KOORDINASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
DAN HASIL PENGAWASANNYA DI PROVINSI RIAU
DRS. H. INDRA GINTING, APT., MM KEPALA BALAI BESAR POM DI PEKANBARU
PENDAHULUAN
VISI DAN MISI BADAN POM RI Visi Badan POM RI • Menjadi Institusi Pengawas Obat dan Makanan yang Inovatif, Kredibel, dan Diakui Secara Internasional untuk Melindungi Masyarakat
Misi Badan POM RI • Melakukan Pengawasan Pre-Market dan Post Market berstandar Internasional • Menerapkan Sistem Manajemen Mutu secara Konsisten • Mengoptimalkan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan di Berbagai Lini • Memberdayakan Masyarakat agar Mampu Melindungi Diri dari Obat dan Makanan yang Berisiko terhadap Kesehatan • Membangun Organisasi Pembelajar (Learning Organization)
TUGAS DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No. 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di lingkungan Badan POM, selaku UPT Badan POM, Balai Besar POM di Pekanbaru mempunyai fungsi : 1. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan. 2. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapetik, narkotika, psikotropika zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya. 3. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi. 4. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi 5. Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum. 6. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 7. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen. 8. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan. 9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan. 10. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sesuai dengan bidang tugasnya.
STRUKTUR ORGANISASI Kepala Kepala Balai Balai Besar Besar POM POM Drs. H.Indra Ginting, Apt., MM
Kasubag. Kasubag. Tata TataUsaha Usaha
Kabid. Kabid.Pemeriksaan Pemeriksaan dan danPenyidikan Penyidikan
Kasie. Pemeriksaan
Kasie. Penyidikan
Kabid. Kabid.Sertifikasi Sertifikasi&& Layanan Layanan Informasi Informasi Konsumen Konsumen
Kasie. Sertifikasi
Kasie. Layanan Informasi Konsumen
RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL
Kabid. Kabid.Pengujian Pengujian Pangan, Pangan, BB BBdan dan Mikrobiologi Mikrobiologi
Kasie. Laboratorium Pangan & BB
Kabid. Kabid.Pengujian Pengujian Produk ProdukTerapetik, Terapetik, Narkotika, Narkotika,OT, OT,Kos Kos dan danProduk Produk Komplemen Komplemen
Kasie. Kasie. Laboratorium Laboratorium Mikrobiologi Mikrobiologi
SARANA PRASARANA • • • •
Luas Tanah Kantor Luas Bangunan Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2
• Daya Listrik : - PLN 210 KVA - Genset 100 KVA
: 4.272 M2 : 6.479 M2 :6 :3
Sumber Daya Manusia (90 org) Pendidikan
S3
S2
Apt
S1 Biologi
S1 lain
D3 Farmasi
D3 Umum
SMF
SMAK
SPK
SLTA Umum
SLTA Kejuruan
SLTP Umum
SLTP Kejuruan
SD
1
Kepala
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Sub. Bag TU
0
0
1
0
3
3
1
5
1
0
4
1
1
0
2
3
Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan
0
1
6
0
6
0
0
5
0
0
2
1
0
0
0
0
2
8
1
0
2
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
3
9
0
2
1
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
10
26
1
11
6
1
23
1
0
6
2
1
0
2
No
4
5
6
Unit Kerja
Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya, dan Mikrobiologi Bidang Pengujian Prod. Terapetik, OT, Kosmetik dan Produk Komplemen Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen JUMLAH
SERTIFIKAT SISTEM MUTU BALAI BESAR POM DI PEKANBARU SERTIFIKAT ISO 9001:2008 DAN ISO 17025:2008
Jumlah dan Kondisi peralatan laboratorium (sesuai standar minimal laboratorium)
• ALAT UTAMA : 150 DARI 308 YANG DIPERSYARATKAN • ALAT PENUNJANG : 64 DARI 128 YANG DIPERSYARATKAN
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
DASAR HUKUM
