MODUL PELATIHAN HAK ASASI MANUSIA TINGKAT LANJUT BAGI APARAT PENEGAK HUKUM DI WILAYAH RENTAN KONFLIK
2012
Modul Pelatihan Hak Asasi Manusia Tingkat Lanjut Bagi Aparat Penegak Hukum Di Wilayah Rentan Konflik
Diterbitkan oleh: Institue for Criminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), War Crimes Studies Center (WCSC) bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI. Di dukung oleh US Federal Penyusun: Roichatul Aswidah Syahrial Martanto Wiryawan Zainal Abidin D. Andi N. Aziz Yuli Asmini Reader: Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum Andi Wijaya Rifa’i, AMD. IP, S.H., S.SOS, M.Si Sriyana, S.H., LLM, DFM Supriyadi Widodo Eddyono, S.H AKBP. Drs. Syafruddin Rahmat Budiman Taufani , S.H. Editor: Abdul Haris Semendawai, SH, LLM Adiani Viviana, SH Ikhana Indah B, SH Cetakan pertama Tahun 2011 Cetakan ke-dua tahun 2012 Layout dan Disain Sampul: Alang-alang ISBN: 978-602-18223-1-9 Penerbit: Institute For Criminal Justice Reform Jl. Cempaka No. 4 Poltangan Pasar Minggu Jakarta Selatan Indonesia 12530 Telp/Fax: + 62 21 781 0265 Email:
[email protected] Website: http//icjr.or.id, reformasidefamasi.net
Lisensi Hak Cipta Kecuali disebutkan sebaliknya, seluruh isi laporan ini berada di bawah lisensi CC BY-NC-SA 3.0
III
Kata Pengantar Administrasi peradilan di Indonesia, terutama dalam konteks paska maupun rentan konflik, sangat membutuhkan pengintegrasian nilai-nilai serta standar-standar Hak Asasi Manusia. Hal ini bukan saja disebabkan oleh fakta bahwa Indonesia merupakan negara pihak dalam berbagai Konvensi Internasional yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, namun juga karena penerapan suatu sistem keadilan yang melanggar Hak Asasi Manusia dan tidak peka terhadap kebutuhan khusus wilayah-wilayah paska atau rentan konflik tidak akan dapat bersumbangsih positif terhadap usaha resolusi konflik dan pemeliharaan perdamaian. Kebutuhan akan sistem peradilan yang menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia terutama dalam konteks masyarakat paska maupun rentan konflik inilah yang memicu kami untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan untuk tujuan peningkatan kapasitas Penegak Hukum dan pengarusutamaan Hak Asasi Manusia di Papua. Kegiatan ini diselenggarakan oleh kerjasama tiga organisasi yang konsen dalam bidang reformasi peradilan, dan mempromosikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia, yaitu Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dan The War Crimes Studies Center (WCSC) University of Berkeley, bekerjasama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Program peningkatan kapasitas penegak hukum dan pengarusutamaan Hak Asasi Manusia di Papua ini, telah dilakukan sejak tahun 2010, dengan berbagai aktivitas kegiatan turunan meliputi penyusunan modul atau panduan pelatihan, Pelatihan Hak Asasi Manusia bagi Aparat Penegak Hukum di Papua yang terdiri dari 6 (enam) rangkaian pelatihan, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat pelatihan untuk pelatih, riset kecil, simposium hukum, dan pengintegrasian modul Hak Asasi Manusia kedalam kurikulum pendidikan dan latihan pada 5 (lima) Badan Pendidikan dan Pelatihan Aparat Penegak Hukum. Modul ini, merupakan salah satu seri dari Serial Modul Hak Asasi Manusia yang kami susun, yang terdiri dari Modul Dasar, Modul Lanjutan, dan Modul untuk Pelatih. Rangkaian 6 pelatihan Hak Asasi Manusia juga menggunakan serial modul tersebut sebagai panduan. Para penyusun modul merupakan individu-individu yang bertahuntahun telah berkecimpung dalam dunia pendidikan dan penyusunan modul Hak Asasi Manusia. Proses penyusunan modul juga melibatkan ahli di bidang Pendidikan Hak Asasi
IV
Manusia sebagai konsultan. Disamping itu, kami juga melakukan diskusi dengan para pendidik pada Lembaga Pendidikan Polisi, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Komnas HAM, dan Lembaga Pemasyarakatan/ Departemen Hukum dan HAM. Teriring rasa syukur dan bahagia, kami mengucapkan terima kasih kepada US Department of State, yang telah mendukung program ini; Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai institusi penyelenggara kerjasama; Djoko Sarwoko, S.H.,M.H., Ketua Muda Pidana Khusus MA RI; Dr. Darmono, S.H., MM., Wakil Jaksa Agung RI, dan para anggota dewan penasihat program ini, yang telah memberikan masukan-masukan berharga. Secara khusus, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Diklat Litbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, I Gede Agung Sumanatha, S.H.,M.H.; Kepala Lembaga Pendidikan Polisi (Lemdikpol) RI, Komjenpol. Oegroseno, S.H. beserta Direktur Pembinaan dan Pelatihan, Brigjenpol. Drs. Lalu Suprapta; Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung RI, Mahfud Mannan, S.H.,MH.; Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Dra. Susi Susilawati, S.H.,MH.; dan Ketua Komnas HAM RI, Ifdhal Kasim, S.H., atas dukungan dan masukan-masukan yang telah diberikan khususnya terhadap pelaksanaan pelatihan dan perbaikan penyusunan modul pelatihan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para reader (pembaca) modul dari perwakilan institusi, Kurnia Yani Darmono, S.H.,MH., mewakili Mahkamah Agung; Drs. Syafruddin mewakili Kepolisian; Rakhmat Taufani, S.H., mewakili Kejaksaan Agung; Andi Wijaya Rifa’i mewakili Depkum HAM, dan Sriyana, SH.,L.LM., DFM. mewakili Komnas HAM. Pada kesempatan ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pengadilan Tinggi Papua, Kejaksaan Tinggi Papua, Kepolisian Daerah Papua, Lapas Kelas IIA Nabire, dan Komnas HAM Perwakilan Papua, atas kerjasama yang terbangun dan dukungan yang diberikan sehingga kegiatan-kegiatan dalam program ini dapat berjalan dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pendidik Hak Asasi Manusia seperti Antharini Arna, Asfinawati, dan Boy Fidro karena telah memberikan masukan terhadap proses penyusunan modul ini serta para narasumber dalam pelatihan. Ucapan terima kasih juga kami berikan kepada tim penulis, tim fasilitator yang terdiri dari para pendidik Hak Asasi Manusia dan Mahkamah Agung (Boy Fidro, Atikah Nuraini, Herizal E Arifin, Bambang T Dahana, DR. Andriani Nurdin SH, MH-Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Roki Panjaitan SH-Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta). Tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada seluruh tim sekretariat dari ICJR, ELSAM dan WCSC. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami menyadari, bahwa modul ini masih memerlukan pengembangan. Oleh karena itu, kami membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun, guna perbaikan kedepan.
V
Akhir kata, semoga modul ini bermanfaat khusunya bagi kepustakaan di masing-masing badan pendidikan dan latihan institusi penegak hukum, dan bisa menjadi referensi Hak Asasi Manusia yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan Penegak Hukum, khususnya para Penegak Hukum yang bertugas di wilayah rentan konflik. Jakarta, Januari 2012 Institute for Criminal Justice Reform, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, The War Crime Studies Center
VI
VII
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI Kata Sambutan Dalam sistem penegakkan hukum terpadu, pegawai Pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari aparat penegak hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang berbunyi “petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pembimbingan, dan pengamanan warga binaan”. Disamping itu penegasan juga tercantum dalam Undangundang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan pelaksananya, serta dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), Pemasyarakatan memiliki posisi yang sangat penting dalam fungsi penegakkan hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu fungsi memberikan pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi tersangka, terdakwa, dan terpidana. Pemasyarakatan merupakan instansi Penegak Hukum yang terlibat dalam proses penegakkan hukum, mulai dari pra hingga post adjudikasi. Karena begitu vitalnya fungsi Pemasyarakatan dalam penegakkan dan perlindungan Hak Asasi Manusia tersebut, maka diperlukan daya dukung tenaga fungsional pemasyarakatan yang memiliki intergitas yang baik, dan berkualitas. Pengetahuan atau wawasan, serta pemahaman akan Hak Asasi Manusia dan hak-hak tersangka, terdakwa, dan narapidana, juga menjadi penting dalam praktek keseharian para petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya. Melalui kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), dan The War Crime Studies Center Universitas of Berkeley (WCSC) atas kekonsistenannya melibatkan para pegawai Pemasyarakatan yang bekerja di wilayah hukum Papua untuk mengikuti rangkaian Pelatihan Hak Asasi Manusia bagi Aparat Penegak Hukum di Wilayah Rentan Konflik. Sistem dalam pelatihan tersebut sangat baik, karena mendudukan bersama atau mengintegrasikan para aparat penegak hukum dari 5 institusi yaitu Pemasyarakatan, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Komnas HAM. Semoga, apa yang telah diperoleh selama pelatihan, baik teori maupun praktek, dapat menambah pemahaman bagaimana, menerapkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam menjalankan tugas dan fungsi pemasyarakatan.
VIII
Kami juga menyambut baik, dengan terbit dan disosialisasikannya Seri Modul Hak Asasi Manusia bagi Aparat penegak Hukum ini. Seri Modul Hak Asasi Manusia ini akan menjadi bahan referensi ajar dalam Pendidikan Pemasyarakatan. Akhir kata, semoga Seri Modul HAM ini dapat bermanfaat dan menjadi tambahan dalam pustaka dunia pendidikan, khusunya pendidikan aparat penegak hukum. Jakarta, Januari 2012 Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Dra. Susi Susilowati, S.H.,M.H.
IX
KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI Kata Sambutan Setiap anggota Polri memiliki peranan sebagai pemelihara kemananan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung , pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri menjalankan tugas dan peranan tersebut dengan berbasis pada sistem hukum dan perundang-undangan Nasional, juga dengan mengikuti prinspi-prinsip universal yang berlaku dalam Perpolisian Internasional. Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa “Sifat Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan yang menjamin persamaan kedudukan semua warga Negara di dalam hukum…”. Dari pernyataan tersebut, dengan jelas tercermin bahwa Indonesia bertekad untuk memajukan dan melindungi Hak Asasi Manusia secara terus menerus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai alat negara, setiap anggota Polri memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, untuk menunjang pelaksanaan kewajiban tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan suatu pedoman dasar bagi tiap anggotanya dalam pelaksanaan tugas dan peran tersebut, yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kendati telah memiliki pedoman dasar tersebut, sebagai penambahan dan pengembangan wawasan, pengetahuan, dan pemahaman tentang Hak Asasi Manusia, maka setiap anggota Polri perlu bermawas diri, perlu terus meningkatkan ketrampilan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia kedalam tugas kesehariannya sebagai penegak hukum. Oleh karena itu, saya menghargai dan menyampaikan terima kasih kepada Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), dan The War Crime Studies Center Universitas of Berkeley (WCSC), yang telah mengikutsertakan Anggota Polri dari Kepolisian Daerah Papua dalam enam rangkaian Pelatihan Hak Asasi Manusia bagi Aparat Penegak Hukum, serta melibatkan para Gadik (tenaga pendidik) Lemdikpol, dalam merefisi seri modul ini.
X
Terbitnya seri modul ini, akan menjadi tambahan referensi Hak Asasi Manusia bagi para aparat penegak hukum, khususnya Polisi. Semoga modul ini memberikan faedah tersendiri, menjadi pencerahan dalam memahami tentang apa, bagaimana, prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia baik dalam Konstitusi kita, maupun Peraturan Internasional dalam konteks Administrasi Peradilan. Amin. Jakarta, Januari 2012 Kepala Lembaga Pendidikan Polisi Republik Indonesia
Komjen. Pol. Drs. Oegroseno, S.H.
XI
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Kata Sambutan
Dalam lingkup tugasnya sebagai Aparat Penegak Hukum, seorang Jaksa atau Penuntut Umum memiliki kewenangan yang sangat luas. Sebagaimana disebutkan dalam KUHAP, Jaksa memiliki kekuasaan untuk menahan pelaku kejahatan, menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik, mengadakan prapenuntutan apabila terdapat kekurangan pada penyidikan dengan memberi petunjuk-petunjuk kepada Penyidik, memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, membuat surat dakwaan, menyampaikan pemberitahuan kepada Terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan, melakukan penuntutan, menutup perkara demi kepentingan hukum, melaksanakan penetapan hakim. Dengan keluasan wewenang tersebut, maka seyogyanya, seorang Jaksa merupakan individu-individu pilihan yang memiliki integritas yang baik, dan professional dalam mengemban tugasnya sebagai Penuntut Umum. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Penuntut Umum, Jaksa harus menghormati dan melindungi martabat manusia dan mempertahankan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia semua orang. Oleh karenanya, seorang Jaksa harus mengerti, dan memahami norma-norma Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam sistem hukum kita. Oleh karena itu, diperlukan sebuah wadah sebagai upaya peningkatan kapasitas, kemampuan, dan wawasan tentang Hak Asasi Manusia bagi kalangan Jaksa. Badan Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung menyambut baik dengan diterbitkannya Seri Modul Hak Asasi Manusia bagi Aparat Penegak Hukum di Wilayah Rentan Konflik yang telah disusun oleh tim Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), dan The War Studies Center Universitas of Berkeley (WCSC) ini. Modul ini akan menjawab sekaligus memenuhi kebutuhan praktis para Penegak Hukum, khusunya Jaksa, lebih khusus lagi para Jaksa yang bertugas di wilayah rentan konflik. Kehadiran modul ini tentu akan menjadi referensi tersendiri ditengah minimnya referensi serupa bagi kalangan Aparat Penegak Hukum.
XII
Badan Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung, melalui kesempatan ini juga menyampaikan terima kasih kepada ICJR, Elsam, dan WCSC, yang telah melibatkan para Jaksa di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Papua dan para Widyaiswara Badan Diklat Kejaksaan untuk menjadi peserta latih dalam Pelatihan HAM bagi Aparat Penegak Hukum yang diselenggarakan sejak tahun 2010 hingga tahun 2011. Semoga melalui pelatihan tersebut dan melalui seri modul ini, pengetahuan dan wawasan Hak Asasi Manusia di kalangan Jaksa akan bertambah, sehingga kedepan diharapkan dapat bermanfaat dalam menjalankan tugasnya sebagai Aparat penegak Hukum. Jakarta, Januari 2012 Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung RI
Mahfud Mannan, S.H., M.H.
XIII
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Kata Sambutan
Paska reformasi, Indonesia telah melakukan sejumlah pembaharuan dalam rangka menciptakan sistem peradilan yang mendekati standar-standar Hak Asasi Manusia. Mulai dari amandemen UUD 1945 yang memuat sejumlah hak atas peradilan yang adil, persamaan dimuka hukum, hak untuk tidak dituntut dengan hukum yang berlaku surut, dan independensi kekuasaan kehakiman dan badan-badan peradilan. Selain kemajuan atas jaminan Hak Asasi Manusia, upaya untuk mendekatkan standar Hak Asasi Manusia dalam administrasi peradilan juga terus dilakukan, diantaranya dengan adanya perubahan sejumlah regulasi untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam Administrasi Peradilan. Administrasi peradilan, sebagaimana komponen-komponen pemerintahan lainnya, merupakan suatu sistem yang berfungsi menegakkan , menghormati, memajukan, dan melindungi hak-Hak Asasi Manusia sebagaimana ditentukan dalam konstitusi dan perundang-undangan. Dalam konteks pasca konflik, sistem administrasi peradilan, sangat membutuhkan pengintegrasian nilai-nilai dan standar-standar Hak Asasi Manusia. Oleh karenanya, dibutuhkan ketrampilan khusus di kalangan para penegak hukum yang bertugas di wilayah rentan konflik. Mahkamah Agung menyambut baik, dan secara khusus mengucapkan terima kasih kepada tim Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), dan The War Crime Studies Center Universitas of Berkeley (WCSC) yang telah menginisiasi program peningkatan kapasitas penegak hukum dan pengarusutamaan HAM di Papua, dengan melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan, diantaranya adalah Pelatihan HAM bagi Aparat Penegak Hukum, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat pelatihan untuk pelatih, berikut penyusunan dan penerbitan seri modul HAM.
XIV
Pelatihan yang telah dilaksanakan memiliki beberapa kelebihan, diantaranya, pelatihan memang dirancang khusus bagi para penegak hukum yang bertugas di wilayah hukum Papua, kedua, pelatihan yang menggunakan metode pendidikan orang dewasa (andragogy) tersebut, menempatkan unsur Polisi, Jaksa, Hakim, Petugas Pemasyarakatan, dan Anggota Komnas HAM wilayah Papua, duduk bersama dalam satu forum belajar. Pelatihan yang diterapkan juga menggunakan metode partisipatif, dimana para peserta latih bertindak aktif, berbagi pengalaman dan pengetahuan baru. Seri modul ini, merupakan sumbangan pemikiran yang akan memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi penegak hukum, dalam hal ini khusunya para Hakim yang bekerja di wilayah rentan konflik. Akhir kata, saya memberikan apresiasi kepada ICJR, Elsam, dan WCSC sebagai tim pelaksana program. Dedikasai dan konsistensinya dalam meningkatkan pemahaman HAM di kalangan Aparat Penegak Hukum, telah memberikan warna dalam memajukan HAM di Indonesia. Jakarta, Januari 2012 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
SITI NURDJANAH, SH., MH.
XV
Daftar Isi Hal. Modul 1 Dimensi Hak Asasi Manusia Dalam Administrasi Peradilan ................ 1 Kegiatan Bahan Belajar ................................................................................................................ 2 Kegiatan 1 Penjelasan Ringkas ................................................................................................... 4 Kegiatan 2 Penjelasan Ringkas ................................................................................................. 14
Modul 2 Peradilan Yang Adil Dan Tidak Memihak ................................................... 29 Kegiatan Bahan Belajar .............................................................................................................. 31 Kegiatan 1 Penjelasan Ringkas ................................................................................................. 35 Kegiatan 2 Penjelasan Ringkas ................................................................................................. 69 Kegiatan 3 Penjelasan Ringkas ............................................................................................... 101
Modul 3 Standar Hukum Internasional Untuk Perlindungan Orang-orang Yang Dikurangi Kebebasannya ............................................................. 125
Kegiatan Bahan Belajar ............................................................................................................ 127 Kegiatan 1 Penjelasan Ringkas ............................................................................................... 128 Kegiatan 2 Penjelasan Ringkas ............................................................................................... 130 Kegiatan 3 Penjelasan Ringkas ............................................................................................... 135
Modul 4 Anak Dalam Administrasi Peradilan ........................................................... 153 Kegiatan Bahan Belajar ............................................................................................................ 154 Kegiatan 1 Penjelasan Ringkas ............................................................................................... 154 Kegiatan 2 Penjelasan Ringkas ............................................................................................... 155 Kegiatan 3 Penjelasan Ringkas ............................................................................................... 160 Kegiatan 4 Penjelasan Ringkas ............................................................................................... 164
Modul 5 Peranan Pengadilan Dalam Perlindungan Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya ................................................................................................................ 165 Kegiatan Bahan Belajar ............................................................................................................ 167 Kegiatan 1 Penjelasan Ringkas ............................................................................................... 167 Kegiatan 2 Penjelasan Ringkas ............................................................................................... 168 Kegiatan 3 Bahan Bacaan ........................................................................................................ 179 Kegiatan 4 Penjelasan Ringkas ............................................................................................... 220
XVI
XVII
PENDAHULUAN Penegakkan dan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan tanggungjawab Negara melalui peran eksekutif, legislative, dan yudikatif. Dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut, tentu memerlukan sebuah kemandirian dan kerjasama antara tiap lembaga. Khusus untuk lembaga-lembaga yang menjalankan peran yudikatif, kemandirian dan kerjasama tersebut sangat diperlukan dalam hal menjalankan fungsi manajemen dalam penanganan sebuah perkara serta prosedur dan praktek dalam hak kekuasaan untuk mengadili. Hal inilah yang menjadi perhatian dari administrasi peradilan. Administrasi peradilan hanya akan berperan maksimal jika dalam pelaksanannya, seluruh lembaga penegakkan hukum menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dengan mengintegrasikan dan menjunjung tinggi nilai, prinsip dan standar Hak Asasi Manusia. Untuk mewujudkan hal tersebut, sangat diperlukan aparat penegak hukum yang memiliki pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia. Pemahaman tersebut tentu diperoleh melalui kurikulum pendidikan dan pelatihan di masing-masing institusi penegak hukum. Materi Hak Asasi Manusia selama berintergrasi ke dalam kurikulum pendidikan di masingmasing institusi penegak hukum, dalam proses pengajarannya, tentu memerlukan tenaga pendidik atau pelatih yang berasal dari internal institusi yang memiliki pengetahuan Hak Asasi Manusia dengan baik. Hal inilah yang mendorong ICJR, ELSAM, dan WCSC untuk menyelenggarakan serangkaian pelatihan Hak Asasi Manusia bagi aparat penegak hukum terutama yang bertugas di wilayah rentan konflik. Rangkaian pelatihan tersebut terdiri dari Pelatihan Hak Asasi Manusia untuk Aparat Penegak Hukum di Papua Tingkat Dasar, Pelatihan Hak Asasi Manusia untuk Aparat Penegak Hukum di Papua Tingkat Lanjut, dan Pelatihan untuk Pelatih Hak Asasi Manusia Bagi Aparat Penegak Hukum. Setiap pelatihan tersebut memiliki modul yang berbedabeda sesuai tingkat pelatihannya. Modul ini merupakan panduan yang digunakan dalam Pelatihan Hak Asasi Manusia untuk Aparat Penegak Hukum di Papua Tingkat Lanjut. Pelatihan Hak Asasi Manusia untuk Aparat Penegak Hukum di Papua Tingkat Lanjut menggunakan panduan/ modul tingkat lanjut. Modul ini terdiri dari 5 bagian Modul. Modul satu berisi dimensi Hak Asasi Manusia dalam administrasi peradilan. Modul 2 berisi tentang peradilan yang adil dan tidak memihak, sedangkan modul tiga membahas tentang standar hukum internasional untuk perlindungan orang-orang yang dikurangi kebebasannya. Modul 4 berisi tentang anak dalam administrasi peradilan, dan bab 5 berisi tentang peranan pengadilan dalam perlindungan hak-hak Ekosob. Dalam setiap bagian terdapat bahan rujukan dan bahan bacaan masing-masing.
XVIII
MENETAPKAN TUJUAN Target yang ingin dicapai dalam proses penerbitan modul ini adalah mendorong peningkatan kapasitas para pendidik/ pelatih/ widiaswara di instansi penegak hukum, terutama dalam penyelenggaran pendidikan Hak Asasi Manusia. Serta mendorong para penegak hukum untuk mampu melakukan pendidikan Hak Asasi Manusia di intansinya.
PROSES PENYUSUNAN MODUL Proses pembuatan modul ini melalui beberapa tahap. Dimulai dengan pembentukan tim penulis yang terdiri dari individu-individu yang berpengalaman dalam dunia pendidikan Hak Asasi Manusia, dan penyusunan modul Hak Asasi Manusia. Setelah itu kami mendiskusikan tentang konsep penyusunan modul, diskusi tersebut melibatkan para ahli, diantaranya mereka yang telah banyak berkecimpung dalam dunia Hak Asasi Manusia, penanganan pelanggaran Hak Asasi Manusia di wilayah rentan konflik. Kemudian kami juga melakukan diskusi terbatas dengan para pendidik/ pelatih di masing-masing Diklat penegak hukum, dan para pendidik Hak Asasi Manusia. Diskusi tersebut memperoleh masukan mengenai pendekatan terbaik dalam proses pendidikan bagi aparat penegak hukum. Kemudian kami juga melibatkan para pendidik/ pelatih di Diklat masing-masing sebagai pembaca, untuk memberikan masukan akhir terhadap manual ini. Metode yang kami gunakan untuk menggali masukan tersebut diantaranya yaitu melalui FGD (focus group discussion), dan diskusi terbatas dengan pembaca. Setelah tim pembaca dari masingmasing institusi memberikan masukannya, tahap selanjutnya adalah editing oleh editor. Seri modul ini kami integrasikan ke masing-masing badan Diklat penegak hukum, yang dapat digunakan sebagai referensi bahan ajar Hak Asasi Manusia.
IDENTIFIKASI PESERTA DAN KEBUTUHANNYA Sasaran pengguna modul ini adalah mereka yang berprofesi sebagai pendidik/pelatih/ widiaswara di masing-masing instansi penegak hukum. Selain itu, modul ini juga dapat digunakan oleh para penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan petugas lapas), terutama yang bertugas di wilayah rentan konflik. Sehingga pengguna modul ini mampu melakukan pendidikan Hak Asasi Manusia. Penggunaan modul ini dalam pelatihan Hak Asasi Manusia harus memperhatikan keseimbangan gender diantara peserta, fasilitator, narasumber dan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pendidikan. Serta memastikan bahwa pendidikan tersebut secara aktif membahas persoalan pendidikan Hak Asasi Manusia serta aplikasinya di lingkungan kerja penegak hukum.
XIX
PRINSIP UTAMA DALAM MODUL Modul pelatihan / pendidikan ini dirancang bagi pendidikan orang dewasa (andragogy). Andragogy menempatkan peserta belajar sebagai orang-orang yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman, oleh karena itu modul pelatihan/ pendidikan ini juga menganut prinsip-prinsip : a. Experiential Learning. Pelatihan ini bertumpu pada pengalaman peserta. Dengan metode ini proses belajar tidak hanya mengandalkan narasumber tapi berangkat dari pengalaman dan refleksi terhadap pengalaman yang dialami ; b. Berfikir secara kritis dan kreatif (critico-creative thingking). Manual pelatihan ini tidak disusun secara dogmatis dan satu arah; sebaliknya manual ini diolah dengan memasukkan metode-metode yang memungkinkan para peserta mengembangkan pemikiran kritis yang bersifat konstruktif, kreatif dan sebanyak mungkin berangkat dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki peserta ; c. Belajar bersama (collective learning). Pelatihan ini dimaksudkan sebagai proses belajar bersama antara sesama peserta, peserta dan fasilitator dan narasumber. Perbedaan gaya belajar peserta menjadi kekayaan yang dapat dimanfaatkan bersama ; d. Dapat diterapkan (applicable) atau bersifat praktis sesuai kebutuhan peserta yaitu kalangan penegak hukum. Namun secara umum manual ini juga dapat dimanfaatkan oleh mereka yang bukan dari kalangan tersebut dengan menyesuaikan sejumlah muatan dan kegiatan yang ada di dalamnya.
ALUR Secara garis besar modul ini terdiri 4 bagian, yaitu : Modul Modul 1 Dimensia Hak Asasi Manusia dalam administrasi peradilan
Sub Pokok Materi 1. Pengantar ; 2. Review prinsip dasar administrasi peradilan pidana yang berperspektif HAM ;
Tujuan 1. Peserta mengingat kembali prinsipprinsip utama dalam proses peradilan pidana yang berperspektif Hak Asasi Manusia;
Durasi 130 Menit
2. Peserta memahami prinsip-prinsip hak-Hak Asasi Manusia , administrasi peradilan dalam lingkup fungsi, tugas, dan kewenangan ; 3. Peserta mendapatkan inspirasi untuk menerapkan nilai dan norma Hak Asasi Manusia dalam proses peradilan pidana khususnya dalam konteks penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia di Papua
XX
Modul 2 Peradilan yang Adil dan Tidak Memihak
1. Penyelidikan sampai penuntutan ; 2. Proses pemeriksaan di pengadilan ; 3. Prinsip-prinsip fair trial dalam pengadilan terhadap kejahatan serius
Modul 3 Standar Hukum Internasional untuk Perlindungan Orang-orang yang Dikurangi Kebebasannya
1. Pengenalan tujuan modul ;
1. Peserta akan diberikan pemahaman tentang norma-norma HAM selama proses penyelidikan , penyidikan dan penuntutan, dan proses pemeriksaan di pengadilan ;
655 Menit
2. Peserta akan diberikan pemahaman tentang norma-norma HAM dalam pengadilan khusus terkait dengan peradilan terhadap kejahatan-kejahatan serius. 1. Peserta mengetahui pentingnya norma dan standar hukum internasional mengenai penanganan terhadap orangorang yang dibatasi kebebasannya, termasuk didalamnya adalah tugas dan kewajiban Negara untuk mencegah, memberikan hukuman, dan memberikan pemulihan terhadap pelanggaranpelanggaran terhadap standar yang ada ;
210 Menit
2. Memahami larangan penyiksaan dan perlakuan kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia 2. Peserta memahami berbagai aturanbagi orang-orang aturan, hukum, norma, standar yang dibatasi internasional ditegakkan didalam praktik kebebasannya ; penegakkan hukum untuk melindungi hak-hak orang-orang yang dibatasi 3. Penanganan bagi kebebasannya ; tahanan dan 3. Peserta memahami tahapan penerapan narapidana norma hukum, langkah-langkah yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang dibatasi kebebasannya
XXI
Modul 4 Anak dalam Administrasi Peradilan
1. Pengenalan tujuan sesi ; 2. Identifikasi pengalaman ; 3. Kuis ABH dan Pengadilan Anak dalam Hukum Nasional ; 4. Diskusi dengan Narasumber
1. Peserta memahami aturan-aturan hukum 180 Menit nasional dan internasional terkait dengan hak-hak anak dalam administrasi keadilan ; 2. Peserta memahami prosedur perlindungan anak dalam administrasi keadilan ; 3. Peserta memahami hukum nasional dan internasional terkait dengan hak-hak perempuan dalam administrasi keadilan ; 4. Peserta memahami prosedur perlindungan perempuan dalam administrasi keadilan ; 5. Sebagai penegak hukum, peserta memahami potensi kontribusi dalam perlindungan hak-hak anak dan perempuan dalam administrasi keadilan
Modul 5 Peranan pengadilan dalam perlindungan hak-hak ekosob
1. Pengenalan tujuan modul ; 2. Diskusi tentang kewajiban Negara dalam hak Ekosob;
1. Peserta memahami instrument hukum Hak Asasi Manusia yang terkait dengan perlindungan hak ekonomi, sosial dan budaya ;
220 Menit
2. Peserta memahami sifat kewajiban hukum Negara berkaitan dengan penegakkan hak ekonomi, sosial dan budaya ;
3. Justibilitas hak Ekosob serta peran pengadilan ; 3. Peserta membahas justisibilitas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya 4. Justibilitas hak Ekosob serta 4. Peserta memahami muatan dan cakupan peran pengadilan beberapa hak ekonomi, sosial dan dalam budaya ; perlindungan hak 5. Peserta memahami peran pengadilan ekosob dalam penegakkan hak ekonomi, sosial, dan buaday di tingkat domestik.
Salah satu kekhususan dari modul ini adalah bahwa modul ini dikhususkan bagi para penegak hukum yang bekerja di wilayah rentan konflik. Dalam kesempatan ini, wilayah rentan konflik yang diangkat adalah Papua. Oleh karena itu beberapa contoh kasus yang tertera dalam modul ini mengambil contoh Papua. Demikian juga Pelatihan HAM yang dilaksanakan, dimana para peserta latih adalah para penegak hukum yang bertugas di wilayah hukum Papua, dengan beberapa kualifikasi yang ditetapkan oleh penyelenggara dengan pertimbangan dan sepengetahuan masing-masing institusi penegak hukum di level nasional (Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Lemdik Polri, Ditjen Pemasyarakatan, dan Komnas HAM). XXII
XXIII
Modul 1 Dimensi Hak Asasi Manusia Dalam Administrasi Peradilan Tentang Modul Pokok-pokok bahasan yang terdapat dalam modul ini merupakan materi-materi untuk mengantarkan peserta pelatihan tingkat lanjut untuk masuk dalam materi-materi pelatihan tingkat lanjut. Modul ini dimaksudkan untuk mengantarkan peserta pada pembahasan lebih jauh mengenai administrasi peradilan dan Hak Asasi Manusia. Nilai-nilai dan ide perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia sejarahnya memiliki riwayat yang panjang. Hal ini bisa dibuktikan dengan rumusan-rumusan perlindungan dan jaminan Hak Asasi Manusia pada konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Dimasukkannya substansi Hak Asasi Manusia dalam norma hukum yang terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan, menunjukkan telah terjadi interaksi dan transformasi nilai antara tatanan hukum Hak Asasi Manusia internasional dengan hukum nasional. Dengan demikian norma-norma Hak Asasi Manusia telah menjadi bagian dalam sistem hukum Indonesia dengan memperkaya segi substansi hukumnya. Dalam sistem hukum nasional, norma-norma Hak Asasi Manusia dalam administrasi peradilan juga telah tertuang dalam berbagai regulasi mulai tataran Konstitusi dan regulasi dibawahnya. Prinsip-prinsip rule of law (negara hukum), fair trial (peradilan yang adil dan tidak memihak), kemandirian kekuasaan kehakiman dan kemandirian aparat penegak hukum adalah beberapa norma yang telah diatur dalam sistem hukum nasional Indonesia. Kemandirian kekuasan kehakiman dan para penegak hukum merupakan hal yang fundamental untuk perlindungan Hak Asasi Manusia. Para penegak hukum memiliki kewajiban untuk menjamin adanya penerapan yang layak dalam proses yudisial dan menjaga individu-individu yang dilanggar haknya untuk mampu mendapatkan keadilan berdasarkan hukum yang berlaku. Untuk melaksanakan tanggungjawabnya, para hakim, jaksa, advokat, polisi dan aparat penegak hukum lainnya perlu mengetahui informasi tentang standar Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam berbagai instrumen Hak Asasi Manusia internasional. Pengetahuan tentang standar-standar Hak Asasi Manusia khususnya dalam bidang administrasi peradilan sangat penting untuk memastikan bahwa mereka mampu menciptakan keadilan berdasarkan rule of law dan Hak Asasi Manusia. Dalam konteks penegakkan hukum dan Hak Asasi Manusia di Papua, pengetahuan dan pemahaman penegak hukum terhadap kekhususan wilayah Papua menjadi syarat penting agar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya benar-benar mampu menjawab persoalan-persoalan penegakkan keadilan. Bahan ini diharapkan memberikan 1
pemahaman bagi hakim, jaksa, polisi dan aparat penegak hukum lainnya terhadap nilai dan standar Hak Asasi Manusia dalam tingkatan lanjutan baik mengenai teoritik yang lebih mendalam serta penerapan dalam praktik hukum sesuai dengan tugas, fungsi serta kewenangannya.
Tujuan Modul 1. Peserta mengingat kembali prinsip-prinsip utama dalam proses peradilan pidana yang berperspektif Hak Asasi Manusia; 2. Peserta memahami prinsip-prinsip hak-Hak Asasi Manusia administrasi peradilan dalam lingkup tugas, fungsi, dan kewenanganya; 3. Peserta mendapatkan inspirasi untuk menerapkan nilai dan norma Hak Asasi Manusia dalam proses peradilan pidana khususnya dalam konteks penegakkan hukum dan Hak Asasi Manusia di Papua.
Kegiatan: Kegiatan Kegiatan 1
Topik Bahasan/ Metode Pengantar pelatihan.
Waktu 30 menit
Metode : - Review Fasilitator Kegiatan 2
Review prinsip-prinsip dasar administrasi peradilan pidana yang berperspektif Hak Asasi Manusia. Metode : - Studi Kasus - Diskusi Kelompok
Bahan belajar Bahan-bahan belajar yang akan dipakai: 1. Flipcart; 2. Laptop/Notebook; 3. LDC Proyektor; 4. Spidol; 5. Layar untuk proyektor; 6. Papan tulis; 7. Meja dan kursi; 8. Bahan bacaan. 2
100 menit
Rujukan 1. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pelaksananya; 2. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian; 3. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan; 4. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 5. UU 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; 6. UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 7. UU 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan HAM; 8. UU 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; 9. Pedoman Unsur-unsur Tindak Pidana Pelanggaran HAM yang Berat, MA dan ELSAM; 10. UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
Kegiatan 1: Pengantar Pelatihan Tujuan 1. Peserta dapat mengingat kembali materi-materi mengenai administrasi peradilan dan hak-Hak Asasi Manusia dalam pelatihan dasar Hak Asasi Manusia bagi penegak hukum; 2. Peserta memiliki sudut pandang Hak Asasi Manusia yang kuat yang terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangannya pada proses peradilan pidana.
Waktu 30 menit
Deskripsi 05 menit
Bagian A
Pengantar Fasilitator
1. Fasilitator menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan dari pelatihan tingkat lanjut; 2. Fasilitator menguraikan secara garis besar materi-materi yang terdapat pada pelatihan tingkat dasar.
20 menit
Bagian B
Diskusi Bersama
1. Fasilitator meminta kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan atau klarifikasi atas penjelasan yang disampaikan; 3
2. Fasilitator menjawab klarifikasi/ pertanyaan dari peserta, mencatat point-point yang penting, dan memberikan catatan khusus atas klarifikasi/pertanyaan yang tidak dapat dijelaskan secara utuh oleh fasilitator.
05 menit
Bagian C
Penutup Fasilitator
Fasilitator menutup kegiatan 1 dengan menyimpulkan poin-poin pokok yang dibahas.
Bahan Bacaan 1. Modul Pelatihan Hak Asasi Manusia bagi Penegak Hukum Tingkat Dasar 2. Bahan-bahan bacaan yang menjadi Referensi Pelatihan Hak Asasi Manusia bagi Penegak Hukum Tingkat Dasar.
Penjelasan Ringkas Administrasi peradilan bisa bermakna ganda. Pertama, bisa diartikan sebagai court administration, dalam arti pengelolaan yang berkaitan dengan organisasi, administrasi dan pengaturan finansial badan-badan peradilan. Kedua, dalam arti administration of justice yang mencakup proses penanganan perkara (caseflow management) dan prosedur serta praktik litigasi dalam kerangka kekuasaan mengadili (judicial power). Kekuasaan mengadili ini berhubungan erat dengan proses penegakan hukum. Dua makna tersebut diatas berkaitan erat dengan kesatuan tanggung jawab yudisial yang mengandung tiga dimensi yaitu: (a) Tanggung jawab administratif yang menuntut kualitas pengelolaan organisasi, administrasi dan pengaturan finansial; (b) Tanggung jawab prosedural yang menuntut ketelitian atau akurasi hukum acara yang digunakan; (c) Tanggung jawab substantif yang berhubungan dengan ketepatan pengkaitan antara fakta dan hukum yang berlaku. Sistem Hak Asasi Manusia telah menyediakan prinsip-prinsip umum dan prosedur bagaimana norma-norma Hak Asasi Manusia dapat diterapkan secara optimal dalam adminsistrasi peradilan. Sistem hak asasi internasional memberikan standar norma-norma yang universal dan berlaku sebagai prinsip-prinsip umum yang seharusnya dipatuhi/dianut dalam pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia hingga dalam lingkup hukum domestik. Administrasi peradilan, baik dalam arti court administration maupun sebagai refleksi judicial power, hanya akan berperan maksimal dan bermakna terhadap sistem peradilan pidana terpadu apabila dapat mengelola jati dirinya sebagai pendukung prinsip kekuasaan kehakiman 4
yang merdeka dan berhasil mempromosikan serta melindungi Hak Asasi Manusia dalam administrasi peradilan pidana. Khusus mengenai promosi dan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam administrasi peradilan pidana, mencakup di dalamnya usaha untuk selalu mencapai atau mendekati standar umum kemajuan sebagaimana ditentukan oleh berbagai instrumen Hak Asasi Manusia antara lain : penegakkan persamaan hukum dan pencegahan diskriminasi baik secara tertulis maupun praktis, perlindungan asas legalitas, hak untuk hidup dan bebas dari pemidanaan yang kejam dan tidak manusiawi, hak-hak kebebasan dan hak terpidana (prisoners rights), hak untuk diadili secara adil, kekuasaan kehakiman yang merdeka, dan berbagai Kode Etik untuk para penegak hukum. Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hakhak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia. Dikatakan ‘universal’ karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari eksistensi kemanusiaan setiap umat manusia, tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, usia, asal kulturnya, agama atau keyakinan spiritualitasnya. Hak tersebut ‘melekat’ karena hak-hak itu dimiliki setiap umat manusia karena kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan manapun. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan pengertian mengenai Hak Asasi Manusia, sebagai berikut : “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Didalam kandungan definisi Hak Asasi Manusia, setidaknya terdapat enam prinsip mendasar yang menjadi acuan dalam menegakkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Prinsipprinsip tersebut adalah : universality, equality, non-discrimination, indivisibility, interdependence, dan responsibilty.1 Sifat yang universal menunjukkan keberadaan Hak Asasi Manusia wajib dihormati oleh setiap manusia dimanapun wilayah diseluruh bagian dunia, sebagai kodrat lahiriah manusia yang lestari. Kesetaraan (equality), adalah ekspresi dari konsep untuk menghormati manusia sebagai umat yang merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya. Non diskriminasi menunjukkan bahwa tidak seorangpun dapat ditiadakan eksistensinya karena latar belakang perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik/ ideologi, dan kebangsaan/ kewarganegaraan. Tak terbagi (indivisibility), Hak Asasi Manusia adalah menyatu, tidak dapat dipisah-pisahkan termasuk didalamnya adalah hak sipil- politik, hak ekonomi, sosial budaya, dan hak-hak kolektif. Saling tergantung (interdependence), menunjukkan bahwa Hak Asasi Manusia dalam pemenuhannya bergantung 1
Nancy Flowers et al, The Human Rights Education Book; Effective Practices for Learning, Action, and Change, The Human Resource Center and The Stanley Foundation, University of Minnesota 2000. hal 47 www.law.wits.ac.za/ humanrts/edumat/pdf/hreh.pdf
5
pada pemenuhan hak lainnya, baik separuh atau secara keseluruhan. Pertanggungjawaban (responsibility), menegaskan setiap negara, individu, dan entitas lain (korporasi, organisasiorganisasi non pemerintah dan lainnya) harus bertanggungjawab dalam perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia lahir seiring dengan berkembangnya ide konstitusionalisme yang salah satunya adalah yang memancangkan konsep rule of law dengan menggusur tatanan lama rule of man.2 Pada konteks paska dideklarasikannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) itu, secara bertahap sistem Hak Asasi Manusia internasional mulai dibangun dan berkembang. DUHAM memang tidak untuk diratifikasi sebagai halnya suatu perjanjian formal yang menimbulkan kewajiban hukum yang mengikat. Namun diakui bahwa ketentuan-ketentuan dalam DUHAM tersebut telah mengikat menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional. Dalam rangka menerjemahkan prinsip-prinsip DUHAM kedalam kewajiban yang mengikat secara hukum, Majelis Umum PBB membagi dalam dua kovenan, yakni : Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR). Konteks bahasan mengenai sistem Hak Asasi Manusia internasional adalah melingkupi pembentukan dan penegakan standar dan badan-badan atau prosedur yang dikembangkan oleh PBB maupun kerjasama antar pemerintah di lingkungan internasional maupun regional dalam rangka perlindungan Hak Asasi Manusia. Pada tataran lainnya peran organisasi non pemerintah (lembaga swadaya masyarakat) juga sangat signifikan dalam perkembangan sistem Hak Asasi Manusia. Dalam kacamata disiplin hukum, maka sistem Hak Asasi Manusia internasional tersebut merupakan entitas sistem hukum yang dibangun melalui berbagai jalinan kategori-kategori hukum yang keberadaannya bisa berdiri sendiri, saling beririsan, atau merupakan hal yang terintegrasi, seperti hukum internasional dan hukum nasional (domestik).3 Konteks keberadaan sistem hukum Hak Asasi Manusia semakin mapan dengan berkembangnya standart norma-norma Hak Asasi Manusia dalam wujud hard law maupun soft law 4 2
Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, Sejarah Hak Asasi Manusia, makalah Kursus Hak Asasi Manusia bagi Pengacara ELSAM.
3
Untuk melengkapi pemahaman hukum Hak Asasi Manusia – misalnya dalam perspektif hukum Islam, lihat ; Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam, Mashood A Baderin, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2007
4 Isitilah hard law umumnya menunjuk pada mekanisme perjanjian/ konvensi-konvensi atau dokumen lainnya yang berbasikan perjanian internasional sehingga secara langsung mengikat kepada negara pihak dalam rangka pelaksanaan ditingkat nasional – internasional, yang biasanya melalui prosedur/ mekanisme tertentu (based treaty), dan atau biasanya juga melalui adopsi/ domestifikasi hukum atau pengaturan dalam pemberlakuan ditingkatan undangundang nasional pada negara yang bersangkutan. Sedangkan istilah soft law umumnya menunjuk pada pedoman, prinsip-prinsip umum/ asas-asas, kode tingkah laku, yang telah menjadi kesepakatan secara umum untuk dijadikan acuan dalam menentukan standart pelaksanaan pemenuhan hak asasi baik ditingkat nasional maupun internasional. Meskipun instrumen soft law tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara ketat, namun karena muatan susbtatntifnya sangat relevan dengan praktik-praktik penegakan hukum maka pematuhan atas instrumen soft law sangat dianjurkan. Lihat pula dalam To Serve and To Protect Acuan Universal Penegakan HAM, C. De Rover, Raja Grafindo Persada, 2000 hal 152-153.
6
khususnya yang dikembangkan oleh PBB. Bahwa Hak Asasi Manusia saat ini bisa dikatakan merupakan sistem nilai yang diakui secara universal. Sistem nilai yang dikonstruksikan dalam Hak Asasi Manusia, merupakan sistem nilai yang tidak kaku atau telah tuntas tertutup terhadap diskursus. Hak Asasi Manusia sebagai sistem nilai tidak menawarkan jawaban yang tuntas dan pasti untuk menghadapi realitas kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun sistem ini menyuguhkan perangkat-perangkat standart minimum dan berbagai prosedural yang diaplikasikan bukan hanya untuk pemerintahan, badan-badan penegak hukum ataupun militer, tetapi juga pada prinsipnya untuk berbagai badan usaha/ bisnis, organisasi internasional ataupun perorangan.5 Secara garis besar mekanisme penegakan Hak Asasi Manusia internasional terbagi dalam tiga kategori, yakni berdasarkan piagam PBB (Charter Based), berdasarkan traktat atau perjanjian internasional (Treaty Based), dan mekanisme berbasis region (Regional Mechanism). Sebagai dokumen pendirian PBB, Piagam PBB secara langsung maupun tidak langsung menciptakan beberapa badan yang mempunyai peranan dalam penyusunan dan pelaksanaan standar Hak Asasi Manusia. Seperti, Majelis Umum (General Assembly) yang memiliki peran pembuatan aturan-aturan hukum internasional, Dewan Keamanan (Security Council), yang berperan dalam pembentukan Mahkamah Pidana Internasional untuk Bekas Negara Yugoslavia dan Rwanda (ICTY dan ICTR), serta International Court of Justice yang merupakan pengadilan bagi sengketa antar negara. Pada tahun 1946 Komisi Hak Asasi Manusia (UN Commision on Human Rights) berdiri sebagai institusi subsider Economic and Social Council (ECOSOC) yang secara khusus didirikan terutama untuk mengurusi Hak Asasi Manusia. Hingga pada 15 Maret 2006 melalui Resolusi Majelis Umum 60/251, Komisi Hak Asasi Manusia diganti dengan Dewan Hak Asasi Manusia (Human Rights Council). Mandat dari Dewan Hak Asasi Manusia ini tercakup dalam tiga tugas utama, yakni terkait dengan Special prosedure (13 Tematik dan fokus di 13 negara), Pembentukan Working Group (saat ini terdapat 10 working group), dan Complaint Procedure untuk menerima pengaduan dari korban pelanggaran Hak Asasi Manusia.6 Mekanisme penegakan Hak Asasi Manusia yang berbasiskan perjanjian (traktat), biasanya masing-masing dari dokumen perjanjian (konvensi misalnya)mendirikan suatu komite / komisi untuk memantau sejauhmana negara peratifikasi/ pengaksesi dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian. Secara umum biasanya perjanjian mewajibkan setiap negara pihak untuk mendomestifikasi nilai/ norma yang ada pada perjanjian, melakukan pelaporan secara reguler dan menaati keputusan monitoring body, serta bagi negara yang mengakui mekanisme individual complaint- keputusan monitoring body akan mengikat.7 Sedangkan mekanisme penegakkan Hak Asasi Manusia dengan 5
Untuk uraian lengkap mohon dilihat Manfred Nowak ; Pengantar pada Rezim Hak Asasi Manusia Internasional, RWI, 2006.hal 51-74
6
Lihat : http://www.ohchr.org
7
Terdapat 6 traktat yang mengakui mekanisme individual complaint (ICCPR, CERD, CAT, CEDAW, CMW, dan Konvensi AntiPenghilangan Paksa) serta 4 traktat yang mengakui kewenangan monitoring body untuk melakukan penyelidikan / inquirie (CAT, CERD, dan Konvensi Anti Penghilangan Paksa)
7
pendekatan basis regional adalah membentuk organisasi regional yang memiliki prosedur penegakan spesifik yang didasarkan pada perjanjian, seperti di Eropa (European Union/ EU 8 , Afrika(African Union/ AU dulu Organization of African Unity/OAU) 9 , dan Inter – Amerika (Organization of American States/OAS)10. Pengalaman Indonesia sendiri menunjukkan bahwa sistem Hak Asasi Manusia internasional sangat mempengaruhi perkembangan perlindungan Hak Asasi Manusia diranah hukum nasional (domestik). Sistem Hak Asasi Manusia internasional menjangkau pula ranah administrasi peradilan (administration of justice). Artinya, sistem Hak Asasi Manusia juga telah menyediakan prinsip-prinsip umum dan prosedur bagaimana norma-norma Hak Asasi Manusia dapat diterapkan secara optimal. Secara terbatas tataran administrasi peradilan dapat dimaknai sebagai satu bidang dalam hukum yang secara spesifik menjamin proses pencarian keadilan melalui sarana lembaga-lembaga yudisial dengan aspek legal substansi dan stuktur yang telah ditentukan. Berkenaan dengan sistem hukum Hak Asasi Manusia internasional maka kerangka struktur hukum (lembaga/aparatur hukumnya) menjadi hal yang sangat beragam dalam konteks penerapannya pada hukum nasional. Namun satu hal yang harus dipahami oleh semua pihak sistem hak asasi internasional memberikan standar norma-norma yang universal dan berlaku sebagai prinsip-prinsip umum yang seharusnya dipatuhi/ dianut dalam pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia hingga dalam lingkup hukum domestik. Terkait dengan pelaksanaan administrasi peradilan, instrumen Hak Asasi Manusia internasional dapat dikategorikan dalam delapan tema kategori instrumen, yakni : Pertama, instrumen--instrumen pokok internasional yang menjadi rujukan bagi normanorma dasar Hak Asasi Manusia, adalah ; DUHAM, ICCPR, ICESCR, Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia, Konvensi Hak Anak, Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Konvensi Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran; Kedua, instrumen yang terkait dengan fungsi dan peran aparatur penegak hukum serta pembatasan penggunaan kekerasan, yakni terdiri dari Kode Etik bagi Aparatur Penegak Hukum, Prinsip-prinsip Dasar tentang Kemerdekaan Peradilan, Prinsip-prinsip Dasar Peranan Jaksa, Prinsip-prinsip Dasar Peranan Pengacara, Pencegahan dan Penyelidikan
8
8
Untuk melihat lebih detail mengenai mekanisme penegakan Hak Asasi Manusia di Eropa Lihat : http://www.coe.int/t/ commissioner/default_en.asp/ (komisi HAM Eropa) dan http://www.echr.coe.int/echr/ (pengadilan HAM Eropa)
9
Untuk melihat lebih detail mengenai mekanisme regional penegakan Hak Asasi Manusia di Afrika Lihat : Komisi Hak Asasi Manusia Afrika http://www.achpr.org/english/_info/news_en.html/ dan Pengadilan HAM Afrika yang hingga saat ini belum berjalan (berbeda dengan mekanisme di Eropa dan Inter -Amerika yang terintegrasi dengan instrumentinstrument utama HAM) http://www.aict-ctia.org/courts_conti/achpr/achpr_home.html/
10
Untuk melihat lebih mengenai mekanisme regional penegakan Hak Asasi Manusia di negar-negara inter – amerika lihat : komisi Hak Asasi Manusia http://www.cidh.oas.org/ dan pengadilan HAM Inter Amerika http://www.corteidh. or.cr/
Efektif terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati Diluar Proses Hukum dan Sewenangwenang, prinsip-Prinsip Dasar tentang penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparatur Penegak Hukum; Ketiga, instrumen yang mengatur mengenai perlindungan terhadap para tahanan dan narapidana, yakni : Kumpulan Prinsip bagi Perlindungan semua Orang dalam Segala Bentuk Penahanan dan Pemenjaraan, Peraturan Minimum Standart bagi Perlakuan terhadap Narapidana, dan Pengaturan Standart Minimum untuk Tindakan Non Penahanan/ Protokol Tokyo; Keempat, instrumen-instrumen yang mengatur mengenai anak/orang yang belum dewasa, seperti : The Beijing Rules/ Standart Minimum pengaturan untuk Administrasi Sistem Peradilan bagi Anak/ Juvenile Justice dan Resolusi Majelis Umum PBB mengenai Aturan PBB untuk Perlindungan Anak-Anak/ Orang yang Belum Dewasa yang dibatasi Kemerdekaannya; Kelima, instrumen perlindungan bagi korban yakni Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan; Keenam, instrumen yang terkait dengan kejahatan terhadap hukum internasional, yakni : Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman terhadap Genosida, Konvensi Jenewa I – II – III, dan dua Protokol Tambahannya (Protokol I dan II), Konvensi Internasional Penindakan dan Penghukuman atas Kejahatan Apharteid, Konvensi mengenai Ketidakberlakuan Pembatasan dalam Undang-undang untuk Kejahatan Perang dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan; Ketujuh, instrumen yang mengatur menangani kerjasama internasional dalam penanggulangan masalah-masalah kejahatan, seperti : Resolusi majelis Umum PBB mengenai Ekstradisi, Resolusi mengenai Bentuk Perjanjian Bantuan-Kerjasama dalam Masalah-masalah Kejahatan, Resolusi mengenai Bentuk Perjanjian pada Pengiriman Alat/ Barang Bukti dalam Masalah-masalah Kejahatan, Bentuk Kerjasama Internasional mengenai Pengiriman Tahanan/ Narapidana Asing, dan Resolusi Majelis Umum PBB mengenai Bentuk Perjanjian dalam Pemberian Supervisi terhadap Penghukuman/ Pidana Bersyarat atau Pembebasan Bersyarat bagi Pelaku Kejahatan; Kedelapan, instrumen yang terkait dengan international tribunal/ pengadilan internasional, yang terdiri dari Ad Hoc Tribunal (ICTY dan ICTR) dan International Criminal Court/ Mahkamah Pidana Internasional yang dibentuk melalui Statuta Roma. Pada tataran hukum domestik, instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia tersebut baik yang mengandung norma-norma hukum materiil maupun hukum prosedural secara bertahap perlu dimasukkan atau diadopsi dalam hukum nasional. Instrumen-instrumen hukum Hak Asasi Manusia internasional tersebut, dalam konteks mekanisme penegakkan dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berbasis piagam PBB dan berbasis perjanjian, 9
secara teknis prosedural telah memiliki sarana yang mapan dan relatif akan mengikat negara pihak. Konteks lainnya, bahwa instrumen-instrumen yang berwujud soft law perlu menjadi perhatian dalam penerapannya ditataran hukum domestik. Dibidang penegakkan hukum, secara khusus penting untuk mencermati standar-standar yang dibangun dalam sistem hukum Hak Asasi Manusia internasional. Beberapa instrumen penting yang patut untuk dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan peran dan fungsinya adalah instrumen-instrumen yang dikategorikan sebagai soft law, seperti : Kode Etik bagi Aparatur Penegak Hukum, Prinsip-prinsip Dasar tentang Kemerdekaan Peradilan, Prinsip-prinsip Dasar Peranan Jaksa, dan Prinsip-prinsip Dasar Peranan Pengacara. Keempat instrumen tersebut terkait erat dengan fungsi badan-badan peradilan terkait dalam menjalankan kewenangannya untuk penanganan suatu perkara yang melalui proses peradilan. Kode Etik Bagi Aparatur Penegak Hukum (UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials) disahkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 34/ 169 17 Desember 1979, dibentuk untuk memberikan standart perilaku aparat penegak hukum untuk menghormati prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan melaksanakannya dalam tugas kesehariannya. Standar yang dirumuskan dalam Kode Etik bagi Aparatur Penegak Hukum tersebut, pada prinsipnya telah dimuat dalam rumusan-rumusan kode etik dimasing-masing aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, pengacara, dan hakim. Namun perlu ditelisik lagi mengenai muatan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan tuntutan untuk implementasinya dalam menjalankan tugas sehari-hari dari aparat penegak hukum apakah telah dimuat secara eksplisit dalam kode etiknya. Hal tersebut patut diupayakan sebagai salah satu langkah konkrit domestifikasi prinsip-prinsip universal kedalam aturan-aturan teknis, bahkan dalam satu rumusan dokumen kode etik. Latar belakang perlunya dirumuskan suatu kode etik bagi aparatur penegak hukum ini adalah menjadi acuan bersama yang mengikat semua aparatur yang terlibat dan berperan dalam lingkup administrasi peradilan, khususnya dalam lapangan sistem peradilan pidana dan berlaku pula dalam bidang hukum perdata maupun tata usaha negara/ administratif.
10
Rumusan Pasal-Pasal dalam Kode Etik Bagi Aparatur Penegak Hukum11 Pasal
Ketentuan Etik
Pasal 1
Aparatur penegak hukum setiap waktu harus memenuhi tugas yang ditetapkan bagi mereka oleh hukum, dengan melayani masyarakat dan melindungi semua orang terhadap tindakan-tindakan tidak sah, sesuai dengan tingkat tanggung jawab tinggi yang dituntut profesi mereka. Dalam melaksanakan tugasnya, aparatur penegak hukum akan menghormati dan melindungi martabat manusia dan mempertahankan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia semua orang. Aparatur penegak hukum dapat menggunakan kekerasan hanya apabila sangat perlu dan sebatas dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas mereka.
Pasal 2
Pasal 3 Pasal 4
Pasal 5
Pasal 6
Pasal 7 Pasal 8
11
Persoalan persoalan yang bersifat rahasia dalam penguasaan aparatur penegak hukum harus tetap dirahasiakan, kecuali kalau pelaksanaan tugas atau kebutuhan akan keadilan sangat membutuhkan sebaliknya. Aparat penegak hukum tidak boleh melakukan, menghasut atau mentolerir setiap tindakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, demikian pula setiap aparat penegak hukum tidak boleh menggunakan perintah atasan atau keadaan luar biasa seperti keadaan perang atau ancaman perang, ancaman terhadap keamanan nasional, ketidakstabilan politik dalam negeri atau keadaan darurat umum lain sebagai pembenaran dilakukannya penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Aparatur penegak hukum harus memastikan perlindungan sepenuhnya terhadap kesehatan orang-orang yang berada dalam tahanannya dan terutama, harus mengambil langkah segera untuk memastikan pelayanan medis apabila diperlukan. Aparatur penegak hukum tidak melakukan suatu tindak korupsi. Mereka juga harus dengan keras melawan dan memerangi semua tindakan semacam itu. Aparatur penegak hukum akan menghormati hukum dan Kode Etik ini. Juga akan berusaha, sebesar besar kemampuannya, untuk mencegah dan menentang dengan keras setiap pelanggaran terhadapnya. Aparatur penegak hukum yang mempunyai alasan untuk percaya bahwa suatu pelanggaran terhadap Kode Etik ini telah terjadi atau akan terjadi, akan melaporkan hal tersebut kepada atasan mereka dan, apabila perlu, kepada para petugas lain yang berwenang atau badan-badan yang mendapat kuasa untuk meninjau atau melakukan perbaikan.
Terjemahan : Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Bagi Penegak Hukum – Buku Pegangan Partisipan Pelatihan mengenai Pengadilan HAM bagi Penegak Hukum, Mahkamah Agung RI – DANIDA – The Asia Foundation-ELSAM, Agustus 2007
11
Kegiatan 2: Review Prinsip-Prinsip Dasar Administrasi Peradilan Pidana yang Berperspektif Hak Asasi Manusia Tujuan 1. Peserta mengingat kembali materi-materi mengenai prinsip-prinsip dasar administrasi peradilan yang berperspektif Hak Asasi Manusia; 2. Peserta memiliki pengetahuan mengenai prinsip dasar administrasi peradilan Pidana Hak Asasi Manusia dalam proses peradilan pidana sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.
Waktu 100 menit
Deskripsi 10 Menit
Bagian A
Briefing Fasilitator
1. Fasilitator memberikan penjelasan tujuan dan hal-hal yang akan dicapai dalam sesi ini; 2. Fasilitator membagi peserta dalam tiga kelompok dan membagikan lembaran studi kasus pada masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari latar belakang profesi penegak hukum yang berbeda.
25 Menit
Bagian B
Diskusi Kelompok
Masing-masing kelompok memilih juru bicaranya untuk sesi presentasi.
60 Menit
Bagian C
Presentasi Kelompok
Fasilitator memandu sesi presentasi dengan memberikan waktu presentasi masing-masing 5 menit dan tanya jawab 15 menit. Setelah semua kelompok memberikan presentasi dan sesi tanya jawab diselesaikan, fasilitator membuat review singkat mengenai point-point penting yang dihasilkan selama diskusi.
12
5 Menit
Bagian D
Fasilitator Memaparkan Reviewnya
Studi Kasus Marty 20 tahun, warga Distrik Muara Tami Kota Jayapura, pada malam tanggal 19 Februari 2011 sekira pukul 11.00 sedang berkendara sepeda motor di jalan utama Jl. Ahmad Yani Kota Jayapura tiba-tiba dari sebelah samping kirinya muncul motor dengan kecepatan tinggi hampir menyerempetnya dari belakang. Kontan Marty terkejut dan reflek membanting motornya ke kanan, hampir saja Marty tertabrak oleh mobil pick up yang melaju kencang di jalur kanan. Karena kaget dan merasa jengkel, Marty mengumpat dengan bentakan yang keras “anjing!!”, dan mengejar si pengendara motor yang diketahui bernama Hari, 22 tahun. Aksi kejar-kejaran berakhir di kampung Baru di ujung lapangan basket yang merupakan tempat Hari dan kelompoknya berkumpul. Sesampainya di lokasi (lapangan bola) tersebut, terjadilah peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Hari dkk. (berlima). Marty yang tidak menduga akan berhadapan dengan lima orang (Hari dkk), langsung disambut dengan pukulan bertubi-tubi oleh Hari, Fathur, Amril, Anto, dan Pramono (mereka berempat adalah teman kuliah Hari). Marty roboh tak sadarkan diri karena tindak kekerasan yang dilakukan oleh Hari dkk. Beruntung banyak orang yang menyaksikan peristiwa tersebut, kebetulan setiap malam Minggu lokasi tersebut menjadi tempat anak muda berkumpul. Dalam kondisi tidak sadar tubuh Marty langsung dibawa ke Rumah Sakit Kasih Bunda. Setelah dirawat di rumah sakit selama dua hari, Marty baru bisa memberikan keterangan kepada petugas Polres Jayapura siapa pelaku penganiayaan kepada dirinya. Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Jayapura, Hari dkk. telah cukup bukti diduga melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan di muka umum terhadap Marty, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP, dengan ancaman pidana penjara maksimal selama lima tahun enam bulan (ayat (1)), tujuh tahun apabila mengakibatkan sesuatu luka (ayat (1. e)), sembilan tahun jika menyebabkan luka berat (ayat (2. e)) dan dua belas tahun jika mengakibatkan matinya orang (ayat (3. e)). Pada tanggal 22 Februari 2011, Hari dkk resmi ditangkap oleh penyidik Sat Reskrim Polresta Jayapura yang dilanjutkan dengan penahanan mulai tanggal 23 Februari 2011. Penahanan terhadap Hari ditangguhkan pada 25 Februari 2011 atas permintaan dan jaminan dari keluarga Hari, dengan pertimbangan Hari masih kuliah dan sedang menempuh tugas akhir di salah satu perguruan tinggi di Jayapura. Sedangkan keeempat pelaku lainnya (Fathur, Amril, Anto, dan Pramono) tetap ditahan, meskipun telah diajukan oleh masing-masing keluarganya penangguhan penahanannya. Ayah Hari adalah Ketua DPRD dan merupakan pengusaha yang mempunyai nama besar di Jayapura. Keluarga Marty yang merupakan pemimpin adat di Jayapura meminta dan bersikukuh agar proses penyelesaian masalah hukum tersebut melalui pengadilan adat berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua, Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan UU Nomor 21 Tahun 2001, dan Perdasus Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua. 13
Sementara itu dari pihak Hari tidak menghendaki adanya penyelesaian menurut hukum adat sebagaimana diminta oleh keluarga Marty. Keluarga Hari bersedia memberikan ganti rugi biaya perawatan di rumah sakit yang telah dikeluarkan oleh keluarga Marty namun tidak melalui prosedur penyelesesaian masalah di pengadilan adat. Sementara itu dari segi berkas dari penyidik telah memenuhi kelengkapan sesuai persyaratan suatu berkas telah dinyatakan lengkap P21.
Pertanyaan Kunci : 1. Yuridiksi hukum mana yang paling tepat menurut Bapak/ Ibu untuk memecahkan permasalahan hukum tersebut diatas? Berikan alasannya. 2. Mohon dijelaskan konteks pelanggaaran prinsip persamaan dan non diskriminasi dalam studi kasus tersebut? 3. Pada hal apa proses hukum dalam studi kasus tersebut yang melanggar prinsip kemandirian peradilan dan peradilan yang adil dan tidak memihak? 4. Menurut Bapak/ Ibu hambatan-hambatan apa saja yang menyebabkan prinsip-prinsip tersebut sulit diwujudkan dalam praktik penegakkan hukum?
Penjelasan Ringkas 1. Prinsip-Prinsip Pokok Peradilan Kemandirian Peradilan Pentingnya kemandirian kekuasaan kehakiman dan kemandirian aparat penegak hukum dalam menjamin penegakkan hukum dan Hak Asasi Manusia ini kemudian memunculkan berbagai prinsip dan standar yang dibangun dalam sistem hukum Hak Asasi Manusia internasional. Beberapa instrumen penting yang patut untuk dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan peran dan fungsinya adalah instrumen-instrumen yang dikategorikan sebagai soft law, seperti : Kode Etik bagi Aparatur Penegak Hukum, Prinsipprinsip Dasar tentang Kemerdekaan Peradilan, Prinsip-prinsip Dasar Peranan Jaksa, dan Prinsip-prinsip Dasar Peranan Pengacara. Keempat instrumen tersebut terkait erat dengan fungsi badan-badan peradilan terkait dalam menjalankan kewenangannya untuk penanganan suatu perkara yang melalui proses peradilan. Berdasarkan UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam bagian menimbang menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa Kejaksaan termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, oleh karenanya 14
kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya secara mandiri, jaksa mendapatkan perlindungan sebagaimana merujuk pada Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutors yaitu negara yang menjamin bahwa jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mandiri merupakan salah satu bentuk upaya dan tujuan dari institusi kepolisian. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, terdapat berbagai ketentuan yang menunjukkan tujuan untuk mencapai Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri. Landasan tentang kemandirian anggota kepolisian dalam konteks penegakkan hukum, yang dimandatkan untuk mengikuti sejumlah UU misalnya KUHAP juga diperkuat dengan adanya kode etik profesi kepolisian, misalnya Kode Etik Profesi Kepolisian yang dikeluarkan dengan Surat Keputusan Kapolri tanggal 1 Juli 2003. Dalam kode etik tersebut dinyatakan bahwa etika kenegaraan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengikat secara moral, sikap dan perilaku setiap anggota Polri. Pada tahun 2006 muncul Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian RI. Pada tahun 2009, Kapolri mengeluarkan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Peraturan tersebut diatur prinsipprinsip dan standar Hak Asasi Manusia, yang mencerminkan sejumlah pedoman bagi setiap anggota kepolisian yang menegaskan kembali kemandirian Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa pelaksanaan pembimbingan, pembinaan dan pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan dilakukan oleh petugas fungsional khusus, yaitu petugas Pemasyarakatan. Dalam tugas dan fungsi yang diperintahkan Undang-undang tentang Pemasyarakatan dan KUHAP petugas pemasyarakatan terlibat dalam penegakan hukum, mulai dari proses/tahap penyidikan, penuntutan, proses pemeriksaan di sidang pengadilan, dan paska putusan pengadilan. Dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan perintah undang-undang Petugas Pemasyarakatan wajib berpegangan pada prinsip-prinsip kemandirian berdasarkan kewenangan yang dimilikinya untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab profesinya. Selain berpedoman pada Undang-undang tentang Pemasyarakatan dan hukum acara pidana yang berlaku, Petugas Pemasyarakatan juga merujuk instrumen mengenai standar minimum (SMR) bagi pelaksanaan pemidanaan bagi narapidana di Lapas. Untuk menjalankan tugas sesuai dengan standar yang telah
15
ditetapkan undang-undang maupun standar minimum tersebut diperlukan kemandirian petugas pemasyarakatan. Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Maksud dari advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kemandirian dan kemerdekaan advokat ini dinyatakan bahwa Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Kebebasan tersebut bermakna bahwa tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Kode Etik Bagi Aparatur Penegak Hukum (UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials) disahkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 34/ 169 17 Desember 1979, dibentuk untuk memberikan standar perilaku aparat penegak hukum untuk menghormati prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan melaksanakannya dalam tugas kesehariannya. Standar yang dirumuskan dalam kode etik bagi aparatur penegak hukum tersebut, pada prinsipnya telah dimuat dalam rumusan-rumusan kode etik disiplin di masing-masing aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, petugas pemasyarakatan, serta advokat.
Persamaan dan Non Diskriminasi Persamaan dimuka hukum (equalitiy before the law) merupaksan salah satu prinsip dalam negara hukum. Prinsip ini mengandung makna adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Di Indonesia prinsip tersebut dijamin dalam UUD 1945, diantaranya dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, dan Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Prinsip persamaan ini sejalan dengan larangan untuk melakukan diskriminasi sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, diantaranya Pasal 28 I yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif” atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. UUD 1845
16
juga menjamin adanya tindakan affirmative untuk persamaan dan keadilan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 H yang menyatakan setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Bahwa prinsip-prinsip persamaan dan non diskriminasi juga tersebar dalam berbagai undang-undang misalnya dalam Pasal 5 UU 39 tahun 1999 disebutkan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan dan perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Pernyataan tersebut merupakan inti dari prinsip non diskriminasi dalam bekerjanya administrasi peradilan. Pengertian diskriminasi dalam UU 39 Tahun 1999 adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
Peradilan Yang Adil dan Tidak Memihak Hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial) adalah salah satu bagian penting dari Hak Asasi Manusia, yang telah diakui baik dalam hukum nasional maupun internasional. UUD 1945 menjalin adanya peradilan yang adil ini diantaranya tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dalam mewujudkan suatu peradilan yang adil dan tidak memihak, peradilan berkewajiban untuk menjamin beberapa hal : Pertama, hak atas persamaan di depan pengadilan dan akses ke pengadilan; Pasal 26 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik menyatakan “semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun”. Hak khusus terkait dengan persamaan dimuka hukum adalah prinsip fundamental dari fair trial, yang dapat ditemukan dalam Pasal 14 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yakni semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan.
