KOPERASI & UKM
No. 01 - Maret.2017
KOPERASI
Ekonomi Berkeadilan
H.03 Jurus Jitu Reformasi Koperasi
@KemenkopUKM LPDB Turunkan suku bunga.
TGH M. Zainul Majdi: “KUKM harus jadi aktor utama ekonomi”.
[ Daftar isi ] 7
2 DAFTAR ISI 3 LIPUTAN KHUSUS 6 KELEMBAGAAN 7 PEMBIAYAAN 8 PRODUKSI & PEMASARAN Ukm Indonesia Akan Pameran di World Trade Center Beijing
Bisnis Hijab Intan Hapsari, Menepis Gengsi Meraup Mimpi.
D
inamika sosial saat ini semakin berkembang diiringi dengan teknologi yang semakin canggih. Platform online yang memungkinkan setiap orang dapat mengaksesnya kapanpun dan dimana pun. Di lain sisi, di saat media berkembang dan tumbuh di era globalisasi ini, menjadikan kebutuhan sebuah lembaga ikut berperan dalam memberikan diversifikasi berita melalui media. Keadaan ini menjadikan peluang bagi Kementerian Koperasi dan UKM untuk meningkatkan citranya dalam
13 LAYANAN PEMASARAN Smesco Rumahku “Membuka Pintu” Masuk Bagi Perancang Lokal 14 INSPIRASI UKM Bisnis Hijab Intan Hapsari, Menepis Gengsi Meraup Mimpi.
mendukung ekonomi kerakyatan. Jurnal KUKM sebagai media internal Kementerian Koperasi dan UKM sempat vakum selama dua tahun dan kini hadir dengan nama baru, tampilan baru, dan format baru. Kami merancang media internal yang dinamakan “Cooperative” ini sebagai media informasi bagi internal maupun eksternal untuk mengenal program-program Kementerian Koperasi dan UKM. Selain itu kami juga mengangkat tokoh yang ikut serta membangun perekonomian Indonesia, khususnya untuk Koperasi dan UKM. Serta kami juga tampilkan Koperasi
KELEMBAGAAN: Fokus Peningkatan Layanan dan Kualitas Koperasi
19 KABAR DAERAH Melalui BULo dan Koperasi Lorong Mengubah Jalan Sempit Jadi Produktif 20 GALERI FOTO Galeri Foto
dan UKM terbaik yang akan hadir disetiap edisinya. Cooperative kami sajikan dalam format PDF yang dapat dibaca dari komputer dan smartphone yang dapat diakses melalui media sosial kami atau website Kementerian Koperasi dan UKM, dan PPID (www.ppid.depkop.go.id). Media ini akan terbit setiap bulannya dengan mengangkat tema yang sedang hangat dibicarakan sesuai dengan program unggulan Kementerian Koperasi dan UKM. Semoga media ini dapat berguna bagi kita semua.
Kepala Biro Umum Penanggung Jawab: Hardiyanto, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat: Darmono, MM RedakturKepala Bagian Tata Usaha: Drs. Bambang Sunaryo, Penyunting/Editor-Kasubag Advokasi Hukum: M.Maulana, S.I.Kom, Penyunting/Editor: Edy Haryana, S.Sos, Desain: Muhammad Ali, Adhiguna Suryadi, Mulyadi, Fotografer: Timbul Priyono, Topik, Kurniawan, Sekretariat: Nurlailah, Fira Desiana Nasril, Suhandi, Imam Ahmad Al Hushori, Sutarsono. S.sos, Ali Imron Rasidi, Rr. Dwitya Suci, Pradityo Ariwibowo, Nur Sholeh, M. Kamal, Wira Suanda
2
2017
[ Liputan Khusus ]
JURUS JITU REFORMASI KOPERASI
2017
3
R
eformasi Koperasi menjadi amunisi andal untuk membenahi koperasi di tanah air. Ketika kebijakan ini diluncurkan pada 2015, tanpa ampun langsung melahap koperasi-koperasi yang tinggal papan nama. Koperasi-koperasi ini banyak bertebaran bahkan tak jarang meski sudah tinggal papan jadi bancakan oknum-oknum yang ingin memanfaatkan keuntungan. Lewat Reformasi Koperasi, pemerintah bisa mengetahui koperasi yang benar-benar aktif. Koperasi-koperasi tidak aktif dibubarkan. Ketegasan ini menuntut koperasi tidak dibentuk hanya untuk mencari bantuan tapi harus dikelola serius. “Tidak penting jumlah koperasi, tapi kualitasnya. Koperasi harus mandiri, sehat dan berkualitas,” cetus Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga dalam berbagai kesempatan. Lewat kebijakan ini juga Kementerian Koperasi dan UKM memberikan berbagai insentif kepada koperasi dan anggotanya yang umumnya adalah para UKM. Sejumlah program unggulan yang dilakukan melalui reformasi koperasi, yaitu dalam penataan kelembagaan adalah pendataan koperasi melalui Online Base Data System dengan menerbitkan Nomor Induk Koperasi (NIK); membangun Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi secara online untuk mempermudah pendirian Badan Hukum Koperasi. Selain itu, program Pembebasan Biaya Pembuatan Akta Pendirian Koperasi untuk memberikan legalitas bagi pelaku usaha mikro. Bahkan juga menerbitkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) bagi pelaku usaha mikro dan kecil; dan memfasilitasi kemudahan bagi UMKM mendaftarkan HAKI secara gratis. Dari sisi pembiayaan dipermudah. Penyaluran KUR dibenahi untuk mengembangkan dan memberdayakan UMKM dengan menurunkan bunga KUR dari 22% menjadi 9%
4
2017
untuk kredit mikro hingga Rp 25 juta. Tidak cuma itu, bunga pinjaman melalui LPDB-KUMKM diturunkan. Untuk sektor riil bunga pinjaman turun dari 6% menjadi 4,5% per tahun, untuk Koperasi Simpan Pinjam turun dari 9% menjadi 8% per tahun. Pada 2017, suku bunga pinjaman kepada KSP kembali diturunkan dari 8% menjadi 7% per tahun. Tak ketinggalan kompetensi sumber daya manusia ditingkatkan melalui berbagai pelatihan dan pemagangan. Sisi teknologi juga disentuh, dengan membangun PLUT-KUKM bekerja sama dengan PT Telkom. Untuk memperluas pemasaran, melalui LLP – KUMKM, melaksanakan Perluasan dan Peningkatan Akses Pemasaran Berbasis Online. Program ini untuk meningkatkan pemasaran produk melalui wadah jejaring secara online. Untuk itu, telah dibangun Web Trading Board dengan jumlah anggota sebanyak 4.257 yang tersebar di seluruh Indonesia. Kontribusi PDB Di tengah berjalannya kebijakan Reformasi Koperasi dua tahun, ada informasi menggembirakan. Kementerian Koperasi dan UKM pada awal 2017 melansir bahwa koperasi
memberi kontribusi terhadap PDB nasional yang sangat signifikan. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat kontribusi koperasi terhadap PDB nasional mencapai 4,41% atau Rp 508.580 miliar. Kontribusi Anggota Koperasi yang jumlahnya mencapai 25.497.467 orang mencapai 21,80% atau Rp 2.516.205 miliar dari total PDB Nasional. Kontribusi UMKM terhadap PDB nasional adalah 60,7% atau Rp 7.005.950 Miliar. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram mengatakan sangat optimistis jika dilakukan perhitungan kontribusi koperasi terhadap PDB akan terus meningkat. “Kinerja koperasi dan UMKM terus bertumbuh karena banyaknya kemudahan aturan serta insentif yang diberikan pemerintah”, tandas Agus. Agus menegaskan capaian tersebut memang menjadi target dari RPJMN Kementerian Koperasi dan UKM 2014-2019. Dia mengungkapkan bahwa sasaran pengembangan koperasi dan UMKM adalah meningkatnya kontribusi koperasi dan UMKM dalam perekonomian yang ditunjukkan oleh pertumbuhan nilai PDB koperasi dan UMKM rata-rata 6,5-7,5% pertahun. Selain itu, meningkatnya daya