Ordonansi Obat Keras (Staatsblad No.419 tahun 1949) UU RI No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Kepala Badan POM RI No 43 tahun 2013 dan No 2 tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pengawasan Pangan di Daerah PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan PP No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan PP No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
DASAR HUKUM Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional Peraturan Menteri Kesehatan No.34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No.1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi Peraturan Menteri kesehatan No. 1175/ Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika Peraturan Menteri Kesehatan No.1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang notifikasi Kosmetika Peraturan Menteri Perindustrian No. 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (GMP) Peraturan Kepala Badan POM RI No. HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 dan perubahannya No.42 Tahun 2013 tentang Pendaftaran Pangan Olahan
DASAR HUKUM Peraturan Kepala BPOM RI No. HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah tangga Peraturan Kepala BPOM RI No.HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Cara Pemeriksaan Sarana Produksi pangan Industri Rumah Tangga Peraturan Kepala BPOM RI No. HK. 03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN (PP 38/2007) URUSAN PEMERINTAHAN
CONCURRENT
ABSOLUT
(Urusan bersama Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)
(Mutlak urusan Pusat)
• • • • •
Politik Luar Negeri Pertahanan & Keamanan Yustisi Moneter & Fiskal Nasional Agama
PILIHAN/OPTIONAL
WAJIB/OBLIGATORY (Pelayanan Dasar)
(Sektor Unggulan)
Contoh: pertanian, ESDM, Kesehatan, industri, perdagangan, pariwisata, kelautan dsb
Contoh: kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, Perumahan, PU dan perhubungan
SPM 15
(Standar Pelayanan Minimal) PP 65/2005
PP No. 28, 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
Pasal 2 Setiap orang yg bertanggung jawab dalam proses produksi pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi
Pasal 3 Pemenuhan persyaratan sanitasi dilakukan dengan menerapkan CPMB Pemenuhan persyaratan sanitasi dilakukan dengan menerapkan CPMB
Pasal 6 Pedoman CPMB adalah cara produksi yang memperhatikan aspek keamanan pangan
PEMBINAAN, pasal 51 Kementerian Pertanian Departemen Kelautan dan Perikanan
CARA BUDIDAYA YANG BAIK
CARA PRODUKSI PANGAN SEGAR YANG BAIK
KONSUMSEN
Pembinaan terhadap PEMDA dan masyarakat dilaksanakan oleh Badan
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Departemen Perindustrian, Badan POM (pangan olahan tertentu) dan Pemerintah Kab/Kota (pangan olahan IRT) PANGAN SEGAR DIKONSUMSI LANGSUNG
PANGAN SEGAR, PANGAN OLAHAN DAN PANGAN SIAP SAJI
PANGAN SIAP SAJI
BAHAN BAKU PENGOLAHAN
CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK
PANGAN OLAHAN
CARA RITEL PANGAN YANG BAIK
CARA PRODUKSI PANGAN SIAP SAJI YANG BAIK
PEMERINTAH KAB/KOTA/ PANGAN SIAP SAJI
CARA DISTRIBUSI PANGAN YANG BAIK
KEWENANGAN PEMERIKSAAN DALAM HAL TERDAPAT DUGAAN TERJADINYA PELANGGARAN HUKUM DI BIDANG PANGAN
Gubernur dan atau Bupati/Walikota (pangan segar)
KONSUMSEN
Kepala Badan POM (pangan olahan MD, ML)
PANGAN SEGAR, PANGAN OLAHAN DAN PANGAN SIAP SAJI
Bupati/Walikota (pangan olahan IRT) CORNBEEF
PANGAN SIAP SAJI
Bupati/Walikota (pangan siap saji)
PERAN PEMDA DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PANGAN (Pasal 46 angka 4 PP 28/2004) : 1. Gubernur, Bupati/Walikota melakukan fungsi pemeriksaan sebagai berikut: a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan pangan untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan pangan; b. menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan pangan serta mengambil dan memeriksa contoh pangan; c. membuka dan meneliti setiap kemasan pangan; d. memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan pangan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut; dan/atau e. memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha dan/atau dokumen lain sejenis.