17
Kedua, hak atas peradilan yang terbuka; Suatu pemeriksaan harus terbuka untuk masyarakat umum, termasuk anggota pers, dan misalnya, tidak boleh dibatasi hanya untuk suatu kelompok khusus saja. Harus diperhatikan bahwa dalam kasus dimana masyarakat tidak dilibatkan dalam pengadilan, maka putusan harus dinyatakan kepada publik dengan pengecualian yang didefinisikan secara tegas. Ketiga, hak atas untuk diperiksa secara independen, kompeten dan imparsialitas pengadilan yang dibentuk berdasarkan hukum; Pasal 14 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik menyatakan dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Keempat, hak atas praduga tidak bersalah; hak untuk tidak dinyatakan bersalah sampai terbukti bersalah prinsip dimana kondisi perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa dalam masa penyelidikan dan persidangan, sampai pada dan termasuk dalam putusan akhir. Hak ini tercantum dalam Pasal 14 ayat (2) menyatakan Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum. Pasal 11 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan “Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya”. Kelima, hak untuk diperlakuan secara manusiawi dan hak untuk bebas dari penyiksaan; Hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan hak untuk bebas dari penyiksaan adalah hak yang dijamin dalam banyak instrumen Hak Asasi Manusia diantaranya Pasal 7 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang menyatakan “Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat”. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas. Hak untuk bebas dari penyiksaan merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights) sebagaimana dijamin dalam hukum nasional dan internasional.
18
Keenam, hak untuk tidak menunda persidangan; Jaminan ini tidak hanya berkaitan dengan waktu pelaksanaan pengadilan, tetapi juga dengan waktu di mana pengadilan harus berakhir dan putusan dihasilkan; semua tahap harus dilakukan “tanpa penundaan yang tidak semestinya”. Untuk membuat hak ini menjadi efektif, maka harus tersedia suatu prosedur guna menjamin bahwa pengadilan dapat berlangsung “tanpa penundaan yang tidak semestinya”, baik di tahap pertama maupun pada saat banding. Ketujuh, hak untuk diberitahukan tuduhan/dakwaan secara cepat di dalam bahasa yang jelas dan dimengerti oleh terdakwa/tersangka; Pasal 14 ayat (3) huruf a Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik menyatakan “dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya”. Berdasarkan Komentar Umum No. 13, hak untuk diinformasikan dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a “berlaku untuk semua tindak pidana yang dituduhkan, termasuk bagi orang-orang yang tidak ditahan” dan istilah untuk “segera” diberitahukan tentang tuduhan yang dikenakan mensyaratkan agar informasi diberikan dengan cara yang digambarkan dalam ayat tersebut segera setelah tuduhan dibuat oleh pihak yang berwenang. Dalam pandangan Komite, hak ini harus diberikan dalam hal penyelidikan oleh pengadilan atau penyelidikan oleh pihak yang berwenang melakukan penuntutan ketika mereka memutuskan untuk mengambil langkah-langkah prosedural terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak kejahatan atau secara publik menyatakan bahwa orang tersebut diduga melakukan suatu tindak kejahatan. Persyaratan khusus subayat 3 (a) dapat dipenuhi dengan menyatakan tuduhan tersebut baik secara langsung maupun dalam bentuk tulisan, dengan kondisi bahwa informasi tersebut menyatakan tentang hukum dan dasar dari fakta-fakta yang dituduhkan tersebut. Kedelapan, hak untuk mempunyai waktu dan fasilitas layak untuk mempersiapkan pembelaan dan berkomunikasi dengan pengacara; Pasal 14 ayat (3) huruf b Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik menyatakan Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri. Yang dimaksudkan dengan “waktu yang memadai” tergantung pada kondisi setiap kasus, tetapi fasilitas yang diberikan harus termasuk akses ke dokumen-dokumen dan bukti-bukti lain yang diperlukan si tertuduh untuk menyiapkan kasusnya, serta kesempatan untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan penasihat hukumnya. Ketika si tertuduh tidak ingin membela dirinya sendiri atau tidak ingin meminta seseorang atau suatu asosiasi untuk membelanya yang dipilihnya sendiri, maka ia harus disediakan alternative akses terhadap seorang pengacara. Kemudian, subayat ini mensyaratkan penasihat hukum untuk dapat melakukan komunikasi dengan 19
si tertuduh dalam kondisi yang memberikan penghormatan penuh terhadap kerahasiaan komunikasi tersebut. Pengacara-pengacara harus dapat memberikan pendampingan dan mewakili klien mereka sesuai dengan standar-standar dan keputusan-keputusan profesional mereka tanpa pembatasan, pengaruh, tekanan, atau intervensi yang tidak diperlukan dari pihak mana pun. Kesembilan, jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa lainnya (memperoleh bantuan penerjemah, mendapatkan pendampingan hukum, pembelaan secara mandiri dan atau pengacara, bebas dari pertanyaan menjerat dan hak diam, serta tidak memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya). bahwa jika si tertuduh tidak mengerti atau tidak bisa berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan, maka ia berhak untuk mendapatkan bantuan penerjemah secara cuma-cuma. Hak atas penasehat hukum terdapat dalam Pasal 14 ayat (3) (d) yang menyatakan Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya. Tertuduh tidak dapat dipaksa agar memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengakui kesalahannya. Dalam mempertimbangkan jaminan ini, ketentuanketentuan Pasal 7 dan Pasal 10, ayat 1, harus diingat kembali. Guna memaksa si tertuduh untuk mengakui kesalahannya atau memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, seringkali digunakan metode-metode yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut. Hukum harus menentukan bahwa bukti-bukti yang diperoleh dengan cara-cara tersebut atau bentuk-bentuk lain pemaksaan sepenuhnya tidak dapat diterima. Kesepuluh, menguji saksi yang memberatkan terdakwa/tersangka, hak untuk menghadirkan saksi di depan persidangan, dan hak untuk banding; Tersangka/ terdakwa berhak untuk memeriksa, atau meminta diperiksanya, saksisaksi yang memberatkannya, dan meminta dihadirkannya dan diperiksanya saksisaksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama seperti saksi-saksi yang memberatkannya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa si tertuduh memilih kekuatan hukum yang sama dalam hal memaksa kehadiran saksi-saksi dan memeriksa atau memeriksa-silang saksi-saksi yang dimiliki oleh penuntut. Setiap orang yang dijatuhi hukuman pidana berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusan atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum. Perhatian khusus diberikan pada istilah lain dari kata “kejahatan” yang menunjukkan bahwa jaminan ini tidak sepenuhnya terbatas pada kejahatan yang paling serius.
20
2. Konteks Papua Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah bagian dari pelaksanaan Konstitusi terutama berkaitan dengan pengakuan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat tradisional. Kelompok rentan adalah semua orang yang menghadapi hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Mereka tidak dapat menikmati kehidupan selayaknya masyarakat umumnya yang berperadaban. Pasal 6 angka (1) dan (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 6 mengakui perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat dalam rangka penegakkan Hak Asasi Manusia. Hukum, masyarakat, dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memperhatikan dan melindunginya. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman. UU Nomor 21 tahun 2001 dapat disebut sebagai bagian dari penghormatan masyarakat hukum adat di Papua. Dilihat dari bagian menimbang, undang-undang tersebut dibuat dengan didasari beberapa pertimbangan, antara lain: 1. Mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi lain, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua; 2. Pemberlakuan kebijakan khusus ini didasarkan pada nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme; 3. Kesadaran baru di kalangan masyarakat Papua untuk memperjuangkan secara damai dan konstitusional pengakuan terhadap hak-hak dasar serta adanya tuntutan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelanggaran dan perlindungan Hak Asasi Manusia penduduk asli Papua. Provinsi Papua pada masa setelah diundangkannya UU Nomor 21 tahun 2001 berada dalam masa transisi politik dengan latar belakang konflik berkepanjangan. Dalam situasi tersebut skema keadilan transisional menjadi penting. Keadilan transisional adalah bagian penting dalam diskursus Hak Asasi Manusia yang merupakan sebuah ranah studi dan praktik multidisipliner yang melibatkan aspek-aspek hukum, kebijakan, etika dan ilmu sosial. Bila kita menilik UU Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua maka terdapat berbagai mekanisme yang disiapkan untuk mencapai keadilan transisional di Papua, misalnya: 1. Perwakilan Daerah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; 2. Pengadilan Hak Asasi Manusia; 3. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Selain itu, sebagai bentuk reformasi kelembagaan guna mencegah terjadinya kembali konflik berkepanjangan, maka ditentukan pula suatu tatanan pemerintah dengan otonomi 21
yang lebih luas dibanding propinsi-propinsi lainnya, dengan memasukkan pula unsurunsur adat istiadat di dalamnya, seperti diakuinya kewenangan peradilan adat di wilayah tersebut. 12 Hal lain yang harus menjadi perhatian penegak hukum dalam melihat konteks Papua adalah keberadaan Pengadilan Adat. Pengakuan tentang berlakunya pengadilan adat di suatu tempat secara lebih gamblang dapat dilihat dalam UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua. Pengadilan Adat diakui sebagai suatu peradilan yang keputusannya diakui sebagai sah kecuali dimintakan pemeriksaan ulang oleh pihak yang berperkara. Pengadilan adat dinyatakan memiliki juridiksi terhadap perkara perdata dan pidana berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan, walaupun dalam hal perkara pidana, seseorang hanya dapat dibebaskan dari tuntutan pidana melalui pengadilan umum untuk perkara yang sama bila Ketua Pengadilan Negeri setempat menyetujuinya, suatu proses yang harus diawali dari pengajuan melalui Kepala Kejaksaan Negeri setempat pula. Lebih lanjut, Peradilan Adat diatur dalam Perdasus Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua. Dalam Perdasus tersebut Peradilan Adat berasaskan tiga hal pokok, yakni kekeluargaan, musyawarah, dan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Tujuan dibentuknya peradilan adat adalah : a. Sebagai wujud pengakuan pemerintah terhadap keberadaan, perlindungan penghormatan dan pemberdayaan terhadap masyarakat adat Papua dan bukan Papua; b. Memperkokoh kedudukan peradilan adat; c. Menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan; d. Menjaga harmonisasi dan keseimbangan kosmos; e. Membantu pemerintah dalam penegakan hukum. Dari segi kedudukan peradilan adat, ditegaskan melalui perdasus tersebut bahwa peradilan adat bukan bagian dari peradilan negara, melainkan peradilan masyarakat adat Papua. Lingkungan masyarakat adat dimaksudkan sebagai masyarakat adat yang berdasarkan sistem kepemimpinan ondoafi, sistem kepemimpinan raja, sistem kepemimpinan pria berwibawa, dan sistem kepemimpinan campuran. Sedangkan dari segi kewenangan pengadilan adat berwenang menerima dan mengurus perkara perdata adat dan perkara pidana adat diantara warga masyarakat Papua. Terkait dengan subyek hukum yang dapat berperkara, Pengadilan adat dapat mengadili perkara orang asli Papua dan bukan asli Papua jika ada kesepakatan diantara para pihak. Jika suatu perkara tidak bisa diselesaikan di pengadilan adat para pihak bisa menyelesaikannya melalui mekanisme peradilan negara yang berlaku. 12
22
UU No. 21 Pasal 51
BOX 1 Hukum Adat Mendominasi Hukum Positif di Papua Sumber Berita Kompas Cyber Media 30 April 2004 Hukum Adat Mendominasi Hukum Positif di Papua KORNELIS KEWA - AMA MASYARAKAT Papua tidak hanya memiliki keunikan di bidang sosial dan budaya, tetapi juga persoalan hukum pun sangat unik. Dari 310 suku di Papua masing-masing memiliki hukum adat tersendiri yang masih bertahan hingga kini. Hukum adat lebih dominan dalam kehidupan masyarakat karena dinilai lebih menguntungkan pihak korban daripada hukum positif. WAKIL Ketua Pengadilan Negeri Timika Johanes Panji Prawoto, Jumat (23/4), mengatakan, masyarakat lebih suka menyelesaikan semua perkara secara adat daripada penyelesaian sesuai hukum positif. Padahal, hukum ini mengikat seluruh warga negara untuk menaati dan menjalankan hukum perdata maupun pidana.Persoalannya, hukum adat lebih menguntungkan korban atau penggugat daripada hukum pidana atau perdata. Denda berupa hewan ternak, uang, tanah, dan harta benda lain yang harus ditanggung pelaku terhadap korban, bahkan denda-denda macam itu bisa bernilai miliaran rupiah. Denda seperti itu jelas lebih berat bila dibandingkan dengan putusan di pengadilan negeri (PN). “Di sini, kasus pembunuhan misalnya. Mereka selalu menyebut dalam bahasa adat,’ganti rugi kepala manusia’ atau mengganti benda yang bernilai miliaran rupiah. Jika tidak dalam bentuk uang, diganti ternak babi sampai ratusan ekor. Apalagi menyangkut kasus asusila. Pihak pelaku harus mampu menunjukkan kepada keluarga wanita bahwa ia berani berbuat dan berani juga bertanggungjawab,” kata Panji. Oleh karena itu, masyarakat lebih suka menyelesaikan semua perkara secara adat. Kadang-kadang kasus itu telah dilimpahkan polisi ke kejaksaan, tetapi pihak keluarga korban menolak untuk diproses sesuai hukum positif. Pihak keluarga korban tetap berusaha agar diselesaikan secara adat. Di sisi lain, keluarga tersangka/ pelaku menghendaki kasus itu diselesaikan di pengadilan negeri. Adapun Karel Beanal, Wakil Ketua Lembaga Adat Suku Amungme Mimika mengatakan, masyarakat lebih tertarik menyelesaikan semua kasus melalui hukum adat karena masyarakat menilai hukum adat lebih adil dan dipahami semua warga. Hukum adat sejak nenek moyang telah diterapkan di kalangan masyarakat dan mereka tahu bagaimana cara mengambil keputusan di dalam musyawarah adat itu. Dalam pelaksanaan hukum positif banyak terjadi penyelewengan dan pembohongan terhadap masyarakat kecil terutama di pengadilan. Masyarakat kecil, tidak berduit, selalu menjadi korban ketimbang mereka yang berduit. Dalam hal ini, warga Mimika selalu tak berdaya ketika berhadapan dengan sang pengadil di PN Mimika. “Korupsi sampai miliaran bahkan triliunan rupiah oleh para pejabat dibiarkan. Kalau sampai ke pengadilan pun dibebaskan. Sementara masyarakat kecil yang mencuri ayam satu ekor dihukum sampai enam bulan penjara. Putusan itu sangat menyiksa masyarakat kecil yang selalu bergantung pada sumber daya alam dan dari perjuangan sendiri,” kata Beanal. Masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap tidak mampu membayar para jaksa, hakim, dan pengacara. Karena itu, keberpihakan terhadap masyarakat
23
dalam proses pengadilan pun sangat kecil. Ditambahkan Ruben Magay, tokoh agama Nabire, keadilan di pengadilan negeri saat ini sulit ditemukan. Pengadilan bukan untuk menghukum yang salah dan membela yang benar tetapi membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Ketidakadilan di bidang hukum tidak hanya terjadi di daerah, tetapi mulai dari Jakarta sampai ke pelosok terpencil seperti di Papua. Di tengah kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan masyarakat Papua, orang masih tega-teganya mencari keuntungan pada setiap proses peradilan. Praktik pengadilan lebih banyak merugikan korban karena mereka tidak memiliki uang. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui hukum adat daripada hukum positif. Hukum adat tidak menuntut pihak korban mengeluarkan anggaran besar untuk musyawarah adat. Semua kebutuhan dalam proses hukum adat ditanggung para pelaku terutama dalam kasus asusila. Data di Pengadilan Tinggi Papua menunjukkan, tahun 2003 di sembilan PN di Papua terdapat 462 perkara terdiri dari 240 kasus perdata dan 222 kasus pidana. Dari jumlah ini 75 persen terdapat di Kota Jayapura, sebagian menyebar di delapan kabupaten lain. Izin penyitaan yang dikeluarkan sembilan PN di Papua ditujukan kepada sembilan polres di Papua selama tahun 2003 sebanyak 4.500 surat izin. Tetapi perkara yang dilimpahkan ke sembilan PN terkait dengan izin penyitaan itu hanya 34 kasus. Artinya, sebagian besar perkara itu tidak sampai di pengadilan. Menurut Panitera Sekretaris PN Timika Munawir Kossah sebagian besar perkara diselesaikan secara adat atas dukungan kepolisian. Kedua pihak ingin menyelesaikan perkara itu secara damai dan kekeluargaan di bawah bimbingan kepolisian. Ada pula perkara yang dihentikan penyidikan di kepolisian dengan alasan tidak cukup bukti untuk dilanjutkan ke pengadilan. Mereka yang perkaranya sampai di pengadilan sebagian besar adalah warga pendatang. Dapat disebutkan, sembilan PN di Papua lebih banyak menyidangkan perkara warga pendatang yang berdomisili di Papua daripada penduduk lokal. Kasus terbanyak adalah perselingkuhan, perceraian, pencurian, dan penganiayaan. untuk membuktikan siapa yang paling benar dalam kasus tersebut. Pihak yang kalah diyakini telah melakukan kebohongan, pihak yang menang dinilai telah bertindak jujur dan adil. Perang adat tidak brutal. Perang itu harus disepakati kedua pihak terutama menyangkut jumlah anggota suku yang terlibat perang, tempat, waktu, dan kesepakatan mengenai perempuan dan anak-anak tidak boleh dibunuh di dalam perang. Perang hanya berlangsung di zona yang telah ditetapkan bersama. Bila kedua pihak saling bertemu di tempat lain, tidak akan ada permusuhan. Contoh, perang adat di Timika, Agustus 2003 antara kelompok pendukung dan penentang pemekaran Irian Jaya Tengah. Perang ditetapkan pagi hari sebelum matahari terbit, dan diakhiri siang hari setelah matahari mulai merangkak hilang dibalik bukit. Kedua pihak pun menghentikan perang sementara waktu untuk makan siang, kemudian dilanjutkan sore hari. Menurut Johanes Panji, perang adat seperti ini tidak dapat diselesaikan dengan hukum positif.
http://huma.or.id/document/I.04.%20Info%20Hukum/Dinamika%20Produk%20Hukum%20Daerah/ Kompas%2030%20April%2004%20-%20Hukum%20Adat%20Mendominasi%20Hukum%20Positif.pdf
24
BOX 2 Perempuan dalam administrasi peradilan Perempuan dalam administrasi peradilan (disarikan dari “To Serve and Protect”, C de Rever, Rajagrafindo, 2000) Perlindungan Hukum Hak Asasi Perempuan: Persamaan dan Non-Diskriminasi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah instrumen hukum internasional pertama yang dengan tegas menegaskan kesamaan hak laki-laki dan perempuan dan memasukkan jenis kelamin sebagai salah satu dasar larangan diskriminasi (bersama dengan ras, bahasa dan agama). Jaminan ini diulangi dalam Pernyataan Universal tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights), yang diadopsi oleh Majelis Umum pada tahun 1948. Sejak saat itu, persamaan hak untuk perempuan diperbaiki dan diperluas dalam banyak traktat Hak Asasi Manusia internasional – terutama sekali ICCPR dan ICESCR. Hak yang tercantum dalam kedua instrumen ini berlaku sepenuhnya terhadap perempuan maupun laki-laki = seperti hak-hak dalam Konvensi Menentang Penyiksaan dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Non-diskriminasi atas dasar kelamin juga tercantum dalam Kovenan tentang Hak-hak Anak dan dalam setiap traktat hak-hak asasi manusia regional (ACHPR, Pasal 2; ACHR, Pasal 1’ ECHR, Pasal 14) Lalu mengapa perlu ada pemikiran untuk mengembangkan instrumen hukum bagi perempuan yang terpisah ? Sarana-sarana tambahan untuk hak asasi perempuan tampaknya diperluakan karena fakta “kemanusiaan” mereka saja tidak cukup untuk menjamin perlindungan perempuan atas hak-hak mereka. Sebagaimana dijelaskan pembukaan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, perempuan masih tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki dan diskriminasi terhadap perempuan terus berlangsung dalam berbagai masyarakat. Konvensi diterima oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangasa dalam tahun 1979 dan berlaku dalam tahun 1981. Pasal 1 menyatakan bahwa: “pengertian ‘diskriminasi terhadap perempuan’ berarti setiap pembedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat dasar kelamin yang memiliki akibat atau tujuan yang tidak adil atau membatalkan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak-hak asasi dan kebebasan dasar manusia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil atau bidang-bidang lainnya, atas dasar persamaan laki-laki dan perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka”. Konvensi pengukuhan dan memperluas ketentuan-ketentuan instrument hukum internasional yang berlaku yang dimaksudkan untuk memberantas berlanjutnya diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi mengidentifikasi banyak bidang tempat adanya diskriminasi luar biasa terhadap perempuan, misalnya yang berkaitan dengan hak-hak politik, perkawinan dan keluarga, serta pekerjaan. Dalam bidang-bidang ini dan jajaran bidang-bidang lainnya, Konvensi menetapkan tujuan spesifik dan tindakan yang harus diambil oleh negara-negara peserta untuk membantu
25
Terciptanya masyarakat global yang di dalamnya perempuan memperoleh persamaan sepenuhnya dengan laki-laki dan oleh karena itu perwujudan sepenuhnya atas manusia yang dijamin kepada mereka. Negara-negara peserta juga diharuskan untuk mengakui pentingnya sumbangan ekonomi dan social perempuan terhadap keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Konvensi menekankan bahwa diskriminasi akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran. Konvensi juga mengakui perlunya tanggung jawab dalam sikap, melalui pendidikan laki-laki dan perempuan untuk menerima persamaan hak dan mengatasi prasangka dan praktik yang didasarkan pada peranan stereotype tersebut. Ciri Konvensi terpenting lainnya adalah pengakuan secara tegas akan perlunya persamaan sesungguhnya (yakni persamaan dalam kenyataan, bukan sekedar persamaan dalam hukum) – dan perlunya tindakan khusus temporer untuk mencapai tujuan tersebut. Tidak sperti traktat-traktat Hak Asasi Manusia utama lainnya, Konvensi Perempuan mengharuskan Negara-Negara pihak untuk mengatasi diskriminasi dalam hidup dan hubungan pribadi warga negara mereka (the private lives and relationshop of their citizens), dan tidak sekedar dalam sektor kegiatan publik saja. Pada tahun 1993 Konferensi Dunia tentang Hak Asasi, Negara-negara anggota Perserikatan BangsaBangsa menyetujui bahwa hak-hak asasi perempuan harus diintegrasikan ke dalam semua segi tugas Hak Asasi Manusia untuk menerima dan mempertimbangkan pengaduan yang dilakukan atas pengaduan dan organisasi tersebut. Lebih jauh mereka mendeklarasikan bahwa: Hak asasi perempuan dan anak perempuan tak dapat dihapuskan (inalienable), bersifat integral dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia universal. Keikutsertaan penuh dan sama dari perempuan dalam kehidupan politik, sipil, ekonomi, sosial dan budaya pada tataran nasional, regional dan internasional; dan pemberantasan segala bentuk diskriminasi atas dasar jenis kelamin merupakan sasaran utama dari masyarakat internasional. (Deklarasi Wina dan Program Aksi, Bagian 1, alinea 18). Badan-badan khusus yang ditunjuk di bawah ini tetap penting sebagai pelaksanaan hak-hak asasi perempuan. Sebagaimana dijelaskan dalam bab Hukum Hak Asasi, maka telah dibentuk Komisi tentang Status Perempuan, oleh ECOSOC dalam tahun 1946. Tugasnya adalah untuk mempersiapkan laporan dan rekomendasi kepada ECOSOC tentang peningkatan hak-hak asasi perempuan dalam semua bidang. Komisi juga dapat mengembangkan usul-usul tindakan terhadap masalah mendesak di bidang hak asasi permpuan. Secara signifikan, Komisi tidak diberi kewenangan perorangan untuk menerima dan mempertimbagkan pengaduan yang dilakukan atas pengaduan perorangan. Malahan prosedurnya dimaksudkan untuk mengurangi timbulnya kecenderungan dan pola-pola diskriminasi terhadap perempuan untuk mengembangkan rekomendasi kebijakan yang bertujuan memecahkan masalahmasalah yang luas. Pasal 17 Konvensi Perempuan membentuk Komite tentang Penghapuasan Diskriminasi terhadap Perempuan (the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women) untuk mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuannya. Komite beranggotakan 23 pakar (hampir selalu perempuan) yang dicalonkan oleh Negara pihak pada Konvensi. Sebagaimana dengan badan traktat lainnya, para anggota
26
bertindak dalam kapasitas pribadi mereka dan bukan sebagai utusan atau wakil dari Negara asal mereka. Tugas komite adalah mengawasi pelaksanaan Konvensi oleh negara-negara yang telah meratifikasi atau mengaksesnya. Komite tidak dapat menerima dan memeriksa pengaduan dari perorangan, atau pengaduan dari Negara-negara pihak. Banyak komentator melihat ini sebagai kelemahan besar dari Konvensi Perempuan dan dewasa ini diadakan upaya-upaya untuk merancang Protokol Opsi padanya untuk membentuk prosedur pengaduan demikian. Dalam konteks ini penting untuk dicatat bahawa Komite Hak Asasi Manusia (yang mengawasi pelaksanaan ICCPR) dapat menerima pengaduan pelanggaran ketentuan-ketentuan kesetaraan jenis kelamin dari ICCPR – khususnya, Pasal 26. Larangan diskriminasi atas dasar kelamin ditambahkan pada hak yang ditetapkan pada instrumentinstrumen lain (seperti hak atas jaminan sosial yang dijamin dalam ICESCR). Prosedur pengaduan perorangan Komite Hak Asasi Manusia berlaku bagi perorangan di setiap Negara yang telah meratifikasi Protokol Opsi pada ICCPR. Dengan dimikian, maka para perempuan di Negara-negara tersebut dapat mengajukan pengaduan mengenai pelanggaran hak-hak mereka berdasarkan instrument tersebut, maupun hak-hak yang dilindungai dalam traktat-traktat Hak Asasi Manusia lainnya – dengan syarat Negara mereka juga merupakan pihak pada traktat-traktat tersebut. Prosedur pengaduan perorangan yang ditetapkan berdasarkan sistem Hak Asasi Manusia Eropa dan Antar Amerika (European and InterAmerican human rights system) juga berlaku terhadap perempuan yang hak-haknya dilanggar (tentu saja berlaku terhadap Negara-negara pihak yang telah menerima prosedur-prosedur tersebut). Kekerasan Terhadap Perempuan Komite Perempuan (CEDAW) merumuskan kekerasan yang berdasarkan jenis kelamin sebagai: ... kekerasan yang diarahkan kepada perempuan karena ia perempuan atau yang mempengaruhi ketidaksetaraan perempuan. Ini meliputi tindakan yang menimbulkan gangguan atau penderitaan fisik, mental atau kelamin, ancaman untuk melakukan tindakan demikian dan pencabutan kebebasan lainnya ... Kekerasan terhadap perempuan bukan gejala baru tetapi berkesinambungan sepanjang sejarah – tak tercatat dan tak mendapat perlawanan. Akhir-akhir ini, banyak tekanan internasional untuk membahas kekerasan terhadap perempuan sebagai isu Hak Asasi Manusia internasional. CEDAW menanggapinya dengan menyatakan secara khusus bahwa larangan umum terhadap diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam Konvensi Perempuan meliputi kekerasan berdasarkan jenis kelamin seperti yang ditentukan di atas. Komite menegaskan lebih jauh bahwa kekerasan terhadap perempuan meliputi kekerasan berdasarkan jenis kelamin seperti yang ditentukan di atas. Komite menegaskan lebih jauh bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang diakui secara internasional – terlepas apakah pelakunya pejabat public (public official) atau orang biasa (private person). Tanggung jawab Negara untuk kekerasan terhadap perempuan dapat diajukan apabila pejabat pemerintah terlibat dalam tindakan kekerasan berdasarkan jenis kelamin dan juga apabila Negara gagal bertindak dengan seksama untuk mencegah pelanggaran hak-hak yang dilakukan oleh orang biasa atau untuk menyelidiki dan menghukum tindakan kekerasan tersebut, dan untuk memberikan ganti kerugian.
27
Peraturan-peraturan ini telah dikukuhkan kembali oleh Deklarasi mengenai Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang diterima oleh Majelis Umum dalam tahun 1993, Konvensi Antar Amerika tentang Perempuan dan Kekerasan yang diterima di dalam kerangka sistem Hak Asasi Manusia antar Amerika tahun 1994, serta ketentuan-ketentuan khusus dari Deklarasi Wina dan Program Aksi yang diterima pada tahun 1993. Dalam Konverensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia dan Deklarasi Beijing dan Rencana Aksi yang diterima Konferensi Dunia tentang Perempuan Keempat dalam tahun 1995. Masingmasing dari instrument ini menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan, baik terjadi di rumah tangga, di tempat kerja atau pada kekuasaan pejabat publik merupakan pelanggaran terang-terangan atas Hak Asasi Manusia.
28
Modul 2 Peradilan yang Adil dan Tidak Memihak (Fair Trial) Tentang Modul Modul bagian ini akan membahas prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak dalam proses peradilan pidana. Prinsip-prinsip tersebut merupakan jaminan atas Hak Asasi Manusia untuk mencapai tujuan keadilan. Jaminan atas peradilan yang adil dan tidak memihak ini telah tertuang dalam sejumlah instrumen hukum baik nasional maupun internasional. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary) menjadi salah satu prinsip penting dalam negara hukum (rule of law), yang juga dianut oleh Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Berbagai prinsip atas jaminan peradilan yang adil juga terdapat dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, diantaranya; Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, jaminan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, Pasal 28I ayat (1) diantaranya hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut, dan Pasal 28I ayat (2) tentang hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif. Jaminan tentang adanya peradilan yang bebas, adil dan tidak memihak juga telah tertuang dalam sejumlah undang-undang dan peraturan lainnya. Dalam hukum Hak Asasi Manusia internasional, jaminan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak diantaranya diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik). Pasal 14 Kovenan Inernasional Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa “…setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum…”. Prinsip-prinsip tersebut juga tertuang dalam berbagai konvensi, deklarasi, dan sejumlah regulasi lain yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dengan demikian, prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak memiliki landasan yuridis yang kuat dan merupakan standar utama jaminan Hak Asasi Manusia bagi setiap individu yang menghadapi proses peradilan. Prinsip-prinsip tersebut saat ini telah berkembang sedemikian rupa dan terus menerus mengalami penyempurnaan dalam memberikan suatu panduan untuk adanya peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial) kepada semua individu, baik pihak yang diduga pelaku dan para korban. Perkembangan 29
dalam hukum internasional tentang prinsip-prinsip tersebut juga sebagian besar telah diadopsi oleh Indonesia dalam memberikan pengaturan tentang peradilan pidana. Mendasarkan pada sejumlah perkembangan tersebut, Modul ini akan membahas prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak; yakni proses peradilan mulai dari penyelidikan sampai dengan pengadilan, dan juga membahas sejumlah prinsip penting perkembangan dalam berbagai peradilan untuk kejahatan-kejahatan khusus dan kejahatan yang sangat serius. Sebagaimana dalam yurisprudensi dalam berbagai peradilan pidana internasional, prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak mengalami perkembangan, untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan pencari keadilan, yakni pelaku dan korban, dan juga jaminan terhadap perlindungan terhadap saksi. Modul ini memberikan sejumlah materi terkait dengan prinsip-prinsip tersebut dalam proses penyelidikan dan penyidikan diantaranya hak untuk dihormati kehidupan pribadinya (penyadapan, pencarian, dan campur tangan dalam hubungan korespondensi), hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan bebas dari penyiksaan, hak untuk diberikan dakwaan yang dimengerti dan hak untuk mempersiapkan pembelaan yang memadai. Materi prinsip peradilan selama proses pemeriksaan pengadilan diantaranya hak untuk adanya pengadilan yang kompeten, adil dan imparsial dan dibentuk berdasarkan hukum, pemeriksaan secara terbuka, akses kepada pengadilan, diperiksa tanpa penundaan, batasan penghukuman, hak untuk banding, hak untuk mengajukan gugatan atas kesalahan prosedur pemeriksaan. Terakhir adalah materi tentang perkembangan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak dalam sejumlah pengadilan khusus dengan mengenalkan pengadilan Internasional atas kejahatan-kejahatan yang sangat serius dan prinsip-prinsip pokok dalam peradilan tersebut dan perbandingannya dengan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Modul ini dimaksudkan sebagai panduan proses pembelajaran bagi aparat penegak hukum dalam memahami prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak dalam standar Hak Asasi Manusia. Materi-materi yang disediakan antara lain norma-norma Hak Asasi Manusia internasional dan regulasi nasional yang relevan. Modul ini juga diharapkan memberikan pemahaman bagi hakim, jaksa, polisi dan aparat penegak hukum lainnya terhadap nilai dan standar Hak Asasi Manusia tentang peradilan yang adil dan tidak memihak dalam level teoritik dan praktik.
Tujuan Modul 1. Peserta akan diberikan pemahaman tentang norma-norma Hak Asasi Manusia selama proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, dan proses pemeriksaan di Pengadilan. 2. Peserta akan diberikan pemahaman tentang norma-norma Hak Asasi Manusia dalam pengadilan khusus terkait dengan peradilan terhadap kejahatan-kejahatan serius. 30
Kegiatan: Modul Konstitusi dan Hak Asasi Manusia akan dilalui melalui 7 (tujuh) kegiatan sebagai berikut: 1. Kegiatan 1 Diskusi Kelompok, Ceramah dan tanya jawab
185 Menit
2. Kegiatan 2 Diskusi kelompok, Ceramah dan Tanya Jawab
200 Menit
3. Kegiatan 3 Studi Kasus/Analisa, Ceramah dan Input Narasumber
270 Menit
Bahan Belajar Bahan-bahan belajar yang akan dipakai: 1. Kartu meta plan; 2. Kertas Plano; 3. Flipcart; 4. Laptop/Notebook; 5. LDC Proyektor; 6. Spidol; 7. Layar untuk proyektor; 8. Papan tulis; 9. Meja dan Kursi; 10. Daftar Peraturan Perundang-undangan Nasional; 11. Daftar Kompilasi Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.
Rujukan Daftar Rujukan / bahan bacaan yang diperlukan: : Peraturan hukum nasional : 1. Undang-Undang Dasar 1945; Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat; 2. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 3. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 4. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; 5. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; 6. UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; 7. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 8. PP No. 27 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan KUHAP;
31
9. PP No. 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat; 10. Peraturan Kapolri tentang Implementasi dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan; Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan hukum internasional : 1. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia; 2. Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik)/International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR); 3. Komentar Umum Komite HAM; 4. Konvensi Penghapusan Penyiksaan, Perlakuan dan Penghukuman yang Kejam dan Tidak Manusiawi ; 5. The Code of Conduct for Law Enforcement Officials, 1979; 6. The Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment, 1988; 7. The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, 1955; 8. The Guidelines on the Role of Prosecutors, 1990; 9. The Basic Principles on the Role of Lawyers, 1990; 10. The Rules of Procedure of the International Criminal Tribunals for the former Yugoslavia and Rwanda; 11. The African Charter on Human and Peoples’ Rights/ Piagam Afrika Tentang Hak-Hak Manusia dan Orang-Orang tahun 1981; 12. The American Convention on Human Rights/ Konvensi Hak Asai Manusia Amerika Tahun 1969; 13. The European Convention on Human Rights, 1950; 14. Statuta for the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)/ the Statute of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. 15. Statuta untuk Mahkamah Pidana Internasional/the Statute for International Criminal Court (ICC); 16. Statuta for the International Criminal Tribunal For Rwanda (ICTR)/ the Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda; 17. Hukum Acara untuk Mahkamah Pidana Internasional (Rule of Procedures and Evidence)
32
Kegiatan 1:
Penyelidikan sampai Penuntutan
Tujuan 1. Mengenalkan peserta dengan berbagai aturan hukum yang penting terkait dengan hak-hak individu yang harus dijamin selama penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta penerapan aturan-aturan tersebut oleh aparat penegak hukum; 2. Menyadarkan para peserta atas pentingnya penerapan aturan hukum tersebut untuk melindungi Hak Asasi Manusia dalam masyarakat yang berdasarkan negara hukum; 3. Menciptakan suatu kesadaran terhadap peserta dari polisi, jaksa, hakim, petugas pemasyarakatan, dan advokat atas peranan mereka dalam penegakkan rule of law, termasuk hak-hak individu selama penyelidikan, penyidikan dan penuntutan; 4. Menciptakan kesadaran bahwa penegakkan peraturan peradilan yang adil dan tidak memihak tidak hanya meningkatkan perlindungan Hak Asasi Manusia, tetapi juga untuk untuk mendorong pemajuan perdamaian dan keamanan baik nasional maupun internasional.
Waktu 185 menit Deskripsi 10 menit
Bagian A
Briefing Fasilitator
Fasilitator menjelaskan meteri dalam modul ini ke peserta termasuk pokok-pokok bahasan yang akan dibahas.
45 menit Bagian B
Membaca Dokumen dan Diskusi Kelompok
1. Mintalah peserta untuk membaca bahan bacaan dan makalah materi dari narasumber; 2. Membagi peserta menjadi 4 kelompok yang masing-masing kelompok akan mendiskusikan tentang 4 topik bahasan: a. Hak atas persamaan dan perlakuan yang sama dimuka hukum dan hak praduga tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan (presumption of innocence). ;
33
b. Prinsip-prinsip fair trial selama proses penyelidikan dan penyidikan diantaranya hak untuk dihormati kehormatan pribadinya, dalam hal penyadapan, penggeledahan, hubungan surat menyurat; c. Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi lainnya; d. Hak-hak untuk diberitahu dakwaan dalam bahasa yang dimengerti, pendampingan hukum dan hak untuk mempersiapkan pembelaan. 3. Dalam setiap kelompok beberapa pertanyaan kunci yang perlu didiskusikan oleh para peserta adalah : a. Apa prinsip-prinsip penting dalam setiap hal yang didiskusikan dalam setiap kelompok? b. Mengapa prinsip-prinsip ini penting? c. Apa pengalaman dari penegakan prinsip-prinsip tersebut? d. Apakah ada permasalah dalam penerapan prinsip ini dalam praktik dan teorinya? 4. Mintalah kepada tiap kelompok untuk menyimpulkan hasil diskusi untuk dipresentasikan dan menunjuk juru bicara.
120 menit
Bagian C
Presentasi dan Diskusi Bersama dengan Narasumber
1. Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok; 2. Kelompok lain dapat menanggapi hasil diskusi kelompok lain dan memberikan pandangan serta masukan; 3. Fasilitator mencatat poin-poin yang menjadi pertanyaan bersama dan tidak dapat dijawab oleh peserta; 4. Narasumber memberikan masukan dan pandangan dari point-point diskusi dan mempresentasikan makalahnya.
10 menit
Bagian D Penutup Fasilitator Fasilitator menutup kegiatan 1 dengan menyimpulkan poin-poin pokok yang dibahas.
34
Penjelasan R ingkas Bacaan Kegiatan I Sumber bacaan ini juga berasal dan disarikan dari Manual “Human Rights in the Administration of Justice” yang dikeluarkan oleh PBB.
Pengantar Bagian bacaan ini akan secara khusus membahas tentang standar-standar Hak Asasi Manusia (Hak Asasi Manusia) selama tahap penyelidikan/penyidikan sampai pada sebelum persidangan, khususnya terkait pada hak-hak yang penting terkait dengan penyelidikan dan penyidikan. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan kejahatan, tersangka tetap menikmati hak-hak dan kebebasan dasarnya, meskipun dengan beberapa pembatasan yang melekat pada dirinya dalam bentuk pengurangan kebebasannya. Terdapat berbagai prinsip untuk menjamin peradilan yang bebas dan adil, diantaranya adalah persamaan dan perlakuan yang sama dimuka hukum, hak atas praduga tidak bersalah, hak untuk tidak disiksa dan perlakuan lain yang tidak manusiawi, hak untuk dihormati kehidupan pribadi, keluarga dan korespondensinya, hak atas bantuan hukum, dan hak untuk mempersiapkan pembelaan dalam waktu dan fasilitas yang memadai,dan beberapa hak lainnya. Jaminan hak-hak tersebut dalam hukum nasional terdapat dalam UUD 1945, UU HAM, UU Kekuasaan Kehakiman, KUHAP dan sejumlah UU lainnya serta sejumlah peraturan teknis dibawah UU. Berbagai instumen Hak Asasi Manusia internasional yang terkait dengan hak-hak tersebut diatas, diantaranya adalah Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik), Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa, Konvensi Hak Asasi Manusia Amerika, Piagam Afrika Tentang Hak Manusia dan Masyarakat, Statuta untuk Pengadilan Internasional untuk Negara Bekas Yugoslavia/ the International Tribunal for Former Yugoslatia (ICTY) dan Pengadilan International untuk Rwanda/the International Tribunal for Rwanda (ICTR), Statuta Roma untuk Mahkamah Pidana Internasional/International Criminal Court (ICC), dan sejumlah regulasi lainnya misalnya Konvensi Anti Penyiksaan dan regulasi yang berupa prinsip dan protokol yang disusun oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).
1. Hak atas Persamaan Dimuka Hukum dan Perlakuan yang Sama oleh Hukum Dalam hukum Indonesia, hak atas persamaan dimuka hukum dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan. UUD 1945 memberikan sejumlah pengaturan tentang hak persamaan dimuka hukum diantaranya Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”, yang salah satu prinsipnya adalah persamaan dimuka hukum (equality before the law), Pasal 27 yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan “setiap orang berhak atas 35
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, dan Pasal 28I yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang diskrimintif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif tersebut”. Pasal 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum dan setiap orang berhak atas perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Sementara dalam Pasal 5 menyatakan setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum dan setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak. Pasal 17 menyatakan setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Dalam KUHAP hak atas persamaan hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum tertuang dalam konsideran menimbang yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa kecualinya. Prinsip ini juga diperkuat dalam Pasal 4 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang”. Hak atas persamaan dan perlakuan yang sama dimuka hukum merupakan penjabaran lain dalam prinsip non diskriminasi, yang penafsiran dan pelaksanaannya tidak hanya terkait dengan hukum Hak Asasi Manusia (stricto sensu), tetapi juga hukum humaniter internasional. Dalam hukum Hak Asasi Manusia internasional, prinsip ini terdapat dalam Pasal 26 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang menyatakan, “semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun”. Pengaturan yang sama terdapat dalam Pasal 3 Piagam Afrika tentang Hak-Hak Manusia dan Penduduk dan Pasal 24 Konvensi Hak Asasi Manusia Amerika. Kemudian, Pasal 20 (1) Statuta untuk ICTR dan Pasal 21 (1) Statuta untuk ICTY menyatakan “semua orang harus diperlakukan adil” dihadapan pengadilan-pengadilan tersebut. Disisi lain, prinsip persamaan atau pelarangan diskriminasi tidak berarti bahwa semua pembedaan dilarang, dan dalam menghormati hak ini sebagaimana dinyatakan oleh Komite Hak Asasi Manusia bahwa perlakuan yang membedakan antara orang-orang atau kelompok orang “harus didasarkan pada kriteria yang beralasan dan obyektif”.
36
Hak atas persamaan dihadapan pengadilan adalah prinsip fundamental yang merupakan hal pokok dalam hak atas peradilan yang adil, dan dapat ditemukan secara jelas (expressis verbis) dalam Pasal 14 (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, yakni “Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan”. Meskipun tidak terdapat di Pasal-Pasal yang sama tentang peradilan yang bebas dalam sejumlah konvensi regional, hak atas persamaan dimuka hukum ditegakkan oleh prinsip umum persamaan yang dilindungi tersebut. Prinsip persamaan dihadapan pengadilan berarti, pertama tidak membedakan atau memperhatikan jenis kelamin, ras, asal usul atau status kekayaan seseorang, misalnya setiap orang yang berhadapan dengan hukum mempunyai hak untuk tidak didiskriminasi dari pihak lain dalam proses (peradilan) atau terkait dengan hukum yang diterapkan kepada orang tersebut. Orang-orang disangka melakukan kejahatan ringan atau kejahatan yang serius, hak-haknya haruslah dijamin secara sama. Kedua, prinsip persamaan berarti bahwa semua orang harus mendapatkan akses yang sama ke pengadilan. Prinsip persamaan harus dijamin dalam semua tahap peradilan, yakni tahap sebelum diperiksa di pengadilan dan selama proses pengadilan, dimana setiap tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk tidak disikriminasi dalam proses investigasi, atau proses pengadilan, atau terhadap hukum yang diterapkan untuk mereka. Prinsip persamaan juga berarti bahwa setiap manusia harus mempunyai akses yang sama ke pengadilan untuk menuntut hak-hak mereka. Khususnya, bagi perempuan harus mempunyai akses ke pengadilan dalam suatu kondisi yang sama dengan laki-laki, agar mampu untuk menuntut hak-haknya secara efektif.
2. Hak atas Praduga tidak Bersalah Hak atas praduga tidak bersalah (presumption of innocence), sampai dibuktikan bersalah adalah prinsip yang merupakan kondisi yang harus diperlakukan kepada tersangka/ terdakwa selama proses penyelidikan, penyidikan dan proses pengadilan, sampai tingkat banding dan kasasi. Prinsip ini merupakan prasyarat utama untuk menetapkan bahwa suatu proses telah berlangsung jujur, adil dan tidak memihak (due process of law). UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan dalam pasal 18, “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 8 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan dihadapan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Prinsip ini juga dijabarkan dalam penjelasan umum KUHAP.
37
KUHAP memang memberikan kewenangan kepada penyidik maupun penuntut umum untuk menuduh seseorang menjadi tersangka atau terdakwa, namun tuduhan itu dilakukan berdasarkan pada cara-cara yang ditentukan dalam UU misalnya dengan adanya buktibukti yang mencukupi. Dalam KUHAP dapat diartikan sepanjang terhadap seorang tersangka/terdakwa diberikan secara penuh hak-hak hukum sebagaimana dirinci dalam kovenan tersebut, maka selama itu pula perlindungan atas asas praduga tak bersalah telah selesai dipenuhi. Putusan pengadilan yang menyatakan seorang terdakwa bersalah yang didasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan majelis hakim (akan kesalahan terdakwa), harus diartikan sebagai akhir dari perlindungan hukum atas hak terdakwa untuk dianggap tidak bersalah. Dalam proses pemeriksaan di pengadilan, hak ini dijamin bahwa pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan kepada terdakwa (Pasal 166). Ketentuan ini sebenarnya menjamin bahwa tersangka dalam pemeriksaan oleh penyidik juga tidak boleh diberikan pertanyaan yang menjerat. Dalam hukum internasional, Pasal 14 ayat (2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik menyatakan “Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum”. Pasal 7 ayat (1) Piagam Afrika tentang HakHak Manusia dan Penduduk, Pasal 8 ayat (2) Konvensi Hak Asasi Manusia Amerika dan Pasal 6 ayat (2) Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa juga menjamin hak atas praduga tidak bersalah, dan Pasal 11 ayat (1) DUHAM memberikan jaminan yang sama untuk setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya. Prinsip praduga tidak bersalah juga telah dimasukkan dalam Pasal 20 ayat (3) Statuta untuk ICTR, Pasal 21 ayat (3) Statuta untuk ICTY, dan Pasal 66 ayat (1) Statuta untuk ICC. Sebagaimana dinyatakan oleh Komite Hak Asasi Manusia dalam Komentar Umum No. 13, prinsip praduga tidak bersalah berarti beban pembuktian terhadap tuduhan/dakwaan diletakkan pada proses penuntutan dan si tertuduh harus dianggap tidak bersalah sampai benar-benar terbukti bersalah. Tidak satu pun tuduhan diasumsikan benar sampai tuduhan tersebut bisa dibuktikan tanpa ada keraguan apapun. Kemudian, asumsi praduga tidak bersalah menyatakan adanya hak untuk diperlakukan sesuai dengan prinsip tersebut. Oleh karena itu, adalah tugas semua kewenangan pihak yang berwenang untuk menahan diri dari memberikan penilaian awal terhadap kemungkinan hasil suatu pengadilan.
3. Hak Untuk Dihormati Kehidupan Pribadi, Tempat Tinggal dan Korespondensi Hak untuk menghormati kehidupan pribadi, keluarga, rumah dan korespondensi seseorang telah dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta bendanya 38
yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 32 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan, “Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 7 UU No. 48 tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “tidak seorangpun dapat dikenakan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-Undang”. Masalah yang berhubungan dengan hak atas privasi akan diuji terkait dengan soal penyadapan, penggeledahan dan campur tangan atas surat menyurat (korespondensi), dimana langkah-langkah tersebut biasanya terpaksa dilakukan dalam tahap awal penyelidikan/penyidikan untuk membuktikan kecurigaan adanya kejahatan, yang kemudian memungkinkan ada atau tidaknya yang mengarah pada dakwaan yang formal. Dalam kontek peradilan pidana, prinsip penghormatan terhadap kehidupan pribadi, keluarga, rumah dan korespondisi juga dilindungi dalam sejumlah peraturan terkait dengan hukum acara diantaranya KUHAP dan berbagai hukum acara dalam tindak pidana khusus lainnya, khususnya yang terkait dengan penyadapan, penggeledahan dan hubungan surat menyurat. Dalam hukum HAM internasional, juga diatur meskipun dalam bentuk yang berbeda-beda, misalnya dalam Pasal 17 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Pasal 11 Konvensi Hak Asasi Manusia Amerika dan Pasal 8 Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa. Pembatasan dalam pelaksanaannya dapat diberlakukan dalam kondisi-kondisi khusus. Pasal 17 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa “tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalahmasalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya”. Sementara Pasal 11 Konvensi Hak Asasi Manusia Amerika menyatakan tidak seorangpun dapat menjadi obyek dari campur tangan yang sewenang-wenang dan melanggar. Berdasarkan Pasal 8 Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa yang menyatakan “tidak boleh ada campur tangan dari otoritas publik dengan melaksanakan hak untuk dihormati kehidupan pribadi, keluarga, rumah atau korespondensi seseorang, kecuali dilakukan berdasarkan hukum dan diperlukan dalam masyarakat yang demokratis untuk kepentingan keamanan nasional, keamanan publik atau kesejahteraan ekonomi negara, untuk mencegah ketidaktertiban atau kejahatan, untuk melindungi kesehatan atau moral, atau untuk melindungi hak-hak dan kebebasan orang lain”.
39
a. Penyadapan Di Indonesia hukum penyadapan diatur dalam sejumlah regulasi diantaranya UU Psikotropika membolehkan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan dengan izin Kepala Polri. UU Narkotika membolehkan Badan Narkotika Nasional (BNN ) melakukan penyadapan dengan ijin ketua pengadilan negeri, namun dalam kondisi yang mendesak dapat pula dilakukan penyadapan tanpa ijin. UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga membolehkan penyidik menyadap telepon dan perekaman pembicaraan hanya atas izin ketua pengadilan negeri. UU KPK memperbolehkan melakukan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan dalam mengungkap dugaan suatu kasus korupsi berdasarkan keputusan KPK. UU Informasi dan Transaksi Elektronik mengijinkan penyadapan atas permintaan penyelidikan aparat hukum yang didasarkan UU, demikian pula UU Telekomunikasi. Berdasarkan pada berbagai UU terkait dengan penyadapan tersebut, sejumlah otoritas yudisial diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan yang rentan disalahgunakan atau berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia. Penyadapan yang sewenang-wenang, tanpa dasar hukum dan dilakukan bukan untuk tujuan pengungkapan kejahatan adalah melanggar hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karenanya seharusnya penyadapan diatur secara ketat dan dirumuskan agar tidak berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia individu. Larangan penyadapan juga sebetulnya dinyatakan dalam Pasal 40 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, menyatakan, “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun”. Di dalam penjelasan Pasal 40 UU tersebut juga telah ditegaskan “yang dimaksud dengan penyadapan dalam Pasal ini adalah kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah. Pada dasarnya informasi yang dimiliki seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang”. Dalam hukum Hak Asasi Manusia internasional, berdasarkan komentar umum, pada prinsipnya terdapat larangan atas pengamatan (surveillance), baik secara elektronik maupun lainnya, penyadapan telepon, telegraf, dan bentuk-bentuk komunikasi lainnya, serta perekaman pembicaraan. Pengadilan Eropa secara konsisten telah menyatakan bahwa sejumlah penyadapan telephon tersebut sebagai “suatu campur tangan oleh otoritas publik” terhadap hak pemohon (yang mengajukan gugatan) untuk dihormati hak atas korespondensi dan kehidupan pribadinya yang dijamin dalam Pasal 8 Konvensi Eropa. Suatu campur tangan yang agar sah, sebagaimana disebutkan diatas, harus “sesuai dengan hukum”, sesuai dengan satu atau dua dari tujuan-tujuan yang sah berdasarkan Pasal 8 ayat (2), dan terakhir, harus juga “diperlukan dalam masyarakat yang demokratis” untuk satu atau lebih dari tujuan-tujuan yang sah.
40
Tanpa menguji secara detail yurisprudensi Pengadilan terkait dengan “berdasarkan hukum”, adalah cukup dalam konteks ini untuk menunjukkan bahwa permintaan penyadapan telephon harus mempunyai dasar dalam hukum domestik, suatu hukum yang tidak hanya harus “dapat diakses” tetapi juga “dapat diduga” seperti “maksud dan sifat dari tindakan-tindakan yang dapat diterapkan”. Dengan kata lain, Pasal 8 ayat (2) Konvensi Eropa manyatakan “tidak hanya merujuk kembali pada hukum domestik tetapi juga berhubungan dengan kualitas hukum, mensyaratkan adanya kesesuaian dengan rule of law. Artinya, secara khusus, “bahwa harus ada suatu tindakan perlindungan hukum dalam hukum domestik atas campur tangan yang sewenang-wenang dari otoritas publik dengan hak-hak yang dijamin oleh “ Pasal 8 ayat (1), karena, khususnya “ketika suatu kekuasaan eksekutif berlangsung secara rahasia, resiko kesewenang-wenangan adalah jelas.” Meskipun syarat atas dapat diduga tidak berarti bahwa seorang individu harus mampu untuk menduga ketika otoritas mungkin menyadap komunikasinya maka dia dapat menyesuaikan tingkah lakunya yang sesuai. Akan tetapi hukum harus “cukup jelas dalam hal memberikan warga negara suatu indikasi yang layak seperti kondisi yang bagaimana dan kondisi yang dimana otoritas publik berdaya untuk menggunakan kerahasiaan ini dan secara potensial campur tangan yang berbahaya terhadap hak untuk menghormati kehidupan pribadi dan korespondensi. Syarat perlindungan hukum menyiratkan, dalam kata lain, bahwa hukum domestik harus menyediakan kecukupan perlindungan hukum atas terjadinya pelanggaran, contohnya, dimana hukum mempertimbangkan suatu diskresi kekuasan atas kepentingan otoritas, hukum harus juga “menjelaskan cakupan diskresi tersebut”.
b. Penggeledahan13 Larangan penggeledahan sewenang-wenang dijamin dalam Pasal 31 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu, yakni menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Sementara itu, terdapat ketentuan-ketentuan di dalam KUHAP yang berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap penggeledahan yang sewenang-wenang. Berdasarkan Pasal 33 KUHAP, penggeledahan dilakukan dengan surat ijin ketua pengadilan negeri setempat dengan dapat memasuki rumah, yang setiap kali memasuki rumah harus 13
Ketentuan tentang penggeledahan terdapat dalam KUHAP diantaranya mengatur tentang penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Pengertian penggeledahan badan dan rumah diatur dalam Pasal 1 angka 17 dan 18 KUHAP, yang kemudian dijabarkan dalam Pasal-Pasal dibawahnya. Pasal 7 huruf (d) memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan, dan juga Pasal 32 untuk kepentingan penyelidikan, penyidik dapat melakukan penggeledehan rumah, pakaian, dan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam KUHAP.
41
disaksikan oleh 2 orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya atau disaksikan kepala desa atau ketua lingkungan disaksikan dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir, dan dalam dua hari harus dibuat berita acara penggeledahan tersebut dan turunannya disampaikan kepada penghuni rumah tersebut. Dalam hal dalam waktu mendesak tidak mungkin didapatkan surat ijin dari pengadilan, Pasal 34 menyatakan, penyidik dapat melakukan penggeledahan pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada diatasnya, pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada, ditempat tindak pidana dilakukan atau ada bekasnya, ditempat penginapan atau tempat umum lainnya. Pasal 34 ayat (2) menyatakan, dalam penggeledahan tanpa surat ijin tersebut, penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan. Pasal 37 KUHAP menyatakan dalam pada waktu menangkap tersangka, penyelidik hanya berwenang melakukan penggeledahan pakaian termasuk benda, yang dibawa serta apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita. Penyidik juga berwenang untuk melakukan penggeledahan pakaian dan badan tersangka. Hukum HAM internasional tidak menyediakan secara detail aturan tentang keabsahan penggeledahan, tetapi dalam konteks ini jurisprudensi (pengadilan) Eropa menyediakan sejumlah panduan. Berdasarkan Komentar Umum, dinyatakan bahwa penggeledahan terhadap rumah seseorang harus dibatasi hanya pada penggeledahan untuk mencari buktibukti yang diperlukan dan tidak diperbolehkan sampai pada tindak pelecehan. Berkaitan dengan penggeledahan pribadi dan tubuh seseorang, harus dijamin adanya langkahlangkah yang efektif terhadap tindak penggeledahan tersebut agar dilakukan dengan cara yang sesuai dengan martabat orang-orang yang digeledah tersebut. Orang-orang yang menjadi subyek penggeledahan tubuh oleh aparat negara, atau petugas medis yang bertindak atas permintaan negara, hanya dapat diperiksa oleh orang-orang yang memiliki jenis kelamin yang sama. Penting untuk dicatat, bahwa dalam berbagai kasus tidak terkait dengan pengeluaran surat jaminan penggeledahan oleh polisi tetapi pemberian surat penggeledahan untuk suatu pihak privat dalam prosedur kasus perdata. Dalam Kasus Chappel14 , dimana tidak terkait dengan kasus kriminal tetapi tentang hak cipta, Pengadilan Eropa telah menguji kesesuaian dengan Pasal 8 Konvensi Eropa tentang penggeledahan yang dilakukan di tempat-tempat usaha pemohon (penggugat) untuk tujuan mengamankan bukti untuk membela hak cipta penggugat terhadap pelanggaran yang tidak sah. Pemerintah menerima bahwa ada suatu campur tangan dalam pelaksanaan hak-hak pemohon (penggugat) untuk 14
42
Chappell v UK, A. 152 (1989) 12 EHRR 1
melindungi kehidupan pribadi dan rumahnya, dan pemohon setuju bahwa penggeledahan sah berdasarkan Pasal 8 ayat (2) untuk perlindungan “hak-hak orang lain”. Standar yang digunakan Pengadilan adalah apakah tindakan yang telah dilakukan “ sesuai dengan hukum” dan apakah “diperlukan dalam masyarakat yang demokratis”. Perintah penggeledahan yang relevan yang kemudian disebut “Perintah Anton Piller”, yang merupakan perintah pengadilan lisan dimaksudkan untuk mengamankan bukti pengadilan; itu diberikan dalam suatu permohonan ex parte tanpa memberikan pemberitahuan kepada tergugat dan tanpa didengar keterangannya. Pengadilan kasus ini menyatakan bahwa penggeledahan didasarkan pada hukum Inggris yang memiliki dua syarat penggeledahan: dapat diakses dan dapat dilihat. Sebagaimana dalam syarat pertama, teks hukum yang relevan dan jurisprudensi semua dipublikasikan dan kemudian dapat diakses, dan seperti yang terakhir, “syarat dan kondisi dasar untuk pemberian penyelesaian ini adalah, pada waktu yang relevan, diletakkan dalam presisi yang cukup untuk ukuran yang “dapat diduga”. Ketika menguji apakah tindakan terkait adalah “perlu dalam masyarakat yang demokratis”, Pengadilan menyatakan bahwa perintah disertai “dengan perlindungan yang memperhitungkan untuk menjaga dampaknya dalam batas yang wajar”, yaitu (1) “diberikan hanya pada jangka pendek”; (2) “pembatasan ditempatkan pada waktu tersebut dan jumlah orang-orang yang dapat terkenal dampak penggeledahan dari penggugat’. Dan kemudian (3) “setiap materi yang disita hanya dapat digunakan untuk tujuan yang khusus”. Pada akhirnya, pengadilan menerima bahwa ada beberapa kelemahan dalam prosedur “ketika perintah dilaksanakan, dalam hal itu, contohnya, hal itu pasti telah menggaggu Mr. Chappel yang mengalami penggeledahan oleh polisi dan penggugat yang dilakukan pada saat bersamaan.
c. Surat Menyurat (Korespondensi) Larangan campur tangan dalam surat menyurat pribadi dijamin dalam Pasal 32 UU No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan suratmenyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai surat menyurat terutama berkaitan dengan kewenangan penyitaan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Secara umum
43
mencampuri hubungan dalam bentuk surat menyurat dilarang, tetapi KUHAP memberikan kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap benda-benda yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (2) , Pasal 39 ayat (1), Pasal 41, dan Pasal 42 KUHAP. Penyitaan dilakukan dengan ijin ketua pengadilan negeri dan jika dalam waktu mendesak bisa dilakukan hanya untuk benda yang bergerak dan harus segera dilaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat (Pasal 38). Ketentuan lain dalam KUHAP terkait dengan surat menyurat ini adalah tentang kewajiban merahasiakan, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara (Pasal 34). Jaminan untuk tidak dicampuri hubungan korespondensinya termasuk korespondensi atau surat menyurat dengan penasehat hukumnya. Tersangka dan terdakwa berhak mengirimkan surat kepada penasehat hukumnya dan untuk keperluan itu disediakan alat tulis (Pasal 62 ayat 1). Surat menyurat tersebut tidak diperiksa oleh penyidik atau penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali ada cukup alasan bahwa surat itu telah disalahgunakan (Pasal 62 ayat 2). Jika surat tersebut telah diperiksa oleh penyidik, penuntut umum atau hakim maka diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan dalam surat tersebut diberi tanda atau cap telah ditilik (Pasal 62 ayat 3). Dalam hukum internasional, campur tangan dalam korespondensi oleh pihak berwenang dapat menimbulkan masalah terhadap orang-orang dengan dikurangi kebebasannya dan terdapat sejumlah komplain (gugatan) yang diajukan ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa dalam masalah ini. Komplain tersebut diajukan oleh para tahanan yang dihukum karena melakukan kejahatan. Dalam Kasus Preifer dan Plankl15 , pemohon (gugatan) masing-masing saling berkorespondensi ketika dalam penjara dan sebaliknya, dan dalam satu surat, hakim investigasi menghapuskan dan menahan sejumlah halaman yang tidak dapat terbaca dimana dia mengganggap berisi “candaan yang bersifat menghina terhadap petugas penjara”. Pengadilan mempertimbangkan bahwa penghapusan terhadap halaman (surat) merupakan campur tangan yang tidak sah terhadap korespondensi pemohon. Pertimbangan itu sesuai dengan Komisi HAM Eropa “bahwa surat yang berisi sedikit kritikan atas kondisi penjara dan khususnya tingkah laku petugas penjara” dan menyatakan bahwa, meskipun beberapa ekspresi yang digunakan tanpa meragukan tidak lebih keras, ekspresi itu adalah bagian dari surat pribadi berdasarkan peraturan yang relevan. Dalam kasus Schonenberg dan Durmaz16 terkait dengan korespondensi antara pengacara dan orang yang berada dalam tahanan dan sebaliknya. Pemohon, seorang supir taxi, ditangkap di Jenewa dalam kaitan dugaan kejahatan obat-obatan dan kemudian dibawa ke Zurich. Beberapa hari kemudian Istri dari Mr.Dumaz meminta Mr. Schonenberg untuk membela suaminya. Pada hari yang sama Mr. Schonenberg mengirim surat dengan lampiran kepada
44
15
Pfeifer and Plankl v. Austria Application No 10802/84 EHR
16
49Eur. Court HR, Case of Schönenberg and Durmaz, judgment of 20 June 1988, Series A, No. 137, p. 8-9, paras. 8-9.
kantor penuntut umum, sebagaimana disyaratkan oleh hukum Swiss, meminta bahwa surat dikirimkan ke alamat yang diinginkan. Dalam surat tersebut, Mr. Schonenberg mengatakan kepada Mr. Dumaz bahwa dia diminta oleh istrinya untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya dan mengirimkan surat kepada Mr Dumaz untuk memberikannya kuasa. Juga secara bersamaan, menulis surat bahwa kewajibannya untuk menekankan bahwa Mr. Dumaz berhak untuk menolak membuat pernyataan dan apapun yang dia katakan dapat memberatkannya. Penuntut umum distrik menahan surat ini dengan lampirannya dan tidak pernah menginformasikan tentang itu kepada Mr. Dumaz. Dengan kebijakannya, kantor penuntut umum kemudian memutuskan tidak mengkomunikasikan surat itu kepada Mr. Dumaz, sebagai gantinya, seorang pengacara ditunjuk untuk mewakili dia. Pengadilan menerima bahwa tujuan dari menahan surat adalah “pencegahan ketidaktertiban atau kejahatan” mempercayai dalam hal ini atas kasusnya termasuk sebagai “pencapaian tujuannya yang mungkin ‘mengesahkan tindakan-tindakan yang lebih luas atas campur tangan dalam kasus ini terhadap tahanan daripada seseorang yang seorang yang bebas’”. Dalam pandangan pengadilan, “alasan yang sama dapat diterapkan pada seseorang, seperti Mr. Durmaz, ditahan untuk dikembalikan ke penjara dan terhadap siapapun yang dalam penyelidikan dengan suatu pandangan untuk membawa dakwaan kejahatan yang dibuat sejak kasus tersebut terdapat suatu resiko kolusi”. Meski demikian, pengadilan akhirnya menyimpulkan bahwa campur tangan tersebut tidak sah dalam “diperlukan dalam masyarakat yang demokratis”, menolak argumen pemerintah bahwa surat yang memberikan nasehat kepada Mr. Dumaz terkait untuk memahami proses peradilan pidana yang berjalan merupakan semacam sifat seperti menuduh tindakan yang pantas dari mereka dan bahwa surat tidak dikirim oleh pengacara yang ditunjuk oleh Mr. Dumaz. Dinyatakan dalam hal ini bahwa “Mr. Schonenberg berusaha menginformasikan permohonan kedua atas haknya “untuk menolak membuat pernyataan apapun”, Memberikan nasehat kepada dia bahwa melakukan itu akan menjadi ‘keuntungan” baginya dalam hal ini, dia merekomendasikan bahwa Mr. Dumaz menggunakan semacam taktik, yang sah, berdasarkan jurisprudensi Pengadilan Federal Swiss - yang sama dapat ditemukan dalam negara-negara yang terikat perjanjian – memungkinkan bahwa orang-orang yang dituduh untuk tetap diam. Mr. Schonenberg dapat juga secara tetap menyatakan itu sebagai kewajibannya, menahan pertemuan dengan Mr. Durmaz, untuk memberikan nasehat kepadanya hak-haknya dan konsekuensi yang mungkin terjadi ketika melakukan itu. Dalam pandangan pengadilan, nasihat yang diberikan dalam hal ini tidak dapat menciptakan bahaya tentang persekongkolan antara pengirim surat dan penerima dan tidak merupakan ancaman atas tindakan yang normal dari proses penuntutan. Pengadilan kemudian melampirkan “sedikit kepentingan” atas argumen pemerintah bahwa pengacara tersebut tidak diinstruksikan oleh Mr.Dumaz, sejak dia “ bertindak atas perintah Mr. Dumaz dan kemudian mengabarkan … penuntut umum distrik dengan telephon”. Dalam pandangan pengadilan, berbagai kontak ini dianggap sebagai langkah-langkah awal yang dimaksudkan untuk memungkinkan pemohon mendapatkan keuntungan dari 45
pendampingan dari pengacara yang dipilihnya dan, kemudian, untuk menguji hak yang ada dalam aturan dasar lain dari Konvensi, yaitu Pasal 6, dalam kondisi, kenyataan bahwa Mr.Schonenberg tidak secara formal ditunjuk maka ada sedikit konsekuensi. Ada suatu pelanggaran sebagai konsekusinya terhadap Pasal 8 dalam kasus ini, yaitu adanya suatu pengingat yang penting bahwa hubungan antara orang yang disangka, dituduh, didakwa melakukan kejahatan dan pengacaranya, meskipun potensial, adalah hak istimewa, dimana otoritas domestik harus benar-benar menjaganya. Berdasarkan hukum Hak Asasi Manusia internasional, campur tangan terhadap hak privasi seseorang dalam proses penyelidikan/penyidikan harus sah dan atas tujuan yang sah dalam kaitan tindakan yang dilakukan harus proporsional.
