Penegak Hukum Layak Lakukan Pulbaket

cmyk

cmyk

Suratkabar Nasional

1

"Investigasi, Hukum & Kriminalitas"

Edisi 702| Th.XV Minggu I| 1-7 Pebruari 2016|

P. Jawa Rp. 5.000,- [Luar Jawa Tambah Ongkos Kirim]

email: [email protected]

Pembangunan Jembatan Kanigoro Rp.18 Miliar, Layak Disorot

Ir. Mohamad Anwar, Kadis PU Bina Marga Kabupaten Malang

MALANG, TEROPONG – PEMERINTAH Kabupaten Malang dalam tahun anggaran (TA) 2014-2015 lalu telah mengalokasikan anggaran dari APBD Kab. Malang untuk Pembangunan Konstruksi Jembatan Kanigoro. Dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan ini dilakukan 2 (dua) tahap. Untuk tahap I (Pertama) TA 2014 dialokasikan anggaran sebesar Rp 7 miliar, sedangkan anggaran untuk penawasan teknisnya dialokasikan anggaran (PAGU) Rp.200 juta, HPS Rp.199.815.000,-. Sedangkan pemenang untuk paket pekerjaan jasa konsultansi ini adalah Bangun Persada Selaras, dengan harga penawaran Rp.196.641.000,-. Untuk tahap ke II (dua), pembangunan jembatan Kanigoro ini dialokasikan anggaran (PAGU/HPS) Rp.11 miliar. Sedangkan pelaksana/pemenang untuki paket pekerjaan konstruksi jembatan ini adalah PT. Sriwijaya Perkasa, dengan harga penawaran Rp.10.900.100.000,Jadwal penandantanganan

Penegak Hukum Layak Lakukan Pulbaket Tampak cat pada jembatan sudah mengelupas

Tampaksalah satu baut pada kontruksi baja jembatan tidak terpasang

TIPIKOR Pungli Prona Penjaringan Sari

Jadi “Bancakan” Lurah, Camat dan BPN

JPU dari Kejari Surabaya menunjukan bukti pada persidangan, 28/1/ 2016 lalu

SURABAYA, TEROPONG - DUGAAN korupsi pengadaan sertifikat masal (Prona) yang di gelar pada hari Kamis 28 Januari 2016 lalu di ruang Candra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan agenda pemeriksaan 6 (enam) orang saksi, yang juga sebagai panitia Prona. Sidang pungli Prona dengan terdakwa Lurah Penjaringan Sari, Wahyu Priherdianto ini berlangsung hingga pukul 23:00 WIB dari pukul 21:10 Wib Bersambung ke hal.6

Kejaksaan Cium Aroma Dugaan Korupsi Dana Hibah Bansos 2014/2015 Sejumlah Pejabat SKPD Mulai Diperiksa

BLITAR,TEROPONG Kejaksaan Negeri (Kejari) Blitar mengendus aroma korupsi dana hibah dan bansos dari APBD Kabupaten Blitar tahun anggaran 2014 dan 2015. Penyaluran dana ini tampak nya mulai dipersoalkan oleh berbagai pihak. Sebab, aliran dana hibah dan bansos tersebut mencapai puluhan miliar rupiah, yang disalurkan kepada ormas, LSM dan lainnya. Yang patut diduga ada Hargo Bawono, SH

Bersambung ke hal.7

Diperiksa Kejaksaan SIDOARJO, TEROPONG – DALAM Tahun Anggaran (TA) 2015 ini, Pemerintah lewat Kementerian Pekerjaan UmumPerumahan Rakyat (Kemen PUPERA) cq. Direktorat Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA)/Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Brantas telah mengalokasikan anggaran (PAGU) sebesar Rp.2.598.701.000,, untuk paket pekerjaan “Peningkatan Jaringan Irigasi Saluran Primer Mangetan Kanal Kabupaten Sidoarjo”. Bersambung ke hal.6

Pemasangan lining plate dan tumpukan lining plate

Wartawan mencoba menghitung lining plate yang belum terpasang

Program P4-ISDA IK TA 2014 Sarat Korupsi? Tipikor Polda Jatim Lakukan Pulbaket SURABAYA, TEROPONG – PROGRAM Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air – Irigasi Kecil (P4 ISDA-IK) adalah salah satu program pemerintah sebagai kompensasi bahan bakar minyak (BBM) untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk wilayah kerja Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, dalam Tahun Anggaran (TA) 2014 lalu pihak Pemerintah

Tebar Aroma Gratifikasi

dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum-Perumahan Rakyat (Kemen PU-Pera) cq Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA)/Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan (OP) SDA BBWS Brantas telah mengalokasikan anggaran untuk progamran PA-ISDA-IK ini sebesar Rp.19.854.271.000,-. Untuk paket pekerjaan yang dibiayai dari Anggaran Pendapa Bersambung ke hal.6

Habiskan Dana Miliaran Rupian, Bangunan Tidak Bermanfaat

Pembangunan Pasar Ternak Terpadu Kab. Sumenep Disorot SUMENEP, TEROPONG - PEMBANGUNAN Pasar Ternak Terpadu Kab. Sumenep di Desa Pekandangan Sangra, Kec Bluto, menjadi sorotan publik. Pembangunan pasar ternak terpadu yang dibangun sejak 2014 dan kelar pada tahun 2015 itu tidak jelas peruntukannya. Terbukti, hingga saat ini tidak ada aktifitas layaknya pasar hewan dibeberapa kecamatan lainnya. Sampai sekarang fasilitas yang memakan dana milliaran rupiah itu masih menyisakan banyak pertanyaan. Disamping belum jelas pemanfaatannya, pelaksanaan pembangunan fasilitas bagi para pedagang hewan itu secara teknis diduga bermasalah.

JAKARTA, TEROPONG - TAHUN 2013 lalu, Suku Dinas (Sudin) Tata Air Jakarta Timur cukup banyak berkegiatan terkait dengan pembangunan saluran berpatokan proses lelang ULP. Namun, dari semua kegiatan itu santer disebut-sebut tak satu pun berhasil diselesaikan sesuai batas waktu yang ditentukan. Salah satu diantaranya adalah kegiatan Normaslisasi saluran PHB Jalan Raya Halim Perdana Kusuma Sisi Timur dan Barat Kecamatan Makasar tahun angggaran 2015 dengan nilai pagu Rp.5.999.187.563 dan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp.4.986.883.575 yang dimenangkan PT.KAK dengan nilai penawaran Rp.4.379.717.973. Diduga kuat ada beberapa item pekerjaan tidak dilaksanakan

cmyk

Bersambung ke hal.6

Peningkatan Jaringan Irigasi Mangetan Kanal TA 2015 Rp.2,362 Miliar

Proyek Sudin Tata Air Jakarta Timur

Bersambung ke hal.10

Wartawan saat berada di lokasi Jembatan Kanigoro

Ahmad Yazied Bustomi


Plat atap bangunan tidak diplester

cmyk

SURABAYA-SIDOARJO

2

Pengemudi Lamborghini Diadili

Bukti Perdamaian dan Uang Santunan Ditolak Hakim

SURABAYA, TEROPONG - Sidang perdana kasus kecelakaan maut super -car Lamborghini dengan terdakwa tunggal Wiyang Lautner, digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan ini, terdakwa

dijerat pasal berlapis oleh JPU Ferry Rahman SH yakni pasal 310 ayat 4 Junkto pasal 106 UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan,dengan ancaman 6 tahun penjara. Kronologisnya, terdakwa Wiyang Lautner mengendarai

super Car Lamborghini maut, melaju beriringan dengan mobil Ferari warna merah dengan kecepatan tinggi. Hal ini dilakukan terdakwa di Jalan Kertajaya pada saat arus lalu lintas sedang sepi. Namun tiba-tiba mobil Lamborghini yang dikendarai terdakwa oleng ke kiri. Sehingga menabrak warung STMJ,mengakibatkan korban meninggal dunia yakni Kuswariyono. Sedangkan dua orang korban lagi yakni Mujianto dan srikanti mengalami luka berat,dan kini masih di rawat di rumah sakit. Dengan kejadian tersebut, terdakwa Wiyang Lautner ditangkap polisi. Setelah sebelumnya hendak melarikan diri

karena takut dikeroyok massa. Akhirnya kasus ini disidangkan di PN Surabaya,setelah sebelumnya tersebar issu bahwa kasus ini akan dipetieskan alias di- 86 kan. Ini mengingat bahwa terdakwa anak orang kaya pengusaha galangan kapal yang banyak duitnya. Sidang yang diketuai majelis hakim H.Burhanuddin SH ini dengan agenda pembacaan dakwaan dari JPU. Sedangkan terdakwa didampingi kuasa hukumnya yakni Ronald Napitupulu SH,yang sebelumnya terdakwa menggunakan kuasa hukum dari Amos Takka. Namun entah mengapa tiba-tiba dicabut kuasanya. Dalam persidangan kuasa

hukumnya terdakwa Wiyang, Ronald Napitupulu tidak mengajukan eksepsi, atau sanggahan dari dakwaan JPU. Namun mengajukan bukti surat perdamaian antara terdakwa dengan korban. “Juga bukti uang santunan dari terdakwa kepada ke tiga korban,namun bukti itu semua di tolak oleh ketua majelis hakim,karena bukti tersebut di lampirkan nanti aja di nota pembelaan,” ujar Burhanudin SH. Sedangkan kuasa hukum Ronald Napitupulu selesai sidang langsung ambil langkah seribu alias kabur dari kerumunan wartawan. Sidang ditunda minggu depan dengan agenda langsung pemeriksaan saksi. (ifan)

dan 1b UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. “Pelaku terancam hukuman 10 tahun

penjara dan pidan denda paling banyak Rp 300 juta,” tegas Iwan. (shoumu)

CNT Ungkap Pengiriman Narkoba SIDOARJO, TEROPONG - Customs Narcotics Team (CNT) gabungan petugas Bea Cukai Juanda, BNN Provinsi Jatim, POMAL Juanda dan PT Pos Indonesia, berhasil mengungkap paket kiriman 20 ribu butir narkotika jenis Nimetazepam atau Erimin 5/ Happy Five. Modus pengiriman barang berbahaya asal Taiwan dengan nomorpengirimanEE688012104TW itu disembunyikan dalam kemasan kotak teh sebanyak 20 ke-

masan. Setiap kotak kemasan teh diberi 1000 butir Erimin 5. Dari temuan barang berbahaya itu, petugas gabungan dari CNT melakukan kordinasi untuk menyelidiki pemilik paketan itu. Petugas gabungan sudah mendeteksi bahwa barang yang dicurigai jenis narkotika golongan empat itu. Petugas tetap melakukan penyelidikan dengan tetap konsentrasi siapa pemilik barang tersebut. “Saat ada pria mengakui barang tersebut miliknya, akhirnya

CNT berhasil mengungkap dan mengamankan CYL berkewarganegaraan Taiwan si pemilik barang beserta menyita 20 ribu butir Emirin 5 itu,” tegas Kepala KPPBC Juanda Iwan Hermawan, Jumat (29/1/2016) lalu. Dia menyebutkan, barang diatas, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika merupakan jenis narkotika golongan lV. Pelaku dianggap melanggar pidana sesuai diatur pasal 61 ayat 1a

Kadishub Jatim Resmikan Pembangunan Masjid Senilai Rp 2,8 Miliar

Masjid Kantor Dishub LLAJ Prov Jatim

Jasa Raharja Jatim Bayar Santunan Sebesar Rp 250,183 miliar SURABAYA, TEROPONG – Sepanjang tahun 2015 lalu, PT Jasa Raharja (JR) Cabang Jawa-Timur (Jatim) telah membayar klaim santunan terhadap korban kecelakaan lalu- lintas (laka lantas) sebesar Rp 250, 183 miliar. Pembayaran santunan ini, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2014 lalu, yang tercatat sebesar Rp 230,014 miliar. Humas JR Jatim, Totok Ery Sukamto menyatakan, dari total pembayaran santunan itu yang terbesar adalah untuk santunan korban yang meninggal dunia. Rinciannya, adalah untuk korban yang meninggal dunia sebesar Rp131,962 miliar. Ini mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2014, yakni

SURABAYA, TEROPONG – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), telah mengucurkan dana APBD Provinsi Jatim Anggaran Tahun

2015 lalu untuk Dinas Perhubungan Dan Lalu Lintas Jalan Provinsi Jatim guna pembangunan masjid Kantor Dinas Perhubungan dan lalu Lintas Jalan Prov Jatim di Jln A Yani No. 268 Surabaya sebesar Pagu Rp.2.800.000.000. Dalam pemilihan penyedia, metode pemilihan penyedia melalui Lelang Umum, awal pengadaan 1-5-2015 dan akhir pengadaan 1-6-2015. Pelaksanaan pekerjaan pada awal pekerjaan 1-6-2015, dan akhir pekerjaan 30-12-2015. Dalam investigasi yang dilakukan TEROPONG di lokasi proyek terdapat beberapa kejanggalan. Namun demikian, Kadishub telah meresmikan pembangunan masjid senilai miliaran rupiah tersebut, Rabu (27/1). Kendati TEROPONG berkalikali konfirmasi kepada Sekretaris Dishub dan LLAJ Prov Jatim, selalu dikatakan keluar atau rapat di luar kantor. Terakhir TEROPONG mau mengkonfirmasi kepada Sekre-

Wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG dalam menjalankan tugas dilengkapi Surat Tugas / Kartu Pers dan namanya tercantum dalam susunan boks redaksi

Ketua DPC INSA Surabaya :

“Surabaya Jadi Tempat Pelayaran Terbesar di Indonesia“ SURABAYA, TEROPONG – Masyarakat Jawa - Timur (Jatim) sudah sepantasnya merasa bangga, karena menjadi tempat lahirnya tol laut nasional. Bahkan ketika zaman Kerajaan Majapahit dahulu kala, Jatim sudah menjadi tol laut dunia. Sebab, kala itu sudah banyak kapal-kapal yang melayari dari Surabaya sampai Jazirah Arab. Demikian diungkapkan oleh Ketua DPC INSA Surabaya, Stenvens Lesawengen kepada para mahasiswa dan hadirin di sela-sela acara Launching New Branding Stiamak Barunawati di Gedung Barunawati, Kamis (28/1). Menurut Stenvens Lesawengen, armada kapal di zaman kerajaan Majapahit begitu hebat dan mampu mengarungi lautan dunia. Ini tentunya berbeda dengan kapal-kapal generasi terbaru yang beroperasi saat ini, yang mampu mengangkut 22.000 kontainer. “Harus diakui bahwa Surabaya adalah tempat pelayaran terbesar di Indonesia. Tercatat ada 130 pelayaran nasional yang berada di sini,” kata Stenvens yang juga menjabat Wakil Ketua Umum DPP INSA ini. Masih kata dia, pelayaran di Surabaya ini memberikan kontribusi sebesar 40 persen dari total armada nasional yang mencapai 14.000 kapal. Perkembangan pelayaran nasional begitu pesat sekarang ini. Jauh berbeda jika dibandingkan pada 50 tahun silam. Kala itu, diperkirakan ada sekitar 6000an kapal yang mengelilingi seluruh Indonesia. Namun demikian, lanjut Stenvens Lesawengen, dari 14.000 kapal yang beroperasi di seluruh Indonesia itu, sekitar 70 persen justru menunggu muatan di Pulau Jawa ini. “Kapal-kapal itu menunggu muatan di Pelabuhan yang ada di Surabaya dan Jakarta. Armada kapal itu menunggu muatan yang cukup lama, akibat infrastruktur pelabuhan yang masih terbatas,” cetusnya. Rata-rata satu kapal mampu melayani muatan sekitar 300 TEU’s, dan melayani Surabaya hingga Papua. Namun demikian, berbeda halnya dengan kapal-kapal berukuran besar yang beroperasi saat ini, mampu mengangkut 2.000 hingga 3,000 boks kontainer yang melayani dari Indonesia bagian timur menuju Indonesia bagian Barat. Terlebih lagi, adanya penurunan biaya transportasi dan tarif sudah pasti akan memicu globalsiasi dunia. “Transportasi laut, perdagangan dan infrastruktur pelabuhan tidak bisa dipisahkan lagi. Namun demikian, sayangnya pemerintah tidak cermat tentang hal tersebut,” ungkap Stenvens. Sementara itu, Ketua DPW ALFI Jatim, Hengky Pratoko mengungkapkan, pihaknya mendukung perdagangan dunia. Oleh sebab itu, sekitar 650 angggota ALFI telah mendapatkan pelatihan mengelola bisnis forwarding dengan baik. Namun demikian, nilai tukar dolar AS masih memberikan tekanan kuat terhadap nilai rupiah dan masih bertengger di angka Rp 13.900. Oleh karena itu, kinerja ekspor-impor nasional masih terganggu saat ini. (omo)

DPW ALFI JATIM Mengucapkan

Selamat & Sukses

Atas Launching New Branding STIAMAK Barunawati Ttd,

Hengky P Ketua

Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jatim Galakkan Ikan Nila Jatimbulan


Penerbit : PT. MEDIA TEROPONGDOR GROUP Akta Notaris : No. 20 Tanggal 14 Juni SK Menkum & HAM No: AHU-17864.40.10.2014, Tanggal 16 Juli 2014 NPWP : 70.453.117.7-615.000 Komisaris Utama : Bachtiar Sitorus, SH Direktur Utama : Johan Faktari Sitorus, SE Penanggung Jawab/Pem. Umum/Pem. Redaksi : Bachtiar Sitrorus, SH Redaktur Pelaksana : Yoyok Kustaryo Redaktur : Yoyok K, Dedy Kusnomo, SH, Beduar Sitinjak, SH Dewan Redaksi : Bachtiar Sitorus, Yoyok Kustaryo, Dedy Kusnomo, Beduar Sitinjak Sekretaris Redaksi : H. Basonta E.M.P Pemasaran/Sirkulasi : Subakir, Siagian Lay Out : Dany S, Nur Hayati WARTAWAN : Surabaya : M. Ifan Zamorano, Oyong Sandra Leo, Salmon Bakanaung, Ardianus FSP, Andre Peatric H., Bhayu Indarto. Sidoarjo: H.M. Shoumu HS. Tuban : Magetan : M. Kasim. Tulungagung : - Kab/Kota Blitar : Zaenal Arifin, Rosi Muhaimin. Mojokerto : H. Husnan. Banyuwangi : Priyatna Kusumah. Kapuas : Nordin. Bondowoso:Bambang Sulistiono, Edy Junaedi. Kota Probolinggo : Totok Hariyanto, Ainul Yakin. Kab. Probolinggo : Agus Salehuddin. Malang : Renno Tetelepta Bojonegoro: Agus Budiono. Sampang : Mat Pandi. Pamekasan : Nur Halis. Kab. Simalungun/Kota Pematang Siantar : K. Sitorus. BIRO : Situbondo : Suyono (Kepala), Syifaudin, Ervan Wahyono, Heru Sukaryadi, Misyadi. Sumenep : A. Gaffar Rifa’i (Kepala), Gatot Supriyadi, Andy Makki, Achmad Afandi, Koko Andryanto. PERWAKILAN : DKI Jakarta : Muller S (Kepala), Sukardi (Jakarta Utara), Benny Moniaga S (Jakarta Selatan), Norton S. (Bekasi) Kalimantan Selatan : Drs. H. Hariady Mulia (Kepala), Imran A.H (Tanah Bumbu), Jumanti Liany (Kotabaru). TIM INVESTIGASI : Bachtiar Sitorus, SH (Ketua), Beduar Sitinjak, SH, Oyong Sandra Leo. PENASEHAT HUKUM : Muara Harianja, SH, Azam Khan, SH Alamat Redaksi : Jalan Ketapang 2A No.19, Suko, Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur. Telp: 031-8541284. Email: [email protected]. Rekening : Bank BCA KCP Makro Pepelegi No. Rek : 465.003.1097 a/n. Bakhtiar Sitorus, SH. Percetakan : PT. Aksara Grafika Surabaya (isi diluar tanggungjawab percetakan)

tari Dishub dan LLAJ Prov Jatim , Selasa(26/01), dikatakan oleh Nafi selaku petugas piket di Pos Keamanan, jika Sekretaris sedang rapat dan akan disampaikan ke staf sekretaris. (osleo)

Edisi 702| 1-7 Pebruari 2016

SURABAYA, TEROPONGPemerintah Provinsi JawaTimur (Pemprov. Jatim) melalui Dinas Perikanan dan kelautan Provinsi Jatim Bidang Budidaya, secara serius terus menggalakan pembenihan ikan-ikan unggulan, semacam Nila Jatimbulan, yang mempunyai nilai jual tinggi untuk kepentingan masyarakat Kelompok Tani Ikan di wilayah Prov. Jatim. Nila Jatimbulan (Nila Jawa Timur Umbulan), merupakan Nila varietas baru hasil selective breeding (seleksi individu) yang memiliki pertumbuhan yang lebih baik. Metode seleksi didasarkan pada standar Prosedur Operasional (SPO) No.1 yang dikeluarkan oleh Pusat pengembangan Induk Ikan Nila (PPIINN) Jakarta. Berasal dari hasil seleksi 6 strain ikan nila antara lain: Nila hitam G3, Nila Hitam G6, Nila Hitam Punten, Nila Putih Sle-

man, Nila Merah Citra Lada, Nila Merah Kedung Ombo. Dari kegitan tersebut telah didapatkan hasil tiga generasi yaitu hasil seleksi individu I yaitu F1, hasil seleksi individu II yaitu F2 dan hasil individu III yaitu F3, perbanyakan calon induk dilakukan hasil seleksi individu III (F3) yaitu F1 Nila Jatimbulan. Berdasarkan hal tersebut dan sedian calon induk yang ada pada saat ini di UPT PBAT Umbulan. Maka ikan nila hitam hasil seksi individu (F3) layak untuk dijadikan induk penjenis dan dilepas oleh Menteri Kelautan Dan Perikanan dan di seminasikan kepada instansi atau pembudidaya yang memerlukan. Berdasarkan hasil pertemuan pelepas ikan nila hasi seleksi individu pada 30 Oktober 2007 di Dirktorat Jenderal Perikanan Budidaya Departemen Kelautan Dan Perikanan Jakarta, telah

diperoleh keputusan bahwa ikan nila hasil seleksi individu yang disetujui untuk dilakukan pelepasan adalah Ikan Nila Hitam dengan nama Nila Jatimbulan. Pelepasan varitas ikan nila jatimbulan sebagai Galur Unggul induk ikan nila diputuskan kepada Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI No. Kep.11/MEN/2008. Dari hasil monitoring di lapangan, performa ikan nila hitam tersebut dari generasi ke generasi menunjukan peningkatan pertumbuhan yang cukup berarti. Dalam rangka memperbaiki mutu induk ikan nila maka perlu dilaksanakan program pengadaan induk/broodstock ikan nila. Hal ini dilaksanakan demi memenuhi tuntutan globalisasi dunia dengan adanya persyaratan sertifikasi mutu yang ditetapkan oleh pembeli (buyer) dan untuk meningkatkan devisa negara dan pendapatan pembudidaya ikan. Melihat kondisi yang demikian maka ke depan Indonesia harus mampu menghasilkan induk ikan nila sendiri. Dari gambaran tersebut, maka UPT PBAT Umbulan melaksanakan program pemuliaan Broodstock induk Ikan Nila yang bertujuan untuk menghasilkan induk ikan nila strain/

varietas baru yang memiliki keteria yag bersifat unggul dalam pertumbuhan. UPT PBAT Umbulan nantinya diharapkan mampu mensuplai kebutuhan induk unggul bagi UPTD dan UPR serta kekurangan benih dimasyarakat pembudidaya ikan. Nila Jatimbulan layak disebut sebagai induk unggul karena melalui berbagai uji antara lain, Uji pertumbuhan F1,F2,dan F3, Uji reproduksi morfologi, dressing percentage, Uji multi lokasi, Uji adaptasi salinitas, Uji genetika (kekerabatan, Genetic gain), Uji bebas dan tantang penyakit. Dengan keunggulan memiliki pertumbuhan yang lebih cepat (nila genetik gain 19.47/21.59%). Prosentase hatching rate (HR) tinggi (90%) dan sintasan tinggi (85%) memiliki daya adaptasi yang kuat terhadap perubahan salinitas, Tahan terhada penyakit (bahteri aeromonas hidrophyll) mudah berhadaptasi dan dapat dibudidayakan pada lokasi yang berbeda kondisi lingkungannya (tawar-payau). Pembenihan Nilajatimbulan, dikolam tanah ikan nila membuat sarang untuk memijah berbentuk kubangan bulat dengan garis tengah 3050 cm kedalamam 10-15 cm. Menebar induk betina ke dalam wadah pemijahan, 5-7 hari se-

belum menebarkan induk jantan, untuk menormalkan kondisi induk dari stres akibat handling memasangkan induk jantan 57 hari setelah penebaran induk betina dalam wadah pemijahan dengan kepadatan satu ekor/m2, mengamati kemunculan larva berenang dipermukaan air kolam pemijahan setiap hari sejak hari ke 10 setelah percampuran induk jantan dan betina. Padat Tebar dan Rasio Jantan Betina. Pada tebar induk 1-2 ekor/m2. Rasio jantan dan betina yang digunakan dalam pemijahan adalah 1:3 atau 1:4 yaitu satu ekor jantan:3 atau 4 ekor betina. Umur produktif ikan nila adalah 2-4 tahun. Penyeseran larva panen larva dapat dilakukan dengan cara penyeseran larva ada hari ke 10-12 setelah penebaran induk. Pemanenan larva secara maksimal ada hari ke 1521 setelah penebaran. Panen larva dihentikan setelah hari ke 3035, benih kecil yang lolos dari panen larva akan menjadi hama. Waktu menyeser larva dari dilakukan pagi, siang dan sore. Waktu paling efektif untuk menangkap larva dengan seser yalah siang hari antara jam 11.00-12.00, udara cerah tanpa angin larva cenderung ke tepi bak/kolam dan mengambang dipermukaan. (osleo- adv)


TAPAL KUDA

Karyawati Pabrik Rokok Sampurna Terancam di PHK

Liana Purnama Wati

JEMBER, TEROPONG - Salah satu korban dugaan penipuan, Liana Purnama Wati, warga Dusun Krajan Rt 019 / Rw 006, Desa Talkandang, Kecamatan Kota Anyar terpaksa melaporkan Zawidjini Haral Haein (32), warga Dusun Krajan Rt 12/Rw 004, Desa Talkandang, Kecamatan Kota Anyar ke pihak berwajib , karena telah diduga melakukan penipuan dan penggelapan barang milik orang lain.

