Konvensi menentang Diskriminasi dalam Pendidikan Diadopsi oleh Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 14 Desember 1960
Konferensi Umum Organisasi Pendidikan., llmu Pengetalzuan dan Kebuda_vaan Perserikalan Bangsa-Bangsa yang bersidang di Paris dari 14 November sampai 15 Desember 1960, pada sidangnya yang kesebelas, Mengingat bahwa Dcklarasi Universal Hak Asasi Manusia, menegaskan asas non- diskriminasi dan menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan, Mempertimbangkan bahwa diskriminasi dalam pendidikan merupakan pelanggaran terhadap hakhak yang dinyatakan dalam Deklarasi tersebut, Mempertinzbangkan bahwa, menurut isi Konstitusinya, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tujuan mclcmbagakan kerja sama antar bangsa dengan tujuan memajukan semua penghormatan universal terhadap hak-hak asasi manusia dan persamaan kesempatan pendidikan, Mengakui bahwa, karenanya, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, walaupun menghormati keragaman sistem pendidikan nasional, mcmpunyai kewajiban tidak hanya melarang setiap bentuk diskriminasi dalam pendidikan tetapi juga mcningkatkan persamaan kesempatan dan perlakuan bagi scmua dalam pendidikan.
Diajukmz kepadanw1. usulan-usulan rnengenai aspek-aspek diskriminasi yang berbeda dalam pendidikan, yang rnerupakan rnata acara 17. 1.4. agenda persidangan, Memutuskan pada sidangnya yang kesepuluh bahwa perrnasalahan ini harus dibuat sebagai pokok rnatcri suatu konvensi internasional dan juga rekornendasi-rekornendasi kepada Negara Anggota, Menyetujui Konvensi ini pada hari keernpat belas Desember 1960:
Pasall 1. Untuk tujuan Konvensi ini istilah diskrirninasi mencakup pembedaan, pengabaian, pernbatasan atau pengutamaan apapun yang, karena didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelarnin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kondisi ekonorni atau kelahiran, rnempunyai tujuan rneniadakan atau mengurangi persarnaan perlakuan dalam pendidikan dan terutama: (a) rnencabut akses orang atau kelompok apapun ke pendidikanjenis apapun atau pada tingkat apapun; (b) rnembatasi orang atau kelompok apapun ke pendidikan pada suatu standar yang lebih rendah rnutunya; (c) tunduk pada ketentuan-ketentuan pasal 2 Konvensi ini, dari mernbentuk atau rncrnelihara sistern-sistern atau lembaga-lernbaga pendidikan yang terpisah bagi orang atau kelompok orang; atau (d) mernbebankan pada orang atau kelompok orang apapun kondisi-kondisi yang tidak sesuai
dengan kernuliaan manusia. 2.
untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, istilah "pendidikan" mengacu pada sernua jenis dan tingkat pendidikan, dan rneliputi akses ke pendidikan, standar dan kualitas pendidikan, dan kondisikondisi menurut yang telah diberikan.
Pasal2 Bila dirnungkinkan dalam sebuah Negara, situasi-situasi berikutnya tidak dapat dianggap rnerupakan diskrirninasi, dalarn makna pasal 1 Konvensi ini: (a) Pernbentukan atau dipertahankannya sistem-sistem atau lernbaga-lembaga pendidikan bagi siswa-siswa yang terdiri dari duajenis kelamin, apabila sistem-sistem atau lembaga- lembaga ini rnenawarkan akses yang sepadan ke pendidikan, menyediakan staf pengajar dengan kualifikasikualifikasi standar yang sama dan juga gedung-gedung sekolah dan pcralatan dengan kualitas yang sama, dan rnernberi kesempatan untuk mengambil bidang- bidang studi yang sama atau sepadan; (b) Pembentukan atau dipertahankannya, karena alasan-alasan agama atau bahasa, sistem- sistcm atau lembaga-lembaga pendidikan tersendiri yang menawarkan suatu pendidikan yang tetap berhubungan baik dengan harapan-harapan orangtua, atau wali hukum siswa, kalau keikutsertaan dalam sistem-sistem tersebut atau kehadirannya pada lembaga- lembaga tersebut adalah pilihan dan kalau pendidikan yang diberikan sesuai dengan standar-standar seperti yang mungkin ditetapkan atau disetujui oleh para penguasa yang berwenang, terutama untuk pendidikan pada tingkat yang sama; (c) Pembentukan atau dipertahankannya lembaga-lembaga pendidikan swasta, kalau tujuan lembaga-lembaga itu tidak untuk menjamin pengabaian kelompok manapun tetapi untuk menyediakan berbagai kemudahan pendidikan sebagai tambahan pada yang disediakan oleh para penguasa pemerintah, kalau lembaga-lembaga itu dilaksanakan sesuai dengan tujuan tersebut, dan kalau pendidikan yang diberikan sesuai dengan standar-standar seperti yang mungkin ditentukan atau disetujui oleh para penguasa yang berwenang, terutama untuk pendidikan pada tingkat yang sama.