4. Hak untuk Diperlakukan Manusiawi dan Bebas dari Penyiksaan Larangan untuk melakukan penyiksaan dijamin dalam UUD 1945 dalam Pasal 28G yang menyatakan setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain, dan Pasal 28I yang menyatakan, “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Hal ini berarti bahwa orangorang yang ditangkap, ditahan, atau dalam kekuasaan polisi atau otoritas penegak hukum lainnya untuk tujuan introgasi atas tindakan kejahatan yang dituduhkan, apakah sebagai tersangka atau saksi, mempunyai hak untuk selalu diperlakuan dengan manusiawi dan tidak dijadikan subjek kekerasan psikis maupun fisik, ancaman atau intimidasi. Hal ini juga ditegaskan dalam beberapa peraturan lainnya, seperti UU No. 39 tahun 1999 menyatakan bahwa; dalam Pasal 4 hak untuk tidak disiksa adalah hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Pasal 33, Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Pasal 34 menyatakan setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang. Larangan penyiksaan juga terdapat dalam berbagai UU lainnya diantaranya UU No. 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Anti Penyiksaan. Dengan ratifikasi ini, mewajibkan adanya tindakan Negara untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat lainnya. Khusus untuk fungsi kepolisian dalam penyelidikan, dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. UU Kepolisian ini menjelaskan tentang begitu pentingnya perlindungan dan pemajuan 46
Hak Asasi Manusia karena menyangkut harkat dan martabat manusia, dimana Negara Republik Indonesia telah membentuk undang- undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Maka, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mempedomani dan menaati ketentuan Undang-Undang di atas. Di samping memperhatikan Hak Asasi Manusia dalam setiap melaksanakan tugas dan wewenangnya, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib pula memperhatikan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pada tahun 2009, Kepolisian mengeluarkan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksudkan sebagai pedoman dasar bagi implementasi prinsip dan standar Hak Asasi Manusia dalam setiap penyelenggaraan tugas Polri dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia agar mudah dipahami oleh seluruh anggota Polri dari tingkat terendah sampai yang tertinggi dalam pelaksanaan tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk tidak disiksa yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Pasal 10 (e) juga terdapat larangan untuk mentolerir tindakan penyiksaan, Pasal 11 (b) dimana setiap anggota kepolisian dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan. Sementara Pasal 13 ayat (1) dinyatakan dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan setiap anggota kepolisian dilarang melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan. Berdasarkan ketentuan KUHAP, Pasal 7 ayat (3) terkait dengan kewajiban seorang penyidik, kewenangan yang diberikan dalam rangka penyidikan wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Ketentuan ini mensyaratkan bahwa dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan aparat yang berwenang tidak diperbolehkan melakukan penyiksaan atau tindakan lainnya yang mempunyi dampak yang sama. Perlindungan terhadap hak ini dijamin dalam ketentuan KUHAP diantaranya hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik (Pasal 52). Pemeriksaan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat 2). Dalam hukum Hak Asasi Manusia internasional, orang-orang yang dikurangi kebebasannya dalam konteks penyelidikan/penyidikan pidana mempunyai hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi yang dijamin dalam hampir semua perjanjian diantaranya Pasal 7 Kovenan Internasional Hak Sipil dan 47
Politik, Pasal 4 Piagam Afrika tentang Hak-hak Manusia dan Penduduk, dan Pasal 5 ayat (2) Konvensi Hak Asasi Manusia Amerika, Pasal 3 Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa, yang tidak menyebutkan istilah “kejam (cruel)”; dan Pasal 4 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Dalam berbagai instrumen, hak-hak ini dikuatkan, untuk orang-orang yang dikurangi kebebasannya, dengan hak untuk diperlakuan manusiawi dan menghormati martabat manusia (Pasal 10 ayat (1) Kovenan; Pasal 5 ayat (2) Konvensi Hak Asasi Manusia Amerika). Kecenderungan tingkat praktik penyiksaan, dimana tidak ada negara yang bebas dari tindakan penyiksaan ini, berbagai perjanjian tersebut dimaksudkan secara efisien untuk memajukan penghapusan praktik yang tidak sah. Hak-hak orang-orang selama penyelidikan juga diatur dalam Pasal 55 Statuta untuk ICC. Pasal 55 ayat (1) (b) menyatakan bahwa “seorang dalam proses penyelidikan harus tidak boleh menjadi subjek setiap pemaksaan, ancaman, penyiksaan atau bentuk lain dari penghukuman dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat”. Dalam penyelidikan pidana dan proses yudisial, larangan penyiksaan dan tidak dapat dikurangi atau perlakuan atau penghukuman lain yang tidak manusiawi secara universal yang harus dihormati pada setiap saat, tanpa pengecualian meskipun dalam situasi yang paling mengerikan sekalipun. Penggunaan setiap pengakuan yang didapatkan dari ancaman adalah tidak sah berdasarkan hukum Hak Asasi Manusia internasional. Hal ini khususnya telah dinyatakan dalam Pasal 1 Konvensi Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Lainnya. Instrumen etika juga telah disusun yang ditujukan untuk kelompok profesi yang terlibat dalam penyelidikan/penyidikan kasus pidana. Pada tahun 1979, Kode Perilaku untuk Petugas Penegak Hukum menyebutkan diantaranya dalam Pasal 5 bahwa tidak ada penegakan hukum yang bisa mengakibatkan, mendorong atau mentoleransi setiap tindakan penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Panduan tentang Peranan Penuntut Umum Tahun 1990 berisi aturan yang penting berikut ini: Pasal 16 Ketika penuntut memiliki bukti terhadap tersangka yang mereka ketahui atau percayai berdasarkan dugaan kuat diambil dari proses yang menggunakan metode yang melanggar hukum, yang merupakan suatu pelanggaran berat hak asasi tersangka/terdakwa, khususnya terkait adanya penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, atau menggunakan cara-cara/metode lainnya selain itu, mereka harus menolak menggunakan bukti-bukti tersebut terhadap setiap orang yang mengalami metode-metode itu, atau memberitahukan ke pengadilan dengan cepat, dan harus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa orang-orang yang bertanggungjawab melakukan metode-metode itu diadili”.
48
Pasal 55 ayat (1) ( c) Statuta untuk ICC menyatakan bahwa salah satu tugas dari penuntut umum dalam penyelidikan adalah untuk “menghormati penuh hak-hak orang yang diatur dalam Statuta ini”, yang artinya, diantaranya, hak yang secara jelas dalam Pasal 55 ayat (1) ( c) terkait dengan larangan untuk melakukan ancaman atau penyiksaan. Kemudian, sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan paragraf 7 Prinsip-Prinsip Dasar Kemandirian Kekuasaan Kehakiman PBB Tahun 1985, “hakim dibebani dengan keputusan final atas kehidupan, kebebasan, hak-hak, kewajiban dan hak milik warga negara”, dan juga kewajiban para hakim untuk waspada atas semua indikasi tindakan yang salah atau ancaman atas semua bentuk yang mungkin telah dilakukan dalam pelaksanaan penyelidikan pidana dan pengurangan kebebasan, dan untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan ketika menghadapi suatu dugaan adanya tindakan yang salah. Para hakim, penuntut umum dan advokat harus secara khusus waspada terhadap setiap indikasi adanya penyiksaan, termasuk pemerkosaan, atau bentuk lain dari pelecehan seksual dan perlakuan yang menyakitkan terhadap perempuan dan anak di tempat penahanan. Penyiksaan dan tindakan yang menyakitkan terhadap kelompok-kelompok yang rentan tersebut ketika berada dalam tangan petugas kepolisian dan petugas penjara banyak terjadi di berbagai negara, dan agar mengakhiri praktik-praktik yang illegal/tidak tersebut, diperlukan bagi setiap penegak hukum setiap saat untuk berperan aktif dalam mencegah, menginvestigasi dan menghukum. Penyiksaan dan bantuk lain dari perlakuan yang menyakitkan dilarang dalam semua tahap, termasuk selama penyelidikan pidana, dan tidak pernah dapat dijustifikasi/menjadi sah, tindakan-tindakan tersebut harus dicegah, diselidiki dan dihukum. Hakim, penuntut umum dan pengacara harus secara khusus waspada atas semua indikasi penyiksaan atau tindakan yang kejam terhadap wanita dan anak-anak dalam tahanan.
5. Hak atas Diberitahu Sangkaan dalam Bahasa yang Dimengerti Setiap orang didakwa melakukan kejahatan harus diinformasikan secara tepat/cepat dalam bahwa yang dimengerti atas dakwaan terhadap mereka, dengan perincian yang diberikan atas fakta-fakta dan hukum yang menjadi dasar mereka didakwa. Informasi tersebut harus diberikan dalam waktu yang tepat/baik sebelum persidangan sehingga memberikan terdakwa persiapan yang efektif untuk pembelaannya. Hak atas pemberitahuan dalam bahwa yang dimengerti diatur dalam Pasal 51 KUHAP yang menyatakan bahwa “untuk mempersiapkan pembelaannya; a) tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai, b) terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya”. Dalam Pasal 53 dinyatakan bahwa dalam pemeriksaan tingkat penyelidikan dan pengadilan, tersangka
49
atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapatkan bantuan juru bahasa dan dalam hal tersangka atau terdakwa bisu atau tuli, serta tidak dapat menulis berhak mendapatkan penterjemah orang yang pandai bergaul dengannya. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Kapolri no. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal orang yang ditangkap tidak paham atau tidak mengerti bahasa yang dipergunakan oleh petugas, maka orang tersebut berhak mendapatkan seorang penerjemah tanpa dipungut biaya. Pasal 36 menyebutkan bahwa seorang tersangka untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai, dan dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, tersangka berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa, dalam hal tersangka bisu dan/atau tuli diberlakukan ketentuan Pasal 178 KUHAP. Dalam hukum Hak Asasi Manusia internasional, Pasal 14 ayat (3) huruf a Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa dalam penentuan setiap tuduhan kejahatan terhadap seseorang, setiap orang berhak “untuk diinformasikan secara cepat/tepat dan rinci dalam bahasa yang dimengerti terhadap sifat dan sebab dakwaan terhadapnya”. Pasal 6 ayat (3) huruf a Konvensi Eropa menyatakan hal yang hampir sama, sementara berdasarkan Pasal 8 ayat (2) huruf b Konvensi Hak Asasi Manusia Amerika, terdakwa berhak atas “pemberitahuan sebelumnya secara rinci atas dakwaan terhadapnya”. Piagam Afrika untuk HakHak Manusia dan Penduduk tidak berisi hal yang menjabarkan tentang jaminan hak untuk diinformasikan dakwaan kejahatan terhadap seseorang. Namun, Komisi Hak Manusia dan Penduduk Afrika telah menyatakan bahwa orang yang ditangkap “harus diinformasikan secara cepat/tepat atas dakwaan terhadap mereka”. Terkait dengan seseorang yang berada dalam tahanan, Prinsip 10 dari Prinsip-Prinsip Perlindungan Semua Orang Dalam Setiap Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan menyatakan bahwa “harus secara cepat diinformasikan setiap dakwaan terhadapnya”. Hak untuk diinformasikan atas dakwaan dalam bahasa yang dimengerti menyiratkan, bahwa pejabat berwenang domestik harus menyediakan penerjemah yang layak untuk memenuhi persyaratan itu, yang sangat penting untuk tujuan kepentingan tersangka/terdakwa dalam membela dirinya secara layak. Ini adalah hak yang umum untuk menyediakan penerjemah selama penyelidikan/ penyidikan khususnya termasuk dalam Prinsip 14 Prinsip-Prinsip Perlindungan Semua Orang Dalam Setiap Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan, yaitu setiap orang yang tidak cukup memahami atau berbicara dalam bahasa yang digunakan oleh petugas yang bertanggungjawab dalam penangkapan, penahanan atau pemenjaraannya berhak untuk mendapatkan secara tepat bahasa yang dia mengerti atas informasi berdasarkan Prinsip 10, 11, Paragraf 2, Prinsip 12, Paragraf 1, dan Prinsip 13 dan untuk mendapatkan 50
pendampingan secara gratis, jika diperlukan, seorang penerjemah terkait dengan proses hukumnya selanjutnya atas penahannnya. Kewajiban menginformasikan hak-hak seorang tersangka/terdakwa secara umum selama penyelidikan/penyidikan “dalam suatu bahasa yang digunakan dan dipahami tersangka/ terdakwa” juga termasuk, contohnya, dalam Pasal 42 (A) Hukum Acara dan Pembuktian Pengadilan Pidana Rwanda dan Yugoslavia, yang menjamin, hak seorang tersangka/ terdakwa “untuk mendapatkan pendampingan seorang penerjemah hukum yang gratis” jika dia “tidak dapat memahami atau bicara dalam bahasa yang digunakan dalam pemeriksaan”. Berdasarakan Komite HAM, hak untuk diinformasikan dalam Pasal 14 (3) huruf a “berlaku pada semua dakwaan terhadap kasus pidana, termasuk orang-orang yang tidak dalam tahanan,” dan istilah “cepat” mensyaratkan bahwa informasi yang diberikan dalam cara yang dijelaskan sesegera mungkin ketika dakwaan pertama kali dibuat oleh pejabat yang berwenang”. Komite telah secara khusus menyatakan “hak ini harus muncul ketika berada dalam proses suatu penyelidikan pengadilan atau ketika penuntut umum yang berwenang memutuskan untuk mengambil langkah-langkah prosedural terhadap seorang yang disangka melakukan kejahatan atau secara terbuka menyatakan namanya. Syarat-syarat khusus dari sub paragraf 3 (a) mungkin sesuai dengan menyatakan dakwaan apakah lisan atau tulisan, menyediakan bahwa informasi menunjukkan dua hal yaitu hukumnya dan dasar-dasar dari fakta-fakta yang disangkakan”. Dalam pandangan Komite, juga berarti bahwa “informasi yang rinci tentang dakwaan terhadap tersangka tidak harus disediakan secara langsung pada saat penangkapan, tetapi pada permulaan penyelidikan awal atau pelaksanaan atas pemeriksaan yang lainnya yang memberikan adanya tuduhan resmi yang jelas terhadap tersangka”. Kewajiban untuk menginformasikan kepada tersangka berdasarkan Pasal 14 ayat (3) (a) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik juga “lebih jelas daripada untuk orang yang ditangkap berdasarkan” Pasal 9 (a) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan, sepanjang tersangka/terdakwa telah secara cepat/tepat dibawa kehadapan hakim sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 9 ayat (3), “ perincian sifat dan penyebab dakwaan perlu tidak begitu penting disediakan untuk tersangka secara cepat saat penangkapan”. Dalam kasus terdahulu komite menyatakan, bahwa “persyaratan atas informasi yang cepat … hanya berlaku ketika individu telah secara formal didakwa dengan melakukan kejahatan”, dan hak itu tidak, dengan konsekuensi, “berlaku untuk orang-orang yang berada di tahanan menungu hasil dari penyelidikan polisi”, suatu situasi yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Kovenan Hak Sipil dan Politik. Pertanyaannya adalah, apakah alasan dalam kasus tersebut konsisten dengan pandangan komite sebagaimana yang diekspresikan dalam komentar umumnya atau merujuk pada kasus sebelumnya. Dalam menerapkan prinsip informasi yang cepat, komite menyatakan bahwa Pasal 14 ayat (3)(a) tidak dilanggar dalam kasus dimana adanyan komplain atas penahanan selama 6 minggu sebelum didakwa
51
melakukan kejahatan untuk sesuatu yang kemudian dia dihukum. Komite menyimpulkan secara sederhana yang dituangkan dari materi sebelumnya bahwa telah “diinformasikan alasan-alasan atas penangkapannya dan dakwaan kepadanya pada waktu pemeriksaan awal dimulai”. Masalah yang khusus muncul atas pengadilan in absensia.17 Tanpa adanya pelarangan prosedur tersebut bersamaan berdasarkan Pasal 14 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Komite telah menyatakan bahwa dalam suatu kondisi khusus (misalnya, ketika tersangka, meskipun diinformasikan secara layak prosesnya, mengurangi haknya untuk hadir) dibolehkan demi kepentingan administrasi peradilan yang layak. Sampai sekarang tindakan pencegahan khusus dilakukan dalam hal ini, dan “pelaksanaan hak-hak secara efektif berdasarkan Pasal 14 mengandaikan bahwa langkah-langkah yang diperlukan harus dilakukan untuk menginformasikan kepada tersangka/terdakwa terlebih dahulu tentang proses terhadapnya”, berdasarkan Pasal 14 (3) huruf a, meskipun disana harus juga ada “batas tertentu untuk usaha-usaha yang secara pantas diperhitungkan atas tanggung jawab pihak berwenang dalam melakukan kontak dengan tersangka/terdakwa”. Pembahasan tentang pengadilan in absentia dapat dilihat dalam kasus Mbenge18 yang dibahas oleh Komite Hak Asasi Manusia PBB. Dalam kasus ini, batasan atas tanggung jawab otoritas domestik untuk mengecek terdakwa tidak dicapai dalam kasus Mbenge, dimana negara pihak telah “tidak menguji pendapat penggugat bahwa dia telah mengetahui adanya pengadilan hanya melalui laporan media massa setelah pengadilan itu berlangsung”. Meskipun dua putusan yang relevan menyatakan “secara eksplisit bahwa pihak yang dipanggil untuk hadir telah dilakukan oleh petugas pengadilan” disana “tidak ada indikasi dari setiap tindakan yang nyata dilakukan oleh negara pihak untuk membawa pihak yang dipanggil yang beralamat di Belgia yang telah secara jelas dinyatakan” dalam salah satu putusan dan “ kemudian diketahui otoritas yudisial”. Kenyataanya, menurut Putusan pengadilan kedua, pihak yang dipanggil hanya diberika waktu 3 hari sebelum pemeriksaan sidang di pengadilan, menguatkan Komite dalam kesimpulannya “bahwa negara pihak gagal untuk melakukan langkah-langkah yang cukup dengan pandangan untuk menginformasikan kepada author tentang proses peradilan yang akan segara berlangsung, kemudian memungkinkan dia untuk menyiapkan pembelaannya”. Konsekuensinya adalah pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat (3) (a), (b), (d) dan (e) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Pasal 8 ayat (2) huruf b Konvensi Hak Asasi Manusia Amerika dilanggar dalam kasus Castilla Petruzi dkk, dimana “terdakwa tidak mempunyai cukup pemberitahuan, secara rinci, dakwaan terhadap mereka”; sebagai tambahan, dakwaan dihadirkan pada 2 januari
52
17
Di Indonesia hal ini dimungkinkan di dalam KUHAP
18
Mbenge v. Zaire, Communication No. 16/1977, UNHRC
1994, dan penuntut umum hanya mempersilahkan untuk melihat berkasnya pada tanggal 6 Januari, “dalam waktu yang sangat singkat”, dengan putusan yang diberikan pada hari berikutnya. Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa menyatakan bahwa hal itu tidak cukup sesuai dengan aturan ini dimana pemohon diberikan “lembaran dakwaan” selama 10 jam dan satu seperempat jam berturut-turut setelah penangkapannya, lembaran-lembaran dakwaan itu berisi informasi tentang dakwaan (pelanggaran perdamaian) juga tanggal dan tempat peristiwa. Oleh karenanya, Pasal 6 ayat (3) huruf a dilanggar dalam kasus dimana pemohon, yang berasal dari luar negeri, telah menginformasikan otoritas italia atas kesulitannya dalam memahami ketentuan yudisial yang diberikan kepadanya, meminta mereka untuk mengirim informasi kepadanya dalam bahasa ibunya atau dalam salah satu bahasa resmi yang digunakan PBB. Dia tidak menerima jawaban atas suratnya dan otoritas melanjutkan menulis dokumen dalam bahasa Italia. Pengadilan memandang bahwa “otoritas yudisial Italian harus melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan (permintaan pemohon) seperti untuk memastikan ketaatan pada syarat-syarat dari (Pasal 6 ayat (3) huruf a) meskipun mereka dalam posisi untuk menegakkan bahwa pemohon pada kenyataanya mempunyai cukup pengatahuan tentang Italia dalam memahami notifikasi atas asumsi surat yang menyebut dia atas kasus yang didakwakan kepadanya.
6. Hak Atas Pendampingan Hukum Hak atas pendampingan hukum yang layak selama penangkapan dan penahanan penting dalam banyak hal, untuk menjamin hak atas pembelaan yang efisien dan untuk tujuan perlindungan integritas fisik dan mental dari orang yang dikurangi kebebasannya. Hak atas pendampingan hukum dijamin dalam sejumlah peraturan perundang-undangan diantaranya dalam Pasal 18 ayat (4) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan “setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Dalam Pasal 56 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”. Dalam KUHAP hak atas pendampingan hukum ini diatur dalam Pasal 54 – 57, diantaranya mengatur tentang hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan seorang atau lebih dalam setiap waktu dan setiap tingkat pemeriksaan untuk pembelaannya (Pasal 54), hak untuk memilih sendiri penasehat hukumnya (Pasal 55). Berdasarkan Pasal 56 KUHAP, tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau ancaman pidana 5 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat
53
hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka, dan setiap penasehat hukum yang ditunjuk tersebut memberikan bantuannya dengan cuma-cuma. Selanjutnya, tersangka atau terdakwa yang dalam penahanan berhak untuk menghubungi penasehat hukumnya (Pasal 57 ayat (1)) dan tersangka atau terdakwa yang merupakan warga negara asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya. Tersangka atau terdakwa dalam penahanan berhak diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang dibutuhkan untuk mendapatkan bantuan hukum (Pasal 59), berhak menghubungi dan menerima kunjungan keluarganya atau lainnya untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60), berhak mengirimkan dan menerima surat kepada dan dari penasehat hukumnya atau keluarganya dan berhak mendapatkan alat tulis untuk melakukan itu, dimana surat menyurat itu tidak boleh diperiksa oleh pihak berwenang kecuali surat tersebut disalahgunakan, dan bila surat tersebut telah diperiksa maka diberitahukan kepada terdakwa atau tersangka (Pasal 62). Demikian pula sebaliknya, terkait dengan hak atas bantuan hukum, seorang penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan dalam semua tingkat pemeriksaan (Pasal 69) berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka dalam setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk pembelaan perkaranya (Pasal 62 ayat (1)), dalam hal terdapat penyalahgunaan tersebut maka petugas memberikan peringatan kepada penasehat hukum (Pasal 62 ayat (2)), apabila tetap melakukan penyalahgunaan maka hak untuk berhubungan tersebut kemudian dilarang (Pasal 62 ayat (3)). Penasehat hukum dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum, atau petugas pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan, dan dalam kasus terhadap keamanan negara, pejabat yang mengawasi dapat mendengarkan isi pembicaraan (Pasal 71). Hal ini juga diatur dalam Pasal 115 dimana dalam pemeriksaan oleh penyidik, penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan, kecuali dalam kejahatan terhadap keamanan negara dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka. Penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari setiap kali dikehendakinya (Pasal 73). Dalam Pasal 114 KUHAP menegaskan kembali bahwa dalam hal seseorang yang disangka melakukan tindak pidana sebelum dimulai pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 56.
54
Berdasarkan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melakukan penangkapan setiap petugas wajib memberitahukan kepada tersangka hak-haknya termasuk hak atas bantuan hukum (Pasal 17 huruf g), tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum, diberitahukan kepada keluarganya untuk mendapatkan bantuan hukum yang dipilihnya sendiri dalam setiap tingkat pemeriksaan, mendapatkan bantuan hukum gratis, berkomunikasi dengan penasehat hukumnya, baik dalam bentuk surat menyurat yang tidak boleh dibuka (Pasal 36). Semua perjanjian Hak Asasi Manusia internasional yang relevan menjamin hak tersangka/ terdakwa atas penasehat hukum atas pilihannya sendiri (Pasal 14 ayat (3) huruf d) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Pasal 7 ayat (1) huruf c Piagam Afrika dan Pasal 6 ayat (3) huruf c Konvensi Eropa, Pasal 8 ayat (2) Konvensi Amerika menyediakan jaminan itu selama proses pidana terhadap orang-orang yang disangka mempunyai hak “untuk berkomunikasi secara bebas dan privat dengan pengacaranya”. Tidak ada dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Piagam Afrika dan juga Konvensi Eropa yang berisi tentang aturan yang sama tentang perlindungan kerahasiaan hubungan klien dan pengacaranya. Aturan 93 dari Standar Aturan Minimum untuk Perlakuan terhadap Narapidana tahun 1955 menyatakan bahwa “untuk tujuan pembelaannya, dan narapidana yang belum disidang harus diperbolehkan untuk meminta bantuan hukum gratis dimana bantuan tersebut ada, dan untuk menerima kunjungan dari penasehat hukumnya untuk tujuan pembelaannya dan mempersiapkan dan memberikan instruksi yang rahasia. Untuk tujuantujuan tersebut, dia harus jika dia menginginkan diberikan materi tertulis. Wawancara antara tahanan dengan penasehat hukumnya mungkin dapat dalam pantauan tetapi tidak dapat didengar oleh polisi atau petugas lainnya”. Prinsip 15 dari Prinsip-Perlindungan semua orang dalam setiap bentuk penahanan dan pemenjaraan menyebutkan perincian sebagai berikut : 1) Setiap orang yang ditahan atau dipenjara harus berhak atas komunikasi dan berkonsultasi dengan penasehat hukum.; 2) Setiap orang yang ditahan atau dipenjara harus mendapatkan waktu dan fasilitas yang cukup untuk konsultasi dengan penasehat hukumnya; 3) Hak dari orang yang dipenjara atau ditahan untuk dikunjungi oleh dan untuk berkonsultasi dan berkomunikasi, tanpa penundaan atau sensor dan dalam kerahasiaan penuh, dengan penasehat hukumnya tidak dapat ditunda atau dibatasi dalam kondisi yang eksepsional, untuk ditentukan oleh hukum atau regulasi yang sah, dimana adanya pertimbangan yang diperlukan oleh otoritas yudisial atau lainnya untuk menjaga keamanan atau kepentingan yang baik;
55
4) Wawancara antara tahanan atau orang yang dipenjara dan penasehat hukumnya dalam dipantau tetapi tidak dapat didengar oleh petugas penegak hukum. 5) Komunikasi antara tahanan dan orang yang dipenjara dan penasehat hukumnya yang disebutkan dalam prinsip yang ada harus tidak dapat diterima sebagai bukti melawan orang yang ditahan atau dipenjara kecuali terkait dengan kejahatan yang akan berlanjut atau kejahatan tersebut. Berdasarkan prinsip 15 dari Badan Prinsip-prinsip, “komunikasi tahanan dan orang yang dipenjara dengan dunia luar, khususnya dengan keluarganya atau penasehat hukumnya, tidak boleh ditolak untuk lebih dari sejumlah hari”. Komite HAM sendiri menyatakan dalam Komentar Umum No. 20, pada Pasal 7 menyatakan “should be made against incommunicado detention” Hak untuk pendampingan hukum, termasuk pendampingan yang gratis dimana tersangka/ terdakwa tidak mempunyai cukup uang, juga dijamin dalam Aturan 42 (A) (i) Hukum Acara dan Pembuktian dalam ICTY dan ICTR. Kemudian, Aturan 67 (A) Aturan Pemenjaraan Pengadilan Yugoslavia menyatakan bahwa “setiap tahanan berhak untuk berkomunikasi secara penuh dan tanpa hambatan dengan penasehat hukumnya, dengan bantuan seorang penerjemah jika diperlukan”, dan selanjutnya, bahwa “semua bentuk korespondensi dan komunikasi harus merupakan hak istimewa”. Terakhir, Aturan 67 (D) dari Aturan Pemenjaraan menyatakan bahwa “wawancara dengan penasehat hukum dan penerjemah dapat dilakukan dalam pantauan tetapi tanpa didengar, apakah langsung atau tidak langsung, oleh staff unit pemenjaraan”. Aturan yang sama terdapat dalam Aturan 65 dari Hukum Pemenjaraan Pengadilan Rwanda. Hak atas akses pendampingan hukum harus secara efektif, dan jika tidak ada, Komite HAM menyatakan bahwa Pasal 14 ayat (3) telah dilanggar. Peraturan ini tentu saja juga dilanggar dalam hal seseorang tidak mempunyai akses kepada penasehat hukum apapun selama satu bulan pertama dalam penahanan dan, sebagai tambahan, tidak diadili dengan kehadirannya. Maka, sebagaimana banyak kasus lainnya yang terkait dengan Komite HAM, adalah kasus ekstrim, yakni tekait dengan situasi tahanan yang berada dalam pemerintahan yang diktator. Dalam resolusinya terhadap hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak, Komisi HAM Afrika menguatkan hak untuk membela diri dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c Piagam Afrika dengan menyatakan bahwa dalam penentuan dakwaan terhadap mereka, orang-orang dalam situasi itu berhak “ berkomunikasi dengan pengacara yang dia pilih sendiri”. Hak ini dilanggar dalam kasus Media Rights Agenda, bertindak atas nama Mr. Niran Malaolu, yang tidak diberikan akses ke pengacara, dan juga tidak diwakili oleh pengacara pilihannya sendiri. Pengadilan HAM Eropa menyatakan bahwa Konvensi HAM Eropa tidak dengan tegas menjamin hak orang yang didakwa melakukan kejahatan untuk berkomunikasi dengan
56
penasehat hukumnya tanpa halangan”; tetapi sebagai gantinya yang merujuk pada Pasal 93 Standar aturan Minimum perlakuan terhadap Narapidana yang diadopsi oleh Kementrian Komite Dewan Eropa dengan resolusinya (73) 5, yang dibaca sebagai berikut; “seorang tahanan yang tidak disidangkan berhak, segera begitu dia dipenjara, untuk memilih penasehat hukum yang mewakilinya, atau dapat mengajukan bantuan hukum gratis yang disediakan, dan menerima kunjungan dari penasehat hukumnya dalam upaya pembelaannya dan untuk mempersiapkan, dan memberikan kepadanya, atau untuk menerima, instruksi yang rahasia.” Dalam permintaan ini dia dapat diberikan semua fasilitas yang diperlukan untuk tujuan tersebut. Khususnya, dia dapat diberikan pendampingan gratis penerjemah untuk semua kontak yang penting dalam pengorganisasian untuk pembelaannya. Wawancara antara tahanan dan penasehat hukumnya dapat dilakukan dalam pantauan tetapi tidak didengarkan, langsung atau tidak langsung oleh polisi atau petugas penegak hukum. Pengadilan kemudian menyatakan bahwa hal itu “mempertimbangkan bahwa hak tersangka/ terdakwa untuk berkomunikasi dengan pengacaranya tanpa didengarkan oleh pihak ketiga merupakan bagian dari syarat dasar peradilan yang adil dan tidak memihak dalam masyarakat yang demokratis dan sesuai dengan Pasal 6 (3) huruf c Konvensi (HAM Eropa) jika seorang pengacara tidak dapat berunding dengan klien nya dan menerima instruksi yang rahasia darinya tanpa pengamatan, pendampingannya akan kehilangan banyak kebergunaannya, dimana Konvensi dimaksudkan untuk menjamin hak-hak yang praktis dan efektif”.
7. Hak untuk Diam/Hak untuk tidak Dipaksa Mengakui Perbuatannya Perlindungan terhadap hak untuk diam atau tidak dipaksa mengakui perbuatannya dijamin dengan adanya larangan untuk melakukan pemaksaan dan juga larangan penyiksaan untuk memperoleh pengakuan, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dalam bagian hak untuk bebas dari penyiksaan. Hak ini diperkuat dalam ketentuan KUHAP diantaranya hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik (Pasal 52). Pemeriksaan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat 2). Berdasarkan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, hak ini juga dijamin secara rinci diantaranya; memperhatikan dan menghargai hak terperiksa/saksi untuk memberikan keterangan secara bebas, menghormati hak saksi/terperiksa untuk menolak memberikan informasi, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya (Pasal 27 huruf g dan h). Dalam melakukan pemeriksaan, petugas kepolisian dilarang mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami terperiksa, atau dengan cara membentak-
57
bentak, menakuti atau mengancam terperiksa, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasanan baik bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan, memaksa saksi atau tersangka/terperiksa untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya, dan membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa (Pasal 28). Dalam hukum Hak Asasi Manusia internasional, Pasal 14 ayat (3) Kovenan Hak Sipil dan Politik menjamin hak setiap orang “Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah”, dan Pasal 8 ayat (2) huruf g Konvensi Amerika menyatakan hak setiap orang “untuk dipaksa menjadi saksi atas dirinya sendiri atau mengakui bersalah”, aturan yang dikuatkan dalam Pasal 8 ayat (3) yaitu “suatu pengakuan bersalah oleh tersangka hanya sah jika dibuat tanpa paksaan dalam bentuk apapun”. Piagam Afrika dan Konvensi Eropa tidak memberikan aturan yang sama. Perlindungan efektif dari hak ini penting berada dalam proses penyelidikan awal, ketika kehendak yang besar untuk berusaha menekan tersangka untuk mendapatkan pengakuan dari mereka. Hal ini dicatat dalam Panduan 16 dari Panduan atas Peranan Penuntut Umum yang juga menyatakan bahwa penuntut umum dapat menolak bukti yang didapatkan melalui proses dengan cara yang melanggar hukum/tidak sah. Hak untuk tidak dipaksa mengakui kejahatan dirinya sendiri dan untuk mengakui bersalah juga terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a Statuta untuk ICC dan Pasal 20 ayat (4) huruf g dan 21 ayat (4) huruf g Statuta ICTR dan ICTY.
8. Hak untuk Menjaga Berkas Pemeriksaan (Termasuk Kerahasiaan)/The Duty to Keep Records of Interrogation Hak ini dituangkan dalam sejumlah peraturan di KUHAP diantaranya tentang berita acara untuk setiap tindakan pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan dan sebagainya, yang dibuat oleh pejabat berwenang dan dibuat atas sumpah jabatan, dan ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut (Pasal 75). Dalam hal tersangka memberikan keterangan, penyidik mencatat dalam berita acara pemeriksaan seteliti mungkin, sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri (Pasal 117 ayat (2)). Keterangan tersangka atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan yang memberikan keterangan itu setelah menyetujui isinya, dan jika tersangka atau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan meyebut alasannya (Pasal 118). Penyidik dalam kekuatan 58
sumpah jabatannya membuat berita acara yang diberi tanggal dan syarat-syarat lain yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara (Pasal 121). Atas permintaan tersangka atau penasehat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya (Pasal 72). Berdasarkan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, adanya kewajiban untuk membuat berita acara pemeriksaan semua keterangan yang diberikan oleh saksi/terperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan (Pasal 27) dan larangan untuk memanipulasi hasil pemeriksaan dengan cara tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terperiksa yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan (Pasal 28). Pada prinsipnya, semua berkas pemeriksaan yang dilakukan dalam proses penyidikan haruslah dicatat dengan semestinya yakni dengan adanya berita acara pemeriksaan atas segala tindakan yang dilakukan. Berkas pemeriksaan ini digunakan untuk proses selanjutnya dan juga sebagai bahan pembelaan bagi tersangka atau terdakwa dimana mereka, atau melalui penasehat hukumnya mempunyai akses terhadap berkas pemeriksaan tersebut. Bahwa sangat penting untuk mencegah dan jika memerlukan untuk membuktikan peristiwa perlakuan yang dilarang oleh hukum Hak Asasi Manusia internasional, dan sebagai konsekuensi juga untuk proses yudisial selanjutnya, bahwa catatan pemeriksaan (interogasi) disimpan dan hanya dapat diakses untuk penuntutan dan untuk pembelaan. Dalam hal ini, Komite Hak Asasi Manusia menyatakan dalam Komentar Umum No. 20 terkait dengan Pasal 7 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik bahwa “waktu dan tempat semua pemeriksaan (interogasi) harus direkam/dicatat, kesemuanya dengan nama-nama orang yang diperiksa dan informasi ini harus juga disediakan untuk tujuan proses administasi peradilan. Prinsip 23 Badan Prinsip-Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang dalam Setiap Bentuk Penghukuman atau Pemenjaraan terkait dengan kewajiban untk mencatat/merekam dalam hal-hal berikut: 1. Waktu setiap pemeriksaan (interogasi) orang yang ditahan dan dipenjara dan jarak antara pemeriksaan dan juga identitas petugas yang melakukan pemeriksaan (interogasi) dan orang-orang lain yang dipanggil harus dicatat dan disertifikasi dalam suatu bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh hukum.; 2. Seorang yang ditahan atau dipenjara, atau pengacaranya yang berdasarkan hukum, harus mempunyai akses untuk informasi yang disebutkan dalam point 1 diatas.
59
Aturan 43 Hukum Acara dan Pembuktian untuk ICTR dan ICTY menyatakan bahwa pemeriksaan (interogasi) terhadap tersangka “harus direkam dengan rekaman suara atau video”, sesuai dengan prosedur khusus yang dirinci dalam aturan-aturan lainnya. Tersangka harus disediakan salinan transkrip dari pencatatan/perekaman (Aturan 43 (iv)). Catatan pemeriksaan yang rinci harus disimpan setiap waktu dan harus disediakan untuk tersangka dan penasehat hukumnya.
9. Hak untuk Mempersiapkan Pembelaan dalam Waktu dan Fasilitas yang Cukup/Layak. Bahwa implementasi atas hak persamaan dimuka hukum dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam proses peradilan mensyaratkan adanya hak untuk mempersiapkan pembelaan dengan waktu dan fasilitas yang layak. Diantaranya adalah dengan memberikan waktu kepada tersangka atau terdakwa melakukan pembelaan sendiri atau melalui penasehat hukumnya, sebagaimana telah dijabarkan diatas. Termasuk disini adalah hak untuk berkomunikasi dengan penasehat hukum dan akses terhadap dokumen. Terhadap tersangka atau terdakwa juga diberikan fasilitas untuk mempersiapkan pembelaannya, misalnya menyediakan alat-alat tulis atau sarana telepon untuk berkorespondensi dengan penasehat hukumnya, dan memberikan kesempatan mempersiapkan saksi-saksi yang meringankan baginya. Berdasarkan KUHAP, hak ini dijamin dengan memberikan sejumlah kemungkian untuk melakukan pembelaan. Selain akses ke penasehat hukum dalam waktu yang segera mungkin, juga memberikan sejumlah jaminan lain diantaranya, hak untuk mendapatkan salinan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaan atas permintaan tersangka atau penasehat hukumnya (Pasal 72). Dalam hukum Hak Asasi Manusia internasional, Pasal 14 ayat (3) huruf b Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa dalam menentukan setiap dakwaan kejahatan terhadapnya, setiap orang berhak “untuk mendapatkan waktu dan fasilitas yang cukup untuk mempersiapkan pembelaannya dan untuk berkomunikasi dengan penasehat hukum yang dia pilih sendiri”. Pasal 8 ayat (2) huruf c Konvensi Hak Asasi Manusia Amerika menjamin seorang tersangka/terdakwa “waktu dan hal-hal yang cukup untuk mempersiapkan pembelaannya”. Sementara Pasal 6 ayat (3) huruf b Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa menyebutkan “waktu dan fasilitas yang cukup untuk mempersiapkan pembelaannya”. Pasal 7 ayat (1) Piagam Afrika secara umum menjamin “hal untuk membela diri, termasuk hak untuk dibela oleh penasehat hukum yang dipilihnya sendiri”. Pasal 20 dan 21 Statuta ICTR dan ICTY yang diinspirasi oleh Pasal 14 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa 60
tersangka/terdakwa harus “mendapatkan waktu dan fasilitas yang cukup untuk mempersiapkan pembelaannya dan untuk berkomunikasi dengan penasehat hukum yang dipilihnya sendiri” (Pasal 20 ayat (4) huruf b dan Pasal 21 ayat (4) huruf b. Sebagaimana yang ditekankan oleh Komite Hak Asasi Manusia, “tersangka/terdakwa untuk mendapatkan waktu dan fasilitas yang cukup untuk mempersiapkan pembelaannya adalah unsur penting atas jaminan peradilan yang adil dan tidak memihak dan sebagai konsekuensi dari prinsip persamaan kekuatan (equality of arms).” Dalam Komentar Umum No.13 atas Pasal 14, Komite juga menjelaskan bahwa maksud dari “waktu yang cukup/ layak” tergantung pada kondisi masing-masing kasus, tetapi fasilitas harus termasuk akses untuk dokumen (berkas) dan bukti lain yang diminta oleh tersangka/terdakwa untuk mempersiapkan kasusnya, juga kesempatan untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan penasehat hukum. Ketika tersangka/terdakwa tidak ingin membela sendiri dirinya atau meminta seseorang atau lembaga yang dipilihnya, dia harus dapat meminta bantuan seorang pengacara. Aturan ini kemudian, “mensyaratkan penasehat hukum untuk berkomunikasi dengan tersangka/terdakwa dalam kondisi yang penuh penghormatan atas kerahasiaan komunikasinya” dan pengacara “harus dapat memberikan nasehat dan mewakili kliennya sesuai dengan standar dan penilaian profesionalnya tanpa pembatasan, pengaruh, tekanan atau campur tangan dari semua pihak. Jika pembelaan mempertimbangkan bahwa tidak ada cukup waktu dan fasilitas untuk mempersiapkan sendiri, sangat penting bahwa hal itu mensyaratkan suatu penundaan prosesnya. Komite telah menekankan bahwa “dalam kasus dimana hukuman mati dinyatakan, waktu yang memadai harus diberikan kepada tersangka/terdakwa dan penasehat hukumnya untuk mempersiapkan pembelaan di persidangan”, dan bahwa “syarat ini berlaku dalam semua tahap proses yudisial”, lainnya, “penentuan apakah yang merupakan “waktu yang cukup/layak” mesyaratkan adanya penilaian atas kondisi individual masing-masing kasus”.
61
BOX 3 Perempuan dalam Administrasi Peradilan Hak Asasi Manusia Terhadap Penangkapan Perempuan (disarikan dari “To Serve and Protect”, C de Rever, Rajagrafindo, 2000) Menurut asas dasar non-diskriminasi, perempuan berhak atas hak yang sama terhadap penangkapan seperti laki-laki (lihat lebih jauh rincian dalam bab Penangkapan). Sebagai tambahan asas yang berkaitan dengan perlindungan hak yang sama dari semua orang – maupun pernghormatan untuk mertabat yang melekat pada pribadi manusia (Body of Principles, asas I), mungkin sangat diperlukan bentuk-bentuk perlindungan tersebut dan pertimbangan diberikan kepada perempuan dalam keadaan penangkapan. Tindakan-tindakan tersebut akan meliputi jaminan bahwa penangkapan perempuan dilaksanakan oleh petugas perempuan (apabila itu dapat dilakukan), bahwa perempuan dan pakaian mereka diperiksa oleh petugas perempuan dipisahkan dari para tahanan laki-laki (juga dalam segala keadaan). Hendaknya dicatat bahwa perlindungan tambahan dan pertimbangan dalam keadaan penangkapan perempuan tidak akan dipandang bersifat diskriminatif, karena tujuannya adalah untuk memperbaiki sifat ketidaksetaraan – untuk menimbulkan keadaan dalam hal kemampuan perempuan menikmati hakhak mereka sama dengan laki-laki. Hak Asasi Perempuan di Dalam Tahanan Sebagaimana dijelaskan dalam bab Penahanan, hak-hak asasi para tahanan lebih sering dilanggar daripada hak-hak asasi orang yang bebas. Oleh karena itu telah ditetapkan standar khusus untuk melindungi para tahanan dari perlakuan buruk dan pernyalahgunaan kekuasaan, untuk menjaminnya dari gangguan kesehatan yang ditimbulkan oleh keadaan penahanan yang tidak memadai dan menjamin hak-hak dasar para tahanan – sebagai manusia – dihargai. Kebutuhan terhadap ketetapan hak-hak khusus bagi para tahanan didasari pada pemahaman akan status ketergantungan mereka. Tahanan perempuan berada dalam bahaya ganda. Mereka ini hampir selalu dalam kondisi miskin. Acap mereka itu migrant. Di banyak negara perempuan berada dalam tahanan karena kejahatan yang hanya mungkin dilakukan oleh perempuan. Sekali di dalam tahanan karena kejahatan yang hanya mungkin dilakukan oleh perempuan. Sekali di dalam tahanan, perempuan memiliki risiko serangan tak senonoh yang jauh lebih besar daripada laki-laki (khususnya serangan oleh petugas penegak hukum). Hukum Hak Asasi Manusia internasional di bidang penahanan – sebagaimana di bidang-bidang lainnya – dipandu oleh asas dasar non-diskriminasi:tahanan perempuan berhak atas hak yang sama dengan tahanan laki-laki. Tahanan perempuan tidak boleh didiskriminasikan secara merugikan. Seperti dicatat sebelumnya, kesamaan akibat tidak selalu berarti kesamaan perlakuan. Perlunya memperluas bentukbentuk khusus perlindungan terhadap para tahanan perempuan diakui dalam Body of Principles, yang dengan tegas menyatakan bahwa tindakan yang diterapkan berdasarkan hukum dan yang sematamata dimaksudkan untuk melindungi hak dan status khusus perempuan (khususnya perempuan hamil dan ibu menyusui) tidak boleh dianggap diskriminatif (Asas 5.2). Tindakan-tindakan demikian tidak meliputi ketentuan fasilitas kesehatan khusus. Penolakan perawatan kesehatan yang cukup terhadap para tahanan perempuan merupakan penganiayaan (ill-treatment), yang dilarang berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional. Tindakan khusus yang bersifat wajib lainnya meliputi pemisahan tempat tinggal bagi perempuan tahanan dan tersedianya personil peradilan perempuan yang terlatih untuk hal-hal seperti perawatan anak dan perawatan selama masa kehamilan. Dalam kaitannya dengan akomodasi untuk para tahanan perempuan, Peraturan Standar Minimum untuk Perlakuan Tahan (SMR) mengharuskan bahwa tahanan dengan kategori yang berbeda ditahan di bangunan atau bagian bangunan yang terpisah, dengan
62
mempertimbangkan jenis kelamin, umur, catatan kejahatan mereka, alasan hukum bagi penahanan mereka dan kebutuhan akan perlakuan mereka (SMR 8). SMR juga menyatakan dengan tegas bahwa laki-laki dan perempuan sedapat mungkin harus ditahan di bangunan-bangunan yang terpisah; di dalam bangunan yang menerima laki-laki dan perempuan harus terpisah sama sekali (SMR 8 (a)). Sebagaimana dicatat di atas, dalam seksi penangkapan, pengawasan perempuan dan pemeriksaan mereka atau pakaian mereka harus dilakukan oleh para petugas perempuan.
Kegiatan 2:
Proses Pemeriksaan di Pengadilan
Tujuan 1. Mengenalkan peserta dengan berbagai aturan hukum yang penting terkait dengan hak-hak individu yang harus dijamin selama proses pemeriksaan di pengadilan dan penerapan aturan-aturan tersebut oleh aparat penegak hukum; 2. Menyadarkan para peserta atas pentingnya penerapan aturan hukum tersebut untuk melindungi cakupan luas Hak Asasi Manusia dalam masyarakat yang berdasarkan rule of law; 3. Menciptakan suatu kesadaran terhadap peserta dari hakim, jaksa dan pengacara atas peranan mereka dalam penegakan rule of law, termasuk hak-hak individu selama proses pemeriksaan di pengadilan; 4. Menciptakan kesadaran bahwa penegakkan peraturan peradilan yang adil dan tidak memihak tidak hanya baik meningkatkan perlindungan Hak Asasi Manusia, tetapi juga untuk untuk mendorong pemajuan perdamaian dan keamanan baik nasional maupun internasional.
Waktu 200 Menit Deskripsi 10 Menit
Bagian A Briefing Fasilitator
1. Fasilitator memberikan menjelaskan tujuan dan hal-hal yang akan dicapai dalam sesi ini; 2. Fasilitator membagi peserta dalam empat kelompok dan membagikan lembaran studi kasus yang berbeda pada masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari latar belakang profesi penegak hukum yang berbeda .
63
60 Menit
Bagian B Diskusi Kelompok.
Masing-masing kelompok akan membahas studi kasus dengan topik yang berbedabeda, yaitu : 1. Hak untuk diadili secara terbuka, bebas, adil dan tidak memihak dan hak atas pengadilan yang berwenang dan dibentuk berdasarkan hukum.; 2. Hak-hak tertuduh/terdakwa dalam proses peradilan, yakni pemeriksaan secara adil (akses pada pengadilan, persamaan kekuatan/equality of arms, penundaan persidangan tanpa alasan, pendampingan hukum termasuk pendampingan cuma-cuma, menguji bukti-bukti, dan beberapa prinsip lainnya yang penting yakni untuk mengajukan banding atau peninjuan kembali), hak terdakwa untuk mendapatkan hak atas putusan yang beralasan, bebas dari pemberlakukan hukum yang berlaku surut, dan pemidanaan ganda (double jeopardy).; 3. Hak saksi dan korban dalam proses persidangan misalnya atas perlindungan fisik dan mental, akses informasi peradilan dan akses untuk mendapatkan ganti kerugian. Bagi korban hak untuk mendapatkan ganti rugi baik kompensasi atau restitusi dan hak untuk rehabilitasi.; 4. Tiap Kelompok memilih juru bicaranya untuk sesi presentasi.
120 menit
Bagian C Presentasi Kelompok dan Masukan Narasumber
Fasilitator memandu sesi presentasi dengan memberikan waktu presentasi masingmasing 10 menit dan tanya jawab 15 menit. Setelah semua kelompok memberikan presentasi dan sesi tanya jawab diselesiakan, fasilitator membuat review singkat mengenai point-point penting yang dihasilkan selama diskusi.
Narasumber memberikan masukan dan mempresentasikan makalahnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.
10 Menit
Bagian D Fasilitator Memaparkan Reviewnya.
Studi Kasus Kegiatan 2 : Kelompok 1 : Pada bulan Februari 2010, terjadi bentrokan di Kabupaten Wayoyo antara suku Kwami dan Suku Magabi yang menewaskan 5 orang dari suku Kwami dan 15 orang lainnya luka-luka dari kedua belah pihak . Bentrokan ini dipicu oleh perebutan sengketa lahan dan berbagai peristiwa lainnya. Suku Kwami adalah suku yang selama ini mendukung kepala daerah Wayoyo yang baru saja memenangkan pemilihan kepala Daerah. Sementara suku Kwami adalah suku yang beberapa warganya diduga mendukung pemisahan diri dari Kabupaten Wayoyo dan menginginkan adanya kabupaten sendiri.
64
Dalam mengendalikan bentrokan tersebut, kepolisian melakukan tindakan-tindakan pengamanan diantaranya dengan melakukan penembakan gas air mata, peluru karet dan juga peluru tajam. Diduga dalam penembakan tersebut juga mengakibatkan tewasnya salah seorang dari suku Kwami. Paska bentrokan, polisi menangkap beberapa warga dari kedua belah pihak yang dianggap sebagai provokator, diantaranya salah seorang tokoh masyarakat dari suku Kwami. Warga suku Kwami berdemonstrasi ke kantor polisi dan meminta dibebaskannya tokoh masyarakat yang ditahan dan meminta aparat polisi yang melakukan penembakan diproses hukum. Paska bentrokan, beberapa warga suku Kwami terus menerus melakukan demonstrasi untuk menuntut penuntasan kasus tewasnya warga Kwami dan juga menyerukan untuk berpisah dari kabupaten Wayoyo dan membentuk kabupaten sendiri. Demonstrasi ini berlangsung terus dan bertambah besar, bahkan ada yang menyerukan kemerdekaan. Menghadapi ini, kepolisian meminta bantuan militer untuk melakukan pengamanan. Dengan tindakan tegas aparat demontrasi kemudian mereda, namun ada beberapa warga kemudian tidak puas dan melakukan perlawanan diam-diam, misalnya dengan cara pos-pos keamanan dari kepolisian maupun dari militer. Menghadapi perlawanan diam-diam ini, polisi dan militer meningkatkan penjagaan dan pengamanan lebih ketat. Dalam suatu peristiwa, sekelompok warga melakukan demontrasi di depan pos keamanan militer di Wayoyo dan diantaranya dengan melempari pos pengamanan tersebut. Demontrasi dapat dibubarkan, namun juga disertai dengan pengejaran kepada warga yang melakukan pelemparan. Pengejaran ini dilakukan sampai pada pemukiman warga Kwami dan melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga pelaku pelemparan, namun juga ditanggap orang-orang lain yang dianggap sebagai dalang dalam berbagai demonstrasi. Penangkapan ini mendapatkan perlawanan dari orang-orang yang hendak ditangkap tetapi merasa tidak melakukan perbuatan, dan beberapa anggota militer yang hendak menangkap kemudian melakukan penangkapan dengan keras diantaranya dengan melakukan pemukulan, menyeret, dan memborgol mereka untuk dibawa ke markas militer. Selama perjalanan, orang-orang yang ditangkap ini terus dipukuli oleh beberapa anggota militer. Bahkan, ketika berada di markas militer, selama proses interogasi orang-orang ini mengalami penyiksaan. Salah seorang dari yang ditahan dan dinterogasi beberapa hari kemudian meninggal dunia. Peristiwa yang terjadi di Kabupaten Wayoyo ini kemudian berkembang dan menjadi perhatian publik di masyarakat dan pemerintah pusat. Publik mendesak adanya proses hukum terhadap berbagai peristiwa tersebut, baik kepada masyarakat yang melakukan kekerasan dan pelanggaran hukum, juga kepada anggota polisi dan anggota militer. Pemerintah pusat juga memandang penting hukum ditegakkan dengan mengadili semua pihak yang melakukan pelanggaran hukum, dengan proses yang adil dan tidak memihak. Namun, pemerintah pusat juga berharap agar proses penegakan hukum juga akan memberikan dampak perdamaian di masyarakat khususnya antara suku Kwami dan suku Magabi. 65
Untuk melaksanakan penegakan hukum tersebut, semua institusi melakukan tugas dan kewenangannya baik dari kepolisian maupun militer. Sementara para tokoh masyarakat dari kedua suku mulai berunding untuk menyelesaikan sengketa antara kedua suku dan akan memilih jalan adat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Kelompok penggiat Hak Asasi Manusia mendesak untuk adanya proses penyelidikan yang menyeluruh dari berbagai kasus yang terjadi karena dalam berbagai peristiwa tersebut terdapat berbagai tindak pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Pertanyaan kepada kelompok: 1. Dari berbagai peristiwa yang terjadi, kemungkinan pengadilan apakah yang bisa ditempuh untuk memeriksa dan mengadili berbagai pihak yang berbeda, diantaranya masyarakat, anggota kepolisian dan anggota militer? 2. Bagaimana mamastikan peradilan yang akan dilakukan memenuhi prinsip-prinsip suatu peradilan yang berwenang/kompeten, adil dan tidak memihak, dan dibentuk berdasarkan hukum? Misalnya dalam konteks ini adalah anggota kepolisian yang diperiksa oleh anggota polisi, dan anggota militer yang diperiksa oleh institusinya sendiri, padahal tindak pidana terhadap penduduk sipil? 3. Apakah pengadilan koneksitas sejalan dengan prinsip peradilan yang mandiri dan tidak memihak?
Kelompok 2: Beberapa orang berikut ini adalah A, K, M, dan N yang merupakan anggota partai politik yang beroposisi terhadap pemerintah. Mereka seringkali mengkritik kebijakan pemerintah dengan keras dan juga melakukan berbagai macam unjuk rasa bersama massa. Dalam satu unjuk rasa yang besar-besaran, berakhir dengan kericuhan antara demonstran dengan aparat keamanan yang menimbulkan sejumlah pihak demonstran dan aparat keamanan luka-luka. Atas peristiwa tersebut, polisi melakukan penyelidikan dan menetapkan A,K,M, dan N sebagai pihak yang harus bertanggung jawab. Mereka ditetapkan sebagai tersangka baik sebagai pelaku dilapangan maupun sebagai pengorganisir unjuk rasa. A,K, dan M ditahan, sementara N berada di luar negeri. Dalam proses yang cepat, A,K M, dan N akhirnya dibawa ke pengadilan. Selama proses pengadilan, pihak yang bisa dihadirkan adalah A, K, dan M, sementara N tidak bisa dihadirkan karena berada diluar negeri. Kejaksaan menyatakan bahwa selama proses sebelumnya N tidak diketahui alamatnya di luar negeri. Mereka didampingi oleh sejumlah pengacara sejak pemeriksaan di tingkat kepolisian. Para pengacara ini sudah mengajukan berbagai keberatan tentang cepatnya proses ini diajukan ke pengadilan, termasuk para pengacara tidak mendapatkan berkas-berkas pemerikasaan yang memadai untuk mempersiapkan pembelaannya, dan tidak sempat untuk meminta dipanggilnya para saksi yang meringankan para tersangka selama proses penyelidikan.
66
Dalam persidangan, hakim menyatakan persidangan dilakukan dengan terbuka untuk umum, dengan membuat court calendar untuk persidangan tersebut selama 3 bulan, dengan persidangan seminggu dua kali. Pengacara memprotes jadwal persidangan dengan menyatakan bahwa mereka membutuhkan waktu yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan. Sampai dengan dimulai persidangan, para pengacara belum mendapatkan secara lengkap berkas-berkas pemeriksaan. Selama pemeriksaan saksi-saksi, dimana jaksa menghadirkan 20 orang saksi, dan pengacara mengajukan 20 orang saksi juga. Hakim menolak jumlah saksi yang diajukan oleh pembela karena dianggap beberapa saksi tidak relevan, dan hanya menerima 10 orang saksi yang akan dihadirkan oleh pengacara. Selama pemeriksaan saksi-saksi, pengacara memprotes hakim karena sering memberikan waktu yang sedikit bagi pihak pengacara untuk menguji keterangan saksi-saksi. Pengadilan akhirya memutuskan A, K dan N bersalah dan dijatuhi pidana, sementara M dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan A bersalah karena menyumbang dana untuk kegiatan demontrasi, sementara K dan N dianggap ikut bertanggungjawab karena menghadiri rapat-rapat dan merencanakan dan menggerakkan demo yang berujung pada bentrokan. Pengacara menolak argumen majelis hakim dan beralasan bahwa tidak ada hubungannya antara menyumbang dana untuk demonstrasi dan ikut rapat persiapan demonstrasi dengan adanya bentrokan saat terjadinya kerusuhan. Pengacara juga berargumen bahwa hukuman ini sebagai bentuk pembungkaman terhadap para terdakwa yang selama ini sering mengkritik kebijakan pemerintah. Sementara M, yang dibebaskan oleh pengadilan, merasa selama ini telah dikriminalisasi dan akan menggugat pihak-pihak yang menjeratnya sampai ke pengadilan. M akan menggugat secara perdata atas kerugian material dan immaterial atas apa yang dianggapnya kesalahan proses peradilan. Terlebih selama mengikuti proses peradilan, M berada dalam tahanan selama 3 bulan. Para terdakwa terhadap keputusan tersebut akan mengajukan banding, sementara jaksa juga akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Selain itu, atas bebasnya M, jaksa berencana untuk melakukan penuntutan kembali kepada M dengan pasal-pasal yang berbeda terkait dengan peranan M dalam demonstrasi yang berakhir dengan bentrokan.
Pertanyaan kepada kelompok: 1. Apakah dari kasus-kasus tersebut dapat ditemukan pelanggaran terhadap hak-hak para terdakwa untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dan tidak memihak? Jelaskan. 2. Apakah yang menurut bapak/Ibu tentang prinsip-prinsip proses pemeriksaan di pengadilan yang adil dan tidak memihak? 3. Mengapa prinsip tersebut mengalami kendala dalam pelaksanaannya?
67
Kelompok 3 : A, C dan S adalah tiga orang ibu yang kehilangan suaminya pada saat peristiwa pengeboman di Hotel Carrot pada bulan September 2010. S, selain kehilangan suaminya, dia juga harus kehilangan salah satu tangannya akibat peristiwa yang terjadi, dimana dia merupakan salah satu juru masak di hotel tersebut. Akibat cedera tersebut, S saat ini tidak bisa lagi bekerja sebagai juru masak. Sementara A dan C kehilangan dukungan hidup karena suaminya selama ini merupakan tulang punggung keluarga. Polisi kemudian melakukan investigasi dan menetapkan sejumlah tersangka, dan dalam 2 bulan kemudian kasus ini dilimpahkan ke pengadilan oleh pihak kejaksaan. S menjadi salah satu saksi dalam kasus ini dimana bekerja di hotel tersebut, S mengetahui salah satu tersangka yang menjadi salah satu karyawan di hotel tersebut. S sebenarnya tidak berani menjadi saksi mengingat dia masih mengalami trauma dan beberapa kali diancam oleh seseorang untuk tidak menjadi saksi. S akhirnya bersedia setelah adanya jaminan keselamatan baginya dan keluarganya, dan masuk dalam program perlindungan saksi. Selama persidangan, dimana ruangan dipenuhi pada pendukung dari para terdakwa, saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan mengalami tekanan mental atas teriakan dari para pengunjung. Beberapa kali hakim mengancam akan mengusir para pengunjung jika masih berteriak-teriak di ruang sidang. Penasehat hukum terdakwa juga tidak kalah “galak” dalam menguji keterangan para saksi. Kondisi ini dipantau oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang akhirnya memutuskan bahwa saksi S harus diperiksa dengan cara yang membuat dia merasa aman dan nyaman untuk bersaksi di persidangan. Permintaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini kemudian dikoordinasikan dengan jaksa dan disampaikan di pengadilan. Lembaga perlindungan saksi meminta agar saksi S keterangannya direkam dan dihadirkan ke pengadilan tanpa saksi S hadir dipersidangan. Permintaan ini ditolak oleh pengacara para terdakwa karena dianggap melanggar prinsip bahwa keterangan harus disampaikan dimuka pengadilan dan dapat diuji dalam sidang yang terbuka untuk umum. Hakim akhirnya memutuskan pemeriksaan saksi S tanpa dihadiri pengunjung sidang untuk menghindari tekanan kepada saksi S. Namun, ada masalah lain dimana saksi S masih mengalami trauma dan tidak berani berhadapan langsung dengan terdakwa yang sebelumnya dia kenal. Hakim akhirnya memutuskan adanya pemeriksaan incamera untuk saksi S. Putusan hakim ini diprotes oleh pengacara terdakwa dengan alasan melanggar hak-hak fundamental pada terdakwa. Pengadilan akhirnya memutuskan pada terdakwa bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, dan membayar restitusi kepada para korban. Selain itu hakim juga menetapkan kompensasi kepada para korban yang menjadi tanggung jawab negara. Namun, ada
68
masalah dengan putusan tentang restitusi dimana para terdakwa ini adalah pelaku yang masuk dalam katagori miskin dan tidak mungkin membayar restitusi. Selain itu, putusan tentang kompensasi dan restitusi juga dianggap terlalu kecil dibandingkan kebutuhan ekonomi para korban.
Pertanyaan kelompok 3 : 1. Bagaimana perlindungan saksi dan korban menurut KUHAP dan UU Perlindungan Saksi dan Korban? 2. Bagaimana memberikan keseimbangan antara pemberian perlindungan saksi dan korban dengan menjamin hak-hak terdakwa? 3. Apakah kesulitan dan kendala dalam praktik perlindungan saksi dan korban?
Penjelasan Ringkas Bacaan Kegiatan 2 Sebagian besar dari bahan bacaan ini disarikan dari Manual “Human Rights in the Administration of Justice” yang dikeluarkan oleh PBB.
Pengantar Bagian ini merupakan kelanjutan dari Kegiatan 1 yang menjabarkan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak dalam tahap penyelidikan/penyidikan dalam proses peradilan pidana dan bagian ini merupakan penjabaran dari sejumlah hak-hak dan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Berbagai hak yang akan dijabarkan dalam bagian ini adalah hak untuk diperiksa/diadili oleh pengadilan yang kompeten (berwenang), mandiri dan tidak memihak, hak-hak terdakwa dalam proses persidangan dengan pemeriksaan yang adil, diantaranya hak untuk akses pada pengadilan, persamaan kekuatan/equality of arms, penundaan persidangan tanpa alasan, pendampingan hukum termasuk pendampingan cuma-cuma, menguji buktibukti, dan beberapa prinsip lainnya yang penting yakni untuk mengajukan banding atau peninjuan kembali.Bagian ini juga akan membahas tentang hak atas Penghukuman dan keadilan bagi korban diantaranya; bagi terdakwa untuk mendapatkan hak atas putusan yang beralasan, bebas dari pemberlakukan hukum yang berlaku surut, dan pemidanaan ganda (double jeopardy), dan hak atas kompensasi atas kesalahan penegakkan hukum. Lainnya adalah terkait dengan hak-hak saksi dan korban dalam proses persidangan misalnya atas perlindungan fisik dan mental, akses informasi peradilan dan akses untuk mendapatkan ganti kerugian.
69
Jaminan hak-hak tersebut dalam hukum nasional terdapat dalam UUD 1945, UU Hak Asasi Manusia, UU Kekuasaan Kehakiman, KUHAP dan sejumlah UU lainnya serta sejumlah peraturan teknis dibawah UU. Berbagai instrumen Hak Asasi Manusia yang terkait dengan hak-hak tersebut diatas, diantaranya adalah Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa, Konvensi Hak Asasi Manusia Amerika, Piagam Afrika Tentang Hak Manusia dan Masyarakat, Statuta untuk Pengadilan Internasional untuk Negara Bekas Yugoslavia/the International Tribunal for Former Yugoslatia (ICTY) dan Pengadilan Intenational untuk Rwanda/the International Tribunal for Rwanda (ICTR), Statuta Roma untuk Mahkamah Pidana Internasional/ International Criminal Court (ICC), dan sejumlah regulasi lainnya misalnya Konvensi Anti Penyiksaan dan regulasi yang berupa prinsip dan protokol yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
1. Hak untuk Diadili oleh Pengadilan Kompeten/berwenang, Mandiri, dan tidak Memihak, dan Dibentuk Berdasarkan Hukum Jaminan untuk diadili oleh pengadilan yang berwenang, mandiri/merdeka, tidak memihak dan dibentuk berdasarkan hukum terdapat dalam UUD 1945 diantaranya Pasal 24 yang menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 28 juga memberikan jaminan hak-hak tersebut dengan menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 17 UU No. 39 tahun 1999 juga melindungi hak-hak tersebut dengan menyatakan setiap orang tanpa diskiriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. UU No. 48 tahun 2009 menyatakan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
70
Dalam Pasal 3 dinyatakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 4 menyatakan Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedabedakan orang. Pasal 5 mewajibkan kepada hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan para hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Pasal 6 memberikan jaminan bahwa tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam Pasal 16 menyatakan “tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”. Pasal 18 menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Berbagai ketentuan diatas menunjukkan bahwa negara Indonesia memberikan jaminan seseorang yang diadili dengan adanya jaminan untuk adanya pengadilan yang berwenang dengan membagi dalam berbagai bentuk pengadilan sesuai perkara yang dihadapinya, adanya jaminan hak untuk pengadilan yang adil dan tidak memihak dan bebas, dan pengadilan harus dibentuk berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam perkara pidana, hak atas pengadilan yang berwenang juga diatur secara tegas dalam Pasal 84-87 KUHAP yang membagi kewenangan pengadilan dalam setiap tahapan, yaitu Pengadilah Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Konteks kewenangan pengadilan ini dalam perkara pidana juga dinyatakan dalam Pasal 147 yang menyatakan bahwa pengadilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa sengketa kewenangan. Pasal 151 menyebut bahwa Pengadilan Tinggi berwenang mengadili antara dua Pengadilan Negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukumnya. Dalam beberapa pengaturan dalam tindak pidana tertentu, telah ada berbagai ketentuan dalam UU yang memberikan mandapat adanya kewenangan pengadilan dalam kasuskasus tertentu misalnya kasus korupsi dengan pengadilan tindak pidana korupsi dan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat dengan pengadilan HAM.
71
Hak untuk diadili oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak harus diterapkan dalam semua tahap sebagaimana dijamin dalam Pasal 14 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, yang menyatakan “Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum”. Meskipun Pasal 7 ayat (1) PiagamAfrika hanya menyatakan pengadilan atau mahkamah yang “kompeten” (Pasal 7 ayat (1) huruf b) atau “tidak memihak” (Pasal 7 ayat (1) huruf d), Pasal 26 Piagam Afrika membebankan kewajiban bagi setiap negara anggotanya juga “untuk menjamin kemandirian pengadilan”. Pasal 8 ayat (1) Konvensi HAM Amerika menyatakan “suatu pengadilan yang kompeten, mandiri dan tidak memihak, yang dibentuk berdasarkan hukum”, dan Pasal 6 ayat (1) Konvensi HAM Eropa menyatakan “suatu pengadilan yang mandiri dan tidak memihak yang dibentuk berdasakan hukum”. Regulasi lainnya atas jaminan hak ini terdapat dalam Pasal 40 Statuta untuk ICC yang menyatakan “para hakim harus independen dalam melaksanakan fungsinya” dan bahwa mereka “harus tidak terkait dengan semua aktivitas yang akan mencampuri fungsi yudisialnya atau akan mempengaruhi keyakinannya terhadap kemandirian (pengadilan)”.
2. Hak atas Pemeriksaan yang Adil Jaminan atas pemeriksaan yang adil terdapat dalam Pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Pasal 28D juga menjamin hak atas pemeriksaan yang adil dengan menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 menyatakan “dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Pasal 5 Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Menyatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan para hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Pasal 6 menyatakan “tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain”.
72
Dalam Pasal 17 menyatakan pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Hak ingkar tersebut adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya. Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Hak atas pemeriksaan yang adil, dalam KUHAP telah dijabarkan dalam sejumlah ketentuannya, diantaranya hak untuk melakukan pembelaan, baik sendiri maupun dengan penasehat hukumnya, hak atas akses berkas pemeriksaan, hak untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan, dan memberikan pertanyaan atau menguji saksi-saksi yang dihadapkan di pengadilan, dan hak-hak lain yang pada pokoknya menjamin bahwa terdakwa diadili secara adil. Bahwa KUHAP juga memberikan ketentuan bagi hakim yang dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa (Pasal 158). Dalam hukum internasional, hak atas pemerikaan “yang adil” terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Pasal 6 ayat (1) Konvensi HAM Eropa, sementara Pasal 8 ayat (1) Konvensi HAM Amerika menyatakan “jaminan yang sesuai prosedur (due guarantee)”. Piagam Afrika tidak secara spesifik menyebut hal ini, tetapi dinyatakan bahwa berdasarkan Pasal 60, Komisi HAM Afrika “harus mengikuti inspirasi” dari instrumen (hukum) internasional untuk perlindungan hak-hak manusia dan masyarakat, suatu aturan yang dapat menjadi inspirasi, diantaranya dalam aturan Pasal 14 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik ketika menerjemahkan jaminan peradilan sebagaimana dalam Pasal 7 Piagam Afrika. Pasal 20 ayat (2) dan 21 ayat (2) Statuta ICTR dan ICTY menyatakan bahwa terdakwa berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka dalam menentukan pidana terhadapnya, meskipun dengan aturan bahwa perlindungan saksi dan korban mensyaratkan tindakan yang “harus termasuk, tetapi tidak terbatas pada, tindakan prosedur in camera/tertutup dan perlindungan identitas korban” (Pasal 21 dan 22 Statuta ICTR dan ICTY). Hak terdakwa sebagaiman disebutkan dalam Statuta tersebut diserap dari Pasal 14 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Dengan memandang jaminan minimum yang terdapat dalam Pasal 14 ayat (3) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dalam proses pidana, Komite HAM menjelaskan 73
dalam Komentar Umum No. 13 bahwa tidak selalu mencukupi untuk menjamin keadilan dalam suatu pemeriksaan sebagaimana disyaratkan dalam paragraf 1 Pasal 14, yang kemudian memberikan kewajiban lanjutan kepada negara-negara (pihak). Khususnya ketika dalam hal dimana hukuman mati mungkin diterapkan, “kewajiban untuk setiap negara pihak untuk mengamati secara ketat semua jaminan peradilan yang adil dan tidak memihak yang diatur dalam Pasal 14 mengakui tanpa pengecualian.
a. Hak atas Akses ke Pengadilan Jaminan untuk adanya akses ke pengadilan dijamin oleh UUD 1945 dalam Pasal 24 tentang adanya lembaga kekuasaan kehakiman menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan lainnya, dan Pasal 28 yang memberikan jaminan hak-hak setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 17 UU No. 39 tahun 1999 yang menyatakan setiap orang tanpa diskiriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. UU No. 48 tahun 2009 menyatakan Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pasal 4 menyatakan Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pasal 4 ayat (2) menyatakan Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pasal 5 mewajibkan kepada hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan para hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Pasal 6 memberikan jaminan bahwa tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam Pasal 16 menyatakan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Pasal 18 menyatakan bahwa 74
kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dalam KUHAP, seseorang tersangka berhak perkaranya diajukan dengan segera oleh Penuntut Umum ke pengadilan dan terdakwa berhak untuk segera diadili di pengadilan (Pasal 50). Terkait dengan hak ini, dalam permulaan persidangan hakim memeriksa dalam hal terdakwa tidak menghadiri persidangan, hakim memeriksa apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah, dan memerintahkan adanya pemanggilan kembali jika terdakwa tidak dapat hadir dipersidangan meski sudah dipanggil secara sah (Pasal 154). Ketentuan ini menjamin bahwa seseorang mungkin tidak mengetahui menjadi terdakwa karena kurangnya informasi yang cukup. Berdasarkan prektek peradilan internasional, terkait dengan hak untuk akses ke pengadilan, Pengadilan HAM Eropa mengatur bahwa Pasal 6 ayat (1) “menjamin hak setiap orang untuk melakukan klaim terkait dengan hak-hak sipilnya dan kewajiban untuk mempersoalkan dihadapan pengadilan”; ketika seorang tahanan ditolak permohonanya (di Inggris) untuk meminta nasehat seorang penasehat hukum untuk melakukan gugatan perdata untuk menuntut petugas penjara, penolakan ini merupakan pelanggaran hak pemohon untuk ke pengadilan sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 6 ayat (1). Hal yang sama muncul dalam kasus Campbell dan Fell dimana pemohon komplain atas penundaan yang dilakukan otoritas penjara untuk memberikan mereka ijin untuk mencari nasehat hukum atas cedera-cedera yang mereka alami dalam suatu insiden di penjara. Meskipun mereka akhirnya mendapatkan ijin, pengadilan menekankan bahwa “untuk pembuktian dan alasan lainnya akses yang cepat terhadap nasehat hukum penting dalam kasus cederanya seseorang” dan bahwa “penghindaran, meski dalam karakter yang sementara, dapat dikatakan bertentangan dengan Konvensi (Hak Asasi Manusia Eropa)”. Dalam sejumlah kasus, pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa juga menemukan bahwa pelanggaran hak atas akses terhadap pengadilan dalam kasus untuk mendapatkan hak dan kewajiban sipil, termasuk hak milik dan hak atas akses terhadap anak, diputuskan. Hak untuk akses ke pengadilan juga berarti bahwa, contohnya, laki-laki dan perempuan harus mempunyai akses yang sama dan persamaan ini mungkin memerlukan pemberian bantuan hukum untuk tujuan menjamin efektifitas hak tersebut. Hak atas akses ke pengadilan berarti bahwa tidak satu orangpun haknya ini dihilangkan apakah oleh hukum, prosedur administratif atau karena sumber daya materialnya atas upaya untuk ke pengadilan untuk tujuan mempertahankan hak-haknya. Perempuan dan laki-laki berhak mendapatkan persamaan akses ke pengadilan.
