Konstitusi Nasional Jepang (Studi Tentang Proses Demokratisasi Jepang tahun )

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Konstitusi Nasional Jepang (Studi Tentang Proses Demokratisasi Jepang tahun 1947-1967)

SKRIPSI Oleh: Kiswanti NIM:K4407026

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Konstitusi Nasional Jepang (Studi Tentang Proses Demokratisasai Jepang tahun 1947-1967)

Oleh : Kiswanti NIM: K 4407026

Skripsi

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Program Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011 2011 commitiito user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

commitiiito user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

commitivto user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

ABSTRACT Kiswanti. K4407026. The Japanese National Constitution (A Study on Japanese Democratization Process in 1947-1967). Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. Surakarta Sebelas Maret University, June, 2010. The objective of research is to describe: (1) Democratic life in Japan before the enactment of National Constitution in 1947, (2) democratic life in Japan with the enactment of National Constitution in 1947, and (3) the effect of Japanese National Constitution enactment in 1947 on Politics sector. In line with the research method and objective, this research was carried out using historical method with heuristic, critical, interpretation and historiography steps. The data source employed in this research was secondary source. Technique of collecting data used was library study. Technique of analyzing data used was a historical analysis one, by making external and internal criticism. Considering the result of research, it can be concluded that: (1) democratic life in Japan before the National Constitution enactment in 1948, namely since Meiji Restoration, Japan began to open itself and to make Western Countries as model. Thus, Japan began to imitate all aspects of Western life, including the government system. A series of change had been done by Meiji government to embody its mission of modern state through fukoku kyohei, including to modernize the Japanese Imperial political system. This modernization is imitation of Western system by developing a constitution known Meiji Imperial Constitution, then in 1913-1932 period it was known as Taisho Democratic Period. During Taisho Democratic Period, Japan government was dominated by military in which the Military General becomes the government leader. Although there were political parties and Prime Minister, they had very limited domination and regulated by military government over the Emperor’s power; (2) democratic life in Japan after the enactment of Japanese National Constitution in 1947 was characterized by so many changes in various sectors, including the recreation of political parties eliminated previously, the change in police system, land reform organization, economic deconcentration, labor reformation, zaibatsu merging carried out by Liquidation Commission of Parent Companies, Japanese Youths were no longer bound by totalitarian education and tight control under military national policy, and the protection of basic human rights was guaranteed by the constitution; and (3) the effect of Japanese National Constitution enactment in 1947 on Politics sector is that the supreme power was in people’s hand, the Emperor was only as the symbol of state and people unity. The constitution prohibits firmly the country from stating war. The constitution also established a double-chambers parliament consisting of high chamber and low chamber as the supreme institution in the national power, the members of which were no longer determined by the Emperor, but were elected by the people through the general election.

commitvto user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

ABSTRAK Kiswanti. K4407026. Konstitusi Nasional Jepang (Studi Tentang Proses Demokratisasai Jepang tahun 1947-1967). Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2010. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1) kehidupan Demokrasi di Jepang sebelum diberlakukannya Konstitusi Nasional tahun 1947 (2) kehidupan demokrasi di Jepang dengan diberlakukannya Konstitusi nasional Jepang 1947 (3) dampak diberlakukannya Konstitusi Nasional Jepang 1947 dalam bidang politik. Sejalan dengan metode dan tujuan penelitian, maka penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode historis dengan langkah-langkah heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis historis, dengan melakukan kritik ekstern dan intern. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) kehidupan demokrasi di

Jepang sebelum diberlakukannya Konstitusi Nasional 1947 yaitu dimulai sejak Restorasi Meiji, Jepang mulai membuka diri dan menjadikan negara-negara Barat sebagai panutan. Sehingga Jepang mulai meniru semua aspek kehidupan Barat, termasuk sistem pemerintahan. Serangkaian perubahan dilakukan pemerintahan Meiji untuk mewujudkan visi negara modern melalui fukoku kyohei, diantaranya adalah memodernisasi sistem politik Imperial Jepang. Modernisasi ini dicontoh dari sistem Barat dengan cara membuat undang-undang dasar yang dikenal dengan Konstitusi Imperial Meiji, kemudian Periode antara tahun 1913 sampai tahun 1932 yang dikenal dengan masa Demokrasi Taisho. Pada masa Demokrasi Taisho pemerintahan Jepang dikuasai oleh militer dimana Military General menjadi pemimpin pemerintahan. Meskipun partai politik dan perdana Menteri ada namun memiliki kekuasaan yang sangat terbatas dan diatur oleh pemerintahan militer atas kekuasaan Kaisar; (2) kehidupan demokrasi di Jepang dengan diberlakukannya Konstitusi Nasional Jepang 1947 ditandai dengan banyaknya perubahan dalam berbagai bidang, diantaranya, dibentuknya kembali partai-partai politik yang dulu dihapus, perubahan pada sistem kepolisian, diadakan land reform, dekonsentrasi ekonomi, reformasi ketenagakerjaan dan peleburan zaibatsu yang dilaksaanakan oleh Komisi Likuidasi perusahaan-perusahaan Induk, pemuda Jepang tidak lagi diikat oleh pendidikan totaliter dan pengendalian ketat dibawah kebijaksanaan nasional yang bersifat militer,dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi ; (3) dampak diberlakukannya Konstitusi Nasional Jepang 1947 dalam bidang politik yaitu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, Kaisar hanya sebagai lambang negara dan persatuan rakyat. Secara tegas konstitusi melarang negara untuk menyatakan perang. Konstitusi juga menetapkan parlemen bermajelis dua yaitu majelis tinggi dan majelis rendah sebagai lembaga tertinggi dalam kekuasaan nasional dimana anggota dari kedua lembaga tersebut tidak lagi ditentukan oleh Kaisar tetapi dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.