Laporan tersebut diterima langsung oleh AIPTU Joko Subagyo, SH, selaku Kanit Reskrim Polsek Kota Anyar dengan tanda bukti laporan Nomor: 86/LX/2015/RES PROB/ SEK KTA, pada 17 September 2015 lalu. Awal mula, Liana memberikan pinjaman berupa beras sebanyak satu ton kepada Zawidjini pada Sabtu 22 Agustus 2015 lalu, dengan total nilai Rp.11.700.000,Dia meminjamkan beras tersebut dengan cara membawa-bawa nama teman kerjanya di pabrik rokok tersebut sebanyak 28 orang. Dengan adanya kasus tersebut, AIPTU Joko Subagyo memanggil dua orang saksi dari pabrik rokok tersebut, yakni Sisma dan Kiki. Sisma mengaku kalau dia tidak pernah meminjam beras kepada siapapun. Sedangkan Kiki dipanggil pihak kepolisian, namun tidak hadir karena saat menerima panggilan mengalami kecelakaan. Pada 23 september 2015 yang lalu, AKP Ohim, Kapolsek Kota Anyar

mengeluarkan surat (SP2HP) A1 atas dasar hasil penyidikan diberitahukan kepada Liana sebagai korban atas rujukan pasal 5 ayat (1) huruf f UU No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban. Pada 30 September 2015, AKP Ohim mengeluarkan surat (SP2HP) A4, menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap para saksi. Adapun saksi yang dipanggil di antaranya, Choirul Anwar sebagai saksi dipanggil Kamis, 24 September 2015. Sedangkan, Sisma dipanggil 24 September 2015. Mahfud dipanggil Jumat, 30 September 2015. Semua saksi dipanggil untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Pada Jumat, 09 Oktober 2015, AIPTU Joko mengambil langkah untuk melakukan konfrontir, sekaligus menyita barang bukti berupa data-data pengambilan beras tersebut. Berdasarkan hasil penyidikan dianggap sudah lengkap, AIPTU Joko mengambil langkah untuk mengirim berkas tersebut ke kejaksaan kraksaan dan sudah positif dinyatakan (P-21).

Dan selanjutnya penyidik Polsek Kota Anyar BrigPol Lutfi AP, SH mengirim tersangka ke Kejaksaan Kraksaan, Rabu, 13 Januari 2016 yang diterima oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kraksaan yakni” Tridiastijowati,SH. Dengan surat perintah penahanan dalam kota selama 20 hari terhitung sejak 13 Januari 2016 hingga 01 Februari 2016 dengan Nomor: 7/0,541/ Ep.1/01/2016. Hasil informasi yang dihimpun Suratkabar Nasional TEROPONG, terkait kasus yang di lakukan oleh Zawidjini / wiwid, informasinya masih ada lagi yang akan melaporkan Wiwid kepada pihak berwajib dengan kasus yang tidak jauh beda. Korbannya adalah Ririn, warga Paiton dengan total kerugian sebesar Rp 65 juta. Dengan adanya kasus ini JPU Kejari Kraksaan akan segera mengirim berkas tersebut ke Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan. Selanjutnya nasib Wiwid akan ditentukan oleh majelis hakim PN Kraksaan. (totok)

Pembangunan Pabrik Arang Dikeluhkan

Asap Pabrik Sebabkan Sesak Nafas Warga SITUBONDO, TEROPONG Dibangunnya pabrik arang di area perkampungan Rt.03.Rw.05 Desa Mojosari, Kecamatan Asembagaus, Kabupaten Situbondo banyak dikeluhkan oleh warga setempat, akhirakhir ini. Pasalnya, berdirinya pabrik arang di area perkampungan,Rt.03.Rw.05 Desa Mojosari, Kecamatan Asembagus ini, menyebabkan banyak warga sekitar lingkungan Rt.03.Rw.05, kini mengalami sesak nafas akibat pencemaran udara dari asap pembakaran

kayu dari pabrik arang tersebut. Menurut Ketua LSM Tranparansi, Junaidi Rofi. berdirinya pabrik arang yang terletak di Rt.03.Rw.05, itu sangat mengganggu kesehatan masyarakat di sekitar. Karena lokasinya kurang tepat, yaitu berada di area perkampungan lingkungan masyarakat yang padat penduduknya. “Masyarakat setempat bersama saya sudah melaporkan ke Bupati,Satpol PP,bahkan ke Dinas terkait. Namun laporannya kurang diindahkan. Jangan- jangan sudah

masuk angin,” ucap Ketua LSM Transparansi, Junaidi Rofi. Bahkan, laporan warga setempat menyarankan supaya pabrik arang tersebut ditutup atau dipindah ke tempat lain, yang jauh dari perkampungan penduduk. Agar tidak mengganggu masyarakat, karena asap dari pabrik arang tersebut dapat menyebabkan pencemaran udara. Sehingga banyak warga mengalami sesak nafas dan diduga pabrik arang tersebut tidak mengantongi ijin. (heru)

Junaidi Rofi

Kini Pembangunan Jalan Hotmix Diprioritaskan

Tampak jalan Raden Wijaya Kota Probolingo sudah di rigit beton

PROBOLINGGO, TEROPONG - Kota Probolinggo hampir di semua ruas jalan dilengkapi aspal beton (hotmix) semakin merata di semua ruas jalan di Kota Probolinggo. Kondisi ini tak terlepas dari instruksi Walikota Probolinggo Rukmini sejak 2014 lalu.

Menanggapi keinginan Walikota Probolinggo Dinas Pekerjaan Umum (PU) merealisasikan menjadi kenyataan. “Keinginan itu disampaikan disejumlah rapat ini kota harus berbenah dan berbeda dengan ruas jalan kabu-

paten “ Kata dinas Pekerjaan umum ( PU ) Adi Purnomo kepada semua awak Media, Selasa (26/1) Sepanjang 2015 dari sepuluh ruas jalan di Kota Probolinggo yang ditingkatkan ke depan di antaranya Hot Mix dengan panjang Keseluruhan 3074 meter. Dua ruas jalan tersisa ditingkatkan dengan Ringit Beton, Yakni Jl. Anggrek dan Jl. Raden Wijaya dengan Panjang keseluruhan 739 meter. Upaya Hot Mix ruas jalan sebagai tanda identitas Kota tersebut akan berkelanjutan tahun ini dan tahun – tahun depan selanjutnya, tahun ini Dinas Pekerjaan Umum ( PU ) melalui bidang Bina Marga akan meningkatkan ruas jalan 30 ruas yang didominasi Hot Mix, sementara anggaran yang disiapkan mencapai Rp 11.8 miliar. Di antara ruas jalan tersebut meli-

puti: Jl. Maijen Panjaitan, Jl. A. yani, Jl. Basuki Rahmat, Jl. Gatot Subroto, Jl. Sunan Ampel, Jl.Brantas Jl.Slamet Riyadi, Jl. Kapuas, Jl. Semeru dan Jl. Bengawan Solo. Sementara itu, Kabid Bina Marga, Pada Dinas Pekerjaan umum Kota ProbolinggoYoswedi Rahmono menyatakan, 30 ruas jalan yang dimaksud tersebut di semua jalan kota mulai wilayah tengah, utara dan selatan. “ Mayoritas hot mix, bahkan lebih dari 80 persen,” ungkapnya. Hanya sebagian kecil yang menggunakan Lapen Yakni untuk Jalan kecil jalan Lingkungan atau jalan yang rusak parah, pada ruas jalan yang demikian, penggunaan Hot Mix menelan biaya lebih mahal sehingga perlu di perbaiki dulu dengan Lapen – di Kota Probolinggo sendiri terdapoat hampir 200 yang dikelola Pemkot. (ayakin)

3

Kab. Situbondo Fokus Infrastruktur dan Penguatan Ekonomi SITUBONDO, TEROPONG Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun ini masih fokus untuk perbaikan infrastruktur dan penguatan ekonomi. “Perbaikan infrastruktur masih menjadi fokus pelayanan, mengingat masih banyak infrastruktur pedesaan yang masih sangat memperihantinkan. Semisal jalan raya dan jembatan,” kata Syaifullah, Sekretaris Daerah Situbondo kepada wartawan, pekan lalu. Syaifullah Selain itu, program lain yang menjadi fokus APBD 2016 yaitu penguatan ekonomi kerakyatan. “Dua program ini mendapatkan suntikan anggaran perioritas utama, guna melanjutkan program tahun sebelumnya yang lebih fokus second city,” ucap Syaifullah, Sekretaris Daerah Situbondo. Syaifullah menambahkan, proyek infrastruktur harus merata. Saat ini masih banyak jalan desa yang memeprlukan perbaikan. Oleh karena itu, infrastruktur pedesaan yang menjadi kebutuhan masyakat menjadi program prioritas. Sebagaimana diketahui, APBD tahun 2016 mencapai Rp 1, 9 triliun. Untuk anggaran tidak langsung atau anggaram rutin sudah bisa dipergunakan. Namun untuk anggaran langsung masih menunggu proses sesuai ketentuan yang belaku, seperti proses lelang maupun penunjukan rekanan untuk proyek yang nilainya dibawah Rp 200 juta. (ervan)

Bocah SD Cabuli Saudaranya Sendiri Usai Nonton Film Cabul

SITUBONDO, TEROPONG - Bahaya pornografi kini kini tidak lagi dimonopoli oleh kalangan orang dewasa saja. Bahkan, anak bau kencur kini bisa bebas mengakses dan menikmati tontonan film cabul secara gratis lewat handphone (HP). Buktinya, habis menonton video porno lewat handphone milik temannya, sebut saja Gundul (14), bocah yang masih duduk dibangku SD ini, mencabuli Mawar (5), bocah yang masih duduk dibangku sekolah Taman Kanak-Kanak (TK). Diduga si gundul ini telah mencabuli seorang bocah. Si Gundul dilaporkan kepolisi oleh orang tua korban dengan tuduhan telah mencabuli anaknya, Kamis (28/1). Menurut Kasatreskrim Polres Situbondo AKP Rianto, Gundul dituduh oleh orang tua korban mencabuli anaknya yang konon masih saudara dekat pelaku sendiri. “Menurut pengakuannya akibat nonton video porno di HP temannya, sehingga pelaku pingin nyoba seperti yang ditonton lewat video tersebut. Pelaku sudah kita amankan di rumahnya. Dan persoalannya masih ditangini di Unit PPA,” ucap Kasatreskrim. Selama pemeriksaan berlangsung pelaku didampingi ibu asuhnya yang tak lain bibinya sendiri. Karena sejak masih kecil, pelaku tinggal bersama sang bibi. Sebab, ibu kandungnya meninggal dunia. Sedangkan ayah kandungnya menikah lagi dan pulang ke rumahnya di Kecamatan Arjasa. Kepada polisi, si gundul mengakui perbuatannya telah mencabuli Mawar dan sempat memasukkan anunya ke anunya si mawar. Untuk menekan penyalahgunaan ponsel para siswa. Polres Situbondo berencana melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo untuk melakukan razia HP di sekolah-sekolah. Hal ini dilakukan agar kejadian ini tidak terulang kasus serupa. “Saya rasa hal ini cukup penting untuk menjaga anak didik kita agar tidak terjerumus dengan kecanggihan teknologi HP,” ucap AKP Riyanto. (misyadi)

LSM Reformasi Bentuk Tim Relawan Penanggulangan Bencana Alam

Polres Rilis Rukan Bhabinkamtibmas dan Program Molimo PROBOLINGGO, TEROPONG - Polres Probolinggo secara resmi telah merilis rumah kantor (rukan) Bhabinkamtibmas dan program MOLIMO (Madat, Madon, Minum, main, dan Maling) di Rukan Bhabinkamtibmas Ipda Hasani di Desa Randumerak, Kecamatan Paiton, Selasa (26/01). Dihadiri langsung oleh Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari dan forkopimda Kabupaten Probolinggo, sejumlah SKPD, keluarga besar Polres Probolinggo, Forkopimda, anggota Bhayangkari, Kepala Desa dan Babinsa kodim 0820 Probolinggo. Launching yg dilakukan langsung oleh Dir Binmas Polda JatimKOmbes Pol Gamar Basri ini diawali dengan kegiatan teatrikal tentang keberadaan Rukan Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan polemik isu santet di kabupaten Probolinggo. Menurut Kapolres Probolinggo AKBP Iwan Setyawan, saat ini ada 26 anggota Polres Probolinggo yang tinggal di desa, terdiri dari 25 Bhabinkamtibmas dan 1 Polair. Untuk wilayah hukum Polres Probolinggo meliputi 294 desa di 21 kecamatan. Dari jumlah tersebut masih ada 268 desa yang belum ada rukan Bhabinkamtibmas. “Masih di 18 kecamatan bhabinkamtibmas berdiri. Tiga kecamatan lainnya belum tersedia, diantaranya Kecamatan Leces, Tegalsiwalan dan Bantaran. Saya yakin anggota sudah paham dengan situasi di desanya. Jika

Molimo merupakan erobosan kreatif yang diharapkan bisa menjadi pioner bagi Polres lain. Molimo sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. “Rukan bhabinkamtibmas sangat mendukung dan saling menguntungkan. Isu santet realitanya masih ada dan masyarakat masih mempercayainya. Molimo memang kenyataan yang sering terjadi di masyarakat. Dengan keberadaan Rukan Bhabinkamtibmas ini semoga program molimo bisa dilaksanakan dengan baik,” tukasnya. (agus) sedang berada di Polsek, bisa melapor ke istrinya. Gunakan Rukan Bhabinkamtibmas ini untuk diskusi dan menyelesaikan masalah,” katanya. Sedangkan untuk Program MOLIMO, Kapolres menjelaskan bahwa itu merupakan program lama yang diperbaharui lagi dalam rangka menciptakan situasi aman dan kondusif di wilayah hukum polres Probolinggo sendiri. Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari menyampaikan banyak terimakasih atas ide cerdas polres Probolinggo sehingga bisa menjadi solus ipenanganan di Desa sebagai upaya pendekatan kepada masyarakat. “Semoga kekurangannya bisa dilakukan bersama dengan pemerintah Daerah dalam rangka menciptakan masyarakan yag makmur dan sejahtera,” ucapnya.

Bupati juga memberikan ide solusi terkait dengan masih banyaknya kekurangan Rukan Bhabinkamtibmas supaya pelayanannya lebih maksimal lagi dan masyarakat tidak usah jauh jauh datang ke Polsek. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan kantor desa untuk pendekatan terhadap masyarakat. “Saya mewajibkan kades menganggarkan sarana telekomunikasi berupa HT kepada kades atau bidan. Sebab kesehatan ini menjadi prioritas utama masyarakat. Jika setuju akan saya kelurkan nantinya perbub tentang pengadaan alat komunikasi sehingga cita cita menciptakan situasi aman dan damai bisa tercapai,” cetus wanita berhijab tersebut. Sementara itu, Kombes pol Gamar Basri menyampaikan bahwa Rukan Bhabinkamtibmas dan program

SITUBONDO, TEROPONG - Situbondo adalah salah satu kabupaten yang rawan bencana alam, karena melihat letak geografisnya kabupaten Situbondo terletak di bawah Kabupaten Bondowaso. Salah satu contohnya adalah sering terjadi banjir kiriman dari kabupaten tetangga. Ditambah lagi angin puting beliung dan tanah longsor. Maka dari itu, LSM Reformasi tergugah untuk melakukan penanggulangan bencana tersebut untuk mengurangi resiko bencana alam. Yakni dengan membentuk tim relawan penanggulangan bencana alam dengan jumlah personil terdiri dari 25 orang, yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Selain itu, juga mendirikan posko tim relawan penanggulangan bencana alam yang terletak di jln. Widuri Nomor 01 Buduan, Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo. (yon)

Kapolres Gelar Penyuluhan Bahaya Narkoba SITUBONDO, TEROPONG - Akhir- akhir ini bahaya narkoba sudah sangat membahayakan masyarakat, khususnya generasi muda Indonesia. Sebab, penggunanya bukan lagi terbatas pada orang perkotaaan dan berduit tebal saja. Namun kini mulai masuk ke pelosok desa. Untuk menekan peredaran kasus narkoba di wilayah Kabupaten Situbondo, Kapolres Situbondo AKBP Puji Hendro Wibowo SH, SIK, turun langsung melakukan penyuluhan dan pembinaan bahaya narkoba kepada tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan elemen masyarakat lainnya di pendopo Kecamatan Bersambung ke hal.10

Kapolres Situbondo saat memberikan penyuluhan bahaya narkoba

MADURA

4

Pj. Bupati Sumenep :

“Berharap Bupati Dan Wabup Terpilih Makmurkan Rakyat”

Drs. Ec. Soedharmawan, Pj. Bupati Sumenep

Serah terima penetapan dari ketua KPU kepada bupati terpilih

SUMENEP, TEROPONG – Setelah menjalani proses Pilkada, mulai dari pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, hingga proses ke Mahkamah Konstitusi (MK), akhirnya diputuskan pasangan calon (paslon) DR. KH. A. Buya Busyro Karim, M.Si – Ach. Fauzi menjadi pemenang Pilkada Desember 2015 lalu. PJ. Bupati Sumenep Drs. Ec. Sudarmawan, MM merasa bersyukur perjalanan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati sukses sesuai dengan mekanisme yang ada. “Sehingga kesuksesan itu adalah milik seluruh rakyat Sumenep,”kata Pj. Bupati Drs. Ec Sudharmawan, MM di sela-sela acara Rapat Pleno penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, bertempat di Hotel Utami Sumekar, Rabu (27/1). Menurut Pj. Bupati Sumenep, rakyat Sumenep telah membuktikan dan telah memahami terkait dengan kedewasaannya dalam berdemokrasi, karena hal itu perlu apresiasi.

Dia juga penyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, yang telah turut mensukseskan dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Sumenep ini. “Kepada KPU termasuk didalamnya seluruh jajaran Kepolisian, Kodim 0827 Sumenep serta seluruh ellemen masyarakat yang telah ikut membantu dalam penyelenggaraan Pilkada, sehingga bisa aman terkendali,” cetusnya. Masih kata Drs. Ec. Sudharmawan, jika sejarah telah mencatat, Kabupaten Sumenep di kanca regional merupakan Kabupaten yang diperhitungkan oleh Propinsi. Bahkan Kabupaten di Madura bahwa Sumenep memiliki pertumbuhan ekonomi 6,32 persen yang sudah mendekati pertumbuhan ekonomi Propinsi yang kini memiliki 7,02 persen. Oleh sebab itu, Kabupaten Sumenep ke depan akan lebih baik. Diharapkan ke depan, Sumenep harus lebih baik. Termasuk kepada semua pihak, karena sekarang bukan saatnya bertan-

ding, tetapi bersanding. Bagaimana saling bersalaman untuk menuju Sumenep ke depan lebih makmur. Kedua Paslon Bupati dan Wakil Bupati memiliki tujuan yang sama untuk “Memakmurkan Rakyat Sumenep”. Sementara itu, dalam rapat Pleno terbuka ini disampaikan oleh Ketua KPU Sumenep A. Waris. S.Sos telah resmi dan menetap-an pasangan DR. KH. A. Busyro Karim – Ach. Fauzi yang diusung PKB, PDIP dan didukung Nasdem telah ditetapkan pasangan calon terpilih setelah ditetapkan. “Hal ini merupakan hasil rentetan kegiatan membutuhkan waktu panjang, mulai dari pemungutan suara, rekapitulasi tingkat PPK hingga KPU bahkan ketingkat Mahkamah konstitusi (MK), atas gugatan No. urut dua pasangan Zainal Abidin-Dewi Kholifah dan hasil keputusan atas gugatan tersebut,” cetusnya.

Perlu diketahui, lanjut A. Waris, bahwa rapat pleno ini penetapan paslon hanya menindak lanjuti hasil keputusan di MK, karena sesuai dengan mekanisme satu hari setelah ada keputusan. Pihak KPU harus menetapkan paslon Bupati dan Wakil Bupati. Oleh sebab itu, dia mengajak kepada semua pihak untuk menjaga suasana agar tetap kondusif. Karena rapat penetapan ini adalah amanah perundang-undangan, tegas A. Waris yang dihadiri PJ. Bupati Drs.Ec. Sudharmawan, MM, Sekretaris Daerah Drs. Adi Soetarto, M.Si, Jajaran Forpimda, seluruh pimpinan SKPD, Pengurus Parpol, Aktifis, dan sejumlah Pers. Sementara itu, Calon Bupati Sumenep terpilih DR. KH. A. Busyro Karim, mengakui adanya proses demokrasi yang sudah berjalan. Dalam penyelenggaraan Pilkada di Sumenep yang dilalui dengan proses demokrasi yang ada ini merupakan pembelajaran yang sifatnya berharga, bahkan bisa dijadikan ajang pendidikan politik bagi masyarakat. Oleh karena itu dengan hasil kemanangan paslon urut 1, kemenangan itu bukan berarti bangga hati. Akan tetapi justru harus bertanggung jawab pada amanah masyarakat yang memberikan kepada dirinya. Diakui ini merupakan amanah yang cukup berat yang harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan sebelumnya dalam pelaksanaan pemilihan yaitu harus siap kalah dan siap menang. Hal inilah saatnya gerbang dalam memaknai siap menang diakui tidak akan terlena dengan kemenangan, akan tetapi harus senantiasa mengabdi untuk masyarakat Bersambung ke hal.10

Wabup Sampang :

“Dana Desa Harus Dimanfaatkan Untuk Pembangunan Desa”

SAMPANG, TEROPONG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Sampang menggelar Sosialisasi Dana Desa yang dikemas dengan “Silaturrahmi Bersama Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Dengan Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Sampang” bertempat di Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) Sampang, Kamis (21/01).

Acara yang dibuka oleh Wakil Bupati (Wabup) Sampang H Fadhillah Budiono, di hadiri pula oleh Dandim 0828 Sampang Letkol. Inf. Indrama Bodi, S.Pd, Kepala Kejaksaan Negeri Sampang Adhi Prabowo, SH, Sekda Kab. Sampang Puthut Budi Santoso, SH, M.Si, Kabag Ops Polres Sampang Kompol Drs. Syaiful, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat serta Kades se-Kabupaten Sampang.

