan sama sekali. Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni Kasi Jalan pada Dinas PU Bina Marga UPT 12 Pamekasan Haji Taufiq terkesan menutup diri saat wartawan hendak mengkonfirmasi terkait pengerjaan proyek telford jalan provinsi itu. Bahkan, dia mengunci pintu

rapat-rapat saat sejumlah wartawan dari media TEROPONG, hendak meminta konfirmasi terkait pengerjaan telford jalan provinsi yang diduga dikerjakan secara asal-asalan di Desa Samatan Kecamatan Proppo. Ada dugaan untuk pekerjaan jalur Pamekasan-Sotabar yang tidak dikerjakan sama sekali. Namun demikian, pihak UPT Bina Marga Provinsi JawaTimur di Pamekasan selaku leading sektor dalam pekerjaan itu dan pejabat pembuat komitmen (PPK) tidak dapat di temui

dan terkesan menghindar dari wartawan. “Padahal kedatangan kami telah disampaikan melalui stafnya untuk memberitahukan maksud dan tujuan kami untuk mengkonfirmasi pengerjaan telford jalan yang terkesan asalasalan. Bahkan diduga pembangunan proyek telford yang jurusan Pamekasan-Sotabar tidak dikerjakan sama sekali dan pekerjaan itu sangat dikeluhkan oleh warga setempat,” cetusnya . (halis)

Disorot, ...

Sambungan dari Hal.1

but pihak Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran dinilai pekerjaan tersebut amburadul, sehingga bangunan tersebut hingga saat ini tidak ditempati. Hal ini terbukti, seperti pembangunan Kantor UPT Pendidikan Kecamatan Kota hingga saat ini masih belum ditempati. Dinilai pembangunannya tidak layak, bukti ini sempat terlihat dimasing-masing ruangan banyak yang bocor. Bukti ini diketahui ketika turun hujan. Padahal Kantor UPT Pendidikan Kecamatan Kota itu menelan dana cukup besar. Konon ba-

ngunan tersebut dikerjakan dua CV yang berbeda, demikian hasil pantauan Komunitas Peduli Kabupaten Sumenep (KPKS) belum lama ini. Sebetulnya bangunan tersebut banyak ditemukan kejanggalan-kejanggalan, seolah-olah Kontraktor yang mengerjakan bangunan tersebut dirahasiakan, hal ini terbukti sejak direnovasi bangunan tersebut papan nama tidak ditampakkan didepan publik. Menurut informasi masyarakat bangunan tersebut dikerjakan oknum orang dalam sen-

RASA SAYANG GROUP Mengucapkan

Selamat Hari Pers Nasional 9 Pebruari 2016

Hery Pimpinan

MPC PEMUDA PANCASILA KOTA SURABAYA Mengucapkan

Selamat Hari Pers Nasional 9 Pebruari 2016

diri, sehingga bangunan tersebut tidak dipermasalahkan oleh Dinas Pendidikan. Oleh sebab itu pihak terkait dalam hal ini Inspektorat Pemkab Sumenep harus turun kelokasi tersebut untuk lebih mengetahui kebenarannya. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kota Sumenep, Drs. Edy Suprapto, M.Si ketika dijumpai wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG di Kantorya yang kini masih numpang Kantor di SDN Pamolokan I, pihaknya tidak mau berkomentar. Ketika ditanya bangunan terse-but kan sudah selesai ke-

napa kok tidak ditempati?, Edy Suprapto mengatakan bangunan tersebut tidak ada masalah, ungkapnya. Dia mengatakan, bukannya dia tidak mau menempati, tetapi siapa yang mau menempati ruangan banyak yang bocor. Biarkan saja, walaupun dirinya masih nompang disini yang terpenting tenang walaupun ruangannya sempit katanya. Hasil investigasi wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG dilapangan, terlihat ada sejumlah asbes ada yang akan jatuh, masing-masing ruangan

Dugaan ...

terlihat banyak yang bocor, Kabel Listrik dibiarkan begitu saja. Sementara Kepala Dinas Pendidikan ketika akan dikonfirmasi selalu menolak dengan alasan yang tidak masuk akal. Hal ini yang menjadi pertanyaan besar ada apa dibalik itu?. Kiranya aparat penegak hokum segera melakukan penyelidikan terhadap pembangunan UPT Dinas Pendidikan ini. Hal ini mengingat, sumber dana pembangunan gedung ini dari APBD Kab. Sumenep. (anis)

Sambungan dari Hal.1

pekan lalu lalu. Untuk pertama kalinya, Talib yang didampingi Penasihat Hukumnya, Fikri Chairman SH di sidang dengan dakwaan melakukan tindakan korupsi pengurugan lahan pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kotabaru Pada sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim, Femina Mustikawati SH. Dan jaksa penuntut umum (JPU) Wahyudin dan Syaiful Bahri, SH dalam dakwaannya mengatakan, akibat tindakannya, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pekerjaan pengurugan jalan pada PPI tersebut terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 6.850,84 per meter persegi.

Kekurangan volume itu senilai Rp 785.4343.545,- atau sekurang kurangnya kalau harga tanah urug Rp 77.784,17 per meter persegi, Maka kerugian negara berdasarkan perhitungan BPKP Kalsel bersama Universitas Lambung Mangkurat, menjadi Rp 532.886.903,20. Menurut JPU pada tahun anggaran 2014 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotabaru mendapat dana proyek pengurukan untuk menuju PPI sebesar Rp2.907.670.200. Pelaksanaan pekerjaan dikebut oleh Dinas Kelautan dan Perikanan karena pada tahun itu akan dilaksanakan peringatan Hari Nusantara tahun 2014. Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terdakwa juga menun-

PT. TATA BUMI RAYA Mengucapkan

Selamat Hari Pers Nasional 9 Pebruari 2016

jukan Gusti Rusdy Alamsyah selaku pejabat pembuat komitmen (PPK). Kuasa hukum terdakwa Fikri Chairman, secara tegas menyatakan tidak akan menyampaikan eksepsi. Untuk itulah kemudian majelis minta kepada JPU pada sidang mendatang sudah membawa saksi saksi yang akan diajukan. Atas perbuatan terdakwa tersebut, Terdakwa sendiri di jerat untuk dakwaan priamir pasal 2 jo pasal 18 UURI No 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU No 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (ani)

Pembangunan UPT Pendidikan Kec. Kota, Sumenep

Kejaksaan ... haraan Trotoar Bus Transjakarta pada koridor satu hingga koridor sepuluh itu sudah didiskusikan pihaknya dengan jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) pada Kejagung. Sesuai prinsip penatausahaan pelaporan dugaan peristiwa tindak pidana korupsi, jelas Manat, bahwa kedatangan elemen masyarakat kepada Penyidik Hukum korupsi dalam rangka pengujian materi data dan bukti hukum pelaporan memang diperbolehkan Undang-Undang. Dalam rangka peningkatan materi pelaporan dugaan peristiwa tindak pidan korupsi pada Dinas PU DKI Jakarta pada proyek Pemeliharaan Trotoar Bus Transjakarta tersebut, sesuai data dan dokumen dinyatakan memenuhi penanganan perkara korupsi.

Sambungan dari Hal.1 Dengan demikian, tegas Manat, pulbaket dengan data dokumen terkait kekuasaan atas pengeloaandanasebesarRp.12.421.805.400 sesuai Harga Penawaran Sendiri (HPS) atau pagu kontrak hukum senilai Rp.9,8 miliar oleh Kadis PU dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah rentan dikorupsikan. Pembuktian data/dokumen bahwa sejak penyusunan mata anggaran hingga penerapan paket pekerjaan terjadi unsur pasif maupun bentuk-bentuk korupsi yakni terpenuhi dalam pelaporan JCW. Dan secepatnya, JCW menyampaikan perkara dugaan korupsi tersebut ke pihak Jampidsus Kejagung. “Kita komit terhadap pertemuan Kamis (19/ 11) dengan pihak jajaran Gedung Bundar”, tegasnya. (tim)

DIBUTUHKAN WARTAWAN: Untuk Wilayah : Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Ngawi, Madiun, Jombang, Nganjuk, Pacitan, Ponorogo, Tuban, Lamongan, Bangkalan, Lumajang, Jember, Malang, Mojokerto, Batu, Pasuruan. Lamaran ditujukan ke:

Ir. H. Haries Poerwoko Ketua

Dr. Ir. Jamhadi, MBA Direktur

Redaksi Suratkabar Nasional TEROPONG Jl. Ketapang IIA No. 19, Suko-Sukodono-Sidoarjo Hp. 081332446700

Suratkabar Nasional

"Investigasi, Hukum & Kriminalitas"

7

Edisi 704| Th.XV Minggu III| 15-21 Pebruari 2016|

Kejari Surabaya ...

Sambungan dari Hal.1

JPU Wira, SH dan Jolvis, SH dari Kejari Surabaya saat sidang di Pengadilan Tipikor

Dalam agenda persidangan hari itu, adalah pemeriksaan saksi yang meringankan dari pihak terdakwa yang dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa berlangsung hingga pukul 22:30 WIB. Wahyu Prihendrianto, (terdakwa) yang menjabat sebagai Lurah Penjaringan Sari akhirnya tidak bisa lagi berkilah dalam arti mengakui kalau menerima uang yang diberikan oleh Rois (saksi) yang juga sebagai bendahara dalam kepanitiaan Prona. Saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wira SH dan Jolvis Sambo SH menanyakan kepada terdakwa, “Apakah terdakwa (Lurah) juga menerima uang dari Rois?”, terdakwa terdiam. Secara tegas Wira SH menekankan, “Jujur kamu terima uang apa tidak?”. Iya ucap terdakwa Wahyu. Sedangkan jatah untuk Camat siapa yang memberikan? Tanya JPU. Saya tidak tahu jawab terdakwa, hanya saja saya diperintahkan camat untuk mengambil “itu” di Rois, setelah itu amplop tersebut saya kasihkan pak camat di mejanya. Mengenai isinya saya tidak tahu, sambung Wahyu. Hal ini menurut JPU sangat

bertentangan dengan keterangan enam orang saksi dari panitia yang sudah diperiksa didalam persidangan terdahulu. Dimana, masih menurut JPU, bahwa jatah daripada terdakwa selaku lurah, camat dan oknum BPN itu sudah di kapling-kapling. Sebelum sidang di akhiri, Majelis Hakim yang diketuai Oleh Sukadi SHMHUM kembali menanyakan hal yang sama dengan JPU. “Apakah terdakwa menerima uang?” tidak dipungkiri oleh terdakwa dengan kata lain mengakui. Perlu diketahui, kasus ini bermula tahun 2014 dimana pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan Prona untuk pembuatan sertifikat kepada 250 warga yang ekonominya lemah. Meskipun program tersebut tanpa dipungut biaya atau gratis namun untuk hal-hal seperti pemasangan patok, pembelian materai dan beberapa hal lain memang menjadi tanggung jawab pemohon. Namun yang terjadi didalam prakteknya oleh panitia atas hasil pertemuan atau sosialisasi yang kedua yang dihadiri oleh Lurah ada kesepakatan tentang jatah untuk Lurah sebesar Rp150 ribu/

P. Jawa Rp. 5.000,- [Luar Jawa Tambah Ongkos Kirim]

email: [email protected]

bidang dan Camat Rp 150 ribu/ bidang. Hal ini terungkap oleh keterangan saksi enam orang panitia yang hadir. Akhirnya pungutan kepada pemohon sebesar Rp 2-4 juta seperti yang dijelaskan oleh warga dan panitia pada saat diperiksa sebagai saksi. Meski demikian, terdakwa juga tidak mengelak adanya pertemuan setelah program itu berjalan. Disamping untuk menanyakan apakah warga sudah menerima sertifikat juga ada semacam laporan pertanggung jawaban keuangan yang ditarik dari masyarakat, seperti keterangan enam saksi pada waktu persidangan terdahulu. Dijelaskan juga oleh Rois selaku Bendahara bahwa yang memberikan jatah untuk oknum BPN adalah Wawan (yang telah melarikan diri) dan M Ridwan. Seperti yang didapatkan dari keterangan Lurah pada saat pemeriksaan kemarin tanggal 11 Februari 2016 bahwa terdakwa atau Lurah melihat M Ridwan memberikan amplop kepada oknum Siti Komariyah di areal parkir. Dalam kasus korupsi Prona ini terdakwa Wahyu Priherdianto yang juga selaku Lurah Penjaringan Sari di dakwa dengan pasal 12 huruf b dan e, pasal11 dan pasal 5 ayat 2 undangundang tindak pidana korupsi. dalam pasal ini tidak mengharuskan adanya kerugian negara karena mengatur tentang adanya gratifikasi yang dilakukan oleh terdakwa. Dimana dana yang didapat Pejabat Negara tersebut merupakan hasil dari penyalahgunaan wewenang yang dilakukannya. Sidang yang diketuai oleh Majelis Hakim Sukadi SHMHUM akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda tuntutan oleh JPU. (salmon)

pt. tiara multi teknik

Ada Pergeseran ...