commitvito user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

MOTTO

Karena kurang 1 paku, 1 tapal kuda tidak dapat dipasang. Karena kurang 1 tapal, 1 kuda tidak dapat berlari. Karena kurang 1 kuda, 1 pesan tidak dapat dikirim. Karena pesan tidak dapat dikirim, kita kalah perang

(Tokyo Drift)

Kemajuan itu berakar dari rasa cinta pada tradisi Kemajuan bukan berarti membuang yang lama dan mencari yang baru Sebuah negeri, berkembang dengan menghimpun adat kebiasaan, dengan mempersunting kecantingan masa lalu

(Kume Kunitake)

Kami telah selesai menanggung hal yang tak tertahankan dan menderita atas sesuatu yang tak tertahankan

(Kaisar Hirohito)

commitviito user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan kepada: 1. Alm Ibu dan Bapak tercinta 2. Mas Heru, Mbak Ayik,Mas Ong, Mbak

Cun

dan

tersayang 3. Sahabat-sahabatku 4. Almamater

commit to user viii

Mas

Nopaku

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan, untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar sarjana pendidikan. Banyak hambatan yang menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya kesulitan-kesulitan yang timbul dapat teratasi. Untuk itu, atas segala bentuk bantuannya, disampaikan terima kasih kepada: 1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin penyusunan skripsi 2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surakarta yang telah menyetujui permohonan ijin penyusunan skripsi 3. Ketua Program Studi Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin demi kelancaran penyusunan skripsi 4. Drs. Leo Agung S, M.Pd., selaku Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan nasehat, waktu, serta kritikan yang membangun selama memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi 5. Musa Pelu, S.Pd., M.Pd., selaku Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan waktu, dan motivasi selama memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi 6. Bapak dan Ibu Dosen Program Pendidikan Sejarah Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial yang secara tulus memberikan ilmu kepada penulis selama ini, mohon maaf atas segala tindakan dan perkataan yang tidak berkenan di hati.

commitixto user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Disadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, tetapi diharapkan penulisan skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan mahasiswa Program Pendidikan Sejarah pada khususnya.

Surakarta, Juni 2011

Penulis

commitxto user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL…………………………………………………….

Halaman i

HALAMAN PENGAJUAN……………………………………………..

ii

HALAMAN PERSETUJUAN…………………………………………..

iii

HALAMAN PENGESAHAN…………………………………………… iv HALAMAN ABSTRAK………………………………………………… v HALAMAN MOTTO……………………………………………………

vi

HALAMAN PERSEMBAHAN…………………………………………. vii KATA PENGANTAR…………………………………………………… viii DAFTAR ISI……………………………………………………………..

x

DAFTAR LAMPIRAN…………………………………………………..

xii

BAB I PENDAHULUAN……………………………………….

1

A. Latar Belakang Masalah……………………………..

1

B. Perumusan Masalah…………………………………..

6

C. Tujuan Penelitian……………………………………..

6

D. Manfaat Penelitian…………………………………….

6

BAB II LANDASAN TEORI……………………………………..

8

A. Tinjauan Pustaka………………………………………

8

B. Kerangka Berpikir…………………………………….

23

BAB III METODOLOGI PENELITIAN…………………………..

26

A. Tempat dan Waktu Penelitian…………………………

26

B. Metode Penelitian……………………………………..

26

C. Sumber Data…………………………………………..

28

D. Teknik Pengumpulan Data…………………………….

29

E. Teknik Analisis Data…………………………………..

31

F. Prosedur Penelitian……………………………………. 32 BAB IV

HASIL PENELITIAN…………………………………….. 36 A. Kehidupan Demokrasi di Jepang Sebelum Konstitusi Nasional Jepang Tahun 1947 .....……… …………….. 36 commitxito user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

B. Kehidupan Demokrasi di Jepang dengan Diberlakukan-nya Konstitusi Nasional Jepang 1947....… …………….….. 45 C. Dampak Diberlakukannya Konstitusi Nasional Jepang 1947 dalam Bidang Politik.... ………… ……..……… …... 54 BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN…………………

66

A. Kesimpulan…………………………………………..

66

B. Impikasi……………………………………………… 67 C. Saran…………………………………………………

68

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………

69

LAMPIRAN……………………………………………………………..