saing UMKM yang ditunjukkan oleh pertumbuhan produktifitas UMKM rata-rata sebesar 5-7% pertahun. Bahkan, RPJMN juga menegaskan cermin kinerja kelembagaan dan usaha koperasi ditunjukkan oleh peningkatan partisipasi anggota koperasi dalam permodalan dari sebesar 52,5 persen menjadi 55 persen dalam lima tahun, dan pertumbuhan usaha koperasi rata-rata sebesar 15,5-18 persen pertahun. Agus menambahkan, arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh, yaitu meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (naik kelas) dalam rangka untuk mendukung kemandirian perekonomian nasional. “Untuk itu, strategi yang akan dilaksanakan meliputi peningkatan kualitas SDM, peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan, peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran, penguatan kelembagaan usaha, serta kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha”, jelas Agus. Rasio Kewirausahaan Tak hanya PDB, capaian kinclong juga terjadi di program kewirausahaan nasional. Sejak beberapa tahun lalu, pemerintah sudah menjalankan Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN). Puspayoga mengatakan GKN adalah gerakan yang tumbuh dari bawah, sehingga memiliki fondasi yang kuat untuk berkembang. “Hal itu yang antara lain membuat ratio wirausaha Indonesia yang pada 2013/2014 lalu masih 1,67 persen, kini berdasarkan data BPS sudah naik menjadi 3,1 persen,” kata Puspayoga. Berdasarkan data BPS 2016 dengan jumlah penduduk 252 juta, jumlah wirausaha non pertanian yang menetap mencapai 7,8 juta orang atau 3,1 persen. Dengan demikian
tingkat kewirausahaan Indonesia telah melampaui 2 persen dari populasi penduduk, sebagai syarat minimal suatu masyarakat akan sejahtera. Hanya saja, Menteri mengakui, ratio wirausaha sebesar 3,1 persen itu masih lebih rendah dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia 5 persen, China 10 persen, Singapura 7 persen, Jepang 11 persen maupun AS yang 12 persen. “Namun setidaknya sudah di atas batas minimal 2 persen dan itu akan terus berkembang,” tegas Puspayoga. Bertumbuhnya wirausaha tak lepas dari peran masyarakat bersama pemerintah yang terus mendorong, juga swasta dan kalangan mahasiswa atau kampus. Puspayoga pun mengajak mahasiswa peminat wirausaha untuk memanfaatkan skim kredit murah seperti KUR dan dana bergulir dari LPDB serta kredit ultra mikro dengan maksimum pinjaman Rp 10 juta. Bukan Tujuan Akhir Ketua Harian Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Agung Sudjatmoko menyambut baik adanya
terjadinya peningkatan kontribusi koperasi dan anggota koperasi (UMKM) signifikan tersebut. Namun dia memberi catatan, indikator eksistensi koperasi sebenarnya harus diukur pada beberapa hal, yaitu, penerapan prinsip dan nilai koperasi, kemanfaatan langsung pelayanan koperasi pada anggota, tingkat kesejahteraan anggota, dan kinerja usaha koperasi. Agung juga mengingatkan tingginya kontribusi terhadap PDB bukan tujuan akhir akhir dari pembangunan koperasi. Koperasi dibangun oleh dan dari anggota untuk memenuhi kepentingannya. Besar dan majunya koperasi ditentukan oleh partisipasi anggota yang produktif dengan koperasinya. “Partisipasi anggota tinggi jika manfaat koperasi ke anggota, manfaat berkoperasi besar, kepercayaan timbal balik antar anggota dan pengurus”, tegas Agung. Bagi Agung, koperasi adalah perusahaan bisnis yang sarat dengan nilai. Koperasi harus membangun bisnisnya secara optimal. Pendekatan pengembangan bisnis koperasi berbasis pada kebutuhan anggota atau berbasis pada pasar. • 2017
5
[ Kelembagaan ] Fokus Peningkatan Layanan dan Kualitas Koperasi
D
eputi Bidang Kelembagaan Kemenkop dan UKM mencatat, sejak diluncurkan awal 2016 lalu, layanan online Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi (Sisminbhkop), mendapat respon bagus dari koperasi yang belum ber badan hukum. Dengan sistem ini maka layanan terhadap masyarakat dapat ditingkatkan karena dibuat cukup sederhana. Hingga akhir Januari 2017 atau kurang dari 9 bulan setelah peluncuran telah dikeluarkan SK pengesahan akta pendirian sebanyak 1.992 koperasi, dengan rata-rata waktu pemrosesan kurang lebih 2 hari. Karena itu Sisminbhkop akan dilanjutkan di 2017 dengan target sekitar 3.000 koperasi baru. yang berbadan hukum. Sampai Januari 2017 tercatat telah dilakukan pengesahan akta pendirian koperasi baru sebanyak 308 koperasi dan 75 koperasi dalam proses pengesahan. Tahun 2017 layanan sistem online Sisminbhkop, akan diperluas bagi koperasi yang ingin mengajukan registrasi Perubahan Anggaran Dasar (PAD) Koperasi atau PAD online. Diharapkan paling lambat awal bulan Maret 2017 PAD online sudah bisa diberlakukan. Sisminbhkop juga akan diintegrasikan dengan Online Data System (ODS) sehingga koperasi baru yang mendaftar lewat Sisminbhkop akan langsung mendapatkan Nomor Induk Koperasi (NIK) tanpa harus meminta. fasilitasi Koperasi Mikro Selain program diatas, Deputi Kelembagaan juga melanjutkan fasilitasi/memberikan subsidi pembuatan akta koperasi bagi pengusaha mikro, 6
2017
dengan target 1.000 akta. Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mempercepat proses realisasi, yakni melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait yang memiliki kelompok masyarakat binaan di bidang usaha produktif, diantaranya KKP, Kementan, dan KLH. Program fasilitasi pembuatan akta pendirian koperasi bagi pengusaha mikro telah dilaksanakan pada tahun 2015. Berdasarkan nota kesepahaman bersama (MoU) antara Menkop UKM dengan Ketua Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia pada 21 November 2014. Sedangkan dalam tahun 2017 telah dilakukan pengesahan akta pendirian koperasi baru sebanyak 308 koperasi, yang sedang dalam proses 73 koperasi. Untuk biaya pembuatan per akta Rp 2,5 juta yang merupakan dana subsidi dari pemerintah untuk dibayar kepada notaris. Tujuan program fasilitasi pembuatan akta pendirian koperasi untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya pengusaha mikro dalam rangka pendirian koperasi dan memberikan bantuan bagi pengusaha mikro dalam pembuatan akta pendirian koperasi oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK).