Sambungan dari Hal.1

Ir. Isgiyanto, MT

Budi Prijono, ST, MT

Edi Prianto, ATP

Wijayadi, ST

ambisi atau kepingin sekali jadi PPK, karena yang bersangkutan sudah memenuhi syarat, dan sudah mengantongi sertifikasi. Kepala BBWS Brantas, Ir. Muh. Amir Hamzah ketika dikonfirmasi tentang siapa saja PPK dan Kasatker TA 2016 di kantor BBWS Brantas diruang kerjanya minggu lalu mengatakan, wah itu rahasia bos. Nama-nama masih tetap, dan yang jelas ada pergeseran. Dan yang sudah mau pensiun tentu tidak kita jadikan lagi jadi PPK. Ada beberapa nama baru yang jadi PPK, ujarnya. Ketika disinggung salah satu nama PPK, yang mana dari Kasi menjabat lagi sebagai PPK, Amir Hamzah mengatakan,

bahwa sesuai aturan, pegawai “N” (Pusat,red) yang bisa menduduki jabatan karier. Jadi karena PPK yang dimaksud pegawai daerah, dan mau kita kembalikan ke Provinsi tidak diterima, sehingga kita kita jadikan dia sebagai PPK. Sebagaimana diketahui, dalam TA 2015 lalu, dagtar nama jabatan PPK dan Kasatker di wilayah Kerja BBWS Brantas adalah sebagai berikut : 1. Kasatker Operasi dan Pemeliharaan (OP) Sumnber Daya Air BBWS Brantas Yang dijabat oleh Budi Prijono, ST, MT. Satker membawahi 4 (empat) PPK, masingmasing : PPK OP SDA 1 (Sri

Handini), PPK OP SDA 2 (Edi Prianto, ATP), PPK OP SDA 3 (Wijayadi, ST) dan PPK OP SDA 4 (Nahason Harianja, ST,MT). 2. SNVT/Satker Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Brantas dijabat boleh Ir. Gandes Sawitri, MT. Satker ini membawahi 6 (enam) PPK, masing-masing: PPK Sungai Pantai I (Ir. Siswo, SP1), PPK Sungai Pantai (Ali), PPK PLG Semeru (Ir. Kustaal), PPK PLG Gunung Kelud (Ryanto, ST), PPK PKSDA (Aribowo) dan PPK Bajulmati (Ir. Amos Sangka, SP1). 3. SNVT/Satker Pelaksanaan Jaringan pemanfaatan Air

(PJPA) Brantas, yang dijabat oleh Ir. Isgiyanto, MT. Satker ini membawahi 5 (lima) PPK, masing-masing: PPK Irigasi Rawa 1 (Indah Kusuma Hidayati, ST,MT), PPK Irigasi Rawa 2 (Ariyanto, ST.,MT), PPK PAB 1 (Suwarno,ST), PPK PAB 2 (Ir. Urip), dan PPK PAT (Ir. Doto). 4. Satker BBWS Brantas, yang dijabat oleh Kepala Balai sendiri. Satker ini membawahi 3 (tiga) PPK, masing-masing: PPK Ketetalaksanaan (Ir. Rudy Hartanto, Dipl. HE), PPK Perencanaan dan Program (Wahju Setianti, ST.,MT) dan PPK Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Rojikan, SE). (bachtiar)

Peralatan ...

Sambungan dari Hal.12

Adapun peralatan yang dicuri pada umumnya accu yang diang- gap sangat mudah untuk mencuri barang tersebut. Bahkan tak hanya peralatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) saja yang dirusak, terlihat sejumlah pot-pot yang tersebar di jalan protocol tepatnya jalan Sumenep – Pamekasan terlihat juga banyak yang dihancur oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terkait hal tersebut, pihak Pemkab dalam hal ini Satpol PP bersama masyarakat ikut peduli atas kejadian tersebut. “Sehingga untuk ke depan tidak akan terjadi lagi hal sama,” ucap Ketua KPKS Sumenep R.Abd. Gaffar Rifa’ie, pekan lalu.

Akibat banyaknya Listrik Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang ada disejumlah ruas jalan khususnya diruas jalan yang belum terjangkau jaringan PLN, kini berakibat kerugian Negara cukup besar. Padahal anggaran untuk perbaikan dan penggantian peralatan tersebut jumlahnya tidak sedikit, hal ini tentunya perlu pemikiran yang serius dari Pemkab Sumenep. ”Hal ini merupakan fasilitas umum sangat membutuhkan biaya besar,” katanya. Sementara itu, Kepala Kantor Energi Sumber Daya Meneral (ESDM) Pemkab Sumenep Abd. Kahir, SE, M.Si ketika

dijumpai diruang kerjanya membenarkan banyaknya fasilitas PLTS yang ada di pinggir jalan banyak yang hilang. Hal ini atas laporan masyarakat. Menurut Abdul Kahir, pihak pemkab Sumenep berupaya kembali menganggarkan pengadaan sejumlah accu Lampu PLTS yang banyak dicuri orang beberapa waktu yang lalu. Akan tetapi, kata Abd. Kahir dana yang dianggarkan itu tidak mencukupi untuk semua unit lampu yang ada, karena anggaran yang tersedia relative kecil, hanya Rp 175 juta. “Dana ini dimungkinkan tidak bisa mencukupi untuk membeli semua accu lampu PLTS yang dicuri orang,” ungkapnya.

Mengucapkan

PT. Pelindo III (Persero)

Selamat Hari Pers Nasional

Selamat Hari Pers Nasional

9 Pebruari 2016

Mengucapkan

9 Pebruari 2016

DJARWO SURJANTO

DIREKTUR UTAMA

DIREKTUR UTAMA

A.Gaffar Rifa'ie

Dijelaskan Abdul Kahir, yang juga mantan Kabag. Humas Pemkab Sumenep ini, pihaknya memperkirakan kerusakan dan hilangnya accu lampu tersebut sekitar 145 titik. Jika diperkirakan per unit lampu seharga Rp.3 juta ditambah dengan perbaikan teknis lainnya, kemungkinan hanya bisa merealisasi sejumlah 50 unit. Sehingga dirinya mengaku mengajukan kembali untuk ditambah kepada Pemkab Sumenep melalui dana cadangan, tetapi apabila tidak bisa, kemungkinan akan diajukan melalui perubahan APBD 2016. Ketika ditanya terkait pengamanan Lampu PLTS, pihaknya mengaku untuk menyiasati dengan cara memberi kunci dan sabuk pengaman di masingmasing unit lampu PLTS serta memperketat pengawasan, agar tidak bisa terulang kembali yang selalu menjadi sasaran pencurian tersebut. Di samping itu, dia berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumenep juga ikut serta peduli dan turut mengawasi keberadaan lampu PLTS. “Sehingga tidak akan terulang kembali atas ulah pencuri, serta juga ikut mengamankan hal tersebut,” harapnya. (gatot, koko)

Bupati Tanbu Raih Penghargaan Percepatan Izin UMK TANBU, TEROPONG - Penjabat (Pj) Bupati Tanah Bumbu, Drs. H. Wahyudin, M.AP menerima penghargaan dari Menteri Koperasi dan UKM RI, AA.Gn Puspa Yoga atas prestasinya dalam mendorong percepatan penerbitan izin usaha Mikro Dan Kecil (IUMK) kepada pelaku usaha Mikro Dan Kecil di Kabupaten Tanah Bumbu., “Penghargaan ini sebagai apresiasi pemerintah pusat atas komitmen dan dukungan pemerintah Daerah dalam mempercepat proses perizinan IUMK di daerah ini,” kata Kepala Bidang

Koperasi, Fahrurazi, di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Ia menjelaskan, Pemkab Tanbu melalui Disprindakop setempat sudah menerbitkan IUMK pada 2015 sebanyak 405 izin IUMK yang tersebar di 10 Kecamatan. “Penerbitan perizinan IUMK tahun 2016 akan ditargetkan sebanyak 1000 IUMK,” ujarnya. Dengan penghargaan ter-sebut Pemerintah Daerah dinilai berhasil mengembangkan dan meningkatkan kualitas UMK di dae-rahnya. Namun

demikian, pihaknya terus mendorong pelakunya untuk mengurus perizinan usaha agar mereka mudah mengakses permodalan dari perbankan, bantuan pelatihan, pembinaan dan lainnya., “Bagi UMK yang telah mengantongi izin tentu akan mudah mendapatkan pinjaman usaha dari perbankan,” ujarnya. Untuk itu, ia mengimbau pelaku UMK yang belum memiliki izin usaha segera mengurus perizinannya agar mendapatkan pinjaman modal usaha dari perbankan,” katanya. Ditempat terpisah, Penjabat Bupati

Tanbu Drs. H. Wahyudin sangat mengapresiasi atas penghargaan prestasi tersebut kepada pemerintah daerah. Menurutnya, penghargaan ini adalah bentuk kerja keras bersama dalam memajukan IUMK di Kabupaten Tanah Bumbu melalui percepatan izinnya terhadap pelaku usaha., “Dengan kemajuan tersebut setidaknya lebih mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih maju lagi ditempat kita. Mengingat sektor UMK merupakan bentuk ekonomi kerakyatan yang akan menjadi tumpuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri,” jelasnya. (hms/adv/imran)

Pj. Bupati Tanbu saat menerima penghargaan dari Menkop UKM

KALIMANTAN

8

Waspadai Ormas Terlarang di Kabupaten Kapuas KAPUAS, TEROPONG - Menindaklanjuti Rapat Koordinasi Pihak Provinsi Kalimantan Tengah beberapa waktu yang lalu mengenai suatu organisasi masyarakat yang dinamakan Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara), maka Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Badan Kesbangpol dan Linmas mengambil langkah-langkah antisipasi dengan salah satunya melaksanakan Kegiatan Dialog Bupati Kapuas, Forkopimda dengan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat serta Para Pemegang Kebijakan lainnya di Kabupaten Kapuas Tahun 2016, Jumat (5/2) Pagi di Aula Kantor Bappeda Kuala Kapuas. Dialog tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Kapuas, Ben Brahim S Bahat MM MT didampingi oleh Forkopimda Kabupaten Kapuas yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas Subroto SH, Perwakilan dari Dandim 1011/KLK Kapuas Kepala Staf Kodim Kapuas A Hisom, Perwakilan dari Kapolres Kapuas Kepala Bagian Operasi Polres Kapuas Kompol Sigit SIK MA. Dan juga dihadiri oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Kapuas Rianova SH, Staf Ahli Bupati Kapuas, Kepala SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas, Camat di wilayah Kabupaten Kapuas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Organisasi. Bupati Kapuas dalam arahannya menyampaikan, Gafatar pernah masuk ke Kabupaten Kapuas pada tahun

2012 yang berjumlah 17 orang, namun pihak Kesbangpol dan Linmas menolak keberadaan ormas tersebut sehingga pada tahun 2015 anggotanya meninggalkan Kabupaten Kapuas dan pindah ke wilayah di luar Kapuas. Bupati Kapuas juga menyampaikan rasa bangganya bahwa sampai saat ini di Kabupaten Kapuas tidak ada ormas yang sifatnya tidak sejalan dengan NKRI karena adanya kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, Forkopimda dan dukungan dari Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta dukungan penuh dari seluruh warga Kabupaten Kapuas. Ben Brahim menghimbau agar semua pihak untuk bersama-sama mengantisipasi organisasi organisasi yang sifatnya tidak berpihak kepada NKRI. Ia mengatakan dalam Rapat Koordinasi di Provinsi yang lalu disimpulkan bahwa ada dua keberadaan dari Gafatar yaitu anggota yang punya KTP dan ada yang belum mempunyai KTP. Untuk itu, ia mengingatkan kepada Camat yang merupakan ujung tombak wilayah kecamatan di Kabupaten Kapuas, Kepala Desa, Ketua RT, Ketua RW untuk memonitor apabila ada masyarakat pendatang harus diteliti dengan benar asal usulnya walaupun mempunyai surat pindah secara resmi dan lakukan deteksi dini pada berbagai hal terhadap kemungkinan terjadinya ha-hal yang dapat menganggu keten-

traman dan ketertiban masyarakat dan selanjutnya berkoordinasi dengan pemegang kebijakan lainnya untuk antisipasi. “Secara khusus, saya perintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, jangan menerbitkan KTP dengan mudah kepada warga yang tidak jelas asal usulnya dan tanpa melalui prosedur kepindahan dengan benar. Kepada Camat agar melakukan sosialisasi kepada Ketua RT/RW, Kepala Desa/ Lurah agar menerapkan wajin lapor bagi para pendatang baru di daerahnya dan mencari data apakah ada warga yang menjadi pengikut Gafatar,” himbaunya. Pada kesempatan itu, ia juga mengamanatkan terkait dengan musim demam berdarah yang melanda kesehatan masyarakat, Orang Nomor Satu di Kabupaten Kapuas tersebut meminta kepada Camat bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk bersama-sama melakukan suatu kegerakan baik di kota maupun di kecamatan sampai ke desa-desa untuk mensosialisasikan gerakan 3M (Menutup, Menguras dan Mengubur) dilakukan setiap hari Jumat pada saat kegiatan Jumat Bersih. “Percuma dilakukan penyemprotan apabila Gerakan 3M ini tidak dilakukan sama sekali. Kemudian, kita juga harus mengantisipasi virus baru yaitu Zika, virus ini hampir sama

disebabkan oleh nyamuk juga dan dengan kita melakukan 3M pasti akan teratasi,” katanya. Selain itu, lanjut dia, mengenai sengketa lahan yang marak terjadi di wilayah Kabupaten Kapuas, ia mengingatkan pula kepada para camat agar berhati-hati menerbitkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA). Ia meminta camat untuk mengumpulkan semua damang agar memberikan pencerahan kepada damang untuk lebih tahu tentang tanah adat. Baik Kepala Kejaksaan Negeri, Kodim 1011/KLK dan Polres Kapuas, mereka bersepakat untuk meminta kepada semua masyarakat Kabupaten Kapuas untuk selalu waspada terhadap terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan Ormas-ormas terlarang. Terkait dengan terorisme dan peredaran narkoba yang mulai berkembang di wilayah kapuas, Forkopimda meminta kepada seluruh camat di wilayah masing-masing untuk dilaporkan ke pihak kepolisian agar segera diatasi dan diselesaikan. “Kami mohon kerja sama yang baik dengan saling mengingatkan kalau memang ada hal-hal yang mencurigakan segera disampaikan atau dilaporkan pada Polri, TNI maupun Kejaksaan Negeri. Kami siap membantu apabila ada sekecil informasi apapun yang sangat bermanfaat,” kata Kepala Bagian Operasi Polres Kapuas Kompol Sigit SIK MA. (nordin)

Mh, tersangka narkoba

Barang bukti narkoba saat di timbang

mukan empat paket yang diduga sabusabu dengan berat kotor sekitar 5,25 gram yang diperoleh dari Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu,” paparnya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatanya, tersangka dijerat dengan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (ani)

Pengedar SS Dibekuk Polisi KOTABARU, TEROPONG – Lagi, Satuan Narkoba Polres Kotabaru, Kalimantan Selatan berhasil tangkap tangan empat paket sabu-sabu seberat 5,25 gram dari dari seorang pengedar, Mh (52), warga Kelumpang Hilir, Kotabaru. Tersangka ditangkap di sekitar stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Serongga, Jalan Trans Kalimantan, kata Kasat Narkoba Polres Kotabaru AKP Ubaldus Delo di Kotabaru, Selasa. Empat paket sabu-sabu tersebut, lanjut Delo, memiliki berat kotor sekitar 5,25 gram.