72

commitxiito user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

: Struktur Pemerintahan Jepang Masa Meiji

Lampiran 2

: Bagan

Struktur

Birokrasi

Pemerintahan

Jepang

Masa

Demokrasi Taisho Lampiran 3

: Bagan Pembagian Kekuasan Pemerintah

Lampiran 4 Lampiran 5

: Tabel mengenai ketentuan-ketentuan majelis rendah dan majelis tinggi tahun 2007 : Tabel sistem pemilihan anggota majelis tinggi dan majelis

Lampiran 6

rendah : Tabel bentuk-bentuk pemerintahan daerah

Lampiran 7

: Bagan struktur pemerintahan Diet

Lampiran 8

: Konstitusi Meiji

Lampiran 9

: Konstitusi Nasional Jepang

Lampiran 10

: Perjanjian pembuatan Konstitusi Nasional Jepang

Lampiran 11

: Gambar : Kaisar Hirohito membacakan penyangkalan Kaisar sebagai Dewata

Lampiran 13

: Gambar Gedung parlemen Jepang dan Gambar Suasana Rapat Parlemen Jepang : Surat Ijin menyusun Skripsi

Lampiran 14

:

Lampiran 12

Surat keputusan Dekan FKIP tentang ijin penyusunan skripsi

commit to user xiii

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Masalah

Dalam mitologi Jepang diceritakan bahwa kepulauan Jepang semula dikenal dengan nama “Oyashima”. Pemerintahan yang ada merupakan warisan dari dewa Amaterasu Omokami (Dewa Matahari). Amaterasi Omikami mewariskan kepada cucunya yakni Ninigi dan dari Ninigi tahta diserahkan kepada cicitnya yang bernama Jimmu dan Jimmu inilah yang dianggap sebagai kaisar pertama Jepang. Bersamaan dengan penyerahan tahta kekaisaran, Ninigi juga menyerahkan 3 pusaka kepada Jimmu sebagai lambang kekuasaan / pusaka kaisar yang berupa : kalung batu permata, pedang dan cermin (Dasuki I, tanpa tahun: 8). Kemudian kaisar selanjutnya di Jepang menganggap dirinya sebagai keturunan Amaterasu Amikami. Sehingga kaisar sebagai penguasa tertinggi dalam negara tidak boleh dikecam. Kekuasaan kaisar dianggap suci dan tidak dapat diganggu gugat. Masa kuno hingga sekarang ini, mengenai sejarah kekaisaran Jepang baik mengenai status maupun fungsi kaisar secara kronologis terbagi dalam 3 masa, yakni : (1) Masa Kuno –runtuhnya politik isolasi, (2) Masa Meiji Restorasi – Perang Dunia II, (3) Masa sesudah Perang Dunia II – Sekarang. Sampai tahun 1192, Jepang diperintah oleh banyak keluarga yang saling berebut pengaruh dan saling menjatuhkan yang disebut sebagai masa Sengoku Jidai (Perang Saudara), keluarga – keluarga yang saling berebut tersebut di antaranya ialah : keluarga Mononobe, Soga, Fujiwara, Taira dan keluarga Minamoto. Integrasi nasional baru terwujud setelah Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi dan Iyeyashu Tokugawa berhasil menyatukan Jepang. Iyeyashu Tokugawa-lah

yang

mengorganisir

kembali

pemerintahan

Shogunate

(pemerintahan Bakufu: pemerintahan dengan system feodal-militer) pada masa ini disebut masa Edo. Setelah berhasil menyatukan Jepang dan membentuk commit14to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

15 pemerintahan Shogunate Tokugawa kemudian mengangkat dirinya sebagai Shogun pada tahun 1603 yang disetujui oleh Kaisar, sehingga dia merupakan pucuk pimpinan dari semua kaum feodal militer. Konsep pemerintahan dan hukum yang dilaksanakan di Jepang sampai akhir zaman Edo menganut sistem politik model Cina, khususnya sistem pemerintahan tersentralisasi pada masa pemerintahan Tang (Ryosuke Ishii, 1988: xiii). Masa pemerintahan keluarga Tokugawa yang dikenal dengan pemerintahan tangan besi melakukan politik isolasi dan akhirnya berhasil dipatahkan oleh Commodore Perry dengan adanya Perjanjian Kanagawa pada tanggal 31 Maret 1854. Pada tanggal 8 Nopember 1867 Shogun (Shogun Yoshinabu: Shogun terakhir) meletakkan jabatan dan menyerahkan kembali kekuasaan kepada kaisar. Delapan bulan sebelum Shogun terakhir meletakkan jabatan, Kaisar Komei meninggal yaitu pada 3 Peburari 1867 kemudian digantikan oleh Kaisar Meiji, dengan demikian berakhirlah pemerintahan keluarga Tokugawa yang telah berlangsung selama 2,5 abad. Secara resmi Mutsuhito (Kaisar Meiji) memegang pemerintahan dari 25 Januari 1868 sampai dengan 30 Juli 1912. Meiji Tenno memindahkan pusat pemerintahannya dari Kyoto ke Edo yang kemudian namanya diubah menjadi Tokyo yang berarti “ibu kota di timur”. Selanjutnya, sejak 1868 di mulailah pembangunan Jepang yang dikenal dengan nama Restorasi Meiji (Sayidiman Suryohadiprojo, 1992: 56). Inti Restorasi Meiji adalah pemulihan kekuasaan politik dari keluarga Tokugawa (Shogun) kepada Kaisar (Tenno) dan modernisasi Jepang di semua bidang (Suara Pembaharuan, 26 Juli 1989). Pada masa Meiji, kedudukan dan fungsi kaisar dicantumkan dalam konstitusi yang dikenal dengan Konstitusi Meiji yang di dalamnya berisi bahwa: (1) Kaisar adalah sumber dari segala kekuasaan, (2) Real Power (kekuasaan riil/praktis) dijalankan badan-badan pemerintahan atas nama kaisar, (3) Kedudukan kaisar adalah suci dan tidak dapat diganggu gugat. Konstitusi Meiji ditaati dari tahun 1890 hingga 1931, hal ini dikarenakan ketentuan-ketentuan didalam Konstitusi Meiji menjunjung tinggi kebebasan untuk mengadakan commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