Wabup Sampang H. Fadhilah Budiono menyatakan kepada ratusan Kepala Desa (kades) yang hadir dalam silaturahmi itu agar betul-betul mengelola dana desa (dd) di desanya masing-masing, untuk semata-mata kepentingan masyarakat. “Adanya dana tersebut harus benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan pembangunan Desa dan jangan coba-coba dana desa oleh Kepala Desa di gunakan untuk kepentingan pribadi, dan konsekwensinya akan berhadapan dengan hukum,” ucapnya. Fadilah Budono berharap dengan adanya dana desa setiap Kades harus benar- benar memanfaatkan secara baik, yakni untuk meningkatkan pembangunan di desa. “Dengan adanya silaturrahmi dan sosialisasi ini, para Kepala Desa harus benar–benar memanfaatkan dana tersebut untuk pembangunan di Desa, dan bisa mempertanggungjawabkan

dana desa tersebut,” ujarnya Pada kesempatan itu pula, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang, Adhi Prabowo mengatakan, pihaknya siap mengawal penggunaan dana desa untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran dalam pengelolaan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. “Tindakan kami ada dua, yaitu tindakan mengawasi dengan melakukan pengawalan pembangunan, pintu kami terbuka untuk para Kepala Desa yang ingin melakukan konsultasi atau pendapat hukum untuk melakukan pembangunan di desa, tapi kalo ngawur pelaksanaannya kami akan turun ke lapangan dan akan mengambil tindakan,” katanya. Sementara itu, Kepala Bapemas, M. Amiruddin dalam laporannya menuturkan, bahwa, peserta sosialisasi meliputi seluruh Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Sampang beserta bendahara Desa/ Lurah dengan jumlah 372 orang. Serta seluruh Camat dan kasi PMD se-Kabupaten Sampang sebanyak 14 Camat 14 Kasi PMD Kecamatan. (pan)


Pembunuh Bayaran Menggunakan Celurit dan Parang

SUMENEP, TEROPONG - Selasa (26/1) sekitar pukul 01.00 WIB di Dusun Dandan, Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, telah terjadi penganiayaan. Masyarakat spontan keluar rumah lantaran mendengar suara jeritan dari salah satu rumah tetangga. Seorang perempuan bernama Herni (50) dianiaya beberapa orang pembunuh bayaran tak dikenal. Informasinya, motif pembunuhan itu terjadi kemungkinan besar lantaran korban diissukan memiliki ilmu hitam alias santet. Di malam kejadian, bu Suri - panggilan akrab Herni - tengah tidur pulas diteras rumahnya bersama Ibu Maki (mertua korban). Sekitar pukul 01.30 WIB, Maki terbangun dari tidurnya lantaran mendengar suara jeritan menantunya. Dia terkejut hampir pingsan melihat menantu perempuannya tengah dianiaya beberapa orang pembunuh tak dikenal dengan menggunakan celurit dan parang. Sontak Maki berteriak minta tolong famili dan tetangganya. Mendengar terikan Maki, seketika itu pula pelaku langsung melarikan diri. Saat tetangga dan familinya datang, korban kedapatan terkapar berlumuran darah penuh luka menganga disekujur tubuhnya. Adapun luka korban diantaranya pergelangan tangan kanan putus, pergelangan tangan kiri patah tulang hampir putus, luka sobek dibagian punggung, luka sobek di pipi kanan, luka sobek di bagian atas lengan kanan dan tiga luka sobek di bagian kepala. Sekitar pukul 02.00 WIB, korban langsung dilarikan ke RSUD Pamekasan untuk mendapatkan pertolongan. Sampai saat ini kasus tersebut masih dalam penanganan Polsek Pragaan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. (gatot)

Sejumlah PLT Kasek Habis Masa Jabatan

Dinas Pendidikan Diduga Salahgunakan Wewenang SUMENEP, TEROPONG – Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep mulai disorot oleh sejumlah aktivis, terkait banyaknya SK PLT Kepala Sekolah pada saat ini telah habis masa jabatannya. Sorotan ini tentunya membuat Dinas Pendidikan Pemkab. Sumenep harus tanggap menghadapi hal tersebut. Ini sesuai dengan Perbup No. 45/2012 pasal (19) tentang Pelaksana Tugas (PLT), khususnya di masing Ach. Novel. SH masing sekolah. “Apabila terjadi kekosongan jabatan Kasek sebelum pengangkatan Kasek definitif, Bupati yang dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan menunjuk Pelaksana tugas Kepala Sekolah untuk jangka waktu paling lama 12 bulan,” kata salah seorang pengurus Komunitas Peduli Kabupaten Sumenep (KPKS), pekan lalu. Hal tersebut juga dipertanyakan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep H. Ach. Novel.SH bahwa, PLT Kasek masa berlakunya habis dengan sendirinya. PLT Kasek itu sudah tidak ada dalam hal ini langsung kembali menjadi guru. Jadi bagi PLT Kasek itu sudah tidak bisa lagi menganfra (mengajukan, menerima dan mengelola-red) dana bantuan operasional sekolah (BOS) maupun Bantuan Siswa Miskin (BSM). Apabila dana tersebut dicairkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, maka dengan sendirinya Kepala Dinas Pendidikan bisa dikenakan tentang adanya Undang-Undang Penyalahgunaan kewenangan. “Sehingga, nantinya akan terimbas kepada persoalan hukum,” kata Ach. Novel. SH ketika ditemui wartawan TEROPONG di ruang kerjanya, Senin (25/1). Masih kata Novel, berarti Dinas Pendidikan Pemkab Sumenep sama Bersambung ke hal.10

Program Bunga Bangsa Tahap III Dilaksanakan di Kec. Proppo

Bupati Pakmekasan bersama Dirjen Kementerian PDT dan Pengembangan Kawasan Desa

PAMEKASAN, TEROPONG Kegiatan program Bupati mengajak membangun desa (bunga bangsa) pada putaran ketiga yang dilaksanakan di Desa Klampar, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan pada 19-20 Desember 2015 merupakan program unggulan Bupati Pamekasan Drs Ach Syafii dalam masa pemerintahannya saat ini. Dalam pelaksanaan kegiatan itu dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) pembangunan kawasan pedesaan dari kementerian pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (PDT), Johozua M Yoltuwu dan Ketua DPRD Pamekasan Halili serta seluruh pimpinan SKPD

Pamekasan dan dihadiri oleh seluruh kepala desa se-kabupaten Pamekasan serta para tokoh masyarakat Pamekasan. Pelaksanaan program bunga bangsa merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten (pemkab) Pamekasan merupakan ajang silaturrahmi antara bupati dan wakil bupati serta seluruh jajaran forpimda Pamekasan dengan elemen masyarakat desa secara langsung. Hal itu bertujuan untuk mendekatkan diri terhadap masyarakat desa dan menyerap aspirasi masyarakat desa secara langsung tentang pembangunan desa,baik sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemba-

ngunan lainnya. Oleh sebab itu, pembangunan yang telah dilakukan oleh pemkab Pamekasan dapat dilaksanakan secara lebih baik dan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Terkait pelaksanaan program bunga bangsa yang dilaksanakan kali ini bertemakan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya desa menuju manjur (mandiri sejahtera dan makmur) dalam rangka pelaksanaan undang-undang desa. Artinya desa harus mempersiapkan sumber daya aparatur, sumber daya alam dan potensi

lainnya yang dimiliki untuk mewujudkan kemandirian,kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Ini sebagaimana yang diharapkan dalam amanat undangundang No 06 tahun 2014 tentang desa. Hal itu tentunya menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan amanat undang-undang tersebut. Adapun agenda kegiatan bunga bangsa yaitu temu wicara menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (PDTT) bersama kepala desa se- kabupaten Pamekasan. Sosialisasi “GEMARIKAN”(gerakan memasyarakatkan makan ikan,forum grup discusion (FGD) bersama badan pengembangan wilayah surabaya-madura (BPWS)

tentang penyusunan desain kawasan sentra batik dan wisata terpadu kecamatan Proppo,gerakan perempuan tanam dan pohon. Dialog Bupati Pamekasan bersama masyarakat/ warga desa klampar, pembagian doorprize kepada warga/ warga desa klampar,jalan-jalan santai bersama bupati pamekasan,pelayanan EKTP dan KK serta akte kelahiran secara gratis,pelayanan dan penyuluhan kesehatan secara gratis,pelayanan perpustakaan keliling dan internet gratis,pameran batik, jamu madura, jajanan tradisional dan produk UKM. Menurut Bupati Pamekasan Drs Ach Syafii Msi, program bunga bangsa merupakan agenda tiga bulanan yang digelar itu, dilaksanakan mulai tahun 2013 hingga sekarang ini. Hal itu merupakan upaya untuk mendekatkan diri dan memperet talisilaturahmi oleh seluruh jajaran Forpimda Pamekasan terhadap masyarakat desa. Oleh sebab itu, adanya program bunga bangsa itu dapat melakukan penyerapan aspirasi dan informasi serta keluhan masyarakat desa secara langsung dan lebih mendalami serta memahami permasalahan yang terjadi di tingkat desa. “Kami sangat optimis untuk mengakselarisasikan pembangunan desa dan kawasan pedesaan kabupaten

pamekasan akan semakin besar, sebagaimana sesuai dengan amanat undang-undang No 06 tahun 2014 tentang desa,” cetusnya. Sementara itu, Dirjen pembangunan kawasan pedesaan dari kementerian pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi(PDT) Johozua M Yoltuwu mengatakan, kementerian pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi untuk tahun 2016, mendapatkan mandat langsung dari pemerintah pusat yaitu dari presiden RI untuk menukik dan terjun langsung ke desa guna menyusun program-program desa yang dapat dirasakan dan memperoleh manfaat yang besar bagi masyarakat. Oleh sebab itu, untuk anggaran tahun 2016 akan memprioritaskan program pengembangan infrastruktur baik pembangunan jalan, jembatan, sarana air bersih serta irigasi akan dikembangkan pada program yang lebih besar. “Dengan adanya dana desa(DD) yang dikucurkan oleh pemerintah pusat dari anggaran APBN supaya di gunakan untuk pembangunan yang sesuai dengan tingkat kebutuhan desa dan yang lebih diutamakan untuk digunakan pembangunan infrastruktur yaitu pembangunan jalan,jembatan dan sarana air bersih serta irigasi,” katanya. (halis/adv)


JAKARTA

5

Kejati Diminta Periksa Kadis Kebersihan

Renovasi 6 Unit Kontainer Kapsul Asal Jadi JAKARTA, TEROPONG - Koalisi LSM Jakarta baru-baru ini melaporkan hasil temuan mereka tentang proyek Renovasi 6 unit Kontainer Capsul kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.Dugaan penyimpangan pada proyek Renovasi Kontainer Capsul itu diduga kuat melibatkan Petinggi

Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2015. Yakni, pada Unit Pengelolaan Sampah Terpadu Usaha Kawasan Mandiri yang dipimpin Asep Kuswanto,SE. Dalam laporan Koalisi LSM tersebut dibeberkan berbagai data serta foto fisik Kontainer Capsul yang terkesan diker-

Camat Cilincing Razia 81 Becak JAKARTA, TEROPONG - Sejak 1 Januari 2016 hingga kemarin, Satpol PP Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara telah menertibkan 81 becak. Camat Cilincing, Nana Hadiatna menuturkan, penertiban yang dilakukan lantaran banyaknya keluhan dari masyarakat dengan keberadaan becak tersebut. Dia mengatakan, selain itu keberadaan becak juga telah membuat jalan-jalan jadi rawan macet.Untuk itu, agar kembali tertib sesuai aturan yang berlaku, keberadaan becak kembali di razia, Selasa (19/01). Lokasi yang paling banyak ditertibkan becaknya di Jalan Simpang Lima Semper, Tipar Cakung, dan Sungai Brantas Kelurahan Semper Barat serta Kelurahan Kalibaru. “Becak-becak tersebut yang berhasil ditertibkan langsung naikkan ke truk untuk dibawa ke gudang di Cakung Jakarta Timur,” ujar Camat Cilincing. (kardi)

30 Bangli Di PHB SunterAgung Dibongkar JAKARTA, TEROPONG - Sebanyak 30 Bangunan Liar (Bangli) yang berdiri di saluran penghubung (PHB) Danau Sunter Utara, RW 10, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dibongkar aparat Satpol PP dan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Camat Tanjung Priok, Syamsul Huda mengatakan, sebelum dilakukan penertiban kami terleTampak bangunan Liar dibongkar Satpol PP bih dahulu memberikan peringatan hingga perintah bongkar sendiri 3 x 24 jam. Karena tidak diindahkan, menerjunkan sebanyak 50 personel Satpol PP untuk melakukan pembongakaran. “Totalnya ada 30 bangunan semi permanen yang dibongkar. Kebanyakan digunakan sebagai warung makanan,” ujarnya, Kamis (21/1). Setelah rampung, masih kata Syamsul, penertiban akan dilanjutkan dengan normalisai PHB. “Diharapkan, setelah dikuras, saat puncak penghujan nanti saluran berfungsi maksimal menampung air sehingga tidak meluap menyebabkan genangan,” ujar Syamsul. (kardi)

jakan secara asal-asalan, amburadul, dan sangat mungkin tidak sesuai dengan kontrak kerja. Dari hasil investigasi dilakukan Haji Muller ST, Renovasi Kontainer Capsul itu dikerjakan salah satu Rekanan Binaan dari Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta di kawasan Bogor.Rekanan tunggal itulah selama ini mendominasi pekerjaan proyek Renovasi Kontainer di Kantor Dinas Kebersihan DKI Jakarta yang kini

dipimpin Drs.Isnawa Adji. Dalam laporan yang telah disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Koalisi LSM Jakarta sangat berharap kasus-kasus pelanggaran serta perbuatan tindak korupsi di tubuh Dinas Kebersihan DKI Jakarta dapat segera diungkap dan para pelaku kejahatan yang telah nyata-nyata merugikan keuangan Negara ditindaktegas. Koalisi LSM Jakarta juga akan membeber serta melaporkan tentang

Kontainer Capsul

beberapa kasus yang diduga masih mengendap antara lain kasus Penimbangan sampah yang diduga terkait

dengan perusahaan PT.Godang Tua Jaya (GTJ) serta Pengadaan kapal Bersambung ke hal.7

Gubernur Kecewa Kondisi Bangku Bus Gratis JAKARTA, TEROPONG - Bus gratis untuk Untuk tahap awal, ada lima unit bus yang disepenghuni Rusun Marunda diresmikan Gubernur diakan. MenurutAhok, seharusnya bus yang diguDKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). nakan untuk melayani penghuni Rusunawa adalah Peluncuran layanan bus Transjakarta gratis untuk bus yang bagus. Karena bila tidak, ia memprediksi warga yang bermukim di Rumah Susun (Rusun) warga akan enggan memanfaatkan layanan bus Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, tersebut dan lebih memilih membeli sepeda motor. Minggu (17/1). “Kalau sekarang orang yang naik bus itu mengLayanan bus Transjakarta gratis ke Rusunawa hayalnya begini. Kalau saya punya mobil, enggak Marunda, baru mulai beroperasi hari ini. Bus ini mau naik bus, enggak enak. Kalaupun enggak akan melayani rute Rusunawa Marunda hingga mampu beli mobil, bisa beli motor. Jadi yang naik Tanjung Priok. Alih-alih terkesan, Ahok justru motor tambah banyak, yang naik bus tambah dikit. kecewa dengan kondisi bus yang digunakan. MenuKarena busnya enggak enak,” ujarnya. rutnya, kondisi bangku di dalam bus tidak enak Dikatakan Ahok, pengoperasianlayanan bus Layanan Bus Transjakarta ke Rusun Marunda digunakan untuk duduk. Transjakarta gratis ke Rusunawa bertujuan agar Dia pun langsung melontarkan keluhannya itu penghuni Rusunawa tidak lagi terbebani ongkos pada Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Budi Kaliwono transportasi. “Kalau beli motor cuma bisa dipakai bapaknya. Anak sama yang juga ada di lokasi yang sama. “Saya enggak mau bus kayak gini, jelek. emaknya enggak. Makanya perlu di sediain bus. Bus kerusun tidak bayar. Pantat sakit. Anda siapkan bus yang saya naik, yang saya suka.Baru bisa Saya ingin bapak ibu uangnya tidak habis di transportasi. Jadi uangnya bisa untuk orang yang naik mobil mewah, pindah naik bus,” ujarnya. yang lain,” ujarAhok. (kardi)

Komandan Kapal Perang Australia Kunjungi Kantor Walikota JAKARTA, TEROPONG - Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Ahmad Ya’la menerima kunjungan Komandan Kapal Perang Australia HMAS Darwin, Philip Henry, di ruang tamu, Kantor Walikota Jakarta Utara, Senin (25/01). “Selamat datang di kantor Walikota Jakarta Utara,” ujar Ahmad Ya’la. Setelah menyambut kedatangan rombongan komandan kapal perang Australia, tamu kehormatan dipersilakan memasuki ruang tamu untuk berbincang-bincang sekaligus mencicipi camilan

khas kota Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Sekko menjabarkan kondisi wilayah Jakarta Utara yang memiliki berbagai obyek wisata unggulan, seperti 12 jalur destinasi wisata Pesisir. Sementara itu, Komandan Kapal Perang Australia HMAS Darwin, Philip Henry mengapresiasi dan kagum terhadap masyarakat Indonesia. Usai berdialog, kedua belah pihak saling bertukar cinderamata sebagai tanda kenang-kenangan dan melakukan sesi foto bersama. “Semoga kerjasama ini bisa berlanjut dibidang lainnya,” ujarAchmat. (Kardi)

Kunjungan Komandan Kapal Perang Australia HMAS Darwin

290 Botol Miras Disita di Tanjung Priok Diduga Melanggar Hukum Pembangunan Ruko di Jalan Lebak Bulus Raya

JAKARTA, TEROPONG - Pembangunan Rumah Toko empat unit berlapis tiga di Jalan Lebak Bulus Raya Nomor 33 Blok Z Kavling 14 Lebak Bulus Cilandak tergolong yang menimbulkan peristiwa tindak pidana. Sebab dokumen Ketetapan Rencana Kota (KRK) berkait IMB adalah peruntukan rumah tinggal.Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan pihak Walikota Jakarta Selatan pada Nopember 2015 itu jelas menuai pelanggaran UUBG 28/2002 dengan Perda Prov. DKI Nomor 7/2010 serta Perda 1/ 2014. Jakarta Corruption Watch (JCW) selaku pihak pelibatan dan partisipasi pemberantasan korupsi pada bidang tata ruang dan bangunan menuding jajaran Suku Dinas Penataan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan menimbulKan sifat-sifat dan cara-cara dalam tindakan dua (dua) kaki terhadap penyelenggaraan pembangunan ruko tersebut.Dua (2) kaki dituduhkan, dikarenakan alasan lemahnya pengawasan aparat terkait maraknya bangunan bermasalah di wilayah Jakarta Selatan, tidak dapat diterima menurut Undang undang yang berkelembagaan dalam tugas, fungsi dan pokok (tupoksi) yang berkewenangan hukum. Salah satunya, adalah IMB peruntukan rumah tinggal di Jalan Lebak Bulus Raya itu, kata koordinator JCW kepada TEROPONG, Kamis, di Balai Kota DKI. Selain melanggar Zonasi dan IMB, pembangunannya juga melanggar KDB, GSJ, RTBL dengan KTB serta KDH. Dengan demikian, kata Manat, anomali hukum IMB plus zonasi Rencana Detail Tata Ruang menunjukkan bahwa dua kaki Kepala Seksi Penataan Kota Kecamatan Cilandak,Widodo Bersambung ke hal.10

BB miras hasil razia

JAKARTA, TEROPONG - Pihak Kecamatan Tanjung Priok Jakarta

Utara terus meningkatkan pengawasan sekaligus mencegah peredaran Minuman Keras (Miras) ilegal. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Jakarta Utara (Jakut) menggelar operasi Miras di wilayah Kelurahan Tanjung Priok dan Warakas pada Senin (26/01) sore mulai pukul 17.00. Dalam operasi dipimpin Camat Tanjung Priok, Syamsul Huda.

Dia mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum di Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Dalam operasi minuman keras ini telah disita sebanyak 290 botol miras yang berasal dari berbagai jenis yang dijual tanpa izin. Pelaksanaan operasi miras dilaksanakan di JalanWarakas IV dansamping Stasiun Tanjung Priok. “Saat melakukan operasi, kami tidak mendapatkan perlawanan berarti dari para pedagang,”ujar Syamsul.

Hasil operasi berupa Miras yang disita, ujar Syamsul, selanjutnya, dikirim ke gudang di kantor Walikota untuk selanjutnya dimusnahkan. Kegiatan razia ini dilaksanakan sebagai antisipasi kerawanan yang mungkin ditimbulkan akibat pengaruh alkohol. Razia Miras ini memang sengaja dilakukan dengan tujuan untuk menekan peredaran minuman keras di tengah masyarakat. Selain itu juga, untuk menciptakan situasi lingkungan yang kondusif, aman, dan terkendali,” ujar Syamsul Huda. (Kardi)

Masih Proses Hukum Dua Laporan JCW di Kejati DKI JAKARTA, TEROPONG - Dua Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilaporkan pihak Jakarta Corruption Watch (JCW) ke Kejaksaan Tinggi, telah proses hukum. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar PB)Provinsi DKI Jakarta dan

Kasudin Damkar PB Kota Administrasi Jakarta Barat, sesuai tindaklanjut terhadap penatausahaan penanganan dugaan korupsi pada APBD 2014 itu adalah sudah proses menyelisik/ menyelidiki surat-surat atau dokumen pendukung terkait pelaporan kami. Itu, artinya, Kata koordinator JCW kepada TEROPONG, Kamis (28/01) di areal

Kejati DKI mengungkapkan, bahwa pemaparan data bersandingkan bukti bukti dugaan kuat peristiwa tindak pidana di dua unit SKPD Pemprov DKI tersebut adalah memenuhi penyelidikan terhadap pengadaan barang jasa di peruntukkan alat pemadam api manual bergerak dan pengadaan selimut anti api. Manat, menjelaskan,

tentang dua SKPD itu, sesuai data diperoleh/dimiliki pihak lembaganya yakni, unsur pertentangan kepenting dengan menggunakan kewenangan keduanya selaku kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara telihat dalam bentuk praktik korupsi dengan Korupsi yang bersifat ganda maupun Bersambung ke hal.10

Kinerja Buruk, Ahok Diminta Copot WargaTerjaring OTT di Jalan Plumpang Semper 2015, Realisasi Pencapaian Jabatan Ucu dan Sekdis Sosial

Basuki Tjahaja Purnama

Dra.Hj.Ucu Rahayu

Dra.Hj.Maryana

JAKARTA, TEROPONG - Ketua LSM “SISIR” DKI Jakarta M.Sitanggang mendesak supaya Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Masrokhan dan Gubernur DKI Jakarta Ahok supaya mencopot Jabatan yang diemban Mariana sebagai Sekretaris Dinas dan Kepala Panti PSAA Putra Utama 3 Dra.Hj.Ucu Rahayu, terutama Ucu Rahayu yang mantan Kasudin Sosial Jakarta Utara,yang sempat bermasalah terkait pengawasan PMKS disaat penjangkauan yang mengakibatkan PMKS itu meninggal. Karena, menurut M.Sitanggang, kinerja Ucu Rahayu cuma Wanprestasi yang bisanya hanya bersolek begitu juga Sekdis Sosial DKI Jakarta Mariana. “Untuk itu, Masrokhan ditantang mampukan mencopot keduanya atau melapor ke Gubernur DKI Jakarta Ahok,” ujar M.Sitanggang Ketua LSM “SISIR” kepada TEROPONG. Karena masih banyak pejabat Dinas Sosial DKI Jakarta yang layak menggantikan posisi mereka disana,dan yang benar-benar kerja dan dengan mutu kinerja yang bagus. (benny/kardi)