Kasat Narkoba mengemukakan keberhasilan dalam menangkap tersangka berkat informasi masyarakat yang mengatakan bahwa akan terjadi transaksi narkotika di sekitar SPBU. “Berdasarkan informasi tersebut, kami menerjunkan lima orang anggota untuk melakukan pemantauan di lokasi yang dimaksud,” ujar dia. Sekitar pukul 21.30 WITA pada Senin (8/2), tersangka sedang menunggu seseorang untuk bertransaksi sehingga polisi menangkap dan menggeledahnya. “Saat itu polisi berhasil mene-

Disperindagkop Latih Masyarakat Menganyam Rotan

Ferdinan Junarko menunjukkan kerajinan rotan olahan tangan masyarakat Kapuas

KAPUAS, TEROPONG - Hampir setiap tahun Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (Disperindagkop dan UMKM) Kabupaten Kapuas memberikan keterampilan kepada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, sehingga ke depan bisa mandiri. Seperti yang dilakukan pelatihan anyaman rotan, di Desa Bakambat Sei Lunuk, Kecamatan Bataguh Kapuas, Kalteng. Pelatihan dilaksanakan Senin (1/3) hingga Rabu (3/2). Para pesertanya berjumlah 40 orang, yang mana dikhususnya bagi warga masyarakat sekitar. Pelatih atau instruktur oleh Salasiah, seorang pemuda pelopor tingkat nasional dengan dibantu Slamet yang sudah malang melintang membuat semua jenis kerajinan. Kabid Industri Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Kapuas, Ferdinan Junarko, Kamis (4/2) mengatakan, semula jumlah pesertanya hanya dibatasi 30 orang. Namun karena banyak warga yang berminat, maka jumlahnya menjadi

40 peserta laki-laki dan perempuan. Dikatakan Ferdinan, pihaknya sengaja mengambil tempat di Desa Bakambat, Sei Lunuk karena di tempat itu ada pabrik rotan dan banyak limbah dari rotan yang menumpuk bahkan sampai dibakar.”Sayang sekali kalau limbah dibuang dan dibakar, untuk itu limbah kami manfaatkan,” katanya. Materi pelatihan yang diajari, seperti membuat kerajinan alat-alat rumah tangga, seperti tempat buah, tisu, figura cermin maupun membuat berbagai jenis dan motif keranjang. Agar pelatihan ini sangat bermanfaat bagi pesertanya, maka dalam satu kelompok, semua pesertanya diajari hingga mampu belajar sendiri. Di samping itu alat-alat finishing bisa dimanfaatkan di pabrik rotan, termasuk oven pengering rotan. Selama ini, kata Ferdinan hasil-hasil kerajinan milik warga dijual ke Palangka Raya dan Banjarmasin. Namun disperindagkop sendiri memiliki ruang pamer dan sekaligus menjual hasil kerajinan tersebut kepada konsumen. Ruang pamer atau sentra oleh-oleh itu berdampingan dengan Kantor Disperindagkop, yakni di Jalan Tambun Bungai Kota Kuala Kapuas. “Kita sangat berharap peserta pelatihan ini kelak bisa mandiri. Apalagi memanfaatkan limbah yang sudah tidak berguna, dan kemudian menyulapnya menjadi barang berharga,” tambah Ferdinan. Kepada masyarakat yang ingin mendapatkan oleh-oleh kerajinan dari Kapuas, seperti perahu dengan bahan getah nyatu, anyaman keranjang serta yang lainnya datang saja ke ruang pamer milik disperindag. Terpisah, Andre, salah satu peserta pelatihan mengaku sangat senang belajar menganyam dengan membuat berbagai macam bentuk, seperti tas maupun topi. “Kita senang ikut pelatihan karena tidak dipunggut biaya,” ungkapnya gembira. Penuturan yang sama disampaikan Inap, wanita muda warga sekitar juga senang bisa belajar menganyam. Sebab dari hasil mengikuti pelatihan ini, Inap bisa membuat berbagai bentuk yang diinginkan, seperti membuat tempat tisu maupun yang lain. (nordin)

Wahyudin: Tanpa Pahlawan Kita Tidak Bisa Berdiri Disini TANBU, TEROPONG - 70 Tahun sudah dilewati. Sejarah telah mencatat perjuangan dalam merebut kemerdekaan di Kota Pagatan ini, dan itu semua membutuhkan semangat perjuangan dan ikatan persatuan dan kesatuan yang kuat., “Kita semua yang berada di daerah ini tentu tidak akan bisa berdiri seperti sekarang, tanpa jasa pejuang para pahlawan yang telah gugur mengorbankan jiwa dan raganya,” kata Penjabat Bupati Tanah Bumbu Drs. H. Wahyudin. M.AP saat menjadi ins-ektur upacara dalam peringatan HUT Pahlawan 7 Februari di halaman Pang-gung Wisata kota Pagatan (9/2). Menurutnya, komitmen para pejuang dan para pahlawan tersebut telah melahirkan sikap kepahlawanan, kesetiakawanan sosial, serta menguatkan

memori kolektif semua pihak agar berani bertindak nyata melawan penjajahan dan Petindasan., “Untuk itulah saya ingin mengingatkan kembali, bahwa kita yang sekarang berdiri disini, seharusnya sadar dan mampu memaknai semangat perjuangan hari pahlawan 7 Februari ini, sebuah kekuatan moral yang harus kita implementasikan di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara,” ungkapnya., Peringatan yang mengusung “Semangat kepahlawanan 7 Februari 1946, kepahlawanan 7 Februari 1946 Tertanam Dalam Sanubariku.” Tema ini dimaksudkan bahwa peringatan hari pahlawan tersebut hendaknya mampu mengilhami kita semua, agar nilai-nilai patriotisme dan semangat kepahlawanan para pejuang dapat

Pj. Bupati Tanbu menyerahkan bingkisan kepada keluarga pahlawan

tertanam dalam diri sanubari setiap insan yang di daerah ini, khususnya bagi generasi muda di bumi Bersujud,” ujarnya. Sementara itu peringatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tanbu, unsur Pejabat dilingkup Pemkab Tanbu, Legiun

Veteran,keluarga Pahlawan 7 Februari serta pelajar dan tokoh masyarakat setempat. Peringatan dilanjutkan penyerahan Bingkisan untuk keluarga pahlawan 7 Februari serta ziarah sekaligus upacara dan Tabur Bunga di makam Pahlawan Matone (hms/imran)

Edisi 704| 15-21 Pebruari 2016

Kemenko Polhukam RI Kunjungi Kapuas

Suasana kunjungan kerja Kemenko Polhukam ke Kabupaten KapuasKamis (4/2) siang

KAPUAS, TEROPONG - Dalam rangka pemantauan dan infentarisasi data dan permasalahan tentang pelaksanaan pelayanan public di daerah, Kemenkopolhutkam Republik Indonesia, melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Kapuas, dengan beberapa pejabat yang terdiri dari Agung Pratistho Asisten Deputi Koordinasi Pelayanan Publik, Kol.Inf Sugeng Hartono Kabid Peningkatan Pelayanan Barang dan Jasa, Sandi Mulyono Kabid Peningkatan Administrasi, Nor Rahman staf TU Deputi VII/Bidkoord Kominfotur. Dalam kunjungan kerja tersebut rombongan Pejabat dari Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI mengadakan pertemuan/ audiensi dengan seluruh Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas, dengan mengikutsertakan pejabat instansi terkait dari unsur jajaran TNI, POLRI dan Kejaksaan, yang dilaksanakan di aula Kantor Bapedda Kabupaten Kapuas, Kamis 4/2 siang. Dalam sambutan sekaligus arahannya Agung Pratistho Asisten Deputi Koordinasi Peningkatan Pelayanan Public Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI mengatakan bahwa maksud dan tujuan dari kunjungan kerja tersebut adalah untuk mendapatkan informasi tentang pelayanan public peningkatan pelayanan barang dan jasa, pelayan dibidang administrasi sekaligus menghimpun data dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam hal pelayanan public untuk bahan pembahasan selanjutnya di tingkat Pusat. Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat dalam sambutan selamat datangnya menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kunjungan kerja rombongan dari Kemenkopolhutkam yang berkenan mengunjungi Kabupaten Kapuas sebagai salah satu tujuan dari kunjungan kerja tersebut. Dalam kesempatan itu Bupati menyampaikan secara rinci tentang profil Kabupaten Kapuas baik dari segi jumlah penduduk, potensi alam, produk unggulan serta ke beragaman suku, agama ras dan golongan yang hidup rukun, aman dan damai dengan palsafah huma betang. Dikatakannya pula bahwa kekompakan dan koordinasi yang baik antara unsur pimpinan daerah, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat serta peran aktif dari masyarakat merupakan kunci sukses dari keamanan dan kedamaian di Kabupaten Kapuas Bumi Tingang Menteng Panunjung Tarung Kota AIR aman indah dan ramah. Dalam acara pertemuan tersebut juga diadakan dialog dan diskusi serta tanya jawab antara rombongan Kemenkopolhutkam dengan peserta rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Kapuas. (nordin)

Polres Kotabaru Musnahkan BB Narkoba KOTABARU, TEROPONG - KEPOLISIAN Resor Kotabaru bersama Badan Narkotika Kabupaten, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan pengacara memusnahkan barang bukti berupa sabu-sabu dan ekstasi di Mapolres Kotabaru, Kalimantan Selatan. Kapolres Kotabaru, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) H Suhasto melalui Kasat Narkoba AKP Ubaldus Delo, mengatakan barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil kegiatan Satuan Narkoba Polres Kotabaru selama kurun waktu 2-3 bulan. “Jenis barang bukti yang dimusnahkan di antaranya, sabu-sabu seberat 16,33 gram, dan 14 butir ekstasi,” kata Ubaldus. Dikatakan, dari barang bukti tersebut berasal dari empat kasus dengan empat orang tersangka, yakni, berinisial Kr dengan barang bukti lima paket sabu-sabu seberat 4,73 gram. Tersangka berinisial Hd dengan barang bukti (BB) satu kantong sabusabu seberat 4,87 gram. Dan tersangka berinisial Rn dengan barang bukti lima paket sabu-sabu seberat 2,43 gram. Serta tersangka berinisial Hn dengan barang bukti satu paket sabu-sabu seberat 0,32 gram, dan satu paketan besar dalam gelas teh seberat 5,04 gram serta 14 butir ekstasi warna kuning berlogo gelas. “Total barang bukti berupa sabu-sabu dari empat kasus dan empat tersangka tersebut sebanyak 16.33 gram, dan 14 butir ekstasi,” jelas Delo. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, para tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Para tersangka diancam dengan penjara minimal empat tahun dan maksimal 12 tahun, serta denda minimal Rp400 juta atau maksimal Rp8 miliar. (ani)

Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Kunker ke Kapuas KAPUAS,TEROPONG - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, H Marwan Ja’far, melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas, Minggu (24/1) sore. Dipaparkan Marwan Ja’far, kunker ini merupakan salah satu keseriusan pemerintah untuk membangkitkan kembali program transmigrasi, dengan memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang berada di UPT. Begitupun juga memberikan bantuan untuk menunjang aktivitas dan produktifitas masyarakat di pemukiman transmigrasi. “UPT Dadahup ini memang membutuhkan perhatian dari kita termasuk yang utamanya masalah jalan. Kunjungan kali ini merupakan upaya kita untuk melakukan revitalisasi di UPT Dadahup. Dalam hal ini tentu harus banyak yang harus kita tingkatkan seperti sarana prasarana dan kebutuhan masyarakat transmigrasi lainnya. Ini merupakan bagian komitmen kita, agar masyarakat transmigrasi tidak boleh sengsara lagi,” jelas menteri sembari menambahkan ke depan program transmigrasi harus berjalan lebih baik lagi. Pantauan di lapangan, dalam kunker Marwan Ja’far juga memberikan bantuan untuk pembangunan pemukiman transmigrasi. Bantuan yang bersumber dari APBN 2016 yang berupa 50 unit gentong plastik, 100 unit sumur gali 25 unit. Kemudian dana TP: RTJk 71 unit, gentong plastik 142 unit, sumur gali 36 unit, jalan desa dengan panjang 2,7 KM, pembangunan rumah petugas 1 unit, kantor unit 1, unit gedung SD 3 lokal. Adapula bantuan diberikan secara simbolis yakni peralatan ibadah 2 paket yakni rumah ibadah Lamunti B1 dan Dadahup G1, Gerobak bermotor roda tiga untuk Desa Dadahup B4, Dadahup C4, Dadahup G2, Lamunti C1, Lamunti A5 serta Genset 5 unit untuk Desa Lamunti B1, B2, C3, Dadahup G3 dan G1. Di mana bantuan ini diharapkan bisa mengubah citra kawasan transmigran „ Bersambung ke hal.10

NUSANTARA

Edisi 704| 15-21 Pebruari 2016

9

Diduga Pengguna Narkoba, Empat Anggota DPRD ‘Ngacir’ Saat Tes Urine MALANG, TEROPONG – ANGGOTA Dewan Kota Malang, Kamis (11/2), mengikuti tes urine. Tujuannya, untuk mengecek adanya indikasi penggunaan narkoba. Tes urine ini dilakukan di lantai 2 Gedung DPRD Kota Malang. Tes urime yang dilakukan secara mendadak setelah rapat bersama agar mayoritas anggota dapat langsung ikut serta. Dan ironisnya, dari total 45 anggota, ada empat di antaranya yang mangkir karena beberapa alasan akan tetapi 41 anggota lainnya terdeteksi negatif dari narkoba. Empat anggota yang tak mengikuti tes urine yakni, Syamsul Fajrih dari Komisi A, Asia Irani dari Komisi B, Een Ambarsari

dari Komisi B, dan Harun Prasojo dari Komisi D. Fajrin mengajukan izin karena sakit, sementara tiga anggota lain mengaku ada urusan ke luar kota dan luar pulau. Menurut Kasi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Malang, Ellyda, dalam acara ini tak ada indikasi anggota dewan bertindak curang selama proses pengambilan tes urine misalnya dengan mencampurkan air pada urine. Kalaupun urine tersebut dicampur air, BNN sudah mengantisipasi dengan mengecek kepekatan warnanya. Jika urine terlihat terlalu jernih, petugas Badan Narkotika Nasional Kota Malang akan mengecek dengan cara mencium baunya. “Tapi

sampai saat ini, belum terlihat ada indikasi kecurangan dan semuanya yang ikut tertib”, katanya. Paling-paling lanjut Ellyda, ada beberapa anggota yang lama menyetor urinenya karena mengaku belum merasa ingin buang air dan hal itu menurutnya wajarwajar saja. Ellyda juga menjelaskan, tes di gedung dewan baru pertama kali digelar. Kegiatan itu untuk menindaklanjuti permintaan Ketua Dewan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Malang beberapa hari sebelumnya. Karena seluruh anggota yang sudah dites negatif menggunakan narkoba, Badan Narkotika Nasional Kota Malang

tak mengambil tindakan lanjut. Ellyda bilang, tindakan pada pengguna narkoba berupa rencana rehabilitasi. “Tapi kalau misalnya terbukti positif pun, harus kita cek lagi. Karena seperti kita ketahui ada obat-obat tertentu yang bisa menimbulkan indikasi seperti menggunakan narkoba,” ujarnya. Pada kesempatan yang sama Ketua DPRD Kota Malang, Arief Wicaksono mengatakan, permintaan agar tes urine dilakukan di gedung depan kepada para anggota dilakukan secara diam-diam. Arief mengklaim, bila acara tes urine tersebut sudah bocor sebab, tak ada anggota lain yang mengetahui rencana itu. Lanjut Arief, pembicar-

aan tentang rencana tes adalah permintaan refleks saat dirinya bertemu dengan pimpinan Badan Narkotika Nasional Kota Malang. “ Dan ini baru yang pertama kali tes urine dilakukan di gedung dewan,” katanya. Dari kegaitan ini, Arief berharap agar masyarakat bisa tahu tentang salah satu pribadi anggota dewan. Terkait empat anggota DPRD Kota Malang yang belum melakukan tes urine Arief menyatakan bahwa,” agar empat anggota yang belum mengikuti tes, saya instruksikan agar mereka segera datang ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota Malang setelah urusannya selesai”, pungkasnya. (renno)