16 kontrak-kontrak, menjamin hak milik pribadi yang tidak dapat diganggu gugat, dan menerapkan asas tanggung jawab perorangan. Sehingga era ini dicirikan dengan tumbuhnya kapitalisme dan tersebar luasnya paham demokrasi, terutama setelah Perang Dunia I. Perkembangn demokrasi di Jepang mulai tumbuh subur pada era ini dan mencapai puncaknya dengan disahkan undang-undang hak bersuara bagi seluruh kaum pria pada tahun 1925 (Ryosuke Ishii, 1988: 120). Masa Perang Dunia I memberikan dorongan kepada perkembangan perdagangan dan industri Jepang. Kaum kapitalis bertambah besar pengaruhnya dalam bidang politik, di samping itu, kemenangan Negara-negara Demokrasi barat seperti Inggris, Perancis dan Amerika Serikat dalam Perang Dunia I menimbulkan kesan bahwa demokrasi melahirkan Negara-negara kuat dan karena itu demokrasi dianggap lebih unggul dari otokrasi. Pada waktu yang sama perekonomian Jepang terlibat dalam kancah depresi dunia sebagai akibat berkembangnya sistem kapitalis dan industrisasi Jepang, depresi dunia ini memberikan pukulan yang hebat dalam kehidupan ekonomi Jepang. Hal ini dikarenakan Jepang banyak bergantung pada luar negri diantaranya ketergantungan akan bahan baku industri. Masalah ini dipersulit lagi dengan adanya kepadatan penduduk sehingga satu-satunya jalan adalah Jepang harus mengadakan ekspansi. Pada masa yang sulit ini, Baron Tanaka sebagai pemimpin kabinet tahun 1927-1929, memberikan suatu dokumen rahasia yang ditujukan kepada Kaisar, yang dikenal dengan nama Tanaka Memorial yang isinya, bangsa Jepang dianggap mempunyai tugas suci untuk memimpin bangsa di Asia Timur. Oleh karena itu akan dibentuk suatu Negara kesemakmuran bersama di Asia Timur dibawah pimpinan Jepang. Dengan kata lain Tanaka Memorial Ini merukapan dokumen yang berisikan politik merampas Negara-negara untuk membangun sebuah kerajaan besar di Asia. Padahal Negara-negara di Asia sendiri kebanyakan berada dibawah penjajahan Negara Barat. Untuk dapat membangun Negara Asia Timur Raya ini memaksa Jepang untuk ikut serta dalam kancah peperangan di Pasifik (Perang Dunia II). (Dasuki,tt:44). commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

17 Tahun 1931- 1945 bangsa Jepang mengalami suatu masa kemunduran Demokrasi yang berkepanjangan yang ditandai dengan tumbuhnya militerisme dan pemikiran serta tingkah laku berpolitik yang reaksioner. Penekanan pada pertahanan nasional berkembang menjadi ketiktatoran politik yang pada satu pihak menekan hak-hak perorangan dan pada pihak lain menekan perekonomian. Undang–undang