Peningkatan kualitas koperasi, tak lepas dari keberadaan PPKL (Petugas.Penyuluh Koperasi Lapangan). Hal ini tak lepas dari permasalahan di daerah dimana jumlah SPKD yang membidangi koperasi amat terbatas sementara jumlah koperasi yang dilayani cukup banyak. Selain itu di daerah sering terjadi mutasi aparat pembina koperasi yang menyebabkan aparat pembina koperasi kurang kompetensinya. Saat ini (sejak2012-2016) ada 935 PPKL di 23 propinsi. Pada 2017 Kemenkop dan UKM akan merekrut PPKL dengan jumlah sasaran 100 orang di 10 propinsi sehingga secara kumulatif jumlah PPKL pada 2017 mencapai 1.035 orang di 33 propinsi. Tahun ini juga, koperasi akan merayakan hari lahirnya ke 70. Momentum ini akan dimanfaatkan untuk menyelenggarakan kegiatan penilaan koperasi berpretasi dan koperasi award. Pada 2017 ini akan dipilih 50 koperasi berprestasi dengan penilaian dari aspek organisasi, ketatalaksanaan, produktifitas, manfaat dan dampak koperasi. Sedang penganugerahan koperasi award akan dipilih 10 koperasi dari 50 koperasi berprestasi tersebut.•
[ Pembiayaan ] Program Wirausaha Pemula 2017 Melalui Pola e-Proposal
P
rogram kewirausahaan nasional bertajuk Wirausaha Pemula (WP) kembali digulirkan pada 2017. Ini merupakan salah satu program andalan Kementerian Koperasi dan UKM untuk mendorong masyarakat menjadi wirausahawan. Tengok saja, sejak program Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) digulirkan pada 2013 lalu, Kemenkop sudah melahirkan sekitar 193 ribu wirausaha baru yang bergerak di berbagai sektor usaha. Mulai tahun ini, pelaksanaan program WP berbeda dari sisi administrasi pendaftaran dan sasaran penerima. Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo mengatakan mulai tahun ini program WP akan diberlakukan dengan pola e-Proposal, dimana semua pengajuan WP secara online. “Sesuai dengan arah kebijakan alokasi WP 2017 terdapat tiga fokus, yaitu daerah tertinggal dan perbatasan, daerah kawasan ekonomi khusus (KEK), serta daerah antar kelompok pendapatan (berpendapatan rendah/masyarakat miskin),” kata Braman. Menyadari belum semua daerah melek teknologi, lanjut Braman, pihaknya sudah meminta dinas-dinas koperasi di provinsi, kabupaten, dan
Kota, untuk menyisir daerah-daerah miskin yang berada jauh dari kota yang belum familiar dengan internet. “Dinas-dinas tersebut yang akan mendata para WP di daerah yang kemudian akan diajukan sebagai peserta WP 2017. Khusus untuk mereka, dibolehkan pengajuan proposal WP secara hardcopy,” kata Braman. Sementara menyangkut persyaratan WP, kata Braman, diantaranya secara individu memiliki rintisan usaha produktif (minimal usahanya sudah berjalan enam bulan dan maksimal tiga tahun). Persyaratan lainnya, belum pernah menerima bantuan sejenis dari Kemenkop dan UKM, maksimal usia 45 tahun, pendidikan minimal SLTP/sederajat, memiliki KTP yang berlaku, ada legalitas usaha (ijin usaha mikro kecil) surat keterangan dari kelurahan, pernah mengikuti pembekalan kewirausahaan dengan ditunjukkan sertifikat maksimal dua tahun sebelum tahun anggaran berjalan. “Bagi yang belum memiliki sertifikat dan memiliki prospek bisnis akan diikutkan pembekalan atau Bimbingan Teknis”, imbuh dia. Tak kalah penting adalah memenuhi persyaratan dengan memiliki rencana usaha (business plan) dan memiliki rekening tabungan yang masih aktif
(ada saldo minimal). Braman menegaskan, bantuan pemerintah melalui program WP tersebut bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ketenagakerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya usaha mikro. “Program ini merupakan amanat RPJMN 2015-2019 yang menargetkan satu juta wirausaha baru dan Kemenkop UKM mendapatkan alokasi 24.800 wirausaha baru”, kata dia. Merujuk pada pelaksanaan WP 2015, Braman menjelaskan, target WP 2015 sebanyak 3.560 WP dengan anggaran Rp88,4 miliar, mampu mencetak 8.362 WP atau 33,71% dari target RPJMN. Hasil evaluasi dan monitoring program WP sebanyak 1.874 orang (nilai bantuan Rp32,8 miliar) dipergunakan untuk modal kerja sebesar Rp10,6 miliar dan modal investasi sebesar Rp22,1 miliar. “WP ini telah mampu menambah tenaga kerja sebanyak 1.317 orang meningkat 39,2% dari total tenaga kerja sebelumnya 2.037 orang. Meningkatkan aset usaha sebesar Rp14,1 miliar atau 38,5% dari total aset sebelumnya Rp22,5 miliar. Serta meningkatkan omzet usaha sebesar Rp6,1 miliar atau 29,15% dari total omzet sebelumnya Rp14,9 miliar”, pungkas Braman. • 2017
7
[ Produksi & Pemasaran ] UKM INDONESIA AKAN PAMERAN DI WORLD TRADE CENTER BEIJING
K
isah sukses produk UKM Indonesia yang mampu menembus pasar ekspor mancanegara sudah jamak terdengar. Kabar gembira itu kerap dibumbui dengan fakta semakin diminatinya produk UKM Indonesia bahkan menjadi primadona di berbagai produk kerajinan tangan tingkat dunia. Maka untuk menambah panjang daftar itu, Kementerian Koperasi dan UKM berupaya memfasilitasi UKM di Tanah Air agar semakin luas menembus pasar-pasar di mancanegara. Awal tahun ini misalnya, melalui penjajakan kerja sama dengan Pemerintah Tiongkok yang telah dilakukan sebelumnya, pada akhirnya produk UKM Indonesia terpilih berkesempatan untuk dipasarkan di kawasan World Trade Center (WTC) yang terletak di jantung kota Beijing. Kementerian Koperasi dan UKM berperan sebagai fasilitator dalam 8
2017
program tersebut sekaligus menyeleksi produk UKM terbaik yang akan dipasarkan di kawasan perdagangan elit di Tiongkok itu. Menurut Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM I Wayan Dipta program itu merupakan salah satu tindak lanjut kerja sama dengan Tiongkok yang telah dijajaki sebelumnya. “Ini salah satu tindak lanjut dari kunjungan Presiden Jokowi ke Tiongkok beberapa waktu lalu,” katanya. Wayan Dipta mengatakan fasilitas yang diberikan Pemerintah Tiongkok tersebut memungkinkan produk UKM Indonesia bisa secara gratis masuk ke kawasan WTC Beijing. Pemerintah Tiongkok secara khusus memberikan fasilitas tersebut kepada Indonesia bersama 25 negara Asia lainnya melalui ajang China Asian Year of Handcrafts and Arts. Khusus untuk Indonesia, pemerintah setempat memberikan keistimewaan yakni satu lantai khusus yang berada di lantai 8 gedung tersebut yang rencananya akan diisi oleh UKM Indonesia, dengan luas kurang lebih 739 m2. Tidak hanya itu, Pemerintah Tiongkok juga memberikan kesempatan bagi pengusaha Indonesia untuk membuka restoran di lantai bawah gedung yang sama. Wayan mengatakan pihaknya akan menyeleksi UKM-UKM terbaik di Tanah Air untuk mempromosikan dan memasarkan produknya di
Tiongkok di ajang tersebut. Syarat utamanya adalah produk UKM harus berkualitas tinggi, berorientasi ekspor, dan berkemampuan produksi di atas rata-rata. Untuk itu, pihaknya akan terus berkomunikasi dengan Pemerintah Tiongkok untuk segera merealisasikan kerja sama di bidang pemasaran produk UKM tersebut. “Nanti kita akan bahas dulu karena mereka (China) harus memberikan rincian spacenya dimana, kita komunkasikan dengan UKM kita, mudah-mudahan nanti dalam waktu yang tidak lama dan kita harapkan UKM kita siap,” kata I Wayan Dipta. Dalam waktu dekat, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga dijadwalkan akan meninjau ke Tiongkok guna memastikan layak atau tidaknya tempat yang disediakan. Wayan memperkirakan sekitar 70 UKM yang bisa difasilitasi masuk ke Tiongkok dalam program tersebht, namun tidak sembarang UKM yang akan dipilih. Berdasarkan informasi yang diperoleh sampai saat ini China Asian Year of Handcrafts and Arts venue ini sudah siap digunakan. Masyarakat Tiongkok bahkan sudah menunggu produk UKM Indonesia untuk dipamerkan di sana. Sebab selama ini Tiongkok merupakan salah satu negara yang sangat menyukai produk UKM asal Indonesia, mulai dari furniture, kerajinan batik, mutiara, hingga aksesoris. •
[ Restrukturasi Usaha ] PLUT-KUMKM Agar Pelaku KUMKM Berdaya Saing Global
U