Peraturan Bersama Mendagri dan Ka Badan POM RI No 43 & No 2 tahun 2013 tentang Pengawasan BB yang disalahgunakan dalam pangan
Dalam pelaksanaan pengawasan BB perlu membentuk Tim Pengawas Terpadu baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/ kota Pasal 7 Keanggotaan Tim Pengawas Terpadu Provinsi Pengarah : Gubernur Ketua : Kadisperindag Wakil ketua : Ka BBPOM di Pekanbaru Sekretaris : Eselon 3 di Disperindag Anggota : • Eselon 3 Bappeda • Kabid Pemdik BBPOM di Pekanbaru • Eselon 3 Dinas Perikanan dan Kelautan • Eselon 3 Dinas Kesehatan • Eselon 3 Dinas Peternakan • Eselon 3 Dinas Pertanian • Ka Badan Ketahanan Pangan
Pasal 8 Keanggotaan Tim Pengawas Terpadu Kabupaten/ Kota Pengarah : Bupati/ Walikota Ketua : Kadisperindag Sekretaris : Eselon 3 di Disperindag Anggota : • Kabid Pemdik BBPOM di Pekanbaru • Eselon 3 Bappeda • Eselon 3 Dinas Perikanan dan Kelautan • Eselon 3 Dinas Kesehatan • Eselon 3 Dinas Peternakan • Eselon 3 Dinas Pertanian • Ka Badan Ketahanan Pangan
HASIL PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN
SARANA PRODUKSI SEDIAAN FARMASI DAN MAKANAN YANG DIAWASI DI PROVINSI RIAU TAHUN 2014 Sarana Produksi Industri Obat Tradisio nal
Industri Kecil OT
Industri PKRT
Industri Pangan
Industri RTP
Miras
Jumlah
Bengkalis Dumai
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
3 1
11 98
0 0
14 99
3
Indragiri Hilir
0
0
0
0
0
0
5
6
0
11
4
Indragiri Hulu
0
0
0
0
0
0
1
44
0
45
5
Kampar
0
0
1
0
0
0
5
75
0
81
6 7
Kuantan Singingi Meranti
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1
0 82
0 0
0 83
8
Pekanbaru
0
0
0
1
0
0
22
219
0
242
9
Pelalawan
0
0
0
0
0
0
3
0
0
3
10 Rokan Hilir
0
0
0
0
0
0
2
29
0
31
11 Rokan Hulu
0
0
0
0
0
0
1
17
0
18
12 Siak
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
45
581
0
628
Kab/Kota
Jumlah
Industri Alat Kesehat an Industri Kosmeti ka
Industri Farmasi
1 2
No
SARANA DISTRIBUSI SEDIAAN FARMASI DAN MAKANAN YANG DIAWASI DI PROVINSI RIAU TAHUN 2014 SARANA DISTRIBUSI NO
KAB/KOTA
1
Bengkalis
2
Dumai
3
Indragiri Hilir
4
Indragiri Hulu
5
Kampar
6
Kuantan Singingi
7
Meranti
8
Pekanbaru
9
Pelalawan
10
Rokan Hilir
11
Rokan Hulu
12
Siak JUMLAH
OBAT TRADISION AL 22
PRODUK KOMPLEM EN 11
KOSMET IKA
PANGAN
23
99
BAHAN BERBAHA YA 13
6
3
30
38
2
79
16
8
35
50
0
109
28
14
30
49
0
121
32
16
56
67
7
178
16
8
19
32
0
75
4
2
8
14
0
28
118
60
150
781
7
1.116
16
8
35
49
7
115
14
7
48
42
6
117
14
7
22
35
5
83
26
13
45
105
6
195
312
157
501
1.361
53
2.384
JUMLA H 168
SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN NAPZA YANG DIAWASI DI PROVINSI RIAU TAHUN 2014 SARANA DISTRIBUSI NO
KAB/KOTA
1
2
PBF
APOT EK
RUMAH SAKIT TOB
GFK
PUSK
PEMERIN
SWAS
ESMA
TAH
TA
S
PUST U
BP/ RB/K LINIK
JUML AH
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Bengkalis
1
48
48
1
2
5
13
0
33
151
2
Dumai
-
29
69
1
1
2
9
12
40
163
3
Indragiri Hilir
-
20
64
1
1
1
24
129
38
278
4
Indragiri Hulu
-
37
53
1
1
0
18
92
28
230
5
Kampar
-
46
110
1
1
6
27
0
19
210
6
Kuantan
-
23
35
1
1
0
21
58
1
140
-
9
4
1
1
0
6
0
2
23
Singingi 7
Meranti
8
Pekanbaru
53
287
166
1
6
19
20
0
248
800
9
Pelalawan
-
40
51
1
1
2
12
0
6
113
10
Rokan Hilir
-
23
36
1
1
2
17
71
5
156
11
Rokan Hulu
-
30
48
1
1
3
19
100
4
206
12
Siak
-
23
46
1
1
0
14
0
14
99
54
615
730
12
18
40
200
462
438
2569
JUMLAH
TEMUAN PEMERIKSAAN DALAM PENGAWASAN SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI
Produk tidak terdaftar
Tidak Memenuhi persyaratan Mutu/ Label