75
b. Hak atas Pemeriksaan yang Terbuka Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan dalam Pasal 13, semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undangundang menentukan lain.Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada mengakibatkan putusan batal demi hukum. Pasal 64 KUHAP menyatakan “tersangka atau terdakwa berhak diadili di sidang yang terbuka untuk umum”. Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anakanak, dan jika hakim tidak menyatakan itu dapat mengakibatkan batalnya putusan demi hukum (Pasal 153). Hak atas pemeriksaan yang terbuka dijamin dalam Pasal 14 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Pasal 6 ayat (1) Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa yang memberikan catatan bahwa media atau publik dapat dikeluarkan dalam keseluruhan atau sebagian dari proses pemeriksaan pengadilan untuk alasan-alasan khusus tertentu, misalnya, kepentingan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam masyarakat yang demokratis, kepentingan kehidupan pribadi para pihak, atau ada kepentingan keadilan lainnya yang mensyaratkan untuk itu. Konvensi Eropa juga menambahkan bahwa untuk kepentingan anak-anak dapat menjadi alasan untuk melakukan proses persidangan secara tertutup. Pasal 8 ayat (5) Konvensi Hak Asasi Manusia Amerika menyatakan bahwa hak ini hanya dalam hal proses peradilan pidana, yang harus terbuka untuk umum, kecuali sepanjang diperlukan untuk melindungi kepentingan keadilan. Pasal 79 (A) hukum acara dan pembuktian untuk ICTR dan ICTY memberikan kemungkinan pengadilan melakukan persidangan secara tertutup untuk alasan-alasan ketertiban publik atau moral, keselamatan, keamanan, atau merahasiakan identitas korban atau saksi sebagaimana diatur dalam Aturan 75, atau untuk perlindungan kepentingan keadilan. Untuk ini, pengadilan harus terbuka tentang alasan untuk melakukan itu. Dalam Komentar Umum No. 13 terhadap Pasal 14 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Komite Hak Asasi Manusia menekankan bahwa pemeriksaan yang terbuka adalah perlindungan yang penting untuk kepentingan individu dan masyarakat pada umumnya. Selain atas kondisi-kondisi yang dikecualikan sebagaimana dalam Pasal 14 ayat (1), pemeriksaan harus terbuka untuk publik, termasuk media massa, dan tidak harus misalnya dibatasi hanya pada orang-orang tertentu saja. Walaupun pengadilannya tidak terbuka, putusan harus, dengan pengecualian yang dibuat secara khusus secara ketat, dilakukan terbuka, berdasarkan Pasal 14 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Kewajiban untuk menahan persidangan terbuka berdasarkan Pasal
76
14 ayat (1) menjadi kewajiban negara dan tidak tergantung pada permintaan oleh para pihak. Hukum dan praktik peradilan harus menyediakan kemungkinan untuk adanya kehadiran publik, jika masyarakat menginginkan. Kewajiban ini kemudian menyiratkan bahwa pengadilan harus membuat informasi mengenai waktu dan tempat pemeriksaan selain yang tersedia bagi publik dan menyediakan fasilitas yang memadai untuk kehadiran publik yang ingin mengikuti persidangan, dengan pembatasan yang masuk akal, dengan mempertimbangkan misalnya potensi kepentingan publik dalam kasus tersebut, waktu pemeriksaan lisan dan waktu permintaan publikasi resmi yang telah dibuat. Kegagalan pengadilan untuk membuat/menyediakan ruangan persidangan yang besar bukan merupakan pelanggaran hak atas pemeriksaan yang terbuka, jika dalam kenyataanya tidak ada publik yang tertarik terhalangi untuk menghadiri pemeriksaan lisan. Prinsip keterbukaan berarti bahwa pengadilan yang dilakukan secara rahasia bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) seperti kasus 8 mantan anggota parlemen Zaire dan seorang pengusaha dimana – dari banyak kelemahan pengadilan lainnya- tidak dilakukan secara terbuka dan kemudian dihukum 15 tahun penjara dan untuk pengusaha dihukum 5 tahun. Pasal 14 ayat (1) telah dilanggar dalam kasus dimana pemeriksaan pengadilan dilakukan secara tertutup saat negara pihak gagal untuk menjelaskan secara sah tindakan tersebut sesuai dengan syarat dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Pasal 14 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa “setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak”. Pasal 6 ayat (1) Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa menyatakan bahwa putusan harus diucapkan terbuka. Pasal 8 ayat (5) Konvensi Hak Asasi Manusia Amerika hanya merujuk pada keterbukaan proses pemeriksaan saja, dan Pasal 7 Piagam Afrika tidak membahas hal ini. Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) Statuta untuk ICTR dan ICTY menyatakan bahwa putusan pengadilan yang “terbuka”. Berdasarkan Pasal 74 ayat (5) Statuta untuk ICC menyatakan bahwa keputusan atau ringkasannya harus dilakukan dalam pengadilan yang terbuka. Dalam pandangan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, obyek sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) terkait dengan keterbukaan putusan adalah untuk memastikan pengawasan peradilan oleh publik yang bertujuan untuk menjamin hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak.
c. Hak untuk Diperiksa Tanpa Penundaan yang Tidak Beralasan atau dalam Waktu yang Masuk Akal Jaminan atas pengadilan tanpa penundaan cukup jelas dinyatakan dalam KUHAP sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 50. Tersangka berhak segera mendapatkan
77
pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum dan berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. Dalam proses pengadilan, terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan. Berdasarkan Pasal 14 ayat (3) huruf c Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, dan Pasal 20 ayat (4) huruf c dan Pasal 21 ayat (4) huruf c Statuta untuk ICTR dan ICTY menyatakan setiap orang yang menghadapi dakwaan pidana harus mendapatkan hak untuk diadili tanpa penundaan yang tidak beralasan. Pasal 7 ayat (1) Piagam Afrika, Pasal 8 ayat (1) Konvensi Amerika dan Pasal 6 ayat (1) Konvensi Eropa menyatakan setiap orang untuk diperiksa dalam waktu yang masuk akal. Bahwa maksud diperiksa tanpa penundaan yang tidak beralasan berdasarkan Komentar Umum No. 13, Komite Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa hak untuk diperiksa tanpa penundaan yang tidak beralasan adalah jaminan bahwa terkait tidak hanya pada waktu dimana pengadilan harus dimulai, tetapi juga waktu dimana harus selesai dan putusan yang dibuat, semua tahap harus dilakukan tanpa penundaan yang tidak beralasan. Untuk membuat hak ini efektif suatu hukum acara/prosedur harus ada untuk memastikan bahwa pengadilan akan melaksanakan tanpa penundaan yang tidak beralasan dalam tingkat pertama atau tingkat banding. Pandangan ini kemudian ditekankan dalam yurisprudensi Komite, sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) huruf c dan ayat (5) yakni hak untuk melakukan peninjuan kembali atas putusan dan hukuman yang harus dibuat tanpa penundaan. Penting untuk diperhatikan bahwa Komite juga telah membuat kejelasan bahwa situasi ekonomi yang sulit dari Negara-negara bukan merupakan alasan untuk tidak mematuhi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, dan ditekankan dalam hal hak yang diatur dalam Kovenan Internasional merupakan standar minimum dimana semua Negara setuju untuk meninjau.
d. Hak untuk Membela Dirinya Sendiri atau Melalui Pengacara yang Dipilih Sendiri Hak atas pendampingan hukum dijamin dalam sejumlah peraturan perundang-undangan diantaranya dalam Pasal 18 ayat (4) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan “setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Dalam Pasal 56 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Hak untuk pembelaan terhadap seorang terdakwa dijamin dalam KUHAP, diantaranya sebagaimana dalam Pasal 54, guna kepentingan pembelaan terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada 78
setiap tingkat pemeriksaan. Terdakwa berhak memilih sendiri pengacaranya (Pasal 55), dalam hal terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, berhak atas penasehat hukum yang ditunjuk secara gratis (Pasal 56). (lihat uraian tentang hak atas penasehat hukum ini dibagian kegiatan I). Hak untuk penasehat hukum ini termasuk hak terdakwa dalam tahanan untuk menghubungi penasehat hukumnya (Pasal 57 ayat (1)), berhak mendapatkan penjelasan tentang penahanannya kepada keluarga atau orang lain yang serumah atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan penangguhannya (Pasal 59). Terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60). Semua instrumen Hak Asasi Manusia menjamin hak setiap orang yang didakwa melakukan kejahatan membela dirinya sendiri atau melalui pendamping hukum yang dipilihnya sendiri. Sejumlah instrumen tersebut yaitu Pasal 14 ayat (3) huruf d Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Pasal 7 ayat (1) huruf c Piagam Afrika, Pasal 8 ayat (2) huruf d Konvensi Hak Asasi Manusia Amerika dan Pasal 6 ayat (3) huruf c Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa dan Pasal 20 ayat (4) huruf d dan Pasal 21 ayat (4) huruf d Statuta untuk ICTR dan ICTY. Dalam komentar umum No. 13 atas Pasal 14 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Komite Hak Asasi Manusia menekankan bahwa terdakwa atau pengacaranya harus mempunyai hak untuk bertindak semestinya dan tanpa rasa takut dalam mengusahakan semua pembelaan yang memungkinkan dan hak untuk menguji berjalannya kasus jika mereka mempercayai bahwa tidak adil. Dalam hal adanya pengadilan in absensia yang dengan alasan yang sah dilakukan, pengamatan yang ketat atas hak-hak dalam pembelaan sangat penting. Hak atas akses pendampingan hukum harus efektif tersedia dan Komite Hak Asasi Manusia menyimpulkan bahwa Pasal 14 ayat (3) telah dilanggar dalam kasus dimana seseorang tidak mempunyai pendampingan hukum selama penahanan 10 bulan pertama, dan diadili tanpa kehadirannya. Berdasarkan padangan Komite Hak Asasi Manusia bahwa suatu keharusan bahwa pendampingan hukum harus ada dalam kasus-kasus terkait hukuman mati yang tidak hanya dalam pengadilan tingkat pertama tetapi juga dalam tingkat selanjutnya. Pendampingan hukum terhadap terdakwa yang menghadapi hukuman mati ini harus disediakan dalam bentuk yang memastikan adanya keadilan secara memadai dan efektif. Pasal 14 ayat (3) menyatakan terhadap penentuan dakwaan pidana setiap orang berhak mendapatkan pendampingan hukum yang ditunjuk olehnya, demi kepentingan keadilan, 79
dan tanpa pembayaran (cuma-cuma) dalam hal terdakwa tidak mempunyai cukup biaya untuk membayar. Pasal 6 ayat (3) huruf c Konvensi Eropa juga menyatakan bahwa “hak setiap orang yang tidak mempunyai biaya untuk penasehat hukum diberikan secara cuma-cuma karena kepentingan keadilan”. Pasal 8 ayat (2) Konvensi Hak Asasi Manusia Amerika memberikan kewenangan kepada negara-negara pihak untuk melakukan ini, sementara Piagam Afrika tidak menjelaskan tentang bantuan hukum cuma-cuma. Pasal 20 ayat (4) huruf d dan Pasal 21 ayat (4) huruf d mempunyai pengaturan yang hampir sama dengan Pasal 14 ayat (3) huruf d Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma, Pasal 14 ayat (3) huruf d Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Pasal 6 ayat (3) Konvensi Eropa memberikan dua syarat : pertama, ketidakmampuan/ketiadaan cukup biaya untuk membayar pengacara dan kedua demi kepentingan keadilan memerlukan adanya bantuan hukum tersebut. Kepentingan keadilan akan mensyaratkan adanya bantuan hukum dalam kasus-kasus yang diancam dengan hukuman mati dalam hal terdakwa membutuhkan bantuan tersebut dan tidak mampu membayar pengacara. Dalam kasus terkait dengan gugatan hak konstitusi, Komite Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa dimana seorang yang dihukum memohonkan uji materi atas penyimpangan dalam pengadilan kasus pidana dilakukan tidak semestinya dan membutuhkan biaya bantuan hukum untuk mengajukan pemulihan hak-hak konstitusionalnya dan adanya kepentingan pengadilan, maka pendampingan hukum harus disediakan oleh negara. Peninjauan kembali tersebut akan mensyaratkan suatu pemeriksaan yang terbuka dan konsistensi/ kesesuaian dengan Pasal 14 ayat (3) huruf d Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Pasal 14 akan dianggap dilanggar jika tidak ada bantuan hukum dan penolakan atas kesempatan seseorang untuk menguji penyimpangan pengadilan pidana dalam suatu Mahkamah Konsititusi dengan pemeriksaan yang terbuka. Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa terkait dengan Pasal 6 ayat (3) huruf c Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa menyatakan bahwa “hak untuk terdakwa diberikan, dalam kondisi khusus, pendampingan hukum gratis merupakan salah satu aspek dalam prosedur peradilan pidana yang bebas dan adil”. Dalam menentukan apakah kepentingan pengadilan mensyaratkan pemberian bantuan hukum gratis, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa telah memberikan sejumlah kriteria, seperti tingkat keseriusan kejahatan yang terjadi, resiko beratnya hukuman dari orang yang didakwa, dan kompleksitas kasusnya. Dalam hal hukuman maksimal 3 tahun penjara atas kejahatan obat-obatan, pengadilan menyatakan bahwa bantuan hukum gratis harus diberikan dengan alasan bahwa tidak semata-mata ada banyak yang dipertaruhkan. Ketika pelanggaran diduga terjadi dalam hal seseorang pada masa percobaan, ada faktor lain yaitu kompleksitas kasusnya dimana ada pengaturan tentang kemungkinan melakukan hukuman yang ditunda dan memutuskan hukuman baru. Konseskuensinya, ada 80
pelanggararan atas Pasal 6 ayat (3) huruf c Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa. Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa menyatakan bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa diterapkan dalam hubungannya dengan pengadilan banding atau kasasi tergantung pada corak khusus dari prosedur yang dianut. Pertimbangan harus diambil dalam keseluruhan proses yang dilakukan oleh pengadilan dan peranan dari pengadilan banding dan kasasi tersebut. Dalam kasus Granger, dimana bantuan hukum ditolak, proses banding terhadap hukuman atas sumpah palsu dimana orang tersebut dihukum selama 5 tahun. Dicatat oleh pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa bahwa tidak ada pertanyaan tentang kepentingan apa yang dipertaruhkan dalam tingkat banding. Setelah memeriksa proses di pengadilan Banding, pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa menemukan bahwa orang tersebut tidak dalam posisi sepenuhnya memahami pandangan awal yang dimajukan oleh Pengadilan Tinggi oleh Penuntut umum atau argumen lawannya yang diajukan ke pengadilan dan hal ini jelas bahwa dia tidak akan mampu membuat jawaban yang efektif atas argument tersebut atau pertanyaan dari pengadilan. Salah satu alasan untuk banding, memunculkan masalah kompleksitas dan kepentingan, yang dalam kenyataan sangat sulit bahwa pengadilan tinggi harus menunda pemeriksaan dan meminta transkrip dari bukti-bukti yang diberikan pada pengadilan pemohon, dan kemudian mampu untuk menguji hal tersebut lebih dalam. Dalam situasi ini, pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa menyatakan bahwa beberapa hal harus diadakan oleh otoritas yang berwenang, termasuk pengadilan tinggi untuk menilai semua kemungkinannya dalam memastikan proses yang adil dalam proses tingkat banding, untuk mempertimbangkan kembali penolakan bantuan hukum. Dalam pandangan pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, ada kepentingan keadilan untuk bantuan hukum gratis yang diberikan kepada pemohoan setidaknya pada tahapan penundaan proses berikutnya, ketika proses semacam itu akan membuat kontribusi yang efektif terhadap prosesnya, dan kedua akan membuat pengadilan mendapatkan pemeriksaan yang berguna dari argument ahli hukum dari dua pihak dalam masalah yang kompleks. Pengadilan menyatakan bahwa terdapat pelanggaran Pasal 6 ayat (3) huruf c dan Pasal 6 ayat (1) Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa. Terkait atas hak untuk akses ke penasehat hukum adalah adanya Hak Atas Komunikasi Istimewa dengan Pengacaranya (Right to previleged communication with one’s lawyer). Hak ini diterapkan dalam tahapan pengadilan pertama dan pengadilan selanjutnya selama terdakwa harus dipastikan mempunyai waktu dan fasilitas yang memadai untuk berkonsultasi dengan pengacaranya secara rahasia. Setiap orang mempunyai hak untuk membela dirinya sendiri atau menunjuk pengacara atas pilihannya sendiri untuk memastikan adanya pembelaan yang efektif. Hak atas pendampingan hukum harus secara efektif disediakan, khususnya dalam kasus-kasus hukuman mati. Penahanan yang tanpa diketahui dunia luar (incommunicado) merupakan pelanggaran terhadap hak atas akses yang efektif terhadap pengacara. Jika 81
tidak ada kecukupan biaya untuk membayar pengacara, dan jika kepentingan pengadilan membutuhkan, seorang terdakwa kasus pidana mempunyai hak untuk bantuan hukum gratis. Kepentingan keadilan terkait dengan berbagai aspek diantaranya beratnya kejahatan dan ancaman hukumannya yang juga akan terkait dengan kompleksitas kasusnya. Terdakwa harus mempunyai waktu dan fasilitas untuk berkomunikasi dengan pengacaranya. Komunikasi tersebut merupakan hak istimewa dan harus rahasia.
e. Hak untuk Hadir di Persidangan Hak untuk hadir di persidangan merupakan hak yang penting karena merupakan salah satu implementasi dari persidangan yang adil. Kehadiran seorang terdakwa akan menjamin proses pemeriksaan bagi dirinya dalam melakukan pembelaan diri dihadapan pengadilan. Berdasarkan ketentuan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 12 menyatakan pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain, dan dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa. Dalam ketentuan KUHAP, hak ini dijelaskan dalam Pasal 152 bahwa hakim memerintahkan kepada penuntut umum untuk memanggil terdakwa untuk datang di persidangan. Kemudian, hakim dalam melakukan pemeriksaan menanyakan kepada terdakwa tentang identitas terdakwa (Pasal 155 ayat (1)). Pada Pasal 154, hakim yang memerintahkan seorang terdakwa untuk hadir di persidangan, meskipun dia dalam tahanan. Hak untuk hadir dipersidangan ini sering dikaitkan dengan adanya pengadilan in absensia, dimana terdakwa tidak dapat dihadirkan. Untuk ini, KUHAP telah menjelaskan bahwa seorang terdakwa harus dipanggil secara sah, dan diberikan kesempatan untuk menghadiri persidangan, dan jika tidak mau menghadiri persidangan dapat dipanggil paksa (Pasal 155). Pengadilan in absensi dalam beberapa regulasi dimungkinkan, misalnya dalam perkaraperkara korupsi, dimana terdakwa seringkali melarikan diri, atau berupaya menghindari pengadilan. Dalam hukum internasional, berdasarkan Pasal 14 ayat (3) huruf d Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Pasal 20 ayat (4) huruf d dan Pasal 21 ayat (4) huruf d Statuta untuk ICTR dan ICTY menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk diperiksa dengan kehadirannya. Sementara Pasal Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa tidak menyebutkan secara jelas hak-hak seseorang untuk hadir dalam pengadilan, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa telah menyatakan jika seseorang yang tidak mempunyai maksud untuk menghindari persidangan dan pengadilan tidak memanggil untuk hadir di persidangan dan kemudian dia disidang secara in absensia maka pengadilan tidak berlangsung secara adil dan ini merupakan pelanggaran Pasal 6 ayat (1) Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa.
82
Terkait dengan pengadilan in absensia, meskipun sampai saat ini belum ada perkembangan dan teori tentang pengadilan in absensia, namun pengadilan in absensia ini mungkin dapat diterima dengan dilakukan kondisi-kondisi yang khusus. Telah jelas dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik berdasarkan Komentar Umum No. 13 dan 14 yang menyatakan ketika pengadilan in absensi yang dilakukan sah/atau beralasan, pengamatan yang ketat terhadap pembelaan adalah hal yang penting. Konsekuensinya, meskipun pengadilan in absensia tidak melanggar Pasal 14 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, persyaratan dasar untuk adanya pengadilan yang adil harus dijamin. Pengadilan in absensia hanya sesuai dengan Pasal 14 dalam hal terdakwa telah dipanggil dalam waktu yang cukup dan diinformasikan adanya pengadilan terhadapnya, dan adanya pembuktian bahwa ada penghormatan atas prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak. Bahwa asumsi telah adanya pemanggilan dalam waktu yang cukup, Komite Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa dalam hal ini tidak cukup menjadi dasar untuk keabsahan dari pengadilan in absensia bagi terdakwa. Pengadilan harus membuktikan adanya informasi kepada terdakwa dan menunda persidangan sehingga tidak ada pelanggaran atas hak untuk hadir dipersidangan.
f.
Hak untuk Tidak Dipaksa Bersaksi Melawan Dirinya Sendiri atau Mengakui Perbuatan
Hak untuk tidak bersaksi atau memberikan keterangan yang melawan dirinya sama halnya dengan hak untuk tidak mengakui perbuatan, dimana seorang terdakwa mempunyai hak ingkar. Hak ini dijamin misalnya dalam Pasal 52 KUHAP yang menyatakan bahwa seorang terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada hakim. Dalam Pasal 166 KUHAP dinyatakan bahwa pertanyaan menjerat tidak boleh diajukan kepada terdakwa. Selain itu, hak ingkar ini memberikan hak terdakwa untuk menolak dakwaan meskipun dengan memberikan keterangan yang tidak benar. Seorang terdakwa yang memberikan keterangan dimuka pengadilan dimana dia menjadi pihak yang diadili, atas keterangannya yang tidak benar, tidak dapat dikenai sumpah palsu. Dalam hukum Hak Asasi Manusia internasioal, sebagaimana dalam Pasal 14 ayat (3) huruf g Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang menyatakan bahwa “dalam penentuan setiap dakwaan pidana terhadapnya setiap orang berhak untuk tidak dipaksa bersaksi terhadap dirinya sendiri atau mengakui bersalah”. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) huruf g Konvensi Amerika “setiap orang berhak untuk tidak dipaksa menjadi saksi terhadap dirinya sendiri atau mengaku bersalah”, dan Pasal 8 ayat (3) menyatakan “pengaduan bersalah oleh terdakwa hanya sah jika diberikan paksaan dalam bentuk apapun”. Sementara piagam Afrika tidak mengatur tentang ini. Pasal 55 ayat (1) huruf a Statuta ICC dan Pasal 20 ayat (4) huruf g dan 21 ayat (4) huruf g Statuta untuk ICTR dan ICTY melindungi hak untuk menjerat dirinya sendiri. 83
Dalam komentar umum No. 13 dalam menjamin hak tersebut terdapat dalam subparagraph (3) huruf g, Pasal 7 dan Pasal 10 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Beberapa Pasal tersebut melarang perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat dan menyatakan semua orang yang dikurangi kebebasannya harus diperlakukan manusiawi dan menghormati martabatnya sebagai manusia. Bahwa semua bukti-bukti yang dihadirkan dengan cara-cara yang tidak manusiawi untuk memaksa mengakui harus tidak bisa diterima. Hakim harus mempunyai kewenangan untuk mempertimbangkan semua dugaan adanya pelanggaran terhadap hak-hak terdakwa dalam semua tahap pemeriksaan. Bahwa dalam Panduan 16 atas Panduan untuk Peranan Penuntut Umum menyatakan bahwa penuntut umum harus menolak semua bukti yang dibuat dengan metode/ cara yang melanggar hukum. Komite Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa jaminan bahwa tidak ada seorang pun dipaksa bersaksi melawan dirinya sendiri atau mengakui bersalah, harus dipahami dalam hal ketiadaan tekanan fisik dan psikologis baik langsung atau tidak langsung dari pihak berwenang yang melakukan penyelidikan terhadap tersangka/terdakwa, untuk mendapatkan pengakuan bersalah. Komite Hak Asasi Manusia menemukan adanya pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat (3) huruf g dalam kasus bahwa tersangka dipaksa menandatangani pernyataan yang menyatakan dirinya bersalah, atau usaha-usaha yang telah dilakukan, termasuk melalui penyiksaan atau ancaman , untuk memaksa tersangka melakukan pengakuan. Terkait dengan hak ini terdapat larangan untuk mengunakan bukti-bukti yang didapatkan melalui cara atau perlakuan yang melanggar hukum. Berdasarkan panduan 16 panduan peranan penuntut umum, jaksa penuntut harus menolak penggunaan bukti yang mereka ketahui atau percayai dengan bukti kuat diperoleh melalui metode yang melanggar hukum yang merupakan pelanggaran berat atas hak asasi tersangka, khususnya ketika metode tersebut mencakup penyiksaan atau pelaggaran Hak Asasi Manusia lainnya. Peraturan lain yang sangat terkait terdapat dalam Pasal 15 Konvensi Anti Penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat dan Pasal 10 Konvensi Hak Asasi Manusia Amerika untuk mencegah dan menghukum penyiksaan. Yang pertama menyatakan bahwa setiap Negara harus memastikan bahwa setiap pernyataan yang dibuat dari hasil penyiksaan harus tidak masukkan sebagai bukti dalam setiap tahap, kecuali terhadap orang yang dituduh melakukan tindak penyiksaan, sebagai bukti bahwa pernyataan itu telah dibuat. Kedua, menyatakan ketidakberlakuan sebagai bukti dalam suatu proses hukum. Komisi Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa sangat penting untuk adanya penjeraan atas pelanggaran Pasal 4 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik bahwa hukum harus melarang penggunaan ketidakberlakuan dalam proses peradilan pernyataan atau pengakuan yang dibuat melalui penyiksaan atau perlakuan lain yang dilarang. 84
Hak terdakwa untuk tidak dipaksa bersaksi melawan dirinya sendiri sah dalam proses persidangan. Hal ini berarti bahwa tidak boleh ada tekanan baik langsung atau tidak langsung dari pemeriksa yang berwenang untuk tujuan mendapatkan pengakuan. Terdakwa yang mengakui bersalah setelah adanya tekanan yang tidak sah tersebut harus dihadapkan pada pihak berwenang, termasuk para hakim, kegagalan dimana tersangka menghadapi resiko untuk tidak mendapatkan paksaan yang tidak sah dipertimbangkan dalam kaitananya dengan penentuan dakwaan pidana. Hakim dan penuntut umum harus perhatian terhadap setiap indikasi paksaan yang tidak sah terkait dengan pengakuan dan tidak diperbolehkan menggunakan pengakuan tersebut terhadap terdakwa. Penggunaan bukti dan pengakuan yang diperoleh melalui penyiksaan adalah melanggar hukum dan harus dilarang oleh hukum secara jelas.
g. Hak untuk Meminta, Memeriksa dan Diperiksanya, para Saksi Hak ini juga merupakan implementasi dari hak atas pemeriksaan yang adil, dimana terdakwa harus diberikan hak untuk memeriksa saksi-saksi dalam proses persidangan. Dalam tahap penyidikan dan penuntutan, berdasarkan Pasal 65 KUHAP menyatakan bahwa “tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan ahli atau sesorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan baginya”. Terdakwa dapat memberikan pandangan atas keterangan saksi yang disampaikan dimuka pengadilan (Pasal 164 ayat (2)), penasehat hukum dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi (Pasal 164), terdakwa atau penasehat hukumnya juga berhak saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan masing-masing (Pasal 165 ayat (4)). Dalam hukum internasional, berdasarkan Pasal 14 ayat (3) huruf e Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik menyatakan “terkait dengan penentuan dakwaan pidana terhadapnya setiap orang berhak untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya”. Pasal 6 ayat (3) huruf d Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa hampir serupa menyatakan hak itu dan Pasal 8 ayat (2) huruf f Konvensi Hak Asasi Manusia Amerika menyatakan “hak pembela untuk menguji saksi-saksi yang dihadirkan di pengadilan dan untuk menghadirkan sebagai saksi atau ahli atau orang lain yang bisa menjelaskan fakta-fakta menjadi terang”. Pasal 20 ayat (4) huruf e dan Pasal 21 ayat (4) e Statuta untuk ICTR dan ICTY juga mengatur hal yang sama. Berdasarkan Komite Hak Asasi Manusia, Pasal 14 ayat (3) huruf e tidak memberikan batasan hak untuk menghadirkan saksi-saksi yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya dan tidak ada bukti dimana penolakan pengadilan untuk menghadirkan saksi tertentu melanggar prinsip persamaan perlakuan.
85
h. Hak atas Penghukuman yang Masuk Akal Penghukuman yang masuk akal dalam konteks ini adalah putusan dengan alasan-alasan yang jelas dan disertai dengan bukti-bukti yang memadai. Hak-hak ini merupakan jaminan atas persamaan dan perlakuan yang adil bagi setiap orang, yang dijabarkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 6 ayat (2)menyatakan Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Pasal 8 ayat (2) menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Pasal 50 menyatakan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dalam Pasal 53 ayat (2) hakim dalam memberikan penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Jaminan untuk adanya putusan yang masuk akal ini juga terdapat di KUHAP, diantaranya dalam Pasal 182 yang menyatakan bahwa “hakim dalam memutuskan perkara akan mengadakan permusyawarah yang harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan”. Pasal 183 menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yan sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. KUHAP dalam Pasal 185 – 190 memberikan klasifikasi tentang alat-alat bukti yang dapat dihadirkan dimuka persidangan dan sahnya alatalat bukti. KUHAP menentukan pengadilan dapat memberikan putusan dengan menghukum terdakwa, membebaskan terdakwa, atau menyatakan terdakwa lepas dari tuntutan hukum (Pasal 191-194). Surat keputusan pemidanaan juga setidaknya memuat dasar pemidanaan, alasan dan pernyataan kesalahan terdakwa, dan lain sebagainya dimana jika tidak dipenuhi syarat-syarat tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum (Pasal 197). Meski tidak secara jelas disebut dalam 4 (empat) perjanjian Hak Asasi Manusia utama, hak atas penghukuman yang masuk akal melekat dalam peraturan yang terkait dengan peradilan yang adil dan tidak memihak. Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) Statuta untuk ICTR dan ICTY menyatakan bahwa keputusan harus disertai dengan pandangan yang beralasan secara tertulis, yang terpisah atau pandangan berbeda yang ditambahkan. Berdasarkan Pasal 74 ayat (5) Statuta untuk ICC, putusan pengadilan harus ditulis dan harus berisi pandangan
86
yang penuh dan beralasan dari temuan atau bukti-bukti yang diperoleh pengadilan dan kesimpulan. Komite Hak Asasi Manusia berdasarkan sejumlah kasus yang diperiksa menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (3) huruf c dan ayat (5) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik bahwa hak untuk menguji kembali putusan bersalah dan hukuman harus diberikan tanpa penundaan. Berdasarkan Komite bahwa Pasal 14 ayat (5) menyatakan seorang yang dinyatakan bersalah berhak untuk mendapatkan, dalam waktu yang cukup, akses atas putusan yang tertulis, yang sepantasnya, untuk semua hak terkait banding untuk melakukan pelaksanaan haknya secara efektif dalam mendapatkan peninjuan kembali atas putusan dan hukumannya dari pengadilan yang lebih tinggi. Komite Hak Asasi Manusia secara konsisten menyatakan bahwa dalam semua kasus, khususnya dalam kasus-kasus hukuman mati, terdakwa berhak atas peradilaan dan melakukan banding tanpa penundaan yang tidak beralasan, apapun hasil dari proses peradilan yang akan terjadi. Berdasarkan komentar umum No. 6 atas Pasal 6 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa hukuman mati hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat kejahatan dilakukan dan tidak bertentangan dengan Kovenan. Oleh karena itu, jaminan prosedural yang dinyatakan di dalamnya harus diamati, termasuk hak atas peradilan yang adil oleh pengadilan yang independent, asumsi tidak bersalah, jaminan minimum untuk upaya mempertahankan diri, dan hak atas peninjauan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi. Hak-hak ini diterapkan sebagai tambahan dari hak khusus untuk mendapatkan pengampunan atau pengurangan hukuman. Komisi Hak Asasi Manusia Afrika menyatakan bahwa pengadilan harus setiap waktu memberikan alasan dalam keputusannya, meskipun tidak semua harus menjawab alasan dari terdakwa. Orang yang dihukum berhak untuk mendapatkan putusan yang beralasan dalam waktu yang beralasan, dimana putusan tersebut sangat berguna untuk tujuan dalam melakukan banding. Penegakan yang ketat atas hak-hak tersebut sangat penting khususnya dalam kasus-kasus dengan ancaman hukuman mati.
i.
Hak untuk Banding dan Meninjau Putusan ke Pengadilan yang Lebih Tinggi
Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan adanya hak untuk mengajukan peninjauan putusan ke pengadilan yang lebih tinggi. Dalam Pasal 26, “putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain”. Pasal 23 menyatakan Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Pasal 24 manyatakan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali 87
kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang- undang. Pasal 67 KUHAP menyatakan “terdakwa berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”. Selain itu KUHAP mengatur upaya hukum biasa dan luar biasa, diantaranya banding dan kasasi, dan juga peninjuan kembali (Pasal 233-269). Pasal 14 ayat (5) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa “Setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusannya atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum”. Ketentuan yang sama juga terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Piagam Afrika yang menyatakan setiap orang mempunyai hak untuk, termasuk hak untuk banding dalam organ nasional terhadap pelanggaran hak-hak fundamentalnya yang diakuai dan dijamin dalam konvensi, hukum, peraturan dan kebiasaan yang berlaku. Pasal 8 ayat (2) huruf h Konvensi Hak Asasi Manusia Amerika menyatakan bahwa “dalam proses peradilan pidana setiap orang berhak, dengan hak yang sama untuk banding atas putusan kepada pengadilan yang lebih tinggi”. Pasal 6 Konvensi Eropa tidak secara langsung menjamin hak atas banding, tetapi hak ini terdapat dalam Pasal 2 of Protocol No. 7 Konvensi, meskipun hal ini dapat menjadi subjek pengecualian dalam hal pelanggaran atas karakter kecil, sebagaimana disebut oleh hukum, atau dalam kasus dimana orang yang diperiksa dalam tingkat pertama kepada pengadilan yang lebih tinggi, atau pihak yang dihukum untuk melakukan banding terhadap pembebasannya.
3. Hak untuk Mendapatkan Kompensasi atas Kesalahan Penegakan Keadilan (Miscarriage of Justice) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan dalam Pasal 9 yang menyatakan “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi”. Pasal 68 KUHAP menyatakan tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan UU dan karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan (Pasal 95 ayat (1)). Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah
88
mempunyai kekuatan hukum tetap dan rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan, dan permintaan rehabilitasi ini oleh tersangka atas penangkapan tanpa alasan yang berdasarkan UU dan karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan (Pasal 97). Pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutus ganti kerugian atas rehabilitasi bagi seseorang yang berperkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 ayat (2)). Ketentuan tentang permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi juga diatur dalam Pasal 80 – 83 KUHAP. Dalam hukum Hak Asasi Manusia internasional, Pasal 14 ayat (6) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik menyatakan Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakkan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri. Telah jelas dalam ketentuan tersebut bahwa pengampulan harus didasarkan pada fakta bahwa telah terjadi kesalahan penegakan keadilan. Berdasarkan Pasal 14 ayat (6) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik seorang mempunyai hak atas kompensasi dalam hal terdapat bukti yang kuat bahwa seseorang menjadi korban dari kesalahan penegakan keadilan. Korban sendiri harus bukan merupakan pihak yang ikut serta dalam terjadinya kesalahan penerapan pengadilan.
4. Hak atas Peradilan yang Adil dan Tidak Memihak dan Pengadilan Khusus Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 16 menyatakan Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Ketentuan ini memberikan kemungkinan adanya pengadilan yang khusus. Dalam Pasal 18 menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 27 menyatakan Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89
25 dan ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang. Dalam KUHAP juga dimungkinan adanya pengadilan khusus dan pengadilan koneksitas dimana terdakwanya adalah dari pihak sipil dan militer. Bahwa pengadilan yang dibentuk khusus ini dimungkinkan dan pelaksanaannya harus tetap merupakan pengadilan yang kompeten, adil dan tidak memihak, mandiri dan dibentuk berdasarkan hukum. Pengadilan khusus, misalnya peradilan militer tidak boleh dimaksudkan untuk menghindari pengadilan lainnya, atau dilakukan dengan tidak mandiri dan tertutup. Dalam hukum Hak Asasi Manusia internasional, berdasarkan Komentar Umum No. 13, Komisi Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa terkait dengan adanya pengadilan milliter bahwa aturan dalam Pasal 14 berlaku pada semua pengadilan apakah pengadilan biasa maupun pengadilan khusus. Komite menyatakan bahwa keberadaan, dalam banyak Negara, pengadilan militer atau pengadilan khusus yang mengadili masyarakat sipil. Hal ini akan mengakibatkan problem yang serius terkait dengan administrasi pengadilan yang adil, tidak memihak dan mandiri. Seringkali alasan untuk membuat pengadilan seperti itu dengan mengadakan prosedur yang khusus yang diterapkan tidak sesuai dengan standar keadilan yang normal. Meskipun Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik tidak melarang pengadilan-pengadilan seperti itu, penerapannya harus sesuai dengan Pasal 14 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Dalam sejumlah kasus yang terjadi di pengadilan internasional bahwa pengadilan yang mengadili orang-orang sipil, apakah luar biasa atau khusus, termasuk pengadilan militer, harus mandiri dan tidak memihak sehingga mampu menjamin pemeriksaan yang adil kepada terdakwa. Semua pengadilan yang mengadili pihak sipil, apakah luar biasa atau pengadilan khusus, harus setiap saat mandiri dan tidak memihak dan menghormati jaminan proses yang adil.
5. Perlindungan Saksi dan Korban (sumber bacaan dari Pedoman LPSK) Berbagai peraturan di Indonesia saat ini cukup menjamin hak-hak saksi dan korban yang mencakup hak-hak prosedural maupun hak-hak subtansial. Hak-hak prosedural diantaranya saksi dan atau saksi korban tidak boleh diperiksa dengan paksaan atau ancaman dan mendapatkan perlindungan khusus dalam pemeriksaan untuk melindungi kepentingannya. Hak-hak ini dijamin dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
90
Hak-hak prosedural ini diantaranya: a. Memberikan Keterangan Tanpa Tekanan; b. Mendapat Penerjemah; c. Bebas dari Pertanyaan yang Menjerat; d. Mendapatkan Informasi mengenai Perkembangan Kasus; e. Mendapatkan Informasi mengenai Putusan Pengadilan; f. Mengetahui dalam Hal Terpidana Dibebaskan; g. Memperoleh Penggantian Biaya Transportasi sesuai dengan Kebutuhan; h. Mendapat Nasihat/Informasi Hukum; i. Mendapat Pendampingan; j. Memberikan kesaksian secara khusus; − Pemeriksaan melalui closed-circuit television (CCTV), teleconference atau Videoconference; − Pemeriksaan Saksi Tanpa Hadirnya Terdakwa atau Tertutup bagi Umum; − Pernyataan Pra-Persidangan/Keterangannya Dibacakan di Depan Persidangan; − Kesaksian Tanpa Nama (anonimious witness); − Penyamaran Suara dan Muka; − Peran Serta Korban dalam Proses Persidangan. Selain itu juga terdapat sejumlah hak-hak subtansial yakni hak atas keadilan dan pemulihan kepada korban. Hak-hak ini tersebar dalam sejumlah peraturan, selain UU tentang perlindungan saksi dan korban, juga terdapat di UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian ditetapkan menjadi UU No. 15 Tahun 2005 dan lain sebagainya. Berdasarkan KUHAP, korban (atau pihak ketiga) yang mengalami kerugian atas tindak pidana dapat mengajukan permintaan atau gugatan ganti kerugian dan prosesnya melalui penggabungan perkara (Pasal 98 -100). Juga terdapat kemungkinan untuk mengajukan secara perdata (Pasal 101). Saat ini dalam hukum pidana perkembangan hak-hak saksi dan korban sangat penting, khususnya dari perkembangan dalam hukum internasional. Dalam sejumlah hukum acara pidana, perlindungan dan jaminan terhadap prinsip-prinsip fair trial dibentuk untuk menjamin hak-hak para tersangka atau terdakwa atau pada pokoknya terhadap pihak yang dituduh melakukan kejahatan (the accused), dan kurang memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Dalam perkembangan saat ini, hak-hak korban dan saksi juga menjadi perhatian penting dan kemudian muncul berbagai jaminan hak atas saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Perlindungan terhadap saksi dan korban didasarkan karena semakin berkembangannya perlindungan Hak Asasi Manusia. 91
Para saksi dan korban, juga mempunyai hak-hak tertentu dalam proses peradilan, misalnya korban kejahatan haruslah diberikan hak untuk mengakses dan memperoleh keadilan dan pemulihan. Oleh karenanya, dalam berbagai sistem peradilan pidana, korban dimungkinkan untuk dapat berpartisipasi aktif dengan memberikan pandangannya (victim’s opinion) dimuka pengadilan dan mempunyai hak untuk mengakses ganti kerugian (subtantive redress). Dalam konteks mengimplementasikan hak-hak ini, korban misalnya sering berhadapan dengan pelaku, sehingga perlu untuk diberikan perangkat hukum (dengan hak-hak tertentu), dan ini menjadi implementasi dari prinsip persamaan dimuka hukum (equality before the law). Landasan adanya hak-hak prosedural bagi korban misalnya terdapat dalam paragraph 5 the Declaration of Basic Principles, bahwa korban harus mampu mendapatkan pemulihan melalui prosedur formal maupun informal yang cepat, adil, murah dan terjangkau (to obtain redress through formal or informal procedures that are expeditious, fair, inexpensive and accessible). Berdasarkan regulasi yang sama, korban harus diinformasikan hak-haknya dalam mendapatkan pemulihan melalui mekanisme-mekanisme tertentu (should be informed of their rights in seeking redress through such mechanisms).19 Dalam hukum pidana federal Amerika Serikat berdasarkan Victims Rights Act seorang korban kejahatan berhak diantaranya, Hak untuk tidak diperhatikan dalam proses pemeriksaan (the Right not to be excluded from public proceedings), Hak untuk didengarkan keterangannya (the right to be heard at public proceedings), Hak untuk mengklaim hak-haknya (the right to standing), Hak untuk diberitahu (the right to notice), Hak untuk dilindungi dari pelaku kejahatan (the right to be reasonably protected from the accused/offender), Hak untuk pemberitahuan layak dan segera setiap proses termasuk pembebasan atau pelaku melarikan diri (the right to reasonable and timely notice of any public proceeding involving the crime or of any release or escape of the accused), Hak untuk didengar dalam setiap proses termasuk pembebasan, negosiasi, penghukuman, penangguhan dan permaafan (the right to be heard at any public proceeding involving release, plea, sentencing, reprieve, and pardon), Hak untuk diperlakukan dengan adil dan penghormatan pada mertabat dan privasi korban (the right to be treated with fairness and with respect for the victim’s dignity and privacy), dan sejumlah hak lainnya. Di Eropa, implementasi pemberian dukungan hak prosedural dapat dilihat dari jurisprudensi yang ada pada European Court of Human Rights diantaranya Hak atas informasi, hak atas nasihat hukum, hak atas bantuan hukum, hak atas penerjemah. Dalam proses peradilan pidana, “due process” mensyaratkan bahwa setiap perampasan kehidupan, kebebasan, kepemilikan atau hak–hak dasar lainnya, hanya dapat terjadi bila terdapat proses peradilan yang secara mendasar dapat dikatakan adil.20
92
19
Lihat Pasal 5 Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, 1995.
20
Taru Spronken and Gert Vermeulen, Four Fundamental Procedural Rights in Criminal Proceedings throughout the European Union, Faculty of Law, Department of Criminal Law and Criminology, Maastricht University.
Para saksi dan korban berhak atas perlindungan yakni upaya-upaya khusus selama proses pemeriksaan untuk memastikan bahwa saksi memberikan keterangannya bebas dari intimidasi dan rasa takut terhadap nyawanya. Upaya-upaya tersebut juga dapat dilakukan dalam perkara sensitif (antara lain perdagangan orang, kejahatan seksual, saksi anak dan kejahatan keluarga) untuk mencegah viktimisasi ulang korban-saksi dengan membatasi keterbukaannya terhadap publik dan media sepanjang persidangan21. Hak tersebut diantaranya penggunaan pernyataan pra-persidangan yang diberikan oleh saksi atas kesaksian di persidangan, kehadiran seorang pendamping untuk dukungan psikologis, kesaksian melalui closed-circuit television (CCTV) atau video-conferencing, penyamaran suara dan muka, dan lain sebagainya. Dalam Statuta Roma untuk ICC mengatur ketentuan untuk prosedur khusus pemeriksaan demi melindungi saksi dan/atau korban. Salah satunya adanya dengan prosedur in camera atau memberikan keterangan dengan sarana elektronik atau alat-alat khusus lainnya.22 Merujuk pada pengertian hak-hak prosedural bagi saksi dan korban, prinsip perlindungan hak-hak tersebut dapat merujuk pada prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 International Covenan on Civil and Political Rights (ICCPR). Pasal 14 ICCPR merupakan landasan utama untuk standarstandar pentingnya sistem peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial). Meskipun Pasal 14 ICCPR tersebut ditujukan bagi orang-orang yang didakwa dalam peradilan pidana, namun konsep tentang adanya peradilan yang adil dapat menjadi prinsip acuan pemberian hak-hak prosedural bagi saksi dan korban. Dalam prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak, posisi korban dan saksi adalah pihak yang juga perlu mendapatkan hak-hak prosedural23. Namun, pemberian hak-hak prosedural yang diberikan kepada saksi dan/atau korban ini tidak boleh sekali-kali melanggar hak-hak fundamental hak-hak tertuduh (the accused). Pentingnya prinsip fair trial dalam peradilan ini misalnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 68 Statuta Roma, yang dalam bagian perlindungan saksi dan korban dalam
21
Berdasarkan definisi UNODC, dalam “Good Practices for the Protection of witnesses in Criminal Proceeding Involving Organized Crimes, hal. 4. “Upaya prosedural” adalah tindakan yang diambil oleh pengadilan sepanjang kesaksian untuk memastikan bahwa saksi tersebut dapat memberikan kesaksiannya dengan bebas baik dari inditimidasi atau rasa takut terhadap nyawanya; upaya tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, videoconferencing, teknik distorsi suara dan wajah, dan tidak mengungkapkan rincian identitas saksi. Penulisan memandang bahwa upaya procedural ini tidak terbatas pada pemeriksaan di pengadilan tetapi juga dimulai sejak penyelidikan di kepolisian.
22
Lihat Pasal 68 angka 2 Statuta Roma.
23
Dalam hukum internasional, aspek fair trial telah dirumuskan dan dijamin. Berbagai regulasi tersebut diantaranya The Code of Conduct for Law Enforcement Officials, The Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment, The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, The Guidelines on the Role of Prosecutors, The Basic Principles on the Role of Lawyers, The Rules of Procedure of the International Criminal Tribunals for the former Yugoslavia and Rwanda, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, dll.
93
partisipasi selama proses persidangan, dinyatakan “…. These measures shall not be prejudial to or inconsistent with the rights of the accused and a fair and impartial trial”24. Prinsip-prinsip hak-hak prosedural bagi korban dapat merujuk pada Deklarasi PrinsipPrinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan Tahun 1995 (Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power). Dalam deklarasi tersebut dinyatakan sejumlah prinsip perlindungan yang mencakup hak-hak prosedural bagi korban, diantaranya: 1) Korban berhak mendapatkan kesempatan menggunakan mekanisme keadilan dan memperoleh ganti rugi dengan segera, sebagaimana ditetapkan oleh perundangan nasional, atas kerugian yang dideritanya. 2) Mekanisme pengadilan dan administrasi ditegakkan dan diperkuat dimana perlu untuk memungkinkan korban memperoleh ganti rugi lewat prosedur formal atau tak formal yang tepat guna, adil, tidak mahal dan terjangkau. Korban harus diberitahu mengenai hak-haknya dalam mengupayakan ganti rugi lewat mekanisme tersebut. 3) Ketersediaan proses pengadilan dan administratif, untuk mengatasi kebutuhan korban harus dipermudah dengan: a. Memberi tahu korban mengenai peran dan lingkupnya pemilihan waktu dan kemajuan cara kerja serta penempatan kasusnya, terutama apabila menyangkut kejahatan serius dan dimana ia dapat memperoleh informasi semacam itu; b. Memperbolehkan pandangan dan kekhawatiran para korban dikemukakan dan mempertimbangkan pada tahap acara kerja yang tepat dimana kepentingan pribadi mereka terpengaruh, tanpa prasangka terhadap tertuduh dan sesuai dengan sistem pengadilan pidana nasional yang bersangkutan; c. Memberikan bantuan secukupnya kepada para korban selama proses hukuman dijalankan; d. Mengambil tindakan untuk mengurangi gangguan kepada korban, melindungi kebebasan pribadinya, apabila perlu, dan menjamin keselamatannya, maupun keselamatan keluarganya dan saksi-saksi yang memberikan kesaksian untuk kepentingannya, dari intimidasi dan tindakan balasan; e. Menghindari penundaan yang tidak perlu dalam penempatan kasus-kasus dan pelaksanaan perintah atau keputusan yang memberikan ganti rugi kepada para korban. Dalam tataran yang lebih detail, hak-hak prosedural bagi korban mencakup juga tindakan dan perlakuan kepada korban dalam proses peradilan pidana. Tindakan dan perlakuan ini diberikan oleh aparat penegak hukum. Sebagai contoh perlakuan oleh Polisi, yang mempunyai peranan sangat penting karena mereka pertama kali pihak yang bertemu 24
94
Lihat Pasal 68 Statuta Roma, khususnya pada angka 1 dan 5.
dengan saksi dan korban. Berdasarkan Prinsip-prinsip Keadilan Bagi Korban, para korban dan saksi “should be treated with compassion and respect for their dignity—harus diperlakukan dengan perasaan dan menghormati martabatnya”. Polisi ketika berhadapan dengan korban, misalnya harus 1) menginformasikan kepada korban tentang peranannya, jangkauan, waktu dan perkembangan proses peradilan dan perubahan kasus-kasus mereka, khususnya adanya kejahatan serius dan mereka telah meminta informasi tersebut; 2) memberikan kesempatan pandangan-pandangan dan perhatian korban untuk dihadirkan dan dipertimbangkan pada tahapan yang layak dalam proses peradilan dimana kepentingan mereka terpengaruh, tanpa prasangka kepada pelaku dan konsisten dengan sistem hukum pidana nasional yang relevan, 3) menyediakan pendampingan yang layak kepada korban melalui proses hukum, 4) menginformasikan kepada korban tentang kemungkinan mendapatkan pendampingan, nasehat praktis dan nasihat hukum, kompensasi dari pelaku dan negara dan, 5) Korban harus mampu mendapatkan informasi atas hasil dari investigasi polisi. Demikian pula dengan tindakan para jaksa kepada saksi dan atau korban, berdasarkan pada prinsip yang sama, maka jaksa atau penuntut umum harus memperlakuan saksi atau korban dengan baik, memberikan informasi tentang peranan mereka, jangka waktu yang diperlukan dalam proses peradilan dan perkembangan kasusnya, termasuk putusan pengadilan.25 Prinsip utama dalam proses peradilan pidana untuk saksi dan korban adalah diperlakukan “with compassion and respect for their dignity”, termasuk disini adalah proses wawancara (interview) selama proses pemeriksaan baik dalam tingkat penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan.26 Prinsip pokok lain yang penting dari perlindungan saksi dan korban, khususnya terkait dengan hak-hak prosedural adalah prinsip non diskriminasi terhadap invidividu-individu yang menjadi saksi atau korban dalam administrasi peradilan (administration of justice). Prinsip non diskriminasi harus menjamin bahwa pihak-pihak yang terlibat, misalnya saksi dan korban, bebas dari perlakuan diskriminasi berdasarkan agama, ras, asal usul etnis, kondisi tertentu (cacat) dan juga bahasa. Dalam konteks ini, hak-hak prosedural yang penting adalah adanya akses terhadap bahasa yang digunakan selama proses peradilan, sehingga penting untuk adanya penerjemah terhadap saksi atau korban yang tidak memahami bahasa yang digunakan dalam proses peradilan. Dalam konteks yang lebih modern, proses peradilan bahkan memberikan ruang bagi korban untuk berperan serta dalam proses (involving victims in the process), dimana peranan korban 25
Lihat Human Rights in the Administration of Justice, A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors and Lawyers, Office of the High Commissioner for Human Rights in Cooperation with the International Bar Association.
26
Termasuk penerjemahan adalah dokumen-dokumen pengadilan yang diterjemahkan dalam bahasa yang dimengerti oleh saksi dan atau korban.
95
dan saksi ini penting untuk menghindari perasaan bahwa mereka hanya dimanipulasi untuk kepentingan pembuktian semata. Di beberapa sistem hukum, pandangan korban (victim’s opinion) telah diadopsi dan diakui sebagai bagian dalam proses peradilan pidana. Salah satu standar terkait dengan prinsip-prinsip hak prosedural saksi atau korban misalnya dapat dilihat dalam ketentuan Statuta Roma untuk Mahkamah Pidana Internasional. Beberapa ketentuan dalam Statuta Roma yang dapat dirujuk untuk menjadi prinsip penting dalam pemberian hak-hak prosedural saksi dan korban diantaranya sebagai berikut: a. Pengadilan melakukan tindakan untuk melindungi keselamatan, kesejahteraan fisik dan psikologis, martabat da privasi pada korban dan saksi. Tindakan ini dilakukan dengan mengingat faktor-faktor terkait misalnya gender, sifat kejahatan misalnya kejahatan seksual atau kekerasan terhadap anak-anak; b. Untuk melindungi korban dan saksi dapat melakukan persidangan in camera atau dapat mengajukan bukti dengan sarana elektronika atau sarana khusus lainnya; c. Pengadilan mengijinkan pandangan para korban jika kepentingannya terpengaruh; d. Jika infomasi/keterangan korban atau saksi akan menimbulkan bahaya maka keterangan tersebut dapat ditahan terlebih dahulu dengan hanya memberikan ikhtisarnya saja.27 Bahwa elemen penting dalam menghormati martabat korban untuk menjamin adanya perlindungan yang efektif bagi yang akan bersaksi, adalah prinsip “tidak merugikan/ membahayakan” (do no harm) dan memastikan keamanan mereka sebelum, selama dan setelah proses peradilan. Beberapa prosedur khusus perlu dibuat terkait dengan perempuan dan anak-anak. Salah satu yang terkait dengan hak prosedural dari perlindungan saksi ini adalah menyediakan saksi dan korban dengan informasi yang cukup atas proses peradilan yang sedang berlangsung. Beberapa pengalaman pengadilan internasional telah mengembangkan secara luas aspek-aspek perlindungan saksi, misalnya dengan membuat unit perlindungan saksi dan korban, dan menerapkan sejumlah teknologi untuk perlindungan misalnya penyamaran suara, sidang tertutup, layar tertutup, penyamaran nama-nama dan sebagainya.28 Berbagai prosedur ini, dalam konteks yang lebih luas mengindikasikan adanya prinsip penting dalam perlindungan saksi yaitu prinsip kerahasiaan, dimana untuk perlindungan saksi perlu adanya pengeloaan data dan infomasi yang terkait dengan saksi/korban, termasuk keterangan yang diberikan.
96
27
Lihat Pasal 68 Statuta Roma 1998 dan Rules of Precedurs and evidences, Rule No. 16-19.
28
Rule of Law Tools for Conflict States, Persecution Initiatif, Office of United Nations High Commissioner for Human Rights, 2006.
BOX 4 Perempuan dalam Administrasi Peradilan Hak Asasi Manusia Terhadap Penangkapan Perempuan (disarikan dari “To Serve and Protect”, C de Rever, Rajagrafindo, 2000) Menurut asas dasar non-diskriminasi, perempuan berhak atas hak yang sama terhadap penangkapan seperti laki-laki (lihat lebih jauh rincian dalam bab Penangkapan). Sebagai tambahan asas yang berkaitan dengan perlindungan hak yang sama dari semua orang – maupun penghormatan untuk martabat yang melekat pada pribadi manusia (Body of Principles, asas I), mungkin sangat diperlukan bentuk-bentuk perlindungan tersebut dan pertimbangan diberikan kepada perempuan dalam keadaan penangkapan. Tindakan-tindakan tersebut akan meliputi jaminan bahwa penangkpan perempuan dilaksanakan oleh petugas perempuan (apabila itu dapat dilakukan), bahwa perempuan dan pakaian mereka diperiksa oleh petugas perempuan dipisahkan dari para tahanan laki-laki (juga dalam segala keadaan). Hendaknya dicatat bahwa perlindungan tambahan dan pertimbangan dalam keadaan penangkapan perempuan tidak akan dipandang bersifat diskriminatif, karena tujuannya adalah untuk memperbaiki sifat ketidaksetaraan – untuk menimbulkan keadaan dalam hal kemampuan perempuan menikmati hakhak mereka sama dengan laki-laki.
Hak Asasi Perempuan di Dalam Tahanan Sebagaimana dijelaskan dalam bab Penahanan, hak-hak asasi para tahanan lebih sering dilanggar daripada hak-hak asasi orang yang bebas. Oleh karena itu telah ditetapkan standard khusus untuk melindungi para tahanan dari perlakuan buruk dan penyalahgunaan kekuasaan, untuk menjaminnya dari gangguan kesehatan yang ditimbulkan oleh keadaan penahan yang tidak memadai dan menjamin hak-hak dasar para tahanan – sebagai manusia – dihargai. Kebutuhan terhadap ketetapan hak-hak khusus bagi para tahanan didasari pada pemahaman akan status ketergantungan mereka. Tahanan perempuan berada dalam bahaya ganda. Mereka ini hampir selalu dalam kondisi miskin. Acap mereka itu migrant. Di banyak Negara perempuan berada dalam tahanan karena kejahatan yang hanya mungkin dilakukan oleh perempuan. Sekali di dalam tahanan karena kejahatan yang hanya mungkin dilakukan oleh perempuan. Sekali di dalam tahanan, perempuan memiliki risiko serangan tak senonoh yang jauh lebih besar daripada laki-laki (khususnya serangan oleh petugas penegak hukum). Hukum Hak Asasi Manusia internasional di bidang penahanan – sebagaimana di bidang-bidang lainnya – dipandu oleh asas dasar non-diskriminasi:tahanan perempuan berhak atas hak yang sama dengan tahanan laki-laki. Tahanan perempuan tidak boleh didiskriminasikan secara merugikan. Seperti dicatat sebelumnya, kesamaan akibat tidak selalu berarti kesamaan perlakuan. Perlunya memperluas bentukbentuk khusus perlindungan terhadap para tahanan perempuan diakui dalam Body of Principles, yang dengan tegas menyatakan bahwa tindakan yang diterapkan berdasarkan hukum dan yang semata-mata dimaksudkan untuk melindungi hak dan status khusus perempuan (khususnya perempuan hamil dan ibu menyusui) tidak boleh dianggap diskriminatif (Asas 5.2). Tindakan-tindakan demikian tidak meliputi ketentuan fasilitas kesehatan khusus. Penolakan perawatan kesehatan yang cukup terhadap para tahanan perempuan merupakan penganiayaan (ill-treatment), yang dilarang berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional. Tindakan khusus yang bersifat wajib lainnya meliputi pemisahan tempat tinggal bagi perempuan tahanan dan tersedianya personil peradilan perempuan yang terlatih untuk hal-hal seperti perawatan anak dan perawatan selama masa kehamilan. Dalam kaitannya dengan
97
akomodasi untuk para tahanan perempuan, Peraturan Standar Minimum untuk Perlakuan Tahan (SMR) mengharuskan bahwa tahanan dengan kategori yang berbeda ditahan di bangunan atau bagian bangunan yang terpisah, dengan mempertimbangkan jenis kelamin, umur, catatan kejahatan mereka, alasan hukum bagi penahanan mereka dan kebutuhan akan perlakuan mereka (SMR 8). SMR juga menyatakan dengan tegas bahwa laki-laki dan perempuan sedapat mungkin harus ditahan di bangunan-bangunan yang terpisah; di dalam bangunan yang menerima laki-laki dan perempuan harus terpisah sama sekali SMR 8 (a)). Sebagaimana dicatat di atas, dalam sexsi penangkapan, pengawasan perempuan dan pemeriksaan mereka atau pakaian mereka harus dilakukan oleh para petugas perempuan.
BOX 5 Perempuan dalam Administrasi Peradilan Korban Kejahatan Perempuan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (disarikan dari “To Serve and Protect”, C de Rever, Rajagrafindo, 2000) Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Asas-Asas Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (Victims Declaration) dan ketentan traktat terkait tersebut tidak beranjak memberikan pengakuan bahwa kebutuhan para perempuan korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan sangat berbeda dengan kebutuhan para korban laki-laki, tidak hanya dalam pengertian fisik dan psikologis tetapi juga karena korban perempuan kemungkinan mengalami pelanggaran yang khusus terkait dengan jenis kelaminnya. Dalam kaitan dengan korban kejahatan, para petugas penegak hukum biasanya merupakan poin pertama hubungan bagi korban perempuan. Kesejahteraan dan kesehatan korban seharusnya merupakan prioritas tertinggi dari para petugas penegak hukum. Kejahatan yang dilakukan tentu saja tidak dapat diputar kembali. Namun bantuan yang diberikan kepada para korban pasti akan membantu untuk membatasi akibat buruk (negative consequence) dari kejahatan tersebut. Jika insiden tersebut bersifat domestik atau sebaliknya korban mengetahui pelaku pelanggaran terhadapnya, ia mungkin enggan untuk menuntut karena takut akan balas dendam. Perawatan dan bantuan yang tepat untuk perempuan korban kejahatan mungkin memerlukan tindakan khusus, termasuk perlindungan dari dikorbankan lebih jauh, penyerahan ke tempat-tempat perlindungan (Shelters) dan ketentuan mengenai perhatian kesehatan khusus. Berkaitan dengan hak-hak korban perempuan atas privacy dan martabat pribadi juga mungkin memerlukan tindakan khusus seperti pelatihan khusus para petugas penegak hukum, tersedianya petugas perempuan untuk melakukan penyelidikan dan fasilitas khusus di kantor polisi untuk kenyamanan dan kesejahteraan korban. Perempuan korban penyalahgunaan kekuasaan juga akan memerlukan perlindungan khusus untuk menjamin hak-hak mereka tidak dilanggar lebih jauh. Perhatian khusus adalah keadaan perempuan korban kekerasan yang berada dalam kekuasaan pejabat Negara – termasuk perempuan yang diserang secara tak senonoh di dalam tahanan. Sebagaimanan telah ditunjukkan di bagian atas, kewajiban jelas dari agen-agen penegak hukum adalah untuk menjamin bahwa setiap dakwaan kekerasan harus diselidiki dengan segera, cermat dan tidak memihak, bahwa bantuan kesehatan, konseling dan dukungan lain tersedia bagi korban perempuan dan pelaksanaan hak mereka atas kompensasi dimudahkan.
98
Kegiatan 3: Prinsip-Prinsip Fair Trial dalam Pengadilan Terhadap Kejahatan Serius Tujuan 1. Mengenalkan peserta dengan pengadilan internasional untuk kejahatan-kejahatan serius dan perbandingannya dengan pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia; 2. Peserta memahami kekhususan pengadilan untuk kejahatan yang sangat serius; 3. Peserta memahami hak-hak korban kejahatan yang serius; 4. Peserta memahami pentingnya penyelesaian kejahatan-kejahatan yang serius tersebut untuk penegakkan hukum, Hak Asasi Manusia dan perdamaian.
Waktu
270 Menit Deskripsi 10 Menit Bagian A Briefing Fasilitator 1. Fasilitator memberikan penjelasan sesi dan hal-hal yang akan dicapai dalam sesi prinsip-prinsip fair trial dalam pengadilan terhadap kejahatan serius; 2. Fasilitator menjelaskan tentang hubungan fair trial antara peradilan biasa dengan peradilan-peradilan khusus untuk kejahatan-kejahatan serius.
10 Menit
Bagian B Pembagian Kelompok
1. Fasilitator membagikan kasus yang akan didiskusikan oleh kelompok berdasarkan tema-tema yang ditentukan. 2. Kelompok dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan tema-tema, yaitu : a. Prinsip-prinsip fair trial dalam hukum acara dalam Mahkamah Pidana Internasional (ICC) b. Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia dan hukum acaranya, termasuk perbedaan dengan pengadilan pidana biasa.
99
Beberapa pertanyaan kunci yang didiskusikan dalam tiap kelompok : Kelompok 1 : a. Apa prinsip-prinsip fair trial dalam peradilan kejahatan-kejahatan serius tersebut dalam statuta ICC dan apakah perbedaannya dengan prinsip-prinsip di pengadilan di Indonesia, khususnya terkait dengan adanya perlindungan saksi dan korban? b. Apa persamaan dari sejumlah prinsip fair trial dalam berbagai peradilan untuk kejahatan serius tersebut? c. Apakah berbagai ketentuan hukum acara yang khusus dalam ICC boleh melanggar hak-hak tersangka/terdakwa? Kenapa?
Kelompok 2 : a. Apa yurisdiksi kejahatan yang diatur dalam pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia? Perbedaan dengan hukum pidana biasa? b. Bagaimana hukum acara dalam pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia? Perbedaan dengan yang diatur di KUHAP?
(Dalam praktik pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, terdapat beberapa pengalaman yakni; adanya pemeriksaan melalui teleconference dan hukuman yang melebihi tuntutan jaksa? Apakah hal ini dibenarkan dalam hukum pidana Indonesia? Apakah ada kelemahan atau kekurangan dari instrumen hukumnya?)
60 Menit Bagian C Diskusi kelompok 1. Mintalah masing-masing kelompok untuk mendiskusikan masalah sesuai dengan tugasnya masing-masing. Pastikan masing-masing kelompok menuliskan rangkuman diskusinya dalam kertas plano. 2. Mintalah tiap-tiap kelompok untuk menunjukkan perwakilannya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok.
120 Menit Bagian D Presentasi Kelompok 1. Setelah diksusi kelompok selesai mintalah setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi dan analisisnya masing-masing 15 menit. 2. Masing-masing peserta dapat memberikan masukan atau pandangan dalam setiap sesi yang dipresentasikan. 3. Fasilitator mencatat poin-poin diskusi dan merumuskan pertanyaan yang tidak terjawab untuk kemudian ditanyakan kepada narasumber.
100
60 Menit
Ceramah Narasumber
1. Narasumber mempresentasikan pengadilan internasional terkait dengan kejahatan-kejahatan serius dan prinsip-prinsip yang dianut dalam peradilan tersebut, termasuk perkembangan saat ini dan hubungannya dengan pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia. 2. Narasumber menjawab pertanyaan yang sebelumnya telah dirumuskan oleh fasilitator. 3. Peserta dapat mengajukan pertanyaan atau tanggapan dari pemaparan dan jawaban narasumber.
10 Menit
Perumusan Fasilitator
1. Fasilitator merumuskan hasil diskusi dan ceramah narasumber 2. Fasilitator menutup modul dengan membahas hubungan antar kegiatan dan merumuskan poin-poin umum setiap kegiatan.
Penjelasan Ringkas Bacaan Kegiatan 3 Pengantar Sampai dengan saat ini tercatat sejumlah pengadilan yang khusus dibentuk untuk mengadili berbagai kejahatan yang paling serius (the most serious crimes) diantaranya kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Diantara yang pertama adalah Pengadilan Nurenberg yang merupakan serangkaian pengadilan militer dibentuk untuk mengadili para penjahat perang dari Jerman setelah perang dunia ke II pada tahun 1945-1946. Pengadilan ini mengadili sejumlah perwira tinggi dan pejabat Jerman yang berperan dalam perang dunia ke II dengan dakwaan diantaranya partisipasi dalam perencanaan dan konspirasi atas kejahatan terhadap perdamaian, perencanaan dan inisiasi kejahatan agresi dan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kemudian juga terdapat pengadilan untuk para penjahat perang dari Jepang yakni the International Military Tribunal for the Far East (IMTFE), yang juga dikenal sebagai Pengadilan Tokyo (Tokyo Trial) yang dilakukan pada 5 Mei 1946 untuk mengadili kejahatankejahatan yang dilakukan oleh para perwira Jepang. Beberapa kejahatan yang diperiksa adalah Kelas A untuk orang-orang yang berpartisipasi dalam konspirasi untuk memulai dan menjalankan perang, yang dilakukan terhadap orang-orang yang dalam posisi lembagalembaga yang memegang keputusan tertinggi. Kejahatan kelas B adalah untuk orang-orang
101
yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan yang konvensional. Dan kelas C adalah kejahatan untuk orang-orang yang yang merencanakan, memerintahkan, memberikan kewenangan, atau gagal untuk mencegah pelanggaran pada level lebih tinggi dalam struktur komando. Sejumlah 28 pimpinan militer dan politik jepang diadili dengan kejahatan kelas A, dan lebih dari 5,700 warga Jepang diadili dengan kejahatan kelas B dan C. Pada tahun 1993, terbentuk Pengadilan pidana untuk bekas negara Yugoslavia atau The International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991, atau lebih dikenal dengan the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). Pengadilan ini adalah lembaga bentukan PBB untuk menuntut kejahatan serius yang terjadi selama perang di Negara Bekas Yugoslavia yang berkedudukan di Den Hag Belanda. Pengadilan ini mempunyai kewenangan untuk atas kejahatan yang terjadi di wilayah Yugoslavia sejak tahun 1991, diantaranya pelanggaran berat atas konvensi Jenewa, pelanggaran hukum dan kebiasaan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kemudian pada tahun 1994 terbentuk Mahkamah Pidana Internasional Rwanda (the International Criminal Tribunal for Rwanda/ICTR). Pengadilan ini dibentuk oleh PBB untuk mengadili orang-orang yang bertanggungjawab atas genosida di Rwanda dan berbagai pelanggaran berat lainnya yang melanggar hukum internasional di wilayah Rwanda antara 1 Januari sampai dengan 31 Desember 1994. Pengadilan ini berlokasi di Aruza, Tanzania. Pengadilan ini menyelesaikan penyelidikan pada tahun 2004, menyelesaikan semua persidangan pada akhir 2008, dan akan menyelesaikan pekerjaaanya pada 2012. Pengadilan ini mempunyai kewenangan atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Pada tahun 1998, terbentuk Statuta Roma 1998 yang menjadi landasan adanya Mahkamah Pidana Internasional atau the International Criminal Court (ICC). Pengadilan ini merupakan Pengadian Permanen yang mempunyai kewenangan untuk mengadili kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi.