paya pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM untuk menfasilitasi pelaku koperasi usaha mikro mikro kecil dan menengah (KUMKM) untuk berkembang dan mampu berdaya saing global tak perlu diragukan. Salah satu upaya itu adalah dengan mendirikan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah (PLUT-KUMKM) di sejumlah daerah. Hingga saat ini sudah terbangun dan telah beroperasi sebanyak 49 unit gedung PLUT-KUMKM) di 24 provinsi. Dari jumlah tersebut 19 diantaranya pengelolaannya sudah diserahkan kepada Pemda untuk dikelola, dan 10 sudah berbentuk SOTK (Struktur Organisasi dan Rencana Kerja). “PLUT diharapkan tetap sustainable, program berjalan terus tidak
berhenti ketika nanti kepala daerah sudah habis masa jabatan lima tahun. Jangan sampai PLUT menjadi gedung lain. Apalagi gedung PLUT dibangun dari dana APBN yang besarnya bervariasi antara 3 hingga 4 miliar rupiah per wilayah,” kata Deputi bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Yuana Setyowati. Gedung PLUT harus digunakan seperti tujuan awalnya, diantaranya sebagai tempat promosi dan pengembangan produk-produk KUMKM, menfasilitasi pedampingan KUMKM melalui peran konsultan pendamping. Selain itu, di bidang jasa layanan non finansial, diantaranya meliputi bidang kelembagaan, SDM, pengembangan produk, akses pembiayaan dan pemasaran. Sedangkan fasilitasi teknologi, antara
lain informasi dan teknologi, dan perluasan jaringan kerja sama. PLUT-KUMKM dan berbagai fasilitasinya diharapkan mampu mensinergikan dan mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya produktif, yang dimiliki Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemangku kepentingan terkait dalam rangka penyediaan jasa layanan bagi pengembangan usaha KUMKM. Karena itu, tak berlebihan jika Kemenkop dan UKM menjadikan PLUT sebagai program strategis dan menjadikannya sebagai salah satu program prioritas kementerian. Saat ini, di Indonesia terdapat 57 juta UKM yang masih memerlukan pembinaan usaha agar bisa semakin maju. Untuk itu, PLUT-KUMKM melakukan terobosan dengan memperkuat program pendampingan kepadapara pelaku KUMKM. Ini penting dilakukan guna mempercepat peningkatan daya saing KUMKM kita. Para pendamping PLUT-KUMKM tersebut memiliki tujuh tugas. Tugas itu adalah memberikan konsultasi bisnis, pendampingan atau mentor bisnis, promosi atau pemasaran, akses ke pembiayaan, pelatihan bisnis, networking, dan layanan pustaka entrepreneur. •
2017
9
[ Sumber Daya Manusia ] Peningkatan Jumlah Wirausaha Terus Digenjot
P
eningkatan jumlah wirausaha tetap menjadi salah satu program unggulan Kementerian Koperasi dan UKM. Berbagai kegiatan pelatihan kewirausahaan pun terus digalakkan agar Indonesia tidak ketinggalan jauh dengan negara lain. Saat ini jumlah wirausaha di Indonesia baru mencapai 1,65 persen atau sekitar 3,7 juta. Padahal untuk menjadi negara maju, jumlah wirausaha harus lebih banyak atau minimal dua persen dari total penduduk. Belum lama ini Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi bidang Sumber Daya Manusia (SDM) memberikan pelatihan tentang kewirausahaan kepada para satri dan mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan sekitarnya. Dalam pelatihan yang diikuti mahasiswa dan santri dari berbagai universitas dan pesantren se-Yogyakarta itu para peserta tampak antusias. Dari 400 yang diundang, yang hadir lebih dari 600 orang. Ini membuktikan bahwa banyak mahasiswa dan santri yang ingin menjadi wirausaha. Dalam kesempatan itu, Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Kemenkop dan UKM, Prakoso BS terus memberi dorongan dan motivasi kepada mahasiswa dan santri agar memiliki semangat kewirausahaan. Bahkan Prakoso kembali mengingatkan para peserta yang mayoritas masih muda itu untuk merubah pola pikirnya dari
10
2017
pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja atau menjadi wirausaha. Menurutnya dengan bertambahnya wirausaha dari kalangan pemuda melalui pemberdayaan ekonomi rakyat diharapkan bisa memecahkan masalah penganguran dan kemiskinan di negeri ini. “Gerakan Kewirausahaan ini merupakan salah satu upaya pemerintah mengatasi pengangguran dan kemiskinan,” tambahnya. Payung Hukum Untuk meningkatkan jumlah wirausaha diperlukan payung hukum yang kuat yakni berbentuk undang-undang. Saat ini pemerintah dan DPR sedang menunggu disahkannya Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Kewirausahaan menjadi undang-undang. Dalam draft RUU Kewirausahaan itu mengatur tentang penunjukan satu wadah secara resmi untuk pembinaan kewirausahaan yang saat ini dipegang oleh 34 kementerian/lembaga. RUU Kewirausahaan tersebut ditargetkan bisa disahkan tahun ini setelah disahkannya RUU Perkoperasian. “Hal yang perlu diwujudkan dalam RUU Kewirausahaan yakni agar
RUU ini menjadi payung hukum yang kuat dalam menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan masyarakat, sehingga Indonesia punya SDM yang berkualitas, berdaya saing, dalam menghadapi era persaingan bebas,” katanya. Selain sebagai payung hukum, keberadaan UU Kewirausahaan juga akan mampu mendorong penghematan anggaran. Selama ini, anggaran pengembangan kewirausahaan, termasuk pemberdayaan koperasi dan UMKM hingga subsidi untuk bahan bakar minyak mencapai Rp 100 triliun. Khusus untuk pengembangan wirausaha, koperasi dan UKM, Prakoso menyebutkan, nilainya hanya mencapai sekitar Rp 25 triliun. Untuk itu, tidak perlu dibentuk lembaga baru yang fokus mengelola kewirausahaan, tetapi cukup menetapkan salah satu kementerian/lembaga yang khusus menangani kewirausahaan. Selain itu, diperlukan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan. Dalam pelaksanaan UU Kewirausahaan Nasional, perlunya ada pusat informasi dan layanan pemasaran, dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu-KUMKM. •
[ Pengawasan ] Tak Mudah Mengawasi Sepak Terjang Koperasi
M
asih sering munculnya kasus yang mencoreng nama baik koperasi di Tanah Air menjadi catatan tersendiri bagi Kementerian Koperasi dan UKM. Kasus itu diantaranya koperasi berpraktik sebagai rentenir, dan investasi dengan iming-iming bunga di luar kewajaran. Belum lama ini, kasus yang mencoreng nama koperasi dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Group. KSP yang berkantor di Jalan Raya Meruyung, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat itu diduga melakukan praktik yang menyimpang dari kaedah koperasi. Sebagai KSP, Pandawa menawarkan investasi dengan bunga sangat tinggi yakni 10 persen setiap bulan kepada setiap investor yang menanamkan uangnya. Bunga yang ditawarkan itu, jauh lebih tinggi dari bunga deposito yang ditawarkan perbankan. Akibat praktik yang tidak wajar dan keluar dari norma perkoperasian tersebut, KSP Pandawa Bangkrut, dan masyarakat menjadi korban. Dana anggota yang ikut menanamkan modalnya lenyap atau sulit kembali. Pengurus dan Ketua Koperasinya pun kini berurusan dengan pihak berwajib setelah buron dalam beberapa hari. Deputy Pengawasan Kemenkop dan UKM Suparno hanya bisa prihatin atas masih adanya praktik-praktik koperasi yang melakukan tindakan seperti rentenir dan rentenir yang berkedok sebagai koperasi. “Kegiatan seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Makanya Kemenkop melakukan pengawasan secara berjenjang,” kata dia.
Ia mengakui bahwa praktik semacam itu ada di lapangan, dan pihaknya sedang memetakannya. “Laporan dari masyaralkat banyak. Dan kita akan cek. Jadi sejauh ini kami belum tahu jumlah pastinya,” katanya. Kegiatan rentenir adalah kegiatan melanggar hukum. Jika orang yang melakukan kegiatan rentenir, merupakan tindakan pelanggaran hukum pidana yang penyelesaiannya dilakukan aparat kepolisian. Sementara jika pengurus koperasi yang melakukan kegiatan rentenir, itu melanggar aturan perkoperasian, pelanggaran pidana dan perdata. “Disinilah (koperasi) fungsi Deputy Pengawasan. Pihaknya bisa melakukan teguran dan pembinaan kepada koperasi yang nakal,” tegasnya. Keberadaan Deputy Pengawasan bukan untuk mencari-cari alasan membubarkan dan mematikan koperasi. Selama sebuah koperasi masih berniat untuk sehat dan mengembagkan diri, Deputy Pengawasan akan melakukan pembinaan.