Kepala Dindik Larang Siswa Rayakan Hari Valentine

Drs. H. Subambiyanto

MOJOKERTO,TEROPONG - Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Mojokerto melarang siswa merayakan hari Valentine. Alasannya, bisa menjadi pemicu pergaulan bebas di kalangan pelajar. Lagi pula, Valentine itu bukan budaya Indonesia. Bahkan, ada kecenderungan menggerus moral anak bangsa Indonesia. Larangan itu dipertegas dengan surat edaran Kepala Dindik ke semua sekolah tingkat SMP dan SMA. “Perayaan Hari Valentine bertentangan dengan norma sosial dan budaya Indo-

nesia. Siswa tidak patut merayakannya, karena sarat dengan pesan dan motivasi tentang kasih sayang yang tidak pada tempatnya,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, Drs. H. Subambiyanto, Kamis (11/2). Menurut Bamby—sapaan Subambihanto—larangan perayaan Valentine sebenarnya untuk melindungi pelajar agar tidak terjebak dalam budaya asing yang belum tentu sesuai diterapkan di Indonesia. Sebenarnya, lanjut Bambi, selain sekolah, orang tua murid pun harus

bersikap tegas melarang anaknya merayakan Hari Valentine. “Orang tua harus pula memantau sekaligus melarang anaknya merayakan Hari Valentine. Ini penting dikemukakan karena ekses negatif peringatan Hari Valentine begitu besar, “ ucapnya. Sementara itu, Ketua Komisi III (pendidikan dan kesra) DPRD Kota Mojokerto, Junaidi Malik menyebut jika masih banyak pihak mengartikan Hari Valentine sebagai hari kasih sayang. Padahal menurutnya pemahaman itu salah, “Perlu

diluruskan. Kenyataannya peringatan hari Valentine banyak menimbulkan mudzarat dam dampak negatif di tengah masyarakat,” cetusnya. Sebaliknya, malah dampak negatif bisa terbuka lebar krn budaya barat ini cenderung memicu pergaulan bebas yg jelas melanggar norma agama dan budaya bangsa Indonesia. “Seharusnya pemerintah kota mengambil kebijakan tegas melarang secara resmi perayaan Hari Valentine,” tukasnya. (husnan)

Kejari Kepanjen Lakukan Lidik

Soal Dugaan Mark-up Pengadaan Seragam SD MALANG, TEROPONG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen, Kabupaten Malang, Selasa (9/2) lalu memeriksa 15 Kepala Sekolah Dasar (SD) terkait dugaan mark-up pengadaan seragan SD. Pemeriksaan tersebut dipimpin Kepala Seksi Intelejen Kejari Kepanjen, Nusirwan Sahrul, SH. Menurut Nusirwan, pemeriksaan terkait dugaan markup pengadaan seragam SD untuk siswa miskin yang diajukan tahun 2014 dan direalisasikan

2015 yang nilai pengadaan mencapai Rp5,8 miliar, untuk 60.000 setel seragam dan tender pengadaan dimenangkan CV Sejahtera Cemerlang Sidoarjo. “Ada dugaan mark up, sehingga kami pengumpulkan bahan keterangan (pulbaket),” ujar Nusirwan. Dalam pemeriksaan tersebut dilakukan serentak di ruang pertemuan lantai dua. Para kepala sekolah cukup menjawab daftar pertanyaan yang sudah dibuat empat jaksa pemeriksa. Kepala Seksi Intelejen Kejari

Kepanjen, Nusirwan Sahrul mengatakan, pemeriksaan pihak rekanan penting untuk melengkapi bahan keterangan yang ada. Pemeriksaan untuk mendapatkan penjelasan pengadaan 60.000 seragam SD, senilai Rp5,8 miliar. “Sebelumnya kami kan sudah memeriksa 15 kepala sekolah. Untuk mendapat penjelasan yang lebih lengkap, keterangan rekanan kami perlukan,” kata Nusirwan. Dari data yang diperoleh pihak Kejaksaan Negeri Kepanjen

dilapangan, harga per setel senilai Rp96.000 lebih akan tetapi kualitas seragam yang dibagikan sangat jelek namun, berdasar perbandingan harga di pasaran, kualitas seragam SD terbaik hanya Rp 60.000. Bahkan masih menurut Nusirwan “seragam yang dibagikan itu tidak dijual pedagang karena kualitasnya lebih buruk dari seragam yang terburuk di pasaran,” tegasnya. Disisi lain Nusirwan juga menjelaskan, bahwa pihaknya

sudah memanggil rekanan pemenang tender tersebut akan tetapi tidak memenuhi panggilan kejaksaan. Karena itu lanjut Nusirwan, pihaknya berencana mengeluarkan surat panggilan kedua. Namun belum dipastikan, kapan pemanggilan kedua akan dilaksanakan. “Ke depan akan kami jadwalkan lagi,” ujarnya. Hingga berita ini diturunkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Budi Ismoyo belum bisa dikonfirmasi terkait pemeriksaan kejaksaan ini. (renno)

Walikota Ajak Masyarakat Tangkal Radikalisme dan Bahaya Laten Komunis

Walikotabersama Forpimda

MOJOKERTO,TEROPONG - Walikota Mojokerto, Drs. KH. Mas’ud Yunus meminta seluruh masyarakat agar lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran faham radikalisme dan bahaya laten komunis. Melalui Ketua Rukun Warga (RW) se Kota Mojokerto, dia meminta agar warga di lingku-

ngan masing-masing mencurigai apabila da warga atau pendatang sebagai simpatisan ISIS maupun Gafatar segera berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat. “Saya berharap kepada Ketua RW apabila ada warganya yang terindikasi sebagai simpatisan ISIS, supaya dapat segera berkoordinasi dengan pihak

keamanan. Ini penting, karena ISIS akan mendirikan sebuah negara. Padahal kita sudah menyatakan bahwa NKRI harga mati,” ujar Mas’ud Yunus di sela-sela acara sosialisasi Pencegahan Penyebaran Faham Radikalisme dan Bahaya Laten Komunis di Pendopo Graha Praja Wijaya, Pemkot Mojokerto, Rabu (10/2). Dalam sosialisasi yang diikuti ratusan Ketua RW seKota Mojokerto serta Kapolresta Mojokerto AKBP Nyoman Budiarja dan jajaran Forkopimda sebagai narasumber. Walikota menyatakan, bahwa bahwa pemerintah punya kewajiban dan tugas pokok untuk mensejahterakan masyarakat. Rakyat harus bisa hidup sejahtera, nyaman, rukun berdampingan. Kuncinya, harus terwujud jika keamanan dan ketertiban. “Tidak mungkin Kota Mojo-

Pasar Seroja Diambil Pemkot Bekasi

Ahli Waris Bakal Mengambil Jalur Hukum BEKASI, TEROPONG Melalui salah satu ahli waris Hj Musliha mengaku tidak terima dengan tindakan sewenang wenang Walikota dan Kepala Dinas Perekonomian Rakyat (Ka-dispera) Kota Bekasi yang telah merampas hak atas dasar pasar Seroja Harapan Jaya seluas 17,942 meter persegi. Karena itu ahli waris akan menuntut Pemkot Bekasi keranah hukum. “Sebagai salah satu ahli waris, saya tidak terima lahan pasar Seroja Harapan Jaya diambil oleh Pemkot Bekasi, dan saya akan membawa kasus ini keranah hukum”, kata Adi Firdaus kepada TEROPONG.

Menurut Adi Firdaus, mereka akan tetap menuntut haknya karena tanah tersebut bukan tanah negara ataupun fasum dan/ atau fasos, dan tidak pernah dibebaskan dan tidak pernah diserahkan oleh Pemda manapun baik Pememerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi maupun Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. “Jadi, gak ada hak Pemkot untuk merampas tanah tersebut. Kalau bangunannya mungkin mereka gak ada masalah diambil Pemkot tapi tanahnya tidak boleh. Saya sebagai pengelola pasar tidak punya hak menyerahkan tanah tersebut kepada siapa pun kecuali pemilik yang

kerto ada pembangunan kalau tidak aman. Dan kalau tidak ada pembangunan jangan harap kota ini ada kesejahteraan,” katanya. Dia pun memaparkan soal doktrin segitiga besi yang dicetuskan Gubernur Jawa- Timur, Soekarwo, bahwa keamanan, pembangunan dan kesejahteraan harus berjalan seimbang. “Oleh karena itu segala bentuk kegiatan yang mengarah pada bentuk gangguan keamanan, terlebih disintegrasi harus diselesaikan dan diatasi secara bersamasama. Untuk mewujudkan situasi yang aman, maka diperlukan keterlibatan dari berbagai unsur. Baik itu pemerintah, swasta maupun tokoh-tokoh masyarakat,” paparnya. Belakangan ini Indonesia diterpa berbagai isu gangguan keamanan yaitu isu paham radikalisme yang menamai dirinya ISIS yang ingin membangun

negara berlandaskan agama. Pemerintah Indonesia jelas-jelas melarang gerakan ISIS. Pemerintah Kota Mojokerto juga telah menerbitkan perwali tentang penolakan dan larangan gerakan ISIS di Kota Mojokerto. Liberalisme, paham yang terlalu bebas itu juga sebuah ancaman yaitu adanya gerakan Gafatar. Walaupun pendekatannya sosial, pendekatannya ekonomi, tapi ideologi mereka jelas bertentangan dengan ideologi Pancasila. “Mohon apabila ada keluarga atau warga di lingkungan bapak-bapak yang menjadi simpatisan Gafatar untuk segera disadarkan. Segera berkoordinasi dengan pihak-pihak keamanan dan tokoh-tokoh agama. Oleh MUI juga sudah dinyatakan ajaran sesat dan terlarang di Indonesia,” harap dia. (husnan)

Kejaksaan Banyuwangi Musnahkan Ribuan Pil Haram dan Pistol

Sebelum dilakukan pemusnahan, Kejari Banyuwangi pamer barang bukti rampasan

BANYUWANGI, TEROPONG – Kepala Kejaksaan Negeri kembali melakukan pemusnahan dan dengan membakar barang rampasan pada 2014-2015, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap pengadilan. Pemusnahan tersebut tertuang sprint Kejari no 113/05.21/ Euh.3/02/2016, berupa barang pil Dektro 20.200 butir, Trihkexuphenydil 74.300 butir, subaxon 0,21 gram, Alqanax 12 butir, jamu Paracetamol 1296 butir, Jamu Dexamitason 436 butir terdiri aleron dua bungkus, vitamin B 1 satu Bungkus, komoran satu Bungkus. pil kecetit 1 bungkus dan jamu asam urat 10 dos. Turut dimusnahkan 2 buah senjata api dan pistol rakitan 1 pucuk, uang palsu 182 lembar dan asam 28 jurusan. Dalam sambutannya Kejari Banyuwangi, Anak Agung Sayang,SH.MH mengatakan, pemusnahan seperti ini peran kalinya dilakukan, namun perbuatan melanggar hukum masih banyak. Masih kata Kejari, dari barang yang dimusnahkan, perbuatan yang menonjol justru banyak perkara tindak pidana penggunaan barang haram sejenis napza atau phisik tropika. “ Penggunaan phisikotropik yang menjadi perhatian serius, bahkan masih banyak juga para pemakaian barang haram tersebut,” tegasnya. Pengamatan TEROPONG saat di lapangan dapat disebutkan, nampak perwakilan Muspida Banyuwangi mengikuti agenda pemusnahan pembakaran barang barang haram tersebut. Berbeda dengan cara pemusnahan jenis senjata api pistol, barang tersebut dipotong menjadi dua bagian, sehingga tak dapat dipergunakan lagi. (priyatna)

Diduga Depresi Berat, Pemuda Bertato Tewas Gantung Diri BONDOWOSO, TEROPONG - Seorang pemuda bertato bernama Sugeng Riyadi (36), warga Rt 35/Rw 04 Kel. Kotakulon, Kec. Bondowoso ditemukan meninggal di salah satu kamar mandi umum di Perumahan setempat, pekan lalu. Jasad pemuda lajang bertato ini, pertama kali ditemukan oleh Ust Yoyok dan Mahfud yang hendak mensucikan diri untuk melakukan sholad sekitar pukul 16.30. Waktu itu, di dalam kamar mandi masih ada orang. Namun, setelah di tunggu lama ternyata tidak juga keluar. Karena curiga, pintu terpakSugeng, korban bunuh diri sa didobrak bersama warga lain. Nah, setelah pintu terbuka, ternyata di dalam ada Sugeng Riyadi yang gantung diri dengan menggunakan seutas tali. Setelah didekati, Sugeng sudah tidak bernyawa lagi. Setelah mengetahui Sugeng gantung diri, warga langsung melaporkan pada polisi. Selang beberapa jam, polisi langsung menuju TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan melakukan evakuasi dan membawanya ke RSUD Dr. Kusnadi untuk melakukan indentifikasi lebih lanjut. (bambang/edy)