sosial yang disahkan hanya untuk meningkatkan kekuatan

militer, asas pemerintahan parlemen lambat laun dikungkung, kemudian disahkan pula Undang-undang Mobilisasi Umum Nasional tahun 1938 dan Penggabungan Partai-partai Politik ke dalam Perhimpunan Pendukung Pemerintah Kekaisaran pada tahun 1940. Akhirnya, pada tanggal 8 Desember 1941 Kaisar Hirohito menyatakan perang kepada Amerika Serikat dan Inggris yang diawali dengan pemboman Pearl Harbour. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II mengakhiri militerisme dan fasisme Jepang, disusul dengan pendemokrasian oleh tentara pendudukan sekutu di bawah komandan General Head Quorter (GHQ), Jenderal Douglas MacArthur. Sejak inilah secara resmi dimulailah masa pendudukan Jepang oleh Sekutu. (Dasuki, II, tanpa tahun: 63; Nio Yoe Lan, 1962: 287). Masa pendudukan dikenal dengan masa pendemokrasian, baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Sebagai simbol adalah ditetapkannya UndangUndang Dasar Negara Jepang pada tahun 1947. Sejak itu mulai berlaku institusi politik model Amerika, dan konsep Negara besar di bawah pengaruh pemikiran Bismarck dan Undang-Undang Meiji yang mendapat pengaruh Prusia yang sangat membeda-bedakan hak antara laki-laki dan pemerempuan diganti dengan pemikiran Negara demokrasi, damai, dan bersahabat dengan semua bangsa. Berdasarkan Konstitusi baru yang diumumkan secara resmi pada tanggal 3 November 1946 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Mei 1947 dinyatakan bahwa Kaisar adalah lambang Negara dan simbol kesatuan rakyat Jepang. Di dalam kehidupan sehari-hari, kaisar tidak mempunyai kekuasaan yang ada kaitannya dengan pemerintahan. Menurut Konstitusi Nasional 1947 tugas Kaisar ialah :(1) Melantik Perdana Menteri yang telah ditunjuk (dipilih) oleh diet (Parlemen commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

18 Jepang), (2) Melantik Ketua Mahkamah Agung, (3) Mengumumkan UndangUndang dan perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan negara lain, (4) Memanggil Diet untuk bersidang dan menganugerahkan penghargaan atas saran dan persetujuan Kabinet (Suara Karya, 25 April 1981; Harian Angkatan Bersenjata, 11 November 1982). Perang dingin yang meletus setelah berakhirnya Perang Dunia II, terpaksa mengubah kebijaksanaan “demiliterisasi” Amerika atas Jepang, dalam upaya menghadapi ancaman kekuatan komunis. Simbol demiliterisasi adalah Perjanjian Pertahanan dan Keamanan Jepang-Amerika yang ditandatangani pada tahun 1951 di San Fransisco. Kabinet-kabinet partai politik, terutama Partai Liberal Demokrat yang terbentuk pada tahun 1955, merupakan tulang punggung pelaksanaan mekanisme demokrasi sistem parlementer. Persaingan dengan partai –partai oposisi seperti: partai sosialis Jepang, Partai Komunis Jepang, Partai Pemerintah Bersih (Komeito), Partai Sosialis Demokrat, dan partai-partai kecil lainnya merupakan cermin nyata kehidupan demokrasi Jepang di bawah Undang-Undang Dasar baru tersebut. Sistem Demokrasi yang selama ini dicita-citakan rakyat Jepang sejak masa restorasi Meiji dan berkembang pesat diawal masa restorasi, hingga akhir Perang Dunia I kemudian pada masa depresi Dunia mengalami kemunduran yang signifikan membuat harapan rakyat Jepang akan Demokrasi semakin jauh. Dengan adanya kependudukan Amerika Serikat sebagai akibat dari kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, dan dengan diberlakukannya Konstitusi Nasional Jepang 1947, seakan memberi harapan baru yaitu terwujudnya cita-cita rakyat Jepang akan sistem Demokrasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul “Konstitusi Nasional Jepang (Studi Tentang Proses Demokratisasai Jepang tahun 19471967)”

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

19 B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana kehidupan demokrasi di Jepang sebelum diberlakukannya Konstitusi Nasional tahun 1947? 2. Bagaimana kehidupan demokrasi di Jepang dengan diberlakukannya Konstitusi nasional Jepang 1947? 3. Apa dampak diberlakukannya Konstitusi Nasional Jepang 1947 dalam bidang politik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah : 1. Mengetahui bagaimana kehidupan Demokrasi di Jepang sebelum diberlakukannya Konstitusi Nasional tahun 1947 2. Mengetahui

bagaimana

kehidupan

demokrasi

di

Jepang

dengan

diberlakukannya Konstitusi nasional Jepang 1947 3.

Mengetahui dampak diberlakukannya Konstitusi Nasional Jepang 1947 dalam bidang politik

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat: a. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan ilmiah yang berguna dalam rangka pengembangan ilmu sejarah.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

20 b. Memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan pada mahasiswa dan masyarakat tentang Konstitusi National Jepang tahun 1947 dan dampak dari diberlakukannya Konstitusi Nasional 1947 c. Memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan pada mahasiswa dan masyarakat tentang proses Demokratisasi di Jepang

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat: a. Untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar sarjana Kependidikan Program Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. . b. Untuk menambah koleksi perpustakaan Progam Studi Pendidikan Sejarah.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

21 BAB II KAJIAN TEORI A. Tinjauan Pustaka 1. Teori Kekuasaan Negara a. Pengertian Kekuasaan Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku (Miriam Budiardjo, 2002) atau kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi (Ramlan Surbakti, 1992).

Koentjaraningrat dalam Miriam Budiarjo (1992: 8) menyatakan bahwa

“kekuasaan adalah kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau

golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, kharisma, dan kekuatan

fisik”. Menurut pengertian tersebut, kekuasaan pemimpin tradisional bersumber

pada kekuatan-kekuatan sakti yang terhimpun dalam benda-benda pusaka yang

melambangkan wewenang kerajaan. Di Jepang sendiri, Kaisar memiliki benda-

benda pusaka sebagai lambang kekuasaan yang diturunkan secara turun temurun

yaitu, berupa kalung batu permata, pedang dan cermin.