Tak Mudah Suparno mengakui bahwa tidak mudah mengawasi sepak terjang koperasi yang kini jumlahnya mencapai 212.135 dan tersebar di hampir seluruh wilayah di Tanah Air. Dari jumlah itu, 150.223 merupakan koperasi aktif, sedangkan sisanya sebanyak 61.912 berstatus tidak aktif. Dari jumlah yang aktif itu, tak sedikit pula praktik usaha koperasi menyimpang dari nilaijatidiri dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Karena itu, diperlukan pembinaan secara teknis dan pengawasan agar mampu menghasilkan koperasi yang berkualitas dan menjalankan fungsi perkoperasian secara benar. Untuk melakukan pengawasan Kemenkop tidak bisa berjalan sendiri. Untuk perlu menggandeng lembaga terkait, seperti Ototritas Jasa Keuangan (OJK) dengan pembentukan Satgas Waspada Investasi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tentang Pelaksana Pengawas Kemitraan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Mengah, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dalam rangka Penerapan Prinsip Mengenai Penggguna Jasa Bagi koperasi Simpan Pinjam Bersama Pembentukan “Kami juga bekerjasama dengan pemerintah daerah dengan membentuk Satgas Pengawas Koperasi. Saat ini sudah ada 1.712 Satgas pengawas koperasi yang tersebar di provinsi dan kabupaten,” jelas Suparno. • 2017
11
[ Pembiayaan Dana Bergulir ] LPDB Turunkan Suku Bunga
L
embaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menurunkan tarif layanan/bunga. Hal ini dilakukan seiring dengan rencana pemerintah yang akan menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 9 persen menjadi 7 persen pada 2017 ini. LPDB telah melakukan penghitungan terkait berapa bunga kredit yang diterapkan. Sektor Usaha Simpan Pinjam dari sebelumnya 8,0 persen per tahun menjadi 7,0 persen per tahun atau 0,30 persen per bulan flat. Sedangkan sektor riil 4,5 persen per tahun sliding atau 0,19 persen per bulan flat. Direktur Utama LPDB Kemas Danial mengatakan pemberlakukan suku bunga baru tersebut akan efektif diterapkan mulai tahun 2017. Hal itu dilakukan untuk membantu kebutuhan permodalan para pelaku Koperasi dan UKM. “Sekarang baru tahap persiapan koperasi mengajukan kepada kami. Komite kami telah berlakukan dengan bunga yang terbaru, karena ini kan baru masuk 1 bulan 2017 ini, artinya biasanya kalau awal tahun kami tidak begitu kencang larinya karena mempersiapkan energi dulu, setelah itu baru kita berlari,” kata Kemas di Jakarta. Pasar merespon luar biasa, sehingga rencana pemberlakukan suku bunga baru tersebut akan segera direalisasikan. Diharapkan pengelolaan dana bergulir dapat 12
2017
dilaksanakan dengan sebaikbaiknya untuk mencapai tujuan dan menghasilkan manfaat berkelanjutan atas dana negara yang menyasar kalangan Koperasi dan UMKM. “Bagaimana nanti KUMK bisa memanfaatkan dana bergulir ini dengan baik, sehingga target pemerintah untuk mengentaskan pengangguran dan kemiskinan bisa tercapai. Itu sebetulnya yang kita tempuh,” tukas Kemas. Selain penurunan suku bunga, LPDB-KUMKM rencananya juga akan membatasi besaran suku bunga dari Koperasi kepada para anggotanya (end user) sebesar 18 persen per tahun (sliding) atau sebesar 9,19 persen per tahun (flat) atau kira-kira hanya sebesar 0,77 persen per bulan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menertibkan suku pinjaman koperasi kepada para anggotanya, yang kadang kala terkesan tidak terkendali dengan menetapkan suku bunga di luar kewajaran. Untuk itu kata dia perlu ada pembatasan. Untuk tahun 2017, LPDB-KUMKM mempunyai target penyaluran dana bergulir yang harus disalurkan sebesar Rp 1,5 triliun. Terdiri dari pinjaman syariah sebesar Rp 600 miliar dan pinjaman konvensional sebesar Rp 900 miliar. Sejak 2008 hingga 31 Desember 2016 LPDB telah menyalurkan dana bergulir kepada KUKM sebesar Rp 8,08 triliun. Dana disalurkan kepada 965.685 UMKM melalui 4.251 mitra di seluruh Indonesia. Sedangkan
pada 2016, dana bergulir mampu terserap 100,55 persen dari total target penyaluran Rp 1 triliun. LPDB pun mampu membukukan pendapatan Rp 205,43 miliar atau 130,02 persen pada 2016. Realisasi pendapatan tersebut bersumber dari pendapatan jasa layanan dana bergulir sebanyak Rp 142,29 miliar atau 112,43 persen dari target rencana bisnis dan anggaran (RBA) sebesar Rp 126,54 miliar. Selain itu, dari pendapatan jasa lainnya sebanyak Rp 63,13 miliar atau 444,88 persen dari target RBA Rp 14,08 miliar. Adapun, jumlah tenaga kerja yang terserap berkat kredit LPDB mencapai 1,6 juta orang. Kemas menegaskan hal tersebut belum menghitung dampak positif berganda yang dihasilkan oleh dana tersebut. Dengan kinerja yang cukup mengesankan diharapkan nantinya LPDB dapat berkembang sehingga cakupan pelayanan yang diberikan LPDB dan program stimulus pemerintah dapat terserap secara luas dan lebih maksimal di seluruh Indonesia. Lembaga ini dibentuk bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan, baik secara kuantitas maupun kualitas KUKM agar semakin maju dan berkembang sehingga memiliki competitive egde dalam persaingan pasar dalam negeri maupun global. Dana yang digulirkan LPDB ini bukanlah dana hibah ataupun dana cuma-cuma, melainkan dana yang bersifat kredit yang diberikan secara bergilir kepada Koperasi dan UKM. Dana ini diberikan khusus kepada Koperasi dan pelaku UKM yang belum bankable namun feasible. Inilah bentuk stimulus pemerintah agar masyarakat mampu mengembangkan usahanya. •
[ Layanan Pemasaran ] SMESCO RUMAHKU “MEMBUKA PINTU” MASUK BAGI PERANCANG LOKAL
A
da yang baru di Smesco RumahKU. Gedung yang dikelola oleh Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan UKM (LLP-KUKM) kini membuka Rumah Desain untuk para perancang lokal. Langkah itu menjadi bukti bagi Smesco RumahKU untuk membuka pintu masuk bagi para perancang lokal bergabung. Direktur Utama LLP-KUKM Ahmad Zabadi mengatakan ada beberapa perbedaan antara Rumah Desain dengan Galeri Indonesia Wow (GIW) yang lebih dulu ada. “Dari sisi produk, Rumah Desain secara spesifik menyediakan produk fashion dan kulit, sedangkan GIW lebih beragam. Dari sisi pengelolaan GIW secara penuh dikelola oleh LLP-KUKM termasuk dari sisi manajemen dan SDM, sementara Rumah Desain dikelola oleh tenant-tenant,” jelas Zabadi. Namun, Zabadi menegaskan pihaknya tetap menerapkan standar dan melakukan kurasi bagi produkproduk yang akan dipromosikan dan dipasarkan di Kampoeng Inovasi tersebut. “Jadi kami bisa memastikan bahwa Rumah Desain akan menghadirkan produk unggulan para desainer di Smesco RumahKU,” katanya. Rumah Desain disusun dengan desain dan konsep display langsung oleh para pelaku KUKM yang bergerak di bidang fashion dan kerajinan kulit. Direktur Pemasaran LLP KUKM Bagus Rachman menambahkan,
Rumah Desain dibuka untuk tujuan sebagai pusat promosi dan pemasaran produk-produk fashion muslim dan produk fashion berbahan dasar kulit di Indonesia. Di samping tujuan utama untuk menjadikan SMESCO RumahKU sebagai destinasi belanja dan pusat trend fashion muslim serta alas kaki. Rumah Desain terletak di Area Basement 1 Gedung Smesco Jakarta menempati area seluas 2700 m2 terdiri dari 38 store dan 1 area publik. Rumah Desain ditempat dan dirancang desainnya secara langsung oleh para tenant yang terdiri dari 23 UKM Muslim Fashion (Asosiasi Perancang dan Pengusaha