JAKARTA, TEROPONG - Aparat Sudin Kebersihan Kecamatan Koja, Jakarta Utara menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jalan Plumpang Semper depan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kampung Mangga, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Senin (25/ 01). Camat Koja, Rahmat Warga yang terjaring OTT di Kecamatan Koja Effendi Lubis didampingi Suhena Kepala Seksi Kebersihan Kecamatan Koja, menuturkan, masih ada masyarakat Jakarta Utara yang masih tidak peduli dan membuang sampah tidak pada tempatnya. Oleh karena itulah, perlu dilaksanakan OTT yang diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap kebersihan dan keindangan lingkungan. “Kegiatan ini dilaksanakan dalaam rangka menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum,” ujar Rahmat, Senin (25/01). Dalam kegiatan ini, masih ujar Rahmat, kami menurunkan 30 petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kebersihan DKI Jakarta. “Sebanyak 5 orang terjaring OTT.Mereka yang terjaring OTT, KTP-nya disita dan dibuat surat pernyataan dan didenda,” ujar Rahmat. Rahmat pun berharap masyarakat Jakarta Utara bisa tergerak untuk mematuhi berbagai aturan yang ada. Sementara, Abdul Khoir, salah seorang warga yang tertangkap membuang sampah sembarang mengaku tidak tahu kalau di lokasi itu tidak diperkenankan buang sampah. “Saya kapok enggak lagi buang sampah disana,”ujar Abdul Khoir. (kardi)

Pajak Reklame Masih Rendah

BEKASI, TEROPONG - Seketaris Dnas Pertamanan Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (DPPPJU) Kota Bekasi, Hudi Wijayanto menyebutkan, pencapaian pendapatan dari sektor pajak reklame 2015, masih tergolong rendah, yakni sekitar 58 persen (55 miliar). Hal ini disebabkan beberapa hal, yaitu karena adanya penataan kota sehingga reklame dikurangi, adanya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang zat adiktif rokok yang tidak membolehkan iklan rokok dan adanya Permenpu Nomor 10 Tahun 2010 tentang larangan pemasangan media ditrotoar dan media jalan. Adanya Permenkes yang melarang iklan mengenai zat adiktif tersebut, kata Hudi, menjadi salah satu penyebab hilangnya pajak reklame yang cukup besar. apalagi, penyumbang pajak iklan terbesar berasal dari rokok. Hudi mengatakan reklame rokok yang ada saat ini masih terpasang di Bekasi, karena masih memiliki izin. Pemkot Bekasi memang menunggu sampai masa izin iklan tersebut habis. “Iklan rokok boleh,tapi masuk kelas dua,bukan dipasang di jalur protokol,” jelasnya. Selain adanya perubahan kebijakan dari pusat tersebut, lanjut dia, kurangnya kesadaran masyarakat terkait izin pemasangan reklame itu juga menjadi salah satu alasan rendahnya pencapaian pajak reklame. menurut dia, masih banyak pemilik usaha, seperti di ruko - ruko, yang kurang memiliki kesadaran untuk mengurus perizinan atau perpanjangan perizinan reklame. Hal serupa juga diungkapkan Kabid Reklame DPPPJU Supriyatna. Dia menyebutkan tidak tercapainya target dikarenakan faktor pelemahan Bersambung ke hal.10

Suratkabar Nasional


6




Penegak Hukum ... kontrak tanggal 26 Maret 2015. Sementara untuk pekerjaan “Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan Kanigoro Tahap II” ini, dialokasikan anggaran (PAGU/HPS) Rp.200 juta. Sedangkan pemenangnya adalah CV. Bihanda Cipta Consultan, dengan harga penawaran Rp.196.058.000,-. Hasil penelusuran Tim Investigasi Wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG dilapangan, Rabu (27/1/2016) siang,

Pembangunan Jembatan Kanigoro ini memakai Konstruksi Baja. Jembatan ini dalam Tahun 2015 lalu baru diresmikan oleh Bupati Malang, DR. H. Rendra Kresna. Namun sayang, cat yang berada jembatan (lihat gambar, red) tampak sudah mengelupas. Tentu bahan cat yang dipergunakan untuk pengecatan, layak dipertanyakan kualitasnya. Sehingga pembangunan Jembatan Kanigoro ini diduga rawan pe-

Sambungan dari Hal.1 nyimpangan. Ir. Mochammad Anwar, Kepala Dinas Bina Marga Kab. Malang ketika dikonfirmasi terkait pembangunan Jembatan Kanigoro ini, Rabu (27/1/2016) sore, melalui selulernya, sayang tidak berhasil alias mailbok. Sebagaimana diketahui, panjang Jembatan Kanigoro 100 meter dengan lebar sembilan meter. Secara keseluruhan, proyek ini menghabiskan dana Rp 18 miliar yang bersumber dari

APBD Kabupaten Malang. “Tahap pertama sekitar Rp 7 miliar

dan tahap kedua sekitar Rp 11 miliar,” ungkap sebuah sumber

sembari menambahkan, Pemkab Malang juga melebarkan jalan

di kedua sisi akses menuju jembatan. (bachtiar… bersambung)

Diperiksa Kejaksaan ... Sedangkan pemenang lelang untuk paket pekerjaan Konstruksi ini adalah PT. Kumila Madura, dengan harga penawaran Rp.2.362.455.000,-, nomor kontrak: IK.02.04/015/ IRR-I/IX/2015, Tanggal Kontrak: 3 September 2015, masa pelaksanaan 100 hari. Hal ini sesuai dengan surat penujukkan nomor: KU.03.01/21.1/IRR-I/ IX/2015, tanggal 01 September 2015. Hasil penelusuran Tim Investigasi Wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG dilapangan, Selasa (26/1/2016) siang, pekerjaan Peningkatan Jaringan

Irigasi (JI) ini ternyata belum selesai sama sekali. Bahkan kondisi pelaksanaan pekerjaan terkesan sangat memprihatinkan. Bahkan dilapangan, lining plate (precast), tampak ditumpuk (lihat gambar,red). Ada dugaan lining plate itu dikerjakan oleh salah satu home industri, sehingga kualitasnya diragukan. Pasalnya, lining plate tampak sudah ada yang retak. Peningkatan Jaringan Irigasi yang berada di Sidomukti, Kraton, Krian ini tampak juga terlihat sebagian menggunakan batu muka, dan juga ada tampak

Sambungan dari Hal.1 menggunakan lining plate. Dilapangan juga tampak dua orang pekerja, yang diduga pekerja ini akan menyelesaikan pekerjaan toping pada pasangan batu muka. Namun sayang, dilapangan tidak tampak papan nama proyek. Dan lebih ironis lagi, juga tidak tampak Pengawas dari PPK Irigasi Rawa 1, SNVT PJPA Brantas. Dalam pelaksanaan penyelesaian pekerjaan ini diduga ada ketidak beresan, sehingga disebut-sebut ada masyarakat yang melaporkan pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Mangetan

Kanal ini ke pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo. Untuk membuktikan informasi tersebut, Wartawan pun mencoba melakukan konfirmasi ke Kasi Pidsus Kejari Sidoarjo, Nusrim, SH melalui selulernya, Selasa (26/1/2016) siang, namun sayang,nadamasuktapitidakdiangkat. Sementara hasil pantauan Wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG, dibelakang Gedung Kantor Kejari Sidoarjo tepatnya di parkiran, terdapat 1 (satu) lining plate. Diduga keberadaan lining plate ini, sebagai barang-bukti (BB), untuk

di lab kan. Sementara, Sugito, ST— Pelaksana Teknis PPK Irigasi Rawa I, ketika dikonfirmasi melalu selulernya membenarkan, bahwa masalah pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Mangetan Kanal ini sedang diperiksa Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Ketika disinggung masalah progress pekerjaan, Sugito mengatakan, terakhir tanggal 11 Januari 2016, progressnya baru sekitar 36%. Masalah waktu ada perpanjangan waktu hgingga 30 Januari 2016. Dan kepada pelaksana akan dikenakan sanski

putus kontrak dan denda, sesuai dengan ketentuan Sementara Indah Kusuma Hidayati, ST,MT—PPK Irigasi Rawa I dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, Ir. Muh. Amir Hamzah, ketika dikonfirmasi melalui sms (short massage service) Rabu (27/1/ 2016) siang, sayang hingga berita ini diturunkan tidak ada balasan sama sekali. Sementara Kasatker PJPA, Sugianto ketika dikonfirmasi melalui sms, Kamis (28/1/2016) pagi, hingga berita ini dibuat belum ada balasan sama sekali.

Terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kejari Sidoarjo, kiranya masyarakat, khususnya LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan mass media ikut memonitor dan melakukan pengawasan. Begitu juga pengadaan lining plate untuk pekerjaan peningkatan Jaringan Irigasi Mangetan Kanal ini kiranya pihak Kejaksaan Negeri Sidoarjo melakukan penyelidikan atau melakukan re-chek asal muasal pengirimannya. Apakah sudah sesuai standarisasi?. (bachtiar… bersambung)

Ir. Muh. Amir Hamzah

Ir. Isgiyanto, MT

Lining plate yang berada di Kejari Sidoarjo yang diduga sebagai BB

Jadi Bancakan ... Sebagaimana Program Pemerintah, untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam melakukan penerbitan sertifikat / Tanda Bukti Hak Atas Tanah dan diselenggarakan secara masal. Subjek atau peserta Prona adalah masyarakat golongan ekonomi lemah yaitu pekerja dengan penghasilan tidak tetap, yang artinya dibebaskan dari kewajiban membayar. Persidangan yang di Ketuai oleh Majelis Hakim, Sukadi SH,MH,MHum pada saat pemeriksaan saksi, Sudarsono selaku Koordinator dan Rois selaku Bendahara, Nanang, dan Slamet Marmoyo didapatkan keterangan masing-masing mengumpulkan uang pungutan dari masyarakat, perolehan Sudarsono terkumpul Rp 100 juta, Nanang Rp 77 juta, Slamet Rp 102 juta semuanya itu diserahkan kepada Rois selaku Bendahara. Jumlah yang ditarik dari masyarakat bervariasi antara Rp 2 – 6 juta. Seperti keterangan saksi masyarakat pada sidang sebelumnya. Jumlah yang terkumpul keseluruhan dari 250 warga adalah Rp 379 juta. Menariknya, program yang seharusnya gratis ternyata oleh Panitia dan Lurah sebelumnya terjadi pertemuan untuk membahas pelaksanaan dan juga

Sambungan dari Hal.1 penarikan uang dari masyarakat. Pertemuan yang dilakukan di Pendapa Kelurahan di tahun 2014 itu juga ada kesepakatan besaran pungutan yaitu Rp 2-4 juta, walaupun tanggapan yang diberikan oleh Lurah (terdakwa) Wahyu boleh ditarik tapi jangan memberatkan warga seperti yang di ceritakan oleh beberapa saksi dalam persidangan kemarin, namun hal itu sangat bertentangan dengan program yang memang di gratiskan oleh Pemerintah. Adapun tarikan yang diperbolehkan hanya administrasi saja yang besarannya telah ditentukan. Kesepakatan yang didapat, terdakwa Lurah meminta bagian Rp 150 ribu perbidang (pemohon), ke BPN serta Camat Rp 150 ribu/bidang. Namun, ada pembicaraan kembali antara terdakwa (Lurah) dengan Panitia agar jatah untuk Lurah turun Rp 10 ribu menjadi Rp 140 ribu/ bidang. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Jolvis Sambo, SH dari Kejari Surabaya juga menanyakan, “Apakah ada pertemuan lagi setelah uang terkumpul kepada ke enam orang saksi?”. serentak mereka menjawab iya. Rois salah satu saksi menjawab pertemuan itu untuk membicarakan pemberkasan dan penyampaian pertanggung jawaban

atas uang yang telah dipungut dari masyarakat, dijelaskan juga dalam pertemuan itu kemana aliran uang-uang tersebut. Penasehat Hukum terdakwa, Agus Amri, SH,MH menanyakan juga kepada para saksi siapakah yang memberikan uang kepada Camat?. Oleh Rois (Bendahara) dijawab Lurah (terdakwa). Sedangkan untuk jatah BPN adalah Ridwan dan Wawan (yang melarikan diri) yang juga merangkap sebagai Sekertaris. Keseluruhan uang itu yang sudah dikapling jatah-jatahnya, oleh Rois diberikan secara bertahap ucapnya dalam persidangan kemarin. Atas keterangan keenam saksi yang dihadirkan, oleh terdakwa dijawab tidak merasa keberatan, ketika ditanya oleh Sukadi SH,MHum, selaku Ketua Majelis. Kasus dugaan korupsi Prona ini seperti yang pernah diberitakan oleh TEROPONG terjadi pada tahun 2014. Dimana 250 warga masyarakat Kelurahan Penjaringan Sari mendapatkan Program Gratis dalam penerbitan sertifikat. Namun dalam pelaksanaannya terjadi pungutan yang dilakukan oleh Lurah dan Panitia Prona. Sebenarnya masyarakat hanya dikenakan biaya materai, pembelian map, foto copy yang tentu jumlahnya

Sugito (Peltek)

Indah Kusuma Hidayati

ngani perkara dugan tindak pidana korupsi dana Bansos P4 ISDA-IK yang bersumber dari APBNP tahun anggaran 2014. Untuk pengembangan perkara tersebut, tanggal 8 Januari 2016, Subdit Tipikor Polda Jatim memanggil Ahmad Al Amin – Ketua HIPPA Adil Makmur, Kabupaten Pasuruan dan disuruh menghadap ke Unit I Subdit III Tipikor, pada tanggal 13 Januari 2016 untuk didengar keterangannya dalam perkara/masa-

lah ini, dan diminta sekaligus membawa dokumen SK kelompok HIPPA, dokumen proposal pengajuan, surat pertanggungjawaban, dan membawa buku tabungan atas nama kelompok HIPPA. Sementara Ahmad Al Amin—Ketua HIPPA Adil Makmur, ketika dihubungi melalui selulernya beberapa kali beberapa waktu lalu, sayang nada masuk tapi tidak diangkat. (bachtiar…bersambung)

Program P4 ISDA ... tan dan Belanja Negara (APBN) TA 2014 ini di kelola oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) OP SDA 4 BBWS Brantas, yang waktu itu di jabat oleh Ir. Dasniari Pohan, MT. Menurut sumber, di wilayah BBWS Brantas ada 7 (tujuh) Kabupaten penerima progam P4-ISDA IK, yaitu Kabupaten Jember (15 Desa/HIPPA—yang terdiri dari 10 Kecamatan), Pasuruan (18 Desa/HIPPA—yang terdiri dari 9 Kecamatan), Sumenep (8 Desa/HIPPA, yang terdiri dari 7 Kecamatan), Pamekasan (25 Desa/HIPPA— yang terdiri dari 8 Kecamatan), Jombang (3 Desa/HIPPA – yang terdiri dari 1 Kecamatan), Sampang (6 Desa/HIPPA— yang terdiri dari 4 Kecamatan), tidak sebesar nilai jutaan. Atas perbuatannya, Wahyu Prihendrianto, selaku Lurah Penjaringan Sari didakwa telah melanggar pasal 12 huruf b, pasal 12 huruf e, pasal 11 dan pasal 5 ayat 2 undang-undang no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sidang akan dilanjutkan pekan depan, Kamis 4 Februari 2016, dengan agenda keterangan saksi. (salmon)

Sambungan dari Hal.1

dan Sidoarjo (26 Desa/HIPPA— yang terdiri dari 7 Kecamatan). Sehingga total 101 Desa/HIPPA (penerima). Kalau per HIPPA mendapatkan/menerima Rp.178 juta, dikalikan 101 Desa/Penerima, berarti jumlah keseluruhan Rp.17.978.000.000,-. Angaran tersebut dikirim/transfer langsung ke rekening penerima. Sementara menurut sumber, Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim kini sedang mena-

DIBUTUHKAN WARTAWAN: Untuk Wilayah : Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Ngawi, Madiun, Jombang, Nganjuk, Pacitan, Ponorogo, Tuban, Lamongan, Bangkalan, Lumajang, Jember, Malang, Mojokerto, Batu, Pasuruan. Lamaran ditujukan ke:

Redaksi Suratkabar Nasional TEROPONG Jl. Ketapang IIA No. 19, Suko-Sukodono-Sidoarjo Hp. 081332446700

Suratkabar Nasional


7




Kejaksaan Cium ...

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP BESERTA SELURUH JAJARAN MENGUCAPKAN

SELAMAT KEPADA PASANGAN CALON TERPILIH DAN DITETAPKANNYA

DR. KH. A. BUYA BUSYRO KARIM, M.SI DAN ACHMAD FAUZI

SEBAGAI BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMENEP PERIODE 2016 – 2021 SEMOGA SUMENEP KEDEPAN LEBIH BAIK DARI SEBELUMNYA

DRS.EC. SOEDHARMAWAN, MM PJ. BUPATI SUMENEP

DRS. H. ADI SOETARTO, M.SI SEKRETARIS DAERAH

indikasi penerima dana tersebut sebagian fiktif. Sumber resmi di Kejaksaan Negeri Blitar menyebutkan, dana hibah dan bansos tahun 2014 berupa uang sebesar Rp 28 miliar, dengan jumlah penerima 837 Ormas, LSM, Yayasan dan lainnya. Dengan mekanisme DPKAD mentrasfer ke rekening penerima. Untuk dana hibah 2014 berupa barang sebesar Rp 27 miliar, yang penyalurannya melalui SKPD-SKPD. Tahun 2015 bantuan dana hibah dan bansos yang berupa uang disalurkan, pada PKK, Koni, Pramuka, PMI, KPU dan lainnya sekitar Rp 65 miliar. Kesemuanya penerima dana tersebut, diduga tidak berbadan hukum. Atas temuan dugaan penyimpangan tersebut, Rabu (14/ 1) sekitar pukul 10.00, dia telah meminta daftar penerima dana hibah dan bansos tahun 2014 dan 2015 berupa uang maupun barang dari mantan Kepala BPKAD Kabupaten Blitar, Drs. Mahadin. “Beberapa penerima dana hibah dan bansos tahun 2014 dan 2015 dari APBD Kab Blitar, diduga fiktif,” kata sumber TEROPONG di kantornya, pekan lalu. Lebih lanjut sumber yang minta namanya dirahasiakan menyampaikan, sesuai dengan,

PT. TUNGGAL JAYA

PT. PILAR MULTI TAMA

Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo

Mengucapkan

Mengucapkan


PP No 2 Tahun 2012, tentang Hibah Daerah, Permendagri No 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Permendagri No 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pasal 298 ayat 5 UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, penerima hibah harus berbadan hukum dari Kemenkumham RI. Proses mendapatkan dana hibah, ormas. LSM, Yayasan atau lembaga lainnya, dengan cara mengajukan proposal ke Bupati. Selanjutnya Bupati membuat SK dan membentuk tim teknis verifikasi. Kemudian Bupati membuat Perda. Setelah perda disetujui oleh DPRD, selanjutnya pihak BPKAD mentransfer dana Dugaan adanya penyimpangan dalam penyaluran dana hibah dan bansos yang bersumber dari APBD Kabupaten Blitar, tahun anggaran 2014 dan tahun2015, membuat Kejaksaan Negeri Blitar bekerja keras.pada Senin (25/1), Kejaksaan Negeri Blitar telah memanggil Kepala Dinas Pertanian

Kab Blitar, Ir. Eko Priyo Utomo dan Kepala Kantor Ketahanan Pangan, Ir. Ulfie Zulfiqar Z, MM. Sebelumnya Kamis (21/ 1) lalu, Kejari Blitar memanggil Ketua KONI dan Bendahara Pramuka Kwartir Cabang Kab Blitar,Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Drs.Totok Subihandono dan Kepala Dinas Perkebunan Ir.Supandi . Pemeriksaan Instansi yang dipanggil Kejaksaan Negeri Blitar tersebut, diketahui pada tahun 2014 hingga tahun 2015, telah memperoleh kucuran dana hibah dan bansos dari dana APBD Kabupaten Blitar. Diduga kuat pada tahun 2014 beberapa kelompok penerima hibah/ bansos itu fiktif. Dan untuk tahun 2015 diduga penerima menyalahi aturan . Dua dinas ini masing-masing Dinas Pertanian Kabupaten Blitar tahun 2014 menerima kucuran dana sebesar Rp. 8,9 miliar dan tahun 2015 mendapat Rp. 7 miliar. Sedangkan untuk Kantor Ketahanan Pangan Kab Blitar, tahun 2014 mendapat Rp. 1,7 miliar, dan tahun 2015 sebesar Rp.1,5 miliar. Terkait pengunanan dana tersebut, pada Dinas Pertanian, diperuntukan untuk pengadaan barang seperti, hand traktor, benih, alat pertanian dan fisik

SELURUH PENGURUS

KOMUNITAS PEDULI KABUPATEN SUMENEP (KPKS) MENGUCAPKAN SELAMAT DITETAPKANNYA PASLON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMENEP

DR. KH. A. BUYA BUSYRO KARIM, M.SI DAN ACHMAD FAUZI SEBAGAI BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMENEP PERIODE 2016 – 2021 SEMOGA MEMINPIN SUMENEP KEDEPAN LEBIH BAIK DARI SEBELUMNYA

Selamat Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo


Direktur Utama

Direktur Utama

Ke-157 Tahun 2016

Renovasi ... Sambungan dari Hal.5

Ke-157 Tahun 2016

R. ABD. GAFFAR RIFA’IE KETUA

CV. BUDI MAKMUR

CV. WELDAN SAPUTRA

CV. DUTA KARTIKA

Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo

Mengucapkan

Mengucapkan

Mengucapkan




Direktur

Direktur

Direktur

Ke-157 Tahun 2016

pembangunan saluran irigasi serta Jalan Usaha Tani (JUT). Sedangkan pada Kantor Ketahanan Pangan, diwuhjudkan berupa, alat pertanian dan bibit. “Kedua Instansi tersebut menyalurkan dana hibah kepada kelompok tani ke penerima dana hibah, untuk yang berbentuk uang. Sedangkan untuk yang berbentuk barang berada di SKPD-SKPD,” katanya. Sementara itu, Kejari Blitar, Dade Ruskandar, SH, MH melalui Kasi Intelejen, Hargo Bawono, SH saat dikonfirmasi sejumlah media di ruang kerjanya, Kamis (14/1), membenarkan informasi tersebut. “Benar mas, kami tadi meminta keterangan kepada Kepala BPKAD, terkait daftar penerima hibah dan bansos tahun 2014 dan 2015. Seharusnya pihak penyalur dana hibah dan bansos mengacu pada Undang-undang. Jangan asal menyalurkan. Apalagi ini diduga penerimanya banyak yang fiktif,” kata Hargo Bawono. Hargo menyampaikan, daftar penerima dana hibah dan bansos 2014 dan 2015 tersebut, akan dipelajari terlebih dahulu. “Kami akan pelajari dulu ada tidaknya penyelewengan. Daftar penerima dana ini masih merupakan tahap awal. Ini masih dugaan,” cetusnya. Hargo Bawono menambahkan,bila nanti ditemukan unsur tindak pidana korupsi atau penyimpangan penyimpangan ada penerima dana yang fiktif dan tidak berbadan hukum, pihaknya akan memanggil satu persatu penerima dana tersebut. (zaenal/muhaimin)

Ke-157 Tahun 2016

Ke-157 Tahun 2016

Isnawa Adji

pengeruk sampah dan Alat-alat berat yang sangat mubazir, menyusul Dinas Kebersihan diduga salah membuat rancangan untuk penggunaan anggaran Negara, sehingga merugikan keuangan Negara hingga ratusan miliar rupiah. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga diharapkan lebih jeli lagi dalam penempatan pejabat di Dinas Kebersihan DKI Jakarta, sebab dalam pengamatan beberapa tokoh masyarakat serta para pengamat tentang persampahan di Jakarta, seorang Kepala Dinas Kebersihan sejatinya perlu selalu berkoordinasi dengan bawahan serta masyarakat lingkungan sekitar.Jangan hanya patuh kepada pimpinan dan menganut semboyan Asal Bapak Senang (ABS). (muller)

Pj. Bupati Tanbu Sambut Kunjungan Staf Ahli Bupati Hulu Sungai Selatan TANBU, TEROPONG - Penjabat (Pj) Bupati Tanah Bumbu (Tanbu), Drs. H Wahyudin, M.AP, menerima kunjungan beberapa Staf Ahli Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS). bertempat di ruang rapat bupati, Rabu (27/1) lalu., Selain Pj. Bupati Tanbu, Staf Ahli Bupati HSS juga diterima Sekda Tanbu, Drs. Said Akhmad dan juga didampingi beberapa pejabat esselon 2 dan 3 lainnya, serta beberapa Staf Ahli Bupati

Tanah Bumbu., Pj. Bupati Tanbu Drs. Wahyudin. M.AP sangat mengapresiasi kunjungan jajaran Pemkab HSS ke Bumi Bersujud., Dikesempatan itu, Pj Bupati tanbu menuturkan, salah satu peran staf ahli adalah melaksanakan pengkajian dan analisa terhadap masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya., Terkait hal tersebut, tambah alumni APDN 1983 ini, peran staf ahli telah

memiliki uraian tugas yang jelas. Tentunya, tidak berbenturan dengan jajaran setingkatnya., “Kedudukannya berada di bawah bupati, diantaranya melaksanakan pengkajian masalah untuk menjadi telaahan kepada bupati dan wakil bupati sesuai keahliannya. Berarti orang yang ditempatkan sebagai staf ahli, adalah orang yang benar-benar ahli di bidangnya,” tandas Pj. Bupati ini., Kunjungan disertai dengan dialog interaktif antara kedua belah pihak. Seperti yang dikemukakan Staf Ahli

Bupati HSS Bidang Kemasyarakatan dan SDM, H. Mursidi SKM, M.Kes., Tujuan kunjungan tersebut ingin mengetahui sejauh mana peran Staf Ahli Bupati Tanbu melakukan pola kerja yang lebih sinergis baik hubungan dengan bupati maupun wakil bupati serta pola koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka pengumpulan bahan dan data untuk pengkajian dan analisis berbagai program kegiatan pemerintahan., Sehingga pola kerja yang sudah Bersambung ke hal.8

Pj. Bupati menerima kunjungan staf ahli bupati Hulu Sungai Selatan

KALIMANTAN

8

Sungai Cantung Tercemar Limbah CPO PT BLL? PDAM Terpaksa Hentikan Distribusi Air Bersih

KOTABARU, TEROPONG Dugaan pencemaran sungai oleh limbah industri pengelohan kelapa sawit yang mengakibatkan ribuan ikan berukuran kecil hingga besar, di kolam warga tiga desa di Kecamatan Kelumpang Hulu, menjadi perhatian banyak kalangan. Perusahaan PT. BLL diduga cemari tiga desa, yakni Desa Karangpayau, Sungaikupang, dan Banua Lawas kecamatan Kelumpang Hulu.

Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, hingga saat ini masih menunggu hasil laboratorium pemeriksaan air limbah salah satu industri pengolahan minyak sawit mentah/ Crude Palm Oil (CPO) di Kelumpang Hulu. “Hasil Lab kemungkinan belum ada, tapi akan kami bawa ke lab, baik itu sucopindo maupun Balkes dan

perkirakan paling lambat 7 hari (dari saat diperiksa),” kata Pjs BLHD Kabupaten Kotabaru, Haris Mufasi di ruang kerjanya di Kotabaru, Kamis. “Kami akan menegur jika limbah produksi tersebut memang dari perusahaan PT. BLL. Tidak menutup kemungkinan akan dibekukan sementara perusahaan tersebut, jika kesepakatan tidak di penuhi oleh perusahaan tersebut,” terangnya. Sebelumnya, Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotabaru H Nor Ipansyah mengemukakan, pihaknya terpaksa menghentikan pendistribusian air ke pelanggan yang ada di Kecamatan Kelumpang Hulu. “Kami terpaksa menghentikan distriibusi air ke pelanggan, setelah menyaksikan langsung bahwa sumber air baku PDAM terkontaminasi air berwarna hitam dan berbau busuk, dan diduga terkena limbah industri CPO PT. Benua Lawas Lestari (BLL),” terangnya. Ipansyah menuturkan, saat ke lokasi, timnya melihat langsung bahwa titik pengambilan air baku Instalasi Kota Kecamatan (IKK) Cantung, ter-

kena aliran air berwarna hitam dan berbau yang berasal dari sebuah embung yang berisi air yang diduga limbah berasal dari rembesan kolam pengolahan limbah PT BLL. “Jarak antara imtek atau titik pengambilan air baku IKK Cantung/ PDAM dengan embung yang berisi air limbah sekitar 281 meter. Sedangkan embung itu sendiri dengan kolam pengolahan limbah CPO PT. BLL sekitar 5,4 kilometer,” terang dia. Direktur PDAM Kotabaru khawatir, apabila air yang diperoleh dari titik yang terkena limbah, sehingga diperlukan uji Chemical Oxygen Demand (COD) dan Biological Oxygen Demand (BOD). Dikatakan, COD merupakan kebutuhan oksigen kimia untuk reaksi oksidasi terhadap bahan buangan di dalam air. Dan BOD adalah kebutuhan oksigen biologis untuk memecah bahan buangan di dalam air oleh mikroorganisme. “Pengolahan air milik PT ITP (Indocement Tunggal Prakarsa) pun ikut terkena dampaknya,” tambah seorang warga. (ani)

Bupati Kapuas Launching Bus Angkutan Sekolah KAPUAS, TEROPONG - Bupati Kapuas, Ir Ben Brahim S Bahat MM MT secara resmi melakukan launching bus angkutan sekolah bantuan Kementerian Perhubungan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Kapuas. Pelaksanaan launching berlangsung di halaman Yayasan Nahdlatussalam Jalan Trans Kalimantan Anjir Serapat KM 11 Kecamatan Kapuas Timur, Selasa (26/1) pagi. Launching ditandai dengan pemukulan kendi oleh Ben Brahim didampingi oleh Kepala Dishubkominfo Kabupaten Kapuas Drs Ahmad Sofian dan pimpinan serta pengelola yayasan. Kepala Dishubkominfo, Ahmad Sofian, dalam laporannya menyebutkan dasar pelaksanaan program bus sekolah yang akan melakukan antar jemput pelajar di Kota Kuala Kapuas maupun kecamatan secara gratis ini, didasari atas SK Dirjen Hubdat tanggal 5 September 2014 nomor : SK.4381/ UM.302/DRJD/2014 tentang alokasi bantuan bus ukuran sedang AC angkutan umum untuk pelajar. Hal ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana transportasi secara gratis, aman, nyaman dan selamat kepada para pelajar yang ada di Kabupaten Kapuas, sesuai dengan amanat Menteri Perhubungan. Diharapkan pula dapat memberikan motivasi atau

semangat belajar bagi para pelajar, sehingga dapat mendukung meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Kapuas. Selain bus sekolah, pihak Dishubkominfo juga akan mempergunakan 6 angkutan kota atau angkot, agar dapat melayani beberapa sekolah dari beberapa kecamatan. “Banyak manfaat yang ditimbulkan seperti anak sekolah tidak perlu lagi mengeluarkan dana naik ojek atau juga tidak perlu lagi naik sepeda motor sendiri ke sekolah yang kadang-kadang kebut-kebutan, tentu membahayakan keselamatan anak itu,” urai Sofian. Begitupun agar para orangtua murid tidak perlu lagi membuang waktu mengantar jemput anaknya di sekolah. Selain itu juga untuk menekan angka kebolosan siswa karena kalau ikut bus dapat dikatakan pasti anak itu sampai ke sekolah. Dan kalau pun salah satu pelajar tidak ada, pasti cepat terdeteksi oleh teman-temannya karena berangkat bersama naik bus. “Untuk sementara ada 4 titik yang akan menjadi fokus pelayanan. Khusus bus sekolah akan melayani antar jemput pelajar Anjir-Kapuas karena di sana banyak terdapat sekolah. Adapun tiga titik lainnya yakni BasarangKapuas, Jalan Jepang-Kapuas serta Palingkau-Kapuas akan dilayani dengan 6 angkot mini milik pemerintah,” jelasnya.


PAD Parkir Terus Lampaui Target KAPUAS, TEROPONG - Keberhasilan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Kapuas dalam hal mengelola parkir patut diacungi jempol. Pasalnya setelah dikelola oleh dinas yang dikepalai oleh Drs Ahmad Sofian tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retrebusi parkir mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data di mana dulu sewaktu dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), PAD dari retribusi parkir hanya sekitar Rp 89 juta per tahunnya. Indikasi kegagalan Dispenda Kabupaten Kapuas dalam hal mengatur dan melakukan pengawasan tentang pelaksanaan penarikan parkir ini, disinyalir membuat pengelolaan tersebut sejak Januari 2014 dilimpahkan kepada Dishubkominfo setempat. Di mana pelimpahan pengelolaan ini tertera jelas pada Peraturan Bupati (Perbup) nomor 229 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan perparkiran di Kabupaten Kapuas. Berdasarkan perbup tersebut pun, pengelolaan parkir kemudian diserahkan ke SKPD teknis yakni Dishubkominfo yang memang sesuai tugas pokok dan fungsinya. Kepala Dishubkominfo Kabupaten Kapuas, Drs Ahmad Sofian kala ditemui Minggu (24/1), mengaku bersyukur atas peningkatan PAD yang dapat dilakukan. Di mana sebelumnya PAD parkir hanya sekitar Rp 89 juta per tahunnya, kini setelah ditangani oleh pihak Dishubkominfo, PAD parkir meningkat sekitar 300 persen yakni menjadi sekitar Rp 250 juta di tahun 2014. Tak hanya sampai di situ, pencapaian PAD parkir kembali meningkat di tahun 2015 yakni sekitar Rp 400 dari target awal Rp 350 juta. “Ini bukan keberhasilan kita namun keberhasilan dari kebijakan pak Bupati yang telah tepat menyerahkan pengelolaan parkir ke kita. Atas dasar kepercayaan pak Bupati menyerahkan pengelolaan parkir sejak awal 2014 lalu, kita pun berusaha lebih efektif dan lebih mengkoordinirnya, hingga hasilnya pun maksimal. Untuk PAD parkir tahun 2015 kita targetkan awalnya Rp 350 juta ternyata kita mampu capai sekitar Rp 400 juta. Tahun 2016 target kita meningkat lagi menjadi Rp 450 juta per tahunnya,” jelas Sofian. Kemudian lanjutnya selain lebih mengkoordinir, peningkatan PAD parkir juga dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya meningkatnya pertumbuhan mobilitas kendaraan dan memperketat pengawasan. (nordin)

Musim Kemarau, Api Melumat Rumah Warga

Bupati Ben Brahim S Bahat melaunching pemakaian bus sekolah, selasa (26/1) lalu

Di tempat yang sama, Bupati Kapuas dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas bantuan pusat dan kepada Dishubkominfo yang telah memfasilitasi pendidikan dalam hal penyediaan sarana. Di mana secara otomatis ini mendukung program Indonesia Pintar dan Kalteng Harati. “Anak-anak yang sekolah MTs atau MA di sini maupun tempat lain, rajinlah belajar dan hormati orang tua, guru serta sesama. Hari ini adalah hari membahagiakan, kita menerima bantuan pusat dan melaunching 1 bus sekolah dan 6 unit angkot, untuk anakanak pergunakan berangkat dan pulang sekolah,” kata Ben Brahim disambut tepuk tangan ribuan siswa di sekolah itu. Selain dapat menghemat biaya sekolah lanjut Bupati, anak-anak juga

akan dipicu disiplin karena berangkat sekolah bersama dan tidak terlambat serta juga akan meningkatkan tali silaturahmi dan persaudaraan. “Saya minta bus dan angkot ini kita jaga dan pelihara bersama. Semoga bermanfaat dan memicu anak-anak generasi penerus bangsa untuk rajin ke sekolah dan menjadi anak yang pintar, pemimpin masa depan,” tukas Ben Brahim. Nampak hadir pada kesempatan itu, sejumlah kepala SKPD termasuk Kepala Dinas Pendidikan serta Kepala Kementerian Agama Kapuas, Kasat Lantas Polres Kapuas AKP Yudha Setiawan, Unsur Tripika Kecamatan Kapuas Timur, Pengelola Yayasan Nahdlatussalam, para guru, tokoh agama, tokoh masyarakat dan para pelajar. (nordin)

K O TA B A R U , TEROPONG - Warga yang tinggal di gang Melati jalan Peramuan Desa Dirgahayu digegerkan adanya kebakaran di jalan kawasan padat penduduk , Rabu, 26 Januari 2016 sekitar pukul 09.25 menit wita. Rumah yang terbakar merupakan rumah kayu , mengakibatkan api dengan cepat membakar bangunan tersebut, sedikitnya 1 buah rumah luluh lantah dilumat di jago merah. “Saya kaget api langsung membesar dan membakar rumah warga,” ujar Ani saat melintas di daerah Desa Dirgahayu Diperoleh informasi, sebuah rumah terbakar di Gang Melati, Jalan Demang Leman, cukup menyulitkan pemadam kebakaran, karena gang yang sempit menuju lokasi api. Belum diketahui penyebab kebakaran di rumah seorang disebut pengumpul barang bekas tersebut. Berkat cepatnya bantuan beberapa mobil BPK, maupun Damkar, api yang berkobar hanya sekitar 20 menit dengan cepat diatasi. (ani)

Ben Brahim Pantau Pelaksanaan Pilgub Di Kapuas

Empat Sekolah Ikut Lomba Adiwiyata Tingkat Provinsi Kalsel

TANBU, TEROPONG - Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Tanah Bumbu (Kab. Tanbu), Ir. Erno Rudi Handoko,

melalui Kasubdit Pelaksanaan Pengelola Kualitas Lingkungan, Siti Fatma, Senin (25/1) mengatakan, sedikitnya ada empat sekolah yang di

ikutkan lomba Adiwiyata tingkat Provinsi Kalimantan Selatan menyusul keberhasilanya meraih juara lomba program Adiwiyata tingkat kabupaten beberapa hari yang lalu., Ke empat sekolah tersebut, adalah SDN 1 Tungkaran Pangeran di Kecamatan Simpang Empat, SMPN 1 Kusan Hilir, dan SMAN 1 Sungai Loban untuk kategori Adiwiyata. Sedangkan SMAN 1 Simpang Empat untuk kategori Adiwiyata Mandiri Nasional. Dikatakannya, pelaksanaan lomba tingkat provinsi tersebut akan dimulai sekitar bulan Pebruari atau Maret 2016. Sekolah Adiwiyata adalah program pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup yang tujuanya adalah untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat khusus-

nya warga sekolah akan pentingnya melestarikan lingkungan hidup sekitar., Pemerintah Kabupaten Tanbu melalui dinas terkait mendukung penuh program tersebut dengan melakukan sosialisasi, memberikan pembinaan dan sekaligus membuat program belajar di sekolah yang berbasis lingkungan., Tidak hanya itu, melalui dinas terkait pemerintah daerah selama ini juga tidak jarang melakukan sosialisasi teknis pengelolaan sampah dan menyalurkan bantuan bibit tanaman ke sejumlah sekolah., Tujuan kedepanya, agar seluruh warga sekolah lebih mampu membiasakan diri untuk menjaga dan memelihara sekaligus melestarikan lingkungan hidup mereka dimanapun mereka tinggal dan beraktifitas. (hum/imran)

Habib Ismail Unggul di TPS 03 KAPUAS, TEROPONG - Habib Ismail, calon wakil Gubernur yang berpasangan dengan H Sugianto Sabran dengan nomor urut 1 menang telak di tempat pemungutan suara (TPS) 03, Desa Maluen, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas. TPS ini merupakan tempat Habib Ismail melakukan pencoblosan. Pasangan Sugianto-Habib (Sohib) berhasil meraup 194 suara, sementara Willy-Wahyudi nomor urut 2 (Wibawa: hanya meraup 44 suara). Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) TPS 03 Desa Maluen, M. Insan, ketika dijumpai Rabu (27/1) siang menyebutkan, perolehan suara untuk pasangan nomor urut 1, yakni 194 suara. Sementara rivalnya, pasangan nomor urut 2 Wibawa hanya memperoleh 44 suara. “Penghitungan suara tadi selesai sekitar pukul 12.30 WIB, hasilnya pasangan sohib 194 suara dan pasangan Wibawa 44 suara Sedangkan suara tidak sah nya ada 11 suara dan yang tidak hadir 191 pemilih,” katanya. Insan mengatakan, pada pelaksanaan pilkada ini, total DPT di TPS 03 Desa Maluen Kecamatan basarang tercatat 440 pemilih. Di mana sebelumnya, calon wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Habib Ismail menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Kalimantan Tengah dengan melakukan pencoblosan di TPS 3 Desa Maluen Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas pada Rabu

Bupati Ir Ben Brahim S Bahat MM MT bersama isteri saat menggunakan hak pilih di TPS 14

KAPUAS, TEROPONG - Bupati Kapuas, Ir Ben Brahim S Bahat MM MT, didampingi Ketua KPU dan Ketua Panwaslih Kabupaten Kapuas, Forkompimda Kabupaten Kapuas dan sejumlah Kepala SKPD terkait melakukan peninjauan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kalteng, Rabu (27/1) pagi. Sedikitnya lima TPS yang tersebar di lima kelurahan di Kecamatan Selat yakni Kelurahan Selat Dalam, Selat Tengah, Selat Hilir, Selat Barat dan Kelurahan Selat Utara menjadi pantauan orang nomor satu di Kabupaten Kapuas ini. Pantauan di lapangan, Bupati dan rombongan menyempatkan diri salah satunya melihat langsung TPS di Rutan Kelas IIB Kapuas. Kedatangan bupati dan rombongan disambut langsung Kepala Rutan setempat, Husaini. Di mana pemilih dalam TPS di situ adalah semua warga binaan di tempat itu yang berhak memilih. Bupati dan Kepala Lapas setempat sempat berbincang-bincang, begitu juga Ketua KPU Kapuas Bardiansyah menjelaskan kepada bupati, terkait TPS yang ada di dalam rutan. DPT di Rutan Kapuas berjumlah 102 pemilih. Jumlah ini sudah termasuk jumlah petugas rutan yang bertugas pada hari itu juga. Pantauan di lapangan, proses pencoblosan pada pilgub di Kota Kuala Kapuas dan sekitarnya berjalan aman dan lancar. Sedangkan sebelumnya, Bupati Kapuas Ir Ben Brahim S Bahat MM MT bersama isteri Ary Egahni Ben Bahat SH telah menggunakan hak pilih di TPS 14 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat yang dipusatkan di halaman SMPN 1 Selat yang berjarak sekitar 200 meter dari Rumah jabatan Bupati Kapuas, Rabu pagi. (nordin)

Pj. Bupati ...

Cawagub Habib Ismail saat menggunakan hak pilihnya bersama isterinya pada Pilkada Kalteng di TPS 03

(27/1) pagi sekitar pukul 09.00 WIB. Habib Ismail kala itu didampingi isterinya datang menggunakan sebuah mobil fortuner berwarna hitam, langsung menuju TPS dan melakukan pencoblosan. Setelah melakukan dan berbincang dengan petugas TPS, Habib beserta rombonganpun langsung melanjutkan perjalanannya menuju Kapuas. Sementara itu, pantauan di lapangan beberapa TPS yang berada di dalam Kota Kuala Kapuas, terlihat sepi peminat (pemilih). (nordin)


diterapkan di jajaran Pemkab Tanbu dapat dijadikan referensi untuk memperkuat peran Staf Ahli Bupati HSS dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka pengumpulan bahan dan data untuk pengkajian dan analisis berbagai program., Menurut Sekda Tanbu, Drs Said Akhmad, peran tersebut sudah dilakukan. Terkait perumusan masalah program kegiatan, semua Staf Ahli selalu dilibatkan berdasarkan uraian tugas yang sudah ditetapkan. Sehingga Staf Ahli tersebut tidak ketinggalan informasi., Sehingga dengan keterlibatan itu dapat menggali informasi dalam merumuskan rencana kerja sebagai pedoman dalam memberikan telaahan kepada bupati dan wakil bupati sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing., “Dengan demikian, Staf Ahli sudah menjadi satu kesatuan sistem dalam mendukung terciptanya roda pemerintahan yang optimal,” kata Sekda Tanbu. (hms/imran)

NUSANTARA


9 Terkait Dugaan Kecurangan Seleksi Sekdes

Penambangan Pasir Liar Makin Marak

Petugas Terkesan Melakukan Pembiaran, Ada Apa? BLITAR, TEROPONG Aksi penambangan pasir liar di sejumlah tempat di Kabupaten Blitar telah mendapatkan peringatan dan tindakan keras dari aparat setempat. Namun demikian masih saja ada oknum yang berdalih dan mengatas namakan kelompok tertentu melakukan penambangan pasir. Seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Garum, tampak penambang liar melakukan pengerukan dari aliran kali putih. Tepatnya masuk Dusun Kemloko 8, Desa Karangrejo, Kecamatan Garum. Pasca penutupan area penambangan pasir yang terjadi di daerah Blitar seperti Udanawu,Nglegok,ponggok dan sebagian daerah lain Wlingi. Ternyata di dusun Kemloko 8 ini terdapat penambangan pasir liar. Buktinya, ratusan armada truck siap mengantri berjam- jam. Bahkan, hingga 2 hari untuk mendapatkan bahan matrial berupa pasir tersebut. Pemandangan ini terlihat, setelah lokasi penambangan manual sekitar gunungt Gedang tutup akibat banjir yang mengakibatkan 9

kendaraan armada pengangkut pasir ini hanyut terbawa arus banjir bandang beberapa pekan lalu. Selanjutnya atas kejadian ini, pemerintah kabupaten (pemkab) Blitar bersama aparat keamanan turun tangan. Dan, selanjutnya aparat memerintahkan agar pengambilan material berupa pasir dan batu di sekitar gunung Gedang dan kali putih hilir untuk dihentikan. Hal ini, jika dibiarkan akan membahayakan bagi keselamatan jiwa manusia itu sendiri . Meski sudah mendapatkan peringatan dan Satpol PP Kabupaten Blitar secara gabungan memberikian peringatan.Namun tak dihiraukan oleh sekelompok orang sekitar bantaran kali putih. Faktanya, ditutupnya area penambangan gunung gedang orang- orang yang mengatas namakan lingkungan ini, nekat mengambil pasir. Penutupan tersebut dianggap rejeki baru baginya dengan tidak mempertimbangkan resiko seperti kejadian sebelumnya. Padahal jika dilihat lokasi di Kemloko 8 juga termasuk daerah

beberapa truk colt Diesel stanby dilokasi pengangkutan Wartawan TEROPONG saat konfirmasi ke warga

rawan bencana banjir. Selain itu, muatan truk yang over- kapasitas juga akan merusak jalan. Belum lagi antrean armada yang berjumlah hingga mencapai8 90 kendaran juga dirasa mengganggu lalu-lintas jalan desa yang sempit. Beberapa warga setempat yang enggan disebutkan namanya menyatakan, mereka resah dengan lalu- lalang truck pengangkut pasir itu. Masalahnya, selama 24 jam aktivitas truk ini, suara mesinnya mengusik ketenangan masyarakat sekitarnya. “Suarane niku mas gemblondang mulai injing ngantos para esok,gek kontribusi ne gak jelas (suara truk kosong yang masuk

menimbulkan suara mengganggu. Itu terjadi sejak pagi hingga dini hari. Trus kontribusi nya tidak jelas),” katanya. Sementara itu, Adi, Sunan, sebagai koordinator mengatakan, penambangan pasir ini dilakukan memang tidak ada ijin. Namun karena kebutuhan perut maka hal ini di lakukan,setiap kali angkut satu rit pasir dihargai Rp 155 ribu lengkap dengan retribusi nya. Untuk harga pasir Rp 65 ribu,ongkos orang naikan ke truck Rp 75 ribu. Sedangkan untuk lingkungan Rp 5 ribu,untuk masjid Rp 5 ribu,dan Rp 5 ribu rupiah untuk pemilik lahan untuk jalan ke lokasi masuk sungai .