Isu-Isu Utama dalam Pengadilan Internasional a. Yurisdiksi/Kewenangan Pada awalnya praktik peradilan internasional terhadap para pelaku kejahatan internasional (pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat) ditempuh oleh masyarakat internasional dengan membentuk ad hoc extrajudicial tribunal. Telah menjadi kesepakatan universal bahwa sejak berakhirnya perang dunia ke II kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan harus diperangi dan diadili. Para pelakunya sedapat mungkin diadili, dan jika terbukti bersalah harus dihukum, untuk menunjukkan bahwa jenis kejahatan ini sama sekali tidak bisa
102
ditolerir dan harus dicegah dari kemungkinan berulang dimasa yang akan datang. Peradilan ini bersifat extra legal atau extra judicial, karena dibentuk dengan sangat terpaksa untuk mensiasati kekosongan norma-norma internasional dan adanya pertentangan antara norma internasional dan norma nasional. Peradilan yang dibentuk adalah peradilan di Nurenberg dan Tokyo. Nurenberg Tribunal menerapkan dan mempraktikkan sifat extra legal dengan menerapkan definisi yang sangat longgar terhadap prinsip legalitas. Para penjahat perang yang dihadapkan ke peradilan tersebut telah diadili dengan norma-norma yang dibuat untuk kepentingan pengadilan itu sendiri. Dalam hal ini berarti, norma-norma itu dibuat untuk melarang, dan kemudian mengadili dan menghukum, terhadap perbuatan-perbuatan yang sudah terjadi, yang sebelumnya tidak dilarang (ex post facto law). Sifat ad hoc ini mempunyai pengertian bahwa harus berakhir ketika kasus yang ditanganinya selesai dan tidak dapat digunakan untuk mengadili kasus-kasus lainnya. Jadi sifat ad hoc ini berfungsi untuk limiting the damage yang bisa diakibatkan oleh sifat extra judicial dari peradilan tersebut. Setelah Pengadilan Nurenbeg dan Tokyo, tidak ada ad hoc tribunals yang bisa dikatakan melanggar asas legalitas. Pengadilan untuk bekas negara Yugoslavia melalui ICTY dan untuk Rwanda melalui ICTR dianggap tidak melanggar asas legalitas karena semata-mata belum adanya suatu pengadilan kejahatan internasional yang bersifat permanen sedangkan normanorma kejahatan tersebut sudah tersedia sejak adanya peradilan Nurenberg dan Tokyo. Sifat ad hoc untuk kedua peradilan baik Yugoslavia maupun Rwanda tidak mengatur ketentuan yang belum diatur dan diterapkan hukumnya (ex post facto law) bagi pelaku kejahatan tetapi karena badan peradilan yang permanen yang berpegang pada asas legalitas belum terbentuk. Pandangan yang berbeda terdapat dalam penerapan terhadap kejahatan kemanusiaan sebagai salah satu bentuk kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat. Apabila diterapkan secara retroaktif dianggap tidak melanggar standar asas legalitas dalam hukum pidana internasional, sebab kejahatan tersebut semata-mata merupakan perluasan yurisdiksi (jursidiction extention) dari kejahatan perang (an outgrowth of war crimes) dan diterima sebagai hukum kebiasaan internasional (international customary law) serta telah diputuskan oleh pengadilan internasional yang bersifat ad hoc. Praktik peradilan-peradilan diatas memberikan paradigma dalam perkembangan hukum yang bergeser yakni adanya pandangan yang semula berpegang teguh pada nullum crimen sine lege menjadi nullum crimen sine iure (tiada kejahatan tanpa Hukum/penghukuman), dan yang pandangan yang kedua yang menjadi dasar legalitas dari hukum pidana internasional. Prinsip ini menjadikan setiap perbuatan yang merupakan bentuk kejahatan internasional akan dihukum walaupun belum ada hukum yang mengaturnya. Argumen lainnya yaitu bahwa nullum crimen sine lege sebenarnya bukan batasan kedaulatan tetapi merupakan prinsip keadilan (principle of justice) sehingga menjadi tidak adil ketika yang bersalah tidak dalam dihukum dan dibiarkan bebas (unpunished).
103
Dalam sejarahnya, penghukuman atas pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat telah terjadi pasca perang dunia kedua. Pengadilan Nurenberg dan Pengadilan Tokyo pada tahun 1948 menjadi awal atas proses penghukuman bagi para pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Setelah itu pada tahun 1993 digelar Mahkamah Pidana Internasional Ad hoc untuk mengadili berbagai pelanggaran serius atau pelanggaran berat yang terjadi di negara bekas Yugoslavia pada tahun 1993 dan pada tahun 1994 juga dibentuk Mahkamah Pidana Internasional ad hoc untuk mengadili kejahatan Genosida, Pelanggaran Konvensi Jenewa dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan yang terjadi di Rwanda pada tahun 1994.
b. Tanggung Jawab Individual ICC mengatur bahwa tangung jawab merupakan tanggung jawab individual (Individual Criminal Responsibility) yang merupakan tanggung jawab dikenakan terhadap semua orang namun tidak dapat dikenakan kepada pelaku yang, kecuali berusia dibawah 18 tahun. Pengaturan dalam Statuta Roma 1998 tentang tanggung jawab pidana individual dalam Pasal 25, 26 dan 27. Pasal 25 ayat (2) menyatakan bahwa “Seseorang yang melakukan kejahatan di dalam jurisdiksi Mahkamah bertanggung jawab secara individual dan dapat dikenai hukuman sesuai dengan Statuta ini”. Pasal 25 ayat (4) menyatakan “Tidak ada ketentuan dalam Statuta ini yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana individual akan mempengaruhi tanggung jawab negara berdasarkan hukum internasional”. Pasal 26 Mahkamah tidak mempunyai jurisdiksi atas seseorang yang berumur kurang dari delapan belas tahun pada saat dilakukannya suatu kejahatan yang dilaporkan. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa statuta ini berlaku sama terhadap semua orang tanpa suatu perbedaan atas dasar jabatan resmi. Secara khusus, jabatan resmi sebagai seorang Kepala Negara atau Pemerintahan, anggota suatu Pemerintahan atau parlemen, wakil terpilih atau pejabat pemerintah dalam hal apa pun tidak mengecualikan seseorang dari tanggung jawab pidana di bawah statuta ini, demikian pula dalam dan mengenai dirinya sendiri, tidak merupakan suatu alasan untuk mengurangi hukuman. Selain diatur dalam Statuta Roma, pertanggungjawaban pidana secara indvidual ini juga telah ada dalam beberapa instrumen hukum internasional misalnya the Genocide Convention dalam Article IV yang menyatakan: ..”persone committing genocide….shall be punished, wether they are constitutionally responsible rules, public officials, or private individuals.” Demikian pula dalam the Apartheid Convention dalam article III menyatakan bahwa ..” individual criminal responsibility shall apply … to individuals, members of organizations and institutions and representatives of the state… .” Selain itu dalam Pasal 7 ICTY dan Pasal 6 ICTR juga mengatur tentang tanggung jawab pidana secara individual. Pasal 33 Statuta Roma menyatakan bahwa suatu kejahatan dalam jurisdiksi Mahkamah telah dilakukan oleh seseorang sesuai dengan perintah suatu Pemerintah atau seorang
104
atasan, baik militer atau sipil, tidak membebaskan tanggung jawab pidana orang tersebut kecuali kalau: a) Orang tersebut berada dalam kewajiban hukum untuk menuruti perintah dari Pemerintah atau atasan yang bersangkutan; b) Orang tersebut tidak tahu bahwa perintah itu melawan hukum; dan c) Perintah itu tidak nyata-nyata melawan hukum. Untuk keperluan Pasal ini, perintah untuk melakukan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan jelas-jelas melawan hukum. Praktik internasional di Pengadilan Nurenberg dan Tokyo yang mengesampingkan beberapa prinsip hukum umum yakni a) bahwa seseorang pejabat tidak dapat dihukum sebagai orang perorangan (individu) karena kebijaksanaan yang dilakukannya, b) bahwa seorang pejabat tidak dapat dihukum sebagai orang perorangan terhadap tindakan yang dilakukan sebagai pejabat negara, dan c) bahwa seseorang tidak dapat dituntut melakukan kejahatan berdasarkan ketentuan yang baru ditentukan sebagai kejahatan setelah perbuatan dilakukan.
c. Hukum Acara : Melindungi Prinsip-Prinsip Fair Trial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat memiliki kompleksitas baik mengenai peristiwanya maupun pihak-pihak yang terlibat atau para pelakunya. Oleh karenanya, prosedur atau hukum acara yang digunakan juga menghasilkan sejumlah terobosan penting untuk keberhasilan penuntutan terhadap kejahatan-kejahatan serius tersebut. Namun, berbagai terobosan dalam hukum acara tidak dimaksudkan untuk melanggar hak-hak para tertuduh (the accused), misalnya terhadap tersangka dalam proses investigasi dan terhadap terdakwa dalam proses peradilannya. Bahkan hak-hak fundamental para tertuduh harus dihormati dan dilindungi. Berbagai pengadilan diantara dalam Statuta ICTY, ICTR dan ICC memberikan jaminan hak-hak fundamental para tertuduh. Prinsipnya, proses peradilan haruslah menghormati prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak sebagai syarat utama dalam pengadilan-pengadilan tersebut. Berikut ini merupakan beberapa contoh dari jaminan prinsip-prinsip fair trial dalam pengadilan internasional untuk kejahatan serius: - Asas praduga tidak bersalah : Pasal 20 ayat (3) Statuta untuk ICTR, Pasal 21ayat (3) Statuta untuk ICTY, dan Pasal 66 ayat (1) Statuta untuk ICC.
- Larangan penyiksaan : Pasal 55 Statuta untuk ICC. Pasal 55 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa seorang dalam proses penyelidikan harus “tidak boleh menjadi subjek setiap pemaksaan, ancaman, penyiksaan atau bentuk lain dari penghukuman dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat”. Dalam penyelidikan pidana dan proses yudisial, larangan penyiksaan dan tidak dapat dikurangi atau perlakuan atau penghukuman lain yang tidak manusiawi secara universal yang harus dihormati pada setiap
105
saat, tanpa pengecualian meskipun dalam situasi yang paling mengerikan sekalipun. Pasal 55 ayat (1) huruf c Statuta untuk ICC menyatakan bahwa salah satu tugas dari penuntut umum dalam penyelidikan adalah untuk “menghormati penuh hak-hak orang yang diatur dalam Statuta ini”, yang artinya, diantaranya, hak yang secara jelas dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c terkait dengan larangan untuk melakukan ancaman atau penyiksaan.
- Pendampingan Hukum : terdapat dalam Aturan 42 (A) (i) Hukum Acara dan Pembuktian dalam ICTY dan ICTR. Kemudian, Aturan 67 (A) Aturan Pemenjaraan Pengadilan Yugoslavia menyatakan bahwa “setiap tahanan berhak untuk berkomunikasi secara penuh dan tanpa hambatan dengan penasehat hukumnya, dengan bantuan seorang penerjemah jika diperlukan”, dan selanjutnya, bahwa “semua bentuk korespondensi dan komunikasi harus merupakan hak istimewa”. Aturan 67 (D) dari Aturan Pemenjaraan menyatakan bahwa wawancara “ dengan penasehat hukum dan penerjemah dapat dilakukan dalam pantauan tetapi tanpa didengar, apakah langsung atau tidak langsung, oleh staff unit pemenjaraan”. Aturan yang sama terdapat dalam Aturan 65 dari Hukum Pemenjaraan Pengadilan Rwanda. Hak atas penasehat hukum ini juga terdapat dalam Pasal 20 ayat (4) huruf d dan Pasal 21 ayat (4) huruf d Statuta untuk ICTR dan ICTY.
- Hak menginformasikan dalam Bahasa yang dihafami : Kewajiban menginformasikan hak-hak seorang tersangka/terdakwa secara umum selama penyelidikan/penyidikan“ dalam suatu bahasa yang digunakan dan dipahami tersangka/terdakwa” juga termasuk, contohnya, dalam Pasal 42 (A) Hukum Acara dan Pembuktian Pengadilan Pidana Rwanda dan Yugoslavia, yang menjamin, hak seorang tersangka/terdakwa “untuk mendapatkan pendampingan seorang penerjemah hukum yang gratis” jika dia “tidak dapat memahami atau bicara dalam bahasa yang digunakan dalam pemeriksaan”.
- Tidak dipaksa mengakui perbuatannya : Hak untuk tidak dipaksa mengakui kejahatan dirinya sendiri dan untuk mengakui bersalah juga terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a Statuta untuk ICC dan Pasal 20 ayat (4) huruf g dan 21 ayat (4) huruf g Statuta ICTR dan ICTY.
- Menjaga Berkas Pemeriksaan : terdapat dalam Aturan 43 Hukum Acara dan Pembuktian untuk ICTR dan ICTY menyatakan bahwa pemeriksaan (interogasi) terhadap tersangka “harus direkam dengan rekaman suara atau video”, sesuai dengan prosedur khusus yang dirinci dalam aturan-aturan lainnya. Tersangka harus disediakan salinan transkrip dari pencatatan/perekaman (Aturan 43 (iv)). Catatan pemeriksaan yang rinci harus disimpan setiap waktu dan harus disediakan untuk tersangka dan penasehat hukumnya.
- Pemeriksaan yang terbuka : Pasal 79 (A) hukum acara dan pembuktian untuk ICTR dan ICTY memberikan kemungkinan pengadilan melakukan persidangan secara tertutup untuk alasan-alasan ketertiban publik atau moral, keselamatan, keamanan, atau merahasiakan
106
identitas korban atau saksi sebagaimana diatur dalam Aturan 75, atau untuk perlindungan kepentingan keadilan. Untuk ini, pengadilan harus terbuka tentang alasan untuk melakukan itu. Pasal 22 ayat (2) dan 23 ayat (2) Statuta untuk ICTR dan ICTY menyatakan bahwa putusan pengadilan yang “terbuka”. Berdasarkan Pasal 74 ayat (5) Statuta untuk ICC menyatakan bahwa keputusan atau ringkasannya harus dilakukan dalam pengadilan yang terbuka. Dalam pandangan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, obyek sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) terkait dengan keterbukaan putusan adalah untuk memastikan pengawasan peradilan oleh publik yang bertujuan untuk menjamin hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak.
- Persidangan tanpa penundaan yang beralasan : Pasal 21 (4)( c) Statuta untuk ICTR dan ICTY menyatakan setiap orang yang menghadapi dakwaan pidana harus mendapatkan hak untuk diadili tanpa penundaan yang tidak beralasan.
- Meminta diperiksanya para saksi: Pasal 20 ayat (4) huruf e dan Pasal 21 ayat (4) huruf e Statuta untuk ICTR dan ICTY.
- Waktu yang layak Untuk Pembelaan: Pasal 20 dan 21 Statuta ICTR dan ICTY yang diinspirasi oleh Pasal 14 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa tersangka/ terdakwa harus “mendapatkan waktu dan fasilitas yang cukup untuk mempersiapkan pembelaannya dan untuk berkomunikasi dengan penasehat hukum yang dipilihnya sendiri” (Pasal 20 ayat (4) huruf b dan Pasal 21 ayat (4) huruf b).
- Kemandirian Pengadilan: Pasal 40 Statuta untuk ICC yang menyatakan “para hakim harus independen dalam melaksanakan fungsinya” dan bahwa mereka “harus tidak terkait dengan semua aktivitas yang akan mencampuri fungsi yudisialnya atau akan mempengaruhi keyakinannya terhadap kemandirian (pengadilan)”. Pasal 36 ayat (3) secara tegas dinyatakan siapa saja yang mempunyai kualifikasi untuk menjadi hakim dimana hakim dipilih dari orang-orang yang mempunyai watak moral yang tinggi, tidak memihak dan mempunyai integritas (the judges shall be chosen from among persons of high moral character, impartiality and integrity...). Selain itu para calon haruslah memiliki kompetensi dalam hukum pidana dan hukum acara, dan pengalaman terkait yang perlu (the necessary relevent experience), baik sebagai hakim, jaksa, pengacara atau dalam jabatan serupa lainnya dalam proses perkara pidana atau mempunyai kompetensi dalam bidang hukum internasional terkait misalnya hukum humaniter dan hukum Hak Asasi Manusia dan pengalaman luas dalam jabatan hukum professional yang berkaitan dengan pekerjaan judicial Mahkamah (extensive experience in a professional legal capacity which is of relevance to the judicial work of the court).
- Pemeriksaan yang adil: Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) Statuta ICTR dan ICTY menyatakan bahwa terdakwa berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka dalam menentukan pidana terhadapnya, meskipun dengan aturan bahwa perlindungan saksi dan
107
korban mensyaratkan tindakan yang “harus termasuk, tetapi tidak terbatas pada, tindakan prosedur in camera/tertutup dan perlindungan identitas korban” (Pasal 21 dan Pasal 22 Statuta ICTR dan ICTY).
- Hak untuk hadir di persidangan: Pasal 20 ayat (4) huruf d dan Pasal 21 ayat (4) huruf d Statuta untuk ICTR dan ICTY menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk diperiksa dengan kehadirannya
- Pembuktian: Melihat kasus peradilan pidana internasional ad hoc untuk bekas negara Yugoslavia dapat mengesampingkan asas ullus testis nullus testis dalam perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia berat dengan terdakwa Dusko Tadic.
- Penghukuman yang masuk akal: Pasal 23 ayat (2) Statuta untuk ICTR dan ICTY menyatakan bahwa keputusan harus disertai dengan pandangan yang beralasan secara tertulis, yang terpisah atau pandangan berbeda yang ditambahkan. Berdasarkan Pasal 74 ayat (5) Statuta untuk ICC, putusan pengadilan harus ditulis dan harus berisi pandangan yang penuh dan beralasan dari temuan atau bukti-bukti yang diperoleh pengadilan dan kesimpulan.
d. Bentuk Hukuman Regulasi di ICTY dan ICTR yang menentukan tujuan-tujuan utama dari pemidanaan. Pasal 24 Statuta untuk ICTY. “The Penalty imposed by the Trial Chamber shall be limited to Imprisonment. In determining the terms of imprisonment, the Trial Chamber shall have recourse to general practice regarding prison sentence in the courts of the former Yugoslavia” dan “In imposing the sentences, the Trial Chambers should take into account such factors as the gravity of the offence and the individual circumtances of the convicted person” Ketentuan dalam ICTY itu juga secara persis diadopsi dalam Statuta ICTR dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2). Dalam praktiknya, beberapa aspek penghukuman ditujukan untuk memenuhi beberapa tujuan dari pemidanaan, dimana dalam pengadilan ICTY dinyatakan bahwa hukum internasional tidak mengembangkan pola pemidanaannya sendiri tetapi harus mengikuti pengalaman dari pengadilan domestik sebagai panduan. Ketentuan ini kemudian diikuti oleh Statuta Roma yang mengatur tentang penetapan hukuman dalam Pasal 78. Pasal 78 Statuta Roma: 1. Dalam menentukan hukuman, Mahkamah, sesuai dengan Aturan Prosedur dan Pembuktian, harus memperhitungkan faktor-faktor seperti misalnya beratnya kejahatan dan keadaankeadaan pribadi dari orang yang dihukum.
108
2. Dalam menjatuhkan hukuman penjara, Mahkamah harus menguranginya dengan waktu, kalau ada, yang dilewatkan sebelumnya dalam penahanan sesuai dengan suatu perintah dari Mahkamah. Mahkamah dapat mengurangi waktu yang sebaliknya dilewatkan dalam penahanan dalam hubungannya dengan perbuatan yang mendasari kejahatan itu. 3. Apabila seseorang telah dihukum karena lebih dari satu kejahatan, maka Mahkamah harus mengumumkan setiap hukum bagi setiap kejahatan dan hukuman bersama yang menyebutkan jumlah keseluruhan jangka waktu lamanya dipenjara. Jangka waktu ini harus tidak kurang dari angka tertinggi masing-masing hukuman yang diumumkan dan tidak melebihi 30 tahun penjara atau hukuman penjara seumur hidup sesuai dengan Pasal 77, ayat 1(b). Sementara dalam Pasal 77 menentukan tentang hukuman yang dapat diterapkan dimana ICC dalam menentukan hukuman harus memperhitungkan faktor-faktor misalnya beratnya kejahatan (gravity of the crimes) dan keadaan individual dari orang yang dihukum (individual circumtances of the convicted person). Selain itu, lamanya hukuman juga ditentukan secara tegas dimana tidak boleh melebihi 30 tahun dan seumur hidup jika dikaitkan dengan gawatnya kejahatan dan keadaan orang yang terkena hukuman (the extreme gravity of the crime and the individual ciscumtances of the convicted person). Hukuman juga bisa dalam bentuk denda yang ditentukan berdasarkan hukum acara dan pembuktian. Pasal 77 Ayat 1: “Tunduk pada Pasal 110, Mahkamah dapat mengenakan satu di antara hukuman-hukuman berikut ini kepada seseorang yang dihukum atas suatu kejahatan berdasarkan Pasal 5 Statuta ini: a) Hukuman penjara selama tahun-tahun tertentu, yang tidak melebihi batas tertinggi 30 tahun; atau b) Hukuman penjara seumur hidup apabila dibenarkan oleh gawatnya kejahatan dan keadaankeadaan pribadi dari orang yang dihukum”. Ayat 2: “Di samping hukuman penjara, Mahkamah dapat memutuskan: a) Denda berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Hukum Acara dan Pembuktian; b) Penebusan hasil, kekayaan dan aset yang berasal langsung atau tidak langsung dari kejahatan itu, tanpa merugikan hak-hak pihak ketiga yang bona fide” Hal lain yang perlu mendapat perhatian dalam ketentuan pemidanaan ini adalah berkaitan dengan ancaman hukuman mati. Hal ini berdasarkan ketentuan piagam PBB bertentangan karena melanggar hak atas hidup yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaaan apapun (non derogable rights). Baik dalam Statuta ICTY maupun ICTR tidak ada hukuman mati yang diatur, demikian pula dengan ICC yang malah membatasi lama hukuman sementara dalam UU No. 26/2000 malah mengatur tentang adanya ancaman
109
hukuman mati. Berdasarkan prinsip-prinsip dan pengalaman dalam ICTY, ICTR dan Statuta untuk ICC diatas, ancamana hukuman mati dalam UU No. 26/2000 ini selayaknya untuk dicabut.
e. Perlindungan Saksi dan Korban Dalam berbagai pengadilan internasional, korban dan saksi mendapatkan perlindungan, namun pemberian hak-hak prosedural yang diberikan kepada saksi dan/atau korban ini tidak boleh sekali-kali melanggar hak-hak fundamental hak-hak tertuduh (the accused). Pentingnya prinsip fair trial dalam peradilan ini misalnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 68 Statuta Roma, yang dalam bagian perlindungan saksi dan korban dalam partisipasi selama proses persidangan, dinyatakan “…. These measures shall not be prejudial to or inconsistent with the rights of the accused and a fair and impartial trial”. Dalam Statuta Roma untuk ICC mengatur ketentuan untuk adanya prosedur khusus pemeriksaan demi melindungi saksi dan/atau korban. Salah satunya dengan adanya prosedur in camera atau memberikan keterangan dengan sarana elektronik atau alat-alat khusus lainnya. Hal lain yang sangat penting dalam hal perlindungan saksi adalah adanya unit atau badan khusus yang menangani kepentingan saksi dan korban. Badan ini akan secara khusus menangani berbagai permasalahan yang berkaitan dengan saksi terutama berkenaan dengan saksi korban. Unit khusus untuk saksi dan korban akan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban bukan hanya pada perlindungan secara fisik termasuk penanganan trauma kepada korban tetapi juga dapat merekomendasikan tentang langkah-langkah perlindungan bagi saksi dan korban ketika memberikan kesaksian dalam setiap tahapan proses peradilan. Lembaga ini sangat penting ketika aparat penegak hukum lainnya dalam hal ini jaksa dan hakim ternyata dalam praktiknya tidak cukup memberikan ataupun mengambil langkah-langkah yang perlu bagi saksi dan korban untuk melindungi mereka. Rekomendasi terhadap kebutuhan lembaga khusus untuk perlindungan saksi dan korban ini adalah sesuai dengan ketentuan tentang unit korban dan saksi seperti halnya pengaturan dalam international criminal court dan beberapa praktik peradilan misalnya ICTY dan ICTR dengan melakukan berbagai penyesuaian dengan kondisi sistem peradilan Indonesia. Dalam regulasi peradilan internasional seperti halnya international criminal court terdapat unit korban dan saksi yang berada di bawah kepaniteraan. Unit ini memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab berkenaan dengan perlindungan saksi dan korban (Pasal 43 ayat (6) Statuta Roma, ICTY (berdasarkan pada Pasal 22 dan Rule 34 Hukum Acara dan Pembuktian ICTY) dan ICTR juga membentuk unit korban dan saksi dibawah otoritas kepaniteraan. Dalam ICTR, Unit Korban dan Saksi berada di Arusha (Tanzania) dan mempunyai cabang di Kigali (Rwanda). Unit Korban dan Saksi ini mempunyai tugas-tugas khusus yang berkenaan dengan perlindungan terhadap korban dan saksi misalnya menyediakan perlindungan yang memadai dan langkah-langkah pengamanan kepada saksi termasuk juga membuat perencanaan jangka pendek dan jangka panjang untuk perlindungan
110
kepada saksi (aturan 17 Hukum Acara dan Pembuktian ICC). Sebagai contoh misalnya unit perlindungan Korban dan Saksi di ICTR yang melakukan pengawalan terhadap saksi dari tempat tinggalnya ke Aruza (tempat persidangan) dan menjamin keamanan para saksi tersebut selama waktu pemberian kesaksian. Disamping itu unit ini juga secara berkala memantau dan mengevaluasi situasi keamanan dari masing-masing saksi.
f.
Kompensasi Kepada Korban
Mengenai pengaturan pemberian hak-hak reparasi kepada korban ini, dalam pengaturan ICTY, ICTR dan ICC juga berbeda-beda. ICTY dan ICTR tidak memberikan hak-hak reparasi dalam yurisdiksinya. Namun ICTY dan ICTR mengatur tentang mekanisme pengajuan klaim hak reparasi korban ini dengan prosedur tertentu misalnya pengajuan ke otoritas yang lebih kompeten. Hal ini berbeda dengan pengaturan dalam ICC dimana mekanisme untuk menyediakan remedies kepada korban mekanismenya bisa lebih cepat yang tidak mensyaratkan adanya pelaksaan remedies tersebut melalui pengadilan nasional atau lembaga lainnya yang kompeten. Rujukan atas pentingnya kepentingan korban ini sebagaimana diatur dalam hukum acara dan pembuktian untuk International Criminal Court dimana para korban dan kuasa hukumnya dapat ikut memberikan masukan selama proses peradilan berkaitan dengan kepentingan para korban tersebut (Aturan 89-93 Hukum Acara dan Pembuktian ICC).
Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia Berdasarkan UU No. 26/2000, Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan khusus yang berada dibawah peradilan umum. Pengadilan ini dikatakan khusus karena dari segi penamaan bentuk pengadilannya sudah secara spesifik menggunakan istilah Pengadilan Hak Asasi Manusia dan kewenangan pengadilan ini juga mengadili kejahatankejahatan tertentu. Kejahatan-kejahatan yang merupakan yurisdiksi pengadilan Hak Asasi Manusia ini adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang keduanya merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Pembentuk undang-undang menyadari bahwa penanganan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida kejahatan ini adalah kejahatan luar biasa yang tidak bisa ditangani dengan sistem peradilan pidana biasa. Pengaturan yang sifatnya khusus ini didasarkan atas kerakteristik kejahatan yang sifatnya extraordinary sehingga memerlukan pengaturan dan mekanisme yang juga sifatnya khusus.Pengaturan yang berbeda atau khusus ini mulai sejak tahap penyelidikan dimana yang berwenang adalah Komnas Hak Asasi Manusia sampai pengaturan tentang majelis hakim dimana komposisinya berbeda dengan pengadilan pidana biasa. Namun, meskipun terdapat kekhususan dalam penanganannya, hukum acara yang digunakan, masih menggunakan hukum acara pidana yaitu KUHAP. 111
Pengadilan Hak Asasi Manusia ini juga mengatur tentang kekhususan penanganan terhadap kejahatan-kejahatan yang termasuk gross violation of human rights dengan menggunakan norma-norma yang ada dalam hukum internasional. Norma-norma yang diadopsi itu diantaranya adalah mengenai prinsip tanggung jawab individual (Pasal 1 ayat (4)). Tanggung jawab indvidual ini ditegaskan bahwa tanggung jawab dikenakan terhadap semua orang namun tidak dapat dikenakan kepada pelaku yang berusia dibawah 18 tahun. Prinsip tanggung jawab pidana secara individual ini dalam praktik pengadilan telah diakui oleh majelis hakim dalam beberapa putusannya, terutama dalam membuktikan unsur atasan (baik sipil maupun militer) yang mampu bertanggung jawab. Mejelis Hakim menggunakan doktrin hukum dan prinsip hukum serta praktik pidana internasional untuk memperkuat argumentasi tentang terpenuhinya unsur tersebut. Pertimbangan majelis hakim terhadap terdakwa Abilio Soares dalam bagian unsur atasan sipil mampu bertanggung jawab secara pidana ini juga mengacu pada praktik internasional di Pengadilan Nurenberg dan Tokyo yang mengesampingkan beberapa prinsip hukum umum yakni a) bahwa seseorang pejabat tidak dapat dihukum sebagai orang perorangan (individu) karena kebijakan yang dilakukannya, b) bahwa seorang pejabat tidak dapat dihukum sebagai orang perorangan terhadap tindakan yang dilakukan sebagai pejabat negara, dan c) bahwa seseorang tidak dapat dituntut melakukan kejahatan berdasarkan ketentuan yang baru ditentukan sebagai kejahatan setelah perbuatan dilakukan. Berdasarkan ketentuan UU No. 26 tahun 2000, Pengadilan Hak Asasi Manusia mengatur tentang yurisidksi atas kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat baik setelah disahkanya UU ini maupun kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat sebelum disahkannya UU ini. Prosedur pembentukan pengadilan ini mempunyai perbedaan yang cukup mendasar. Dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat setelah disyahkannya UU ini tanpa melalui rekomendasi DPR dan keputusan presiden sebagaimana dalam pembentukan pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc. Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc adalah pengadilan yang dibentuk khusus untuk memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang dilakukan sebelum berlakunya UU No. 26 tahun 2000, berbeda dengan Pengadilan Hak Asasi Manusia (permanen) yang dapat memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi setelah diundangkannya UU No. 26 tahun 2000.
a. Hukum Acara Pengadilan Hak Asasi Manusia Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah kejahatan yang sifatnya extraordinary crimes yang merupakan kejahatan internasional dan musuh umat manusia. Kejahahatan ini mempunyai perumusan dan sebab terjadinya yang sangat berbeda dengan kejahatan pidana biasa. Dengan perbedaan jenis kejahatan dan akibat yang ditimbulkan dari kejahatan ini tidak mungkin memperlakuan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dengan upaya biasa dan memerlukan sebuah pengadilan yang sifatnya khusus dengan hukum acara yang bersifat khusus pula.
112
UU No. 26 tahun 2000 disamping mengatur tentang delik kejahatan yang termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat juga mengatur tentang kekhususan dari proses pengadilan Hak Asasi Manusia. Kekhususan mengenai proses pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc meliputi proses beracara yang khusus bila dikaitkan dengan proses peradilan pidana yang berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Kekhususan itu adalah berkaitan dengan kewenangan lembaga penegak hukum dalam proses pemeriksaan baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Kekhususan dalam tahapan-tahapan itu adalah berkaitan dengan sifat ad hoc dari masingmasing pihak yang melakukan pemeriksaan. Sifat ad hoc menunjuk pada konteks kasus yang ditangani atau menunjuk pada jangka waktu bekerjanya. Dalam tahap penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas Hak Asasi Manusia dapat membentuk tim penyelidik ad hoc, demikian pula dalam tahap penyidikan dan penuntutan Jaksa Agung dapat mengangkat tim ad hoc. Dalam proses pemeriksaan di pengadilan sifat ad hoc dan khusus ini ditunjukkan dengan adanya hakim ad hoc yang diangkat dalam jangka waktu 5 tahun untuk mengadili perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Sifat khusus lainnya adalah mengenai jangka waktu yang ditetapkan secara terbatas dalam UU No. 26 tahun 2000 dalam setiap tahapan proses peradilan. Jangka waktu ini ditujukan untuk membuat setiap tahapan proses peradilan berjalan dengan efisien. Kekhususan lainnya adalah mengenai pengaturan khusus berkenaan dengan perlindungan saksi dan korban juga pengaturan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang merupakan hak korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Penjelasan Umum UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menekankan tentang kekhususan dari pengadilan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan pengalaman proses peradilan yang telah dilakukan oleh pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc untuk kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat Timor-Timur dan Tanjung Priok ternyata pengaturan mengenai hukum acara yang khusus berdasarkan ketentuan UU No. 26 Tahun 2000 maupun KUHAP tidak cukup memadai. Alasan bahwa ketentuan hukum acara yang tidak memadai ini timbul mengingat selama proses peradilan Hak Asasi Manusia yang telah dijalankan masih menghadapi berbagai macam kendala dimana dalam beberapa pengaturannya tidak dapat dijalankan dan cenderung diabaikan atau dilanggar. Disamping itu ketentuan KUHAP juga tidak mampu menjawab berbagai macam persoalan yang muncul berkenaan dengan proses acara dan pembuktian selama berlangsungnya proses pengadilan. 29
b. Perlindungan Saksi Pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban terdapat dalam Pasal 34 UU No. 26 Tahun 2000 yang selanjutnya diatur dengan PP No. 2 tahun 2002 tentang tata caranya 29
Mengenai hukum acara pengadilan Hak Asasi Manusia secara rinci dapat dilihat di makalah “Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, Seri Bacaan Kursus Hak Asasi Manusia untuk Pengacara ke XI, Elsam, 2007.
113
perlindungannya. Dalam Pasal 34 Perlindungan terhadap saksi korban ini adalah perlindungan secara fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan dari pihak manapun dan perlindungan ini wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma. Dalam PP disebutkan bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban ini dapat dilakukan terhadap perlindungan ancaman fisik dan mental, perahasiaan identitas saksi dan korban dan perlindungan selama proses pemeriksaan dengan dapat diperiksa tanpa hadirnya terdakwa. Mekanisme untuk adanya perlindungan ini dapat dilakukan secara langsung oleh aparat keamanan dan melalui permohonan dari saksi dan korban dalam setiap tahapan pemeriksaan yang kemudian dilanjutkan dengan kepada pihak yang berwenang. Perlindungan ini meliputi perlindungan dalam tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Mekanisme perlindungan saksi dan korban selama proses pemeriksaan peradilan ini selanjutnya mengacu pada ketentutan dalam KUHAP. Dalam KUHAP sendiri memang telah ada pengaturan tentang hak-hak kepada saksi namun pengaturan ini sendiri tidak cukup memadai sebagai aturan operasional atau beracara terhadap pengadilan terhadap kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. KUHAP telah mengatur tentang beberapa hak saksi diantaranya adalah hak untuk didampingi penerjemah, hak untuk tidak diajukan pertanyaan yang menjerat, hak untuk mendapatkan penggantian biaya atas kehadirannya di pengadilan. Dalam KUHAP tidak ada pengaturan mengenai perlindungan saksi secara khusus terutama berkaitan dengan tahapan-tahapan dan sampai kapan perlindungan terhadap saksi dapat dilakukan. Metode perlindungan saksi dalam bentuk tidak diperiksa tanpa hadirnya terdakwa ditafsirkan sebagai dasar legitimasi dapat diberlakukannya media teleconference meskipun tafsir ini tidak benar secara yuridis karena antara terdakwa dengan saksi masih berhadaphadapan meskipun tidak secara langsung. Dengan diberlakukannya kesaksian melalui media teleconference ini berdampak pada jumlah saksi korban yang bersedia memberikan kesaksian. Hal ini menunjukkan bahwa signifikansi perlindungan saksi dan korban akan berpengaruh terhadap proses pencarian kebenaran dan pengungkapan kebenaran di pengadilan. Untuk melengkapi kelemahan persoalan perlindungan saksi dan korban, pada tahun 2006 dibentuk UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU ini merupakan regulasi khusus untuk memberikan perlindungan saksi dan korban dan tidak hanya untuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Dalam UU ini terdapat sejumlah ketentuan baru yang melengkapi kelemahan pengaturan perlindungan saksi dalam UU No.26/2000. Diantara ketentuan yang diatur adalah adanya sejumlah hak
114
saksi untuk perlindungan mental dan fisik, perlindungan hak-hak prosedural saksi30 dan juga regulasi tentang pemeriksaan saksi yang sebelumnya belum diatur di KUHAP, misalnya pemeriksaan saksi di persidangan yang memberikan saksi diperiksa dengan metode-metode khusus ketika saksi dalam ancaman yang sangat berat.31 UU No. 13/2006 juga memandatkan adanya institusi khusus untuk memberikan perlindungan saksi dan korban yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga ini bertanggungjawab untuk menangani pemberian perlindungan dan Bantuan kepada saksi dan korban.32
c. Pemulihan Korban Pasal 35 UU No. 26 tahun 2000 mengatur tentang hak bagi korban dan ahli warisnya dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yaitu hak atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Kompensasi, restitusi dan rehabilitasi ini dicantumkan dalam amar putusan. Selanjutnya ketentutaan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 tahun 2002. Pasal 35 ayat (1): “Setiap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi” Dalam pengaturan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi para korban dan ahli warisnya baik UU No. 26 tahun 2000 maupun PP No. 3 tahun 2002 mensyaratkan bahwa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi ini tercantum dalam amar putusan pengadilan Hak Asasi Manusia. Dengan adanya ketentuan ini dapat ditafsirkan bahwa khusus terhadap kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia berat selalu bersamaan dengan putusan pengadilan Hak Asasi Manusia. PP No. 3 tahun 2002 mengatur tentang definisi kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Pasal 1 PP No. 3 tahun 2002 menjelaskan tentang maksud kompensasi, restitusi dan rehabilitasi: “Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.” “Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.” “Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain. “ Berdasarkan atas pengaturan diatas, pengertian kompensasi mempunyai konsekuensi yuridis dimana kompensasi dikaitkan dengan tanggungjawab pelaku kejahatan yang dilakukannya. Pengertian kompensasi yang merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara mensyaratkan adanya pelaku yang dinyatakan 30
Lihat Pasal 5 UU No. 13 tahun 2006.
31
Lihat Pasal 9 UU No. 13 tahun 2006.
32
Lihat Pasal 12 UU No. 13 tahun 2006.
115
bersalah dan oleh karena dia dibebani kewajiban untuk membayar restitusi.33 Selama pelaku tidak mampu membayar ganti kerugian maka kompensasi akan diberikan oleh negara. Ketentuan demikian menunjukkan bahwa kompensasi tidak serta merta menjadi hak korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat jika terdakwa tidak dinyatakan bersalah oleh pengadilan sementara peristiwa yang menimpa para korban diakui sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Konsekuensi atas pengaturan kompensasi tersebut mengakibatkan putusan mengenai kompensasi kepada korban baru ada setelah terdakwa dinyatakan bersalah. Pasal 35 ayat (2) mengatur ketentuan bahwa putusan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi ini sebagaimana disebutkan diatas, harus dicantumkan dalam amar putusan. Putusan tentang kompensasi ini akan gugur atau tidak ada lagi jika pada pengadilan tingkat selanjutnya (banding) korban ternyata dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah. Kasus Tanjung Priok menunjukkan bahwa putusan mengenai kompensasi kepada korban tidak ditegaskan kembali atau tidak menjadi keputusan yang mengikat karena korban yang pada pengadilan tingkat pertama dinyatakan bersalah tetapi pada tingkat banding dibebaskan. Pengertian kompensasi ini seharusnya tidak menggantungkan pada ada tidaknya kemampuan pelaku untuk membayar ganti kerugian kepada korban karena dengan definisi yang demikian ada konsekuensi lanjutan yakni tentang kapan kompensasi akan diberikan setelah adanya putusan mengenai kompensasi kepada korban. Karena kompensasi menggantungkan kepada ada tidaknya kesalahan terdakwa maka secara logika kompensasi ini akan diberikan setelah adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dimana memang pelaku dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dia dikenakan kewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada korban. Pasal 3 ayat (1) PP No. 3/2002 juga mensyaratkan bahwa pelaksanaan pemberian kompensasi oleh instansi pemerintah berdasarkan atas keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan kata lain bahwa setelah ada putusan kasasi (misalnya terdakwa menyatakan kasasi) baru pelaksanaan kompensasi kepada korban akan dilakukan. Dengan demikian, substansi atas kompensasi ini selalu mendasarkan pada aspek bersalahnya pelaku dan bukan karena terjadinya peristiwa. Seharusnya ketika suatu peristiwa telah diakui oleh pengadilan bahwa peristiwa tersebut adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan oleh karenanya ada korban maka putusan mengenai kompensasi tersebut harus dapat dilaksanakan. Pengaturan mengenai bentuk kompensasi dan rehabilitasi juga tidak mempunyai indikator yang jelas dan bagaimana hakim menentukan kompensasi, restitusi dan rehabilitasinya. Pasal 2 ayat (2) PP No. 3/2002 menyatakan bahwa pemberian kompensasi harus diberikan
33
116
Bandingkan dengan keputusan mengenai pengetian kompensasi dalam UU No. 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Kompensasi diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh negara terhadap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Ketentuan dalam UU ini tidak mendasarkan pada kemampuan pelaku untuk membayar ganti kerugian atau tidak.
secara tepat, layak dan cepat sementara mengenai besarnya ganti kerugian diserahkan sepenuhnya kepada hakim yang memeriksa perkara. Penjelasan umum PP No. 3/2002 menyatakan: “Mengenai besarnya ganti kerugian atau pemulihan kebutuhan dasar tersebut diserahkan sepenuhnya kepada hakim yang memutus perkara yang dicantumkan dalam amar putusannya. Jadi, hakim diberikan kebebasan sepenuhnya secara adil, layak, dan cepat mengenai besarnya ganti kerugian tersebut berdasarkan hasil penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta pemeriksaan di sidang pengadilan beserta bukti-bukti yang mendukungnya.” Rumusan istilah tepat, layak dan cepat ini terdapat kontradiksi dalam pengaturannya terutama berkaitan dengan pemberian kompensasi secara cepat. Penjelasan istilah cepat ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan cepat adalah bahwa penggantian kerugian dan atau pemulihan hak-hak lainnya diberikan kepada korban sesegera mungkin dalam rangka secepatnya mengurangi penderitaan korban. Sementara pengaturan dalam pasal lain, sebagaimana disebutkan diatas, pelaksanaan pemberian kompensasi berdasarkan keputusan pengadilan Hak Asasi Manusia yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang berarti pula bahwa korban harus menunggu sampai putusan kasasi untuk mendapatkan haknya atas kompensasi. Penjelasan mengenai besarnya ganti kerugian dan pemulihan kebutuhan dasar yang adil, layak dan cepat dalam praktiknya menyulitkan dalam penerapannya. Rumusan bahwa ganti kerugian berdasarkan atas adil, layak dan cepat sangat tergantung dan hanya berdasarkan atas subyektifitas hakim. Tidak ada aturan yang jelas mengenai penghitungan ganti kerugian ini mengingat ketentuan mengenai ganti kerugian yang ada tidak bisa dipersamakan untuk diterapkan dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Ketentuan dalam PP tentang kompensasi, restitusi ini seharusnya juga mengatur tentang bagaimana bentuk ganti kerugian bagaimana cara menghitung besarannya jika misalnya kompensasi atau restitusi ini berupa uang. Ketiadaan atas rumusan cara penghitungan ini mengakibatkan putusan mengenai kompensasi tidak mempunyai acuan yang jelas sementara pengaturan mengenai kompensasi untuk korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Konsekuensi atas lemahnya rumusan ketentuan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi ini pada akhirnya akan merugikan korban dan hal ini terbukti misalnya putusan pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc kasus Tanjung Priok yang memberikan putusan kompensasi kepada korban. Majelis hakim menyatakan memberikan kompensasi kepada korban dan ahli warisnya yang proses serta jumlahnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rumusan putusan ini membingungkan karena kewenangan mengenai jumlah atau besarnya ganti kerugian adalah sepenuhnya kewanangan majelis hakim untuk
117
menentukan sementara majelis hakim malah menunjuk besar jumlah kompensasi kepada peraturan yang berlaku sementara sampai dengan saat ini tidak ada peraturan mengenai bagaimana menghitung jumlah kompensasi dalam kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Tidak adanya kejelasan pengalokasian anggaran untuk pemberian kompensasi dibebankan pada anggaran lembaga atau kementrian yang ada. Dengan tidak adanya pengalokasian anggaran secara khusus untuk pembayaran kompensasi ini, maka akan berakibat menjadi tidak adanya kepastian dalam pembayaran sekiranya ada putusan hakim yang membebankan kepada negara untuk melakukan pembayaran kompensasi kepada korban pelanggaran Hak Asasi Manusia berat. Dengan adanya UU No. 13/2006, terdapat regulasi yang memberikan ketentuan tentang hak-hak pemulihan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Selain kompensasi dan restitusi, UU No. 13 juga memberikan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dengan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko sosial.34 Sementara rumusan tentang pengertian kompensasi dan restitusi dalam UU No. 13/2006, yang diatur dalam PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, tidak jauh berbeda dengan ketentuan dalam UU No. 26/2000. PP No. 3 tahun 2002 mengatur tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam kaitan dengan tata cara dan dapat diterimanya kompensasi, restitusi dan rehabilitasi tersebut. Kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dapat diterima setelah adanya keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian pelaksanaan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban baru dapat dilaksanakan setelah perkara selesai dan tidak ada upaya hukum lagi. PP ini juga tidak mengatur tentang mekanisme pengajuan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Tidak adanya pengaturan tentang pengajuan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi ini menimbulkan kesulitan atau tentang siapa yang berhak mengajukan tuntutan dan bagaimana tuntutan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi itu diajukan ke pengadilan.35 Melihat bahwa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dapat diberikan berdasarkan amar putusan pengadilan Hak Asasi Manusia maka secara yuridis dalam surat dakwaan tuntutan terhadap para terdakwa juga harus disertai dengan adanya tuntutan untuk kompensasi,
118
34
Lihat Pasal 6 UU No. 13 tahun 2006.
35
Mengenai pengaturan pemberian hak-hak reparasi kepada korban ini, dalam pengaturan ICTY, ICTR dan ICC juga berbeda-beda. ICTY dan ICTY tidak memberikan hak-hak reparasi dalam yurisdiksinya. Namun ICTY dan ICTR mengatur tentang mekanisme pengajuan klaim hak reparasi korban ini dengan prosedur tertentu misalnya pengajuan ke otoritas yang lebih kompeten. Hal ini berbeda dengan pengaturan dalam ICC dimana mekanisme untuk menyediakan remedies kepada korban mekanismenya bisa lebih cepat yang tidak mensyaratkan adanya pelaksaan remedies tersebut melalui pengadilan nasional atau lembaga lainnya yang kompeten.
restitusi dan rehabilitasi. Dengan demikian maka pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi adalah Jaksa Agung sebagai penuntut umum dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Dalam fungsi ini Jaksa Agung mewakili kepentingan korban. Ketentuan lainnya yang dapat dijadikan prosedur untuk dapat dilakukan pengajuan tuntutan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi adalah berdasarkan KUHAP. Dimana korban sebagai pihak ketiga dalam proses pengadilan mempunyai hak untuk melakukan tuntutan ganti kerugian atas kejahatan yang dialaminya. Prosedur pengajuan tuntutan ini dengan menggunakan mekanisme penggabungan tuntutan ganti kerugian dengan perkara pidananya. Permintaan atau ganti kerugian ini dalam berupa petitum dari korban yang dapat diajukan sebelum penuntut umum melakukan tuntutan pidana atau jika penuntut umum tidak menghadiri persidangan selambat-lambatnya dengan sebelum putusan pengadilan dibacakan.36 Untuk mensikapi kebuntuan regulasi yang berkenaan dengan pengajuan kompensasi ini akhirnya korban secara sendiri-sendiri mengajukan tuntutan kerugian atau kompensasi. Dalam beberapa persidangan dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc Tanjung Priok, saksi-saksi korban mengajukan tuntutan yang jumlahnya bervariasi. Selain ini, sebelum Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, kelompok korban juga mengajukan tuntutan yang disampaikan kepada JPU. Namun tuntutan ini hanya dilampirkan dalam tuntutan pidana dan bukan merupakan satu upaya yang serius dari penuntut umum untuk menuntut kompensasi, hal ini terlihat karena baik jumlah maupun besaran nilai kompensasi ditentukan sendiri oleh korban maupun pendampingnya. Dalam praktik pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat Timor-Timur tidak ada keputusan mengenai adaya kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi para korban meskipun ada terdakwa yang dinyatakan bersalah dan pelakunya dijatuhi pidana. Ketiadaan amar putusan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi ini dapat dipahami karena memang tidak ada tuntutan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada pengadilan sehingga tidak ada kewajiban untuk memutuskan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi korban dan ahli warisnya. Jaksa tidak pernah melakukan upaya penuntutan dengan menyertakan tuntutan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi demikian pula dengan korban dan ahli warisnya. Kasus Tanjung Priok ada 2 (dua) keputusan mengenai kompensasi kepada korban yaitu keputusan adanya kompensasi kepada korban tanpa memberikan jumlahnya yang kedua adalah keputusan mengenai kompensasi kepada korban dengan disertai jumlah dan siapa korban yang berhak menerima. Kedua putusan dengan kompensasi ini mendasarkan pada 36
Lihat Pasal 98 KUHAP.
119
adanya kesalahan terdakwa dimana untuk kasus (berkas) yang terdakwanya dinyatakan tidak bersalah tidak ada putusan mengenai kompensasi kepada korban.37 Dengan melihat pengaturan dan praktik yang terjadi dalam pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc dapat menjelaskan tentang perlunya pengaturan secara khusus tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terutama berkenaan dengan prosedur pengajuan yang berbeda dengan KUHAP. Jaksa Agung dalam kenyataannya tidak bisa diharapkan untuk dapat melakukan upaya penuntutan untuk terpenuhinya hak-hak korban terutama hak yang berkenaan dengan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Sedangkan korban dan ahli warisnya kadangkala tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan penuntutan atas hak-hak mereka karena berbagai macam sebab secara yuridis tidak ada mekanisme secara pasti bagaimana para korban ini dapat mengajukan permohonan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Berdasarkan kelemahan tersebut, kemudian prosedur pengajuan ini mendapatkan landasan yang lebih memadai dengan adanya UU No. 13/2006, yang dijabarkan PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Dalam PP tersebut telah diatur bagaimana proses pengajuan kompensasi dan restitusi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, diantara juga mengatur peran Lembaga Perlidungan Saksi dan Korban (LPSK).38
d. Penghukuman Ketentuan pemidanaan diatur dalam Bab VII dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 42 UU No. 26 tahun 2000. Ketentuan pidana dalam UU No. 26 tahun 2000 ini menggunakan ketentuan pidana minimal yang dianggap sebagai ketentuan yang sangat progresif untuk menjamin bahwa pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat ini tidak akan mendapatkan hukuman yang ringan. Pasal 36 mengatur tentang ketentuan pidana untuk kejahatan genosida yakni dengan ancaman hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 tahun dan pidana paling singkat 10 tahun. Ketentuan pidana ini sama dengan kejahatan yang diatur dalam Pasal 9 (tentang kejahatan terhadap kemanusiaan) huruf a (pembunuhan), b (pemusnahan), d (pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa), atau j (kejahatan apartheid). Bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya yaitu perbudakan diancam dengan pidana selama-lamanya 15 tahun dan paling singkat 5 tahun (Pasal 38). Demikian pula dengan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berupa penyiksaan diancan hukuman paling lama 15 tahun dan peling rendah 5 tahun (Pasal 39). Kejahatan terhadap kemanusiaan
120
37
Lihat rumusan kompensasi di PP No. 3/2002 dimana mendasarkan kepada adanya kesalahan pelaku..
38
Selengkapnya mengenai prosedur ini dapat dilihat dalam PP No. 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dan juga SOP yang telah dibuat oleh LPSK.
yang berupa perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, pemaksaan kehamilan, kemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara diancam pidana selama-lamanya 20 tahun dan serendah-rendahnya selama 10 tahun (Pasal 40). Pasal 41 mengatur khusus mengenai pihak-pihak yang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat berupa percobaan dan ikut serta berupa permufakatan jahat atau pembantuan terhadap terlaksanya pelanggaran Hak Asasi Manusia berat, ancaman hukumannya dipersamakan dengan ketentuan Pasal 36, 37, 38, 39 dan 40. Ketentuan ini mengindikasikan bahwa apapun peranan pelaku baik karena percobaan pelanggaran HAM berat, ikut serta dalam permufakatan jahat untuk melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat maupun pembantuan terhadap terlaksananya pelanggaran Hak Asasi Manusia berat tidak ada pengaturan pengecualian terhadap mereka karena ancamannya dipersamakan.
BOX 5 Perempuan dalam Administrasi Peradilan Perempuan dan Keadaan Sengketa Bersenjata: Hukum Humaniter Pembahasan Umum Perempuan acap berada dalam keadaan yang lebih berbahaya daripada laki-laki selama keadaan sengketa bersenjata internal dan sengketa bersenjata internasional. Bahaya yang meningkat, maupun bentukbentuk bahaya lain yang mengancam perempuan, khususnya tertuju ke jenis kelamin mereka. Karena alasan inilah maka tindakan khusus bagi perlindungan perempuan dibenarkan. Hukum Humaniter Internasional (HHI) memuat ketentuan-ketentuan khusus yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dari kekerasan selama sengketa bersenjata. Sebagai tambahan, ketentuan-ketentuan umum traktat-traktat Hak Asasi Manusia juga dapat ditafsirkan sebagai melarang kekerasan terhadap perempuan selama keadaan sengketa bersenjata. Yang penting, perempuan berhak atas perlindungan umum hukum humaniter (untuk kedua-duanya, kombatan dan sipil) atas dasar non-diskriminatif. Masing-masing dari empat Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahannya memuat larangan yang sama mengenai “pembenaran yang merugikan yang dijumpai berdasarkan kelamin” (GC I, Pasal 12; GC I, Pasal 12; GC III, Pasal 14 dan 16, GC IV, Pasal 27; PI, Pasal 17; PII, Pasal 4). Oleh karena itu maka pembedaan atas dasar kelamin dilarang hanya sejauh pembedaan itu merugikan. Pihak-pihak pada Konvensi dan Protokol mempertahankan hak tersebut sampai batas perlindungan tambahan kepada perempuan. Dalam banyak instrumen ketentuan mengenai non-diskriminasi dilengkapi oleh ketentuan lain yang menetapkan bahwa “perempuan akan diperlakukan dengan segala pertimbangan yang berkaitan dengan jenis kelamin mereka” GC I, Pasal 12; GC II, Pasal 12; GC III, Pasal 14).
121
Perempuan juga berhak atas bentuk-bentuk perlindungan jenis kelamin spesifik tertentu berdasarkan HHI. Ketentuan-ketentuan yang relevan mencakup isu-isu berikut: • Perlakuan manusiawi untuk para kombatan perempuan, termasuk tawanan perang; • Perlindungan tawanan sipil perempuan dan orang sipil yang didakwa atas pelanggaran terhadap kekuasaan pendudukan; • Perlindungan orang sipil perempuan dari penyalahgunaan seksual dan perlakuan yang merendahkan; • Ketentuan kebutuhan fisik khusus dari perempuan hamil dan perempuan yang memiliki anak kecil;
Perlindungan Kombatan Perempuan Tidak ada hukum yang melarang perempuan mengambil bagian (resmi) di dalam tindakan permusuhan dalam keadaan sengketa bersenjata. Dalam hal perempuan memilih menjadi kombatan di dalam pengertian Konvensi Jenewa 1949, perlindungan yang memberikan hak kepada mereka terutama tergantung pada tipe sengketa bersenjata tersebut. Di dalam instrumen-instrumen hukum (Pasal umum 3; atau Pasal umum 3 dan Protokol Tambahan II) yang berlaku dalam keadaan sengketa bersenjata noninternasional, maka istilah “kombatan” tidak digunakan. Namun, tidak ada dari instrumen-instrumen tersebut memberikan perlindungan dari orang-orang yang ambil bagian aktif dalam permusuhan. Ketentuan instrumen-instrumen tersebut memberikan perlindungan dari orang-orang yang ambil bagian aktif dalam permusuhan. Ketentuan instrumen-instrumen tersebut dengan jelas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang yang tidak ambil bagian dalam sengketa bersenjata tersebut atau tidak lagi melakukannya. Dalam keadaan sengketa bersenjata internasional – di mana empat Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 berlaku – aturan-aturan mengenai tindakan permusuhan yang mengenakan pembatasan terhadap cara dan sarana perang memberikan perlindungan dan jaminan kepada para kombatan.
Perlindungan Perempuan Sipil selama Sengketa Bersenjata Perempuan yang tidak ambil bagian dalam permusuhan dapat diartikan non-kombatan atau sipil. Dalam sengketa bersenjata non-internasional HHI memberikan perlindungan kepada orang- orangn yang tidak atau tidak lagi ambil bagian dalam permusuhan. Pasal 3 yang bersamaan pada empat Konvensi Jenewa menyebutkan sejumlah tindakan yang dilarang pada segala waktu terhadap semua orang, dan Protokol Tambahan II menegaskan jaminan dasar dalam Pasal 4 dan 5 bagi perlakuan dan perlindungan manusiawi mereka, baik kebebasan mereka dibatasi maupun tidak. Dalam keadaan sengketa bersenjata internasional perlindungan orang sipil ditunjuk oleh Konvensi Jenewa Keempat 1949, yang memuat sejumlah ketentuan spesifik bagi perlindungan perempuan dalam keadaan tersebut. Protokol Tambahan I 1977 mengulangi persyaratan tempat tinggal yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan yang kebebasannya dibatasi, dan lebih jauh mengharuskan pengawasan perempuan yang kebebasannya dibatasi karena alasan yang berkaitan dengan sengketa bersenjata (P I, Pasal 75.5). Bentuk-bentuk serangan seksual dan serangan tak senonoh lainnya yang secara kusus diarahkan kepada perempuan sipil selama sengketa bersenjata mungkin merupakan strategi sengaja untuk menindas atau menghukum penduduk sipil atau mungkin merupakan akibat dari kegagalan para pejabat pimpinan
122
untuk mendisiplinkan prajurit mereka. HHI secara khusus melarang serangan terhadap kehormatan perempuan, termasuk “perkosaan, pelacuran paksa atau segala bentuk serangan tak senonoh” (GC IV, Pasal 27; P I, Pasal 75 dan 76, P II, Pasal 4).
Catatan Mengenai Perkosaan Sebagai Cara Perang Perkosaan dan pelecehan terhadap perempuan telah dilaporkan pada hampir setiap sengketa bersenjata modern – internasional dan non-internasional. Tak dapat diaragukan bahwa pelacuran paksa dan setiap bentuk serangan tak senonoh menurut peraturan internasional yang mengatur tindakan permusuhan adalah dilarang. Namun, karena perang akhir-akhir ini di Rwanda dan bekas Yugoslavia dengan jelas sangat menunjukkan keadaan yang sebenarnya, penggunaan perkosaan sebagai cara perang masih berlaku. Dalam kedua kasus, perkoasaan perempuan dan anak gadis dilaksanakan dengan acara terorganisasi dan tersistem – suatu petunjuk jelas bahwa penyalahgunaan seksual merupakan bagian dari pola-pola luas dari perang yang digunakan untuk mencabut martabat kemanusiaan lawan mereka, untuk merusak dan menghukum musuh dan memberikan hadiah kepada prajurit. Pengadilan Internasional yang telah dibentuk oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai buntut dari sengketa Yugloslavia secara bulat mengutuk kekejaman tersebut sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena itu para pelakunya dipertanggungjawabkan secara perorangan berdasarkan hukum internasional – sebagai halnya juga atasan mereka yang gagal bertindak untuk mencegah penyalahgunaan tersebut. Perkosaan bukan kecelakaan perang. Penggunaannya yang menyebar secara luas pada waktu sengketa merupakan teror khusus terhadap perempuan, mencerminkan perasaan berkuasa para pelaku dan penghinaan terhadap korban yang diekspresikan melalui teror. Hal ini juga mencerminkan ketidakadilan yang diderita perempuan pada hampir setiap suasana hidup mereka ketika tidak ada kemauan politik untuk mencegahnya dan selama impunitas diberikan kepada pelakunya maka kekejaman seperti ini akan terus terjadi sebagai bagian dari diskriminasi endemis terhadap perempuan.
123
124
Modul 3 Standar Hukum Internasional untuk Perlindungan Orang-Orang yang Dikurangi Kebebasannya Tentang Modul Modul ini akan membahas mengenai standar hukum internasional untuk perlindungan individu yang dikurangi atau dirampas kebebasannya. Modul ini juga akan membahas sejauh mana legislasi nasional menjamin hak orang yang dikurangi kebebasannya tersebut. Pada dasarnya tidak seorangpun dapat dikurangi kebebasannya kecuali aturan hukum dan aturan lain menyatakannya demikian. Hal ini tercantum dalam Pasal 9 ayat 1 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang berbunyi “setiap orang berhak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi. Tidak seorangpun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorangpun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum”. Selanjutnya Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) juga menyebutkan proses yang harus dipenuhi dalam menangani orang yang dibatasi kebebasannya. Sedangkan Pasal 10 dan Pasal 11 Kovenan tersebut juga menyatakan bahwa hak-hak mereka yang dikurangi kebebasannya haruslah dijamin oleh negara. Pasal 10 ayat 1 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa “Setiap orang yang dirampas kemerdekaannya wajib diperlakuan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia tersebut”. Hal ini juga menunjukkan bahwa tindakan tidak manusiawi termasuk penyiksaan terhadap orang yang dibatasi kebebasannya pun menjadi tidak diperkenankan. Menilik pada pasal yang lebih awal dalam kovenan yang sama, yaitu Pasal 7 yang menyebutkan bahwa “tidak seorangpun dapat dikenai penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, dan tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Khususnya, tidak seorangpun dapat dijadikan objek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuannya”. Dengan demikian mereka yang dibatasi kebebasannyapun tidak terlepas dari larangan untuk mendapat perlakuan yang merendahkan martabat tersebut. Larangan penyiksaan diperkuat dengan adanya Konvensi Anti Penyiksaan (CAT) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia. Konvensi ini menyatakan pada Pasal 2 bahwa “tidak ada keadaan pengecualian apapun, apakah keadaan perang atau ancaman perang, ketidakstabilan politik dalam negeri, ataupun keadaan darurat, yang dapat digunakan sebagai pembenaran untuk penyiksaan”. Hal ini menunjukkan larangan penyiksaan dinyatakan sangat jelas. Selain instrumen yang telah tersebut diatas dan tentunya Pasal 5
125
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, terdapat setidaknya sekitar 30 instrumen39 terkait dengan pengendalian kejahatan dan perlakuan terhadap pelaku kejahatan. Modul ini akan membahas hak-hak apa saja yang tetap dimiliki oleh orang yang dibatasi kebebasannya tersebut, termasuk hak untuk tidak disiksa dan diperlakukan merendahkan manusia. Modul ini juga melihat instrumen internasional pemenuhan hak-hak orang yang dikurangi kebebasannya tersebut juga melihat perundang-undangan nasional terkait hal tersebut. Untuk kepentingan pelatihan, maka modul ini lebih khusus membahas kelompok orang-orang yang dibatasi kebebasannya pada tahanan dan narapidana saja, walaupun sesungguhnya yang termasuk orang yang dirampas kebebasannya cukup luas termasuk orang yang memiliki masalah kesehatan.40
Tujuan Modul 1. Peserta mengetahui pentingnya norma dan standar hukum internasional mengenai penanganan terhadap orang-orang yang dibatasi kebebasannya, termasuk di dalamnya adalah tugas dan kewajiban negara untuk mencegah, memberikan hukuman, dan memberikan pemulihan terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap standar yang ada; 2. Peserta memahami berbagai aturan-aturan, hukum, norma, standar internasional ditegakkan di dalam praktik penegakan hukum untuk melindungi hak-hak orangorang yang dibatasi kebebasannya; 3. Peserta memahami tahapan penerapan norma hukum, langkah—langkah yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang dibatasi kebebasannya.
Kegiatan: Modul Standar Hukum Internasional untuk Perlindungan Orang-orang yang Dikurangi Kebebasannya, akan dilalui melalui tiga kegiatan sebagai berikut: 1. Kegiatan 1 Pengantar Modul;
10 menit
2. Kegiatan 2 Memahami Larangan Penyiksaan dan Perlakuan
126
Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat
Manusia serta Bentuk-Bentuk Hukuman lain Bagi
Orang-orang yang Dibatasi Kebebasannya;
70 menit
3. Kegiatan 3 Penanganan bagi Tahanan dan Narapidana ;
120 menit
4. Kegiatan 4 Penutup .
10 menit
39
Seri Pelatihan Professional No. 3 Hak Asasi Manusia dan Penahanan Pra Sidang
40
C. de Rover (2000) , To serve and to protect : Acuan Universal Penegakan Hak Asasi Manusia, diterjemahkan oleh Supardan Mansyur.
Bahan belajar Bahan-bahan belajar yang akan dipakai: 1. Kartu meta plan ; 2. Film; 3. LCD Proyektor; 4. Laptop.
Rujukan Daftar Rujukan / bahan bacaan yang diperlukan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Undang-Undang No. 39/1999; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang No. 11 Tahun 2005; Undang-Undang No. 12 tahun 2005; Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik; Konvensi Menentang Penyiksaan dan Bentuk tindakan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia (CAT); 9. Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan dan Bentuk tindakan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia (OPCAT); 10. Komentar Umum No. 7 Kovenan Hak Sipil dan Politik ; 11. Protokol Istanbul; 12. Prinsip – Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan ( Diadopsi melalui Resolusi Majelis Umum PBB 43/173 pada 9 Desember 1988; 13. Prinsip-Prinsip Dasar Perlakuan pada Tahanan (Diadopsi oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 45/111 pada tanggal 14 Desember 1990); 14. Standar Minimum Aturan bagi Perlakuan Narapidana, disetujui oleh ECOSOC dalam resolusi no 633 C pada 31 Juli 1957 dan 2076 pada 13 Mei 1977; 15. Prinsip-prinsip Etika Medis yang relevan dengan peran petugas kesehatan, khususnya Dokter dalam perlindungan narapidana dan tahanan terhadap penyiksaan dan tindakan atau hukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, diadopsi melalui majelis umum pbb 37/194 pada tanggal 18 Desember 1982; 16. Human Rights and Prisons: Manual on Human Rights Training for Prison Officials, OHCHR, 2005; 17. Code of conduct for Law Enforcement; 18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
127
Kegiatan 1:
Pengenalan Tujuan Modul
Tujuan 1. Peserta memahami tujuan modul dan kegiatan-kegiatannya; 2. Peserta memahami keterkaitan tujuan sesi dengan modul sebelum dan sesudahnya.
Waktu 10 menit
Deskripsi 10 menit 1. Fasilitator mengulas sesi modul sebelumnya dan keterkaitan dengan modul ini serta tujuan modul 2. Fasilitator menjelaskan secara singkat tujuan modul dan gambaran umum langkah-langkah fasilitasi
Kegiatan 2: Memahami Larangan Penyiksaan dan Perlakuan Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia serta Bentuk-Bentuk Hukuman lain Bagi Orang-orang yang Dibatasi Kebebasannya Tujuan 1. Peserta memahami definisi “penyiksaan” dan perbedaannya dengan “penganiayaan”; 2. Peserta memahami elemen dasar penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi 3. Peserta memahami bentuk – bentuk penyiksaan; 4. Peserta mengetahui instrumen internasional terkait dengan penyiksaan dan perbuatan sewenang-wenang;
Waktu 70 Menit
Deskripsi 10 menit
128
Bagian A
Pengantar Fasilitator
1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan hal yang akan dicapai dalam sesi; 2. Fasilitator menjelaskan metode yang digunakan selama kegiatan berlangsung.
20 menit
Bagian B
Diskusi Kelompok dan Bedah Instrumen
1. Bagilah peserta ke dalam 4 kelompok, mintalah mereka mendiskusikan sebuah potongan film; Pertanyaan kunci untuk Studi Kasus: a. Peristiwa yang terjadi? b. Apakah perbuatan tersebut termasuk penyiksaan atau tindakan merendahkan martabat manusia (ill treatment) c. Apa saja elemen penyiksaan ? d. Apa saja bentuk – bentuk penyiksaan ? e. Bagaimana penerapannya dalam hukum nasional? 2. Mintalah peserta untuk membuka dokumen ( ICCPR, dan CAT dan OPCAT) dalam melakukan diskusi kelompok untuk menjawab beberapa pertanyaan kunci atau mengisi lembar kerja dibawah ini. 3. Mintalah setiap kelompok menunjuk juru bicara perwakilan kelompok
Lembar Kerja Perbuatan
Unsur
Ya
Tidak
Dilakukan dengan sengaja Menimbulkan penderitaan atau rasa sakit yang hebat pada :
Atau
a. Jasmani atau b. Mental Tujuannya : a. untuk memperoleh keterangan b. pengakuan c. intimidasi / pemaksaan d. penghukuman e. diskriminasi Pelaku: a. Pejabat negara b. Suruhan pejabat negara c. Sepengetahuan pejabat negara
129
30 menit
Bagian C
Presentasi Kelompok
1. Undanglah peserta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan menjawab pertanyaan kunci yang diberikan; 2. Mintalah tanggapan kepada kelompok lain atas hasil presentasi kelompok; 3. Diskusikan kembali tanggapan-tanggapan peserta terhadap pertanyaan pada kegiatan B diatas dan bagaimana upaya penerapan CAT dalam hukum nasional;
10 menit
Bagian D
Penutup Fasilitator
Penjelasan Ringkas 1. Penyiksaan dan Tindakan Sewenang-wenang Upaya – upaya untuk melakukan pencegahan penyiksaan dan tindakan-tindakan lain yang merendahkan martabat manusia telah lama diperjuangkan, karena pada dasarnya hak untuk tidak disiksa merupakan hak yang tidak dapat dicabut atau dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights). Penyiksaan merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum internasional. Sebagaimana disebutkan dalam pengantar modul ini bahwa Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik – yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 – pada Pasal 7 menyatakan “tidak seorangpun dapat dikenai penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, dan tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Khususnya, tidak seorangpun dapat dijadikan objek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuannya”. Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 33 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Dengan demikian, maka setiap warga negara berhak untuk tidak disiksa dan atau tidak mendapat perlakuan yang tidak manusiawi. Mengingat pentingya hak atas bebas dari penyiksaan yang termuat dalam peraturan tersebut diatas, hal ini tentunya berlaku pula bagi individu yang dikurangi atau dirampas kebebasannya. Hak untuk bebas dari penyiksaan merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights) yang juga dijamin dalam UUD 1945. Orang yang dirampas kebebasannya baik sebelum maupun sesudah persidangan - atau bahkan tanpa persidangan sekalipun - seringkali disiksa atau diperlakukan secara buruk untuk memaksa mereka mengakui kejahatan atau membocorkan informasi, atau membuat
130
mereka takut dan mengikuti permintaan – permintaan penyiksa41. Hingga akhirnya upaya perlindungan kepada individu yang dirampas kebebasannya melahirkan berbagai instrumen yang tersebut diatas.
2. Definisi Penyiksaan Konvensi Anti Penyiksaan pada Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud “penyiksaan” berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi, apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat pemerintah. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh sanksi hukum yang berlaku. Penyiksaan adalah setiap tindakan yang padanya mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang ditujukan secara khusus pada seseorang, selain itu melekat di dalamnya dan sengaja dilakukan sebagai hukuman bagi pelanggaran hukum42. Sedangkan tindakan yang menyakitkan (ill treatment) diartikan sebagai tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan yang bukan merupakan penyiksaan.