Tak Sesuai Ijin, Tiga Bangunan Disegel

Town House Kecapi V Jagakarsa Belum Dibongkar

syah,” tegas Adi Firdaus selaku Dirut Pt Sadari Adiputra Utama. Terkait Berita Acara (BA) No. 28 tentang daftar aset yang dimiliki Pemkot Bekasi, dimana tanah pasar harapan jaya merupakan salah satu aset yang diserahkan Pemkab Bekasi kepada Pemkot Bekasi, manurut Adi Firdaus bukan sebagai bukti Pemkot Bekasi melakukan eksekusi terhadap tanah milik keluarga besarnya. “Kalau lahan tersebut milik Pemda, tentu Pemda punya sartifikat”, ucap Adi. Dikatakan Adi, hal itu nantinya akan ditetapkan oleh pengadilan siapa

JAKARTA, TEROPONG - Janji Kepala Suku Dinas Penataan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan, Syukriamelalui Kepala Seksi DPK Kecamatan Jagakarsa, Andor Siregar untuk membongkar paksa pembangunan gedung klaster atau town house berjumlah 10 unit di Jalan Kecapi V Rt.08/ Rw.05 Kelurahan Jagakarsa hingga saat ini belum dibongkar. Hal ini menunjukkan bahwa pejabat eselon tiga dan empat bidang penyelenggaraan pemerintahan Pemprov DKI Jakarta bidang ruang dan bangunan tersebut mengkangkangi keputusan publik Gubernur Basuki Tjahaja Purnama terhadap penerapan UndangUndang di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.Tuduhan selama ini, bahwa Kasudin dan Kasie Penataan Kota memberlakukan sikap dan rasa secara dua kaki terkait permasalahan hukum yang ditimbulkan penyelenggaraan pembangunan Residence Kecapi V itu, kemungkinan benar adanya. Buktinya, bangunan gedung jelas-jelas melanggar Undang undang Nomor 28 Tahun 2002 serta, Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 7/2010 tentang IMB dan Nomor

„ Bersambung ke hal.10

„ Bersambung ke hal.10

Suasana penyegelan tiga bangunan yang tak sesuai izin

JAKARTA, TEROPONG - Tindakan tegas dilakukan oleh aparat Suku Dinas Penataan Kota Jakarta Utara dengan menyegel tiga bangunan di wilayah Jl. Kemuning, Semper Barat, dan Tipar Cakung, Kecamatan Cilincing serta di wilayah Jl. Sindang, Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja. Penyegelan bangunan itu dilakukan karena tiga bangunan yang berdiri tidak sesuai dengan perijinan awal. “Penyegelan menggunakan gembok serta segel warna merah yang ditempatkan di lokasi pintu bangunan,” ujar Kasudin Penataan Kota Marbin Hutajulu, Rabu (03/02). Marbin menghimbau kepada pemilik bangunan yang bermasalahan tersebut harus mengurus izin perubahannya di kantor PTSP. “Jika pemilik bangunan masih nekat membangun dan tak menghiraukan papan segel merah, maka kami tak segan-segan membongkar bangunan dengan menggunakan alat berat sambil menunggu anggaran turun,” ujar Marbin Hutajulu. (kardi)

SAMBUNGAN

10

Edisi 704| 15-21 Pebruari 2016

Presiden Tinjau Pembangunan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar

LAMPUNG - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meninjau pembangunan jalan tol BakauheniTerbanggi Besar di Lampung, hari ini, Kamis (11/2). Dalam peninjauan ter-

sebut, Presiden didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono, Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo dan Direktur Jenderal

(Dirjen) Bina Marga Hediyanto W Husaini. Usai mendapat penjelasan dari Dirjen Bina Marga dan melihat langsung progres konstruksi di lapangan, Presiden Joko Widodo mengaku ter-

kejut dengan realisasi di lapangan yang menurutnya sangat cepat. Karena pembangunan jalan tol itu sudah mencapai 7,8 kilometer. Melihat progres tersebut, Presiden Joko Widodo opti-

mis rencana Kementerian PUPR untuk membuka kesempatan masyarakat melakukan perjalananan di sebagian ruas tersebut pada arus mudik lebaran tahun ini dapat terlaksana. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menekankan arti penting dari terbangunnya jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar sebagai bagian dari tol Trans Sumatera. Menurutnya, konstruksi dari tol sepanjang 140 Km tersebut menjadi bukti dari berjalannya pembangunan infrastruktur di Indonesia. “Tol Sumatera, tidak hanya (penting-red) untuk dalam negeri, tetapi juga keluar, untuk adanya keyakinan, kepercayan kalau pembangunan infrastruktur berjalan, sehingga ada arus uang dan investasi masuk ke Indonesia,” terang Joko Widodo. Menanggapi, kekurangan alokasi dana pembebasan lahan untuk tol Bakauheni-Terbanggi Besar sebesar

Rp1,2 triliun, Presiden menyebutkan akan segera melakukan pertemuan di Jakarta untuk mencari solusinya. Sementara Dirjen Bina Marga, Hediyanto W. Husaini dalam penjelasannya mengatakan, proses pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol kini bisa berjalan cepat. “Alhamdulillah, kita bisa bebaskan tanah untuk sepanjang 45 Km dalam delapan bulan,” ungkap Hediyanto. Dia menilai, tim pembebasan tanah saat ini semakin profesional dan berpengalaman, di sisi lain masyarakat yang tanahnya terkena pembebasan tanah juga bertambah kooperatif. Hediyanto menambahkan, untuk hampir 100 Km yang belum dibebaskan ditargetkan akan selesai pada September tahun ini. Hal tersebut demi mengejar target, konstruksi jalan tol tersebut rampung pada 2018. (pkppu/red)

Kementerian PUPR Sosialisasikan Pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung – Cisadane (BBWS Cilicis) tengah bekerjasama dengan Jajaran Kecamatan Mega Mendung menggiatkan sosialisasi awal pembangunan 2 buah Waduk (Bendungan) yakni Bendungan Ciawi (Cipayung) dan Bendungan Sukamahi kepada warga yang dimungkinkan lahannya terkena pembebasan. Pembangunan kedua bendungan ini sesungguhnya sudah diwacanakan sejak 15 tahun lalu. Hasil survey sementara menyebutkan, kebutuhan lahan yang harus dibebaskan bagi pembangunan kedua bendungan meliputi 6 desa. 5 Desa masuk Kecamatan Megamendung (Cipayung, Gadok, Sukamahi, Sukakarya dan Sukamaju). Ditambah lagi satu Desa Kopo di Kecamatan Cisarua. Pembangunan Waduk juga akan berdampak pada 477 Keluarga dan 654 persil lahan. Waduk Ciawi nantinya akan membendung aliran Sisarua dan Cibogo serta anak Ciliwung. “ Perlu dicatat bapak/ibu semua. Bahwa pertemuan ini hanya sekedar diskusi sekaligus silahturrahmi terkait dengan rencana pembangunan 2 buah bendungan di wilayah Megamendung. Jadi belum apa-apa. Baru rencana awal yang harus dimusyawarahkan dulu. Keputusannya nanti ada ditangan warga semua,”tutur Camat Megamendung, Hadijana kemarin (11/2) di Ruang Pertemuan Kecamatan Megamendung. Hadijana menjelaskan, berawal dari Pertemuan Katulampa pada 20 Januari 2014 yang dihadiri dari unsur Kementerian PU, Pemprov Jabar, Pemda DKI Jakarta, Pemda Bekasi

dan instansi terkait. Sebagai tindaklanjut dari Pertemuan Katulampa, kemudian ditindaklanjuti adanyya usulan dari BBWS Cilicis kepada Gubenur Jabar terkait rencana realisasi program pembangunan 2 bendungan (Ciawi dan Sukamahi). Untuk mensukseskan program itu, tegas Camat Megamendung maka dibentuklah Tim Persiapan yang tugasnya dibagi ke dalam 4 tahapan (penyusunan dokumen perencanaan, persiapan, pembebasan lahan dan penyerahan hasil serta tahap pelaksanaan). “Nah sosialisasi awal yang kita laksanakan selama 2 hari (11 – 12 Pebruari) termasuk dari bagian tahap persiapan yang menjadi tugas Gubenur Jabar dibantu jajaran di bawahnya (Camat/Lurah). Sebelum tahap penetapan lokasi oleh gubenur. Setelah semua clear baru bisa masuk tahap berikutnya yakni pemberkasan dan konsultasi public untuk berita acara penandatangan penggantian lahan,” tambah Hadijana. Dalam kesempatan sama, utusan dari Kementerian PUPR diwakilkan oleh Bastari, Kabid Pelaksana BBWS – Cilicis memberikan paparan sekaligus memutar video terkait gambaran bila ke 2 buah bendungan selesai dibagun. Menurut Bastari, beberapa manfaat yang didapatkan bila bendungan dibangun antara lain, sebagai pengendalian banjir ibukota Jakarta, penghasil tenaga listrik, mengairi jaringan irigasi, daerah konservasi, mensuplai air baku ke PDAM serta dapat dijadikan tujuan pariwisata yang mampu meningkatkan perekonomian disekitarnya . Untuk merealisasikan kedua bendungan tersebut (Ciawi dan Suka-

Kantor Kelurahan ... dibangun pada 1996, dimana kondisinya sudah jelek dan sering terkena banjir, berbagai perbaikan ringan telah dilakukan dan dari perencanaan bahwa kantor Kelurahan Kelapa Gading Barat ini harus segera dibangun dan akhirnya kita membangun total bangunan kantor Kelurahan Kelapa Gading Barat ini. “Alhamdullilah serta ucapkan terima kasih kepada pihak Pangkalan Utama TNI III, telah memberikan ijin kepada kami untuk menggunakan lahannya dengan pinjam pakai, dimana telah dilakukan perjanjian kerjasama (MoU). “Dengan kantor Kelurahan yang bagus yang berasal dari dana APBD

Sambungan dari Hal.5 berasal dari masyarakat serta kita terus memberikan pelayanan kepada masyarakat yang yang baik pula, ini sebagai bentuk balasan jasa kita kepada masyarakat yang telah taat membayar pajak,” ujar Rustam. Rustam mengakui, bahwa kantor Kelurahan Kelapa Gading Barat belum rampung keseluruhan seperti pagar, halaman kantor dan taman. “Pembangunan kantor Kelurahan ini menghabiskan total dana sebesar Rp.5 miliar dari APBD, dan untuk merampungkan pembangunan pagar, halaman dan taman diperlukan dana sebesar Rp.800 juta. Untuk itu, kami berharap pihak Bagian Tata Pemerintah bisa mempercepat lelang ke-

Ahli Waris ... pemilik syah dari tanah seluas 17, 924 meter persegi tersebut. “Yang jelas tindakan Pemkot melakukan eksekusi adalah perbuatan melawan hukum, karena hanya pengadilan yang berhak melakukan eksekusi, apalagi obyeknya bukan milik

lanjutan pembangunan kantor Kelurahan ini sehingga kantor ini bisa layak dan enak dipandang mata,” ujar Rustam. Rustam dalam kesempatan itu juga mengajak seluruh aparatnya untuk terus meningkatkan pelayanan dengan cara memberikan yang terbaik guna memberikan kemudahan kepada masyarakat. Dengan kita terus memberikan kemudahaan kepada masyarakat, maka masyarakat dapat beraktifitas dengan cepat yang pada akhirnya produktifitas pun meningkat, dengan meningkatkanya produktifitas maka kesejahteraan pun dapat segera terwujud. (kardi)

Sambungan dari Hal.9 Pemkot karena masih ada pemilik yang syah dari obyek tersebut. Namanya eksekusi yg berwenang harus pihak pengadilan, Pemkot gak punya hak, apalagi perjanjian itu dibawah tangan”, tegasnya. Adi menilai perbuatan yang

Twon House ... 1/2014 tentang RDTR, justru dilestarikan penyelenggaraan pembangunannya, kata Koordinator JCW Manat Gultom.Jakarta Corruption Watch (JCW) yang sejak awal memperhatikan pendirian hingga penyelenggaraan bangunan gedung tersebut adalah tidak mengantungi ijin mendirikan bangunan(IMB). Dan menurut ketentuan zonasi rencana detail tata ruang (RDTR), pada areal berdirinya residence tersebut adalah tidak bakal dapat diterbitkan IMB. Sebab, wilayah itu peruntukan rumah tinggal.Akan

mahi), ungkap Bastari dibutuhkan lahan yang harus dibebaskan masingmasing sekitar 89,42 hektar (Ciawi) dan 49,82 hektar (Sukamahi). Khusus bendungan Ciawi Lahan seluas itu diperuntukkan bagi kegiatan konstruksi (36,49 ha), daerah genangan (29,22 ha), kawasan Green belt (21,63 ha) dan 0,88 ha untuk area fasum dan 1,2 hektar sebagai area pembangunan jalan masuk . “Tahun ini, dana APBN sebesar Rp 80 miliar sudah tersedia. Setidaknya untuk pekerjaan jalan masuk dulu atau sebagian pekerjaan waduk. Kalau bisa dilakukan secara bersamaan. Tentu akan lebih baik lagi, “ujarnya. Dalam diskusi juga diungkapkan adanya sebagai warga yang menginginkan ganti rugi. Sebagian lagi ada yang yang mengusulkan dalam pembebasan lahan diberikan lahan pengganti yang tidak jauh dari sekitar waduk. Ada 2 alasan mereka. Pertama, agar tidak jauh dari tempat pekerjaan sekarang. Kedua, bila bila dengan penggantian, belum tentu uang penggantian harganya cukup untuk membeli lahan ditempat lain. Prediksi mereka, harga lahan di tempat lain cenderung naik paska adanya pembayaran ganti rugi untuk kepentingan umum. Disisi lain, warga mempertanyakan lamanya dilaksanakan pembangunan. Sementara issu pembangunan sudah lama tersiar. Hal ini banyak warga yang merasa dirugikan. Pasalnya, banyak calon penyewa / penggarap lahan yang mengundurkan diri, lantaran kuatir lahan yang mereka sewa tidak lama kemudian akan dibangun bendungan. Di luar itu, ada juga permintaan

dilakukan oleh Walikota Bekasi dan Kadispera adalah perbuatan sewenangwenang. Perbuatan penyalahgunaan kekuasaan, Perbuatan perampasan, Perbuatan penjajah, dengan dalih Pemerintah Kota”, ketus Adi geram. (norton)