Berbeda dengan keterangan sebagian sopir yang sempat ditemui media. Ternyata, untuk harga pasir di lokasi penambangan dihargai Rp 240 ribu per rit nya. Jadi truck siap angkut dan sudah tahu bersih dan tinggal jalan. ‘Kami tidak menanggung retribusi,dan pembayaran langsung diterimakan kepada orang yang disiapkan di pos sekitar lokasi,” ungkapnya. Dengan kondisi yang demikian ini, aparat penegak perda harus turun tangan untuk melihat kondisi lapangan yang ada. “Jika hal itu membahayakan kelestarian lingkungan ya lokasi penambangan liar ini harus ditutup” cetusnya. (zaenal/muhaimin)

Kades Nguntoronadi Diperiksa Kejaksaan MAGETAN, TEROPONG - Kasus dugaan kecurangan seleksi Sekretaris Desa (Sekdes) melebar dan masuk ke ranah hukum. Setelah pekan lalu dilaporkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, Rabu (26/01), Kepala Desa (Kades) Nguntoronadi dan Panitia serta perangkat giliran dipanggil dan diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan. Pemeriksaan terkait adanya dugaan kecurangan dalam proses seleksi Sekdes. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Magetan Ali Munip,SH membenarkan adanya pemanggilan Kades Nguntoronadi. “Kita panggil untuk dimintai keterangan seputar pelaksanaan seleksi Sekdes,” ujar Ali Munip. Pemanggilan dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat setempat atas kasus itu. Ibrahim, salah satu tokoh masyarakat Desa Nguntoronadi mengungkapkan sangat mengapresiasi langkah masyarakat yang mencari keadilan ke ranah hukum. “Kita hargai langkah mereka dan langkah penegak hukum baik dari PTUN Surabaya maupun Kejaksaan. Apapun hasilnya nanti kita akan terima dan apresiasi,” ucap Ibrahim. Lebih lanjut Ibrahim menegaskan, tentang benar- salah atau kalah-menang biar hukum yang menentukan nantinya. “Semua untuk pembelajaran baik pada masyarakat maupun aparat desa untuk lebih berhati hati dan transparan dalam semua pengambilan kebijakan,” ucapnya. Sementara itu, Kabag Pemerintahan Desa Pemkab Magetan Eko Muryanto mengatakan jika pihaknya akan mengambil langkah langkah terkait gugatan di PTUN Surabaya dan Kejaksaan Negeri Magetan.”Kita melakukan koordinasi dengan bagian Hukum untuk menyikapi gugatan tersebut,” kata Eko Muryanto. Lebih lanjut Eko mengatakan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan, baik di PTUN maupun di Kejaksaan. Apapun hasilnya nanti Pemkab Magetan akan menjalankan semua keputusan yang dihasilkan dari kedua lembaga tersebut. (kasim)

Dua Parpol Terancam Tak Dapat Bantuan Dana Parpol 2016 Pimpinan Gafatar Asal Malang Menghilang MALANG, TEROPONG – Kemelut yang terjadi di tubuh dua partai besar yakni Golkar dan PPP yang tidak kunjung selesai, berdampak langsung terhadap Dewan Pimpinan Cabang (DPC) daerah di Kota Malang. Dua dari sepuluh DPC partai politik di Kota Malang, itu terancam tidak memperoleh dana bantuan Parpol 2016. Yakni DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan DPC Partai Golongan Karya (Golkar). Dana Parpol terancam tidak tersalurkan, karena kepemimpinan dua partai itu telah habis

dan belum diperbarui hingga saat ini. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang Bambang Suharijadi mengatakan, aturan yang berlaku menyebut dana bantuan parpol hanya bisa disalurkan pada parpol yang struktur organisasinya jelas. Dengan berakhirnya masa kepemimpinan struktural dua partai di tingkat cabang, serta kekisruhan yang terjadi di Dewan Pimpinan Pusat (DPP), dana yang tahun lalu terkucur terancam tak tersalur pada tahun

ini. Kepemimpinan DPC PPP sudah habis 16 Januari lalu. Menurut Bambang, untuk DPC Golkar habis 16 Desember lalu dan saat ini proses kepengurusan terhambat dengan masalah yang ada di pusat. “Jika hingga pengucuran dana turun, sistem organisasi belum juga jelas, maka kami tidak akan merekomendasikan dua parpol tersebut menerima dana,” ujar Bambang. Masih kata Bambang, pihaknya tidak hafal betul tentang total dana yang teralokasikan untuk bantuan parpol tahun ini. Yang jelas, bentuk dan cara pemberian

dana itu tak berbeda dengan tahun lalu. Berdasarkan informasi yang terhimpun, sistem pengucuran dana dihitung per suara yang diperoleh partai dalam Pemilu 2014. Satu suara yang diperoleh dihargai Rp 1.700. Bahkan, Bambang memperkirakan, dana yang tersalur untuk sembilan DPC partai yang ada di Kota Malang di atas Rp 1 miliar. “Selama ini dana disalurkan dari BPKAD (Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah) langsung ke parpol yang menerima. Parpol penerima adalah mereka yang mendapat kursi

di Dewan pada Pemilu lalu,” katanya. Dengan begitu, Bambang memastikan ada delapan DPC parpol lain di Kota Malang masih bisa menerima dana tersebut. “Parpol itu yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Demokrat, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan Sosial (PKS), Partai Gerindra, dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan,” cetusnya. (renno)

Diduga Dua PPAT Permainkan Pajak AJB

LSM ARAK Ancam Lapor Kejati dan KPK-RI MOJOKERTO,TEROPONG - Dua Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) masing-masing Ny. Nurul Laili yang berpraktek di Jalan Raya Jayanegara Mojokerto dan Diana Uchrowiyah yang berpraktek di Perum Indraprasta Mojokerto dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat negara patut dicurigai mempermainkan pajak penjualan tanah. Hal itu terungkap dengan adanya proses transaksi jualbeli tanah warga Dusun Dimoro, Desa Tambak Agung, Kecamata Puri Kabupaten Mojokerto. Informasi yang dihimpun Bambang Purwoko, Koordinator LSM. Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) menyebutkan, tahun lalu warga setempat melalui perangkat desa mendapatkan tawaran agar tanah sawahnya di jual dengan harga variatif antara satu dengan lainnya tidak sama. Dengan kisaran harga Rp 250 ribu per meter hingga Rp

300 ribu per meter, sehingga dengan tawaran itu warga setempat melepaskan tanah sawahnya yang masih produktif. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun dalam transaksi jualbeli tersebut, dalam pembuatan Akte Jual Beli (AJB) dengan menggunakan nilai Rp 50 ribu per meter. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi beban pajak jualbeli tanah. Hal itu bisa menimbulkan pelanggaran hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi (Tipikor). Karena dalam penerimaan pajak bea perolehan hak atas dan bangungan (BPHTB) secara otomatis berkurang dan menimbulkan kerugian negara. Atas dugaan perilaku dua PPAT dan Notaris itu, pihaknya akan melaporkan kedua PPAT pada Kejaksaan Tinggi JawaTimur. “Bila perlu, kami akan melaporkan persoalan ini pada KPK-

Bambang Purwoko

RI di Jakarta.”katanya. Dia sangat berharap pada warga penjual tanah menyampaikan dengan jujur atas tindakan kedua PPAT yang melawan hukum itu. Terkait dengan tudingan tersebut, Diana Uchrowiyah ketika di konfirmasi ada tidak di tempat kerjanya. Lain halnya dengan Ny. Nurul Laili ketika di konfirmasi beberapa awak media enggan

menemui para wartawan. Namun, dia berpesan pada stafnya, bahwa persoalan konfirmasi soal jual beli warga Dimoro didelegasikan pada pengacaranya yang bernama Zulfan, SH. Lebih aneh lagi, pengacanya ketika di konfirmasi via Ponsel enggan mengangkatnya dan ada kesan menghindar untuk di konfirmasi oleh wartawan. (husnan)

Polresta Bekasi Kota dan Kabupaten Jadi Percontohan Polmas Satlantas Jadi Target Utama Teroris BEKASI, TEROPONG Polresta Bekasi Kota dan Polresta Bekasi Kabupaten ditunjuk sebagai percontohan penerapan program Perpolisian Masyarakat (Polmas) di Indonesia oleh Badan Kerjasama Internasional Jepang atau Japan Internasional Cooperation Agency (JICA). Hal itu dikatakan Kasubdit Binpolmas Dit Bimas Baharkam Mabes Bersambung ke hal.10

Raja Bengkel Optimalkan Pelayanan Prima Bagi Pelanggan PAMEKASAN,TEROPONG - Bagi masyarakat Pamekasan dan para jasa konstruksi yang ada di wilayah Madura, khususnya di Kabupaten Pamekasan yang saat ini tidak perlu repotrepot dan bingung untuk membeli bahan-bahan yang berhubungan dengan segala kebutuhan yang mereka perlukan. Sebab, raja bengkel yang terletak di jalan Bonorogo, Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan telah menyediakan segala jasa pemesanan pengerjaan yang terbuat dari bahan besi yaitu pengerjaan pagar,canopy, balkon, follding gate,rolling door dan rolling tangga, serta yang terbuat dari bahan stainnlis,harmonika. Sedangkan bahan yang terbuat dari bahan aluminium yaitu

pengerjaan kusen alumunium, etalase, skat ruangan, dan lainnya. Di samping itu. raja bengkel juga menyediakan pemesanan pengerjaan sebuah gudang, gedung perkantoran,ruko,dan lainnya. . Menurut pemilik raja bengkel, yang dikenal dengan sebutan Abang Bhani, usaha konstruksi yang dilakukannya itu dimulai sejak tahun 2013 di kabupaten Pamekasan. Sejak membuka usahanya dalam bidang konstruksi pemesanan yang terbuat dari bahan besi maupun alumunium, telah membuahkan hasil yang sangat signifikan. Bahkan para pemesan merasa puas dikarenakan bahan yang ada di raja bengkel sesuai spesifikasi yang mereka inginkan dan kualitasnya terjamin. Sedangkan mengenai

MALANG, TEROPONG – Kisah panjang pengikut mantan Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara) akhirnya tiba di Kabupaten. Malang dengan dua bus Dinas Perhubungan Kabupaten Malang. Untuk sementara mereka ditampung di UPTD Loka Bina Karya Jalan Raya Banjarejo 97 Pakis. Bus pertama khusus mengangkut barang-barang. Sedangkan bus kedua berisi 17 bekas anggota Gafatar asal Kabupaten Malang. Kedatangan mantan anggota Gafatar mendapat pengawalan ketat dari kepolisian, TNI dan Satpol PP. Begitu turun dari bus, mereka langsung diarahkan ke ruang peristirahatan Loka Bina Karya. Dari data yang diperoleh Teropong, ada 17 orang dan sembilan orang diantaranya dari Kecamatan Kromengan, empat dari Pagelaran dan empat dari Dampit. Khusus yang dari Dampit, mereka berasal dari satu keluarga dan keberadaan mereka selama ini tidak pernah disebutkan. “Dari 17 orang tersebut, ada tujuh yang masih anak-anak. Dari usia delapan tahun hingga tiga bulan,” ujar Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang Sri Wahyuni Pudji Astutik. Dari pantauan Teropong dilapangan petugas kesehatan juga terlihat memeriksa seorang anak balita yang baru tiba. Menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang, Sri Wahyuni Pudji Astutik, mereka terdiri dari tujuh anak, enam laki-laki dewasan dan empat perempuan dewasa. “Ada anak-anak yang sakit. Mungkin karena kelelahan setelah perjalanan jauh,” katanya. Menurut Sri, mereka juga akan mendapat pembekalan wawasan kebangsaan. Materi ini akan disampaikan petugas dari Polres Malang, Kodim dan Pemkab Malang. Sedangkan pembekalan agama disampaikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang. “Di sini selama dua hari tiga malam dan selanjutnya mereka akan dijemput camat masing-masing sedangkan untuk pengawasannya diserahkan pada camat masing-masing,” cetusnya. Disisi lain Pimpinan Gafatar asal Kabupaten Malang diketahui bernama Slamet. Namun menurut Sri, pihak Pemkab Malang masih kesulitan melacak yang bersangkutan. Berdasarkan informasi yang berkembang, Slamet tidak mau mengubah idiologinya dan memilih menghilang di Kalimantan. “Kalau Slamet itu sudah kaku, dia tidak bisa diubah idiologinya dan tidak tahu dia sekarang ada di mana,” ungkapnya. (renno)

harga yang dipatok olehnya, bervariasi tergantung barang yang akan dipesan oleh pembeli dan bagi konsumen tidak perlu khawatir. Sebab harga yang telah ditetapkan oleh pihaknya, sangat terjangkau dan kualitasnya juga terjamin serta tidak akan mengecewakan bagi para konsumen. Sedangkan harga yang dipatok per meternya yang terbuat dari bahan besi berkisar dari harga Rp 350 ribu hingga Rp 600 ribu. Ini sesuai dengan ukurannya. Maka dari itu, bagi masyarakat yang ingin memesan kebutuhan yang menyangkut segala pengerjaan yang ada kaitannya dengan raja bengkel dapat menghubungi langsung melalui telepon seluler yaitu 08170908000/

Gunakan Rompi Anti Peluru

PROBOLINGGO, TEROPONG - Paska ledakan bom yang terjadi di Sarinah di Jl Thamrin , Jakarta, beberapa waktu lalu, kini Polres Probolinggo terus berupaya untuk melakukan antisipasi adanya ancaman teroris yang bisa datang kapan saja. Kali ini Satuan Lalu Lintas (satlantas) Polres Probolinggo dibekali rompi anti peluru. Rompi tersebut dilaunching ketika apel pagi di halaman Mapolres, Senin (25/1). Menurut AKBP Iwan Setyawan, Kapolres Probolinggo, rompi Bersambung ke hal.10

12 Pelajar Digaruk Satpol PP

081237998000 atau datang langsung ke raja bengkel yang beralamat di jalan Bonorogo, Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan kota Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Ia menghimbau bagi pembeli yang merasa kurang puas atas pengerjaan yang dilakukan oleh dirinya, supaya memberi-

tahukan secara langsung. Sebab dalam mengerjakan usahanya lebih mengedepankan pelayanan yang prima agar para konsumen merasa puas. “Saya dalam menjalankan usaha lebih mengedepankan kepercayaan dan mengutamakan pelayanan yang prima bagi para konsumen,” ujarnya. (halis)

SIDOARJO, TEROPONG - Ketahuan membolos atau tidak masuk sekolah dan asyik main play station dan cangkruk di warung kopi di sekitar Pasar Wisata Desa Kedensari Kec. Tanggulangin, 12 pelajar digaruk Sat Pol PP Kecamatan Tanggulangin Kamis (28/1/2016). Kasi Trantib Satpol PP Tanggulangin Arie Prabowo menyatakan, para pelajar yang terjaring razia ini karena terbukti tidak masuk Bersambung ke hal.10

SAMBUNGAN

10 Pembangunan ... Hasil investigasi Wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG menemukan di lokasi ada kejanggalan. Bangunan yang baru berdiri itu dan belum difungsikan itu sudah banyak mengalami kerusakan dibeberapa bagian. Antara lain, pagar mengalami keretakan. Kuat dugaan disebabkan karena pondasinya tidak digali, sehingga pondasinya menggantung dan rawan roboh walaupun sudah terpasang sloof dan ring balk. Kanstin pada pemasangan paving diduga tidak ada batu cor, padahal menurut analisa Standar Nasional Indonesia (SNI) batu cor merupakan salah satu bahan yang harus ada pada kanstin. Pada pembangunan gedung terdapat banyak lubang dibagian dinding atas. Itu bekas lubang yang dibuat untuk memasang bambu atau kayu


Dinding pagar pasar ternak terpadu, tampak sudah retak

Kondisi paving pasar ternak terpadu

yang berfungsi sebagai tangga atau penyanggah saat pekerja menyelesaikan pekerjaan bagian atas. Ring balk atau balok gantung sebagai peyanggah plat beton bertulang tidak di plester dan langsung di cat warna gelap. Plat beton yang berfungsi sebagai atap bangunan dan penyanggah tandon air tidak di plester, sehingga paralon jalur pembuangan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sebab posisi paralon pembuangan le-

bih tinggi 5 cm dari plat beton. Akibatnya air hujan yang tertampung dalam plat beton tersebut tergenang. Besar kemungkinan bangunan tersebut tidak akan berumur panjang. Selain itu, banyak ditemukan banbu bekas tangga dan sisa material berserakan. Kemungkinan besar itu terjadi karena tidak dilakukan supervisi sehingga tidak dilakukan pembersihan lokasi oleh rekanan atau pelaksana. (gatot/koko…bersambung)

Tebar Aroma ... sebagaimana mestinya, melanggar Bill of Quantity (BoQ) serta tidak sesuai spesifikasi, antara lain : pekerjaan pagar pengaman sementara dari seng gelombang setinggi 2 meter plus banner dengan volume 6000 m2 diduga tidak dikerjakan sampai batas waktu perjanjian kontrak. Pada perpanjangan waktu pun tak mampu diselesaikan. Item pekerjaan pembuatan pagar pengaman sementara terbuat dari seng bergelombang pun sudah merugikan keuangan Negara. Begitu pun menyangkut ketebalan lantai turap beton tulang readymix K 175 slump 12 ukuran tinggi 1,5 m dengan tebal 20 cm sisi kanan dan kiri tidak sama. Lantai untuk pemasangan turap beton tulang readymix hanya berupa adukan pasir dan semen.Kemudian diratakan dalam genangan air.Selain itu, kedalaman galian tanah kuran dari 1 meter. Galian tanah pada saluran penghubung Jalan Raya Halim Perdana Kusuma di sisi kanan dan kiri hanya digali sekitar 10 cm dan cenderung tidak berkualitas dan titahan getaran gempa dan tekanan air. Seharusnya, lantai untuk tulip beton tulang readymix digali sedalam 1 meter, kemudian dimasukkan batu kali dan

Sambungan dari Hal.1 campuran semen.Sebelum dimasukkan batu kali dan campuran semen, galian tidak bisa digenangi air dan galian harus kering. Pekerjaan pembuatan tulip beton tulang readymix K 175 slump 12 ukuran tinggi 1,5 m dengan tebal 20 cm pengerjaan tidak sesuai BQ, sehingga patut diduga terjadi penyusutan volume pekerjaan sebab tulip beton tulang readymix K175 dengan bekisting ringan exposed multiplex tebal 9 mm (2x pakai) ditambah bauplang tidak dikerjakan hingga batas jembatan. Sampai saat ini masih berantakan dan tak kunjung rampung. Sangat diharapkan, terkait hal itu Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dapat mencermati kinerja Kasudin Tata Air Jakarta Timur, terutama terkait banyak pekerjaan, tapi tak satu pun mampu diselesaikan tepat waktu. Yang mengherankan, semua dibayar berdasarkan tandatangani bobot pekerjaan ditandatangani pihak Sudin Tata Air Jakarta Timur. Belum lagi sejauh ini tak ada satu pun rekanan diberi sanksi administratif seperti masuk dalam daftar blacklist. Bukan tidak mungkin semua itu terjadi karena Kasudin Tata Air Jakarta Timur

Masih Proses ... korupsi yang bersifat terselubung. “Dugaan unsur pejabat publik melakukan transaksi tetapi menggunakan perusahaan sendiri, atau keluarga/ kerabat dan kolega merupakan prinsip

Polresta ... Polri Kombes Pol M Elia dalam rapat koordinasi antara JICA dengan kedua Polresta di Bekasi, Kamis (21/1/), di Mapolresta Bekasi Kota. “Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memantapkan persiapan menyambut bulan Polmas yang jatuh pada Februari. Akan banyak kejutan di bulan Polmas,” katanya. Elia mengatakan, penentuan ‘pilot project’ tersebut telah melalui proses panjang. Kerja sama antara kepolisian dan JICA sudah terjalin kurang lebih 12 tahun. “Sejak awal, JICA ingin melakukan transformasi ilmu kepada kepolisian di Indonesia. JICA terus memantau perkembangannya. Dan sekarang, kedua Polresta di Bekasi sudah layak menjadi pilot project (contoh keberhasilan),” kata Elia. Menurut Elia, konsep Polmas sudah diterapkan di negara-negara modern. Di Indonesia, Polmas diatur dalam Undang Undang Nomor 2 tahun

2015. Dalam pelaksanaannya, ujung tombak Polmas adalah Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Kamtibmas) di desa-desa atau kelurahan. Inti dari tugas pokok mereka adalah membuat masyarakat merasa nyaman dan aman. Berkembang Pesat Polisi setara Kombes dari perwakilan JICA, Sasaki mengatakan, kedua Polres di Bekasi sudah menujukkan perkembangan yang cepat sejak para perwira dikirim ke Jepang untuk mempelajari Polmas dan menerapkannya di Indonesia. “Banyak yang sudah diberikan Polmas Polres Bekasi kepada daerahdaerah lain di Indonesia dalam bentuk pelatihan. Maka, setelah Bekasi, kami menargetkan ada 12 daerah lain yang menyusul,” kata Sasaki. Menurut Sasaki, kekurangan kekurangan Polmas akan diperbaiki

dalam bulan Polmas. JICA, bersama Polri dan Polda Metro Jaya, juga sudah membahas tentang penerapan terobosan-terobosan baru dalam Polmas. “Secara detail, kami akan tunjuk-kan pada bulan Polmas. Namun yang pasti, target kami adalah membuat masyarakat semakin dekat dengan kepolisian,” katanya. Sekadar diketahui, JICA adalah sebuah lembaga yang didirikan pemerintah Jepang untuk membantu pembangunan negara-negara berkembang, dalam bentuk donasi, program pelatihan maupun penelitian.Lembaga ini berada di bawah kekuasan Departemen Luar Negeri dan didirikan pada Agustus 1974. Pada 1 Oktober 2003, lembaga ini dijadikan sebuah institusi administrasi yang mandiri. JICA juga dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama internasional antara Jepang dengan negara-negara lain. (norton)

Sambungan dari Hal.9 yang berjumlah 72 personel dari satlantas dan 24 personel dari Tim Khusus Lapangan,” ucap AKBP Iwan. Dalam launching kali ini Kapolres Iwan mengaku bangga karena hanya Polres probolinggo yang mengenakan rompi anti peluru dengan inovasi warna dan nama satuan seperti ini. Tak hanya Satlantas dan Kapolres Iwan yang akan mengenakan rompi anti peluru yang dapat menyala dalam gelap tersebut, akan tetapi seluruh jajaran operasional Polres Probolinggo juga akan mengenakan rompi anti peluru tersebut. “Iya. Sat lantas Polres Probolinggo

12 Pelajar ... sekolah. Mereka dibawa ke kantor kecamatan untuk dilakukan pendataan dan pembinaan. ”Mereka juga membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan dan aktif mengikuti pelajar alias tidak membolos sekolah lagi,” katanya. Selain pendataan, para orang tua pelajar yang terjaring, juga didatangkan ke kantor kecamatan untuk menjemputnya. Pihak sekolah juga didatangkan dalam kasus ini untuk mengetahui para pelajar yang sengaja membolos.