Mode Indonesia/APPMI, Komunitas Desainer Etnik Indonesia/KDEI, Indonesian Modest Fashion Designer/IMFD, dan Komunitas Cinta Berkain/KCB,UKM Fashion). Rumah Desain juga diramaikan 15 UKM Fashion Berbahan dasar kulit (Asosiasi Pengrajin Alas kaki Indonesia/APAI, UKM sepatu/tas), Dapur Sunda, Salon, dan Spa. Sementara area publik seluas 300 m2 digunakan untuk event promosi Rumah Desain seperti talk show, workshop, seminar, arisan, dan pertemuan. Rumah Desain menjadi langkah nyata bagi Smesco-RumahKU untuk membuktikan keberpihakan bagi para perancang lokal di Tanah Air. •
2017
13
[ Inspirasi UKM ] INTAN HAPSARI BISNIS HIJAB, MENEPIS GENGSI MERAUP MIMPI
T
idak pernah terbersit di benak Intan Hapsari untuk menjadi seorang juragan sukses dari hasil berdagang. Bagi gadis muda yang baru saja merampungkan studinya dari Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, itu berjualan awalnya hanya menyalurkan hobi. Faktanya, kini perempuan 23 tahun ini telah mampu menempatkan brand produknya Agniya Collection sebagai pemain hijab yang diperhitungkan terutama di kawasan Banten bahkan kini merambah Ibukota. Bisnis hijabnya berawal dari langkah kecilnya yang begitu sederhana. Ia memulai semuanya saat masih menempuh pendidikan pada semester lima, yakni sekitar tahun 2013. Uang jajan dari orang tuanya sebesar Rp500.000 yang ia kumpulkan digunakan untuk modal awal usaha kecil-kecil skala mahasiswa ketika itu. Berbekal uang jajan itu, Intan “kulakan” hijab di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Hasil kulakan yang terbatas itu ia coba tawarkan kepada teman-temannya di kampus. “Dulu awalnya saya itu dikasih uang jajan sama ibu bulanan. Pas awal bulan, uangnya agak banyak. Saya berpikir untuk putar uangnya,” ujar Intan. Pada awalnya ia ragu dan malu, ada sedikit rasa gengsi yang membuatnya maju mundur untuk menjalankan usaha tersebut. Namun, mengingat sudah bertekad untuk melakukan sesuatu maka Intan hanya berpikir untuk bisa melakukan 14
2017
yang terbaik. Pekerjaan rumah berikutnya yang tak kalah sederhana bagi Intan adalah memilih brand terbaik untuk usaha rintisannya. Setelah mencari inspirasi ke sana kemari, gadis berhijab itu akhirnya mengambil nama Agniya yang sarat filosofi dan makna. “Nama Agniya dari asmaul husna al-ghaniyu artinya yang maha kaya. Kata guru ngaji saya, supaya saya jadi orang kaya. Saya percaya sebuah nama adalah doa, jadi saya ikuti saran beliau,” kata dara kelahiran Jakarta, 13 Mei 1993 ini. Perkuatan Modal Tidak pernah ada perjuangan yang sia-sia. Kerja keras Intan mulai menunjukkan hasil ketika ia berhasil mendapatkan bantuan dana dari program Wirausaha Pemula (WP) yang diselenggarakan Kementerian Koperasi dan UKM. Berbekal saran sang kakak, Intan mencoba ikut gerakan kewirausahaan nasional. Alhasil, Intan berhasil lolos seleksi proposal bisnis Wirausaha Pemula dan berhak mendapatkan bantuan dana Kementerian Koperasi dan UKM. “Saya mendapatkan bantuan dana Rp 14 juta rupiah dari yang saya ajukan Rp18 juta. Alhamdulillah,” ujar perempuan berhijab ini. Tak ayal perkuatan modal tersebut membuat bisnisnya semakin cerah, arus keuangannya semakin baik dan Intan pun semakin percaya diri. Ia bahkan berani menggeser pola bisnisnya dari semula menjual produk jadi berubah menjadi memproduksi sendiri. Intan membeli bahan hijab di
Bandung dengan kualitas terbaik dan harga terbaik. Ia pun bekerja sama secara plasma dengan penjahitpenjahit di perkampungan. Sejak itu Intan bisa memproduksi hijab dua kali dalam seminggu, atau antara 600 potong sampai 700 potong hijab dalam sebulan dengan omset Rp 5 juta-Rp 7 juta dalam sebulan. Saat ini, pemasaran hijab Agniya dilakukan dengan sistem online dan reseller. Intan sudah bermitra dengan 25 reseller yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Langkah dara cantik yang ternyata punya hobi mengajar ini memang penuh inspirasi, ia tak melulu meniti sukses dari sesuatu yang manis. Pahitnya kegagalan pun beberapa kali ia rasakan. Namun, tekadnya yang membajalah yang membuatnya tetap tegak berdiri tak lekang dihempas ancaman kegagalan. Sebab wirausaha sukses tak gampang menyerah, itulah pedoman keberhasilan Intan Hapsari. •
[ Inspirasi Koperasi ] Kiprah KSP Balo'ta Jadi Koperasi Inklusi
K
operasi Simpan Pinjam Balo' Toraja (KSP Balo'ta) dari Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan didirikan pada 1 Mei 1941 dengan nama Bank Cooperatie Simpanan dan Pindjaman bagi Bangsa Boemiputera Toradja. Koperasi ini didirikan oleh Perserikatan Toradja Christen (PTC) dengan anggota awalnya berjumlah sembilan orang. Pembentukan PTC sendiri diilhami oleh gerakan kebangsaan dari para pemuda di Pulau Jawa seperti Boedi Oetomo, Serikat Islam, Muhammadiyah, Jong Java, Jong Celebes, dan lain sebagainya, yang tergerak untuk meningkatkan kesejahteraan bumiputera. Koperasi ini dibangun sebagai bentuk keprihatinan terhadap maraknya praktik lintah darat oleh orang Toraja sendiri dengan bunga yang amat mencekik leher rakyat miskin. Mulanya lembaga ini memang dibuat untuk membela kaum Bumiputera (dalam hal ini orang Toraja) yang ketika itu terpinggirkan di kampung halamannya sendiri oleh para pendatang. Jumlah anggota awal koperasi ini relatif sedikit, hanya sembilan orang. Salah satu alasannya adalah karena beratnya persyaratan yang ditetapkan. Meskipun demikian, pada akhir tahun 1941, jumlah anggota koperasi ini berkembang menjadi 30 orang. Jumlah ini terus bertambah meski berada dibawah intimidasi penjajah Jepang kala itu. Pada tahun 1973-1980 melalui strategi menurunkan sukubunga pinjaman, KSP Balo'ta berhasil meningkatkan jumlah anggota. Strategi ini juga tepat untuk menghadapi persaingan karena disaat yang sama, perbankan mulai masuk ke Tana Toraja. Pada tahun 1980-1997
diterapkannya modernisasi sistem KSP Balo'ta, melalui pembenahan administrasi dan pelayanan, penyusunan Anggaran Rumah Tangga/ART (Anggaran Dasar sudah ada tetapi ART belum ada), dan pengurangan masa tunggu untuk mendapatkan pinjaman, dari 3 bulan menjadi 1 bulan. Di samping itu, keanggotaannya pun dibuat semakin terbuka bagi orang non-Toraja. Jumlah anggota KSP Balo'ta bertambah dari waktu ke waktu, dari 9 orang pada 1941 menjadi 19.124 orang pada April 2012. Pada tahun 1999 KSP Balo'ta mulai melebarkan sayap koperasi simpan pinjam dengan membuka kantor cabang/cabang pembantu, dan saat ini memiliki 36 cabang yang tersebar di lima Propinsi. Dengan demikian, koperasi ini telah menjadi koperasi yang terbuka bagi semua lapisan masyarakat dengan beragam latar belakang dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh koperasi. Pada bulan April 2012 KSP Balo’ta meluncurkan dana kesejahteraan bagi anggota, menurunkan suku bunga pinjaman, dan memperbaiki sistem tata kelola koperasi dengan membuat Standard Operating Procedure (SOP) dibantu Yayasan Reka Desa dari Jakarta dan Lembaga dari Belanda. Tahun 2015 KSP Balo’ta mendapat penghargaan sebagai sepuluh koperasi terbesar di Indonesia dan berada pada posisi kedelapan. Hingga 2016 disebutkan KSP Balo’ta mempunyai anggota sampai dengan 28.000 orang dan mempunyai permodalan sudah di atas dari Rp 100 miliar. KSP Balo’ta juga menjadi salah satu koperasi yang menjadi obyek kajian Kemenkop & UKM bekerja