GMP/GDP
Perizinan
Bahan/Produk
Dilarang
Administrasi
TEMUAN
Hygiene/ Sanitasi
TEMUAN PEMERIKSAAN DI APOTEK TENAGA TEKNIS FARMASI TIDAK ADA PADA JAM BUKA
DITEMUKAN OBAT PROGRAM PEMERINTAH/ ASKES
ADMINISTRASI TIDAK TERTIB
PENYIMPANAN TIDAK MENJAMIN MUTU DAN BERCAMPUR DENGAN PRODUK LAIN
PEMBELIAN DARI SUMBER TIDAK JELAS/RESMI/ MENGGUNAKAN FAKTUR POLOS
MELAKUKAN PENJUALAN OBAT LANGSUNG KE TENAGA KESEHATAN
TEMUAN PEMERIKSAAN DI RS, IFRS
ADMINISTRASI TIDAK TERTIB PENYIMPANAN TIDAK MENJAMIN MUTU PRODUK
DILAYANI OLEH TENAGA NON FARMASI
PENYIMPANAN VAKSIN TIDAK SESUAI PERSYARATAN
TEMUAN PEMERIKSAAN DI SARANA IRTP BELUM MENERAPKAN ASPEK CPPB (KEBERSIHAN, HYGIENE, SANITASI, PENGENDALIAN HAMA) TIDAK MEMENUHI KETENTUAN LABEL ALAMAT TIDAK DITEMUKAN/ TIDAK SESUAI TIDAK AKTIF, PRODUKSI TIDAK KONTINU (SEWAKTU)
TINDAK LANJUT PEMBI NAAN
SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA
PERINGATAN
SANKSI PIDANA PROJUSTI SIA
PERINGATAN KERAS PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN PEMUSNAHAN PRODUK
SERTIFIKASI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN
Sertifikasi dilakukan terhadap 41 sarana di Provinsi Riau sebagai berikut: No
Jenis Sarana
Jumlah
1 2
PBF
11
Pangan MD
8
3
IRTP (dalam rangka Halal)
22
Uji Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Program Revitalisasi Fungsi Mobil Laboratorium Keliling ke 81 Sekolah Dasar di Provinsi Riau Total Sampel : 893 sampel (MS: 876 TMS:17)
Keterangan: MS = Memenuhi syarat TMS = Tidak Memenuhi Syarat
Food Safety Masuk Desa Program Baru Badan POM dalam rangka memberdayakan kader dan masyarakat desa dalam menerapkan keamanan pangan. Re-Orientasi Peran Pemerintah Tingkat Kabupaten/ Kota, mengundang SKPD terkait. Mulai Tahun Ke-2 (2015), nama program menjadi:
“KEAMANAN PANGAN DESA (KPD)”
Food Safety Masuk Desa Bimbingan Teknis untuk Kader PKK, Karang Taruna dan Guru di 10 (sepuluh) desa/kelurahan, yaitu: a. Kelurahan Umban Sari b. Kelurahan Sekip c. Kelurahan Maharatu d. Kelurahan Tangkerang Timur e. Kelurahan Meranti Pandak f. Desa Tarai Bangun g. Desa Tanah Merah h. Desa Hang Tuah i. Desa Utama Karya j. Desa Sei Simpang Dua
PAMERAN Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat melalui Pameran “Riau Expo dan Pekanbaru Expo” di Laman Bujang Matsam Bandar Seni Raja Ali Haji
PERCONTOHAN PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA Pasar Haji Agus Salim ditetapkan sebagai salah satu contoh pasar aman dari bahan berbahaya Bimbingan Teknis untuk Petugas Pasar
Uji sampel dilakukan secara mandiri oleh petugas pasar Jumlah Sampel: 200 sampel (MS:195 (boraks dan rhodamin B))
TMS: 5
CONTOH MAKANAN MENGANDUNG FORMALIN
Mie Kuning
CONTOH MAKANAN MENGANDUNG BORAKS
Kulit Lumpia pada Piscok
Kerupuk Nasi
Bakso
CONTOH MAKANAN MENGANDUNG RHODAMIN B
Lontong
Gulali
Kue Mangkok
Cone Es Krim
CONTOH MAKANAN MENGANDUNG METHANYL YELLOW
MASALAH DAN REKOMENDASI • Kasus pelanggaran distribusi obat dan pangan IRT menjadi perhatian bersama BBPOM di Pekanbaru dan SKPD terkait di wilayah Provinsi Riau • Tindaklanjut terhadap sarana yang terlibat perkara pidana obat dan makanan harus sejalan dengan koordinasi antara BBPOM di Pekanbaru, Korwas PPNS Polda Riau (Reskrimsus), Kejaksaan Tinggi Riau &Kejaksaan Negeri Kab/ Kota dan Pengadilan Negeri Kab/ Kota
KOORDINASI BBPOM DI PEKANBARU DENGAN SKPD PROVINSI RIAU TERKAIT LAYANAN SERTIFIKASI
Perizinan PBF (Pedagang Besar Farmasi) No.