Sambungan dari Hal.9 tetapi, akhir-akhir ini dipasang dua IMB.Sementara, jikalau benar dan adil pihak Kasudin Penataan Kota dengan Kasie DPK Jagakarsa, semestinya 10 IMB yang harus dkiterbitkan.Namun hal itu tidak dilakukan.Walikota Tri Kurniadi selaku Ketua.Satuan (Satgas) penertiban bangunan di wilayah pimpinannya semestinya membongkar bangunan tersebut.Pembongkaran oleh Walikota dalam rangka pengejawantahan hukum berkait pemerintahan adalah kepercayaan publik.Sedangkan kepercayaan publik bagian dari pene-

gakan hukum. “Sejatinya, Walikota membongkar paksa residence itu.Untuk mensejatikan ritme kebijakan Gubernur di peningkatan penerapan hukum serta pemerintahan yang lebih baik,”tegas Manat. Sementara, pihak SKN TEROPONG, sesuai hasil investigasi lapangan langsung, memperhatikan bahwa selain belum pembongkaran, juga serta merta memperhatikan konstruksi pelanggaran klaster milik Haji Itung itu, yaitu, melanggar RTBL, KDH, KDB, GSJ dan KTB. (muller)

warga untuk segera direlokasi dengan syarat diberi hunian layak dan pekerjaan. Apapun yang warganya lontarkan Camat Megamendung berujar dirinya pasti akan mengawal berada digaris depan, agar penggantian lahan dapat memberikan kehidupan yang lebih baik, bukan sebaliknya. Oleh karena itu Hadijana berharap semua warganya yang menjadi korban pembebasan lahan untuk kepentingan umum, nantinya akan menerima ganti untung, bukan sebaliknya malah mengsengsarakan. Turut hadir sebagai pembicara yakni Asep Saifuddin, Kasubag

Administrasi Pertanahan, Biro Pemerintahan Umum Sekda Prov. Jabar, dan NGATIO (Panitia Pembebasan Lahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional. Para pembicara juga didampingi oleh pihak Polsek dan Dandim dari Kecamatan Megamendung. (pkppu/red)

Pemerintah Pusat pun sudah ada Kementerian Sosial dan Belanja Bahan dan Pangan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Bermasalah Sosial sudah ada di Dinas Sosial DKI Jakarta.Anggaran yang mana Pemda

DKI Jakarta bisa minta bantuan dari Kemensos, kenapa ini ada anggaran sampai Rp.2 milyar. Diminta juga Ahok Gubernur DKI Jakarta supaya Kasubag TU dan Kasi Dayasos Sosial Jakarta Selatan dicopot. (benny)

Korupsi (ARAK) Mojokerto, kalau dirinya mendapatkan pengaduan dari beberapa wali murid SDN Watesnegoro 1, bahwa seluruh murid dari kelas 1 sampai kelas 6 diharuskan membayar Rp 10 ribu setiap bulannya. Selain itu, para murid juga diberikan buku iuran warna merah, jumlah iuran wajib bayar setiap murid sebesar Rp 2 ribu. Iuran tersebut untuk membayar jasa penyeberangan jalan bagi murid yang rumahnya ada di selatan jalan. Lebih jauh dia menandaskan, bahwa Kasek SDN tersebut paling nekat dalam melakukan pelanggaran terhadap peraturan menteri pendidikan

dasar. Kini, dia melakukan pengumpulan bukti-bukti pelanggaran termasuk bukti kwitansi dan akan melaporkan persoalan ini ke kepala Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Mojokerto. “Yang jelas sekolah melakukan pungutan apapun, harus ada persetujuan dengan kepala daerah. Tetapi, dalam kenyataan pungutan tersebut tanpa di barengi persetujuan bupati,” katanya. Sementara itu, Samiyono Irfan Kasek SDN Watesnegoro ketika di konfirmasi tidak ada di tempat kerjanya. Dari pengakuan guru setempat bahwa, Kasek sedang berada di rumah Komite sekolah. (husnan)

Gubernur DKI Jakarta supaya meninjau ulang jabatan yang diemban oleh Dra.Hj.Rd.Ucu Rahayu,SH.MM (sekarang Kepala Panti PSAA Anak 3 Tebet) serta Kasie Rehsos Prayitno yang sekarang menjabat Kepala Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti dan Dra.Vivi Kafilatul Jannah

(sekarang Kepala Panti PSAA Balita Tunas Bangsa), bila perlu copot saja. Dan juga meninjau ulang jabatan Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Masrokhan dan Sekdis Hj.Mariana yang terkesan melindungi pejabat yang nakal. (tim)

Kejari Diminta ... Menurut M.Sitanggang, bahwa pengadaan barang tersebut terkesan tidak masuk akal, dikarenakan Dinas Sosial DKI Jakarta yang notabene memilik Panti yang khusus untuk membantu yang Lanjut Usia serta

Sambungan dari Hal.12

Kasek SDN ... murid. Namun, selalu ada saja oknum kasek yang mencari celah untuk melakukan pungutan kepada murid dengan alasan kemajuan sekolahan. Hal itu hanyalah kedok dan ujung – ujungnya pungutan masuk ke kantong pribadi. Dugaan Pungli itu terjadi di SDN Watesnegoro 1 Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, bahwa, dengan berdalih untuk ersiapan pembangunan SDN tersebut seluruh murid diwajibkan membayar Rp 10r ibu tiap bulan, pungutan tersebut dilakukan sejak Agustus 2015 lalu. Menurut Bambang Purwoko, Koordinator LSM Aliansi Rakyat Anti

Sambungan dari Hal.12

LSM Akan ... masi, menurutnya, anggaran tersebut dari 2011 – 2014 terkesan mubazir, karena di 5 Wilayah anggaran untuk penjangkauan PMKS juga sudah ada. Dan kami akan buat laporan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta supaya melakukan pemeriksaan dan Jimmy Simanjuntak juga menambahkan, supaya

Sambungan dari Hal.5

Menteri Desa ... yang dulunya terkesan sebagai kawasan yang tertinggal menjadi kawasan elit. “Bantuan diharapkan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dan menjadi stimulus bagi masyarakat di pemukiman transmigrasi agar lebih sejahtera. Citra Transmigrasi harus kita ubah, agar masyarakat tidak lagi ragu untuk menjadi transmigran,” ujar Menteri Marwan. Selain beberapa bantuan tersebut, Menteri Marwan juga memberikan bantuan program untuk Kabupaten Kapuas. “Di tahun 2016 ini kita juga sudah menyiapkan beberapa program untuk Kabupaten Kapuas, seperti bantuan rumah dalam rangka revitalisasi lokasi eks PLG, bantuan pangan beras non beras, batuan saprotan, obatobatan kesehatan dan rujukan pasien, bantuan sarana rumah ibadah, perlengkapan gedung SD, insentif petugas UPT dan petugas lintas sektor di lapangan, pendampingan, alat pengolahan hasil pertanian, alsintan, stimulan modal, pelatihan kewirausahaan, rehabilitasi dan peningkatan

Sambungan dari Hal.8 sarana prasarana,” urainya. Sementara itu, sebelumnya kedatangan menteri disambut langsung oleh Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat di Bandara Syamsudinoor Banjarmasin. Turut pula menyambut kedatangan kunjungan kerja kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini H Asera SE Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang juga Ketua Pimpinan Wilayah PKB Kalimantan Tengah, mantan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H Achmad Diran serta sejumlah pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas. Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat dihadapan tamu kehormatannya menjelaskan secara singkat tentang kondisi terkini eks PLG sebagai lokasi transmigrasi yang akan dikunjungi. “Sebanyak 37 UPT eks PLG terhampar dalam dua wilayah yakni sebanyak 15 UPT Lamunti dan 22 UPT Dadahup dengan jumlah jiwa sebanyak 14.636 kepala keluarga. Para transmigran selain bercocok tanam padi, juga mengembangkan usaha sebagai petani karet dan sawit,” ucap Ben

Lebih lanjut mantan Kadis PU Provinsi Kalimantan Tengah ini menguraikan tentang kondisi jalan penghubung sepanjang 315 Km sebanyak 60 persen dalam kondisi rusak berat, hal serupa terjadi pula pada jalan poros sepanjang 256 Km dan jalan desa sepanjang 409 Km. Sedangkan jembatan 6 meter sepanjang 1.653 meter yang tersebar di 37 UPT, 30 persen rusak ringan, adapun jembatan 9 meter dan 16 – 30 meter sebanyak 70 persen dalam kondisi rusak berat. “Kondisi jalan dan jembatan sangat memerlukan bantuan dana perbaikan dari kementerian agar para transmigran dapat mengangkut hasilhasil pertanian dan perkebunan serta memperlancar arus transportasi barang dan manusia demi peningkatan kesejahteraan para transmigran. Adapun realisasi penempatan transmigrean sejak 1995 – 2013 baru terealisir sebanyak 14.636 KK dari terget 18.789 KK ini bererarti masih terdapat sisa penempatan sebanyak 4.159 kepala keluarga,” ucap Ben Brahim. (nordin)

Edisi 704| 15-21 Pebruari 2016

Kondisi ... LCT yang masuk ke dalam sungai dengan mengangkut material. Sementara jembatan ini merupakan satu-satunya alat penyeberangan bagi warga ratusan bahkan ribuan masyarakat sekitar. Baik yang mau ke sekolah, ke tempat kerja maupun menuju ke Pasar Kapuas. Hingga saat ini jembatan tersebut masih dilintasi mobil. Sebelumnya, pihak terkait pernah memasang portal di muara jembatan. Namun portal dipotong warga yang memiliki mobil. Viktor Tambunan, warga masyarakat sekitar yang ditemui Jumat (5/2) mengatakan, jembatan ini dibangun sekitar tahun 1978. Jembatan dibangun oleh siswa STM Mandomai dan jembatan tersebut tidak memiliki tiang ke dasar sungai. Jembatan ini sudah tiga kali dilakukan rehab dan rehab terakhir sekitar tahun 2012. Ditambahkan Viktor, sejak dilakukan rehab terakhir,

Pemkab Kapuas ... perwujudan motonya Kota Kuala Kapuas sebagai Kota ‘AIR’ Salahsatu fasilitas milik Pemerintah Kabupaten Kapuas itu ialah penginapan yang representatif terletak di tepi sungai Kapuas. Fasilitas guest house ini setara degan hotel bintang tiga, dengan empat buah bungalow. Penginapan ini terletak di pusat Kota Kuala Kapuas. Untuk bisa mencapai lokasi ini dari Kota Banjarmasin hanya 60 km, sedangkan dari Bandara Syamsudin Noor hanya 85 km kemudian jika ditempuh dari Kota Palangka Raya berjarak 160 km. Jarak ini dapat ditempuh menggunakan jalan darat berkisar 1 – 2 jam. Adapun fasilitas yang ditawarkan meliputi air panas dingin, shower book, TV 9 chanel, telepon, full AC. Disamping itu penginapan ini juga dilengkapi dengan restoran berupa cafe terapung yang menyerupai kapal. Para pengunjung bisa menyewa kamar yang satu bungalownya terdiri dari tiga kamar. Satu kamar terletak dilantai atas dan dua kamar dilantai bawah. Pengunjung

Penyelidikan ... Saut menyatakan, penyelidikan kasus tersebut hingga saat ini masih terus berjalan. Namun, dia masih belum tahu progres penyelidikan yang tengah dilakukan. “Entah saya tanya yang nangani siapa, dimana kemajuannya”, ujar Saut. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) enggan berkomentar saat ditanya Wartawan, mengenai hasil audit investigasi BPK atas dugaan penyimpangan dalam pembelian lahan RS Sumber Waras. Pembelian itu diketahui dilakukan pada saat kepemimpinan Ahok sebagai Gubernur. Dikonfirmasi mengenai dugaan penyelewengan itu, Ahok bahkan langsung mencakmencak. “Itu sudah basi. Lu Koran apa sih? Pertanyaan lu basi?, ah sudahlah enggan jelas, mending enggak usah lah kalo kaya gitu nanyanya”, ujar Ahok usai menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta (4/2). Ketika di konfirmasi mengenai temuan BPK atas dugaan penyimpangan dalam pembelian lahan tersebut. Ahok kembali enggan menjawabnya. “Itu sudah basi”, ujarnya. Diketahui, BPK sebelumnya telah mengungkapkan adanya penyimpangan dalam Pengadaan Lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Bahkan, BPK menyebut ada 6 penyimpangan yang ditemukan dari hasil audit investigatif.

Kejati ... fisik Kontainer Capsul yang terkesan dikerjakan secara asal-asalan, amburadul, dan sangat mungkin tidak sesuai dengan kontrak kerja. Dari hasil investigasi dilakukan Haji Muller ST, Renovasi Kontainer Capsul itu dikerjakan salah satu rekanan binaan dari Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta di kawasan Bogor. Rekanan tunggal itulah selama ini mendominasi pekerjaan proyek Renovasi Kontainer di Kantor Dinas Kebersihan DKI Jakarta yang kini dipimpin Drs.Isnawa Adji. Dalam laporan yang telah disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Koalisi LSM Jakarta sangat berharap kasus-kasus pelanggaran serta perbuatan tindak korupsi di tubuh Dinas Kebersihan DKI Jakarta dapat segera diungkap dan para pelaku kejahatan yang telah nyata-nyata merugikan keuangan Negara ditindak tegas. Koalisi LSM Jakarta juga akan membeber serta

DBD ... Kepegawaian Daerah (BKD). Warga Desa Paowan, kata T. Imam Riyanto, belakangan ini sudah diresahkan oleh adanya kasus DBD di tempat mereka. Bahkan salah satu warga dinyatakan positif menderita demam yang membahayakan itu. Namun, saat warga meminta agar dilakukan upaya pembasmi nyamuk (fogging), pihak Dinkes terkesan berbelit- belit. Bahkan ada kesan instansi tersebut tidak percaya dengan laporan masyarakat. ‘’Salah satu warga kami sudah ada yang positif DBD, saat ini tengah dirawat di RSUD Abdurrahem. kami sudah mengirim surat, bahkan kami laporkan kepada pihak Dinkes, mereka masih berbelil belit, dengan alasan tidak ada anggaran “ ujarnya. Bahkan, kata dia, padahal usulan dari kami Desa Paowan itu 3 Dusun,akan tetapi yang terealisasi hanya 2 dusun. Itu pun satu dusun hanya 1 RT saja. Dinkes baru mau melakukan fogging bila ada surat resmi dari rumah sakit, atau surat keterangan hasil labor. Padahal, saat ini warga sudah sangat resah, takut terjangkit penyakit yang sama.