3. Elemen Penyiksaan Komentar Umum 7 Konvensi Anti Penyiksaan menyebutkan bahwa dalam kaitannya dengan Konvensi Anti Penyiksaan, maka penyiksaan dapat dipahami sebagai penggunaan metode terhadap seseorang yang dimaksudkan untuk menghancurkan kepribadian korban atau melemahkan kapasitas fisik atau mentalnya, bahkan jika mereka tidak mengakibatkan kesakitan fisik atau mental43. Namun yang utama dari penyiksaan yang harus dipahami dalam konteks konvensi ini adalah tujuan dari tindakan penyiksaan itu sendiri yang umumnya merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk tujuan investigasi kejahatan, sebagai sebuah alat intimidasi, sebagai hukuman personal, sebagai tindakan preventif, sebagai hukuman atau tujuan lainnya. Tindakan ini secara sengaja dilakukan melalui kesakitan atau penderitaan fisik dan mental pada seseorang. Tiga elemen penting yang diperoleh dari definisi Konvensi Anti Penyiksaan diatas, yang dapat dijadikan dasar untuk melihat bentuk-bentuk penyiksaan dan perbuatan sewenang-
41
Seri Pelatihan Professional No. 3 Hak Asasi Manusia dan Penahanan Pra Sidang p.5
42
Human Rights and Prisons: Manual on Human Rights Training for Prison Officials, OHCHR, 2005
43
Monitoring Tempat – Tempat Penahanan: Sebuah Panduan Praktis, Jakarta: Elsam, 2007
131
wenang adalah sebagai berikut44: Penderitaan mental yang hebat atau kesakitan atau penderitaan fisik; Dengan izin atau persetujuan dari pejabat Negara yang berwenang; Untuk tujuan tertentu, seperti memperoleh informasi, hukuman atau intimidasi
4. Bentuk-bentuk Penyiksaan Pada praktiknya penyiksaan dapat berupa mental atau fisik dan dapat memiliki bentuk yang berbeda-beda. Diantara bentuk-bentuk tersebut ada yang dapat dideteksi dengan segera sebagai praktik penyiksaan, namun adapula praktik yang sulit dideteksi namun berakibat penghancuran keseimbangan psikis dari mereka yang dirampas kebebasannya. Praktik ini sangat berbahaya karena tahanan akan sangat biasa sehingga tidak mampu merasakan sedang berada dalam praktik penyiksaan. Berikut contoh dari bentuk penyiksaan tersebut: 1. Bentuk penyiksaan yang kasat mata dan mudah dideteksi antara lain; Sengatan listrik, pemukulan di atas telapak kaki, penggantungan dengan posisi yang menyakitkan, pemukulan, pemerkosaan, pengurangan oksigen, penyundutan rokok, pengurangan makanan, pengurangan tidur, pengurangan komunikasi, intimidasi, penghukuman mati pura-pura (mock execution) 2. Bentuk penyiksaan yang selain berdampak fisik namun juga psikis antara lain : pelecehan seksual dan perkosaan 3. Bentuk penyiksaan yang bersifat subliminal antara lain: Secara sistematis mengabaikan suatu permintaan sampai permintaan itu diulang beberapa kali
Memperlakukan orang yang dirampas kebebasannya tersebut dengan berbicara kepada mereka seolah-olah mereka seorang anak kecil
Tidak pernah melihat mata para tahanan secara langsung Memasuki sel tahanan secara tiba-tiba tanpa alasan Menciptakan suasana curiga diantara para tahanan Mengizinkan meninggalkan aturan untuk suatu hari dan menghukum mereka dihari lain
Bentuk penyiksaan sebagaimana disebutkan di atas memperjelas tindakan yang wajib dihindari oleh aparat penegak hukum karena sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Pelapor Khusus PBB untuk tema Penyiksaan dan Bentuk Tindakan atau Hukuman 44 Ibid
132
lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, Manfred Nowak dalam laporannya45 mengatakan Perundang undangan Indonesia tidak menyebutkan adanya tindak penyiksaan, yang tersedia adalah tindak penganiayaan yang termuat pada Pasal 351 – 358 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Hal yang sangat membedakan antara penyiksaan dan penganiayaan adalah tidak adanya elemen tujuan, penderitaan atau rasa sakit pada mental, dan pelaku. Menurut Nowak, pelaku tindak penyiksaan harus mendapatkan hukuman yang tepat jika telah mengakibatkan penderitaan atau rasa sakit pada mental. Utamanya jika tindakan tersebut dilakukan pada orang yang tidak memiliki kekuasaan, yaitu tahanan. Dibawah ini tabel yang menggambarkan unsur yang membedakan antara tindak penyiksaan berdasarkan Pasal 1 Konvensi Anti Penyiksaan (CAT) dan Pasal 351 – 358 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Unsur – Unsur
Niat
Konvensi Anti Penyiksaan
KUHP
Penyiksaan
Penganiayaan
(Pasal 1 )
(Pasal 351 – 358)
Dilakukan dengan Sengaja
Dilakukan dengan sengaja
Tujuan
1. Untuk mendapatkan keterangan/ pengakuan 2. Sebagai alat penghukuman 3. Sebagai alat intimidasi/pemaksaan 4. Dengan alasan diskriminasi
Pelaku
1. Pejabat yang berwenang 2. Seseorang yang dianggap resmi (suruhan pejabat) 3. Sepengetahuan Pejabat/pihak berwenang
Tidak spesifik, berlaku untuk semua orang.
Dampak
1. Menimbulkan penderitaan atau rasa sakit yang hebat pada jasmani 2. Menimbulkan penderitaan atau rasa sakit yang hebat pada mental
1. Luka fisik ( Luka berat dan ringan) 2. Sengaja untuk merusak kesehatan 3. Mengakibatkan kematian
Tabel diatas menunjukkan bahwa KUHP lebih menekankan pada dampak yang diakibatkan 45
Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment, or punishment, , Manfred Nowak. Addendum Mission to Indonesia. Report to General Assembly, Human Rights Council (A/HRC/7/3/ Add.7) 10 March 2008
133
dari tindak penganiayaan, khususnya dampak fisik. Sementara dampak yang bersifat mental tidak tercermin dalam KUHP. Sedangkan Pasal 1 Konvensi Anti Penyiksaan jelas menyebutkan dampak mental masuk ke dalam kategori penyiksaan. Nowak dalam rekomendasinya menyarankan Pemerintah Indonesia untuk segera membuat peraturan perundang undangan yang memuat penyiksaan sebagai bentuk tindak pidana sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 Konvensi Anti Penyiksaan. Hal serupa disampaikan oleh Komite Menentang Penyiksaan dalam rekomendasinya yang meminta pemerintah Indonesia untuk segera memasukkan definisi penyiksaan sesuai Pasal 1 Konvensi Anti Penyiksaan dalam hukum pidana. Komite juga merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk segera mensyahkan Rancangan Undang-Undang KUHP dan mengesahkan sebuah rancangan undang-undang khusus tentang penyiksaan46. Dari rekomendasi ini perlu adanya upaya pemerintah untuk melarang tindak penyiksaan dengan menjadikannya sebagai tindak pidana dan memberikan hukuman melalui perundang – undangan nasional.
Kegiatan 3 Penanganan bagi Tahanan dan Narapidana Tujuan 1. Peserta mengetahui siapa saja yang termasuk dalam kelompok orang yang dirampas kebebasannya; 2. Peserta memahami hak-hak orang yang dirampas kebebasannya; 3. Peserta memahami instrumen internasional yang menjamin perlindungan hak tahanan dan narapidana dan bagaimana penerapannya dalam hukum nasional
Waktu 180 Menit
Deskripsi 10 menit
Bagian A
Pengantar Fasilitator
1. Fasilitator menjelaskan tujuan kegiatan dan capaian yang diharapkan dalam kegiatan ini; 2. Fasiliator menjelaskan langkah-langkah fasilitasi
46
134
Kesimpulan Komtie Anti Peyiksaan Observasi Untuk Indonesia , Sesi ke – 40 Pembahasan Terhadap Laporan – Laporan yang disampaikan Oleh Negara – Negara Pihak Berdasarkan Pasal 19 Konvensi Anti Penyiksaan. (CAT/C/IDN/CO/2) 16 Mei 2008
30 Menit
Bagian B
Diskusi Kelompok
1. Bagilah peserta menjadi empat kelompok, kemudian bagikan kepada setiap kelompok sebuah klip; 2. Mintalah setiap kelompok untuk mendiskusikan pertanyaan kunci sebagai berikut: a. Apa prinsip yang dilanggar dan mengapa prinsip itu penting untuk diperhatikan? b. Bagaimana pengalaman dalam menerapkan prinsip tersebut di lapangan? c. Kesenjangan apa saja yang timbul antara prinsip dan penerapannya dalam praktik di lapangan? 3. Mintalah setiap kelompok untuk menunjuk juru bicara kelompok
60 menit
Bagian C
Presentasi Kelompok
1. Mintalah juru bicara kelompok untuk memaparkan hasil diskusi kelompok; 2. Mintalah tambahan penjelasan dari kelompok presenter sebelum meminta tanggapan dari kelompok yang lain; 3. Catat beberapa topik yang penting/dilematis/kontroversial
90 menit
Bagian D
Ceramah Narasumber dan Tanya Jawab
1. Undanglah narasumber untuk memaparkan makalahnya; 2. Undanglah peserta untuk berdiskusi dengan narasumber dengan melakukan tanya jawab; 3. Catatlah hasil diskusi terkait dengan topik penting/dilematis/ kontroversial.
10 menit
Bagian E
Penutup Fasilitator
Penjelasan Ringkas 1. PERLINDUNGAN HAK TAHANAN DAN TERPIDANA Pengantar Sebagaimana tersebut di atas bahwa hak–hak atas orang yang dibatasi kebebasannya, termasuk dalam kategori ini adalah tahanan dan narapidana, harus dijamin oleh Negara. Perampasan kebebasan terbagi dalam beberapa bentuk yang didalamnya mencerminkan tercakupnya keberadaan tahanan dan narapidana 47. Bentuk-bentuk perampasan kebebasan 47
Monitoring Tempat – Tempat Penahanan: Sebuah Panduan Praktis, Jakarta: Elsam, 2007
135
tersebut adalah sebagai berikut; penangkapan, penahanan Kepolisian, penahanan Kejaksaan, penahanan Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri), Penahanan Pengadilan Tinggi (tingkat Banding), Penahanan Mahkamah Agung (tingkat Kasasi). Pembahasan terhadap perlunya standar untuk perlindungan tersebut mencakup standar perlakuan dan standar kondisi tahanan atau narapidana. Instrumen – instrumen yang memberikan standar dapat dipisahkan ke dalam enam kategori subyek : (a) instrumen yang menangani kondisi penjara; (b) instrumen yang melarang penyiksaan dan perlakuan buruk; (c) instrumen yang melarang penghukuman sewenang-wenang; (d) instrumen yang mendukung akses kepada pengacara dan proses peradilan; (e) instrumen yang mendorong substitusi bagi perampasan kemerdekaan; (f) instrumen yang mempromosikan perlakuan yang sesuai terhadap anak-anak yang melakukan kejahatan Standar pertama yang khusus menyangkut peradilan pidana muncul pada tahunan 1955 dengan judul “Peraturan Standar Minimum Aturan tentang Perlakuan terhadap Narapidana. Peraturan Standar ini memuat perlindungan-perlindungan yang luas dan terperinci atas kondisi fisik semua orang dalam penahanan atau pemenjaraan.
Definisi dan Pengertian Dalam beberapa dokumen dan standar internasional terdapat beberapa istilah yang dipergunakan48: a. Penyelenggara (administration) berarti orang dan badan yang bertanggungjawab atas pengoperasian tempat penahanan, bila digunakan dalam standar-standar mengenai kondisi penahanan b. Penahanan administratif (administrative detention) berarti penahanan seseorang oleh negara tanpa tuduhan pidana terhadap orang tersebut dan tanpa kekeliruan hukum mengenai penahanan tersebut. Istilah ini menyangkut, tetapi tidak terbatas pada, orang-orang dalam penyelidikan yang belum dikenakan tuduhan pidana; orang-orang yang ditahan oleh badan-badan pemerintah yang tidak terlibat dalam penegakkan hukum pidana, seperti petuga-petugas imigrasi atau militer; orang yang ditahan dalam lembaga kesehatan mental; situasi-situasi dimana alasan penahan tidak jelas c. Penangkapan (arrest) tindakan perampasan kemerdekaan seseorang atas dasar wewenang pemerintah dengan tujuan menahan orang tersebut dan mengenakan tuduhan pelanggaran hukum pidana terhadapnya
48
136
Seri Pelatihan Profesional No. 3 Hak Asasi Manusia dan Penahanan Pra Sidang
d. Orang tahanan (detained person) adalah setiap orang yang dirampas kebebasannya oleh aparat pemerintah tanpa melalui penghukuman karena melakukan tindak pidana. Berbagai dokumen mendefinisikan tahanan berbeda, namun umumnya dokumen internasional tersebut menyebutkan tahanan untuk orang-orang yang berada pada tahap pra peradilan atau yang berada dalam tahanan administratif bukan orang telah dijatuhi hukuman. e. Penahanan (detention) berarti kondisi ditahannya seseorang dalam penyelidikan karena telah melakukan tindakan kriminal, telah dituduh melakukan tindak pidana, atau selama persidangan; dalam penahanan administratif; atau alasan lain selain konsekuensi hukuman pidana. f. Orang yang dipenjara atau narapidana (imprisoned person or prisoner) adalah setiap orang yang dirampas kebebasannya oleh aparat pemerintahan sebagai konsekuensi penjatuhan hukuman karena melakukan tindak pidana. g. Institusi (institution) mengacu pada tempat penahanan menurut Peraturan Standar Minimum Aturan tentang Perlakuan terhadap Narapidana. h. Pengadilan atau aparat lain ( Judicial or authority) berarti pengadilan atau aparat lain menurut hukum, yang status dan masa jabatannya harus memberikan jaminan yang paling kuat mengenai kemampuan, ketidakberpihakan dan independensi. i. Pelaku kejahatan (offender) mengacu pada semua orang yang disangka melakukan tindak pidana, dapat dituntut, menunggu persidangan, dalam penahanan administratif atau ditahan untuk alasan lain termasuk pelaksanaan hukuman. j. Tempat penahanan (place of detention) berarti setiap tempat dimana orang tahanan ditempatkan oleh aparat pemerintahan. Selain definisi di atas, Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan menggambarkan untuk kepentingan monitoring mendefinisikan tempat penahanan menjadi lebih umum yang mencakup penjara; kantor polisi; pusat-pusat bagi orang asing atau pencari suaka, pusat-pusat pembinaan remaja, panti-panti sosial, lembaga perawatan mental, penjara atau sel untuk anggota militer dan tempat lainnya dimana orang dapat dirampas kebebasannya.
Prinsip – Prinsip Dasar Prinsip dasar yang harus diperhatikan oleh para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya menjamin Hak Asasi Manusia para tahanan tetap terpenuhi antara lain; non disikriminasi, praduga tidak bersalah, pemberitahuan alasan penangkapan dan beberapa prinsip dasar lainnya.
137
Sedangkan dalam menjamin martabat dan Hak Asasi Manusia dari para tahanan, Majelis Umum PBB dalam Resolusi No. 45/111 pada 14 Desember 1990 mengadopsi ”Prinsip – Prinsip Dasar Tentang Perlakuan terhadap Tahanan yaitu: 1. Semua tahanan harus diperlakukan dengan hormat karena martabat mereka yang inheren dan karena penghargaan mereka sebagai manusia 2. Tidak boleh terdapat diskriminasi berdasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau pandangan, asal usul kewarganegaraan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya 3. Meskipun demikian, diperlukan penghormatan terhadap keyakinan religius dan kepercayaan kultural dari suatu kelompok yang diikuti oleh para tahanan, kapanpun kondisi lokal diperlukan 4. Penjara bertanggung jawab atas pemeliharaan para tahanan dan atas perlindungan terhadap masyarakat dari kejahatan harus dilaksanakan untuk memelihara tujuan sosial negara yang lainnya dan tanggung jawabnya yang fundamental dalam memajukan kesejahteraan dan perkembangan seluruh anggota masyarakat 5. Kecuali terhadap batasan-batasan yang dapat ditunjukkan kebenarannya melalui pemenjaraan, seluruh tahanan harus mempertahankan hak asasi dan kebebasan dasar seperti yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan dimana negara yang bersangkutan merupakan negara pihak Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik beserta Protokol Opsionalnya. Demikian juga dengan hak-hak lainnya yang diatur dalam kovenan PBB yang lainnya 6. Seluruh tahanan harus memiliki hak untuk mengambil bagian dalam aktivitas kulturalnya dan kegiatan pendidikan yang bertujuan untuk pengembangan kepribadian manusia seutuhnya 7. Upaya-upaya yang ditujukan untuk penghapusan pengurungan tersendiri sebagai sebuah bentuk hukuman, atau untuk membatasi penggunaannya harus dilakukan dan didukung 8. Kondisi-kondisi harus diciptakan untuk memungkinkan para tahanan untuk melakukan pekerjaan yang dibayar secara layak, yang dapat memudahkan proses integrasi mereka kembali ke pasar tenaga kerja di negara tersebut, dan memungkinkan mereka untuk memperoleh dukungan finansial mereka dan bagi keluarganya 9. Seluruh tahanan harus memiliki akses pada sarana layanan kesehatan yang tersedia di negara tersebut tanpa diskriminasi yang didasarkan pada status hukum mereka 10. Dengan partisipasi dan bantuan dari masyarkat dan lembaga-lemabaga sosial, dan dengan tetap menghormati kepentingan para korban, kondisi yang baik harus diciptakan untuk proses reintegrasi dari bekas tahanan tersebut ke masyarakat pada situasi-situasi yang paling mungkin 11. Prinsip-prinsip tersebut diatas harus diterapkan secara imparsial. Dengan adanya prinsip tersebut diatas, maka diharapkan aparat penegak hukum mampu menerjemahkan prinsip tersebut dalam tugasnya. Prinsip di atas berkaitan dengan Standar Minimum Aturan Untuk Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana
138
2. HAK – HAK TAHANAN DAN NARAPIDANA Dengan adanya Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan, maka upaya perlindungan terhadap tahanan dan narapidana semakin kuat. Protokol tersebut mendorong terbentuknya upaya pembentukan mekanisme pencegahan nasional terhadap penyiksaan. Mekanisme ini diharapkan menjadi alat dasar dalam mengukur jaminan hak tahanan dan narapidana yang telah diberikan oleh negara. Hal – hal yang diperiksa dan diperhatikan oleh lembaga yang akan melakukan pemantauan terhadap pemenuhan hak tahanan dan narapidana adalah : PERLAKUAN
SARANA PERLINDUNGAN
KONDISI MATERIIL
KOMUNIKASI DAN AKTIVITAS
PELAYANAN MEDIS
• • • •
Penyiksaan dan tindakan sewenang-wenang Isolasi Sarana Pengekang Penggunaan Kekerasan
• • • • •
Inspeksi Prosedur pengaduan Prosedur disiplin Daftar penahanan Pemisahan kategori tahanan
• • • • • •
Makanan Penerangan dan ventilasi Higienis Personal Fasilitas sanitasi Pakaian dan tempat tidur Kepadatan dan akomodasi
• • • • • • •
Kontak dengan keluarga dan teman Kontak dengan dunia luar Aktivitas di ruang terbuka Pendidikan Aktivitas pengisi waktu luang Agama Pekerjaan
• Akses pada perawatan kesehatan • Perawatan kesehatan untuk perempuan dan bayi • Perawatan kesehatan khusus untuk tahanan sakit mental • Penyakit menular • Staf medis
139
STAF TAHANAN
• Kondisi umum • Pelatihan personel
Intisari dari Protokol Tambahan Konvensi Anti Penyiksaan ( OPCAT)49 di atas menggambarkan bahwa hak-Hak Asasi Manusia para tahanan dan narapidana yang harus dijamin oleh sistem hukum nasional yang ada memiliki spektrum yang sangat luas. Dari segi perlakuan, elemen yang harus diperhatikan adalah tahanan dan narapidana tetap harus mendapatkan jaminan untuk bebas dari penyiksaan, sebagai mana disebutkan pada kegiatan satu modul ini.
Hak untuk Bebas dari Penyiksaan Sebagaimana disebutkan pada kegiatan 1 modul ini, maka setiap tahanan dan narapidana berhak mendapatkan jaminan untuk bebas dari penyiksaan. Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB pada 2005 mempublikasikan ”HAM dan Penjara: Sebuah Manual Hak Asasi Manusia untuk Aparat Penjara” (Manual HAM dan Penjara) yang menyatakan bahwa jaminan hak atas integritas moral dan fisik antara lain adalah: Larangan penyiksaan dan perlakuan menyakitkan lainnya. Salah satu prinsip dasar dari jaminan terhadap hak atas integritas moral dan fisik adalah bahwa setiap manusia yang dirampas kebebasannya dalam keadaan apapun harus tetap diperlakukan manusiawi dengan menghormati martabat yang melekat pada individu tersebut. Prinsip diatas menjamin dilarangnya penyiksaan terhadap tahanan dan narapidana. Lebih jauh lagi Manual HAM dan Penjara ini menjabarkan hal-hal yang merupakan panduan umum bagi para petugas tahanan dan narapidana ( sipir penjara) antara lain: • Larangan melakukan pemukulan pada tahanan atau narapidana, dengan kata lain tahanan dan narapidana tidak boleh menjadi subjek hukuman fisik (corporal punishment) • Tindakan pendisiplinan tidak dilakukan dengan hukuman fisik • Setiap petugas tahanan dan penjara harus bertindak dalam kerangka hukum dengan menghindari segala bentuk kekerasan dalam tugasnya.
Hak atas Integritas Moral dan Fisik. Selain larangan penyiksaan dan penggunaan kekerasan sebagai bentuk jaminan hak atas integritas moral dan fisik tahanan dan narapidana, bentuk lainnya lagi adalah pelarangan atas isolasi dan pengekangan.
49
140
Monitoring Tempat – Tempat Penahanan: Sebuah Panduan Praktis, Jakarta: Elsam, 2007
Hukuman untuk seorang tahanan atau narapidana yang melakukan tindakan indisipliner atau mengganggu narapidana lainnya dengan cara isolasi atau pengurungan didorong untuk segera dihapuskan. Tindakan isolasi hanya dapat dilakukan dengan alasan perlindungan baik bagi tahanan dan narapidana itu sendiri, maupun pihak diluar individu tahanan dan narapidana itu. Dalam praktiknya tindakan isolasi pun memiliki beberapa syarat jika harus dilakukan yaitu; tidak dapat dilakukan untuk waktu yang tidak ditentukan, tidak diperpanjang setelah waktu yang ditentukan habis, dan tidak dilakukan berulang. Dalam kondisi isolasi, tahanan dan narapidana tetap harus mendapatkan akses terhadap dokter, pengacara dan pihak terkait lainnya. Hak atas integritas moral dan fisik juga mensyaratkan perlakuan yang tidak merendahkan martabat manusia lainnya, kaitannya dalam hal ini adalah penggunaan alat-alat yang membatasi gerak. Sebagai contoh penggunaan sarana pengekang seperti borgol, rantai, belenggu dan ”strait jacket” tidak pernah boleh digunakan sebagai sebuah hukuman. Lebih jauh, rantai dan belenggu tidak boleh digunakan sebagai alat pengekangan50. Manual Hak Asasi Manusia dan Penjara menyebutkan bahwa sarana pengekangan tersebut harus diletakkan dalam sebuah tempat yang tersentralisasi, penggunaan instrumen tersebut oleh petugas penjara harus diketahui otoritas penjara atau atasan yang bersangkutan.
Hak untuk Mendapatkan Perlindungan Bagan berikutnya pada diagram diatas adalah tentang Sarana Perlindungan. Dalam bagan ini yang topik yang termasuk di dalamnya adalah ; Inspeksi, Prosedur pengaduan, Prosedur disiplin; Daftar penahanan; Pemisahan kategori tahanan. Hak untuk mendapatkan perlindungan, juga merupakan jaminan yang harus diberikan kepada tahanan dan narapidana. Jaminan ini dimungkinkan jika tempat-tempat tahanan dan penjara memiliki aturan dan prosedur yang ketat termasuk di dalamnya soal ketertiban tempat-tempat tersebut. Tahanan dan narapidana juga harus mendapatkan perlindungan terkait dengan status mereka. Perlindungan tersebut dilakukan dengan adanya pendataan yang jelas dimulai dari pendaftaran. Pasal 7 Standar Minimum Aturan menyebutkan perlu tersedianya sebuah buku registrasi yang memiliki halaman dan memuat informasi tahanan dan narapidana terkait. Informasi dalam buku tersebut berisi ; data tentang identitas diri; alasan atas pelanggaran yang dilakukan dan otoritas yang terkait dengannya; keterangan mengenai tanggal/hari dan waktu individu tersebut pertama kali masuk ke dalam tempat penahanan; kondisi fisik pada saat pertama kali masuk dan keluar dari tahanan; serta keterangan mengenai waktu pembebasan atas hukuman individu tersebut. Data lain mengenai kondisi tahanan dan narapidana seperti kondisi saat menemui otoritas penjara sebelum dan sesudahnya juga harus tercatat. 50
Monitoring Tempat – Tempat Penahanan: Sebuah Panduan Praktis, Jakarta: Elsam, 2007
141
Hak untuk Mendapatkan Pemberitahuan Prinsip ke-13 dari Prinsip – Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada dalam segala bentuk Penahanan dan Pemenjaraan menyebutkan bahwa ”setiap orang, pada saat penangkapan dan saat mulai ditahan atau dipenjara atau segera sesudahnya, harus diberikan informasi oleh pejabat yang bertanggung jawab atas penangkapannya, penahanan atau pemenjaraannya, sesuai dengan urutan tersebut, dengan informasi mengenai dan penjelasan hak-haknya dan bagaimana dia mempergunakan hak-hak tersebut”. Pernyataan yang sama untuk memberikan jaminan hak untuk mendapatkan pemberitahuan juga tertuang dalam Standar Minimum Aturan bagi Perlakuan Narapidana aturan Nomor 35 (1) dan (2) yang menyatakan bahwa (1) Setiap narapidana pada saat diterima harus diberikan informasi teretulis mengenai ketentuan yang mengatur perlakuan bagi para narapidana tersebut dalam kategorinya, syarat – syarat kedisiplinan dalam institusi tersebut, metode – metode yang dijinkan dalam pencarian informasi dan pengajuan pengaduan, dan semua halhal yang serupa sebagaimana diperlukan yang dapat membuatnya memahami baik hak – hak dan kewajibannya, dan untuk menyesuaikan dirinya dengan kehidupan di dalam institusi tersebut. Sedangkan (2) menyatakan ”apabila narapidana tersebut buta huruf, informasi yang telah disebutkan sebelumya itu harus dijelaskan kepadanya secara lisan”.
Hak untuk Mendapatkan Informasi Mengenai Prosedur Pendisiplinan Setiap tahanan dan narapidana harus mendapatkan penjelasan mengenai prosedur pendisiplinan di sebuah tempat penahanan yang akan dimasukinya. Manual HAM dan Penjara menyatakan prinsip dasar dari pemberian hukuman dan pendisiplinan adalah bahwa ”segala tindakan pendisiplinan dan penghukuman harus dinyatakan dengan terperinci oleh Undang Undang atau Peraturan Hukum lain yang diterbitkan”. Prinsip dasar lainnya adalah ”tidak seorangpun dari tahanan dan narapidana, dapat dihukum sebelum diinformasikan atas tindakan pelanggaran yang dilakukannya dan sebelum mendapatkan kesempatan untuk menyatakan pembelaannya yang cukup”. Aturan 29 dari Standar Minimum Aturan bagi Perlakuan Narapidana menyebutkan ”Hal berikut yang harus ditentukan oleh undang-undang dan kebijakan dari pejabat pemerintah yang berwenang: (a) Tindakan yang merupakan sebuah pelanggaran disiplin (b) Jenis dan jangka waktu hukuman yang mungkin dijatuhkan (c) Pejabat berwenang yang kompeten untuk menjatuhkan hukuman-hukuman tersebut.
142
Hak untuk Mengajukan Pengaduan Prinsip ke-33 dari Prinsip – Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada dalam segala bentuk Penahanan dan Pemenjaraan Ayat (1) menyebutkan, ”orang yang ditahan atau dipenjara atau pembelanya harus memiliki hak untuk membuat permohonan atau pengaduan mengenai perlakuannya, khususnya dalam kasus penyiksaan atau tindakan lainnya yang kejam tidak manusiawi dan kepada pejabat yang bertanggungjawab pada administrasi tempat penahanan dan kepada otoritas yang lebih tinggi dan apabila diperlukan, ke pejabat yang berwenang yang sesuai yang memiliki kekuasaan untuk melakukan pengujian ulang dan kekuasaan untuk melakukan perbaikan.” Hal serupa dinyatakan dalam Standar Minimum Aturan bagi Perlakuan Narapidana pada aturan 36 yang ayat 1 nya berbunyi ”setiap narapidana harus memiliki kesempatan di setiap hari kerja dari pengajuan permohonan atau pengaduan kepada direktur dari institusi atau petugas yang ditunjuk untuk mewakilinya.” Manual HAM dan Penjara memuat prinsip yang mendasar dari hak untuk mengajukan pengaduan adalah : setiap tahanan atau narapidana baik laki-laki maupun perempuan, berhak untuk mengajukan pengaduan terkait dengan perlakuan terhadap diri mereka, kecuali pengaduan itu tidak memiliki bukti yang cukup, untuk mengatasinya dengan tepat, dan jika diminta, dilakukan secara tertutup. Jika dirasa perlu, pengaduan tersebut dapat diajukan, atas nama tahanan atau narapidana yang bersangkutan oleh perwakilan hukumnya atau keluarganya.
Hak Atas Standar Hidup yang Layak Pada intinya setiap dokumen yang menyebutkan perlunya jaminan hak atas standar hidup yang layak menyebutkan51 bahwa : • Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan manusiawi dan dihoramati karena martabat yang melekat dalam dirinya sebagai seorang manusia. • Setiap orang yang dirampas kebebasannya memiliki hak atas penghidupan yang layak, termasuk di dalamnya hak atas makanan dan air minum yang cukup, akomodasi, pakaian dan kelengkapan tidur yang layak. Kedua pernyataan tersebut termuat dalam Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 10 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.
Hak mendapatkan Akomodasi Aturan 10 dari Standar Minimum Aturan bagi Perlakuan Narapidana, pada ayat (1) menyatakan bahwa ” semua akomodasi yang disediakan untuk digunakan oleh tahanan atau narapidana dan khususnya tempat tidur, harus memenuhi semua persyaratan 51
Human Rights and Prisons: Manual on Human Rights Training for Prison Officials, OHCHR, 2005
143
kesehatan dengan memperhatikan kondisi iklim dan khususnya, kandungan udara, luas lantai yang minimum, penerangan , pemanasan, dan ventilasi”. Dokumen yang sama pada Aturan 86 menyebutkan tahanan yang belum disidang harus tidur sendiri dalam kamar-kamar terpisah, dengan memperhatikan perbedaan kebiasaan lokal yang menyangkut iklim.” Fakta yang terjadi diberbagai negara terkait dengan penyediaan hak mendapatkan akomodasi adalah ”overcrowding” atau kepadatan yang berlebihan52. Hal ini tidak hanya terjadi di negara berkembang, namun juga di negara maju.
Hak untuk Makanan dan Air Minum yang Cukup Standar Minimum Aturan bagi Perlakuan Narapidana, Aturan 20, ayat 1 menyebutkan bahwa setiap tahanan oleh pengelola harus disediakan makanan dengan nilai gizi yang mencukupi bagi kesehatan dan kekuatan, dengan kualitas yang baik serta persiapan dan penyajian yang memadai oleh pengelola pada jam – jam yang biasa/telah ditentukan. Selanjutnya, ayat 2 menyebutkan bahwa air minum harus tersedia bagi setiap tahanan kapanpun ia membutuhkannya. Hal ini menunjukkan bahwa tahanan harus memiliki akses permanen terhadap air minum. Ayat 1, Aturan 26 dari Standar Minimum Aturan bagi Perlakuan Narapidana menyebutkan bahwa petugas kesehatan secara berkala wajib melakukan pemeriksaan dan melaporkan kepada otoritas tempat penahanan akan kuantitas, kualitas, persiapan dan penyajian makanan bagi tahanan.
Hak untuk Pakaian dan Perlengkapan Tidur Aturan 17 Standar Minimum Aturan bagi Perlakuan Narapidana menyatakan ; (1) Setiap tahanan yang tidak diizinkan untuk mengenakan pakaiannya sendiri harus disediakan pakaian yang sesuai dengan iklim dan cukup untuk menjaga dirinya tetap dalam keadaan sehat. Bagaimanapun, pakaian tersebut tidak boleh merendahkan martabat atau memalukan; (2) Semua pakaian harus bersih dan terawat baik. Pakaian dalam harus diganti dan dicuci sesering yang diperlukan untuk menjaga kesehatan pribadi; (3) Dalam keadaan khusus, jika seorang tahanan dibawa ke luar lembaga untuk tujuan yang sah, tahanan tersebut harus diizinkan untuk mengenakan pakaiannya sendiri atau pakaian lain yang tidak menarik perhatian. Standar Minimum Aturan bagi Perlakuan Narapidana Aturan 19 menyebutkan jaminan tempat tidur yang layak. Aturan tersebut berbunyi ” setiap narapidana harus, sesuai standar lokal dan nasional, disediakan tempat tidur yang terpisah, selimut yang memadai, dan 52
144
Seri Pelatihan Professional No. 3 Hak Asasi Manusia dan Penahanan Pra Sidang p. 8
bersih ketika diberikan, dan diganti sesering diperlukan untuk menjamin kebersihannya. Peraturan yang juga memuat tentang jaminan atas tempat tidur adalah pada European Principal Rules yang pada aturan 24 nya menyebutkan ” setiap narapidana harus disediakan tempat yang terpisah dan selimut yang tersendiri dan layak yang dapat disimpan dengan baik dan diganti sesering diperlukan untuk menjamin kebersihannya.
Hak atas Kesehatan Hak atas kesehatan adalah Hak Asasi Manusia, dengan demikian hal ini juga berlaku terhadap orang-orang yang dirampas kebebasannya, termasuk tahanan dan narapidana. Hak atas kesehatan bagi narapidana melingkupi; a. Pemeriksaan kesehatan bagi seluruh tahanan dan narapidana baru. Tujuan dari pemeriksaan kesehatan tersebut adalah untuk kepentingan tahanan dan narapidana baru itu sendiri karena hak itu harus langsung dijamin manakala mereka pertama kali terdaftar sebagai tahanan atau narapidana di tempat penahan tersebut. Prinsip ini tercantum dalam Prinsip – Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada dalam Segala bentuk Penahanan atau Pemenjaraan, Prinsip 25 b. Hak tahanan dan narapidana untuk mendapatkan akses kepada layanan kesehatan. Hak tersebut dapat terjamin dengan adanya akses terhadap dokter yang tercantum dalam sistem layanan tempat penahanan contohnya dengan adanya jadwal rutin dokter yang bertugas. Selain itu, tahanan dan narapidana mendapatkan layanan dokter kapanpun menderita gangguan kesehatan. Jaminan atas hak ini tercantum antara lain pada Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal 12 Ayat (1), dan Pasal 9 Prinsip – Prinsip Dasar Perlakuan terhadap Tahanan dan Narapidana. Sedangkan Standar Minimum Aturan bagi Perlakuan Narapidana memuatnya dalam Aturan 22 – 25, Aturan 91. c. Hak atas kondisi yang sehat selama dalam masa tahanan, hak ini dapat terjamin salah satunya adalah dengan adanya petugas medis. Petugas medis dapat memastikan standar kesehatan pada tempat-tempat penahanan sesuai standar. Dalam memastikan kondisi tersebut petugas kesehatan dapat memeriksa secara berkala kesesuaian menu makanan, air minum, Aturan yang menjamin terpenuhinya hak tersebut adalah Aturan 24 dan Aturan 26 dari Standar Minimum Aturan bagi Perlakuan Narapidana . d. Hak untuk mendapatkan layanan kesehatan dari spesialis . Secara umum hak untuk mendapatkan layanan kesehatan dari spesialis antara lain, setiap tahanan dan narapidana harus mendapatkan fasilitas kesehatan yang cukup dan petugas medis yang memadai yang menyediakan layanan kesehatan yang cakupannya luas, termasuk di dalamnya kesehatan gigi dan layanan psikologis. Narapidana atau tahanan yang sakit dan tidak dapat dilayani di penjara, seperti tahanan dan narapidana yang menderita masalah kejiwaan, harus dialihkan kepada rumah sakit sipil atau rumah
145
sakit penjara spesialis. Setiap tahanan harus mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan gigi. Jaminan hak ini termuat dalam Standar Minimum Aturan bagi Perlakuan Narapidana, Aturan 22 dan 82 e. Hak untuk kebersihan / higienis. Pada dasarnya setiap tahanan dan narapidana berhak untuk mendapatkan kebersihan. Salah satunya adalah mendapatkan fasilitas toilet yang layak dan pemeliharaan kesehatan lainnya . Aturan 12 dari Standar Minimum Aturan bagi Perlakuan Narapidana menyebutkan bahwa instalasi sanitasi harus memadai untuk memungkinkan tiap narapidana memenuhi kebutuhan alamiahnya ketika diperlukan dengan bersih dan layak. Dokumen yang sama pada Aturan 13 menyatakan bahwa instalasi mandi dan pancuran harus disediakan sehinga setiap narapidana dapat dan yang membutuhkan mandi pada suhu yang sesuai dengan iklimnya, sesering apabila dibutuhkan untuk kesehatan umum menurut musim dan wilayah geografis, tapi setidaknya sekali dalam seminggu di daerah beriklim sedang. f.
Hak untuk berlatih dan berolahraga. Hak untuk berlatih atau berolah raga terutama diruang terbuka selain berguna untuk kesehatan fisik tahanan atau narapidana, dapat juga berguna untuk kesehatan psikologis narapidana karena akan mampu meredakan ketegangan dalam diri tahanan dan narapidana sementara. Kegiatan ini juga sangat penting untuk tahanan atau narapidana remaja. Hak ini dijamin dalam Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal 12 dan Aturan 21 dari Standar Minimum Aturan bagi Perlakuan Narapidana. Bahkan Aturan 21 dari Standar tersebut menyebutkan minimum satu jam dalam satu hari tahanan atau narapidana diberikan waktu untuk berada di ruang terbuka.
Hak atas Rasa Aman di Penjara Pentingnya membuat peraturan tentang keamanan di tempat penahanan mengingat tempat penahanan merupakan bagian dari sistem hukum kriminal. Kelompok pertama dalam tempat penahanan adalah para otoritas hukum dan aparatnya yang telah merampas kebebasan dari kelompok kedua. Kelompok kedua adalah para tahanan atau narapidana. Kelompok kedua hanya akan meninggalkan tempat penahan jika masa hukumannya berakhir. Untuk itu keamanan harus diciptakan salah satunya adalah untuk mencegah kelompok kedua melarikan diri. Hal lain yang diperlukan adalah pengaturan dan pengawasan yang baik, karena setiap individu di dalam tempat penahanan baik kelompok pertama maupun kelompok kedua harus mampu menjalankan tugas dan perannya. Dari waktu ke waktu pelanggaran terhadap aturan kerap terjadi, maka sistem hukuman dan pendisiplinan harus disiapkan dengan jelas. a. Keamanan penjara
146
Tugas utama petugas tahanan dan penjara adalah menjamin bahwa para tahanan yang merupakan orang yang berbahaya untuk masyarakat–untuk tidak melarikan
diri. Namun demikian, penggunaan senjata api haruslah merupakan upaya terakhir yang dilakukan dalam rangka mencegah tahanan atau napi melarikan diri. Penggunaan sarana pengekangan hanya dapat digunakan saat pemindahan tahanan atau narapidana dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan sarana pengekangan harus dilepaskan manakala tahanan atau narapidana tiba di tempat tujuan, di hadapan otoritas hukum dan karena alasan kesehatan. Alat-alat pengekangan tidak dapat digunakan untuk upaya penghukuman tahanan atau narapidana, lebih khusus lagi rantai dan besi dilarang digunakan untuk alat pengekangan. Aturan ini dapat ditemukan pada Prinsip 9 dari Prinsip – Prinsip Dasar Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Penegak Hukum dan Aturan 33 Standar Minimum Aturan bagi Perlakuan Narapidana b. Pengaturan dan pengawasan yang baik
Pada dasarnya tempat – tempat tahanan harus menjadi tempat yang aman bagi mereka yang meninggalinya dan bekerja di tempat itu yaitu para tahanan itu sendiri dan petugas tahanan dan tentunya pengunjung tahanan. Dengan demikian pengaturan dan pengawasan yang tegas dan jelas sangat dibutuhkan, namun dalam kerangka pikir yang bertujuan positif dan baik. Contohnya, para tahanan dan narapidana memilki kecenderungan untuk merasa tidak aman tinggal dengan narapidana lain, untuk itu harus tindakan positif yang membangkitkan kepercayaan diri narapidana dan aturan yang mendisiplinkan. Para tahanan dan narapidana akan merespon dengan positif jika diperlakukan dengan manusiawi. Otoritas tahanan dan narapidana tidak dianjurkan untuk menempatkan tahanan atau narapidana yang dapat menghukum narapidana lain. Rujukan yang menyebutkan pentingnya pengaturan dan pengawasan yang baik antara lain Pasal 16 Ayat (1) Konvensi Anti Penyiksaan, Aturan 27, Aturan 33 – 34 dari Standar Minimum Aturan bagi Perlakuan Narapidana
c. Disiplin dan penghukuman.
Hal in telah diulas pada topik 2.4 yaitu hak untuk mendapatkan informasi prosedur pendisiplinan.
Hak untuk Beraktivitas Selama dalam Tempat Penahanan Perampasan kebebasan pada dasarnya adalah sebuah upaya penghukuman itu sendiri, karena itu petugas di tempat – tempat penahanan tidak diharapkan membuat hukuman tambahan pada tahanan dan narapidana. Sebaliknya, para tahanan dan narapidana diharapkan didorong untuk mempelajari keahlian baru, mengembangkan pendidikannya, dan mereformasi diri sebagai persiapan ketika pada akhirnya keluar dari tempat penahanan53. Tugas utama Otoritas tempat penahanan adalah agar terjadi reformasi diri dan rehabilitasi sosial untuk mereka yang telah dirampas kebebasannya. Rujukan untuk argumen diatas dapat 53
Human Rights and Prisons: Manual on Human Rights Training for Prison Officials, OHCHR, 2005 p. 97
147
ditemukan pada Pasal 10 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Aturan 63, 65 – 66 dari Standar Minimum Aturan bagi Perlakuan Narapidana . Hak untuk beraktivitas dapat dipenuhi dengan diberikannya jaminan hak-hak yang tersebut dibawah ini.
a. Hak untuk bekerja Prinsip – prinsip dasar untuk hak ini adalah bahwa setiap orang yang telah dijatuhi hukuman dan berada di penjara dan dalam keadan sehat wajib diminta untuk bekerja. Sebisa mungkin pekerjaan yang diberikan adalah pekerjaan yang menambah keterampilan sebagai bekal ketika mereka keluar dari penjara. Narapidana harus mendapatkan remunerasi dari hasil pekerjaannya dan dimungkinkan untuk mengirimkan, setidaknya setengah penghasilannya tersebut pada keluarganya. Untuk narapidana remaja, pendidikan vokasional sangat dianjurkan untuk diberikan. Kesempatan yang sama diberikan pada narapidana perempuan. Dalam instrumen internasional para narapidana yang bekerja dikenal dengan istilah ”hard labour” atau ”pekerja berat”. Instrumen rujukan untuk hak atas bekerja ini antara lain adalah Pasal 8 Kovenan Hak Sipil dan Politik, Prinsip 8 dari Prinsip-Prinsip Dasar Untuk Perlakuan pada Narapidana dan Standar Minimum Aturan bagi Perlakuan Narapidana, Aturan 71 – 76
b. Hak atas pendidikan dan melakukan kegiatan kebudayaan Prinsip 6 dari Prinsip-Prinsip Dasar Untuk Perlakuan pada Narapidana, menyatakan bahwa setiap narapidana berhak untuk turut serta dalam kegiatan kebudayaan dan pendidikan yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pengembangan diri sebagai seorang manusia. Sedangkan Aturan 78 dari Standar Minimum Aturan bagi Perlakuan Narapidana menyebutkan bahwa kegiatan rekreatif dan kultural sebaiknya disediakan disemua institusi demi kebaikan untuk mental dan kesehatan para narapidana.
c. Hak untuk beragama Hak untuk bebas memilih agama adalah Hak Asasi Manusia, maka hal inipun berlaku bagi tahanan dan narapidana. Hak ini mencakup ritual yang harus dijalankan karena agama yang dianut tersebut. Sebaliknya para tahanan yang memilih untuk tidak beragama, tidak dibenarkan untuk menganut suatu agama tertentu. Instrumen yang menjamin hak ini antara lain Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 18 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Sedangkan aturan yang menjamin hak kebebasan beragama untuk tahanan atau narapidana antara lain Aturan 41 – 42 dari Standar Minimum Aturan bagi Perlakuan 148
Narapidana dan Prinsip 3 dari Prinsip – Prinsip Dasar bagi Perlakuan terhadap para Tahanan.
d. Hak untuk mempersiapkan diri sebelum dibebaskan. Sejak dijatuhi putusan, pertimbangan harus diberikan untuk mempersiapkan masa depan narapidana setelah hukumannya selesai, dan setiap narapidana harus mendapatkan jaminan dipersiapkan untuk integrasi sosial dengan masyarakat umum setelah bebas. Pertimbangan lain yang juga patut dipikirkan adalah untuk narapidana yang masa hukumannya pendek, karena umumnya otoritas tahanan seringkali terpaku hanya pada narapidana yang masa hukumannya cukup panjang. Aturan yang memuat tentang hak ini dinyatakan oleh Standar Minimum Aturan bagi Perlakuan Narapidana Aturan 80 dan 81. Selain itu Prinsip 10 dari Prinsip Dasar Perlakuan terhadap para Tahanan menyatakan hal yang serupa.
Hak untuk Berkomunikasi Hak untuk berkomunikasi dengan keluarga, teman dan dunia luar sejatinya tetap dijamin bagi para tahanan dan narapidana meskipun kebebasan mereka telah dibatasi. Prinsip yang mendasari jaminan tersebut adalah bahwa tidak seorangpun dapat diintervensi dengan sewenang-wenang atas privasinya, keluarganya, dan korespondensinya; Setiap tahanan dan narapidana berhak untuk berkomunikasi terutama dengan keluarganya; tahanan atau narapidana asing berhak untuk berkomunikasi dengan perwakilan diplomatik negaranya; setiap tahanan dan narapidana yang memohon untuk ditahan berdekatan dengan keluarganya sebisa mungkin dipenuhi haknya tersebut; dan setiap tahanan atau narapidana berhak untuk selalu mendapatkan informasi yang penting dari sebuah berita. Jaminan atas hak ini tertera pada Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 17 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Prinsip 19 dan Prinsip 20 dari Prinsip – Prinsip untuk Perlindungan Semua orang dalam segala Bentuk Penahanan dan Pemenjaraan, Aturan 37 – 39, serta Aturan 79 Standar Minimum Aturan bagi Perlakuan Narapidana Adapun bentuk – bentuk komunikasi antara lain: a. surat menyurat b. kunjungan c. telepon d. cuti pulang ke rumah dan pembebasan bersyarat sementara
Hak untuk Mendapatkan Akses kepada Pengacara Hak untuk mendapatkan akses kepada pengacara seringkali digabungkan dengan hak untuk berkomunikasi. Prinsip – Prinsip untuk Perlindungan Semua orang dalam segala Bentuk
149
Penahanan dan Pemenjaraan, Prinsip 18 menyebutkan (1) orang yang ditahan atau dipenjara harus diberikan hak untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan penasihat hukumnya. (2) Orang yang ditahan atau dipenjara harus diberikan waktu dan fasilitas yang memadai untuk dapat berkonsultasi dengan penasihat hukumnya. (3) Hak orang yang ditahan atau dipenjara untuk dikunjungi dan untuk berkonsultasi dan berkomunikasi tanpa penundaan atau penyensoran dan dengan kepercayaan penuh terhadap penasihat hukumnya tidak boleh ditahan atau dibatasi kecuali dalam keadaan khusus, yang ditentukan oleh undang – undang atau kebijakan yang sah, ketika hal ini dianggap sangat diperlukan oleh otoritas judisial atau otoritas lain untuk menjaga keamanan dan ketertiban. (4) wawancara antara orang-orang yang ditahan atau dipenjara dengan penasihat hukumnya dapat dilakukan di tempat dalam jarak pandang yang dapat diawasi oleh petugas penegak hukum, namun tidak boleh didengar. Aturan serupa termuat pada Aturan 93 Standar Minimum Aturan bagi Perlakuan Narapidana
Kontak dengan Dunia Luar Narapidana dan tahanan berhak untuk melakukan kontak dengan dunia luar, selain dengan berkomunikasi sebagaimana tersebut di atas, namun juga untuk mendapatkan informasi. Hak atas informasi ini dapat diperoleh antara lain dengan adanya jaminan penyediaan buku, surat kabar, informasi melalui media elektronik dan internet. Aturan 39 Standar Minimum Aturan bagi Perlakuan Narapidana menyebutkan” Narapidana harus selalu diinformasikan secara reguler mengenai artikel – artikel berita yang lebih penting dengan membaca surat kabar, publikasi berkala atau publikasi institusional khusus, dengan mendengarkan transmisi nirkabel, dengan ceramah atau sarana lain yang serupa sebagaimana diijinkan dan dikontrol oleh pihak berwenang. Praktik menunjukkan salah satu cara untuk menjamin ketersediaan hak atas informasi dalam rangka kontak dengan dunia luar adalah penyediaan perpustakaan, penyediaan ruang komunal untuk melihat televisi atau mendengarkan radio. Dalam konteks kekinian, ruang untuk akses terhadap internet juga menjadi salah satu sarana penunjang hak atas informasi.
Pemisahan Kategori Penahanan Pemisahan juga harus dilakukan kepada tahanan, atas dasar status hukum yang bersangkutan. Pemisahan ini terutama dilakukan antara tahanan yang belum dijatuhi hukuman dan narapidana yang telah dijatuhi putusan pengadilan. Keduanya harus memiliki aturan yang tersendiri. Selain karena status hukum, alasan lain pemisahan kategori penahanan adalah tahanan anak yang harus dipisahkan dengan orang dewasa dan tahanan laki-laki yang harus dipisah dengan tahanan perempuan. 150
Jaminan atas aturan pemisahan antara tahanan ini adalah Pasal 10 Ayat (2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang berbunyi: (a) “kecuali dalam hal-hal tertentu, tersangka harus dipisahkan dari narapidana dan harus mendapat perlakuan yang berbeda sesuai dengan status mereka sebagai orang yang belum dihukum;” (b) “tersangka anak-anak harus dipisahkan dari orang dewasa dan harus secepat mungkin diputus perkaranya.” Jaminan lain dari pemisahan kategori ini juga tertera pada Standar Minimum Aturan bagi Perlakuan Narapidana Aturan 18 dan Aturan 17 Peraturan tentang Perlindungan Anak – Anak .
151
152
Modul 4 Anak dalam Administrasi Peradilan
Tentang Modul Di dalam Hak Asasi Manusia, anak adalah satu dari kelompok rentan yang mendapat perlakuan khusus. UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya Pasal 5 ayat (3). Anak-anak adalah individu yang belum memiliki kematangan psikologi. Anak-anak memiliki jiwa yang belum matang dan mandiri karena masih bergantung pada orang lain. Oleh karena itu, seorang anak tidak dapat melindungi dirinya secara sendiri dari ancaman baik fisik maupun mental dari pihak ketiga. Peradilan bagi anak-anak adalah sesuatu yang sangat asing dan dinilai sangat menakutkan. Anak memandang individu anak yang berbeda dengan orang dewasa memerlukan perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa. Karakteristik anak yang demikian rentan maka memerlukan pula sistem peradilan yang berbeda dengan sistem peradilan untuk orang dewasa. Modul ini akan membahas tentang perlindungan anak di dalam peradilan. Modul akan membahas tentang hukum nasional dan instrumen nasional tentang penangananan anak yang berhadapan dengan hukum. Melalui modul ini peserta bisa mengindentifikasi peluang konstribusi lembaga dimana peserta berasal dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan anak yang berhadapan dengan hukum.
Tujuan Modul 1. Peserta memahami aturan-aturan hukum nasional dan internasional terkait dengan hak-hak anak dalam administrasi peradilan; 2. Peserta memahami prosedur perlindungan anak dalam administrasi peradilan; 3. Peserta memahami hukum nasional dan internasional terkait dengan hak-hak perempuan dalam administrasi peradilan; 4. Peserta memahami prosedur perlindungan perempuan dalam administrasi peradilan; 5. Sebagai penegak hukum, peserta memahami potensi kontribusi dalam perlindungan hak-hak anak dan perempuan dalam administrasi peradilan; 153
Kegiatan: 1. 2. 3. 4.
Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan 3 Kegiatan 4
Pengenalan Tujuan Sesi Identifikasi Pengalaman Kuis Diskusi dengan Narasumber
Total :
10 menit 20 menit 90 menit 60 menit 180 menit
Bahan Belajar Hukum Nasional: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; 3. Konvensi Hak-Hak Anak (Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1987, disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).
Rujukan 1. United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), 1985. 2. United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty, 1990. 3. United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines), 1990. 4. Declaration on Social and Legal Principles relating to the Protection and Welfare of Children, with Special Reference to Foster Placement and Adoption Nationally and Internationally, 1986. 5. Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System, Annex to Economic and Social Council resolution 1997/30, on Administration of juvenile justice
Kegiatan 1:
Pengenalan Tujuan Sesi
Tujuan 1. Peserta memahami tujuan sesi; 2. Peserta memahami keterkaitan tujuan sesi dengan modul sebelumnya.
Waktu 10 menit 154
Deskripsi 10 Menit
Bagian A
Pengantar Fasilitator
1. Fasilitator mengulas modul sebelumnya dan mengantarkan sesi ini dengan tujuan sesi; 2. Fasilitator menjelaskan secara singkat gambaran umum langkah-langkah fasilitasi.
Kegiatan 2 :
Identifikasi Pengalaman
Tujuan Peserta saling membagi pengalaman mereka menangani anak yang berhadapan dengan hukum.
Waktu 20 menit
Deskripsi 5 Menit
Bagian A
Pengantar Fasilitator
1. Pada area lantai yang cukup, fasilitator tiga area berbeda yang dibatasi dengan 3 garis pemisah. Masing-masing area diberi keterangan “tidak pernah”, “kadang”, “sering”.; 2. Fasilitator meminta peserta berkumpul di satu tempat.
15 Menit
Bagian B
Berbagi Pengalaman
1. Fasilitator membacakan pertanyaan : a. Seberapa sering Anda terlibat dalam penyelidikan anak yang berhadapan dengan hukum? b. Seberapa sering Anda terlibat dalam penyidikan anak yang berhadapan dengan hukum? c. Seberapa sering Anda terlibat dalam pemeriksaan anak yang berhadapan dengan hukum? 2. Peserta berkumpul pada area yang ditentukan sesuai dengan jawaban masingmasing.; 3. Pada tiap pertanyaan fasilitator meminta menggali lebih dalam pengalaman salah satu kelompok jawaban.
155
Prinsip-Prinsip Perlindugan Anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak Nondiskriminasi Pasal 2 1. Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini bagi setiap anak yang berada di dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, kewarganegaraan, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kecacatan, kelahiran atau status lain. 2. Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan bahwa anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang disampaikan, atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya. Kepentingan Terbaik bagi Anak Pasal 3 1. Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga pengadilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan utama. 2. Negara-negara Pihak berupaya untuk menjamin adanya perlindungan dan pemeliharaan sedemikian rupa yang diperlukan untuk kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua anak, walinya yang sah, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab atas anak yang bersangkutan, dan untuk tujuan ini harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang diperlukan. 3. Negara-negara Pihak harus memastikan bahwa lembaga-lembaga, instansi-instansi dan fasilitas-fasilitas yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perlindungan anak menyesuaikan diri dengan standarstandar yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, terutama dalam bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah maupun kesesuaian petugas, dan pula dalam adanya pengawasan yang baik. Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan Pasal 6 1. Negara-negara Pihak mengakui bahwa semua anak mempunyai hak untuk hidup. 2. Negara-negara Pihak harus menjamin semaksimal mungkin kelangsungan dan perkembangan anak. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak Pasal 12 1. Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa anak-anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri, mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak-anak tersebut, dan pendapat anak-anak dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan mereka. 2. Untuk tujuan ini anak tersebut secara khusus diberi kesempatan untuk didengar dalam setiap proses peradilan dan administratif yang mempengaruhi dirinya, baik secara langsung maupun melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dengan cara yang sesuai dengan hukum acara nasional.
156
Penjelasan Ringkas Perlindungan Hak-hak Anak Perlindungan hak-hak anak terjamin dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini lahir 12 tahun setelah Indonesia mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak54. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak adalah salah satu upaya pemerintah memenuhi kewajiban negara dalam perlindungan anak. Undang-undang perlindungan anak adalah bentuk komitmen negara dalam perlindungan anak.
A. Batasan Usia Anak UU Perlindungan Anak mengatur ketentuan siapa yang disebut sebagai anak. Terdapat perbedaan batasan usia anak. UU Perlindungan Anak mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Batasan 18 tahun sama dengan rumusan Konvensi Hak Anak55. Perbedaannya, UU Perlindungan Anak mengakui anak yang masih dalam kandungan56, sama dengan pengakuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata57. Usia 18 (delapan belas) tahun juga dipakai sebagai batasan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan tambahan klausul “belum pernah kawin”. Pasal 1 UU No 3/1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Batasan dengan usia lebih tua pernah dipakai oleh UU 4/1997 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 menyebutkan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. UU Perlindungan tidak mencantumkan syarat belum pernah kawin. UU ini ingin lebih melindungi anak apapun statusnya, baik sudah kawin atau belum kawin. Perkawinan hanya status legal semata. Meski sudah kawin, bila dia belum berusia 18 tahun tetap disebut anak. UUPA bertujuan agar anak-anak terpenuhi hak-haknya sehingga dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 54
Pemerintah Mengesahkan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.
55
Untuk tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah usia 18 tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal (Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak).
56
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 UU 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).
57
Anak yang masih dalam kandungan dianggap telah lahir apabila kepentingan anak memerlukan untuk itu, sebaliknya dianggap tidak pernah ada apabila meninggal pada waktu dilahirkan (Pasal 2 Kitab UU Hukum Perdata)
157
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
B. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hak Anak Prinsip-prinsip perlindungan anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak adalah i) nondiskriminasi; ii) kepentingan terbaik bagi anak; iii) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; iv) penghargaan terhadap pendapat anak.58 Prinsip nondiskriminasi berarti bahwa perlindungan anak dilakukan tanpa membedakan latar belakang anak berdasarkan asal-usul, suku, ras, agama, dan latar belakang sosial ekonomi. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak artinya bahwa setiap tindakan yang melibatkan dan diperuntukkan untuk anak yang dilakukan oleh pemangku kewajiban harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan berarti bahwa prinsip ini adalah hak dasar. Hak hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pencabutan atas hak hidup berarti pencabutan atas hak-hak yang lain. Tanpa hak hidup tidak dapat menikmati hak-hak lainnya. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak artinya bahwa penghormatan terhadap pendapat dari anak utamanya dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusankeputusan yang mempengaruhi diri anak. Anak juga memiliki hak menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
58
158
Pasal 2; Pasal 3 (1), (2), (3); Pasal 6 (1), (2); Pasal 12 (1), (2) Konvensi Hak-Hak Anak. Lihat pula UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 2.
Kegiatan 3 : Kuis “ABH” dan “Pengadilan Anak dalam Hukum Nasional” Tujuan 1. Peserta memahami prinsip-prinsip perlindungan anak dan isu-isu anak yang berhadapan dengan hukum; 2. Peserta memahami peradilan anak di dalam hukum nasional dan permasalahannya.
Waktu 90 menit
Deskripsi 10 Menit
Bagian A
Pengantar Fasilitator
1. Fasilitator membagi peserta ke dalam tiga kelompok; 2. Bila perlu, fasilitator menyiapkan hadiah bagi kelompok yang paling cepat menyelesaian kuis.
35 Menit Bagian B
Presentasi Kelompok
1. Fasilitator memberikan tiga buah amplop yang berisi ringkasan pengertian prinsipprinsip anak yang berhadapan dengan hukum yaitu : a. Prinsip-prinsip Perlindungan b. Hak-hak Anak Diversi c. Restorative Justice. 2. Fasilitator memberikan instruksi kepada masing-masing peserta untuk mengurutkan kata-kata yang berserak sehingga terbentuk satu pengertian utuh.; 3. Masing-masing kelompok membacakan hasil pekerjaannya.; 4. Kepada masing-masing kelompok peserta mengajukan pertanyaan apakah Anda setuju dengan isi materi.
45 Menit
Bagian C
1. Fasilitator membagi peserta ke dalam empat kelompok; 2. Fasilitator menyiapkan tiga amplop. Masing-masing amplop berisi isi kutipan salah satu Pasal dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu : a. Pasal 1 angka 2 huruf b : ”Anak nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut
159
peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.” b. Pasal 2 : ”Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum.” c. Pasal 23 ayat (20) : ”Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah : a. pidana penjara; b. pidana kurungan; c. pidana denda; atau d. pidana pengawasan “. 3. Fasilitator meminta perwakilan kelompok untuk mengambil satu amplop yang telah disediakan oleh fasilitator. 4. Fasilitator meminta masing-masing kelompok menjawab pertanyaan berikut : a. Apakah Anda setuju bahwa isi pasal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak ? b. Apakah Anda setuju dengan isi pasal ? Jelaskan alasan Anda?
Materi Kuis (Kegiatan 3) Prinsip-prinsip Perlindungan Anak a. nondiskriminasi; b. kepentingan terbaik bagi anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; d. penghargaan terhadap pendapat anak Diversi proses penyelesaian dengan cara pengalihan penanganan kasus-kasus anak (pidana) dari proses formal dengan tidak diteruskan sepanjang ada alternatif penyelesaian lain sepanjang tidak mengganggu kepentingan umum. Restorative Justice Tindak sistematis terhadap penyimpangan yang ditekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan pelaku.
160
Penjelasan Ringkas Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum Anak-anak yang menjalani hukuman di penjara atau tahanan tiap tahun berjumlah sekitar 6000 orang. Keadaan yang sungguh memilukan karena bagi anak-anak hidup “dibalik terali besi” adalah hantu yang menyeramkan. Lebih menyedihkan lagi karena sebagian dari mereka tinggal di penjara dewasa. Jumlah Lembaga Pemasyarakatan Anak hanya 16 unit dari 33 Propinsi di Indonesia.59 Kurangnya jumlah LAPAS Anak adalah salah satu bagian masalah dari masalah anak yang berhadap dengan hukum. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahkan mencatat bahwa sejak Januari hingga Agustus 2010 misalnya, dari 1.100 pengaduan masyarakat, 130 (11 %) di antaranya pengaduan tentang ABH. 60
A. Penangkapan dan Penahanan Tidak hanya soal jumlah LAPAS khusus anak yang minim, perlakuan terhadap anak-anak pelaku pidana yang berbeda dengan orang dewasa juga perlu mendapat perhatian. Tempat penahanan anak harus dipisah dari tahanan dewasa. Anak-anak adalah pribadi yang belum matang, masih rentan mudah terpengaruh lingkungan. Penahanan sebisa mungkin dilakukan sesingkat-singkatnya. Jika bisa diganti dengan langkah-langkah alternatif ditempatkan pada keluarga atau lembaga pendidikan. Meski dalam UU 3/1997 tentang Pengadilan Anak dibolehkan adanya penangkapan, penahanan, dan pidana pemenjaraan anak namun seharusnya hal itu dilakukan sebagai upaya terakhir. Apapun bentuknya, pemenjaraan dan penahanan seorang anak akan mengganggu kelangsungan hidup dan perkembangan. Penahanan juga bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Soal penahanan juga diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian negara Republik Indonesia. Pasal 25 menyebutkan dalam tindakan penahanan terhadap anak, petugas wajib mempertimbangkan: a. Tindakan penahanan hanya dilakukan sebagai tindakan yang sangat terpaksa dan merupakan upaya yang paling akhir; b. Hak anak untuk tetap mendapatkan kesempatan pendidikan dan tumbuh kembang selama dalam penahanan; 59
“Menuju Sistem Peradilan Anak di Indonesia”, Bahan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan Komisi VIII DPR RO, Rabu 22 September 2010.
60 Ibid.
161
c. Dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka dewasa; d. Penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak. Kehidupan penjara dapat menghentikan jalannya tumbuh kembang anak. Ditambah lagi dengan kenyataan saat ini dimana kekerasan dan diskriminasi masih mewarnai kehidupan penjara. Bila ini dialami seorang anak akan trauma. Stigmatisasi akan terus melekat dalam diri anak tersebut bila dia kembali ke masyarakat dan keluarganya. Dampak buruknya adalah pada kehidupan mental si anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana berhak untuk dirahasiakan identitasnya, mendapatkan bantuan hukum dan mendapatkan bantuan biaya. Meskipun seorang dirampas kebebasannya, seorang anak tetap memiliki hak untuk : a. b. c. d. e.
Mendapatkan perlakuan manusiawi; Ditempatkan dan dipisahkan dari orang dewasa; Memperoleh bantuan hukum dan bantuan biaya; Membela diri; Dirahasiakan identitasnya
Pasal 18 UU No. 23 tahun 2002 menyebutkan, setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Dalam bagian penjelasannya disebutkan bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional dan pendidikan. Terlihat bahwa perlindungan tidak hanya untuk korban tetapi juga pelaku. Dalam kasus pidana anak pelaku sebenarnya juga korban yaitu korban dari pengaruh lingkungan sehingga si anak dapat melakukan tindak pidana. Dalam proses peradilan anak-anak tetap mendapat jaminan hak praduga tak bersalah, hak diberitahu akan tuntutan-tuntutan terhadapnya, hak untuk tetap diam, hak akan pengacara, hak akan keadilan orang tua wali, hak untuk menghadapi dan memeriksa silang saki-saksi, hak untuk naik banding.61 Paska penangkapan anak yang terlibat petugas harus segera diberitahu. Bila tidak mungkin dalam waktu segera orang tua atau wali harus diberi tahu dalam jangka waktu sesingkat mungkin setelah penangkapan. Selanjutnya, hakim atau pejabat berwenang, tanpa penundaan, mempertimbangkan pembebasan anak tersebut tanpa penundaan. Upaya peradilan formal sebagaimana adanya sekarang pada dasarnya dimana penangkapan, penahanan dan pemenjaraan masih dilakukan akan berdampak buruk pada perkembangan anak. Upaya yang lebih baik adalah dengan menggunakan jalan non
61
162
Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (The Beijing Rules). Resolusi PBB Nomor 40/33 Tahun 1985.
formal. Untuk itulah diperlukan upaya-upaya diversi (pengalihan) dari model pengadilan formal menjadi model non formal.
B. Diversi Diversi merupakan proses penyelesaian dengan cara pengalihan penanganan kasuskasus anak (pidana) dari proses formal dengan tidak diteruskan sepanjang ada alternatif penyelasaian lain sepanjang tidak mengganggu kepentingan umum. Diversi adalah upaya yang baik dalam penanganan pidana anak. Hanya saja hukum nasional kita (UU 3/1997 tentang Pengadilan Anak) tidak mengatur ketentuan diversi. Diversi adalah upaya yang bertujuan untuk menghilangkan stigmatisasi paska proses hukum. Diversi mencoba mengalihkan kasus pidana anak dari proses formal ke non formal. Karena itulah diversi memerlukan penegak hukum yang memiliki kewenangan diskresi dengan menghentikan perkara, membebaskan anak dan mengalihkan si anak agar tidak harus menjalani proses hukum.
C. Restorative Justice Tidak hanya konsep diversi yang dianggap ideal. Tindak pidana anak akan lebih tepat menggunakan langkah penyelesaian restorative justice. Restorative justice bertujuan untuk mewujudkan keadilan dengan metode pemulihan hubungan. Penanganan kasus pidana anak ditangani dengan cara lain, bukan pengadilan seperti biasanya. Hal ini tentu saja jika telah disepakati oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan anak sesuai dengan Konvensi Hak-Hak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dalam prinsip restorative justice majelis hakim adalah penengah, semacam wasit. Hakim juga berfungsi sebagai penasihat bagi penyelesaian sengketa. Karena itulah hakim dan perangkatnya tidak menggunakan perlengkapan pengadilan pada umumnya seperti seragam hakim dan perlengkapan lainnya. Tujuannya agar emosi dan mental anak stabil, tidak tertekan. Dengan cara ini anak tidak ditempatkan sebagai orang yang paling jahat. Melalui jalan restorative justice adalah pelaku tanpa paksaan diminta mengakui kesalahan. Korban dan pelaku secara terpisah diarahkan untuk bersepakatan untuk menyelesaiakannya. Bila keduanya sepakat, maka mereka akan dipertemukan untuk membicarakan kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dengan demikian ketika masalah telah diselesaikan maka pelaku dapat diterima oleh masyarakat, tidak terstigmatisasi sebagai penjahat yang paling jahat. Dari sinilah diperlukan kerjasama antara korban, pelaku, dan masyarakat.
163
Pada dasarnya restorative justice memegang prinsip-prinsp bahwa pelanggar harus bertanggung jawab atas kerugian akibat tindakannya. Dengan restorative justice akan terbangun ruang kerjasama untuk penyelesaian masalah sehingga seluruh pihak harus berperan untuk menyelesaikan melalui jalan restorative justice.
Kegiatan 4 :
Diskusi dengan Narasumber
Tujuan Peserta memahami isu-isu penting tentang anak yang berhadapan dengan hukum di dalam hukum dan praktik di Indonesia.
Waktu 60 menit
Deskripsi 5 Menit
Bagian A Pengantar Fasilitator
1. Fasilitator menjelaskan latar belakang narasumber; 2. Fasilitator menyampaikan hal-hal yang perlu dipaparkan oleh narasumber.
55 Menit
Bagian B Input dan Diskusi Narasumber
1. Narasumber memaparkan topik perlindungan dan isu anak yang berhadapan hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. 2. Diskusi dengan narasumber.