sama dengan Bappenas tahun 2013. Dari kajian yang bertujuan mengenal keragaman model koperasi simpan pinjam di Indonesia, KSP Balo’ta dinilai setia pada prinsip koperasi. Dalam usaha mensejahterahkan anggotanya, koperasi ini menciptakan produk pinjaman berbunga rendah, di samping produk lain yang bersifat perlindungan sosial seperti tabungan pendidikan, tabungan hari tua, serta dana kedukaan dan dana berobat. KSP Balo’ta, merupakan salah satu koperasi asal Sulsel yang diusulkan ke pemerintah pusat menjadi penyalur kredit usaha rakyat (KUR). Koperasi tersebut dinilai memiliki peluang besar dalam memenuhi kriteria penyaluran KUR. Adapun, Kementerian Keuangan menyebut kriteria koperasi sebagai lembaga yang sehat. Koperasi penyalur KUR harus bisa memenuhi kriteria sebagai lembaga yang produktif, serta menyalurkan kredit untuk usaha bukan konsumsi. Untuk memastikannya, Kemenkeu dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan tinjauan berikutnya terhadap koperasi. Sementara, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mengatakan modal, sistem IT jadi syarat koperasi itu menjadi penyalur KUR. Selain itu, persyaratan koperasi untuk menjadi penyalur KUR pada dasarnya sama dengan bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Syarat itu diantaranya, non performing loan (NPL) di bawah 5 persen, portofolio kredit di atas 5 persen, online system dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), dan melakukan kerja sama pembiayaan dengan Kementrian Koperasi dan UKM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). • 2017
15
[ Wawancara Tokoh ] TGH Muhammad Zainul Majdi KUKM Harus Jadi Aktor Utama Ekonomi
16
2017
K
eteguhan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH Muhammad Zainul Majdi untuk meningkatkan ekonomi rakyat tidak diragukan lagi. Baginya ekonomi kerakyatan harus menjadi kekuatan ekonomi, bukan oleh pemilik modal besar. Gubernur kelahiran Pancor, Selong 1972 ini menilai bangkitnya ekonomi kerakyatan adalah untuk mencapai pertumbuhan yang berkeadilan dan menurunkan ketimpangan kesejahteraan. “Saya menginginkan pertumbuhan ekonomi terus diikuti penurunan tingkat kesenjangan pendapatan. Bukan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi bertambah, tapi kesenjangan pendapatan juga ikut bertambah,” kata Majdi, yang pernah tercatat sebagai gubernur termuda di Indonesia. Dalam wawancara dengan Zainul yang menjabat Gubernur pada usia 36 tahun, dia mengakui mengatasi ketimpangan kesejahteraan di masyarakat tidak mudah. Untuk itu, dia mengatajak mengajak seluruh masyarakat NTB bekerja keras dan terus memupuk semangat dalam rangka menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Berikut wawncara selengkapnya yang disela-sela acara Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM KUMKM di Kota Mataram, Senin (13/3). Bagaimana agenda pengembangan ekonomi masyarakat di NTB? Agenda pengembangan ekonomi masyarakat NTB adalah memastikan proses pembangunan itu mampu menciptakan KUKM sebagai aktor utama sehingga, mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan dan pemerataan kesejahteraan. Karena, saat ini, ketika ritel moderen masuk maka terjadi perubahan aktor ekonomi.
Ekonomi memang tumbuh, konsumsi meningkat, tapi yang terjadi di bawah adalah perubahan aktor ekonomi, dari KUKM ke pemodal besar. Bagaimana kondisi riil ritel moderen di NTB? Contoh izin ritel modern ini nyata terdengar di Pulau Lombok dan saya dengar juga di Pulau Sumbawa. Saya melihat di beberapa tempat, penempatan ritel modern justru berada di pusat perdagangan rakyat, di mana sebelumnya masyarakat sekitarlah yang berperan aktif menjadi aktor-aktor utama untuk perkembangan ekonomi di wilayah tersebut. Misalnya, ada pemilik warung, ibu-ibu yang ada di pasar, tapi (ritel modern) diletakkan di situ. Saya menilai, alasan pemerintah kabupaten/kota yang memberi perizinan lantaran sudah sesuai prosedur. Tapi itu belumlah cukup tanpa mengikutsertakan aspek lainnya, terutama masyarakat sekitar. Tugas pemda, mengatur bagaimana regulasi yang dikeluarkan bisa mengurangi kesenjangan yang ada pada masyarakat. Langkah antisipasi apa yang Anda jalankan? Saya meminta para Bupati dan Walikota di daerahnya untuk memperhatikan ketimpangan pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan kesenjangan pendapatan semakin melebar. Saya minta bupati perhatikan masalah pertumbuhan ekonomi yang tidak berbanding lurus karena tidak dikerjakan aktor ekonomi lokal, tapi pemodal besar. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kesenjangan pendapatan atau “gini ratio” di NTB masuk kategori menengah sebesar 0,365. Idealnya untuk menjaga kesenjangan pendapatan antara orang kaya
dengan yang miskin tidak terlalu lebar atau berada di angka 0,2 persen. Harusnya seperti apa? Sebuah proses pembangunan harus mampu memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan seluruh rakyat. Cerminan dari manfaat yang besar tersebut adalah kontribusi pelaku UMKM terhadap inklusi keuangan yang terus mengalami peningkatan secara signifikan. Selain itu, kesenjangan pendapatan yang semakin menurun. Tapi, pertumbuhan ekonomi NTB dalam tiga tahun terakhir selalu di atas rata-rata nasional. Fakta tersebut memang patut disyukuri. Namun, yang masih perlu menjadi perhatian bersama adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut harus berkeadilan. Jangan pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh aktor yang memiliki modal besar, tapi bagaimana seluruh aktor pertumbuhan ekonomi bisa menikmati secara berkeadilan. Untuk itu, saya berharap pelatihan yang diberikan Kementrian Koperasi dan UKM kepada lebih dari 500 pelaku koperasi dan UMKM NTB bisa menjadi salah satu solusi untuk memperkecil jarak ketimpangan ekonomi di daerahnya. Apa harapan Anda dengan adanya pelatihan seperti itu? Pelatihan itu bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi dan UKM melalui enam pola, yakni pemasyarakatan kewirausahaan, pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat nelayan dan perempuan. Selain itu, pelatihan perkoperasian bagi sumber daya manusia koperasi, pelatihan kompetensi manajemen dan pariwisata bagi pemandu wisata, pelatihan pengelola tempat praktik keterampilan usaha, dan pelatihan 2017
17