Termasuk elemen JCW sesuai pelibatan dan partisipasinya membantu pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,” kata Manat mengakhiri.(tim)


Satlantas ... anti peluru dikhususkan kepada satlantas karena satlantas merupakan sasaran empuk kelompok yang berniat untuk melakukan aksi teror terhadap anggota kepolisian. “Satlantas merupakan target utama oleh kelompok radikal yang hendak menyerang di berbagai daerah. Oleh sebab itulah, kami memberikan rompi anti peluru ini untuk anggota., dan itu akan digunakan ketika melakukan tugasnya di lapangan,” kata Kapolres AKBP Iwan Setyawan. “Total rompi hitam dengan motif strip yellow lemon fosfor itu diberikan kepada seluruh anggota Sat Lantas

H.Ahmad Yazied Bustomi diam-diam diduga telah menerima upeti dari kalangan Rekanan yang mengerjakan kegiatan pembangunan saluran di Jakarta Timur. Gubernur DKI Jakarta pun diminta perlu memantau kinerja H.Ahmad Yazied Bustomi. (muller.. bersambung)

Sambungan dari Hal.5 visibel, accessible, transparan, dan akuntabel oleh penyidik Kejati DKI. Besaran dana penggunaan sebesar Rp 20 miliar lebih itu, merupakan pertanggungjawaban kepada rakyat.

lah yang mengawali penggunaan rompi anti peluru inovasi ini. Rompi hitam dengan motif strip yellow lemon fosfor ini nantinya akan selalu dikenakan oleh anggota Sat lantas Polres Probolinggo dalam bertugas,” ujarnya. Diharapkan dengan adanya rompi anti peluru ini dapat selalu memberikan keamanan terhadap anggota kepolisian yang bertugas di pos maupun di jalur pantura. “Kami juga selalu membutuhkan bantuan dan dukungan masyarakat, agar kami bisa menjalankan tugas sebaik mungkin,” cetus AKBP Iwan. (agus)

Sambungan dari Hal.9 Dalam pendataan ini, para petugas melakukan selektifikasi bagi pelajar yang mendatangkan orang tuanya. Artinya, para orang tua diharuskan membawa foto kopi KTP dan Kartu Keluarga, bahwa siswa yang bersangkutan benar-benar anaknya. ”Langkah ini dilakukan agar para pelajar tidak mengelabui petugas dengan meminta orang lain yang bukan orang tuanya, untuk datang ke kecamatan,” jelas Arie Wibowo. Data yang diterima TEROPONG,

Diduga Syarat ... Mojokerto dengan pemenang pekerjaan PT Lingkar Persada dari Jakarta dengan penawaran Rp 10,6 miliar. Proyek tersebut hanyalah ditengarai akal-akalan belaka, guna mengeruk uang negara untuk keuntungan kelompok tertentu. Hal tersebut bisa dilihat dari mutu pekerjaan yang terkesan hanya asal-asalan dan tidak sebanding dengan jumlah anggaran yang begitu besar itu. Menurut Bambang Purwoko, SH kordinator LSM. Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) Mojokerto, dalam paket proyek peningkatan jalan swideng-pakis tahap pertama tersebut sarat dengan permainan. Penyimpangan dan adanya kerugian uang negara dalam permainan tersebut sudah diatur dari pelaksanaan lelang.n Sebab, pemenang melakukan penawaran yang hanya selisih Rp 200 juta dari HPS. Ini diduga telah terjadi konspirasi antara rekanan dengan pejabat Pokja ULP. “Apakah pemenang dalam proyek yang nilainya puluhan miliar dalam melakukan penawaran hanya selisih Rp 200 juta dari HPS. Hal itu patut diduga ada permainan yang dilakukan pejabat pokja unit layanan pengadaan (ULP) kabupaten Mojokerto untuk memenangkan salah satu rekanan,’’ ujar Bambang Purwoko Lebih lanjut dia menduga bahwa, dalam perencanaan dan pekerjaanya sarat dengan permainan. Ada dugaan dalam proyek peningkatan jalan tersebut dibuat kedok untuk mengeruk uang negara hingga miliaran rupiah

Jasa Raharja ... Pekerjaan saluran PHB Jalan Raya Halim Perdana Kusuma, terkesam amburadul

pelajar yang terjaring itu berasal dari SMK PGRI 3 Sekardangan Kec. Sidoarjo, 2 siswi pelajar Ma’arif Ngaban Kec. Tanggulangin, 2 pelajar STM Antartika Sidoarjo, 5 pelajar SMA Tribakti Tanggulangin dan 1 SMK Dharma Wirawan 2, Tanggulangin. AV salah satu pelajar kelas II MTS Ma’arif Ngaban Tanggulangin mengaku membolos sekolah diajak temannya. “Saya mau diajak bolos karena hari ini tadi pelajarannya sulit,” akunya. (shoumu)


sekitar Rp 138, 052 miliar. “Untuk biaya perawatan korban kecelakaan sebesar Rp 115, 961 miliar. Ini mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun 2014, yang hanya sekitar Rp 89. 331 miliar,” kata Humas Totok Ery S. Sedangkan untuk pembayaran santunan bagi korban yang mengalami


Tampak penahan yang terbuat dari sesek bamboo, ambrol

untuk kepentingan kelompok tertentu. Pasalnya dalam pekerjaanya terkesan asal-asalan dan tidak sebanding dengan jumlah anggaran yang mencapai puluhan miliar itu. Sebagai bukti penahan jalannya memakai anyaman bambu, dalam pekerjaan awal untuk uruk dasar tak memakai tislah. Tetapi tanah uruknya diambilkan dari kanan kirinya jalan, sehingga anggaran Rp 11 milyar peningkatan jalan swideng-pakis tahap I hanya untuk cor beton saja. Kalau anggaran itu hanya untuk pembelian cor saja. Maka anggaran untuk peningkatan jalan tersebut banyak yang tersisa karena proyek peningkatan tersebut panjangnya tak sampai dua kilometer. “Ada dugaan kalau dalam proyek tersebut sarat de-

ngan penyimpangan,dan saya minta kepada penegak hukum di Mojokerto untuk melakukan penyelidikan. Karena dalam proyek tersebut berpotensi adanya kerugian uang Negara hingga milyaran rupiah,’’ katanya Sementara itu, Pejabat pembuat komitmen (PPK), Anik Mutma’inah ketika berkali-kali di konfirmasi wartawan di ruangannya, enggan berkomentar dan menghindar dari awak media. Anik selalu beralasan mau rapat, saat wartawan keluar dari ruangannya buru-buru Anik Mutma’inah pergi ke parkiran dan langsung meninggalkan kantor PU bina Marga. Ada kesan kuat bahwa Anik menutup-nutupi kasus itu, dan makin alergi menemui awak media di ruang kerjanya. (husnan)

cacat tetap sebesar Rp 2,032 miliar. Ini berarti ada penurunan dibandingkan tahun 2014 lalu, yang tercatat sebesar Rp 2,352 miliar. Dan untuk biaya pemakaman korban sebesar Rp227 juta. Angka ini mengindikasikan adanya penurunan sebesar 18 persen, jikalau dibandingkan tahun 2014 lalu, sekitar Rp 278 juta.

Namun demikian, kata Humas Totok Ery S, peningkatan pelayanan terhadap korban kecelakaan akan terus dilakukan secara berkesinambungan. ‘Kami akan terus berupaya melakukan jemput bola dan mempercepat pembayaran santukan korban kecelakaan lalu -lintas yang meninggal dunia,” cetus Humas Totok Ery S. (omo)

Kecamatan Banyuputih tidak ingin dipenjara, untuk itu kapolres dengan tegas mengatakan jauhi narkoba. Sebab, pihak kepolisian tidak akan memberikan teloransi terhadap masyarakat yang terlibat kasus narkoba,” kata Kapolres. Bukan hanya itu saja yang disampaikan Kapolres Situbondo di hadapan masyarakat di wilayah Kecamatan Banyuputih. Akan tetapi, Kapolres juga menjelaskan tentang bahaya narkoba yang mampu merusak mental generasi muda. “Mari kita bersama-sama menabuh genderang

perang melawan peredaran narkoba di Kabupaten Situbondo. Sebab, peredaran narkoba bisa menghancurkan segalanya,” ucap Kapolres. Seusai memberikan penyuluhan Kapolres Situbondo menyerahkan bantuan 10 paket sembako untuk kaum dhuafa dan memberikan bantuan 12 zak semen untuk pembangunan Masjid Baiturrahman, Dusun Bindung, Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih. “Bantuan ini kita berikan sebagai wujud tali asih antara Polres Situbondo dengan masyarakat,” cetusnya. (mis)

Kapolres Gelar ... Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Kamis (28/1). Ratusan orang menghadiri penyuluhan bahaya narkoba tersebut. Kapolres Situbondo mengajak semua lapisan masarakat masyarakat , terutama anak muda penerus bangsa ini untuk tidak berurusan dengan obatobatan terlarang yang bernama narkoba. “Selama tahun 2015 Polres Situbondo berhasil mengungkap dan menangkap 37 kasus narkoba yang semua pelakunya sudah dipenjara. Untuk itu, jika masyarakat di wilayah


Berharap ... dan bekerja untuk rakyat sesuai dengan visi dan misi yang ada. “Oleh sebab itu pihaknya berharap peran serta dan dukungan semua kalangan untuk mewujudkan cita-cita mulia ini,” cetusnya. Hasil pantauan Wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG di lapa-

Sambungan dari Hal.4 ngan terlihat penjagaan cukup ketat baik diluar area Hotel Utami Sumekar maupun didalam Hotel. Bayangkan saja dalam rapat Pleno ini sempat menghadirkan 150 pengamanan. Bahkan sempat sejumlah wartawan baek cetak maupun elektronik menemui Kabag OP, terkait penjagaan yang ketat ini.

Dinas Pendidikan ... halnya menghambat jalannya pendidikan di Kabupaten Sumenep. Karena adanya anggaran ini tidak bisa dicairkan, karena biaya operasional sekolah ini terhambat. “Maka pihak sekolah tidak bisa memaksimalkan proses Belajar mengajar, termasuk didalamnya melaksanakan program-program di sekolah tersebut,” kata Novel. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Sumenep melalui Kabid Ketenagaan dan Kepegawaian M. Anwarul Hidayat mengungkapkan, masalah PLT Kasek itu biasanya masa berlakunya 12 bulan, karena kemarin PLT terbentur dengan Pilkada. “Akhir-

nya keluarlah SK. PLT yang baru hingga berlakunya sampai ada Kepala Sekolah divinitif,” ucapnya. Sementara itu, Dinas Pendidikan sendiri ketika mengusulkan ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), hanya pihak BKPP sendiri menyampaikan di Diktum 3 bunyinya seperti itu, maka dari itu pihak Dinas Pendidikan tidak mengusulkan perpanjangan SK. PLT Kasek, karena hal ini terbentur dengan UU Pilkada, sementara Kepala Dinas Pendidikan sendiri Drs. H. Ach. Sadik ketika ditemui di kantornya enggan berkomentar dengan alasan payah.

Hasil pantauan Komunitas Peduli Kabupaten Sumenep (KPKS) sempat bertemu dengan sejumlah PLT. Kepala Sekolah yang telah habis masa berlakunya. Mereka hampir secara keseluruhan menyampaikan hal yang sama, dengan alasan dirinya merasa dilimatis tidak mempunyai legalitas yang resmi. Menurut beliau pihaknya mengatakan berani mencairkan BOS karena proses belajar mengajar takut terhenti, inipun sangat beresiko bagi kami ucapnya, sembari mengatakan sambil lalu menunggu petunjuk dari Dinas Pendidikan Kabupaten. (anis,gaffar)

Sambungan dari Hal.5 hukum terhadap penyelewengan IMB.Jelas menurut konsideran Undang undang sebagai perintah laksana dalam kewenangannya. Tetapi Kasie Penataan Kota tersebut abai.Dan kelalaian atau abai tergolong melawan hukum. Seperti koruptor yang didefinisikan abai dan lalai menjadi rumusan melawan hukum. Dan unsur melawan hukum yang diperistiwakan Widodo selaku pemangku hukum tidak tertutup kemungkinannya pihak

JCW melaporkan permasalahan hukum bangunan itu. Kepolisian dan Kejaksaan dapat menyelidiki bukti dokumen KRK berkait advis planning dan blok plan atau nomor blad bersandingkan penerbitan IMB peruntukkan rumah tinggal. Hakikat hukum dipenerbitan dokumen-dokumen tersebut adalah atas perintah undangundang. Tetapi, justru Undang undang itu diselewengkan. “Sejatinya, harus dilaporkan,” tegas Manat. (tim)

ka memangkas biaya untuk promosi,” katanya. Bukan hanya itu, lanjut dia kurang sadarnya pemilik reklame seperti ditoko - toko yang ada diperumahan untuk mengurus perizinannya. untuk itu pihaknya tahun ini akan gencar melakukan penertiban reklame di ruko

- ruko. Terkait reklame illegal yang sudah ditertibkan selama 2015 sebut dia, pihaknya sudah menertibkan reklame liar sebanyak 460 unit untuk semua ukuran. “Ada sekitar 460 unit reklame untuk semua ukuran yang tak berizin, sudah kita tertibkan,” pungkasnya. (norton)

2015 ... ekonomi nasional. pelemahan ekonomi, membuat perusahaan - perusahaan terpaksa mengurangi biaya promosi mereka sehingga banyak reklame yang kosong tak terpasang oleh iklan. “Bagaimana mungkin memikirkan untuk promosi dan iklan kalau pendapatan mereka turun, terpaksa mere-

Kabag OP Polres Sumenep, Kompol. Ashar Yelli, tak kurang 150 personil gabungan ini hanya menjaga pengamanan. Bahkan satuan Lalulitas pun juga ikut mengamankan, bahkan telah disebar dilokasi ini, sehingga dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka ini aman dan terkendali. (gaffar,gatot, koko)


Diduga Melanggar ... dituding secara jelas berada di balik hukum pendiriannya. “Tudingan bahwa dua kaki Kepala Seksi Penataan Kota Kecamatan Cilandak, Widodo berada dan hadir di modus operandi pembiaran pelanggaran hukum bangunan itu adalah jelas berlaku secara seimbang dan selaras,” ujarnya. Sebab, penjelasan Pasal-pasal dalam UUBG 28/2002 dengan Perda 7/ 2010, serta Perda 1/2014 jelas aturannya tentang larangan zonasi, sanksi




Proyek Normalisasi ... dengan baik, karena jika hujan turun nanti Kali tersebut airnya lancar.Dan menurut di Bill of Quantty (BQ), bahwa pekerjaan itu volumenya mencapai 2.883.00 M’ yang turap beton tulang ukuran tinggi mencapai 2 Meter tebal mencapai 20 CM dan menggunakan Readymix K 175 Slump 12 besi 93.04 kg/m3, turap pengaman tebing saluran ukuran 25/40 CM tinggi 80 CM Panjang 1.133,00 M’. Tudingan dari Aliansi LSM Jakarta Jimmy Simanjuntak juga mengatakan, seharusnya Inspektorat Pembantu Jakarta Timur Didie Sunardi harus tanggap dan janagn duduk saja dikantornya.Hal senada juga dikatakan Ketua LSM “SISIR” DKI Jakarta M.Sitanggang meminta kalau perlu

Calo di ... dan meminta formulir, oknum Dispenda menarik biaya Rp 25 ribu/formulir. Coba bayangkan, bila biro jasa meminta 2 formulir, tentu mereka wajib bayar Rp 50 ribu. Selain menarik biaya formulir yang tak logis, para biro jasa juga wajib memberi Upeti kepada pegawai yang berada di setiap loket minimal Rp 50 ribu/formulir. Bila dihitung, loket yang ada di kantor Samsat Surabaya Barat berjumlah 4 loket. Berarti para biro jasa wajib bayar minimal Rp 200 ribu, agar mereka dapat dilayani dengan cepat. Ladang pundi-pundi rupiah di kantor Samsat Surabaya Barat, Tandes lolos dari pengawasan Kepala Dispenda Jatim. Ironisnya lagi, pada jalur pintu masuk ke kantor yang melayani pemohon STNK tersebut dijaga provost. Hal itu dibuktikan ketika TEROPONG menyuruh salah satu biro jasa untuk membeli formulir. Mau tidak mau, biro jasa harus bayar formulir Rp 25 ribu. “Tolong diganti pak, karena saya tadi formulirnya beli Rp 25 ribu. Mereka gak mau tau. Kalau tidak, saya gak dilayani,” ujar biro jasa yang setiap hari nongkrong di kantor Samsat Surabaya Barat. Perolehan hasil menjual penjualan formulir, disinyalir masuk ke kantong pribadi Kepala Unit STNK Surabaya Barat, kemudian disetor ke pejabat di Dispenda Jatim.

Sapekan ... Utara, Iptu H Gatot Edi Widada SH.MM, “Para tersangka selalu dipantau pergerakannya oleh anggota selama 1 minggu terakhir. Alhasil penggrebekan dilakukan enam orang anggota ditemukan barang bukti berupa 10 paket sabu, 1 unit sepeda motor, 1 HP merk Samsung, 1 timbangan digital, 2 bong, 11 pipet kaca, 2

Gubernur DKI ...

TPST Bantar Gebang

Dijelaskan Isnawa, masalah proposal dana hiba dan kemitraan Rp. 2 triliun dari Kota Bekasi tersebut bukan dalam wewenangnya. “Nah terkait dengan anggaran dana hibah dan kemitraan wewenangnya ada di Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta. Dan soal ini mungkin lebih tepat dikonfirmasi ke Sekda”, uangkapnya. Menyikapi hal ini Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Ariayanto Hendrata mengatakan, kalau dirinya tidak kaget

Puluhan Warga ... Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah (PP No. 40/1996) yang mengatur lebih jauh mengenai HGU, diproses secara hukum. Menurut Mohamad Trianto, koordinator aksi, pemegang HGU PT. Rotorejo Kruwuk Desa Gadungan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, diketahui HGU-nya sudah mati sejak 2009. Namun pihak PT Rotorejo tetap mengajukan perpanjangan HGU melalui BPN Kab Blitar. Bahkan pihak BPN merekomendasikan pengajuan perpanjangan tersebut. Padahal menurut aturan, dua tahun sebelum masa habis, pemegang HGU harus mengajukan perpanjangan. “Diduga kuat, Kepala BPN Kab Blitar bermain dengan pihak PT. Padahal BPN mengetahui, jika16 perkebunan di Kab Blitar, hingga saat ini masih terjadi konflik. Itu artinya tanah perkebunan tersebut harus dikembalikan kepada Negara,” ucap Trianto. Dengan dipanggilanya Kepala BPN Kab Blitar oleh Kejaksaan Negeri Blitar, Selasa lalu, dia berharap agar Kejaksaan menangani perkara tersebut dengan serius. “Jangan sampai setelah dipanggil, hanya dibekukan dan

Diduga Pengadaan ... dengan senilai Rp 45 miliar yang dibagi menjadi tiga tahap. Yakni tahap pertama dengan anggaran Rp 6 miliar yang lokasi pemasangan tiang PJU di utara sungai. Meliputi ruas jalan Kecamatan Gedeg sampai Kalilamong dan Randegan hingga Simongagrok kecamatan Dawarblandong. Kini sudah ada yang menyala, dan diduga terjadi masalah adalah pengadaan untuk tahap dua dan tiga karena hingga saat ini pekerjaan belum sempurna dan banyak kekurangan yang belum dipenuhi oleh pihak rekanan. Sebab, masih banyak kabel yang belum terpasang di sana. Dalam pengadaan dan pemasangan tiang LPJU tahap dua dan tiga dimenangkan oleh satu rekanan yaitu PT Fokus Indo Lighting dari Jakarta. Perusahaan ini disebutsebut milik dari family orang kuat di Kejaksaan Agung, dengan harga penawaran Rp 16,8 miliar dan tahap tiga dengan harga penawaran Rp 17,4 miliar. Hasil investigasi Drs Bambang Purwoko SH, Koordinator LSM ARAK Mojokerto di lapangan, menemukan banyak kejanggalan dalam pekerjaan pemasangan LPJU dan kwalitas barang juga diduga sarat dengan permainan. Faktanya, besi yang digunakan untuk bahan tiang diduga belum memenuhi standart nasional Indonesia (SNI). Lagi pula, panjang tiang ternyata tidak sama ada yang 9 meter,10 meter dan 11 meter. Rangka tiang yang berfungsi untuk kekuatan tiang dengan cor banyak yang tidak terpasang. Dalam pengecoran tiang dikerjakan asal-asalan, sehingga terlihat kurang rapi. Selain itu, angkar tiang juga

SAMBUNGAN Sambungan dari Hal.12

pekerjaan itu dibongkar untuk melihat apa pekerjaannya sesuai speck atau tidak. Namun hal ini juga sampai saat ini Inspektorat Pembantu Jakarta Timur Didie Sunardi terkesan cuek dan tidak serius menanggapi laporan warga. Koran ini menelepon ke Kasudin PU Tata Air Jakarta Timur, hanya ancaman yang ditujukan kepada TEROPONG.Dan Kadis PU Tata Air DKI Jakarta yang baru dilantik Ahok, Teguh Hendrawan diminta meninjau jabatan yang diemban oleh Ahmad Yazied Bustomi sebagai Kasudin Tata Air Jakarta Timur yang suka mengancam-ancam Wartawan dengan memakai Ormas. (tim)

Sambungan dari Hal.12 Pasalnya, dalam sehari kalau dikalkulasi, pendapatan bagian formulir saja sudah mencapai Rp 500 ribu/hari. Jumlah itu belum ditambah dari bagian loket dan plat nomor. Kebiasaan buruk yang ada di kantor Samsat Surabaya Barat sudah merupakan adat dan tradisi Dispenda Jatim yang tidak mudah untuk dihapus. Pasalnya, disinyalir mereka itu dibekingi oleh pejabat di kantor Dispenda Jatim. Yang mengejut lagi, soal tarif roda 2 yang mencapai Rp 3000.00. Coba bayangkan berapa hasil dari pemungutan biaya parkir dalam sehari. Tak lepas dari persoalan formulir, para oknum yang berada di Samsat Surabaya Barat juga bermain masalah plat nomor. TEROPONG sempat memergoki ada oknum pegawai Dispenda yang naik turun untuk mengambil plat nomor, kemudian diserahkan ke biro jasa. Untuk itu diminta Kepala Dispenda Jatim segera memanggil Kepala Unit STNK Samsat Surabaya Barat dan mengganti dengan yang baru. Selain itu pegawai Dispenda Jatim yang berada di kantor Samsat Surabaya Barat seyogyanya juga dibersihkan dan diganti pegawai baru. Kepala Unit STNK Samsat Surabaya Barat saat akan di konfirmasi TEROPONG, dihalangi oleh pegawai bagian plat nomor. (yoyok)

Sambungan dari Hal.12 korek api mancis, 2 kompor alkohol, 2 botol alkohol dan uang tunai Rp 1.626.000. Ssabu sabu tersebut bernilai sekitar Rp 50 juta, bersama-sama tersangka langsung dibawa petugas ke Mapolsek Pulaulaut Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. (ani)

Sambungan dari Hal.12 dengan kondisi ini. Sebab yang diperjuangkan olehnya dan kawan-kawan di DPRD Kota Bekasi adalah DKI Jakarta harus bertanggung jawab atas wanprestasi yang terjadi. “Tidak heran kalau DKI Jakarta tak tepat janji. Karena sikap DKI selalu meremehkan Bekasi, tapi kami di DPRD solid dan fokus melanjutkan pembentukan Pansus Bantar Gebang , sejauh mana kemanfaatan kerugian dari kerjasama ini. Kalau bicara sikap DKI soal anggaran itu sikap yang sering dilakukan, terbukti banyak pelanggaran yang diacuhkan terkait sampah.Dimana letak harga diri orang Kota Bekasi”, tegasnya. Dirinya juga mengatakan, bahwa pihaknya tetap akan bersikap tegas lantaran pelanggaran yang dilakukan DKI Jakarta sudah bertahun-tahun. “Limbah sampai sekarang masih mencemari, truk sampah DKI Jakarta hilir mudik tak kenal waktu, sudah tabiatnya Gubernur DKI Jakarta seperti itu”, tandasnya. (muller/norton)

Sambungan dari Hal.12 dijadikan ATM berjalan. Proses hukum harus tetap dilanjutkan,” ungkapnya. Trianto juga berharap, agar kasus-kasus lain yang sedang ditangani Kejaksaan Negeri Blitar seperti, kasus Ajudivikasi, dana Hibah dan Bansos, Pagar Kantor Lingkungan Hidup dan Kapendukcapil di Kanigoro, tukar guling tanah Jatilengger dan lain nya, harus tetap ditindak lanjuti. Sementara itu, Kejari Blitar Dade Ruskandar, SH, MH, melalui Kasi Intelijen, Hargo Bawono, SH saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (26/1) membenarkan telah memanggil Kepala BPN Kabupaten Blitar dan sebelumnya, Senin (25/1) memanggil mantan Kades Gadungan, Hariaji (61). Menurut Hargo, Kepala BPN Kab Blitar, Suryo diduga telah memberikan rekomendasi terkait permohonan perpanjangan HGU PT Rotorejo Kruwuk ke Kanwil BPN Jatim, sementara perkebunan tersebut masih dalam status konflik. Sedangkan mantan Kades Gadungan, diduga telah membuat surat keterangan, bahwa perkebunan tersebut tidak ada konflik lagi. (zaenal/muhaimin)

Sambungan dari Hal.12 banyak terlihat dan disinyalir pemasangan tiang tersebut kurang dalam. “Dari hasil pekerjaan tersebut disinyalir dalam pengerjaanya di kerjakan buru-buru. Padahal dalam pemasangan pekerjaan tiang LPJU itu ada aturanya dan tidak ngawur begitu,’’ katanya. Hal senada juga dilontarkan oleh Ketua LSM MPPKKN Mojokerto Khusnul Ali. Dijelaskannya, pengadaan dan pemasangan tiang LPJU di kabupaten Mojokerto layak untuk ditelusuri. Pasalnya hingga saat ini pemasanganya mangkrak karena rekanan yang mengerjakaan proyek tersebut hingga batas waktu yang telah ditentukan tidak bisa merampungkan proyek tersebut. “Hingga saat ini banyak tiang lampu kabelnya belum terpasang semua,dan yang sudah pun dalam pekerjaanya terkesan asal-asalan,’’ ucap Khusnul Ali. “Oleh sebab itu, kita berharap penegak hukum yang ada di kabupaten Mojokerto untuk melakukan penyelidikan terhadap proyek yang nilainya puluhan miliar tersebut. Karena dalam proyek tersebut diduga sarat dengan penyimpangan yang berpotensi adanya kerugian uang negara,’’ cetus Khusnul Ali Sementara itu, Dinar Krispiaji SH Kasi intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Mojokerto ketika ditemui wartawan di acara panti werda saat mengikuti Kajari Mojokerto mengunjungi pengungsi Gafatar mengatakan, proyek pengadaan dan pemasangan tiang Lampu PJU senilai Rp 45 miliar sudah di tangani oleh Kejaksaan Tinggi, JawaTimur. “ Kalau proyek itu sudah ditangani oleh kejaksaan tinggi mas,’’ cetus Dinar Krispiaji SH. (husnan)