Dalam konteks kekuasaan, pemimpin tradisional mempunyai kharisma

sebagai komponen yang penting sehingga merupakan unsur pokok yang

menjamin kontinuitas wewenang kepemimpinan. Seorang raja atau pemimpin

tradisional harus mempunyai kewibawaan yang diperoleh dengan berbuat dan

bersikap sesuai dengan cita-cita dan keyakinan-keyakinan yang dianut oleh

sebagian besar masyarakat. Selain hal tersebut, raja mempunyai kemampuan

untuk mengerahkan kekuatan fisik dan mengorganisasi banyak orang atas dasar

suatu sistem sanksi.

Kekuasaan itu harus secepat mungkin menegakkan kekuasaan hukum.

Dalam hal ini, India, Singapura, Malaysia, sebagai bekas jajahan Inggris, commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

22

kekuasaan hukum sudah lama ada. Begitu juga di Jepang, kekuasaan hukum kuat

sekalipun ada militerisme. Bersamaan dengan itu dikembangkan ekonomi rakyat

yang langkah demi langkah menciptakan kesejahteraan meluas. Kekuasaan

hukum amat besar perannya untuk mengembangkan kesejahteraan rakyat. Tetapi,

juga proses politik yang harus menyelenggarakan proses demokrasi demi

kesejahteraan umum. Langkah ini semua yang telah membuat India, Jepang,

Singapura dan kini Malaysia, bukan saja negara demokrasi tetapi juga sejahtera

yang merata.

Kekuasaan memiliki dua sifat, diantaranya: 1). Kekuasaan bersifat positif Kekuasaan bersifat positif adalah

kemampuan yang dianugerahkan

oleh Tuhan kepada individu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang dapat mempengaruhi dan merubah pemikiran orang lain atau kelompok untuk melakukan suatu tindakan yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan dengan sungguh-sungguh dan bukan karena paksaan baik secara fisik maupun mental. 2). Kekuasaan bersifat Negatif Kekuasaan bersifat Negatif merupakan sifat atau watak dari seseorang yang bernuansa arogan, egois, serta apatis dalam mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk melakukan tindakan yang diinginkan oleh pemegang kuasa dengan cara paksaan atau tekanan baik secara fisik maupun mental. Biasanya pemegang kekuasaan yang bersifat negatif ini tidak memiliki kecerdasan intelektual dan emosional yang baik, mereka hanya berfikir pendek dalam mengambil keputusan tanpa melakukan pemikiran yang tajam, bahkan mereka sendiri kadang-kadang tidak dapat menjalankan segala perintah yang mereka perintahkan kepada orang atau kelompok yang berada di bawah kekuasannya karena keterbatasan daya pikir tadi, dan biasanya kekuasaan dengan karakter negatif tersebut hanya mencari keuntungan pribadi atau golongan di atas kekuasannya itu. Dikarenakan mereka tidak memiliki kemampuan atau modal apapun commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

23 selain kekuasaan untuk menghasilkan apapun, dan para pemegang kekuasaan bersifat negatif tersebut biasanya tidak akan berlangsung lama karena tidak akan mendapatkan dukungan sepenuhnya oleh rakyatnya. b. Pengertian Negara Negara adalah organisasi kekuasaan, oleh karenanya dalam setiap organisasi yang bernama negara selalu dijumpai adanya organ atau alat perlengkapan yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada siapapun juga yang bertempat tinggal dalam wilayah kekuasaannya. Secara umum ada dua pembagian bentuk yaitu negara kerajaan dan negara republik. Negara kerajaan terdiri atas negara kerajaan serikat dan negara kerajaan kesatuan, di mana negara-negara tersebut terbagi atas negara kerajaan serikat parlementer dan negara kerajaan kesatuan non Perdana Menteri. Sedangkan negara republik terdiri atas negara republik serikat dan negara republik kesatuan, yang terbagi lagi atas negara republik serikat parlementer dan negara republik serikat presidensil, serta negara republik kesatuan parlementer dan negara kesatuan presidensil. Jepang dalam hal ini masuk dalam golongan negara kerajaan kesatuan. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang tertua. Garner (2007:35) menyatakan bahwa setiap pemerintahan yang didalamnya menerapkan kekuasaan yang akhir atau tertinggi pada personel atau seseorang, tanpa melihat pada sumber sifat – sifat dasar pemilihan dan batas waktu jabatannya maka itulah yang disebut dengan monarki. Pendapat lain menegaskan, monarki merupakan kehendak atau keputusan seseorang yang akhirnya berlaku dalam segala perkara didalam pemerintahan.