10 Menit
Bagian C Penutup
1. Fasilitator menutup sesi dengan menyampaikan pokok-pokok uraian dan diskusi dengan narasumber.
164
Modul 5 Peranan Pengadilan dalam Perlindungan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya62 Tentang Modul Modul ini membahas mengenai peranan pengadilan dalam perlindungan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Para penegak hukum memang memiliki peran yang sangat penting untuk memajukan perlindungan hak ekonomi, sosial dan budaya. Peran tersebut sangat penting terutama bagi para kelompok rentan. Memang harus disadari bahwa penyelesaian pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya memiliki banyak masalah konseptual yang harus dibahas, namun demikian para penegak hukum di banyak negara telah melakukannya. Satu hal yang sangat penting, banyak orang miskin dan juga kelompok rentan yang tidak memiliki pilihan dalam keputusasaan mereka selain mengambil langkah hukum untuk melindungi mereka sendiri.63 Lekat dalam diskusi mengenai peran pengadilan dalam perlindungan hak ekonomi, sosial dan budaya ini adalah apa yang disebut sebagai “justiciability” dari hak ekonomi, sosial dan budaya. Istilah justiciability sendiri dapat dimaknai sebagai dapat dituntutnya hak ekonomi, sosial dan budaya melalui pengadilan. Hak ekonomi, sosial dan budaya sebagai hak hukum seringkali dipertanyakan. Seperti kita ketahui berbeda dengan sifat kewajiban negara pada hak sipil dan politik yang bersifat segera, sifat kewajiban negara pada hak ekonomi, sosial dan budaya bersifat bertahap. Sifat kewajiban negara berkaitan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya termuat dalam Pasal 2 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang menyatakan bahwa setiap negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah, baik secara individual maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, khususnya di bidang ekonomi dan teknis sepanjang tersedia sumber dayanya, dengan maksud untuk mencapai secara bertahap perwujudan penuh dari hak-hak yang diakui oleh Kovenan ini dengan cara-cara yang sesuai, termasuk dengan pengambilan langkah-langkah legislatif. Sifat yang tidak segera tersebut juga menyebabkan kerumitan dalam penegakkan hak ekonomi, sosial dan budaya melalui mekanisme hukum. Namun demikian, “justiciability” hak ekonomi, sosial dan budaya mulai terbangun melalui beberapa putusan pengadilan antara lain Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, pengadilan di beberapa negara termasuk pengadilan Indonesia. Selain itu, mekanisme internasional pemantauan hak ekonomi, sosial dan budaya juga semakin kuat dengan disahkannya 62
Sebagian besar modul ini diambil dari Professional Training Series 9, Bab 14
63
Lihat Professional Training Series 9, Bab 14
165
Protokol Opsional pada Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KHESB) disahkan oleh Majelis Umum, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui resolusi A/RES/63/117, pada 10 Desember 2008 yang kemudian semakin menajamkan rumusan hak ekonomi, sosial dan budaya dalam Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang selama ini telah dipandang memiliki kekaburan yang menyebabkan kurangnya kejelasan pada implikasi normatifnya. 64 Modul ini akan membahas kewajiban negara dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya, justisiabilitas hak ekonomi, sosial dan budaya dan peranan pengadilan dan penegak hukum dalam perlindungan hak ekonomi, sosial dan budaya. Modul juga akan melihat beberapa kasus dari penyelesaian pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya melalui pengadilan.
Tujuan Modul 1. Peserta memahami instrumen hukum Hak Asasi Manusia yang terkait dengan perlindungan hak ekonomi, sosial dan budaya; 2. Peserta memahami sifat kewajiban hukum negara berkaitan dengan penegakan hak ekonomi, sosial dan budaya; 3. Peserta membahas justisiabilitas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya; 4. Peserta memahami muatan dan cakupan beberapa hak ekonomi, sosial dan budaya; 5. Peserta memahami peran pengadilan domestik dalam perlindungan hak ekonomi, sosial, dan budaya; 6. Peserta menyadari meningkatnya peran pengadilan dalam penegakkan hak ekonomi, sosial dan budaya di tingkat domestik.
Kegiatan: Modul peranan pengadilan dalam perlindungan hak ekonomi, sosial dan budaya akan dilalui melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Kegiatan 1 2. Kegiatan 2 3. Kegiatan 3 4. Kegiatan 4
64
166
Pengantar Modul Ceramah mengenai sifat kewajiban negara dalam hak ekonomi, sosial dan budaya Diskusi mengenai justisiabilitasnya hak ekonomi, sosial dan budaya Ceramah mengenai justisiabilitas hak ekonomi, sosial dan budaya serta peran pengadilan dalam hak ekonomi, sosial dan budaya
Scheini, M, Hal 30-31
10 menit 30 menit 90 menit
90 menit
Bahan belajar Bahan-bahan belajar yang akan dipakai: 1. Berkas Putusan Pengadilan 2. Kertas, Spidol 3. Daftar Peraturan Perundang-undangan Nasional
Rujukan Daftar Rujukan / bahan bacaan yang diperlukan: 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 3. Undang-undang No. 11/ Tahun 2005; 4. Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; 5. Opsional Protokol pada Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 2009; 6. Komentar Umum No. 3, “Sifat Kewajiban Negara”, Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, PBB; 7. Artikel-artikel: • Patra M. Zen, Komnas Hak Asasi Manusia 2003, Justisiabilitas Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Menarik Pengalaman Internasional, Mempratikkannya di Indonesia
Kegiatan 1:
Pengenalan Tujuan Modul
Tujuan 1. Peserta memahami tujuan modul dan kegiatan-kegiatannya; 2. Peserta memahami keterkaitan tujuan sesi dengan modul sebelum dan sesudahnya.
Waktu 10 menit
Deskripsi 10 menit 1. Fasilitator mengulas sesi modul sebelumnya dan mengantarkan sesi ini dengan tujuan sesi; 2. Fasilitator menjelaskan secara singkat gambaran umum langkah-langkah fasilitasi.
167
Kegiatan 2: Diskusi Bersama tentang “Kewajiban Negara dalam Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya” Tujuan 1. Peserta memahami kewajiban negara dalam hak ekonomi, sosial dan budaya; 2. Peserta memahami sifat kewajban negara dalam hak ekonomi, sosial dan budaya: “ kewajiban untuk perwujudan bertahap” dan “kewajiban bersifat segera”; 3. Peserta memahami kewajiban negara untuk “mengambil langkah-langkah”; 4. Peserta memahami kewajiban minimum yang dimiliki negara dalam hak ekonomi, sosial dan budaya ; 5. Peserta memahami bagaimana melaksanakan ketentuan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi dan instrumen internasional Hak Asasi Manusia melalui pengadilan;
Waktu 30 menit
Deskripsi 10 menit
Bagian A
Pengantar Fasilitator
50 menit
Bagian B
Diskusi Bersama
1. Fasilitator mengajak peserta untuk menyebutkan kewajiban negara dalam bidang Hak Asasi Manusia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia; 2. Fasilitator mengajak peserta untuk melihat ketentuan tentang kewajiban negara dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekosob dan berdiskusi bersama tentang: • sifat perwujudan bertahap • kewajiban segera • kewajiban mengambil langkah-langkah • kewajiban minimum negara
168
Penjelasan Ringkas 1. Perangkat Internasional bagi Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1966 . Indonesia telah menjadi negara pihak Kovenan ini melalui UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kovenan ini pada dasarnnya mengatur mengenai hak yang ada dalam lingkup hak ekonomi, sosial dan budaya serta kewajiban negara yang menjadi pihaknya. Kovenan ini melindungi hak-hak sebagai berikut: • Hak atas`kesetaraan dan non-diskriminasi dalam penikmatan hak-Pasal 2 (2) (non-diskriminasi secara umum) dan Pasal 3 (antara perempuan dan laki-laki) • Hak atas pekerjaan, termasuk hak untuk mendapatkan penghidupan dari pekerjaan yang dipilih atau diterima secara bebas- Pasal 6 • Hak untuk menikmati kondisi kerja yang menyenangkan dan adil, termasuk upah adil dan remunerasi yang setara untuk pekerja dengan nilai setara tanpa pembedaan dalam bentuk apa pun; kehidupan yang layak bagi para pekerja dan keluarganya; kondisi kerja yang aman dan sehat; kesempatan setara untuk dipromosikan; istirahat, liburan dan pembatasan jam kerja serta waktu liburan berbayar yang masuk akal- Pasal 7 • Hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja atas pilihannya sendiri termasuk hak untuk membentuk federasi atau konfederasi – Pasal 8(1)(a) dan (b); • Hak untuk mogok – Pasal 8(1)(d); • Hak atas jaminan sosial, termasuk social insurance – Pasal 9; • Hak atas perlindungan dan bantuan untuk keluarga; secara bebas masuk dalam kehidupan berumah tangga, perlindungan bagi ibu melahirkan; perlindungan dan bantuan bagi anaanak dan remaja- – Pasal 10(1)-(3); • Hak atas kehidupan yang layak, termasuk pangan, pakaian dan tempat tinggal yang layak, dan perbaikan kondisi kehidupan yang terus-menerus – Pasal 11(1); • Hak atas standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai – Pasal 12; • Hak atas pendidikan – Pasal 13; • Hak untuk mengambil bagian dalam kehidupan budaya, menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan manfaat dari perlindungan kepentingan moral dan material yang dihasilkan dari ilmu pengetahuan, sastra dan hasil seni yang dihasilkannnya – Pasal 15(1).
2. Kewajiban Hukum Negara untuk Melindungi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Kewajiban hukum Negara Pihak untuk melaksanakan kewajiban mereka berdasarkan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya diatur dalam Pasal 2 yang menyatakan: 169
1. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik secara individual maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, khususnya di bidang ekonomi dan teknis sepanjang tersedia sumber dayanya, dengan maksud untuk mencapai secara bertahap perwujudan penuh dari hak-hak yang diakui oleh Kovenan ini dengan caracara yang sesuai, termasuk dengan pengambilan langkah-langkah legislatif. 2. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak yang diatur dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun seperti terhadap ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asalusul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya. 3. Negara-negara yang sedang berkembang, dengan memperhatikan hak-Hak Asasi Manusia dan perekonomian nasionalnya dapat menentukan sampai seberapa jauh negara-negara berkembang tersebut akan menjamin hak ekonomi yang diakui dalam Kovenan ini bagi orangorang yang bukan warga negara.
Prinsip Perwujudan Bertahap (progressive realization) Sebagai Landasan dari Salah Satu Pelaksanaan Kewajiban Negara Progressive Realization atau dalam Bahasa Indonesia perwujudan bertahap adalah prinsip yang berlaku pada perwujudan hak ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang menyatakan bahwa “Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik secara individual maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, khususnya di bidang ekonomi dan teknis sepanjang tersedia sumber dayanya, dengan maksud untuk mencapai secara bertahap perwujudan penuh dari hak-hak yang diakui oleh Kovenan ini dengan cara-cara yang sesuai, termasuk dengan pengambilan langkah-langkah legislatif”. Frasa ‘mencapai secara bertahap perwujudan penuh dari hak-hak yang diakui oleh Kovenan’ itulah yang memunculkan prinsip perwujudan bertahap. Prinsip ini disadari bahwa perwujudan penuh dari seluruh hak-hak ekonomi sosial dan budaya umumnya tidak bisa dicapai dalam jangka waktu yang singkat. Hal ini berbeda dengan pelaksanaan hak-hak Sipil dan Politik. Kewajiban untuk menghormati dan menjamin pelaksanaan hak-hak dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik harus dipenuhi dengan segera.65 Namun, meskipun perwujudan menyeluruh hak-hak ekonomi, sosial dan budaya itu dicapai secara bertahap, langkah-langkah menuju pemenuhan itu harus dilakukan dalam waktu yang sesegera mungkin setelah pemberlakuan Kovenan oleh Negara yang bersangkutan. Langkah-langkah itu harus dilaksanakan secara seksama, konkrit dan ditujukan secara jelas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Kovenan.66
170
65
HRI/GEN/1/Rev.7, Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Komentar Umum No. 3 mengenai Sifar-Sifat Kewajjiban Negara , paragraf 9
66
Ibid, paragraf 2
Kewajiban yang Bersifat Segera: Non-Diskriminasi Komentar Umum juga menyatakan bahwa Kovenan menetapkan ketentuan mengenai perwujudan yang bersifat bertahap serta mengakui adanya keterbatasan yang diakibatkan oleh kurangnya sumber daya. Akan tetapi Kovenan juga membebankan beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan secepatnya. Salah satu di antara kewajiban yang harus dilakukan secara cepat adalah “kewajiban untuk menjamin bahwa” hak-hak yang berkaitan “akan dilaksanakan tanpa diskriminasi...”.67 Dengan demikian pelaksanaan prinsip nondiskriminasi merupakan pengacualian dan tidak tunduk dalam ketentuan perwujudan bertahap. Kewajiban untuk melaksanakan hak ekonomi sosial dan budaya merupakan salah satu kewajiban yang bersifat segera dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2)
Kewajiban Bersifat Segera: Kewajiban untuk Mengambil Langkah-langkah (“to take steps”) Kewajiban kedua yang bersifat segera adalah kewajiban untuk “mengambil tindakan”, yang dengan sendirinya tidak dikualifikasi atau dibatasi oleh pertimbangan lain. Seperti ditegaskan oleh Komite, makna keseluruhan dari frasa juga bisa ditangkap dengan membandingkan teks versi Bahasa Inggris, Perancis dan Spanyol, dimana Negara Pihak berjanji “untuk bertindak/to act” (Bahasa Perancis “s’engage à agir”) dan “untuk mengambil langkah-langkah/ to adopt measures” (Bahasa Spanyol: “a adoptar medidas”). Kewajiban hukum ini berarti bahwa “ sementara perwujudan penuh dari hak-hak yang relevan mungkin dicapai secara bertahap, tindakan untuk menuju tujuan tersebut harus diambil dalam waktu yang masuk cepat dan masuk akal setelah Kovenan berlaku bagi Negara terkait. Tindakan-tindakan tesebut harus hati-hati, konkrit, dan memiliki sasaran sejelas mungkin untuk mencapai kewajiban yang diatur dalam Kovenan. Seperti dinyatakan oleh Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam salah satu Komentar Umumnya, bahwa tidak seperti Pasal 2 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang membebankan kewajiban hukum untuk menegakkan hak-hak yang ada dalam Kovenan tersebut secara segera, kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya memperbolehkan perwujudan secara bertahap bagi hak ekonomi, sosial dan budaya yang diatur dalam Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Namun demikian, seperti jelas kita ketahui dari perdebatan selama penyusunan dua Kovenan tersebut, secara hukum adalah salah untuk menyimpulkan bahwa Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya hanya membebankan kewajiban bertahap tanpa kewajiban untuk melakukan tindakan segera. Sifat hak-hak serta cara hak-hak tersebut dirumuskan dalam Kovenan, pandangan penyusun dan pendapat yang dinyatakan oleh Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menunjukkan bahwa sifat dan cakupan kewajiban hukum Negara Pihak dalam pengesahan atau kepatuhan pada Kovenan bersifat dinamis. Kesimpulan ini merupakan 67
GC 3 para 1
171
pandangan logis dengan melihat fakta bahwa, dengan memperhatikan problem ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh pemerintah, Kovenan telah dan tetap merupakan perangkat hukum yang ditujukan untuk mencapai kemajuan yang cepat dari kondisi kehidupan rakyat di seluruh dunia. Selain itu Komentar Umum menekankan bahwa sifat perwujudan bertahap tidak berarti meniadakan kewajiban negara. Komentar Umum menyatakan bahwa Kovenan membebankan suatu kewajiban bagi negara untuk bergerak secara cepat dan seefektif mungkin menuju terpenuhinya perwujudan hak yang ada dalam Kovenan. Komentar Umum menyatakan bahwa segala tindakan yang bersifat retrogresif (kemunduran) hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan yang hati-hati dan dapat dibenarkan dengan acuan keseluruhan hak yang diatur dalam Kovenan dan dalam konteks bahwa seluruh sumber daya yang tersedia telah dipergunakan.68 Penjelasan Komentar Umum ini menekankan bahwa negara harus secara serius melaksanakan kewajibannya dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya yang ada. Hal ini memperlihatkan perlunya pemantauan terhadap langkahlangkah yang diambil negara dalam rangka pelaksanaan kewajibannya. Komentar Umum selanjutnya menjelaskan bahwa cara-cara yang digunakan untuk memenuhi kewajiban “mengambil langkah-langkah” ini dicantumkan dalam Pasal 2(1), yaitu “semua cara yang dianggap layak, termasuk khususnya pengambilan tindakan-tindakan legislatif”. Ketentuan Pasal 2 (1) yang menyatakan bahwa negara berjanji “untuk mengambil langkahlangkah”, yang dalam arti sesungguhnya tidak dapat dibatasi oleh penafsiran-penafsiran yang lain. Hal ini menyatakan bahwa langkah legislatif adalah salah satu langkah yang harus diambil oleh negara dalam rangka pemenuhan kewajibannya dalam bidang hak ekonomi, sosial dan budaya. Seperti ditegaskan oleh Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam salah satu Komentar Umumnya yang paling awal, kewajiban hukum yang diatur oleh Pasal 2(1) Kovenan mencakup baik kewajiban atas tindakan (obligations of conduct) dan kewajiban atas hasil (obligations of result) . Hal ini berarti antara lain bahwa, “sementara Kovenan memperbolehkan perwujudan bertahap dan mengakui kendala-kendala terkait dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia , Kovenan juga membebankan berbagai kewajiban yang bersifat segera”. Kewajiban ketiga yang harus ditambah setelah kewajiban atas tindakan dan kewajiban atas hasil, adalah kewajiban untuk melaksanakan kewajiban hukum yang relevan, termasuk menyediakan pemulihan domestik. Ketiga aspek dari kewajiban Negara pihak ini saling berhubungan dan dalam beberapa hal saling berkelindan, tetapi, sebagaimana ditegaskan oleh Komite, ketiga kewajiban tersebut memiliki sifat-sifat yang berbeda yang akan dijelaskan berikut ni: 68
172
GC para 9
Kewajiban atas Tindakan (the obligation of conduct) Berkaitan dengan cara yang harus digunakan oleh Negara Pihak untuk melaksanakan kewajiban untuk mengambil tindakan, Pasal 2(1) Kovenan merujuk pada “semua cara yang tepat termasuk terutama diambilnya langkah-langkah legislatif”. Sementara itu adalah bagi Negara Pihak sendiri yang menilai langkah-langkah apakah yang paling “tepat”. Selain kewajiban dalam legislasi, untuk memenuhi kewajiban perjanjian berdasarkan Kovenan, Komite berpandangan bahwa langkah-langkah tersebut “termasuk, namun tidak terbatas pada, langkah-langkah administratif, finansial, pendidikan dan sosial”. Langkah lain yang dipertimbangkan “tepat” oleh Komite adalah penyediaan pemulihan hukum berkaitan dengan hak-hak yang mungkin, sejalan dengan sistem hukum nasional, ditetapkan sebagai dapat dituntut di pengadilan (justiciable). Komite menegaskan bahwa, sebagai contoh, penikmatan hak-hak yang diakui tanpa diskriminasi, secara tepat dimajukan, antara lain melalui penyedian pemulihan hukum atau pun pemulihan lain yang efektif. Sebagai tambahan, beberapa ketentuan Kovenan, termasuk Pasal 3, Pasal 7(a) huruf i, 8, Pasal 10 ayat (3), Pasal 13 ayat (2) huruf a, ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 15 ayat (3), nampaknya dapat diterapkan secara segera oleh organ hukum atau organ lain dalam sistem hukum nasional. Pendapat apapun bahwa ketentuan-ketentuan tersebut pada hakikatnya non-self-executing, nampaknya sulit untuk dipertahankan.
Kewajiban atas Hasil (the obligation of result) Prinisp kewajiban atas hasil (obligation of result) termuat dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu untuk “mengambil langkah-langkah” dengan tujuan untuk mencapai perwujudan penuh secara bertahap hak-hak yang diakui dalam Kovenan. Namun demikian, sebagaimana digarisbawahi oleh Komite, fakta bahwa Kovenan memperbolehkan bagi adanya “perwujudan bertahap” dari hak-hak yang diakui dalam Kovenan, misalnya “perwujudan secara perlahan” tidak boleh disalah artikan sebagai penghilangan semua muatan penting kewajiban. Komite mengambarkan kewajiban atas hasil dalam istilah berikut “Kewajiban itu di satu pihak adalah” alat fleksibel yang diperlukan/a necessary flexibility device” yang mencerminkan kenyataan dunia nyata dan kesulitan yang ada di banyak Negara dalam menjamin perwujudan penuh hak-hak ekonomi, soial dan budaya. Dipihak lain, frasa itu harus dibaca dengan memperhatikan tujuan keseluruhan yang memang menjadi alasan adanya (the raison d’être) dari Kovenan yaitu menetapkan kewajiban yang jelas bagi Negara Pihak bagi perwujudan secara penuh dari hak-hak yang diakui Kovenan. Oleh karena itu kewajiban atas hasil tersebut membebankan kewajiban untuk bergerak secepat dan seefektif mungkin menuju tujuan tersebut. 173
Lebih jauh, semua langkah-langkah kemunduran membutuhkan adanya pertimbangan yang sangat hati-hati dan terjustfikasi dengan merujuk pada keseluruhan hak-hak yang diperbolehkan Kovenan dan dalam konteks telah digunakannya keseluruhan sumber daya secara maksimal. Selanjutnya Komite, memandang bahwa setiap Negara Pihak memiliki kewajiban inti minimum “a minimum core obligation” untuk menjamin pemenuhan dalam tingkat esensial yang minimum dari setiap hak yang dijamin oleh Kovenan. Kegagalan untuk melaksanakan kewajiban inti minimum ini bertentangan dengan “raison d’être” Kovenan. Hal ini berarti, misalnya, dalam kata-kata Komite, bahwa “setiap Negara pihak dimana jumlah rakytanya banyak yang tidak mendapatkan makanan yang sangat esensial bagi tubuhnya, layanan kesehatan yang esensial, tempat tinggal dan tempat penampungan dasar, atau pendidikan yang paling dasar, adalah “proma facie”, gagal untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Kovenan. Dalam kaitan dengan ini, Komite lebih jauh menjelaskan, oleh karena Pasal 2 ayat (1) mensyaratkan setiap Negara Pihak “ harus mengambil langkahlangkah” untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara maksimum, Negara, agar tidak mengaitkan kegagalannya untuk memenuhi setidaknya kewajiban inti minimumnya pada kurangnya sumber daya yang tersedia, harus menunjukkan bahwa semua upaya telah dilakukan untuk memanfaatkan semua sumber daya yang ada dan bahwa sumber daya tersebut digunakan sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi kewajiban minimum tersebut yaitu dengan menjadi prioritas”. Namun, sebagaimana ditekankan oleh Komite, “bahkan dimana sumber daya tersedia digambarkan sebagai tidak cukup, kewajiban masih tetap ada pada pihak Negara yaitu untuk berjuang guna menjamin seluas mungkin penikmatan hak-hak dalam keadaan yang ada.
Kewajiban untuk Melaksanakan: Penyediaan Pemulihan Domestik dan Kewajiban Minimum Negara Dalam Komentar Umum No. 9 berkaitan dengan penerapan domestik Kovenan, Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menjelaskan beberapa pernyataan yang dibuat oleh Komite dalam Komentar Umum No.3. Dalam hal ini, Komite terutama menggarisbawahi bahwa Kovenan, dengan meminta Pemerintah untuk melaksanakan Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Kovenan dengan seluruh cara yang tepat, mengambil pendekatan yang luas dan fleksibel yang memungkinkan kekhususan dari sistem hukum dan administratif tiap negara , juga pertimbangan lain untuk diperhitungkan. Akan tetapi fleksibilitas juga bersanding dengan kewajiban bagi setiap Negara Pihak untuk memanfaatkan semua cara untuk melaksanakan hak-hak yang diakui oleh Kovenan. Dalam hal ini, persyaratan mendasar dari Hukum Internasional Hak Asasi Manusia haruslah diingat. Oleh karena itu, norma-norma Kovenan haruslah diakui dalam cara yang tepat dalam tertib hukum domestik, cara yang tepat untuk redress, atau pemulihan, haruslah tersedia bagi semua individu atau kelompok yang menjadi korban, dan cara yang tepat untuk menjamin 174
pasti terlaksananya tanggung jawab pemerintah. Dalam pandangan Komite, “pertanyaan berkaitan dengan penerapan domestik Kovenan haruslah dipertimbangkan dengan mengingat dua prinsip hukum internasional”: • pertama, sesuai dengan Pasal 27 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian, Negara Pihak tidak boleh menggunakan ketentuan dari hukum dalam negerinya untuk menjustifikasi tidak dilaksanakannya kewajiban perjanjiannya. Oleh karena itu, untuk melaksanakan kewajiban perjanjiannya, Negara “harus mengubah tertib hukum domestiknya bila diperlukan” • Kedua, sesuai dengan Pasal 8 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia , “Setiap orang memiliki hak atas pemulihan yang efektif oleh pengadilan nasional yang kompeten terhadap tindak pelanggaran hak-hak dasar yang dijamin oleh Konstitusi atau hukum”; meskipun Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya tidak secara langsung meminta Negara pihak untuk membentuk pemulihan yudisial bagi tindak dugaan pelanggaran ketentuan-ketentuan Kovenan, Komite menganggap bahwa ‘ Negara pihak yang mencari alasan untuk menjustifikasi kegagalannya dalam menyediakan pemulihan hukum domestik untuk pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya memperlihatkan baik bahwa pemulihan dimaksud bukanlah merupakan “cara yang tepat”, dalam makna Pasal 2(1), atau bahwa dengan mempertimbangkan cara-cara lainnya, pemulihan hukum dianggap tidak diperlukan. Menjadi sulit untuk menunjukkan hal ini dan Komite berpandangan bahwa, dalam banyak kasus, cara lain yang digunakan dapat dianggap tidak efektif jika cara itu tidak ditegakkan atau dilaksanakan oleh mekanisme yudisial”. Dari Komentar Umum Komite, dapat disimpulkan sebagai aturan umum, bahwa penegakkan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang efektif mensyaratkan ketersediaan pemulihan domestik bahwa mereka yang menganggap bahwa hak-hak mereka telah dilanggar oleh Negara. Negara Pihak pada Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya tidak dapat bersandar pada legislasi dalam negerinya untuk menjustifikasi kegagalannya untuk melaksanakan Kovenan. Negara pihak pada Kovenan memiliki kewajiban atas tindakan dan harus terutama mengambil semua langkah legislatif, administratif, finansial, pendidikan dan sosial yang tepat untuk melaksanakan Kovenan. Negara pihak juga memiliki kewajiban atas hasil dimana mereka harus bergerak secara cepat dan efektif mungkin menuju perwujudan penuh hak-hak yang termuat dalam Kovenan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara maksimum. Setiap negara pihak memiliki kewajiban hukum segera untuk menjamin kewajiban inti minimum dari hak yang ada dalam Kovenan. Bahkan dalam situasi yang ditunjukkan sebagai ketiadaan sumber daya, negara pihak harus membuktikan bahwa mereka berjuang untuk menjamin penikmatan yang seluas mungkin dari hak yang ada dalam Kovenan. 175
Negara Pihak memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan Kovenan dengan menggunakan semua cara yang harus dilakukan. Tugas ini terdiri atas penyediaan cara untuk redress atau pemulihan yang memungkinkan setiap individu dapat secara efektif menuntut hak ekonomi, sosial dan budaya di tingkat domestik.
Kewajiban atas Tindakan (Obligation of Conduct) dan Kewajiban atas Hasil (Obligation of Result) Kewajiban ini secara khusus berkaitan dengan kewajiban negara untuk pelaksanaan hak ekonomi, sosial dan budaya. Pasal 2 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menyatakan bahwa pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya bersifat bertahap (progressive realization). Hal ini diatur karena pemenuhan hak-hak tersebut membutuhkan sumber daya yang banyak, misalnya untuk pelaksanaan hak atas pendidikan dan perumahan yang mengharuskan negara membangun gedung-gedung sekolah dan perumahan bagi rakyat. Namun, oleh karena sifat perwujudannya yang tidak serta merta tersebut, negara dapat menghindari pemenuhan kewajibannya dengan alasan tidak mempunyai sumber daya yang dibutuhkan. Untuk menghindari hal itu, Pasal 2 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menjelaskan bahwa negara dalam hal ini harus mengambil langkah-langkah (to take steps) guna perwujudan bertahap tersebut. Lebih jauh dijelaskan bahwa dalam hal ini negara mempunyai dua jenis kewajiban yang disebut sebagai kewajiban atas tindakan (obligation of conduct) dan kewajiban atas hasil (obligation of result) (Komentar Umum Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya No. 3, para. 1). Kewajiban atas tindakan (obligation of conduct) mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah dalam perwujudan hak ekonomi, sosial dan budaya. Dalam hal ini kita kemudian dapat mencatat upaya negara untuk secara bertahap mewujudkan hak ekonomi, sosial dan budaya. Dapat dicontohkan di sini sejauh mana negara memperbesar alokasi anggaran untuk pendidikan, dan kesehatan. Sementara kewajiban atas hasil (obligation of result) mewajibkan negara untuk mencapai hasil tertentu, misalnya menurunkan angka gizi buruk, angka putus sekolah dari SD atau angka kematian ibu melahirkan. Dengan demikian kita dapat mencatat hasil yang dicapai dari pelaksanaan kewajiban negara. Jadi, oleh karena sifat perwujudan hak bertahap, maka pemenuhan kewajiban negara tidak saja dilihat dari hasil semata, namun juga langkah-langkah yang diambil. Kewajiban ini secara khusus berkaitan dengan kewajiban negara untuk pelaksanaan hak ekonomi, sosial dan budaya. Pasal 2 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menyatakan bahwa pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya bersifat bertahap (progressive realization). Hal ini diatur karena pemenuhan hak-hak tersebut membutuhkan sumber daya yang banyak, misalnya untuk pelaksanaan hak atas pendidikan dan perumahan yang mengharuskan negara membangun gedung-gedung sekolah dan perumahan bagi rakyat. Namun, oleh karena sifat perwujudannya yang tidak serta merta tersebut,
176
negara dapat menghindari pemenuhan kewajibannya dengan alasan tidak mempunyai sumber daya yang dibutuhkan. Untuk menghindari hal itu, Pasal 2 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menjelaskan bahwa negara dalam hal ini harus mengambil langkah-langkah (to take steps) guna perwujudan bertahap tersebut. Lebih jauh dijelaskan bahwa dalam hal ini negara mempunyai dua jenis kewajiban yang disebut sebagai kewajiban atas tindakan (obligation of conduct) dan kewajiban atas hasil (obligation of result) (Komentar Umum Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya No. 3, para. 1). Kewajiban atas tindakan (obligation of conduct) mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah dalam perwujudan hak ekonomi, sosial dan budaya. Dalam hal ini kita kemudian dapat mencatat upaya negara untuk secara bertahap mewujudkan hak ekonomi, sosial dan budaya. Dapat dicontohkan di sini sejauh mana negara memperbesar alokasi anggaran untuk pendidikan, dan kesehatan. Sementara kewajiban atas hasil (obligation of result) mewajibkan negara untuk mencapai hasil tertentu, misalnya menurunkan angka gizi buruk, angka putus sekolah dari SD atau angka kematian ibu melahirkan. Dengan demikian kita dapat mencatat hasil yang dicapai dari pelaksanaan kewajiban negara. Jadi, oleh karena sifat perwujudan hak bertahap, maka pemenuhan kewajiban negara tidak saja dilihat dari hasil semata, namun juga langkah-langkah yang diambil.
diambil dari Ra dan Ap, Modul KID
177
Kegiatan 3: Diskusi “ Justisiabilitas Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Peran Pengadilan” Tujuan 1. Peserta membahas justisiabilitas hak ekonomi, sosial dan budaya; 2. Peserta membahas peran lembaga pengadilan di Indonesia untuk menegakkan hak ekonomi, sosial dan budaya; 3. Peserta memahami bagaimana melaksanakan ketentuan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi dan instrumen internasional Hak Asasi Manusia melalui pengadilan, turunannya dalam pengaturan peraturan undang-undang.
Waktu 90 menit
Deskripsi 10 menit
Bagian A
Pengantar Fasilitator
1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan hal yang akan dicapai dalam sesi; 2. Fasilitator menjelaskan metode yang digunakan.
60 menit
Bagian B
Tugas Kelompok
1. Fasilitator membagi peserta ke dalam tiga kelompok 2. Fasilitator membagi kasus dan dokumen peraturan perundang-undangan terkait 3. Fasilitator meminta setiap kelompok untuk membahas: a. Apakah pengadilan dapat menangani kasus terkait b. Dikabulkan atau tidak dikabulkan permohonan c. Dasar alasan dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan 4. Fasilitator meminta setiap kelompok untuk melaporkan hasil diskusi 5. Fasilitator memimpin bahasan bersama mengenai hasil kelompok
178
Bahan Kasus RESUME Hal: GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM Jakarta, 8 Desember 2006 Kepada yang terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Di tempat Dengan hormat, Topik , S.H., S.Hum., LL.M., Ipan, S.H., Punuh, S.H., Susi, S.H., adalah Advokat Publik dan Asisten Advokat Publik yang memilih domisili hukum di Jl. Diponegoro XX, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal XXXX 2006, untuk dan atas nama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (YLBHAM) Indonesia beralamat di Jl. Diponegoro XX Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad , S.H., LL.M, Ketua Badan Pengurus YLBHAM sebagai PENGGUGAT. Dengan ini PENGGUGAT mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap 1. Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI, sebagai TERGUGAT I; 2. Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Menteri Energi Sumber Daya Mineral RI sebagai TERGUGAT II; 3. Negara cq. Pemerintah RI cq Presiden RI cq; Menteri Negara Lingkungan Hidup RI sebagai TERGUGAT III; 4. Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq; Menteri Energi Sumber Daya Migas RI cq Badan Pelaksana Migas RI sebagai TERGUGAT IV; 5. Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Pemerintah Propinsi Papua cq. Gubernur Papua sebagai TERGUGAT V; 6. Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Pemerintah Propinsi Papua cq. Pemerintah Kabupaten Amungme cq. Bupati Amungme sebagai TERGUGAT VI; 7. Amungme Incorporated sebagai TURUT TERGUGAT. Keseluruhan TERGUGAT I sampai dengan VI untuk selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT; dan TURUT TERGUGAT selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT. Adapun alasan-alasan PENGGUGAT mengajukan GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM adalah sebagai berikut :
179
KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT SELAKU LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT YANG MEMILIKI HAK GUGAT ORGANISASI 1. Bahwa PENGGUGAT adalah badan hukum bernama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang melakukan pembelaan hukum terhadap Hak Asasi Manusia; 2. Bahwa yang menjadi objek gugatan aquo adalah perbuatan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia khususnya di bidang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat; 3. Bahwa oleh karenanya, PENGGUGAT sebagai lembaga yang selalu melakukan pembelaan terhadap Hak Asasi Manusia demi kepentingan masyarakat luas memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan ini; 4. Bahwa berdasarkan yurisprudensi yang telah mengikat, hak gugat organisasi untuk kepentingan masyarakat telah diakui sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Berbentuk badan hukum atau yayasan; b. Dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan publik; c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. 5. Bahwa PENGGUGAT telah memenuhi persyaratan tersebut di atas, yakni PENGGUGAT merupakan badan hukum berbentuk yayasan; 6. Dalam Pasal 5 ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (”YLBHAM”) disebutkan bahwa tujuan dari Yayasan ini adalah menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan pengertian dan penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum dan martabat serta hak-Hak Asasi Manusia pada umumnya dan meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat pada khususnya, baik kepada pejabat maupun warga negara biasa, agar supaya mereka sadar akan hak-hak dan kewajiban sebagai subyek hukum; dan dalam Pasal 5 ayat (3) pada Anggaran Dasar yang sama disebutkan bahwa Yayasan berperan aktif dalam proses pembentukan hukum, penegakan hukum dan pembaruan hukum sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-hak Azasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights). Dalam Pasal 21 pada Anggaran Dasar yang sama disebutkan bahwa Ketua mewakili Yayasan di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan hak untuk dan atas nama Yayasan; 180
7. Bahwa kemudian telah diakui secara luas sejak PENGGUGAT berdiri pada tahun 1970, PENGGUGAT telah secara nyata melaksanakan kegiatan dalam anggaran dasarnya terutama yang diwujudkan dalam membela hak-hak masyarakat melalui langkah hukum. Pembelaan hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilakukan PENGGUGAT telah menjadi hal yang diketahui umum terbukti dengan tingkat masih kepercayaan masyarakat kepada PENGGUGAT untuk memberikan bantuan hukum dan melakukan advokasi Hak Asasi Manusia; 8. Bahwa kepentingan hukum dan legal standing PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan bagi kepentingan Hak Asasi Manusia ini, juga telah diakui dalam praktik pengadilan yang menjadi yurisprudensi, antara lain : a. Putusan Gugatan Legal Standing di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara nomor: 213/Pdt.G/2000/PN.JKT.PST diajukan oleh YLBHI, APHI, ELSAM, KONTRAS, dan PBHI yang mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara Kerusuhan Sampit; b. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 060/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945; c. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-III/2005 tentang Pengujian UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945; d. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945.
DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN 9. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT melalui pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM 10. Bahwa sejak 29 Mei 2006 hingga saat gugatan ini didaftarkan telah terjadi semburan lumpur panas yang meluas di sekitar kecamatan Amungme yang bersumber di areal ladang eksplorasi sumur pengeboran di Kabupaten Amungme yang dilaksananakan oleh perusahaan PT. Amungme Incorporated yang merupakan TURUT TERGUGAT; 181
11. Bahwa keluarnya semburan lumpur panas terjadi dipicu oleh kegiatan eksplorasi yang dilakukan TURUT TERGUGAT di Rig TMMJ 1 di lokasi tersebut; 12. Bahwa kegiatan usaha minyak dan gas di areal ladang eksplorasi sumur pengeboran dilakukan TURUT TERGUGAT berdasarkan Kontrak Pembagian Produksi atau Production Sharing Contract (PSC) antara TURUT TERGUGAT dengan TERGUGAT IV; 13. Bahwa setelah keluarnya semburan lumpur panas di areal eksplorasi milik TURUT TERGUGAT, PARA TERGUGAT selaku penanggung jawab jalannya pemerintahan dan memiliki kewajiban hukum untuk melindung hak-hak warga negaranya tidak segera melakukan tindakan-tindakan yang cepat dan tanggap sehingga dapat meminimalisir kerugian dan korban; 14. Bahwa sesuai dengan ukuran akal sehat dan kewajaran, PARA TERGUGAT telah bertindak sangat terlambat dan ragu-ragu. Pada awal-awal kejadian semburan lumpur, PARA TERGUGAT tidak secara penuh dan optimal menggunakan kewenangan dan mengerahkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki untuk menyelamatkan para penduduk yang terkena dan/atau berpotensi terkena dampak semburan lumpur; 15. Bahwa tragedi semburan lumpur panas ini dan lambatnya penanganan telah mengakibatkan dampak yang besar dan penting bagi lingkungan serta menimbulkan jumlah kerugian amat besar bagi lingkungan hidup dan masyarakat sekitar. Dampak dan kerugian ini telah dikategorikan sebagai dampak dan kerugian yang luar biasa karena telah memporak-porandakan kelangsungan lingkungan hidup dan sumber-sumber penghidupan warga sekitarnya; 16. Bahwa semburan lumpur panas ini telah mengakibatkan dampak yang besar hak-hak kehidupan masyarakat termasuk hak-hak asasinya. Dampak ini telah secara nyata mengakibatkan terganggunya hak untuk mendapatkan pendidikan, lenyapnya rasa aman (dihinggapi rasa takut dan cemas), tercabutnya orang dari akar budaya dan kehidupan sosial, munculnya konflik horizontal, serta ketiadaan informasi yang menyebabkan kebingungan, ketakutan, dan ketidakpastian; 17. Bahwa dampak dan kerugian yang terjadi setiap harinya semakin bertambah besar seiring dengan meluasnya semburan lumpur dan lambatnya penanganan yang seharusnya dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT; 18. Bahwa jumlah dan besarnya kerugian yang luar biasa akibat peristiwa semburan lumpur panas yang dipicu oleh kegiatan TURUT TERGUGAT dan akibat lambatnya penanganan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT 182
merupakan hal yang telah diketahui secara luas dan telah menjadi pengetahuan umum (notoire feiten) bahkan telah menjadi pusat perhatian nasional dan dunia internasional; 19. Sementara itu, penanganan yang sangat terlambat, baik penanganan terhadap korban dan potensi korban, penanganan terhadap perlindungan sumber-sumber vital seperti jalan, sumber energi dan sumber ekonomi maupun penanganan atas penghentian semburan lumpurnya dan pengrusakan lingkungannya, telah membuat keadaan menjadi lebih buruk dan korban menjadi lebih besar. Apabila PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT melakukan penanganan secara serius sejak lebih awal maka jumlah korban dan kerugian dapat lebih diminimalisir; 20. Bahkan akibat berlarut-larutnya penanganan, semburan lumpur tersebut telah menimbulkan korban jiwa. Hingga gugatan ini diajukan setidaknya kurang lebih 12 (duabelas) orang meninggal dunia, satu orang hilang, dan belasan lainnya luka-luka akibat ledakan pipa gas Pertamina yang terendam semburan lumpur panas pada tanggal 22 November 2006; 21. Sementara itu, terdapat kewajiban hukum yang dimiliki oleh PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT. Kewajiban hukum ini timbul akibat dari terlanggarnya hak-hak masyarakat yang juga meliputi Hak Asasi Manusia, baik disebabkan oleh terjadinya semburan lumpur maupun oleh ketidakbecusan dan kelalaian penanganannya. Terhadap kelalaian dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT harus terdapat pertanggungjawaban hukum agar peristiwa seperti ini tidak terulang kembali di masa mendatang (prinsip non-recurrence);
FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM 22.. Bahwa sekalipun sejak awal telah dapat diperhitungkan akan menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan hidup dan kemanusiaan, PARA TERGUGAT tidak mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengantisipasi dampak semburan lumpur panas tersebut pada hari-hari awal terjadinya semburan lumpur. Hal ini menunjukkan bahwa PARA TERGUGAT, selaku penyelenggara negara telah bertindak tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya; 23. Bahwa meskipun dampak semburan lumpur jelas-jelas nyata akan memiliki dampak meluas bagi lingkungan hidup dan kemanusiaan, namun tidak ada langkah-langkah konkrit yang cepat dan efektif dari TERGUGAT I selaku kepala pemerintahan yang memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi warga negaranya. TERGUGAT I sebagai kepala Pemerintahan 183
juga bertanggung jawab atas segala kelalaian dan kesalahan yang dilakukan jajaran pemerintahan di bawahnya termasuk TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT VI; 24. Bahwa ketiadaan upaya yang serius, tanggap, cepat dan efektif juga dilakukan oleh TERGUGAT II selaku penanggung jawab pengawasan kegiatan usaha minyak dan gas, TERGUGAT III selaku penanggung jawab jaminan atas kerusakan lingkungan hidup, TERGUGAT IV selaku pelaksana penanggung jawab pengawasan berdasarkan kontrak kerja sama usaha minyak dan gas, TERGUGAT V selaku penanggungjawab kegiatan pemerintahan di daerah Papua, dan TERGUGAT VI selaku penanggungjawab pemerintahan daerah di Kabupaten Amungme; 25. Bahwa fakta menunjukkan perkembangan dampak semburan lumpur semakin membesar setiap harinya. Cakupan luas dan volume yang semakin bertambah dengan cepat sejalan dengan masukan-masukan berbagai ahli mengenai dampak dan bahaya semburan lumpur tersebut secara logis dan akal sehat telah menunjukkan berbahayanya dampak semburan lumpur apabila tidak ditangani secara cepat dan komprehensif; 26. Namun ternyata, TERGUGAT I sebagai kepala pemerintahan selalu terlambat dalam mengeluarkan kebijakannya terkait dalam upaya penanggulangan dampak semburan lumpur yang terjadi. TERGUGAT I tidak peka dan cenderung ragu-ragu dalam bertindak untuk mengatasi dampak semburan lumpur yang semakin berbahaya. Sehingga timbul kecurigaan siapakah yang ingin diselamatkan oleh TERGUGAT I beserta jajaran pemerintahannya: apakah manusia dan lingkungan hidup yang jelas-jelas amat penting? Ataukah pemerintah menganggap lebih penting menyelamatkan perusahaan penanggungjawab kejadian semburan lumpur yakni TURUT TERGUGAT? Atau sumber daya minyak dan gas yang masih terkandung di daerah semburan lumpur agar tetap mendapatkan keuntungan ekonomi?; 27. Di awal-awal kejadian, tidak ada pengerahan ahli-ahli secara optimal untuk mengkaji segala hal terkait penanggulangan dampak yang lebih besar dan tindakan-tindakan darurat lainnya guna meminimalisir korban oleh pemerintah pusat, dimana TERGUGAT I merupakan pemimpin pemerintahan. Sehingga tidak ada penjelasan resmi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai sebab-sebab terjadinya semburan lumpur dan tindakan apa yang harus dilakukan para korban dan potensi korban saat itu. Ketiadaan pengerahan ahli sejak awal ini membuat langkah-langkah penanggulangan menjadi sangat terlambat sehingga tidak lagi efektif dan berakibat pada membesarnya dampak kerugian;
184
28. Di awal-awal kejadian juga tidak ada informasi yang jelas dan jujur mengenai apa yang terjadi sehingga masyarakat tidak mengetahui dan tidak menyadari bahaya akan menghampiri mereka. Ketiadaan peringatan dini mengenai bahaya yang terjadi mengakibatkan jumlah korban tidak dapat diminimalisir; 29. Bahwa keterlambatan penanganan dan ketidakseriusan TERGUGAT I tampak nyata dalam kebijakan yang diambil oleh TERGUGAT I. TERGUGAT I baru mengeluarkan kebijakan yang berskala nasional berupa Keputusan Presiden No. 13 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Amungme pada tanggal 8 September 2006, yakni setelah semburan lumpur berlangsung selama 3 (tiga) bulan 12 (duabelas) hari atau total selama 102 (seratus dua) hari. Padahal pada waktu 102 (seratus dua) hari tersebut telah banyak kejadian yang terjadi dan telah tampak jelas begitu berbahayanya dampak yang timbul dan begitu besarnya penderitaan masyarakat. Pada waktu dikeluarkan kebijakan TERGUGAT I luas semburan lumpur dan dampaknya telah meluas sedemikian besar sehingga kebijakan TERGUGAT I menjadi sangat terlambat dan tidak efektif lagi; 30. Bahwa setelah berjalan, kebijakan TERGUGAT I terbukti tidak mampu mengatasi keadaan, yakni semburan terus terjadi dan tidak ada perubahan berarti bagi penyelamatan manusia dan lingkungan hidup. Barulah pada tanggal 27 September 2006 TERGUGAT I mengambil kebijakan lanjutan dalam rapat kabinet, yang juga sangat terlambat karena baru dikeluarkan setelah semburan lumpur terjadi selama 4 (empat) bulan 1 (satu) hari atau selama 121 (seratus duapuluh satu) hari. Waktu empat bulan yang tersia siakan telah menumpuk berbagai masalah dan berakibat pada semakin menderitanya para korban; 31. Padahal, banyak kejadian pelanggaran hak-hak masyarakat yang berlangsung selama 4 bulan pertama tersebut. Banyak konflik di tengah masyarakat yang panik dan kebingungan, korban terus berjatuhan, rumah, sawah, kebun dan harta benda semakin banyak yang terendam lumpur, sekolah-sekolah terendam sehingga banyak anak-anak terlantar pendidikannya. Keterlambatan penanganan yang serius telah mengakibatkan korban menjadi jauh lebih banyak dibandingkan bila TERGUGAT I beserta jajarannya melakukan tindakan yang segera dan serius; 32. Bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I menjadi tidak efektif karena dikeluarkan sudah sangat terlambat. Apabila TERGUGAT I lebih cepat dan tepat mengeluarkan kebijakan, tentunya dampak dan kerugian tidak sebesar keadaan saat ini dan dapat diminimalisir;
185
33. Bahwa keterlambatan, keragu-raguan dan ketidak jelasan kebijakan pemerintah yang menjadi tanggung jawab TERGUGAT I selaku penanggungjawab pemerintahan telah menimbulkan keresahan bahkan kemarahan masyarakat. Akibatnya, masyarakat menjadi panik karena merasa hak-hak asasinya tidak lagi dapat dijamin dan dilindungi oleh negara; 34. Bahkan hingga saat gugatan ini didaftarkan, semburan lumpur, kerusakan lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat belum teratasi secara optimal. Korban terus saja bertambah dan tidak ada tanda-tanda pemerintah yang dipimpin oleh TERGUGAT I mampu mengatasi keadaan; 35. Adanya korban jiwa semakin menunjukkan ketidakmampuan tersebut, sehingga pemerintah telah lumpuh karena tidak mampu memberikan perlindungan terhadap warga negaranya; 36. Bahwa selanjutnya TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku pembantu Presiden tidak melakukan langkah-langkah nyata, tidak serius dan terlambat dalam mengantisipasi keadaan; 37. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III turut bertanggungjawab atas keterlambatan tindakan TERGUGAT I, karena kedudukan TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai pembantu TERGUGAT I yang memberi masukan serta melaksanakan kebijakan TERGUGAT I; 38. Bahwa TERGUGAT II yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha minyak dan gas yang dilakukan TURUT TERGUGAT tidak melaksanakan tugas dan kewajiban hukumnya dengan baik. TERGUGAT II tidak segera mengambil tindakan efektif padahal segala hal yang terjadi telah dapat diketahui, diukur dan dihitung dampaknya dengan segera, apalagi menjadi tugas TERGUGAT II untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan TURUT TERGUGAT; 39. Bahwa sebagai penanggungjawab kegiatan usaha minyak dan gas, TERGUGAT II seharusnya telah menyadari akan dampaknya dengan segera sesaat setelah kejadian. Apabila TERGUGAT II menjalankan kewajiban hukumnya dengan baik, maka TERGUGAT II sudah melakukan pengerahan ahli-ahli di harihari pertama dan melaporkan keluasan dampaknya kepada TERGUGAT I, sehingga sejak hari-hari awal kejadian telah terdapat suatu upaya komprehensif penanggulangan dampak yang lebih besar berikut langkah-langkah pemulihan yang segera; Namun yang terjadi tidaklah demikian. TERGUGAT II tidak menjalankan tugasnya dengan optimal; 40. Bahwa selanjutnya, TERGUGAT III yang bertanggungjawab menjamin pengelolaan lingkungan hidup tidak melaksanakan tugas dan kewajiban 186
hukumnya dengan baik. TERGUGAT III tidak segera mengambil tindakan efektif padahal jelas-jelas secara nyata dampak meluasnya semburan lumpur telah membuat semburan lumpur tersebut berbahaya bagi kelangsungan lingkungan hidup; 41. Apabila TERGUGAT III menjalankan kewajiban hukumnya dengan baik, maka TERGUGAT IV sejak awal sudah melakukan pengerahan ahli-ahli dan melaporkan berbahayanya dampak semburan lumpur akibat keluasan dampaknya kepada TERGUGAT I, sehingga sejak hari-hari awal telah terdapat suatu upaya komprehensif penanggulangan dampak yang lebih besar berikut langkah-langkah pemulihan yang segera serta upaya penyelamatan korban yang terkena dan akan terkena dampak lumpur panas; 42. Bahwa langkah-langkah kebijakan yang terlambat dan tidak serius yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah mengakibatkan dampak kerugian yang menjadi lebih besar dibandingkan jika PARA TERGUGAT tersebut lebih tanggap dan serius menangani kejadian aquo, dan korban dapat lebih diminimalisir; 43. Bahwa selanjutnya, TERGUGAT IV adalah pihak yang membuat Kontrak Pembagian Produksi atau Production Sharing Contract (“PSC”) dengan TURUT TERGUGAT terkait dengan kegiatan TURUT TERGUGAT dalam eksplorasi minyak dan gas di sumur Banjar Panji yang telah memicu terjadinya semburan lumpur panas; 44. Namun ternyata TERGUGAT IV selaku penanggung jawab langsung pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha hulu berdasarkan kontrak kerjasama tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dengan baik. TERGUGAT IV telah lalai melaksanakan tugasnya tersebut sehingga perbuatan TURUT TERGUGAT yang memicu terjadinya semburan lumpur panas dapat terjadi; 45. Bahwa sebagai pengawas langsung, TERGUGAT IV juga telah lalai melakukan tugasnya terkait dengan penanggulangan segera dan seketika saat terjadinya semburan lumpur di bulan Mei 2006. Seharusnya sesuai dengan kewajibannya, TERGUGAT IV mengawasi segala hal yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT dan mengetahui hal-hal yang terkait dengan keadaan dan kegiatan di areal sumur pengeboran Banjar Panji 1; 46. Bahwa sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan, TERGUGAT IV seharusnya merupakan pihak yang mengetahui sejak awal berbahayanya semburan lumpur yang dipicu oleh kegiatan TURUT TERGUGAT. Namun TERGUGAT IV tidak segera mengambil langkah-langkah cepat dan tanggap sehingga kerugian menjadi jauh lebih besar;
187
47. Bahwa TERGUGAT IV juga telah lalai melakukan pengawasan atas penerapan kaidah keteknikan yang baik oleh TURUT TERGUGAT dalam melaksanakan usahanya sehingga tidak dapat menghindari terjadinya semburan lumpur; 48. Bahwa dengan terjadinya semburan lumpur dan meluasnya dampak semburan lumpur tersebut, TERGUGAT IV telah lalai melakukan pengawasan terhadap usaha dan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat; 49. Bahwa lebih jauh, TERGUGAT IV juga telah melakukan kebohongan publik dengan mengatakan bahwa semburan lumpur panas di areal eksplorasi adalah akibat dari gempa bumi. Kebohongan publik ini dilakukan oleh TERGUGAT IV dalam dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 12 Juni 2006 dan diliput secara luas oleh media massa; 50. Keterangan TERGUGAT IV tersebut merupakan perbuatan yang sengaja untuk menutup-nutupi keadaan sebenarnya, atau setidaknya dikeluarkan tanpa melalui kajian yang mendalam; 51. Bahwa kemudian, TERGUGAT V sebagai penanggungjawab pemerintahan Provinsi Papua dan TERGUGAT VI selaku penanggungjawab pemerintahan Kabupaten Amungme telah lalai melaksanakan kewajiban hukumnya; 52. Bahwa TERGUGAT V dan TERGUGAT VI tidak secara serius menangani para korban, sehingga banyak korban terlantar di pengungsian dan banyak korban lainnya termasuk perempuan dan anak-anak menjadi terlantar; 53. Bahwa fakta menunjukkan korban di pengungsian mengalami penderitaan yang berkepanjangan akibat ketiadaan perhatian yang serius. Para korban yang juga sebagian terdiri dari perempuan, anak-anak dan orang-orang yang berusia lanjut harus tinggal di tempat-tempat pengungsian yang tidak layak. Begitu pula halnya dengan jaminan kehidupan sehari-hari para korban ini, yang jauh dari standar kehidupan yang layak; 54. Bahwa TERGUGAT V dan TERGUGAT VI juga tidak secara serius mencegah meluasnya dampak semburan lumpur. TERGUGAT V dan TERGUGAT VI telah lalai menjamin kelangsungan pemenuhan kebutuhan vital baik kepada para korban maupun kepada masyarakat sekitar yang tinggal di wilayah Papua pada umumnya dan Amungme pada khususnya; 55. Bahwa fakta menunjukkan berbagai sarana vital yang menjadi landasan hidup orang banyak seperti sarana transportasi, energi, dan komunikasi telah rusak dan tidak berfungsi akibat semburan lumpur;
188
56. Bahwa rusaknya dan hancurnya sarana-sarana vital tersebut tidak diantisipasi dengan baik oleh PARA TERGUGAT terutama TERGUGAT V dan TERGUGAT VI sehingga dampaknya tidak dapat diminimalisir. Begitu banyak kegiatankegiatan penting termasuk kegiatan ekonomi dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kelangsungan hidup menjadi terganggu. Jalur transportasi berkali-kali harus ditutup, sumber-sumber energi menjadi terancam dan bahkan tidak berjalan. Akibatnya, dampak semburan lumpur ini semakin meluas, tidak hanya diderita oleh korban lansung yang daerahnya terendam, tetapi juga oleh segenap masyarakat Amungme dan Papua yang bergantung pada sarana-sarana vital tersebut; 57. Bahwa TERGUGAT V dan TERGUGAT VI telah lalai memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat mengenai segala hal yang berkaitan dengan semburan lumpur berikut penanganannya; 58. Bahwa fakta menunjukkan telah terjadi keresahan yang amat berbahaya di kalangan masyarakat yang disebabkan informasi yang tidak jelas. Keresahan ini terbukti menimbulkan benih-benih konflik di tengah masyarakat, bahkan beberapa diantaranya telah mewujud berbentuk konflik horizontal; 59. Bahwa TERGUGAT V dan TERGUGAT VI sebagai pihak yang bertanggungjawab melakukan pengawasan kegiatan usaha yang dilakukan TURUT TERGUGAT juga telah lalai menjalankan kewajibannya sehingga kegiatan yang memicu terjadinya semburan lumpur oleh TURUT TERGUGAT dapat terjadi; 60. Bahwa dengan demikian, perbuatan-perbuatan dan kelalaian PARA TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT VI dan TURUT TERGUGAT, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, telah mengakibatkan semakin parahnya dampak yang terjadi akibat dari semburan lumpur tersebut;
SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM 61. Bahwa Perbuatan-Perbuatan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata. Pasal 1365 KUHPerdata:
“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”
Pasal 1366 KUHPerdata:
“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian ynag disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hatihatinya”. 189
Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata:
“Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawah-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”;
62. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A.Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum” adalah “Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang” . HAK-Hak Asasi Manusia YANG TELAH DILANGGAR 63. Bahwa masyarakat, baik yang menjadi korban langsung dari semburan lumpur panas di Amungme maupun masyarakat luas yang secara tidak langsung terkena dampak semburan lumpur tersebut memiliki hak asasi yang sama sekali tidak boleh dilanggar. Hak Asasi Manusia ini juga telah menjadi hak konstitusional rakyat Indonesia, yang jika dilanggar berarti juga telah melanggar konstitusi. Hak-hak ini antara lain ditegaskan dalam: Pasal 28 A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”
190
Pasal 28C ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”
Pasal 28C ayat (2) UUD 1945: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”
Pasal 28D ayat (2) UUD 1945: ”Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”
Pasal 28F UUD 1945: ”Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
Pasal 28G ayat (1) UUD 1945: ”Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
Pasal 28H ayat (1) UUD 1945: ”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”
Pasal 28H ayat (3) UUD 1945: ”Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”
Pasal 28H ayat (4) UUD 1945: ”Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”;
64. Bahwa selain itu Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjamin hak-Hak Asasi Manusia ini, antara lain:
Pasal 9 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU Hak Asasi Manusia) menyatakan: ”1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.2. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. 3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”
Pasal 11 UU Hak Asasi Manusia: ”Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.” Pasal 12 UU Hak Asasi Manusia: ”Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan Hak Asasi Manusia.”
Pasal 27 UU Hak Asasi Manusia: “Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.”
Pasal 29 UU Hak Asasi Manusia: ”Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.”
Pasal 30 UU Hak Asasi Manusia: ”Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.”
191
192
Pasal 35 UU Hak Asasi Manusia: ”Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya Hak Asasi Manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.”
Pasal 36 UU Hak Asasi Manusia:
”1. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.
2. Tidak boleh seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.”
Pasal 37 UU Hak Asasi Manusia:
”1. Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.”
Pasal 38 UU Hak Asasi Manusia: ”Setiap orang berhak, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.”
Pasal 40 UU Hak Asasi Manusia: ”Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.”
Pasal 41 UU Hak Asasi Manusia:
“1. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.
2. Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.”
Pasal 52 UU Hak Asasi Manusia:
”1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
2. Hak anak adalah Hak Asasi Manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.”
Pasal 59 UU Hak Asasi Manusia: ”Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.”
Pasal 60 UU Hak Asasi Manusia: ”Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.”
Pasal 61 UU Hak Asasi Manusia: ”Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.”
Pasal 62 UU Hak Asasi Manusia: ”Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.”
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB HUKUM PARA TERGUGAT 65. Sementara itu, PARA TERGUGAT sebagai Pemerintah memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan Hak Asasi Manusia. Kewajiban dan tanggung jawab ini tidak hanya amanat undang-undang tetapi bahkan merupakan amanat konstitusi. a. Kewajiban konstitusional PARA TERGUGAT:
Pasal 28I ayat (4) UUD 1945: ”Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”
Pasal 28I ayat (5) UUD 1945: “Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”
Pasal 34 ayat (2) UUD 1945: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”
Pasal 34 ayat (3) UUD 1945: “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”
b. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia meletakkan tanggungjawab kepada PARA TERGUGAT, yakni: Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:
“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terutama menjadi tanggungjawab pemerintah.”
193
194
Pasal 69 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:
“Setiap Hak Asasi Manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya.”
Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:
“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang Hak Asasi Manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”
Pasal 72 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:
“Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.”
c. Berdasarkan UU No 11 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), sebagai negara peserta Kovenan, negara Indonesia yang dijalankan oleh PARA TERGUGAT juga memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kovenan tersebut.
Pasal 2 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Kovenan EKOSOB):
“Negara Pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang diatur dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.” Pasal 6 ayat (1) Kovenan EKOSOB:
“Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini.”
Pasal 7 Kovenan EKOSOB:
“Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, dan khususnya menjamin [...] (b) Kondisi kerja yang aman dan sehat.”
Pasal 9 Kovenan EKOSOB:
“Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial.”
Pasal 11 ayat (1) Kovenan EKOSOB:
“Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus. [...]”
Pasal 12 ayat (1) Kovenan EKOSOB:
“Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental.”
Pasal 13 ayat (1) Kovenan EKOSOB:
“Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. [...]”
Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan termasuk kealpaan berbuat dan kealpaan memenuhi kewajiban hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 jo Pasal 1366 jo Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata;
66. Bahwa TERGUGAT I adalah Presiden Republik Indonesia. Tugas dan kewenangan TERGUGAT I dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Oleh karena itu, tidak terjaminnya hak-hak konstitusional dan hak asasi warga negara merupakan pelanggaran kewajiban hukum TERGUGAT I; 67. Bahwa TERGUGAT I selaku penanggungjawab tertinggi pemerintahan juga telah lalai melaksanakan kewajiban hukumnya untuk menjamin keselamatan warganegaranya dan bertindak sebagaimana layaknya suatu pemerintahan yang bertanggungjawab. Hal mana kelalaian ini telah melanggar tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yakni: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.”; 68. Bahwa dalam menjalankan tugasnya Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUD 1945. Menteri-menteri ini merupakan bagian dari pemerintahan, oleh karenanya kewajiban konsitutisi untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia juga merupakan kewajiban para Menteri. Kemudian, dalam tata pemerintahan, unitunit kerja pendukung jalannya pemerintahan dan pemerintahan-pemerintahan
195
daerah Provinsi dan Kabupaten juga merupakan bagian dari pemerintahan yang juga memiliki kewajiban konsitutisi untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia; 69. Bahwa TERGUGAT II adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang bertugas membantu Presiden menjalankan Pemerintahan dalam bidang pengelolaan energi dan sumber daya mineral di Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas; 70. Bahwa TERGUGAT III adalah Menteri Lingkungan Hidup yang bertugas membantu Presiden menjalankan Pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka 25, Pasal 9 ayat (4), Pasal 11 ayat (1), Pasal 20 ayat (3) dan (4), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 29 ayat (1) UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 71. Bahwa TERGUGAT IV adalah Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Minyak dan Gas yang mengepalai badan pelaksana Minyak dan Gas Bumi. Badan ini merupakan badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu dibidang minyak dan gas bumi sesuai dengan Pasal 1 angka 22, Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 44 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas; dan PP No. 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usahan Hulu Minyak dan Gas Bumi; 72. Bahwa Tergugat V adalah Gubernur Papua yang diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang wajib dilakukan, yang salah satunya meliputi pengendalian lingkungan hidup yang berdampak regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) jo. ayat (2) jo. ayat (3) huruf b UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 73. Bahwa Tergugat VI adalah Bupati Amungme yang diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang wajib yang merupakan bentuk pelayanan dasar yang salah satunya meliputi kesehatan; prasarana dan sarana dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) jo. ayat (2) jo. ayat (3) jo. ayat (4) huruf b dan c UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 74. Bahwa dengan demikian, PARA TERGUGAT telah lalai menjalankan tugas dan kewajiban hukumnya sehingga bertanggungjawab atas segala kerugian yang timbul.
KEWAJIBAN HUKUM DAN TANGGUNGJAWAB TURUT TERGUGAT 75. Bahwa TURUT TERGUGAT juga memiliki kewajiban hukum terkait dengan terjadinya semburan Lumpur dan tidak dapat melepaskan tanggungjawabnya tersebut; 76. Bahwa semburan lumpur panas bersumber di areal ladang eksplorasi sumur pengeboran Banjar Panji yang dilaksanakan oleh TURUT TERGUGAT.
196
Semburan lumpur ini terkait dengan kegiatan Eksplorasi minyak dan gas yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT dan dipicu oleh kegiatan pengeboran yang di areal yang menjadi tanggung jawab TURUT TERGUGAT yakni di sekitar areal ladang eksplorasi gas Rig TMMJ; 77. Bahwa tragedi semburan lumpur panas ini telah mengakibatkan dampak yang besar dan penting bagi lingkungan serta menimbulkan jumlah kerugian amat besar bagi lingkungan hidup dan masyarakat sekitar. Dampak dan kerugian ini telah dikategorikan sebagai dampak dan kerugian yang luar biasa karena telah memporak-porandakan kelangsungan lingkungan hidup dan sumber-sumber penghidupan warga sekitarnya; 78. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan: “Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”; 79. Kemudian Pasal 35 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa : “Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.”; 80. Selanjutnya, Pasal 69 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: “Setiap Hak Asasi Manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.” Sehingga TURUT TERGUGAT-pun juga memiliki kewajiban dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi para korban yang terkena dampak semburan lumpur panas; 81. Bahwa selain itu, sesuai dengan Pasal 35 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di atas, maka TURUT TERGUGAT bertanggungjawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, karena semburan lumpur panas telah mengakibatkan dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup, dimana lingkungan hidup yang bersih dan sehat juga merupakan Hak Asasi Manusia;
197
82. Bahwa sesuai dengan doktrin strict liability (tanggungjawab mutlak) yang dianut Pasal 35 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh Penggugat. Penjelasan Pasal 35 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa “pengertian bertanggung jawab secara mutlak atau strict liability, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Ketentuan ayat ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya.”; 83. Oleh karena itu, untuk meletakkan tanggungjawab atas kerusakan yang berdampak penting dan luas bagi kepentingan lingkupan hidup akibat semburan lumpur panas maka tidak perlu dibuktikan lagi unsur kesalahannya. Sehingga, para pihak yang memiliki kewajiban dan tanggungjawab hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban tanpa perlu Penggugat membuktikan unsur kesalahan. 84. Bahwa dengan demikian, TURUT TERGUGAT sebagai pelaku kegiatan usaha yang telah memicu terjadinya semburan lumpur yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan. TURUT TERGUGAT juga turut bertanggungjawab atas pelanggaran hak-hak masyarakat yang telah dirugikan akibat dampak semburan lumpur ini.
KERUGIAN YANG DITIMBULKAN 85. Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat semburan lumpur panas dan penanganan yang berlarut-larut antara lain mencakup kerugian atas: 1. hak untuk hidup berupa hilangnya nyawa manusia akibat ledakan pipa gas Pertamina pada tanggal 22 November 2006; 2. hak atas kehidupan yang layak berupa menurunnya kualitas kehidupan masyarakat yang menjadi korban langsung semburan Lumpur panas dan korban tidak langsung yakni masyarakat luas yang terkena imbas semburan Lumpur panas; 3. hak atas bebas dari rasa takut yang dialami korban dan potensi korban serta masyarakat di Amungme dan sekitarnya termasuk para nelayan di selat Madura; 4. hak atas perumahan yang dialami para korban yang harus kehilangan tempat tinggalnya akibat semburan Lumpur panas; 5. hak atas pekerjaan berupa hilangnya mata pencaharian dan pekerjaan akibat semburan Lumpur panas; 198
6. hak atas pendidikan berupa hilangnya kesempatan menjalani pendidikan akibat semburan Lumpur panas; 7. hak anak berupa terenggutnya hak-hak anak untuk memperoleh perawatan yang baik dari orang tuanya, untuk bermain dan berkreasi, dan mengikuti pendidikan, akibat semburan Lumpur panas; 8. hak-hak perempuan berupa hilangnya perlindungan kepada perempuan, khususnya anak-anak perempuan dan ibu-ibu akibat semburan Lumpur panas; 9. hak milik berupa hilangnya harta benda milik korban akibat semburan Lumpur panas; Bahwa kerugian-kerugian tersebut secara nyata diketahui umum (notoire feiten) karena telah menjadi pusat perhatian nasional dan hingga kini kerugian terus membesar seiring dengan meluasnya dan belum tertanganinya dampak semburan Lumpur panas; 86. Bahwa kerugian-kerugian berupa terlanggarnya, tidak terlindunginya, dan tidak terpenuhinya hak-Hak Asasi Manusia tersebut memiliki hubungan sebab-akibat dengan perbuatan-perbuatan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT. Semburan Lumpur panas yang dipicu kegiatan usaha TURUT TERGUGAT dan penanganan yang berlarutlarut dan terlambat oleh PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah membuat hak-hak tersebut tidak terlindungi dan terpenuhi.
PERBUATAN PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT MENYEBABKAN KERUGIAN 87. Mengingat bahwa pada saat gugatan ini didaftarkan semburan lumpur masih terus berlangsung, korban masih terus bertambah dan hak-hak korban serta kerusakan lingkungan hidup masih belum dipulihkan, maka kami ajukan permohonan provisi
PERMOHONAN PROVISI 88. Bahwa permohonan provisionil ini didasarkan pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan dalam doktrin maupun SEMA serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia; 89. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas yang menunjukkan sifat darurat perkara aquo maka sambil menunggu putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap segera sebelum perkara disidangkan mohon dalam satu acara kilat (kort geding) ditetapkan satu PUTUSAN PROVISI yang memutus dan menetapkan sebagai berikut: 199
a. Memerintahkan PARA TERGUGAT mengeluarkan kebijakan agar TURUT TERGUGAT mengerahkan segala sumber daya manusia dan dana secara penuh untuk menghentikan dengan segera semburan lumpur dan memulihkan keadaan para korban. b. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk mengeluarkan kebijakan agar TURUT TERGUGAT menghitung segala kerugian yang dialami oleh korban secara detail dan akuntabel sehingga korban dapat memperoleh kembali haknya senilai dengan keadaan semula sebelum datangnya semburan lumpur dan tanggungan penuh selama para korban belum terpenuhi hak-haknya. c. Memerintahkan PARA TERGUGAT dengan kebijakannya untuk menjamin TURUT TERGUGAT akan memulihkan dengan segera hakhak para korban sesuai dengan nilai keadaan semula sebelum terjadinya semburan lumpur ditambah dengan tanggungan penuh selama para korban belum terpenuhi hak-haknya tanpa menunda sedikitpun. d. Memerintahkan PARA TERGUGAT menetapkan batas wilayah dampak semburan lumpur yang jelas didasarkan pada hitungan teknis dari para ahli yang kredibel dan menyatakan daerah tersebut sebagai daerah tanggungan kompensasi untuk kemudian memerintahkan TURUT TERGUGAT memberikan kompensasi kepada seluruh orang yang berada dalam wilayah tersebut dengan nilai diperhitungkan dapat membuat korban hidup lebih dari keadaan sebelumnya. e. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk mengeluarkan kebijakan sesuai wewenangnya untuk menjamin tidak beralihnya aset-aset TURUT TERGUGAT sehingga TURUT TERGUGAT dapat secara penuh memenuhi segala kewajibannya melakukan tindakan pemulihan dan menanggung seluruh biaya yang telah dan akan dikeluarkan oleh PARA TERGUGAT. f. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk memberikan informasi yang transparan agar seluruh masyarakat mengetahui keadaan yang sebenarnya. g. Memerintahkan TERGUGAT I menggunakan kewenangannya untuk memberi perintah kepada penyidik dan pentuntut umum untuk mengusut secara hukum dan melakukan penuntutan hukum terhadap seluruh pihak yang bertanggungjawab termasuk para pimpinan penanggungjawab kegiatan usaha.