Pasal3 Agar dapat menghapus dan mencegah diskriminasi dalam pengertian Konvensi ini, maka para Negara Pihak mesti melakukan upaya: (a) mencabut setiap pengaturan statuta dan setiap instruksi administratif dan untuk tidak melanjutkan setiap praktek administratif yang melibatkan diskriminasi dalam bidang pendidikan; (b) menjamin, dengan perundang-undangan apabila perlu, bahwa tidak ada diskriminasi dalam penerimaan siswa pada lembaga-lembaga pendidikan; (c) tidak memperbolehkan perbedaan-perbedaan perlakuan apapun oleh para penguasa pemerintah di antara warga negara-warga negara, kecuali atas dasar kegunaan atau kebutuhan dalam hal pembayaran sekolah dan pemberian bea siswa, atau bentuk-bentuk bantuan yang lain kepada siswa dan izin-izin yang diperlukan dan berbagai kemudahan untuk mengejar studi di luar negeri; (d) tidak memperbolehkan, dalam bentuk bantuan apapun yang diberikan oleh para penguasa pemerintah kepada lembaga-lembaga pendidikan, setiap pelarangan atau pengutamaan yang didasarkan semata-mata pada alasan bahwa siswa tersebut termasuk dalam suatu kelompok
tertentu; (e) memberikan kepada warga negara asing yang tinggal di dalam wilayahnya, akses yang sama ke pendidikan seperti yang diberikan kepada warga negaranya sendiri.
Pasal4 Para Negara Pihak Konvensi ini berusaha lebih jauh untuk merumuskan, mengembangkan dan menetapkan kebijakan nasional, yang dengan metode-metode yang tepat dengan keadaan dan kegunaan nasional, akan cenderung meningkatkan persamaan kesempatan dan perlakuan di bidang pendidikan dan terutama:
(a) Pemlidikan dasar harus diwajibkan dan terbuka bagi semua orang; pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat menengah pada umumnya harus dapat diperoleh dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak dan khususnya mengadakan pendidikan cuma-cuma, secara bertahap; perguruan tinggi harus juga dilaksanakan atas prinsip terbuka bagi semua orang atas dasar kecakapan; (h) Menjamin bahwa standar-standar pendidikan adalah sepadan pada semua lembaga pendidikan umum pada tingkat yang sama, dan bahwa keadaan-keadaan yang berkaitan dengan kualitas pendidikan yang diberikan juga sepadan; (c) Mendorong dan mengintensitkan dengan metode-metode yang tepat pendidikan orang- orang yang bel urn menerima pendidikan dasar apapun atau yang belum menyelesaikan seluruh pelajaran pendidikan dasar dan kelanjutan pendidikan mereka atas perseorangan;
dasar kecakapan
(d) Menyediakan pelatihan bagi profesi pengajaran tanpa diskriminasi.