Enam ... ini sudah 2 tahun lamanya tidak membayar kewajiban retribusi, sehingga pada di tahun 2014 lalu, kami berupaya melakukan teguran melalui surat panggilan sebanyak 5 kali, dan pada tahun 2015 dilakuka teguran kembali sebanyak 4 kali,” ucap Jalil. Diapun menilai karena tidak ada etikat baik dari PT tersebut. Berdasarkan data yang ada, pihak Satpol PP akhirnya melakukan penyegelan terhadap 6 tower yang di anggap bermasalah dengan dasar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi. “Didalam pasal 88 ayat 1 yang berbunyi dengan nama retribusi pengendalian menara telekomunikasi di pungut retribusi untuk setiap pemanfaatan ruang pendirian menara

SAMBUNGAN Sambungan dari Hal.12

warga sengaja memasang portal di muara jembatan. Namun entah kenapa portal dipotong sehingga mobil setiap hari lalu lalang di atas jembatan.”Sudah tiba bulan ini tiang atas penyangga jembatan miring setelah ditabrak CLT yang masuk ke dalam sungai,” terang Viktor. Pantauan di lapangan, lantai jembatan banyak yang paku dan bautnya lepas, sehingga setiap motor roda dua melintas terdengar suara berisik. Tiang penyangga jembatan sebagian ada yang lapuk. Kemiringin tiang penyangga jembatan tampak terlihat. Warga yang melintas tampak merasa khawatir. “Ini adalah jembatan satu-satunya yang kami lintasi,”kata Midah, seorang ibu rumah tangga warga Sari Pulau. Panjang jembatan sekitar 50 meter dan bentangan lebar jembatan sekitar 2,8 meter. Semua bahan fisik jembatan dari ulin. Rangka bawah jembatan dari besi berbentuk H. (nordin)

Sambungan dari Hal.12 juga bisa menyewa satu kamar dari bungalow dengan tarif Rp1,5 juta permalam atau perkamar bertarif Rp660 ribu untuk tipe presidential suite dan yang lebih murah tipe junior suite hanya Rp440 ribu Disela pengambilan ucapan peringatan Hari Jadi Ke210 Kota Kuala Kapuas dan HUT Ke-65 Pemerintah Kabupaten Kapuas, Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat dan istri Ary Egahni Rabu (10/2) pagi menyatakan guest house merupakan salahsatu kebanggaan masyarakat Kapuas. “Setiap tamu kehormatan yang bertandang ke Kabupaten Kapuas selalu kami inapkan disini dan hampir semua menyatakan kekagumannya” ucap Ben “Rugi rasanya jika anda mengunjungi Kota Kuala Kapuas tidak menginap ditempat ini. Sebab, tempat ini paling eksotis dan romantik untuk menginap. Anda akan mengalami pengalaman khusus menginap di dipinggir sungai Kapuas diatas gemericik air,” timpal Ary Egahni yang saat itu dampingi Ben Brahim. (nordin)

Sambungan dari Hal.12 “Terdapat 6 penyimpangan, antara lain Perencanaan, Penganggaran, Pembentukan Tim Pengadaan Pembelian Lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Pembentukan harga dan Penyerapan hasil”, ucap anggota III BPK RI, Eddy Mulyadi Supardi. Menurut Eddy, penyimpangan yang terjadi dalam Pengadaan Lahan Rumah Sakit Sumber Waras merupakan masih dalam satu siklus. Namun, dia enggan berkomentar lebih jauh. Menurut dia, pendalaman lebih lanjut akan dilakukan oleh pihak KPK. “Menyimpang itu satu siklus, proses awal sampai akhir terhadap pengadaan lahan. Secara detail KPK, akan dalami”, lanjutnya. Eddy menambahkan, bahwa audit investigatif yang dilakukan oleh BPK merupakan permintaan dari KPK. Menurut dia, hasil audit tersebut kini telah diserahkan kepada pihak KPK. Terkait substansi dan kesimpulan hasil pemeriksaan, termasuk dugaan kerugian Negara menurut Eddy, saat ini merupakan ranah KPK. “Sabar ya tunggu KPK umumkan jumlah kerugian Negara, itu konsumsinya pimpinan KPK”, ujarnya. KPK juga diketahui kini telah membuka penyelidikan dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi terkait hal ini. (tim)

Kejaksaan ... Situmorang,SH.MH memeriksa pejabat tersebut. Demikian pernyataan koalisi LSM DKI Jakarta, LSM PAKAR dan LSM SISIR kepada TEROPONG. Ketua LSM PAKAR Jimmy Simanjuntak menyatakan, bahwa Kasudin Damkar & PB Jakarta Selatan Drs.Irwan telah dilaporkan kepada Kejati DKI Jakarta tertanggal 23 Desember 2015 dengan nomor 091/K-LSM.Jkt/IX/15. Menurut koalisi LSM Jakarta tersebut, bahwa Damkar & PB tersebut dilaporkan terkait dugaan dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan pengadaan mengandung unsur KKN dan mark-up dalam pengadaan / kegiatan terdiri dari : Pemeliharaan Halaman Kantor Sudin Damkar & PB

JCW ... bersifat terselubung maupun korupsi dengan korupsi yang bersifat ganda. Koordinator JCW Manat Gultom kepada TEROPONG, di Kejati DKI Jakarta, Jalan HR. Rasuna Said No.2 Kuningan Jakarta Selatan, Kamis (11/02) mengungkapkan, bahwa tudingan atas dugaan peristiwa tindak pidana korupsi di proses pengadaan alat selang itu sangatlah beralasan hukum. Delik harga barang berbanding besaran nilai penawaran oleh pihak PT.KSA selaku penerima kontrak hukum pekerjaan sebesar Rp.1.864.500.000,00 berekuivalensi harga per rol yang hanya senilai Rp 3,300 juta bersanding jumlah penyediaan selang sebanyak 300 rol adalah hanya menghasilkan pembiayaan belanja sebesar Rp.990 juta saja. Sementara PPN dengan PPH senilai 21 persen menghasilkan Rp 270 juta. Artinya, jelas Manat, nilai pembelanjaan yang dikeluarkan PT. Kasih Sinar Abadi berkait ketentuan hukum kontrak kerja hanya sebesar Rp. 1,160 miliar. Penghasilan sebesar Rp.704.500.000,00 terkait pada suatu pengadaan barang tergolong spektakuler sekali. “Keuntungan yang hampir 50 persen, jelas menjadi pertanggungjawaban Kasudin Damkar dan Penyelamatan Kodmin Jaksel terhadap PP 58/2005 Dipenyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD juncto UU 17/2003 tentang Keuangan Negara juncto UU 20/2012 tentang Pelaksanaan APBD/N,” beber Manat. Dengan demikian, tambah Manat, bahwa tidak tertutup kemungkinan pelaporan kasus yang sama pada Sudin Damkar dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara pada APBD 2013 yang tengah pemanggilan dalam rangka pemeriksaan oleh pihak penyidik Kejati DKI Jakarta kepada terlapor, Irwan,SH.MM, menjadi kepentingan

Kinerja ...

11 Sambungan dari Hal.12 Jakarta Selatan Rp.1 miliar; Pengadaan Motor Pompa Apung untuk masyarakat sebesar Rp.1,175 miliar; Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Portable untuk masyarakat sebesar Rp.4,9 miliar; dan Pengadaan Selimut Anti Api untuk masyarakat sebesar Rp.2 miliar. Ketua LSM PAKAR Jimmy Simanjuntak dan Ketua LSM SISIR M.Sitanggang mengatakan, meminta kepada Kajati yang baru di Kejati DKI Jakarta Sudung Situmorang,SH.MH dapat membuat kejutan untuk mengusut dugaan korupsi di unit kerja Damkar & PB di Jakarta Selatan, karena selama ini pejabat ini termasuk Kadis Damkar & PB Drs.Subejo dinilai kebal hukum. (tim)

Sambungan dari Hal.12 hukum pelaporan ke pihak Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan (Jamwas) pada Kejaksaan Agung yang serta merta ke pihak Komisi Kejaksaan (Komjak), Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Sebab, terkait pelibatan atau partisipasi pihak JCW kepada pihak Kejati DKI terkait dugaan peristiwa tindak pidana yang ditimbulkan terlapor justru adhyaksa tidak prinsip visibel, accessible, transparan, akuntabel dan keterbukaan hukum. “Kita tidak bodoh amat dalam mengawal pelaporan hukum korupsi. Jelas secara fakta, beberapa kali saudara Irwan dipanggil penyidik Kejati terkait penatausahaan penanganan perkara dugaan korupsi APBD 2013 di Sudin Damkar dan Penyelamatan Koadmin Jakut, adalah berdasarkan pelaporan pihak lembaga kami,” terang Manat. Kita berhak menuntut kasus indikasi “Penyelenggara Negara” antar “Penyelenggara Negara” dengan pihak lain dapat melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Perkara seperti ini yang harus di lawan. Selain pemanggilan oleh Kejati DKI, sebenarnya dalam minggu ini pihak Satuan Reserse Kriminal Khusus Polres Metro Jakarta Selatan juga pemanggilan dalam rangka pemeriksaan terhadap dugaan penyelengan APBD 2014 sesuai auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia unit BPK DKI Jakarta. “Bentuk akumulasi penyelewengan APBD dalam kekuasaan atas pengelolaan oleh Kasudin Damkar Dan Penyelamatan Jaksel, menunjukkan bahwa Irwan selaku Kasudin belum atau tidak tergolong yang mengawal hati nuraninya sendiri. Sandingannya, yakni, bergerak bersama melawan korupsi dipastikan pengejawantahan hukum berhasil. Dan tentu itu berlaku,” sindirnya Manat. (muller)

Sambungan dari Hal.12

Sambungan dari Hal.12 melaporkan tentang beberapa kasus yang diduga masih mengendap antara lain kasus Penimbangan sampah yang diduga terkait dengan perusahaan PT.Godang Tua Jaya (GTJ) serta Pengadaan kapal pengeruk sampah dan alatalat berat yang sangat mubazir, menyusul Dinas Kebersihan diduga salah membuat rancangan untuk penggunaan anggaran Negara, sehingga merugikan keuangan Negara hingga ratusan miliar rupiah. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga diharapkan lebih jeli lagi dalam penempatan pejabat di Dinas Kebersihan DKI Jakarta, sebab dalam pengamatan beberapa tokoh masyarakat serta para pengamat tentang persampahan di Jakarta, seorang Kepala Dinas Kebersihan sejatinya perlu selalu berkoordinasi dengan bawahan serta masyarakat lingkungan sekitar.Jangan hanya patuh kepada pimpinan dan menganut semboyan Asal Bapak Senang (ABS). (tim)

Timur TA 2015 berjalan dikerjakan PT.Putra Palbort Mandiri beralamat di Jalan Gading Indah Raya No.8 Kav C 40 Lt.1 Kelapa Gading Timur Jakarta Utara dengan nilai anggaran ± Rp.4 miliar nomor rekening 5.2.3.23.09. Sumber TEROPONG di lokasi mengatakan, seharusnya pekerjaan tersebut harus dikerjakan dengan baik, karena jika hujan turun nanti Kali tersebut airnya lancar. Dan menurut di Bill of Quantty (BQ), bahwa pekerjaan itu volumenya mencapai 2.883.00 M’ yang turap beton tulang ukuran tinggi mencapai 2 Meter tebal mencapai 20 CM dan menggunakan Readymix K 175 Slump 12 besi 93.04 kg/m3, turap pengaman tebing saluran ukuran 25/40 CM tinggi 80 CM Panjang 1.133,00 M’. Tudingan dari Aliansi LSM Jakarta Jimmy Simanjuntak juga mengatakan, seharusnya petugas pegawas internal

Satpol PP ... 15 lapak PKL milik binaan Pemuda Pancasila, tanpa

dan eksternal proaktif mengawasi pekerjaan proyek tersebut, karena kinerja rekan yang bersangkutan diduga selalu bermasalah. Namun hal ini juga sampai saat ini Inspektorat Pembantu Jakarta Timur Didie Sunardi terkesan cuek dan tidak serius menanggapi laporan warga. Koran ini menelepon ke Kasudin PU Tata Air Jakarta Timur, hanya ancaman yang ditujukan kepada TEROPONG. Kadis PU Tata Air DKI Jakarta yang baru dilantik Ahok, Teguh Hendrawan diminta meninjau jabatan yang diemban oleh Yahmad Yazied Bustomi sebagai Kasudin Tata Air Jakarta Timur yang suka mengancam-ancam Wartawan dengan memakai Ormas. Ketua LSM SISIR M.Sitanggang bin Mr.S.Lapar saat dimintai keterangan mengatakan, akan melaporkan hal dugaan mark-up tersebut kepada aparat Penegak Hukum. (tim)

Sambungan dari Hal.12 Surabaya. Selain itu, para PKL juga minta bantuan ke

Sambungan dari Hal.12 sosialisasi terlebih dahulu. Sebelum lapak dihancurkan, LPPH Pemuda Pancasila, agar permasalahannya bisa

Warga sangat kecewa dengan tindakan dari Dinkes itu. Seharusnya, kata T. Imam Riyanto, dalam menyikapi laporan dari warga setempat, pihak Dinkes harus turun ke lapangan untuk memastikan kebenaran dari laporan warga. Bukan malah meminta warga membawa surat resmi dari rumah sakit. ‘’Ini kan sifatnya mendesak dan menyangkut hajat orang banyak, kok masih saja tidak serius tanggapannya. Apakah harus menunggu korban bertambah banyak, baru di ambil tindakan,” katanya. . Karena permintaan untuk melakukan fogging tidak mendapat tanggapan, T.Imam Riyanto mengatakan, pihaknya terpaksa menggerakkan masyarakat untuk bergotong- royong membersihkan lingkungan, bahkan melakukan penyemprotan dengan cara yang seadanya. ‘’Kami sudah melakukan penyemprotan dengan menggunakan smprot obat nyamuk biasa, soalnya kami tidak tau lagi apa yang harus kami lakukan untuk mencegah menyebarnya penyakit ini,” cetusnya. . Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Abu bakar ketika hendak dikonfirmasi ternyata tidak ada di tempat kerjanya. (ervan)