Jellinek

(2007:48)

menegaskan

bahwa

monarki

adalah

pemerintahan kehendak satu fisik dan menekankan bahwa karakteristik sifat – sifat dasar monarki adalah kompetensi, untuk memperlihatkan kekuasaan tertinggi negara. Suatu negara jika raja hanya sebagai gelar saja, sedangkan kekuatan sebenarnya terletak pada oknum lainnya, maka realita pemerintahan ini adalah republik, walau apapun gelar yang diberikan kepada kepala negara, baik sumber commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

24 pemilihan atau sifat- sifat dasar dalam masa jabatannya. Sehingga Jepang pada masa rezim Tokugawa di mana terjadi duel goverment 1) Kaisar sebagai pemimpin pemerintahan sipil 2) Shogun sebagai pemimpin pemerintahan militer. Namun kenyataannya Kaisar hanya sebagai lambang Negara. Jenis - Jenis Monarki 1) Turun – temurun dan Elektif. Monarki mungkin saja diklasifikasikan sebagai tahta turun - temurun dan elektif. Monarki secara turun - menurun adalah tipe yang normal. Kebanyakan monarki dahulunya dikenal dengan istilah turun -temurun dan kehidupan dari monarki turun - temurun ini memiliki banyak karakter. Monarki ala turun - menurun mewarisi tahta sesuai dengan peraturan rangkaian pergantian tertentu. Ahli waris laki- laki yang tertua biasanya menjadi raja, menggantikan posisi raja atau ayahnya sendiri. Rangkaian pergantian bisa juga ditentukan dengan konstitusi. 2) Monarki mutlak dan terbatas. Monarki juga bisa diklasifikasikan sebagai mutlak dan terbatas. Garner menyatakan monarki mutlak adalah monarki yang benar – benar raja. Kehendaknya adalah hukum dalam merespek segala perkara yang ada. Dia tidak dijilid atau dibatasi oleh apapun kecuali kemauannya sendiri. Dibawah sistem ini negara dan pemerintahan tampak identik. Louis XIV raja negara Francis menyatakan dengan sombongnya bahwa” aku adalah negara. Ini merupakan deskripsi yang tepat dari posisi monarki yang mutlak. Tsart dari Russia, Raja Prussia dan Kaisar Ottoman merupakan contoh monarki yang mutlak. Monarki terbatas memiliki kekuatan yang dibatasi oleh konstitusi yang tertulis atau dengan prinsip fundamental yang tak tertulis, seperti monarkinya negara Inggris. Monarki di negara Inggris hanya sebatas nama saja dalam pemerintahan. Raja adalah pemerintah namun tidak memerintah. Kekuatan atau kekuasaan merupakan teori saja, namun pemerintahan dipimpin oleh yang lainnya. Monarki di negara Jepang commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

25 juga terbatas, di sana kaisar tidak memiliki kekuasaan apapun dipemerintahan, jadi raja adalah simbol negara dan kesatuan rakyat didalam pengertian yang nyata,

monarki yang terbatas hanyalah

bentuk pemerintahan yang demokrasi. Hubungan pemerintahan dibagi menjadi : a) Hubungan pemerintahan vertikal adalah hubungan atas bawah antara pemerintah dengan rakyatnya, dimana pemerintah sebagai pemegang kendali yang memberikan perintah kepada rakyat, sedangkan rakyat menjalankan dengan penuh ketaatan. Dalam pola ini dapat pula rakyat sebagai pemegang otoritas yang diwakili oleh parlemen, sehingga kemudian pemerintah bertanggungjawab kepada rakyat tersebut. b) Hubungan pemerintahan horisontal adalah hubungan menyamping kiri kanan antara pemerintah dengan rakyatnya, dimana pemerintah dapat saja berlaku sebagai produsen sedangkan rakyat sebagai konsumen karena rakyatlah yang menjadi pemakai utama barang-barang yang diproduksi oleh pemerintahnya sendiri, misalnya negara-negara komunis. Sebaliknya, rakyat yang menjadi produsen sedangkan pemerintah menjadi konsumennya, karena seluruh industri raksasa milik rakyat dipakai sendiri oleh pemerintahan sendiri misalnya Jepang. Seluruh industri besar di Jepang yang dijalankan rakyat pada waktu itu semata-mata hanya untuk keperluan perang.

2. Imperialisme a. Pengertian Imperialisme Imperialisme berasal dari kata bahasa latin Imperium yang berarti memerintah. Kemudian arti ini berubah menjadi hak pemerintah atau kekuasaan memerintah. Arti inipun mengalami perubahan lagi menjadi daerah dimana kekuasaan memerintah itu dilakukan oleh seorang Kaisar atau Emperor. Pendapat Bartstra yang dikutip oleh Darsiti Soeratman (1965:55) menyatakan bahwa Imperialisme adalah usaha untuk memperoleh kembali hubungan antara daerah-daerah jajahan Inggris dengan negara induk, baik commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