1.
Jenis Layanan
Pemohon
Perizinan PBF (Pedagang Besar Farmasi) Pusat (Peraturan Kementerian Kesehatan No. 34 Tahun 2014)
Pengajuan Permohonan Izin PBF
BBPOM di Pekanbaru -
-
2.
Perizinan PBF (Pedagang Besar Farmasi) Cabang (Peraturan Kementerian Kesehatan No.1148/MENK ES/PER/VI/2011 )
Pengajuan Permohonan Pengakuan sebagai PBF Cabang
-
-
Audit pemenuhan persyaratan CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) Laporan Hasil Analisis Pemenuhan Persyaratan CDOB kepada Badan POM Audit Pemenuhan Persyaratan CDOB Rekomendas i Hasil Anallisis Pemenuhan Persyaratan CDOB kepada Dinas Kesehatan Provinsi
DINKES Kabupaten/Kota -
DINKES Provinsi
-
-
Verifikasi Kelengkapan administratif Rekomendasi Pemenuhan Kelengkapan Administratif kepada Kementerian Kesehatan
BPOM
Kementerian Kesehatan
Rekomendas Izin PBF Pusat i Pemenuhan Persyaratan CDOB kepada Kementerian Kesehatan
Persyaratan
-
Verifikasi Kelengkapan Administratif, kemudian mengeluarkan, Rekomendasi Pemenuhan Kelengkapan Administratif kepada Dinkes Provinsi
Pengakuan PBF (Pedagang Besar Farmasi) Cabang
-
-
-
NPWP TDP (Tanda Daftar Perusahaan) SIUP (Surat Izin Usaha Pedagangan) UUG (Undang-Undang Gangguan) Surat domisili perusahaan IMB atau IPB atau Keterangan layak Fungsi Sertifikat Hak Milik untuk Penguasaan Bangunan dan Gudang (Jika Hak Milik) NPWP TDP SIUP UUG Surat domisili perusahaan IMB atau IPB atau Keterangan layak Fungsi Sertifikat Hak Milik untuk Penguasaan Bangunan dan Gudang (Jika Hak Milik)
PENDAFTARAN PANGAN No. Jenis Layanan Pemohon
BPOM
1.
Izin Pangan Olahan (MD/M L)
Pendaftaran Pangan Olahan (MD/ML)
BBPOM di Pekanbaru Pengajuan - Audit Permohon Pemeriksa an an Sarana Pendaftara terhadap n Pangan pemenuh Olahan an CPPB (MD/ML) - Hasil Pemeriksa an sarana Balai
PERSYARATAN -
NPWP TDP TDI / IUI API untuk sarana importir SIUP Surat domisili perusahaan Sertifikat Hak Milik untuk Penguasaan Bangunan dan Pabrik (Jika Hak Milik)
Pencantuman Label Halal pada Kemasan Pangan No. 1.
Jenis layanan
Pemohon
BBPOM di Pekanbaru
Izin Pencantuman Label Halal pada Kemasan Pangan MD/ML
Pengajuan Permohonan Sertifikasi Halal ke MUI Provinsi Riau
Pendampingan audit halal bersama BPOM
BPOM -
-
2.
Izin Pencantuman Label Halal pada Kemasan Pangan IRT
Pengajuan Permohonan Sertifikasi Halal ke MUI Provinsi Riau
-
Audit sertifikasi Halal Surat rekomendasi pencantuman label halal
-
Melakukan audit sertifikasi Halal Surat rekomendasi pencantuman label halal Izin pencantuman label halal pada kemasan
MUI Provinsi -
-
Persyaratan -
Audit sertifiksi halal Sertifikat halal
Audit sertifiksi halal Sertifikat halal
-
• Sarana Komunikasi : Telepon : (0761) 21496 dan (0761) 47879 Fax : (0761) 28755 E-mail :
[email protected]
kunjungan kerja ke BALAI BESAR POM di PEKANBARU
dalam rangka meningkatkan koordinasi marilah kita saling bahu membahu agar masalah obat dan makanan teratasi