vokasional pada daerah tertinggal. Kami sangat membutuhkan pelatihan seperti itu Saya mengucapkan terimakasih kepada Menteri Koperasi dan UKM yang telah menginisiasi kegiatan pelatihan ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu dari rangkaian yang panjang dan terus diupayakan kementerian koperasi UMKM untuk meningkatkan kualitas koperasi dan para pelaku ekonomi mikro kecil dan menengah. Bagaimana kondisi perkoperasian di NTB? Walaupun NTB pernah menjadi provinsi penggerak koperasi, tetapi potret perkoperasian di daerah belum seperti yang diharapkan bahwa masih banyak koperasi yang hanya bermodal ‘papan nama’ saja tetapi koperasinya tidak aktif. Harapan saya, dengan adanya pelatihan-pelatihan seperti ini secara alami ke depan akan tercipta atau 18
2017
terwujud koperasi yang lebih berkualitas dan para peserta pelatihan bisa menjadi motor dalam memperbaiki wajah perkoperasian di NTB dan meningkatkan gerak dari ekonomi mikro kecil dan menengah. Lantas, bagaimana dengan semangat berwirausaha di NTB? Saya terus mengajak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dan masyarakat koperasi untuk terus memupuk semangat berwirausaha, sehingga daerah bisa dikenal sebagai lumbung pengusaha. Saya ingin NTB tidak hanya dikenal sebagai daerah wisata dan lumbung pangan nasional. Ke depan, NTB juga jadi kantong enterpreneurship tangguh. Bagaimana sebenarnya pertumbuhan ekonomi di NTB? Pertumbuhan ekonomi NTB tanpa sektor tambang mencapai lebih dari
6 persen, tertinggi secara nasional. Pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus tersebut juga diikuti dengan “gini ratio” yang mengalami penurunan dari 0,36 persen pada 2014, menjadi 0,29 pada 2015. Pertumbuhan ekonomi dan penurunan kesenjangan pendapatan itu sebagai dampak dari semangat berwirausaha masyarakat NTB yang luar biasa saat ini, mulai dari anak-anak, mahasiswa, anak putus sekolah hingga orang dewasa. Mereka sangat termotivasi berwirausaha. Semangat ekonomi kerakyatan yang tumbuh di kalangan masyarakatnya diharapkan akan terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan kesenjangan pendapatan. Penurunan rasio gini sebesar 0,07 persen bukan sesuatu yang mudah. Naik 0,01 persen saja sudah tinggi. Jadi kita semua harus tetap semangat berusaha. •
[ Kabar Daerah ] Melalui BULo dan Koperasi Lorong Mengubah Jalan Sempit Jadi Produktif
G
ANG sempit yang terkoneksi dengan pemukiman padat penduduk di Kota Makassar kerap disebut lorong, di mana selama ini identik dengan kehidupan masyarakat pra sejahtera. Sejauh ini, terdapat 7.525 titik yang diklasifikasikan sebagai lorong di kota Angin Mamiri itu. Namun sejak dua tahun lalu, walikota Makassar Muh. Rhamdan Pomanto atau yang akrab dipanggil Danny Pomanto telah mengubah wajah lorong itu menjadi jalan sempit yang produktif Lorong itu dimanfaatkan menjadi lahan menanam aneka sayuran dan buah, juga dibuat lahan untuk menjajakan produk UKM, melalaui Badan Usaha Lorong (BULo) dengan badan hukum berbentuk Koperasi. Saat ini sudah berdiri 5.000 BULo. Pada tahap awal pemberdayaan masayarakat lorong dimulai dengan langkah pembenahan lingkungan, perbaikan infrastruktur jalan, saluran drainase agar mampu memacu kreativitas dana produktivitas warga sesuai dengan potensi. BULo mengadopsi sistem operasional koperasi akan mendapatkan penyertaan modal awal dari Pemkot Makassar yang diharapkan bisa merangsang pergerakan ekonomi kerakyatan di kota tersebut. Sementara itu, Wali Kota Danny menuturkan BULo sebagai gerakan koperasi yang anggotanya adalah masyarakat yang bermukim di lorong. Program BULo merupakan kelanjutan dari program Longgar (Lorong Garden). Masyarakat yang telah sukses mengubah wajah lorongnya menjadi Longgar akan menanam cabai vertikal di lorong – lorong. Bibitnya berasal dari Dinas Ketahanan Pangan (DKP) dan Dinas Kelautan,
Perikanan, Pertanian, dan Peternakan (DKP3) Masyarakat. “Hasil penjualan cabai BULo akan dibeli oleh Pemerintah kota Makassar, 30% dari hasil penjualannya akan ditabung dalam bentuk deposito pendidikan anak lorong, sehingga anak – anak lorong di Makassar dapat mengenyam pendidikan hingga ke bangku perguruan tinggi,” ungkap Danny Pomanto Harapannya, UKM lorong yang bertumbuh pesat dapat menjanjikan peluang usaha bagi warga yang bermukim di lorong sehingga angka pengangguran dapat ditekan. Sisanya, 40% dari hasil penjualan cabai BULo akan dikembalikan kepada warga, pemanfaatannya bisa untuk konsumsi rumah tangga atau untuk memenuhi kebutuhan lainnya.“BULo adalah skema koperasi. Negara kita mampu melewati krisis moneter di masa orde baru karena ditopang oleh koperasi,” beber Wali Kota Danny. Dekopin Dukung (BULo) juga mendapat apresiasi dan dukungan dari Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Pusat HAM Nurdin Halid. “Program BULo wali kota Makassar akan kita perkenalkan. BULo dapat menggerakkan ekonomi rakyat,” kata Nurdin Halid. Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Sulawesi Selatan Rahman Halid mengatakan, konsep pengembangan koperasi yang direncanakan Pemkot Makassar melalui BULo diharapkan bisa mendorong pertumbuhan koperasi dalam skala besar dengan konsep yang jelas Kabid Pengawasan Diskop dan UKM Makassar, Duryatsyah mengapresiasi pembentukan BULo ini dan
siap mendampingi dan memberikan pelatihan khususnya dalam perkoperasian. Koperasi yang akan di bentuk di 14 kecamatan ini nantinya akan bertugas untuk membina usaha, mulai dari sistem marketing, permodalan, hingga pemasaran. “Kami dari Dinas Koperasi dan UKM hanya membantu dari segi kelembagaannya. Sedangkan untuk sistem pengoperasian, semua akan ditangani oleh pengurus masingmasing,” ujarnya. Rencananya, program BULo dengan jenis kegiatan penanaman cabe ini akan dilakukan secara serentak di 715 lorong, yang ada di 14 kecamatan se-Kota Makassar. Rencananya yang akan ditanam akhir Januari sebanyak 10.600 pohon. Ketua Kelompok Kerja Percepatan Bulo Kota Makassar, Sakka Pati mengatakan saat panen Dinas Perindag akan melakukan pengelolaan dan pemasaran. Hasil penjualan cabai Bulo akan dibeli oleh Pemerintah kota Makassar, 30% dari hasil penjualannya akan ditabung dalam bentuk deposito pendidikan anak lorong sehingga anak – anak lorong di Makassar dapat mengenyam pendidikan hingga ke bangku perguruan tinggi.Sisanya yang 30% akan digunakan untuk mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) lorong. Harapannya, UKM lorong yang bertumbuh pesat dapat menjanjikan peluang usaha bagi warga yang bermukim di lorong sehingga angka pengangguran dapat ditekan. Selain itu, 40% dari hasil penjualan cabai Bulo akan dikembalikan kepada warga, pemanfaatannya bisa untuk konsumsi rumah tangga atau untuk memenuhi kebutuhan lainnya. • 2017
19
[ Galeri Foto ]
Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga melakukan penandatangan kerjasama mengenai pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) dengan otoritas UKM Kerajaan Arab Saudi di Istana Bogor.
Menteri Puspayoga bersama Menteri UKM Korea Selatan Young-Sup Joo rapat membahas hubungan kerjasama Korea Indonesia dalam hal meningkatkan daya saing UKM, pada kesempatan tersebut diserahkan juga mesin penggilingan kopi.
Menteri Puspayoga bersama Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Kredit Ultra Mikro, di kantor PBNU. 20
2017