Sambungan dari Hal.12 telekomunikasi. siapa saja yang mendirikan menara telekomukasi akan dikenakan pungutan retribusi,” ujarnya. Sementara itu, kerugian terkait tunggakan retribusi 6 tower tersebut sebesar Rp 111 juta, dengan sanksi pemutusan operasional dan dilumpuhkan dan penyegelan agar pihak pemilik 6 tower yang menunggak itu dapat memenuhi kewajibannya dan membayar tunggakan lebih dulu. Sedangkan titik lokasi selain Desa Pasean yaitu, adalalah Desa Banjar Talelah, Desa Oamulaan Kecamatan Camplong, Desa Batuporo Barat Kecamatan Kedungdung, Desa Birem Kecamatan Tambelangan dan Desa Gersempal Jecamatan Omben Sampang. (pan)

petugas Satpol PP mengambil makanan berupa roti, dilanjut ke jalur hukum. minuman dan rokok milik PKL. Mereka langsung pergi “Kini MPC Pemuda Pancasila sedang mengirim surat begitu saja, tanpa memberi uang 1 sen pun kepada pemilik resmi ke Walikota Surabaya dan DPRD Kota Surabaya,” PKL. Begitu puas menjarah barang dagangan milik PKL, ujar Pendik. para petugas Satpol PP langsung menghancurkan lapak, Tindakan penertiban lapak, menurut Pendik, sudah tanpa belaskasih. Para PKL hanya bisa menangis, barang mengarah ke tindak pidana. Pasalnya, oknum Satpol PP dagangannya dirampok oleh oknum Satpol PP. Kerugian memanfaatkan kesempatan. Mereka tidak berfikir bahwa PKL atas dagangan yang ludes diambil oknum Satpol tindakannya melawan hukum. Sepertinya, Irfan selaku PP sekitar Rp 1 juta/PKL. Ironisnya, Irfan selaku Kasatpol Kasatpol PP mau menguji keberanian anggota Pemuda PP yang mengetahui anakbuahnya mengambil makanan, Pancasila saat berhadapan dengan anggota Satpol PP. minuman dan rokok milik para PKL, hanya diam dan Djoko selaku Kasie Trantib Satpol PP Pemkot seolah-olah tutup mata. Reso pedagang kaki lima yang Surabaya, ketika di konfirmasi via selulernya, tidak bisa barang dagangannya ludes dijarah oknum Satpol PP, hanya dihubungi. Para PKL di Wiyung yang merupakan binaan nunduk lemas. Nasip sial juga dialami Supeno. Mereka Pemuda Pancasila menunggu intruksi dari ketua MPC tidak mengira kalau oknum Satpol PP yang minta dilayani Pemuda Pancasila Kota Surabaya. Pasalnya, tindakan dari minum dan minta rokok, pergi begitu saja. Atas tindakan Satpol PP bukan saja melakukan penertiban PKL, yang dilakukan oknum Satpol PP, Supeno mengalami melainkan penjarahan barang dagangan milik PKL binaan kerugian sekitar Rp 1 juta. Pemuda Pancasila. “Kita semua me-nyaksikan kejadian perampokan yang (yoyok) dilaku-kan oknum Satpol PP Pemkot Surabaya. Para PKL tidak berani mela-wan, karena petugas Satpol PP berada dibe-lakang polisi dan apa-rat TNI. Kita akan tem-puh jalur hukum,” ujar Pendik Ketua Pemuda Pancasila PAC Wiyung. Ditambahkan Pendik, dari MPC Pemuda Pancasila Kota Surabaya langsung bereaksi dengan melakukan unjukrasa di Tanpa sosialisasi, petugas Satpol PP Para PKL dan Ormas Pemuda Pancasila melakukan depan kantor Walikota menghancurkan PKL binaan Pemuda Pancasila unjukrasa di depan kantor Pemkot Surabaya

Suratkabar Nasional

12

"Investigasi, Hukum & Kriminalitas"

Edisi 704| Th.XV Minggu III| 15-21 Pebruari 2016|

email:[email protected] P. Jawa Rp. 5.000,- [Luar Jawa Tambah Ongkos Kirim]

email: [email protected]

Kejaksaan Diminta Periksa Kasudin Damkar & PB JCW Temukan Penyelewengan Pengadaan Alat Damkar Kinerja Irbanko Jakarta Timur Mandul

Subejo

Sudung Situmorang

JAKARTA, TEROPONG MARAKNYA dugaan korupsi di kantor wilayah Jakarta Selatan yang dibawahi Walikota Jakarta Selatan Drs.Tri Kurniadi membuat golongan eksternal membuat laporan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Maksudnya, agar Kejati DKI yang dipimpin Sudung

JAKARTA, TEROPO)NG - JAKARTA Corruption Watch (JCW) menemukan bukti data penyelewengan pelaksanaan APBD 2014 pada Suku Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan, terkait pengadaan Four Layer Fire Hose atau selang pemadam kebakaran secara penggelambungan harga (mark up). Pengadaan selang sebanyak 300 rol dengan nilai pagu (HPS) sebesar Rp.1,947 miliar oleh Kepala Suku Dinas Kasudin selaku kekuasaan atas pengelolaan APBD 2014 pada SKPD tersebut, terindikasi menaikkan harga barang jasa, kemudian selisihnya dibagibagikan secara “silih korupsi” dalam bentuk korupsi dengan korupsi yang

„ Bersambung ke hal.11

„ Bersambung ke hal.11

Peralatan PLTS Banyak Dicuri Orang Pemkab Sumenep Diharapkan Lebih Waspada

SUMENEP, TEROPONG – TANGAN-tangan jahil mulai meramba di Kabupaten Sumenep. Hal ini terbukti di sejumlah jalan yang dianggarkan oleh Pemkab Sumenep melalui Kantor Energi Sumber Daya Meneral (ESDM) nilainya tidak sedikit, kini peralatannya sudah banyak dicuri oleh tangan-tangan jahil. Akibat hal tersebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep terpaksa menganggarkan kembali untuk memperbaiki dan membeli peralatan tersebut yang telah hilang dicuri maling. Demikian hasil pantauan Kominitas Peduli Kabupaten Sumenep (KPKS) belum lama ini. PLTS di Jalan Surabaya Sumenep

„ Bersambung ke hal.7

Kondisi Jembatan Mambulau Kapuas Miring Pemkab Kapuas Miliki Penginapan Setara Hotel Bintang Tiga

LSM SISIR Akan Laporkan Proyek Sontoloyo JAKARTA, TEROPONG - PEMBANGUNAN proyek normalisasi yang saat ini lagi berjalan, kelihatannya asal-asalan.Hal ini terlihat di lapangan saat warga di lokasi pekerjaan menelepon TEROPONG. Menurut sumber dan pantauan di lapangan, bahwa proyek Normalisasi Kali Irigasi Bekasi Tengah Kelurahan Ujung Menteng Kecamatan Cakung, Jakarta Ahmad Yazied Bustomi

„ Bersambung ke hal.11

DBD Merajalela, Warga Desa Paowan Keluhkan Kinerja Dinkes SITUBONDO, TEROPONG - WARGA Paowan mempertanyakan kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) Situbondo dalam menangani perkembangan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), yang mulai mewabah di mana-mana. Untuk sekedar pengasapan (fogging) saja, setiap warga yang menjadi korban DBD harus terlebih dahulu mengumpulkan surat keterangan dari rumah sakit. Setelah ada surat dari rumah sakit, baru fogging itu dapat di lakukan di kampungkampung pemukiman warga. Warga Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, yang tinggal di dusun Bukkolan, sepakat untuk melaporkan kinerja Dinkes kepada Bupati Situbondo, H.Zaenal. Pasalnya warga setempat menilai, instansi pimpinan Abu Bakar itu, tidak serius menangani kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di lingkungan mereka. Menurut T. Imam Riyanto, Ketua RT, sekaligus sebagai BPD, pihaknya akan melaporkan kepada Bupati Situbondo, yang tertuang dalam surat resmi, yang ditembuskan kepada Ketua DPRD Situbondo, dan Badan „ Bersambung ke hal.11

Satpol PP ‘Merampok’ Barang Dagangan PKL Wiyung Irfan Diduga Sengaja Uji Keberanian Ormas Pemuda Pancasila

Kondisi jembatan gantung Pulau Mambulau

Bupati Ir Ben Brahim S Bahat MM MT dan isteri saat berada didepan Guest House

KAPUAS, TEROPONG - JEMBATAN gantung yang melintasi muara DAS Kapuas dan menghubungkan Sari Pulau dan Pulau Mambulau Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas, kondisinya kini sangat menghawatirkan. Salah satu tiang penyangga jembatan tampak miring diduga akibat dihantam

KAPUAS,TEROPONG - Sejumlah fasilitas dalam kota Kuala Kapuas jelang peringatan Hari Jadinya ke-210 Kota Kuala Kapuas dan Hari Ulang Tahun ke-65 Pemerintah Kabupaten Kapuas tanggal 21 Maret 2016 mendatang terus berbenah agar semakin Amin, Indah dan Ramah sebagai

„ Bersambung ke hal.11

„ Bersambung ke hal.11

Penyelidikan Dugaan Kasus Sumber Waras Terus Berjalan Kejati Diminta Periksa Kadis Kebersihan DKI JAKARTA,TEROPONG - KASUS dugaan korupsi Rumah Sakit Sumber Waras dipastikan terus berjalan. Tak ada istilah basi dalam penanganan perkara korupsi. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, penyelidikan Rumah Sakit Sumber Waras kasus dugaan penyimpangan da-lam pembelian lahan RS Sumber Waras masih terus berlangsung. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang bahkan menyatakan, bahwa tidak ada isitlah basi dalam mengusut kasus tersebut. “Mana ada kasus basi?, belum sekian tahun”, ujar Saut Situmorang saat di konfirmasi Wartawan.

JAKARTA, TEROPONG - KOALISI LSM Jakarta barubaru ini melaporkan hasil temuan mereka tentang proyek Renovasi 6 unit Kontainer Capsul kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dugaan penyimpangan pada proyek Renovasi Kontainer Capsul itu diduga kuat melibatkan Petinggi Dinas Kebersihan Isnawa Adji Container abal-abal? Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2015. Yakni, pada Unit Pengelolaan Sampah Terpadu Usaha Kawasan Mandiri yang dipimpin Asep Kuswanto,SE. Dalam laporan Koalisi LSM tersebut dibeberkan berbagai data serta foto

„ Bersambung ke hal.11

„ Bersambung ke hal.11

Kejari Diminta Usut Anggaran Sudin Sosial 2015

Berdalih Untuk Pembangunan Sekolah

JAKARTA, TEROPONG - TERKAIT Anggaran di Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2015, M.Sitanggang Ketua LSM “SISIR” DPW DKI Jakarta mendesak supaya Kepala Kejak-saan Negeri Jakarta Selatan supaya memeriksa mantan Kasudin Sosial Jakarta Selatan Drs. Kismoyohadi,M.Si serta Kasubag TU Siti Djulaeha,S.Sos, hal terkait anggaran tahun 2015 yang baru saja dilaksanakan. Adapun dugaan korupsi yang yang merebak adalah Belanja Bahan dan Pangan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lanjut Usia yang mencapai Rp.2.282.280.200, Belanja Bahan dan Pangan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Siti Djuleha,S.Sos Penyandang Disabilitas Rp.276.607.500, Belanja Bahan dan Pangan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Bermasalah Sosial Rp.4.306.304.000. Menurut informasi melalui stafnya yang tidak ingin disebutkan namanya, bahwa di Seksi Rehabilitasi Sosial (Rehsos) yang dikomandoi Maria April Astuti,S.Sos.M,Si yang sekarang di KDSK sempat bermasalah juga dan berurusan dengan aparat hukum dan Kepala Kejari Jakarta Selatan juga diminta periksa Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial (Dayasos) Susiana terkait kegiatan pengadaan pin emas apa betul itu memang emas asli dan apa dilaksanakan juga. „ Bersambung ke hal.10

SURABAYA, TEROPONG Sudah tidak bisa dihitung berapa kerugian materiil dari Pedagang Kaki Lima (PKL) saat akan dieksukusi oleh petugas Satpol PP Pemkot Surabaya. Bukan lapaknya saja yang dihancurkan, tapi barang dagangannya juga hilang begitu saja. Kali ini yang menderita adalah 15 PKL di Wiyung binaan Pemuda Pancasila PAC Wiyung. Selain toko dan warung yang dihancurkan, dagangan para PKL dirampok oleh oknum Satpol PP. Mereka mengambil minum dan rokok seenaknya, tanpa membayar 1 sen pun. IronisSatpol PP Pemkot Surabaya saat nya, Irfan Kasatpol PP yang me- mengesekusi PKL di Wiyung ngetahui adanya penjarahan yang dilakukan oleh anakbuahnya, ternyata malah tutup mata. Irfan selaku Kasatpol PP Pemkot Surabaya sengaja menguji keberanian dari Ormas Pemuda Pancasila, sehingga dalam melakukan eksekusi tidak perlu sosialisasi dulu. Pokoknya, begitu mendengar ada PKL binaan Ormas Pemuda Pancasila, petugas Satpol PP langsung bertindak arogan, tanpa berfikir dampaknya. Menurut investigasi yang dilakukan TEROPONG, Selasa (9/20) sekitar 200 personil dari Polrestabes Surabaya, Polsek Wiyung, Garnisun dan Koramil datang ke lokasi PKL Wiyung. Petugas Satpol PP membongkar „ Bersambung ke hal.11

Enam Tower Diduga Bermasalah, Disegel Satpol PP

MOJOKERTO, TEROPONG DIDUGA Kepala Sekolah (Kasek) SDN I Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojoketo, melakukan pungutan liar (pungli) terhadap para siswa-siswinya, akhir-akhir ini. Dengan berdalih iuran untuk persiapan pembangunan sekolah, padahal sesuai amanah Permendikdas no 44 tahun 2012 menyatakan, bahwa, sekolah negeri dilarang keras untuk melakukan pungutan maupun tarikan kepada

S A M PA N G, TEROPONG DIDUGA 6 (enam) tower dianggap bermasalah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sampang terpaksa melakukan penyegelan terhadap enam tower yang berlokasi di Desa Pasean, Kecamatan, Kota Sampang, Kabu- Petugas Satpol PP Sampang saat melakukan penyegelan paten Sampang, tower bermasalah Rabu (10/02). Tower milik PT Naragita Dinamika Komunika Jakarta itu selama ini sudah tiga tahun tidak memenuhi jewajibannya, yakni membayar retribusi (pajak tahunan). Sehingga Satpol PP akhirnya melakukan penyegelan terhadap 6 tower yang dianggap bermasalah tersebut. Kepala Satpol PP Sampang, Hamdani, melalui Kasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Moh Jalil mengatakan, bahwa ada 6 tower milik satu PT yang sama sudah bermasalah sejak tahun 2014 lalu. Sehingga setiap tahunnya, melakukan upaya pemanggilan terhadap PT yang bermasalah tersebut. “Tower milik PT Naragita Dinamika Komunika

„ Bersambung ke hal.10

„ Bersambung ke hal.11

Kasek SDN Watesnegoro I Terancam Dilaporkan Ke Kejaksaan