11

Lucu ... organisasi massa. Diduga suruhan Kasudin Bina Marga Juaini Yusuf dan mengancam Wartawan DOR tersebut, agar jangan menyoroti pekerjaan yang tidak becus tersebut. Hal tersebut dikatakan Wartawan DOR kepada Kepala Perwakilan Koran TEROPONG di Cililitan, Jakarta Timur. Melihat sikap yang patut diduga kurang terpuji ini, seharusnya Kadis Bina Marga Ir.Yusmada dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meninjau kembali jabatan Kasudin Bina Marga Jakarta Timur, karena selama ini Kasudin tersebut selalu membawa nama ormas dalam permasalahan. Ketua LSM PAKAR Jimmy mengatakan kepada TEROPONG, siap memberikan bantuan kepada Wartawan, apabila dalam ancaman Ormas yang membekingi pejabat nakal. (muller)


Bangunan trotoar di jalan Cililitan Besar

Kejaksaan Diminta ... TEROPONG. Ketua LSM PAKAR Jimmy Simanjuntak menyatakan, bahwa Kasudin Damkar & PB Jakarta Selatan Drs.Irwan telah dilaporkan kepada Kejati DKI Jakarta, tertanggal 23 Desember 2015 dengan nomor 091/KLSM.Jkt/IX/15. Menurut koalisi LSM Jakarta tersebut, bahwa Damkar & PB tersebut dilaporkan terkait dugaan dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan pengadaan mengandung unsur KKN dan mark-up dalam pengadaan / kegiatan terdiri dari : Pemeliharaan Halaman Kantor Sudin Damkar & PB Jakarta Selatan Rp.1 miliar; Pengadaan Motor Pompa Apung

Sambungan dari Hal.12 untuk masyarakat sebesar Rp.1,175 miliar; Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Portable untuk masyarakat sebesar Rp.4,9 miliar; dan Pengadaan Selimut Anti Api untuk masyarakat sebesar Rp.2 miliar. Ketua LSM PAKAR Jimmy Simanjuntak dan Ketua LSM SISIR M.Sitanggang mengatakan, meminta kepada Kajati yang baru di Kejati DKI Jakarta Sudung Situmorang,SH.MH dapat membuat kejutan untuk mengusut dugaan korupsi di unit kerja Damkar & PB di Jakarta Selatan, karena selama ini pejabat ini termasuk Kadis Damkar & PB Drs.Subejo dinilai kebal hukum. (tim)

Diduga ... pengelola ADD, dalam pengelolaannya Kades harus penuh kehati-hatian mengelola dana ADD tersebut. Aparat penegak hukum tidak pernah mengancam dan menakuti kades ketika menggunakan dana ADD. Namun sebaliknya, undang-undanglah yang mengatur ketentuan tersebut. ‘’Ada dua pasal yang bisa menjerat kades. Di antaranya pasal 2 ayat 1, menyangkut melawan hukum dan pasal 3 yang berkenaan memperkaya diri sendiri serta merugikan negara,’’ katanya. Dalam prakteknya, pengelolaan dana ADD harus selalu berembuk dengan badan kepenghuluan setempat. Karena, kades harus tahu dengan tupoksinya dan tidak merekayasa laporan SPJ. Dengan kata lain, aparat penegak hukum akan menindaklanjuti laporan jika ada masyarakat, media massa ataupun LSM melaporkan tindak pidana penyimpangan penggunaan dana ADD. ”Pada prinsipnya, ada 5 alat bukti yang bisa menjerat kepala desa, di antaranya saksi, surat, petunjuk, ahli dan keterangan terdakwa. Kita juga akan menelusuri kwitansi pengeluaran kas ke toko bersangkutan. Karena ada penge-

Sambungan dari Hal.12 luaran kas sengaja dibuat fiktif atau pun dimark-up harganya,” katanya. Salah satunya Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan yang resmi dilaporkan LSM Reformasi minggu lalu. Pasalnya Anggaran Bantuan Sosial untuk LPM dan PAUD pada Tahun anggaran 2014-2015 diduga fiktif. Menurut Salah satu anggota LSM Reformasi mengatakan, pengakuan dari lembaga-lembaga tersebut, telah menyatakan bahwa LPM sejak Tahun 2014-2015 tidak pernah menerima dana apapun dari anggaran Desa Sumber Anyar. Lembaga PAUD sejak tahun 2014-2015 sebagian ada yang diberikan namun tidak sesuai dengan apa yang dianggarkan dalam APBDesa. Sedangkan lembaga PAUD yang lain tidak pernah menerima sama sekali. Kami selaku LSM berharap kepada Polres Situbondo agar segera menindak lanjuti laporan tersebut dan memanggil pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal tersebut,” tukasnya. (ervan)

Harus Diusut ... Gratifikasi tersebut pada masa kerja kepemimpinan Abraham Samad, namun Ketua KPK Agus Raharjo, harus bertanggungjawab secara hukum untuk mengusut unsur terafiliasi dan unsur ganda tersebut kepada pasangan pemenang Pemilukada Tangsel, Airin Rachmi DianyBenyamin Davnie. “Komisi etik sebaiknya bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) pimpinan Mayjen TNI (Purn) Joko Setiadi. Karena, Lemsaneg adalah satu satunya lembaga penyedia dan pengelola persendian negara. Lembaga ini bertanggungjawab mengamankan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara melalui persandian,” jelas Manat. JCW yakin akan profesionalitas dan proporsionalitas Lemsaneg akan mengoptimalkan seluruh sumber daya dimilikinya terkait pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum dan etika terhadap laku dan rasa seorang instrumen negara. Khusus berkaitan dengan ruang cyber (cyber space) adalah bentuk pengusutan persandian dalam rangka pengusutan pertentangan kepentingan antara Airin selaku Walikota Tangsel sebelum cuti pemilukada dengan Giri Suprapdiono menjelang masa tugasnya berakhir di KPK (18/12/2015) lalu. Terlebih, kasus penyelewengan dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah Tangerang Selatan pada APBD 2015 sebesar Rp.105 miliar, adalah mengendur muatan politik. Kecurigaan penyaluran dana bansos di Pemkot Tangsel terindikasi manipulatif administrasi pelaksanaan, sebenarnya sudah dilaporkan pihak lembaganya ke KPK melalui pengaduan Nomor 736/ LSM JCW/VIII/ 2014 sesuai dugaan “silih korupsi” Bansos 2014 senilai Rp.20 miliar. Kecurigaan semakin bertambah dikarenakan pihak bidang pengaduan masyarakat (dumas) pada jelang berakhirnya komisioner KPK (2010- 2015) memanggil pihak JCW secara telpon resmi KPK (021) 25578300. Dan pertemuan di Kantor KPK di ruangan bagian dumas pada, 17 Desember 2015 di hadapan tiga orang unsur dumas telah diperdebatkan alasan tidak supervisi ke Kejaksaan Tinggi Banten. Sebab, kata Manat, sesuai bukti surat surat terkait dugaan fiktifisasi dana bansos tahun 2014 itu, pada

Sambungan dari Hal.12 hakikatnya memenuhi penyelidikan hukum oleh pihak kejaksaan. Sandingan kecurigaan bahwa elemen di KPK pada masa pimpinan KPK, Abraham Samad justru dipertunjukkan tiga krus dumas tersebut. Yakni, pertanyaan dan pemintaan berkait apakah pihak JCW mengetahui atau memiliki data dana bansos Pemkot Tangsel 2015. Jawaban mengetahui dan memiliki tetapi tidak melaporkannya untuk saat ini, di karenakan tudingan beberapa pengamat selama ini bahwa KPK tidak murni profesional dan independen menyidik korupsi. Pertentangan kepentingan dalam motif politik tertentu adalah alasan JCW menarik kembali pelaporan. Ironisnya, penggelontaran bansos pada Agustus dan Nopember itu, ditengarai disalurkan kepada penyokong Airin. Hasil penelusuran, sebanyak 22 organisasi penerima berpotensi menyokong Airin-Benyamin Davnie. Misalnya, DMI, Komunikasi Ukhuwah Remaja Madani, Yayasan KAHFI menerima dana masing-masing Rp 100juta, Rp 90 juta dan Rp 500 juta. Padahal, ketiga organisasi tersebut dipimpin Abdul Rosyid yang adalah Ketua Fraksi Golkar DPRD Tangsel, dan pernah menjadi Sekpri Airin. Demikian juga pertentangan lain, seperti, penggelontaran dana melaui SKPD Kesbanglinmas sebesar Rp 40 miliar dengan apresiasi beberapa organisasi sengaja dibentuk atau di kuasai tim sukses Airin-Benyamin. Serta, penerima bansos yang ketuanya atau pembinanya Airin, misalnya, PMI. ‘Kecurigaan organisasi tidak jelas alias bodong, seperti forum guru, ini adalah tidak jelas,” bebernya. “Absolut pertentang kepentingan meliputi ketua organisasi penerima dana Bansos, tetapi pejabat eselon pada Pemkot Tangsel, Heli Sulaiman. Dia Kepala Bagian Kesra, namun menerima penggelontaran dana sebesar Rp.5,6 miliar terhadap Ormas pimpinannya. Hakikat yang tidak berlaku umum atau hukum terkait dugaan keterlibatan Direktur Gratifikasi KPK dalam kampanye Airin berkait dugaan “silih korupsi” Bansos 2015 itulah, yang menjadi tugas dan kewenangan KPK dan Lemsaneg. Terlebih pemasaran pelaporan Nomor 964/LSM JCW/I/2016 tersebut menjadi bukti bahwa pemberantasan korupsi harus bersama rakyat. Sebab korupsi telah merampas sebahagian tatanan masyarakat bernegara. (tim)

Inspektorat DKI ...


Ketua LSM SISIR M.Sitanggang mengatakan, seharusnya BPK tanggap terkait penyerapan anggaran tersebut dan meminta memeriksa Kadis Perindustrian dan Energi Yuli Hartono sebagai orang yang bertanggung jawab. Mubazir Sebelum Yuli Hartono menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Energi, yang bersangkutan tahun 2012/ 2013 menjabat sebagai Kepala UPT Instalasi Pengelolaan Limbah Septictank (IPLS) Dinas Kebersihan. Sumber TEROPONG Ketua LSM PAKAR Jimmy Simanjuntak mengatakan, bahwa modifikasi IPLS tersebut dikerjakan mulai pada 2012 dengan anggaran, pagu IPLS Duri Kosambi Rp.20 miliar dikerjakan PT.Tirtadaya Sakti dengan penawaran Rp.18.941.455.000; pagu IPLS Pulogebang senilai Rp.20 miliar dikerjakan PT.Joglo Multi Ayu dengan penawaran Rp.18.792.757.124. Untuk penyelesaian pekerjaan Duri Kosambi tahun 2013, pagu anggaran modifikasi IPLS Rp.15.745.200.000 dikerjakan PT.BrahmakertaAdiwira dengan penawaran Rp.15.182.062.000; Peningkatan fasilitas IPLS Duri Kosambi pagu anggaran Rp.5.879.450.000 dikerjakan PT.Tirtadaya Sakti dengan penawaran Rp.5.496.607.000. Ketua LSM PAKAR Jimmy S mengatakan, bahwa anggaran tersebut diduga markup, ini terbukti bahwa pengelolaan IPLS Pulogebang dan

Proyek jalan inspeksi BKT

Duri Kosambi tidak maksimal (abal-abal). Jimmy juga mengatakan, masih mendalami mark-up tersebut untuk dibuatkan laporan kepada Aparat Penegak Hukum. Sebelum berita ini direlease, Wartawan Koran ini berusaha konfirmasi kepada Kepala Dinas Yuli Hartono, tapi tidak dapat ditemui. (benny/kardi)

Suratkabar Nasional

12





Lucu, Proyek Mangkrak, Ancam Wartawan Kejaksaan Diminta Periksa Kasudin Damkar & PB Diduga Selewengkan Dana ADD Sumber Anyar JAKARTA, TEROPONG - MARAKNYA dugaan korupsi di kantor wilayah Jakarta Selatan yang dibawahi Walikota Jakarta Selatan Drs.Tri Kurniadi, Membuat golongan eksternal membuat laporan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, maksudnya agar Kejati DKI yang dipimpin Sudung Situmorang,SH.MH memeriksa pejabat tersebut. Demikian pernyataan koalisi LSM DKI Jakarta, LSM PAKAR dan LSM SISIR kepada

JAKARTA, TEROPONG - MARAKNYA permasalahan yang dilakukan Kasudin Bina Marga Jakarta Timur Ir.Juaini Yusuf, terutama dalam melaksanakan proyek Trotoar TA 2015 menjadi sorotan dari berbagai pihak masyarakat, LSM dan Wartawan.Salah satu pekerjaannya yaitu Peningkatan trotoar di Kec.Makasar, Jakarta Timur tepatnya di Jalan Cililitan Besar. Salah seorang Wartawan DOR didatangi Ir. Yusmada Faisal


Subejo


Proyek Normalisasi Irigasi Bekasi Tengah, Amburadul Penegak Hukum Layak Lakukan Penyelidikan

JAKARTA, TEROPONG - PEMBANGUNAN proyek normalisasi yang saat ini lagi berjalan, kelihatannya asal-asalan.Hal ini terlihat di lapangan saat warga di lokasi pekerjaan menelepon TEROPONG. Menurut sumber dan pantauan di lapangan, bahwa proyek Normalisasi Kali Irigasi Bekasi Tengah Kelurahan Ujung Menteng Kecamatan Cakung, Jakarta Timur TA 2015 berjalan dikerjakan PT.Putra Palbort Mandiri beralamat di Jalan Gading Indah Raya No.8 Kav C 40 Lt.1 Kelapa Gading Timur Jakarta Utara dengan nilai anggaran ± Rp.4 miliar nomor rekening 5.2.3.23.09. Sumber TEROPONG di lokasi mengatakan, seharusnya pekerjaan tersebut harus dikerjakan Proyek normalisasi saluran irigasi Bekasi Tengah

Calo di Samsat Tandes Merajalela

Gubernur DKI Tolak Anggarkan Harga Formulir Dipatok Rp 25 Ribu Dana Hibah Rp. 1 Triliun

SURABAYA, TEROPONG - Calo yang berkedok biro jasa STNK di kantor Samsat Surabaya Barat, Tandes, makin merajalela. Hal itu terlihat banyaknya biro jasa yang dikoordinir pejabat dari Dispenda Jatim. Menurut investigasi TEROPONG di lapangan, ladang empuk kantor Samsat Surabaya Barat terlihat di tempat penyerahan formulir. Bagi pemohon langsung, pihat Dispenda tidak menarik biaya alias gratis. Namun begitu biro jasa datang

BEKASI, TEROPONG DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi mengaku tidak heran dengan sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang ternyata tidak memproses proposal Dana Hibah dan kemitraan yang disodorkan langsung oleh Walikota Bekasi Rahmat Effendi. Saat dikonfirmasi masalah ini kepada Isnawa Adji, Kepala Dinas Kebersihan DKI JaBasuki Tjahaja Purnama karta mengatakan, pihaknya tidak mengetahui soal masalah ini, meski mengenai Bantar Gebang merupakan tanggung jawab pihaknya. “Yang jelas di kita itu soal perjanjian kerjasama jalan terus, pemberdayaan masyarakat jalan terus, dan kewajiban tipping fee akan kita jalankan”, ujarnya.



Sepekan 2 Komplotan Pengedar Sabu Ditangkap Polsek Stagen

Harus Diusut Dugaan Unsur Ganda Direktur Gratikasi KPK

KOTABARU, TEROPONG - ALIANSYAH alias Ali Ontol tak juga jera. Warga Jalan Pangeran Diponegoro, RT 09, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulaulaut Utara itu dicokok anggota Reskrim Polsek Pulau laut Utara bersama anggota buser, Jumat (22/1) sekitar pukul 24.05 Wita. Mereka kembali tersandung kasus narkoba bersama temannya Chandra Oedi warga Desa Semayap. Padahal Ali Ontol sudah sering berapa kali di tangkap petugas Polres Kotabaru. Mereka belum berapa lama ini bebas dari Lembaga Pemasyarakatan ( Lapas) Kelas II Kotabaru, dan masih menjalani PB ,” kata Kapolsek Pulaulaut

JAKARTA, TEROPONG - TERUNGKAPNYA dugaan keterlibatan Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono dalam kampanye pasangan petahana Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan pasca pemilihan kepala daerah (Pemilukada) serentak pada 9 Desember adalah mencederai dan menodai konstitusi serta perundang undangan berlaku terhadap fungsi pemerintahan bernegara. Direktur Gratifikasi pada KPK itu, menurut Koordinator Jakarta Corruption Watch (JCW) Manat Gultom sebagai jabatan preventif pemberantasan korupsi. Terlebih, tugas, fungsi dan pokok (tupoksi) berkait kewenangannya selaku instrumen negara dalam bentuk penerapan kolektivitas perundang undangan untuk penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Walaupun Direktur



Diduga Pengadaan Tiang PJU Senilai Proyek Peningkatan Jalan Swideng-Pakis Tahap I Rp 11,2 Miliar Rp 45 Miliar Dikerjakan Asal-Asalan Diduga Sarat Penyimpangan, PPK Alergi Wartawan Aktivis LSM Desak Kejaksaan Segera Bertindak

Tampak pengecoran jalan yang menggantung

MOJOKERTO,TEROPONG - PROYEK pengadaan dan pemasangan tiang lampu penerangan jalan umum (PJU) yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten (pemkab) Mojokerto melalui Dinas PU Cipta Karya dan tata ruang

MOJOKERTO, TEROPONG - PADA tahun anggaran 2015 melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) pemerintah kabupaten (pemkab) Mojokerto melalui Dinas PU Bina Marga Mojokerto mengalokasikan anggaran Pagu Rp 11,2 miliar dengan HPS Rp 10,8 miliar untuk proyek peningkatan dan pelebaran jalan Desa Swideng-Pakis, Kecamatan Trowulan, Kabupaten



Bambang Purwoko di Kejati Jatim

SITUBONDO, TEROPONG - SANKSI berat atas kesalahan pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) menjadi ancaman bagi kepala desa (kades) yang menggunakan dana bantuan pusat, jika tidak menyertakan surat pertanggungjawaban (SPJ) yang lengkap. Ada 2 pasal yang bakal menjerat mereka. Di antaranya adalah unsur melawan hukum serta memperkaya diri sendiri. ADD dan DK, merupakan sumber dari objek tindak pidana korupsi. Sebagai Bersambung ke hal.11

Puluhan Warga Eks- Penggarap Perkebunan Ngeluruk Kejari Blitar Banyak HGU Perkebunan Yang Sudah Mati

Warga ex penggarap saat demo di kantor Kejaksaan Negeri Blitar

Teguh Hendrawan


Kades Resmi Dilaporkan

BLITAR,TEROPONG - SEJUMLAH warga penggarap lahan perkebunan di Kabupaten Blitar, Selasa (26/10) mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Blitar untuk mengadukan nasibnya ke aparat penegak hukum. Pasalnya, saat ini banyak HGU (Hak Guna Usaha) milik perkebunan yang ada di Kabupaten Blitar sudah mati. Namun pemegang HGU tetap melakukan aktivitas/penguasaan lahan hingga sekarang ini. Hal ini berdampak terjadinya konflik di Kabupaten Blitar terdapat 16 HGU perkebunan yang sudah mati. Kondisi ini, membuat Kejari Blitar memanggil satu per satu pihakpihak yang diduga terlibat masalah tersebut. Kehadiran sejumlah penggarap lahan pada Selasa,bertepatan dengan pemanggilan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Blitar, Suryo, warga eks- penggarap lahan perkebunan yang HGU nya sudah mati. Mereka menuntut supaya pihak yang terlibat dan melanggar Undang undang Agraria Nomor 5 tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Bersambung ke hal.11

Inspektorat DKI Diminta Periksa Dinas Perindustrian dan Energi JAKARTA, TEROPONG - INSPEKTORAT Provinsi DKI Jakarta diminta periksa Dinas Perindustrian dan Energi terkait Penyerapan anggaran tahun 2015. Bahkan, BPK Kanwil DKI Jakarta juga diminta mengaudit penyerapan anggaran tersebut, diantaranya peningkatan Kualitas Pencahayaan Kota pada Jalan JuandaDr.Sutomo-Lap.Banteng-Zainal Arifin-Sukarjo WP-H.Samanhudin-Pecenongan, dengan anggaran HPS Rp.10.750.685.670, yang dalam proses lelang dimenangkan PT.Brantas Abipraya Yuli Hartono (Persero), dengan penawaran Rp.10.140.353.596; Pembangunan Pencahayaan Kota pada Jalan Inspeksi Kanal Banjir Timur (KBT) Sisi Timur, dengan anggaran HPS Rp.12.992.421.485, dimenangkan PT.Brantas Abipraya (Persero), dengan penawaran Rp.11.179.200.240; Peningkatan Kualitas Pencahayaan Kota pada Jalan Gatot Subroto sisi Semanggi s/d Cawang, dengan anggaran HPS Rp.10.134.085.550, dimenangkan PT.Brantas Abipraya (Persero), dengan penawaran Rp.9.436.017.982; Peningkatan Kualitas Pencahayaan Kota pada Jalan Tubagus Angke dan Puri Kencana–Arjuna Utara, dengan anggaran HPS Rp.6.005.298.695, dimenangkan PT.Analum JIOR, dengan penawaran Rp.5.577.000.000; Peningkatan Kualitas Pencahayaan Kota pada Pendestrian di wilayah Jakarta Pusat,dengan anggaran HPS Rp.6.497.815.195,dimenangkan PT.Analum JIOR,dengan penawaran Rp.5.576.700.000. Bersambung ke hal.11

Kejari Diminta Usut Anggaran Sudin Sosial JAKARTA, TEROPONG - TERKAIT Anggaran di Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2015, M.Sitanggang Ketua LSM “SISIR” DPW DKI Jakarta, mendesak supaya Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan supaya memeriksa mantan Kasudin Sosial Jakarta Selatan Drs.Kismoyohadi,M.Si serta Kasubag TU Siti Djulaeha,S.Sos,hal ini terkait anggaran Siti Djuleha,S.Sos tahun 2015 yang baru saja dilaksanakan. Adapun dugaan korupsi yang yang merebak adalah Belanja Bahan dan Pangan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lanjut Usia yang mencapai Rp.2.282.280.200, Belanja Ba-han dan Pangan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Rp.276.607.500, Belanja Bahan dan Pangan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Bermasalah Sosial Rp.4.306.304.000. Dan menurut informasi melalui stafnya yang tidak ingin disebutkan namanya bahwa di Seksi Rehabilitasi Sosial (Rehsos) yang dikomandoi Maria April Astuti,S.Sos.M,Si yang sekarang di KDSK sempat bermasalah juga dan berurusan dengan aparat hokum dan Kepala Kejari Jakarta Selatan juga diminta periksa Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial (Dayasos) Susiana terkait kegiatan Pengadaan Pin Emas, apa betul itu memang emas asli dan apa dilaksanakan juga. Menurut M.Sitanggang, bahwa pengadaan barang tersebut terkesan tidak masuk akal,dikarenakan Dinas Sosial DKI Jakarta yang notabene memilik Panti yang khusus untuk membantu yang Lanjut Usia serta Pemerintah Pusat pun sudah ada Kementerian Sosial dan Belanja Bahan dan Pangan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Bermasalah Sosial sudah ada di Dinas Sosial DKI Jakarta. “Anggaran yang mana Pemda DKI Jakarta bisa minta bantuan dari Kemensos. Mengapa ini ada anggaran sampai Rp 2 milyar?. Dan diminta juga Ahok Gubernur DKI Jakarta supaya Kasubag TU dan Kasi Dayasos Sosial Jakarta Selatan dicopot,” ujar M.Sitanggang kepada TEROPONG. (benny)

Penegak Hukum Layak Lakukan Pulbaket

Recommend Documents