PasalS 1. Para Negara Pihak Konvensi ini bersepakat bahwa: (a) Pendidikan harus diarahkan pada pengembangan kepribadian manusia seutuhnya dan pacta menguatkan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan- kehebasan fundamental; pendidikan akan meningkatkan pengertian, toleransi dan persahabatan antara semua bangsa, kelompok rasial atau kelompok agama, dan lebih jauh aktivitasaktivitas Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pemeliharaan perdamaian; (b) Penting untuk menghormati kebebasan orangtua dan apabila dapat diterapkan, wali hukum, pertama-tama untuk memilih bagi anak-anaknya lembaga-lembaga selain yang dikelola oleh para penguasa pemerintah tetapi yang bersesuaian dengan standar pendidikan minimum seperti yang mungkin ditetapkan atau disetujui oleh para penguasa yang berwenang dan, kedua, untuk menjamin dengan cara yang sesuai dengan prosedur-prosedur yang diikuti dalam Negara untuk penerapan perundang- undangan. pcndidikan agama dan moral anakanak sesuai dengan kepercayaannya sendiri dan tidak scorang pun atau kelompok orang pun dapat dipaksa menerima perintah agama yang bertentangan dengan kepercayaannya atau kepercayaannya; (c) Penting untuk mengakui hak para anggota warga negara minoritas untuk melaksa- nakan aktivitas-aktivitas pendidikan mereka sendiri, termasuk pengelolaan sekolah dan dengan
bergantung pada kebijakan pendidikan setiap Negara, penggunaan atau pengajaran bahasa mereka sendiri, bagaimanapun juga asalkan: (i) Bahwa hak ini tidak diiaksanakan dalam cara yang mencegah para anggota kelompok minoritas ini dari memahami kebudayaan dan bahasa masyarakat itu sebagai
keseluruhan dan mencegah dari ikut serta dalam aktivitas-aktivitasnya, atau yang memengaruhi kedaulatan nasional; (ii) Bahwa standar pendidikan tidak lebih rendah dari pada standar umurn yang ditetapkan atau disetujui oleh para penguasa yang berwenang; dan (iii) Bahwa kehadiran pada sekolah-sekolah tersebut merupakan pilihan. 2.
Para Negara Pihak Konvensi ini berusaha mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menjamin penerapan asas-asas yang dinyatakan dalam ayat 1 Pasal ini.
Pasal 6 Dalam penerapan Konvensi ini, para Negara Pihak berusaha mernperhatikan sebesar- besarnya pada setiap rekomendasi selanjutnya yang disetujui oleh Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Pcrserikatan Bangsa-Bangsa yang rnendefinisikan sernua tindakan yang harus diambil untuk menentang berbagai bentuk diskriminasi dalam pendidikan dan untuk tujuan menjamin persamaan kesempatan dan perlakuan dalam pendidikan.
Pasal 7 Para Negara Pihak Konvensi ini dalam laporan berkala mereka yang disampaikan kepada Konferensi Umum Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan BangsaBangsa mengenai data-data dan dalam batas tertentu ditentukan olehnya, akan memberikan informasi mengenai berbagai pengaturan legisIatif dan administratif yang telah mereka setujui dan tindakan lain yang telah mereka ambil untuk penerapan Konvensi ini, termasuk untuk perumusan dan pengembangan kebijakan nasional, yang didefinisikan dalam Pasal 4 dan juga hasil-hasil yang dicapai dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan tersebut.
Pasal8 Setiap perselisihan yang mungkin timbul di antara dua Negara Pihak atau lebih manapun dari Konvensi ini mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini yang tidak diselesaikan dengan negosiasi atas permintaan para Pihak yang bersengketa, karena sarana-sarana penyelesaian perselisihan yang lain gaga!; harus diajukan ke Mahkamah Pengadilan Internasional untuk memperoleh keputusan.
Pasal 9 Syarat terhadap Konvensi ini tidak akan diperkenankan.
Pasal 10 Konvcnsi ini tidak akan mempunyai akibat mcngurangi hak-hak di mana yang individu atau kclompok-kclompok mungkin memperolehnya berdasarkan persetujuan-persetujuan yang dibuat
antara dua Negara atau lebih, apabila hak-hak tersebut tidak bertentangan dengan isi atau semangat Konvensi ini.