200
TUNTUTAN DAN PERMOHONAN Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :
PRIMAIR : 1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; 2. Menyatakan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM; 3. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengeluarkan kebijakan yang memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk memulihkan hak-hak masyarakat korban semburan lumpur panas dengan ketentuan bahwa masyarakat korban memperoleh kembali haknya setara atau lebih baik dengan nilai keadaan semula seperti sebelum terjadinya semburan lumpur panas ditambah dengan tanggungan penuh selama para korban belum terpenuhi hak-haknya; 4. Memerintahkan PARA TERGUGAT mengeluarkan kebijakan agar TURUT TERGUGAT untuk secara bersama-sama segera menghentikan semburan lumpur panas dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia dan mempertimbangkan Hak Asasi Masyarakat termasuk hak atas lingkungan yang sehat; 5. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT mengeluarkan kebijakan yang dapat menjamin secara hukum bahwa TURUT TERGUGAT akan menanggung seluruh biaya yang telah dan akan dikeluarkan terkait dengan upaya penanggulangan semburan Lumpur panas dan pemulihan hak-hak korban; 6. Memerintahkan TERGUGAT I untuk memerintahkan jajaran aparat hukum mengambil tindakan hukum secara tegas, melakukan penegakan hukum dan penuntutan terhadap seluruh pihak yang bertanggungjawab termasuk pimpinan penanggungjawab usaha yang kegiatannya telah memicu terjadinya semburan lumpur panas; 7. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk meminta maaf secara tertulis kepada para korban yang diumumkan melalui 5 (lima) stasiun televisi nasional, 5 (lima) stasiun radio dan 10 (sepuluh) media cetak nasional selama tiga hari berturut-turut yang isinya berbunyi sebagai berikut:
201
“Kami, Presiden RI, Menteri Energi Sumber Daya Mineral RI, Menteri Negara Lingkungan Hidup RI, Ketua Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas RI; Gubernur Papua; Bupati Amungme; Amungme Incorporated, menyatakan penyesalan yang sedalam-dalamnya atas perbuatan melawan hukum yang kami lakukan terkait dengan kelalaian dan kealpaan melakukan kewajiban hukum kami terkait dengan terjadinya semburan lumpur panas yang merenggut Hak Asasi Manusia para korban dan masyarakat Amungme dan sekitarnya, serta membuat kerusakan lingkungan hidup yang memberikan dampak kerugian materil maupun immaterial yang besar dan meluas. Kiranya pernyataan penyesalan atas perbuatan melawan hukum ini menjadi titik awal wujud penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia serta perubahan sistem pengelolaan lingkungan hidup yang bermutu dan berkualitas dengan manfaat yang digunakan sebesarbesarnya bagi hak-hak Warga Negara Indonesia” 8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi; 9. Memerintahkan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar biaya perkara. SUBSIDAIR Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Hormat Kami, Tim Advokasi Korban Kemanusiaan Lumpur Topik , S.H., S.Hum., LL.M,Ipan, S.H., Punuh, S.H., Susi, S.H.,
202
Bahan Bacaan:
unedited version KOMENTAR UMUM No. 03
SIFAT-SIFAT KEWAJIBAN NEGARA ANGGOTA Komite Persatuan Bangsa-bangsa untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya HRI/GEN/1/Rev. 1 at 45 (1994)
Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Komentar Umum 3, Sifat-sifat Kewajiban Negara Anggota (Pasal 2, Paragraf 1 Kovenan) (Sidang Kelima, 1990), Kompilasi Komentar Umum dan Rekomendasi Umum yang diadopsi oleh Lembaga Perjanjian Hak Asasi Manusia, Dok PBB HRI/GEN/1/Rev. 1 at 45 (1994) 1. Pasal 2 mempunyai nilai penting bagi pemahaman Kovenan secara utuh serta harus dianggap mempunyai suatu kaitan dinamis dengan ketentuanketentuan lain yang ada dalam Kovenan. Pasal ini menjelaskan mengenai sifat-sifat kewajiban hukum umum yang harus dilaksanakan oleh negaranegara penandatangan Kovenan. Kewajiban-kewajiban itu termasuk apa yang didefinisikan (sesuai dengan hasil kerja Komisi Hukum Internasional) sebagai kewajiban perilaku dan kewajiban atas hasil. Meski kadang-kadang terdapat penitikberatan terhadap perbedaan antara formulasi yang digunakan dalam ketentuan ini dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik, kesamaan-kesamaan yang signifikan diantara keduanya tidak selalu diakui. Misalnya, meskipun Kovenan menetapkan ketentuan mengenai perwujudan yang bersifat progresif serta mengakui adanya keterbatasan yang diakibatkan oleh kurangnya sumber daya, Kovenan juga membebankan beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan secepatnya. Dari kewajibankewajiban ini, dua diantaranya mempunyai arti penting dalam memahami sifat-sifat kewajiban negara anggota secara tepat. Salah satu diantaranya, yang akan dikaji dalam Komentar Umum yang terpisah, dan akan dibahas sidang keenam Komite, adalah “kewajiban untuk menjamin bahwa” hak-hak yang berkaitan “akan dilaksanakan tanpa diskriminasi...”. 2. Lainnya adalah kewajiban dalam Pasal 2 (1) “untuk mengambil langkahlangkah”, yang dalam arti sesungguhnya tidak dapat dibatasi oleh penafsiranpenafsiran yang lain. Arti sesungguhnya dari frasa ini juga dapat diukur dengan melihat beberapa versi bahasa yang berbeda. Dalam bahasa Inggris, kewajibannya “mengambil langkah-langkah”, dalam bahasa Perancis adalah “melaksanakan” (s’engange...agir) dan dalam bahasa Spanyol adalah “mengambil 203
tindakan-tindakan” (a adoptar medidas). Sehingga, meskipun perwujudan keseluruhan dari hak-hak itu dapat dicapai secara progresif, langkah-langkah menuju pemenuhan itu harus dilakukan dalam waktu yang sesegera mungkin setelah pemberlakuan Kovenan oleh Negara yang berkaitan. Langkah-langkah itu harus dilaksanakan secara seksama, konkrit dan ditujukan secara jelas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Kovenan. 3. Cara-cara yang digunakan untuk memenuhi kewajiban “mengambil langkahlangkah” ini dicantumkan dalam Pasal 2(1), yaitu “semua cara yang dianggap layak, termasuk khususnya pengambilan tindakan-tindakan legislatif”. Komite menyadari bahwa dalam banyak hal, peraturan perundangan sangat dibutuhkan, dan bahkan dalam beberapa kasus tidak bisa ditinggalkan. Misalnya, mungkin akan sangat sulit untuk menentang praktik diskriminasi secara efektif tanpa adanya landasan hukum untuk tindakan-tindakan yang diperlukan. Dalam bidang seperti kesehatan, perlindungan ibu dan anak, dan pendidikan, demikian juga halnya masalah-masalah yang diatur dalam Pasal 6 sampai 9, peraturan perundangan mungkin adalah unsur yang tidak bisa ditinggalkan untuk berbagai tujuan. 4. Komite memperhatikan bahwa Negara-negara anggota secara umum telah secara bersungguh-sungguh menunjukkan beberapa tindakan legislatif yang telah mereka ambil dalam permasalahan ini. Meski demikian, Komite ingin menekankan bahwa, pengambilan tindakan legislatif ini, seperti yang diharapkan oleh Kovenan, bukanlah merupakan kewajiban terakhir Negara anggota. Malahan, frasa “semua cara yang dianggap layak” haruslah diberikan arti yang sesungguhnya. Meskipun setiap Negara anggota harus memutuskan cara mana yang paling layak dilaksanakan untuk setiap hak itu dalam suatu kondisi tertentu, “standar kelayakan” dari cara ini tidak selalu timbul dengan sendirinya. Oleh karena itu, diharapkan laporan dari Negara anggota akan menunjukkan bukan hanya tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan, tetapi juga landasan yang mereka anggap paling “layak” untuk keadaan tersebut. Meski demikian, keputusan terakhir mengenai apakah seluruh tindakan yang layak itu telah dilaksanakan adalah merupakan keputusan Komite. 5. Diantara tindakan yang dianggap layak, selain peraturan perundangan, adalah ketentuan mengenai ganti rugi yudisial yang berkaitan dengan hak-hak itu, ketentuan mana dianggap dapat diterima dalam sistem hukum nasional. Komite mencatat bahwa pemenuhan hak-hak yang diakui, tanpa diskriminasi, akan sering meningkat dengan baik, melalui ketentuan-ketentuan yudisial atau ganti rugi efektif lainnya. Sesungguhnya, Negara-negara anggota yang menjadi penandatangan dari Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik telah diwajibkan (sesuai dengan Pasal 2 (paragraf 1 dan 3), Pasal 3 dan 26) dari Kovenan itu untuk 204
menjamin bahwa setiap orang yang haknya atau kebebasannya ( termasuk hak atas perlakuan yang sama dan non-diskriminasi) yang diakui oleh Kovenan itu telah terlanggar, “akan mendapatkan ganti rugi yang efektif” (Pasal 2(3) (a)). Selain itu, banyak ketentuan dalam Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, termasuk Pasal 3, 7(a)(i), 8, 10(3), 13(2)(a),(3) dan (4) serta Pasal 15 (3) yang mungkin dapat segera dilaksanakan oleh lembaga yudisial atau lembaga lain di banyak sistem hukum nasional. Pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan semacam ini secara inheren tak bisa terlaksana tidak akan bisa bertahan. 6. Ketika suatu kebijakan khusus yang ditujukan untuk perwujudan hak-hak yang diatur dalam Kovenan telah ditetapkan dalam bentuk peraturan perundangan, Komite minta untuk diberi informasi mengenainya, diantaranya, apakah kebijakan itu menciptakan hak bertindak atas nama perorangan atau kelompokkelompok yang merasa bahwa hak-hak mereka belum terwujudkan secara penuh. Dalam kasus dimana pengakuan konstitusional telah diberikan kepada hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tertentu, atau dimana ketentuan-ketentuan dalam Kovenan telah dimasukkan secara langsung ke dalam hukum nasional, Komite berharap untuk mendapatkan informasi mengenai sejauh mana hakhak ini dapat diterima secara hukum (misalnya, apakah bisa digugat/dituntut di depan sidang pengadilan). Komite juga ingin menerima informasi khusus apabila dalam suatu waktu ketentuan-ketentuan konstitusional mengenai hakhak ekonomi, sosial dan budaya telah mengalami pelemahan atau perubahan yang signifikan. 7. Tindakan-tindakan yang juga dianggap “layak” untuk pemenuhan Pasal 2(1) termasuk, meskipun tidak terbatas pada, tindakan-tindakan administratif, finansial, pendidikan dan sosial. 8. Komite mencatat bahwa usaha-usaha untuk “mengambil langkah dengan semua tindakan yang dianggap layak termasuk khususnya pengambilan tindakan legislatif” tidaklah membutuhkan suatu bentuk pemerintahan atau sistem ekonomi tertentu untuk digunakan sebagai sarana pelaksanaan langkahlangkah tersebut, hanya bila sistem itu bersifat demokratis dan oleh karena itu seluruh Hak Asasi Manusia dihormati. Sehingga, dalam tataran sistem politik dan ekonomi Kovenan adalah netral dan prinsip-prinsipnya tidak bisa secara cepat dijelaskan sebagai hanya didasarkan pada kebutuhan terhadap, atau keinginan atas adanya sistem sosialis atau kapitalis, atau gabungan diantaranya, dijalankan secara terpusat, kebebasan ekonomi, atau atas pendekatan-pendekatan tertentu lainnya. Dalam hal ini, komite menegaskan kembali bahwa hak-hak yang tercantum dalam Kovenan bisa diwujudkan dalam sistem ekonomi dan politik yang berbeda-beda dengan syarat bahwa sifat 205
saling bergantung dan ketakterpisahan dari kedua jenis Hak Asasi Manusia, seperti ditegaskan dalam pembukaan Kovenan, diakui dan direfleksikan dalam sistem-sistem tersebut. Komite juga mencatat keterkaitan dalam hal ini dengan hak-hak asasi yang lain, dan khususnya hak atas pembangunan. 9. Kewajiban atas hasil yang utama yang dicerminkan oleh Pasal 2 (1) adalah untuk mengambil langkah “dengan tujuan untuk mencapai secara progresif perwujudan penuh dari hak-hak yang diakui” dalam Kovenan. Kata-kata “perwujudan progresif” sering digunakan untuk menjelaskan maksud dari frasa ini. Konsep perwujudan progresif menunjukkan kesadaran atas fakta bahwa perwujudan penuh dari seluruh hak-hak ekonomi sosial dan budaya umumnya tidak bisa dicapai dalam jangka waktu yang singkat. Dalam pegertian ini, kewajiban ini berbeda secara signifikan dengan apa yang tercantum dalam Pasal 2 Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik dimana termasuk suatu kewajiban untuk menghormati dan menjamin pelaksanaan hak-hak dalam Kovenan itu dengan segera. Bagaimanapun juga, fakta bahwa perwujudan bertahap, atau dengan kata lain secara progresif, telah diatur dalam Kovenan tidak bisa diartikan sebagai meniadakan kewajiban dalam arti yang seutuhnya. Ini dalam satu pihak adalah suatu sarana fleksibel yang diperlukan, menggambarkan realita dari dunia nyata dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh negara-negara dalam menjamin perwujudan penuh Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Di fihak lain, frasa itu harus dipahami dalam lingkup tujuan keseluruhan, atau dasar alasan, dari Kovenan yaitu untuk membentuk kewajiban-kewajiban bagi negara-negara anggota dengan tujuan perwujudan penuh dari hak-hak yang tercantum di dalamnya. Oleh karena itu, Kovenan membebankan suatu kewajiban untuk bergerak secara cepat dan seefektif mungkin menuju tujuan itu. Kemudian segala tindakan yang bersifat retrogresif (kemunduran) dalam hal ini membutuhkan suatu pertimbangan yang hati-hati dan memperoleh pembenaran dengan acuan keseluruhan hak yang diatur dalam Kovenan dan dalam konteks bahwa seluruh sumber daya yang tersedia telah dipergunakan. 10. Berdasarkan atas banyak pengalaman yang didapatkan oleh Komite, juga oleh lembaga yang mendahuluinya, melalui lebih dari satu dekade memeriksa laporan Negara-negara anggota, Komite berpendapat bahwa kewajiban pokok minimum untuk menjamin pemenuhan, setidaknya, tingkat terendah dari setiap hak-hak itu adalah merupakan kewajiban dari seluruh Negara anggota. Sehingga misalnya suatu Negara anggota dimana banyak orang mengalami kesulitan mendapatkan bahan makanan pokok, perawatan kesehatan dasar, perumahan dasar, atau pendidikan dasar, maka sepertinya, Negara tersebut gagal memenuhi kewajibannya seperti yang digariskan oleh Kovenan. Jika Kovenan dipahami dengan pengertian bahwa tidak perlu memenuhi kewajiban-
206
kewajiban inti itu, maka pengertian seperti itu jelas-jelas meniadakan landasan falsafahnya. Dalam pengertian yang sama, harus dicatat pula bahwa semua pemeriksaan tentang apakah suatu negara telah memenuhi kewajiban inti minimumnya atau tidak harus mempertimbangkan keterbatasan sumber daya di negara itu. Pasal 2 (1) mewajibkan setiap negara anggota untuk mengambil langkah-langkah yang perlu “dengan seluruh sumber daya yang ada padanya”. Dalam rangka mengaitkan antara kegagalannya untuk memenuhi kewajiban minimumnya dengan keterbatasan sumber daya, suatu negara anggota harus bisa menunjukkan bahwa segala usaha telah dilakukan dengan menggunakan semua sumber daya yang ada padanya untuk memenuhi, sebagai prioritas, kewajiban-kewajiban minimum itu. 11. Meski demikian, Komite ingin menekankan bahwa meskipun terdapat suatu kekurangan sumber daya yang nyata, negara anggota tetap berkewajiban untuk terus menerus menjamin kemungkinan paling luas atas pemenuhan hak-hak itu dalam keadaan yang demikian. Kemudian, kewajiban untuk memantau perkembangan perwujudan, atau lebih khususnya tidak ter perwujudankannya, Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta untuk menyusun strategi dan program untuk mempromsikannya, tidak bisa ditiadakan sebgai akibat dari keterbatasan sumber daya itu. Komite telah membahas permasalahanpermasalahan ini dalam komentar umum 1 (1989). 12. Pada saat yang sama, Komite menegaskan fakta bahwa, meskipun dalam keadaan keterbataan sumber daya yang bersifat gawat, apakah disebabkan oleh suatu proses penyesuaian, resesi ekonomi, atau oleh faktor-faktor lain, kelompok-kelompok rentan dalam komunitas tetap bisa, atau lebih tepatnya harus, dilindungi dengan pelaksanaan program yang secara relatif tidak membutuhkan banyak biaya. Untuk mendukung pendekatan ini, Komite mengambil catatan dari analisa UNICEF yang berjudul : “Adjusment with a human face : protecting the vulnerable and promoting growth”69, analisa UNDP dalam Human Development Report 199070 , serta analisa Bank Dunia dalam World Development Report 199071. 13. Unsur terakhir dari Pasal 2 (1) yang harus diperhatikan adalah, bahwa seluruh anggota harus “mengambil langkah-langkah, secara individual dan melalui kerjasama dan bantuan Internasional, terutama dalam konteks ekonomis dan teknis...”.Komite mencatat bahwa frasa “dengan seluruh sumber daya yang dari padanya” dimaksudkan oleh para perancang Kovenan dengan mengacu
69 G.A. Cornia , R. Jolly and F. Stewart, ed., Oxford, Clarendon Press, 1987. 70 Oxford, Oxford University Press, 1990. 71 Oxford, Oxford University Press, 1990.
207
baik kepada sumber daya domestik negara maupun sumber daya yang berasal dari bantuan maupun kerjasama Internasional. Kemudian peran pokok dari kerjasama semacam itu dalam memfasilitasi perwujudan penuh hak-hak ini lebih jauh ditekankan dengan ketentuan-ketentuan spesifik yang diatur dalam Pasal 11, 15, 22 dan 23. Pada Pasal 22 Komite telah memberikan perhatian, dalam komentar umum 2 (1990), terhadap beberapa kesempatan dan tanggung jawab dalam kaitannya dengan kerjasama Internasional. Pasal 23 juga secara spesifik menunjukkan bahwa “pemberian bantuan teknis” juga aktivitas-aktivitas yang lain, sebagai salah satu cara “tindakan Internasional untuk pemenuhan hakhak yang diakui oleh ...”. 14. Komite ingin menekankan bahwa sesuai dengan Pasal 55 dan 56 Piagam PBB, dan prinsip-prinsip yang diakui dalam hukum Internasional, dan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kovenan, kerjasama Internasional untuk pembangunan, dan oleh karenanya untuk perwujudan dari, Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya, adalah kewajiban dari segala Bangsa. Kewajiban ini khususnya dibebankan kepada negara-negara yang mampu memberikan bantuan kepada negara lain. Komite secara khusus mencatat pentingnya Deklarasi Hak atas Pembangunan yang diadopsi oleh Sidang Umum dalam Resolusinya nomor 41/128 tanggal 4 Desember 1986, dan keinginan agar negara-negara anggota mematuhi seluruh prinsip yang diakui di dalamnya. Komite menekankan bahwa dalam hal ketiadaan suatu program bantuan dan kerjasama Internasional aktif oleh negara-negara yang bisa melaksanakannya, perwujudan penuh dari Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya akan tetap menjadi suatu harapan yang tak terpenuhi di banyak negara lainnya. Dalam hal ini Komite mengingatkan kembali pada komentar umumnya nomor 2 (1990).
208
PEDOMAN MAASTRICHT TENTANG PELANGGARAN HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 1997
Pendahuluan Pada peringatan ulang tahun ke-10 Kaidah-kaidah Limburg tentang Pelaksanaan Kovenan Internasional untuk Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (selanjutnya disebut Kaidah Limburg), sekelompok ahli yang terdiri lebih dari 30 orang bertemu di Maastricht pada 22-26 Januari 1997 dalam sebuah pertemuan yang diadakan oleh Komisi Internasional Ahli Hukum (Jenewa, Swiss), Lembaga Hak Asasi Manusia Urban Morgan (Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat), dan Pusat Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Maastricht (Belanda). Tujuan pertemuan ini adalah untuk menguraikan Kaidah Limburg, mengingat sifat dan ruang lingkup pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya serta tanggapan dan penanganan yang tepat. Seluruh peserta menyetujui secara bulat untuk mengikuti pedoman yang mereka pahami merupakan refleksi evolusi hukum internasional sejak 1986. Pedoman ini dirancang untuk digunakan oleh semua pihak yang memperhatikan pengertian dan penentuan pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya serta menyediakan penanganan lanjutan dalam pengawasan dan keputusan tertentu dari badan-badan di tingkat nasional, regional, dan internasional.
Arti penting dari hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sejak Kaidah Limburg disetujui tahun 1986, kondisi ekonomi dan sosial telah merosot ke tingkat yang membahayakan nasib lebih dari 1,6 milyar orang, dan kondisi-kondisi itu juga berkembang semakin memburuk dengan amat cepat bagi seperempat penduduk dunia72.Jurang antara orang kaya dan miskin menjadi berlipat dua dalam tiga dekade terakhir, seperlima penduduk terkaya menerima 85%. Dampak dari kesenjangan ini terhadap kehidupan manusia -- terutama yang paling miskin -- merupakan hal yang dramatis dan menjadikan dinikmatinya hak ekonomi, sosial, dan budaya suatu khayalan untuk sebagian besar umat manusia. Sejak berakhirnya Perang Dingin berlangsung suatu kecenderungan di seluruh bagian dunia untuk mengurangi peran Negara dan menggantungkan diri pada pasar untuk 72
UNDP, Laporan Pembangunan Manusia 1996, alinea 29.
209
memecahkan masalah kesejahteraan manusia, yang seringkali merupakan tanggapan atas kondisi yang diciptakan oleh pasar dan lembaga keuangan internasional dan nasional dan dalam usaha untuk menarik investasi dari perusahaan multinasional yang memiliki kekayaan dan kekuatan yang melebihi kekayaan dan kekuatan sejumlah negara. Tak dapat lagi diterima begitu saja bahwa pelaksanaan hak ekonomi, sosial, dan budaya merupakan hal yang secara signifikan tergantung pada tindakan yang diambil oleh Negara, meskipun sebagai suatu soal hukum internasional, negara pada akhirnya tetap bertanggung jawab untuk menjamin pelaksanaan hak-hak ini. Sekalipun tuntutan untuk menangani pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya menjadi lebih rumit oleh kecenderungan ini, adalah lebih mendesak ketimbang sebelumnya untuk menangani hak-hak ini lebih serius lagi, dan oleh karena itu, untuk menangani pertanggung jawaban pemerintah atas kegagalannya untuk memenuhi kewajibannya di bidang tersebut. Juga terjadi perkembangan penting di bidang hukum yang memajukan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sejak 1986, termasuk munculnya yurisprudensi Panitia Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan disahkannya berbagai perangkat, seperti revisi Piagam Sosial Eropa 1996 dan Protokol Tambahan pada Piagam Eropa yang Menyediakan Sistem Pengaduan Kolektif, dan Protokol San Salvador pada Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia dalam Bidang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 1988. Berbagai pemerintahan telah membuat komitmen tegas untuk menangani hak ekonomi, sosial, dan budaya secara lebih efektif dalam rangka tujuh Pertemuan Puncak Sedunia PBB (1992-1996). Apalagi ada potensi untuk pertanggungjawaban yang lebih baik bagi pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya melalui pengajuan Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Kemajuan penting dalam gerakan masyarakat - warga nasional serta organisasi nonpemerintah di tingkat regional dan internasional di bidang ekonomi, sosial, dan budaya telah terjadi. Kini tak terbantahkan bahwa seluruh Hak Asasi Manusia merupakan hal yang tak terpisahkan, saling tergantung, saling berhubungan dan sama pentingnya bagi martabat manusia. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab tidak hanya terhadap pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya, tapi juga terhadap pelanggaran hakhak sipil dan politik. Seperti halnya dalam kasus hak sipil dan politik, kegagalan Negara peserta untuk memenuhi kewajiban terhadap suatu perjanjian yang menyangkut hak ekonomi, sosial, dan budaya, berdasarkan hukum internasional, merupakan pelanggaran terhadap
210
perjanjian tersebut. Dibangun berdasarkan Kaidah-kaidah Limburg73, pertimbanganpertimbangan di bawah ini terutama berhubungan dengan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (selanjutnya disebut ‘Kovenan’). Tetapi, kedua hal tersebut sama relevannya terhadap interpretasi dan pelaksanaan norma-norma lain dari hukum internasional dan domestik di bidang hak ekonomi, sosial, dan budaya.
Arti pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya Kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi Seperti hak sipil dan politik, maka hak ekonomi, sosial, dan budaya membebankan pada Negara tiga jenis kewajiban yang berbeda; kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi. Kegagalan dalam melaksanakan salah satu kewajiban ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Kewajiban untuk menghormati mengharuskan Negara menahan diri untuk tidak campur tangan dalam dinikmatinya hak ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi, hak untuk mendapatkan perumahan dilanggar, apabila Negara tersangkut dalam penggusuran paksa secara sewenang-wenang. Kewajiban untuk melindungi mengharuskan Negara untuk mencegah pelanggaran hak tersebut oleh pihak ketiga. Sehingga, kegagalan untuk memastikan pengusaha swasta memenuhi standar dasar tenaga kerja dapat berarti pelanggaran terhadap hak untuk bekerja atau hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil dan menyenangkan. Kewajiban untuk memenuhi mengharuskan Negara untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum dan semua hak tersebut. Dengan demikian, kegagalan Negara-negara untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada yang membutuhkan berarti sebuah pelanggaran.
73. Kaidah Limburg yang berhubungan adalah sebagai berikut: 70. Kegagalan Negara Pihak untuk memenuhi kewajiban yang terdapat di Kovenan, di bawah hukum internasional, merupakan pelanggaran Kovenan. 71. Dalam menentukan apa yang berarti dalam kegagalan memenuhi, harus diingat bahwa Kovenan memberikan kepada Negara Pihak keleluasaan dalam memilih cara untuk melaksanakan tujuan tersebut, dan bahwa faktor-faktor di luar kekuasaan yang dapat dipertanggungjawabkaan dapat berakibat buruk terhadap kapasitasnya dalam melaksanakan hak tersebut. 72. Negara Pihak melakukan pelanggaran terhadap Kovenan, antara lain, jika: a) Negara gagal meletakkan dasar yang harus diambil oleh Kovenan; b) Negara gagal menyingkirkan hambatan secara cepat yang merupakan kewajiban Negara untuk menyingkirkannya supaya hak tersebut dapat segera dilaksanakan. c) Negara gagal melaksanakan tanpa penundaan hak yang diharuskan oleh Kovenan untuk segera dijalankan; d) Negara dengan sengaja gagal memenuhi standar kemajuan minimum yang diterima secara internasional; e) Negara melakukan pembatasan terhadap hak yang diakui Kovenan dan tidak mengikuti Kovenan; f) Negara memundurkan dengan sengaja atau menghentikan hak yang sedang berlangsung, kecuali Negara bertindak dalam batasan yang diijinkan Kovenan atau Negara berbuat hal itu karena kekurangan sumber daya atau sebab di luar kendali; g) Negara gagal menyerahkan laporan yang diatur dalam Kovenan. 73. Sejalan dengan hukum internasional, setiap Negara Pihak pada Kovenan mempunyai hak untuk menyampaikan pandangan bahwa Negara Pihak lain tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kovenan dan membawanya untuk menjadi perhatian Negara Pihak yang bersangkutan. Setiap perdebatan yang mungkin terjadi harus diselesaikan sejalan dengan peraturan hukum internasional yang relevan, berhubungan dengan penyelesaian perdebatan secara damai.
Teks lengkap Kaidah Limburg dipublikasikan di: UN Doc. E/CN.4/1987/17. Tambahan: Human Rights Quartely, Vol. 9, 1987, h. 122-135; Review of the Internasional Commision of Jurists. No. 37, Desember 1986, h.43-55.
211
Kewajiban perilaku dan kewajiban hasil Kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi, masing-masing mengandung unsur kewajiban mengenai perilaku dan mengenai hasil. Kewajiban mengenai perilaku membutuhkan tindakan yang diperhitungkan dengan cermat untuk melaksanakan dipenuhinya suatu hak tertentu. Dalam kasus hak atas kesehatan, contohnya, kewajiban perilaku dapat mencakup penerimaan dan pelaksanaan rencana kegiatan untuk mengurangi tingkat kematian kaum ibu. Kewajiban mengenai hasil mengharuskan Negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar substantif terinci. Berkenaan dengan hak kesehatan, misalnya, kewajiban mengenai hasil mengharuskan penurunan kematian kaum ibu pada tingkat yang telah disetujui dalam Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan di Kairo pada 1994 dan Konperensi Perempuan se-Dunia di Beijing pada 1995.
Batas keleluasaan Seperti halnya kasus hak sipil dan politik, Negara menikmati batas keleluasaan untuk memilih cara guna melaksanakan kewajibannya masing-masing. Kebiasaan Negara dan penerapan norma hukum terhadap kasus-kasus dan keadaan-keadaan konkrit oleh badan-badan pemantau perjanjian internasional maupun oleh pengadilan domestik, telah memberi sumbangan pada perkembangan standar minimum universal dan pengertian umum mengenai jangkauan, sifat, dan batasan mengenai hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kenyataan bahwa pelaksanaan penuh dari hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kenyataan bahwa pelaksanaan penuh dari hak ekonomi, sosial, dan budaya hanya dapat dicapai secara progresif, yang dalam kenyataannya juga berlaku bagi sebagian besar hak sipil dan politik, tidak merubah sifat kewajiban hukum dari Negara-negara yang mensyaratkan agar langkah tersebut diambil secepatnya dan langkah lainnya secepat mungkin. Oleh karena itu, beban terletak pada Negara untuk menunjukkan kemajuan yang terukur ke arah pelaksanaan sepenuhnya dari hak tersebut Negara tidak dapat mempergunakan ketetapan “pelaksanaan progresif” (progressive realization) dalam Pasal 2 Kovenan sebagai dalih untuk mengelakkan pelaksanaan hal-hal tersebut. Negara juga tidak dapat membenarkan penghinaan atau pembatasan hak-hak yang diakui dalam Kovenan karena perbedaan latar belakang sosial, agama, dan budaya.
Kewajiban pokok minimum Pelanggaran terhadap persetujuan terjadi ketika suatu negara gagal memenuhi apa yang diacu Panitia tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagai kewajiban dasar minimum untuk menjamin dipenuhinya, paling sedikit, tingkat esensial minimum dari masing-masing hak. Jadi misalnya, salah satu Negara Pihak yang penduduknya dalam jumlah besar tidak memperoleh bahan makanan pokok, perawatan kesehatan
212
dasar esensial, perlindungan dan perumahan, atau bentuk pendidikan paling dasar, merupakan pelanggaran berat terhadap Kovenan74. Kewajiban dasar minimum seperti itu berlaku terlepas dari ketersediaan sumber daya negara bersangkutan atau factor dan kesulitan lain apapun.
Ketersediaan sumber daya Dalam banyak kasus, pemenuhan kewajiban semacam itu dijalankan oleh banyak Negara dengan relatif mudah, dan tanpa keterlibatan sumber daya yang besar. Namun dalam kasus lain, pelaksanaan penuh hak-hak tersebut dapat bergantung pada ketersediaan sumber daya keuangan dan material yang cukup. Meskipun demikian, sebagaimana disebutkan dalam Kaidah Limburg 25-28, dan dikuatkan oleh pembangunan yurisprudensi Panitia tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, kelangkaan sumber daya tidak membebaskan Negara dari kewajiban minimum tertentu berkaitan dengan pelaksanaan hak ekonomi, sosial, dan budaya.
Kebijakan negara Suatu pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya terjadi ketika Negara menempuh, lewat perbuatan atau tidak melakukan perbuatan, suatu kebijakan atau praktik yang secara sengaja bertentangan atau mengabaikan kewajiban yang ada dalam Kovenan, atau gagal untuk mencapai standar pelaksanaan atau hasil yang diwajibkan. Lebih lanjut, setiap diskriminasi yang didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau paham lain, asal bangsa atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain dengan tujuan atau pengaruh yang menghapus atau menghalangi pemenuhan atau pelaksanaan hak ekonomi, sosial, budaya yang setara, merupakan pelanggaran terhadap Kovenan.
Diskriminasi gender Diskriminasi terhadap perempuan dalam kaitannya dengan hak yang diakui dalam Kovenan, dipahami berdasarkan standar persamaan bagi perempuan menurut Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Standar tersebut menghendaki penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk diskriminasi gender yang timbul dari perbedaan sosial, budaya dan kelemahan struktural lainnya.
74. Lihat Panitia Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Komentar Umum No.39 (Bagian Kelima, 1990) UN Doc. E/1991/23. Lampiran 111 alinea 10.
213
Ketidakmampuan memenuhi Dalam menentukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan mana yang termasuk pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya, penting untuk membedakan antara ketidakmampuan dan keengganan Negara untuk melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian. Negara yang menyatakan dirinya tidak sanggup melaksanakan kewajibannya karena alasan-alasan di luar kekuasaannya mempunyai beban untuk membuktikan bahwa memang hal itu benar adanya. Penutupan sementara lembaga pendidikan karena gempa bumi, sebagai contoh, merupakan keadaan di luar kendali Negara, sementara penghapusan rencana keamanan sosial tanpa program pengganti yang memadai dapat menjadi contoh dari keengganan Negara itu untuk memenuhi kewajibannya.
Pelanggaran melalui tindak perbuatan Pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya dapat terjadi melalui tindakan langsung Negara atau pihak lain yang tidak diatur secara memadai oleh Negara. Contoh pelanggaran semacam ini termasuk: Penghapusan secara formal atau penundaan undang-undang yang penting bagi kelanjutan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya yang dinikmati saat ini; Pengingkaran aktif atas hak tersebut bagi individu atau kelompok tertentu, entah melalui diskriminasi undang-undang ataupun paksaan; Dukungan aktif atas tindakan yang diambil pihak ketiga yang tidak sejalan dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya; Pemberlakuan undang-undang atau kebijakan yang jelas-jelas tidak sejalan dengan kewajiban hukum yang sudah ada sebelumnya sehubungan dengan hak-hak ini, kecuali jika hal ini dilakukan dengan tujuan dan akibat yang meningkatkan persamaan dan memperbaiki pelaksanaan hak ekonomi, sosial, dan budaya bagi kelompok rentan; Pelaksanaan tindakan yang berlaku surut secara sengaja yang menurunkan tingkat di mana setiap hak tersebut dijamin; Hambatan yang diperhitungkan, atau penghentian, terhadap kemajuan pelaksanaan secara bertahap atas hak-hak yang dilindungi Kovenan, kecuali jika Negara bertindak dalam batasan yang diijinkan oleh Kovenan atau Negara bertindak begitu karena kekurangan sumber daya atau keadaan di luar kendali; Pengurangan atau pengalihan pengeluaran publik khusus, ketika pengurangan atau pengalihan tersebut berakibat pada tidak dipenuhinya hak tersebut dan tidak dibarengi oleh tindakan yang cukup untuk menjamin penghasilan minimum bagi setiap orang.
214
Pelanggaran karena tak bertindak Pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya dapat juga terjadi karena tak melakukan suatu tindakan atau kegagalan Negara untuk mengambil tindakan lebih lanjut yang perlu atas kewajiban hukum. Contoh dari pelanggaran tersebut termasuk: Kegagalan untuk mengambil langkah tepat seperti yang disyaratkan oleh Kovenan; Kegagalan untuk merubah atau mencabut undang-undang yang jelas-jelas tidak sesuai dengan kewajiban terhadap Kovenan; Kegagalan untuk memberlakukan undang-undang atau melaksanakan kebijakankebijakan yang dirancang untuk melaksanakan ketetapan dalam Kovenan; Kegagalan untuk mengatur kegiatan dari perorangan atau kelompok sehingga mencegah mereka agar tidak melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya; Kegagalan memanfaatkan pemaksimalan sumber daya yang tersedia ke arah pelaksanaan penuh dari Kovenan; Kegagalan memantau pelaksanaan hak ekonomi, sosial dan budaya, termasuk perkembangan dan penerapan kriteria dan indikator untuk menilai kepatuhan terhadap pelaksanaannya; Kegagalan untuk menghilangkan dengan segera hambatan di mana Negara yang bersangkutan berkewajiban untuk menghilangkannya, sehinga memungkinkan dipenuhinya dengan segera hak-hak yang dijamin oleh Kovenan; Kegagalan untuk melaksanakan tanpa ditunda-tunda lagi, hak yang dikehendaki oleh Kovenan untuk segera dilaksanakan; Kegagalan untuk memenuhi standar minimum pencapaian yang diterima dunia internasional secara umum yang berada dalam kekuasaan Negara untuk memenuhinya; Kegagalan suatu Negara untuk memperhitungkan kewajiban hukum internasionalnya dalam bidang hak ekonomi, sosial, dan budaya ketika mengadakan perjanjian bilateral dan multilateral dengan Negara lain, organisasi internasional, atau perusahaan multinasional.
Pertanggungjawaban atas pelanggaran pertanggungjawaban negara Pada kaidahnya, pelanggaran yang dimaksudkan pada bagian II tak dapat dipisahkan dengan Negara yang juridiksinya mencakup wilayah dimana pelanggaran tersebut terjadi. Akibatnya, merupakan tanggung jawab Negaralah untuk menerapkan
215
mekanisme untuk memperbaiki pelanggaran seperti itu, termasuk memantau penyelidikan, penuntutan, dan ganti rugi bagi para korban.
Dominasi atau pendudukan asing Di bawah kondisi dominasi asing diingkarinya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya mungkin tak dapat dipisahkan dengan perilaku Negara yang melaksanakan kontrol efektif atas wilayah yang bersangkutan. Ini benar terjadi di bawah kondisi kolonialisme, bentuk-bentuk lain dominasi asing dan pendudukan militer. Kekuatan yang mendominasi atau yang menduduki memikul tanggung-jawab atas pelanggaran terdapat hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ada pula keadaan-keadaan, dimana beberapa Negara bersama-sama melakukan pelanggaran atas hak ekonomi, sosial, dan budaya. Perbuatan oleh satuan-satuan bukan negara Kewajiban untuk melindungi mencakup tanggung jawab Negara untuk memastikan bahwa pihak swasta atau perorangan, termasuk perusahaan transnasional dimana mereka mempunyai yurisdiksi, tidak meniadakan hak-hak perorangan atas ekonomi, sosial, dan budaya. Negara bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya yang timbul dari kegagalan untuk melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap tingkah laku para pelaku non Negara tersebut.
Perbuatan oleh organisasi internasional Kewajiban Negara untuk melindungi hak ekonomi, sosial, dan budaya juga meluas ke partisipasinya dalam organisasi internasional, dimana Negara-negara itu bertindak bersama-sama. Sangat penting bahwa Negara-negara menggunakan pengaruhnya untuk memastikan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak timbul dari program dan kebijakan organisasi-organisasi dimana mereka adalah anggotanya. Dihapuskannya pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi internasional, termasuk lembaga keuangan internasional, untuk memperbaiki kebijakan dan tindakan mereka sehingga tidak menyebabkan hilangnya hak ekonomi, sosial, dan budaya. Negara-negara Anggota dari organisasi semacam itu, secara sendiri-sendiri atau melalui badan-badan yang memerintah, maupun sekretariat serta lembaga swadaya masyarakat harus mendorong dan menggeneralisasikan kecenderungan dari beberapa organisasi semacam ini untuk meninjau ulang kebijakan dan program mereka dengan mempertimbangkan masalah mengenai hak ekonomi, sosial, dan budaya, terutama ketika kebijakan dan program ini dilaksanakan di negara yang kekurangan sumber daya untuk melawan tekanan dari lembaga internasional terhadap pembuatan keputusan yang mempengaruhi hak ekonomi, sosial, dan budaya.
216
Korban Pelanggaran Perorangan dan kelompok Seperti halnya pada kasus hak sosial dan politik, perorangan maupun kelompok dapat menjadi korban pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kelompok tertentu dalam hal ini menderita karena kerugian yang tidak seimbang seperti misalnya kelompok berpenghasilan rendah, perempuan, penduduk suku-suku pribumi, masyarakat terjajah, pencari suaka, pengungsi dan orang-orang yang terusir dari tempat tinggalnya, kaum minoritas, orang tua, anak-anak, petani tak bertanah, orang cacat, dan tuna wisma.
Sanksi Kriminal Para korban pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya seharusnya tidak menghadapi sanksi kriminal semata-mata karena status mereka sebagai korban, contohnya, lewat undang-undang yang mengkriminalkan orang hanya karena tidak mempunyai rumah. Demikian pula tidak seorang pun harus dihukum karena menuntut hak ekonomi, sosial, dan budaya.
Upaya pemulihan dan tanggapan lainnya terhadap pelanggaran Akses pada upaya pemulihan Setiap orang atau kelompok yang menjadi korban pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial, atau budaya harus memiliki akses kepada badan pengadilan yang efektif atau upaya pemulihan lain yang tepat baik di tingkat nasional maupun internasional.
Ganti rugi yang memadai Semua korban pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya berhak atas ganti rugi yang memadai, yang dapat berupa ganti rugi, kompensasi, rehabilitasi dan kepuasan serta jaminan bahwa tak akan ada pengulangan pelanggaran lagi.
Tiada sanksi resmi bagi pelanggaran Mahkamah nasional dan lembaga lain harus memastikan bahwa keputusan yang mereka buat mungkin tidak menghasilkan sanksi resmi bagi pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional dari Negara yang bersangkutan. Paling tidak mahkamah nasional harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum Hak Asasi Manusia internasional dan regional yang relevan sebagai bantuan interpretasi dalam membuat setiap keputusan yang berhubungan dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya.
217
Lembaga nasional Badan promosi dan pemantauan seperti lembaga-lembaga ombudsman nasional dan komisi Hak Asasi Manusia, harus menegur pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya yang sama tegasnya seperti mereka menegur pelanggaran hak sipil dan politik.
Penerapan perangkat hukum internasional di dalam negeri Pemasukan atau penerapan langsung perangkat hukum internasional yang mengakui hak ekonomi, sosial, dan budaya dalam tatanan hukum nasional akan penting artinya untuk mendorong ruang lingkup dan efektivitas tindakan perbaikan dan harus didorong dalam semua hal.
Impunitas Negara harus mengembangkan tindakan efektif untuk meniadakan kemungkinan impunitas terhadap setiap pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya dan untuk menjamin bahwa tidak seorangpun yang mungkin bertanggung jawab terhadap pelanggaran hak tersebut memiliki kekebalan terhadap tanggung jawab perbuatannya.
Peranan profesi hukum Untuk mencapai pengadilan yang efektif dan upaya perbaikan lain bagi korban pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, pengacara, hakim, pengambil putusan pengadilan, asosiasi pengacara, dan masyarakat hukum pada umumnya harus memberi perhatian yang lebih besar terhadap pelanggaran ini dalam melaksanakan profesi mereka, seperti yang direkomendasikan oleh Komisi Internasional Ahli Hukum dalam Deklarasi Bangalore dan Rencana Aksi tahun 1994.75
Pelapor khusus Untuk lebih memperkuat mekanisme internasional yang berhubungan dengan pencegahan, peringatan awal, pemantauan dan memperbaiki akibat pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya, Komisi Hak Asasi Manusia PBB harus menunjuk pelapor khusus tematis dalam bidang ini.
Standar baru Untuk memperjelas lebih jauh isi dari kewajiban yang harus dilakukan Negara untuk menghormati, melindungi, dan melaksanakan hak ekonomi, sosial, dan budaya,
75. Dicetak ulang dalam: ICJ review, No. 55, Desember 1995, hal. 219 - 227
218
negara dan badan internasional yang tepat harus secara aktif menempuh penerapan standar-standar baru tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya yang khas, khususnya hak untuk bekerja, hak atas pangan, perumahan, dan kesehatan.
Protokol pilihan Protokol pilihan yang mengurus keluhan perorangan dan kelompok dalam kaitannya dengan hak-hak yang diakui dalam Kovenan harus dilaksanakan dan diratifikasi tanpa penundaan. Protokol opsional yang diusulkan pada Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan harus memastikan bahwa ada perhatian yang sama atas pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya, dan lagipula, pertimbangan harus diberikan kepada penyusunan rancangan prosedur keluhan opsional berdasarkan Konvensi tentang Hak Anak.
Pendokumentasian dan pemantauan Pendokumentasian dan pemantauan pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya harus dijalankan oleh para pelaku yang terkait, termasuk LSM, pemerintah nasional, dan organisasi internasional. Merupakan hal yang tak dapat diabaikan bahwa organisasi internasional yang bersangkutan menyediakan dukungan yang diperlukan bagi pelaksanaan perangkat hukum internasional di bidang ini. Mandat dari Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mencakup dimajukannya hak ekonomi, sosial, dan budaya dan adalah penting sekali bahwa langkah efektif diambil secepatnya dan bahwa staf yang memadai serta sumber daya keuangan disediakan untuk tujuan ini. Lembaga khusus dan organisasi internasional lainnya yang bekerja di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sebagai hak dan, badan-badan yang belum melakukannya harus mengerahkan usaha untuk menanggapi pelanggaran terhadap hak-hak ini.
219
Kegiatan 4: Ceramah “ Justisiabilitas Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Peran Pengadilan dalam Perlindungan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya” Tujuan 1. Peserta memahami tanggung jawab negara dan sifatnya dalam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dan apa itu hak ekonomi, sosial dan budaya; 2. Peserta memahamai justisiabilitas dan masalahnya dalam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya; 3. Peserta memahami peranan pengadilan dan kerumitan kerangka hukum Indonesia untuk menegakkan hak ekonomi, sosial dan budaya melalui pengadilan; 4. Peserta memahami bagaimana melaksanakan ketentuan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi dan instrumen internasional Hak Asasi Manusia melalui pengadilan
Waktu 90 menit
Deskripsi 10 menit
Bagian A
Pengantar Fasilitator
1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan hal yang akan dicapai dalam sesi; 2. Fasilitator menjelaskan metode yang digunakan
70 menit
Bagian B
Ceramah dan tanya jawab
1. Mintalah kepada narasumber untuk menjelaskan: • tanggung jawab negara dan sifatnya dalam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dan apa itu hak ekonomi, sosial dan budaya; • justisiabilitas dan masalahnya dalam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya; • peranan pengadilan dan kerumitan kerangka hukum Indonesia untuk menegakkan hak ekonomi, sosial dan budaya melalui pengadilan; • bagaimana melaksanakan ketentuan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi dan instrumen internasional Hak Asasi Manusia melalui pengadilan 2. Mintalah kepada para peserta untuk bertanya kepada narasumber
220
10 menit
Bagian C
Penutup Fasilitator
Fasilitator membuat ringaksan dan catatan penting hasil diskusi akhir mengenai “Justisiabilitas Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Peran Pengadilan dalam Perlindungan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya”
Penjelasan Ringkas 1. Apakah Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Justiciable? Pertanyaan tentang justisiabilitas hak ekonomi, sosial dan budaya dibahas dalam pembahasan Kovenan. Komisi Hak Asasi Manusia mengambil suara dan setuju untuk mengeluarkan resolusi yang menyatakan bahwa hak ekonomi, sosial dan budaya tidak justiciable. Sebagian kecil Negara berpandangan bahwa hak-hak tersebut justiciable. Meskipun setengah abad telah berlalu, sampai saat ini masih tidak ada kesepakatan dalam praktik berkaitan dengan kompetensi pengadilan domestik harus atau seharunya mengajudikasi pengaduan dugaan pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya. Ketidakpastian ini digarisbawahi dalam Workshop on the Justiciability of Economic, Social and Cultural Rights, yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss, pada February 2001. Lokakarya ini diselenggarakan oleh Komisariat Tinggi Hak Asasi Manusia PBB dan the International Commission of Jurists. Seperti ditunjukkan oleh laporan-laporan yang disampaikan dalam Lokakarya, pengadilan domestik diminta berkaitan dengan meningkatnya frekuensi tuntutan untuk memproses hukum hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, misalnya hak atas tempat tinggal yang layak dan hak persaman di depan hukum. Mempertimbangkan bersama dengan analisa obyektif hak-hak yang ada dalam Kovenan, evolusi ini memperlihatkan bahwa isu justisiabilitas tidaklah mudah dan bahwa keputusan apakah hak-hak khusus membutuhkan tinjauan hukum mungkin lebih berkaitan dengan kepraktisan daripada ketepatan makna dalam hukum (law stricto sensu). Hal yang hampir sama menunjukkan bahwa argumen yang sama juga diterapkan dalam beberapa hal dalam wilayah hak sipil dan politik. Pertanyaan berkaitan dengan sahnya pelaksanan kekuasaan darurat oleh Pemerintah saat krisis telah sering dinyatakan sebagai non-justiciable. Akan tetapi Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa dan Amerika secara khusus telah memperlihatkan bahwa pengumuman keadaan darurat dan dijatuhkannya pembatasan yang luar biasa (extraordinary) terhadap pelaksnaan Hak Asasi Manusia dalam pengurangan kewajiban hukum internasional adalah isu justiciable yang harus dikaji dalam hubungannya dengan kewajiban perjanjian Negara. Berkaitan dengan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Komite yang kompeten telah menetapkan pertanyaan tentang justisiabilitas berkaitan dengan peran pemulihan hukum dalam Komentar Umum No. 9. Meskipun Komite mempertimbangkan bahwa
221
“hak atas pemulihan legal yang efektif tidak boleh ditafsirkan sebagai selalu pemulihan yudisial’ , dan bahwa pemulihan administratif akan dalam banyak kasus, cukup, Komite juga berpandangan bahwa “ kapan saja hak-hak yang ada dalam Kovenan tidak akan dapat efektif tanpa peran dari penegak hukum, maka pemulihan yudisial diperlukan.” Dalam Komentar Umumnya, Komite menyesalkan bahwa kontras dengan hak-hak sipil dan politik, “asumsi seringkali dibuat”, bahwa pemulihan yudisial tidaklah esensial; berkaitan dengan pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya, meskipun “kesenjangan ini tidaklah ditunjukkan baik melalui sifat hak maupun ketentuan-ketentuan Kovenan”. Komite mencatat bahwa telah jelas “bahwa Komite berpandangan banyak ketentuan-ketentuan yang dapat dilaksanakan secara segera”, misalnya Pasal 3, Pasal 7 (a) huruf i, Pasal 8, Pasal 10 ayat (3), Pasal 13 ayat (2) huruf a, Pasal 13 ayat (3), Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (3). Ketentuan-ketentuan ini yang dikutip oleh Komite memuat hak-hak berikut: • Hak atas kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam penimatan hak- Pasal 3; • Hak atas upah adil dan remunerasi yang setara untuk pekerja dengan nilai setara- Pasal 7(a)(i); • Hak untuk membentuk serikat pekerja yang berfungsi secara bebas; hak untuk mogok– Pasal 8; • Hak atas perlindungan dan bantuan khusus bagi ana-anak dan remaja yang dilaksanakan tanpa diskriminasi- – Pasal 10 (3); • Hak atas wajib belajar bagi pendidikan dasar secara cuma-cuma– Pasal 13 (2) (a); • Hak orang tua atau wali yang disahkan menurut hukum untuk memilih sekolah bagi anakanak mereka selain sekolah negeri untuk menjamin pendidikan agama dan moral sesuai dengan keyakinan mereka- Pasal 13(3); • Hak individu dan badan untuk menetapkan dan melaksanakan lembaga pendidikannya sesuai dengan standar hukum –Pasal 13 (4) • Kebebasan atas kegiatan kreatif dan penelitian ilmu pengetahuan dan yang sangat penting– Pasal 15(3) Tentang isu justisiabilitas hak-hak yang dimuat dalam Kovenan Internasional hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Komite menambahkan bahwa “ adalah penting dalam hal ini untuk membedakan antara justisiabilitas (yang merujuk pada perkara yang secara tepat diselesaikan oleh pengadilan) dengan norma-norma yang dengan sendirinya dapat dilaksanakan (self-executing /dapat diterapkan oleh pengadilan tanpa elaborasi lebih lanjut). Sementara pendekatan umum dari setiap sistem hukum perlu untuk diperhitungkan, tidak ada hak yang ada dalam Kovenan yang tidak dapat , berdasarkan sebagian besar sistem hukum yang ada di dunia, dianggap memiliki dimensi penting justisiabilitas. Oleh karena itu kadang-kadang disarankan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan alokasi sumber daya diberikan kepada otoritas politik daripada pengadilan. Sementara kompetensi dari cabang-cabang pemerintahan harus dihormati, adalah tepat untuk mengakui bahwa pengadilan secara umum telah terlibat dalam hal-hal yang penting yang memiliki implikasi
222
pada sumberdaya. Ditetapkannya klasifikasi yang rigid atas hak ekonomi, sosial dan budaya yang meletakkan hak-hak tersebut, melampaui jangkauan pengadilan menjadi hal yang serampangan dan tidak sesuai dengan prinsip bahwa dua jenis hak adalah tidak terpisahkan dan saling bergantung. Hal itu juga akan membatasi secara drastis kapasitas pengadilan dalam melindungi hak dari kelompok paling rentan dan tidak beruntung dalam masyarakat. Berkaitan dengan sifat self-executing dari ketentuan dalam Kovenan, Komite menunjukkan bahwa “Kovenan tidaklah mengingkari kemungkinan bahwa hak yang ada dalam Kovenan dapat dianggap self-executing dalam sistem dimana pilihan itu diperbolehkan. Memang saat dirumuskan, upaya untuk memasukkan ketentuan khusus dalam Kovenan yang kemudian dianggap “non-self-executing” sangat keras ditolak. Komite terus menyatakan bahwa “dalam banyak negara, penetapan apakah ketentuan perjanjian itu dengan sendirinya dapat langsung dilaksanakan merupakan urusan pengadilan, bukan ekeskutif atau pun legislatif. Untuk berfungsinya secara efektif, pengadilan yang relevan harus sadar akan sifat dan implikasi dari kovenan dan peran penting dari penulihan yudisial dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Pemerintah yang terlibat dalam sidang pengadilan haruslah memajukan penafsiran hukum domestik yang melaksanakan kewajiban Kovenan. Pelatihan para penegak hukum haruslah memperhitungkan sepenuhnya justisiabilitas Kovenan. Terutama penting untuk menghindari asumsi apriori bahwa norma-norma harus ditetapkan sebagai non-self-executing. Dalam kenyataannya, banyak dari norma tersebut dinyatakan dalam rumusan yang jelas dan spesifik seperti dalam perjanjian Hak Asasi Manusia lainnya. Pertanyaan mengenai apakah hak ekonomi, sosial dan budaya membutuhkan penetapan yudisial dapat dirumuskan sebagai berikut: Bukan sifat hak ekonomi, sosial dan budaya maupun rumusan Kovenan Internasional hak Ekonomi, Sosial dan Budaya atau travaux préparatoires -nya yang harus digunakan untuk mengingkari justisiabilitas hak-hak tersebut. Sebaliknya, banyak aspek hak-hak tersebut yang membutuhkan penetapan yudisial. Negara pihak pada Kovenan harus menyediakan pemulihan yudisial bagi dugaan pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya kapan saja langkah tersebut diperlukan bagi penegakannya secara efektif. Pemulihan tersebut harus ada sejalan dengan pemulihan edministratif yang layak. Dianggapnya hak ekonomi, sosial dan budaya sebagai non-justiciable merupakan pengingkaran bahwa tidak dapat dipisahkannya dan tidak saling bergantungnya hak-hak tersebut dengan hak sipil dan politik.
223
Dapat Dituntutnya Hak Asasi Manusia secara Hukum (Justiciability) Istilah justiciability bermakna dapat dituntutnya Hak Asasi Manusia secara hukum dan ditetapkan oleh para hakim (Scheinin 2001: 29). Artinya bila sebuah pelanggaran atas hak tertentu terjadi, maka dapat dilakukan penyelesaian secara yudisial melalui pengadilan (Eide 2001: 25). Contoh yang paling gamblang adalah pelanggaran atas hak hidup yang pelanggaran atasnya dikriminalkan dan mekanisme perlindungannya secara langsung dilakukan melalui pengadilan. Begitu pula pelanggaran hak sipil dan politik lainnya, seperti penganiayaan atau perkosaan yang melanggar integritas fisik seseorang, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme hukum. Sementara itu berkaitan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya, karena perwujudannya dinyatakan secara bertahap, memang ‘dapat dituntutnya pelanggaran hak di hadapan pengadilan’ (justiciability) dipertanyakan. Namun dinyatakan oleh beberapa ahli bahwa beberapa aspek dari hak ekonomi, sosial dan budaya misalnya berkaitan dengan pelaksanaan prinsip non-diskriminasi bersifat justiciable (Scheinin 2001: 32-34). Kalangan NGOs pun sudah banyak mengadukan pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya langsung ke pengadilan. Di Indonesia, upaya-upaya tersebut di antaranya adalah gugatan mengunakan format citizen law suit untuk tragedi Nunukan. Sembilan pejabat pemerintah digugat karena dinilai lamban dalam menangani tragedi Nunukan 2002 yaitu ketika TKI Indonesia dideportasi secara massal dari Malaysia. Gugatan dikabulkan oleh PN Jakarta Pusat, namun kemudian kalah dalam tingkat banding (Citizen Law Suit “Kasus Nunukan Kalah di Tingkat Banding”, Hukum Online, 27 November 2006). Contoh lain, pada tahun 2000 sejumlah NGOs menjadi kuasa hukum 5000 tukang becak yang menggugat Gubernur DKI Jakarta saat itu, Sutiyoso. Mereka menilai Sutiyoso melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum dalam Wilayah DKI Jakarta. Dengan dasar peraturan tersebut, tukang becak dilarang beroperasi di jalan-jalan di Jakarta. Gugatan tersebut dimenangkan oleh PN Jakarta Pusat dan penggugat dapat melaksanakan pekerjaan sebagai penarik becak di jalan-jalan permukiman dan pasar (PN Jakarta Pusat Menangkan Tukang Becak, Kompas 1 Agustus 2000).
Sumber: Modul KID 2.
Peranan Pengadilan dan Penegak Hukum dalam Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; Pelajaran yang dapat Ditarik
Profesi penegak hukum memiliki peran yang sangat penting bagi pemajuan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Peran ini terutama sangat penting bagi kelompok paling rentan dalam masyarakat. Meskipun banyak negara dimana penegak hukum enggan untuk mengajudikasi dugaan pelanggaran hak-hak tersebut dengan dasar bahwa hal itu harusnya ditangani oleh eksekutif, pengurangan peran ini nampak tidak dapat dipertahankan. Tanpa menyimpulkan bahwa setiap isu berkaitan dengan pelaksanaan hak ekonomi, sosial dan budaya membutuhkan penetapan yudisial, adalah jelas bahwa banyak negara melakukannya dan ada banyak pemulihan yudisial yang efektif terutama bagi kaum miskin dan rentan. Kelompok ini tidak memiliki pilihan dalam keputusasaan mereka selain mengambil langkah hukum untuk melindungi hak-hak mereka.
224
225
226
Struktur Program
Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum dan Pengarusutamaan HAM di Papua Program ini dimulai sejak tahun 2010 awal dan berakhir di awal tahun 2012. Untuk memastikan setiap aktivitas dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan, maka dalam program ini dibentuk dua lapis badan dalam struktur program, yang terdiri dari Dewan Penasehat Program, dan Pelaksana Program. Dewan Penasehat Program memiliki peranan yang sangat berarti dalam implementasi program ini, yaitu memberikan arahan, masukan dan saran pada tiap tahap pelaksanaan kegiatan, termasuk perumusan modul/ panduan pelatihan HAM ini. Program ini terlaksana ”dibawah payung” Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan mendapat dukungan dari Dept. of. US. Federal.
Dewan Penasehat Program 1. Djoko Sarwoko, SH.,MH. 2. Professor David Cohen 3. Irjen.Pol.Drs. Lalu Suprapta 4. Drs. Dindin Sudirman Bc.IP.,Msi. 5. Ifdhal Kasim, SH. 6. Prof.Dr. Harkristuti Harkrisnowo 7. Asmara Nababan 8. Dr. Marzuki Darusman 9. Dr. Sidney Jones 10. Agus Widjojo 11. Abdul Haris Semendawai, SH.,L.LM. 12. Sylvanna Maria 13. Indriaswati Dyah Saptaningrum, SH.,L.LM. 14. Supriyadi Widodo Eddyono, SH.
Pelaksana Program Koordinator : Aviva Nababan Pelaksana : Wahyu Wagiman, SH., Anggara, SH., Ikhana Indah, SH., Adiani Viviana, SH., Moraldo H Siagian SH., Jeremiyah Limbong SH, Diyah Stiawati, SH., Rina Erayanti, Spd. Katarina Toja SE.
Sekretariat Jl. Siaga II No.31 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan INDONESIA - 12510 Tel: +62 21 7972662, 79192564, +62 21 7810265 Fax: +62 21 79192519, +61 21 7810265 E-mail :
[email protected],
[email protected]
227
228
PROFIL ELSAM
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Institute for Policy Research and Advocacy), disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentukPerkumpulan, yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hakHak Asasi Manusia pada umumnya – sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi Hak Asasi Manusia (HAM).
VISI Terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati Hak Asasi Manusia.
MISI Sebagai sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) yang memperjuangkan Hak Asasi Manusia, baik hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tak terpisahkan.
KEGIATAN UTAMA: 1. Studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada Hak Asasi Manusia; 2. Advokasi Hak Asasi Manusia dalam berbagai bentuknya; 3. Pendidikan dan pelatihan Hak Asasi Manusia; dan 4. Penerbitan dan penyebaran informasi Hak Asasi Manusia
PROGRAM KERJA: 1. Meniadakan kekerasan atas HAM, termasuk kekerasan atas HAM yang terjadi di masa lalu dengan aktivitas dan kegiatan yang berkelanjutan bersama lembaga-lembaga seperjuangan lainnya.
229
2. Penguatan Perlindungan HAM dari Ancaman Fundamentalisme Pasar, Fundamentalisme Agama, dan Komunalisme dalam Berbagai Bentuknya. 3. Pembangunan Organisasi ELSAM melalui Pengembangan Kelembagaan, Penguatan Kapasitas dan Akuntabilitas Lembaga.
STRUKTUR ORGANISASI: Badan Pengurus: Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara I Bendahara II
: Sandra Moniaga, S.H. : Ifdhal Kasim, S.H. : Roichatul Aswidah, M.Sc. : Ir. Suraiya Kamaruzzaman, LL.M. : Abdul Haris Semendawai S.H., LL.M.
Anggota Perkumpulan: Abdul Hakim G. Nusantara, S.H., LL.M.; I Gusti Agung Putri Astrid Kartika, M.A.; Ir. Agustinus Rumansara, M.Sc.; Hadimulyo; Lies Marcoes, M.A.; Johni Simanjuntak, S.H.; Kamala Chandrakirana, M.A.; Maria Hartiningsih; E. Rini Pratsnawati; Ir. Yosep Adi Prasetyo; Francisia Saveria Sika Ery Seda, Ph.D.; Raharja Waluya Jati; Sentot Setyasiswanto S.Sos.; Tugiran S.Pd.; Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A.
Badan Pelaksana: Direktur Eksekutif : Indriaswati Dyah Saptaningrum, S.H., LL.M. Deputi Direktur Pembelaan HAM untuk Keadilan : Wahyu Wagiman, S.H. Deputi Direktur Pengembangan sumberdaya HAM : Zainal Abidin, S.H. Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan : Otto Adi Yulianto, S.E. Kepala Divisi Informasi dan Dokumentasi : Triana Dyah, S.S. Staf: Ahmad Muzani; Andi Muttaqien, S.H.; Elisabet Maria Sagala, S.E.; Elly F. Pangemanan; Ester Rini Pratsnawati, S.E.; Ikhana Indah Barnasaputri, S.H.; Khumaedy; Kosim; Maria Ririhena, S.E.; Paijo; Rina Erayanti, S.Pd.; Siti Mariatul Qibtiyah; Sukadi; Wahyudi Djafar, S.H.; Yohanna Kuncup Yanuar Prastiwi.
Alamat
Jl. Siaga II No.31 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan INDONESIA - 12510 Tel: +62 21 7972662, 79192564 Fax: +62 21 79192519 E-mail :
[email protected] Web page: www.elsam.or.i
230
PROFIL ICJR
Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, berdiri pada tahun 2007, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia saat ini adalah meningkatnya kejahatan dengan kekerasan. Mulai dari kejahatan ringan hingga pada kejahatan yang paling serius yang menjadi concern seluruh umat manusia. Sementara itu disi lain, sistem pengendalian dan penanggulangan kejahatan yang ada selama ini tidak di rancang untuk menjawab konteks perkembangan kejahatan yang dihadapi Indonesia saat ini. Lebih spesifik lagi, sistem peradilan pidana belum lagi disentuh dengan terencana dan sistematis untuk menjawab tantangan baru tersebut. Akibatnya fenomena main hakim sendiri sering terlihat di Indonesia. Keadaan yang dipaparakan diatas jelas membawa implikasi terhadap akselerasi jalannya proses transisi ke demokrasi. Oleh karena itu, untuk melapangkan jalan menuju demokrasi , sistem peradilan pidana harus pula ikut direformasi dengan suatu grand design yang jelas. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun the Rule of Law, dan demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep the Rule of Law. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan Hak Asasi Manusia dengan demikian “condition sine qua non” dengan proses pelembagaan demokratisasi dimasa transisi saat ini. Langkah-langkah dalam melakukan transformasi sistem peradilan pidana menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut dengan memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap rule of law dan secara bersamaan membangun budaya Hak Asasi Manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR.
TUJUAN Memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan yang lebih baik dibidang peradilan pidana, baik dalam kerangka legalnya maupun dalam kerangka prevensi kejahatan (crime – preventaton policies) ; Memberikan kontribusi dalam konteks reformasi institusi-institusi yang terkait dengan bekerjanya sistem peradilan pidana, yakni kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pemasyarakatan (correction), dan lembaga perlindungan saksi ; Membantu meningkatkan kapasitas dan mentransformasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar kedalam institusi-institusi peradilan pidana ; Memberikan wadah dan sarana bagi civil society terlibat secara konstruktif dalam upaya mereformasi sistem peradilan pidana.
231
FOKUS PROGRAM v Melakukan analisis, riset, dan membantu perumusan kebijakan atau legislasi dibidang peradilan pidana (policy advocacy) ; v Melakukan pelatihan dan penguatan bagi institusi-institusi peradilan pidana dalam kerangka mengimplementasikan kebijakan-kebijakan baru yang mereformasi sistem peradilan pidana ; v Melakukan monitoring dan observasi terhadap kinerja masing-masing institusi peradilan pidana. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemasyarakatan hingga kepada lembaga perlindungan saksi ; v Menerbitkan laporan penelitian atau analisis buku pedoman bagi institusi-institusi peradilan pidana, materi-materi pelatihan terhadap mereka serta publik yang lebih luas ; v Mengadakan seminar, konferensi, briefing, dan memberikan presentasi berkaitan dengan isu reformasi sistem peradilan pidana ; v Memberikan dukungan litigasi melalui penulisan amicus curiae (sahabat pengadilan), dan pengajuan Judicial Review perundang-undangan ke Mahkamah Konstitusi
KERJASAMA DAN MITRA ICJR bekerja berbasiskan kerjasama dengan stakeholders yang luas, meliputi masyarakat, organisasi non pemerintah, asosiasi-asosiasi professional, media, departemen-departemen pemerintah, dan komisi-komisi negara. Dengan kerjasama ini diharapkan terbangun kemitraan untuk mereformasi sistem peradilan pidana. Dalam membangun kerjasama yang dimaksud ICJR mengenamangkan startegi bekerja membantu institusi-institusi peradilan pidana dari dalam (working from the within), sekaligus menjaga otonominya sebagai lembaga kajian independen.
STRUKTUR ORGANISASI ANGGOTA PERKUMPULAN Abdul Haris Semendawai, SH.,L.LM., Ifdhal Kasim, SH., Sriyana, SH.,L.LM.,DFM., Supriadi Widodo Eddyono, SH., Syahrial Martanto Wiryawan, SH., Wahyu Wagiman, SH., Anggara, SH., Adiani Viviana, SH.
BADAN PENGAWAS Ketua : Abdul Haris Semendawai, SH.,L.LM., Sekretaris : Sriyana, SH.L.LM.,DFM., Anggota : Ifdhal Kasim, SH.
232
BADAN PENGURUS Ketua : Anggara, SH., Sekretaris : Syahrial Martanto Wiryawan, SH., Bendahara : Wahyu Wagiman, SH., Anggota : Supriadi Widodo Eddyono, SH.
BADAN PELAKSANA Sekretaris Eksekutif : Adiani Viviana, SH., Manajer Keuangan dan Kesekretariatan : Katarina Wea Toja, SE., Staff : Sufriadi, SHI., SH. Luthfy Andrian Putra, Tobias Bata Pela
SEKRETARIAT Jalan Cempaka No. 4 Poltangan Pasar Minggu Jakarta Selatan INDONESIA 12530 Telepon/ Fax : 62-21 7810265, email :
[email protected], Website : www.icjr.or.id
233
234
PROFIL WCSC
Didirikan pada tahun 2000 di UC Berkeley, War Crimes Studies Center (WCSC) adalah organisasi penelitian berbasis universitas yang bertujuan untuk memajukan supremasi hukum, akuntabilitas dan Hak Asasi Manusia di berbagai tempat di dunia, terutama dalam masyarakat paska konflik. War Crimes Studies Center berusaha mewujudkan misinya dengan melakukan kegiatankegiatan di empat wilayah kerja: v Pemantauan Persidangan dan Penelitian ; v Pengembangan Pengarsipan Data ; v Pendidikan dan Penjangkauan Masyarakat Sipil ; v Pengembangan Kapasitas Sektor Keadilan Melalui pemantauan persidangan yang independen, konsultasi profesional dan lokakarya serta pelatihan substantif bagi pada petugas di sektor keadilan, WCSC mendukung dan membantu memajukan kerja-kerja sistem peradilan domestik, mahkamah-mahkamah internasional, maupun komisi-komisi Hak Asasi Manusia di Easia, Afrika dan Eropa. Organisasi ini berkomitmen lebih jauh untuk meningkatkan kesadaran dan meningkatkan diskursus tentang perkembangan-perkembangan baru di bidang Hak Asasi Manusia dan hukum humaniter. WCSC telah menjadi pusat sumber data publik yang signifikan untuk studi pengadilan kejahatan perang, dimana mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum dapat menggunakan teknologi-teknologi terbaru untuk mengakses arsip data mulai dari Perang Dunia II sampai dengan persidangan-persidangan tindak pidana internasional komtemporer. Dengan sumber daya manusia yang terdiri dari staff inti berjumlah kecil yang terdiri dari pengacara, akademisi, peserta magang dan relawan, WCSC memfokuskan penggunaan sumber dayanya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang membawa perubahan yang berarti dalam masyarakat-masyarakat paska konflik yang berusaha untuk menyelesaikan kekerasan di masa lalu dan memberikan kepada warganya keadilan dan akuntabilitas. WCSC berusaha untuk mengidentifikasi kebututuhan proses keadilan paska konflik yang seringkali diabaikan di negarar-negara seperti Timor Timur, Indonesia, Rwanda, Sierra Leone, dan Kamboja.
235
Kami bekerja untuk membantu pengadilan dan mekanisme keadilan transisional lainnya untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi dan menyedikan informasi dan analisa obyektif kepada para pihak yang berkepentingan di tingkat nasional maupun internasional tentang kegiatan dan kinerja lembaga-lembaga dan mekanisme-mekanisme keadilan transisional tersebut.
236
237