26 mengadakan hubungan kultur, maupun dengan mengadakan perjanjian-perjanjian politik dan perjanjian militer. Imperialisme dalam arti luas adalah perluasan kekuasaan atau pengaruh suatu bangsa terhadap bangsa lain (Ensiklopedia Umum, 1969:148). Menurut W.J.S Poerwodarminto (1976:27) Imperialisme adalah politik yang bertujuan untuk menjajah Negara lain. Imperialisme menurut J.Frankel (1991:47) adalah pemaksaan peraturanperaturan sekelompok atau negara satu terhadap negara lain. Sedangkan Robert D. Heibrouner (1982:39) mengemukakan bahwa imperialisme adalah “campuran antara militerisme, keborjuisan, mencari pasar dan bahan mentah untuk industri berat yang baru tumbuh”. b. Tujuan Imperialisme Tujuan imperialisme menurut Darsiti Soeratman (1965:48) dapat dilihat dari dua pengertian imperialisme itu sendiri , yaitu: 1). Imperialisme kuno atau tua yaitu imperialisme yang intinya adalah Gospel, Gold and Glory yaitu penyebaran agama, kekayaan dan kejayaan. Sesuatu negara merebut negara lain dalam rangka untuk menyebarkan agama, mendapatkan kekayaan dan mendapatkan kejayaan. Imperialisme kuno atau tua ini berkembang sebelum abad ke-19. 2). Imperialisme modern yaitu suatu imperialisme yang cenderung pada penguasaan ekonomi. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Soekarno (1989:44) yang memberikan pengertian imperialisme adalah suatu nafsu, suatu sistem untuk mempengaruhi ekonomi suatu bangsa lain atau negara lain. Imperialisme ini berkembang setelah munculnya revolusi industri setelah akhir abad ke-19. Menurut Dahlan Nasution(1984:29) suatu negara melakukan imperialisme dengan tujuan untuk mendapatkan kekuasaan diantaranya: Kekuasaan atas dunia (Supreme of world), kekuasaan atas benua (Continental Empire), dan keunggulan local (Local Prepounderance)

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

27 Imperialisme merupakan suatu usaha yang selalu ingin mengadakan ekspansi terhadap wilayah-wilayah lain, hal ini tergolong dalam bentuk imperialisme tua. Kejadian semacam ini sering terjadi pada kerajaan-kerajaan yang telah mengalami puncak kejayaan yang ingin mencapai imperium. Hal ini sesuai dengan pendapat Bouman yang menyatakan bahwa imperialisme adalah hasrat untuk melakukan ekspansi yang tidak terbatas, apabila perlu dengan kekerasan. Cita-cita dari imperialisme tua adalah persatuan dunia, maksudnya adalah imperialisme mendekatkan dan mempersatukan manusia dalam hasil dan tujuan yang sama (Wiliem Ebstein dan Edwin Fogelman, 1987:66). Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan imperialisme adalah untuk meluaskan kekuasaan dan pengaruhnya secara paksa ke luar batas-batas wilayahnya untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan. c) Faktor-faktor pendorong Imperialisme Terjadinya imperialisme didorong oleh beberapa faktor seperti yang dikemukakan oleh Dahlan Nasution (1984:45), yaitu: 1) Menang Perang (Victorius War) Negara yang menang perang sering melupakan tujuan perangnya yang semula, lalu menetapkan status quo baru yang menguntungkan. 2). Kelemahan (Weakness) Yang artinya yaitu keadaan negara-negara tertentu yang sangat lemah sehingga ada kekosongan politik dan tidak ada suatu kekuatan yang menonjol. Hal inilah yang menyebabkan suatu negara mudah diserang. Adapun sebab-sebab timbulnya imperialisme menurut Sumarsosno Mustoko (1985:37) adalah: a) Keinginan untuk menjadi jaya, menjadi negara yang terbesar di seluruh dunia. b) Perasaan suatu bangsa, bahwa mereka itu adalah bangsa yang istimewa di dunia ini. c) Hasrat untuk menyebarkan agama atau ideologi dapat menimbulkan imperealisme. d) Letak sesuatu negara yang dianggap secara geografis tidak menguntungkan. commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

28 e) Sebab-sebab ekonomis, diantaranya adalah: 1) Keinginan untuk mendapatkan kekayan dari suatu Negara lain. 2) Ingin ikut serta dalam perdagangan dunia. 3) Ingin menguasai perdagangan dunia. 4) Keinginan untuk menjamin suburnya industri di dalam negerinya. Dahlan Nasution (1984:54) mengemukakan bahwa ada tiga metode untuk menjalankan imperialisme yaitu: a. Imperialisme militer Penaklukan militer adalah cara yang paling terang-terangan, paling kuno dan paling kasar. Setiap penaklukan besar adalah imperialisme besar juga, tetapi kenyataanya bahwa imperialisme semacam ini tidak dapat stabil, membuat cara ini cepat jadi tertinggal. Setiap perang dapat juga menang dapat juga kalah. b. Imperialisme ekonomi Metode ini kurang mencolok dan kurang efektif bila dibandingkan dengan cara militer. Cara ini adalah metode rasional untuk memperoleh kekuasaan dan merupakan produk jaman modern. Ia nampak pada meluasnya kekuasaan kaum merkantilis dan kapitalis. c. Imperialisme kebudayaan Cara ini sangat stabil dan jika berhasil sangat efektif daripada politik imperialisme yang lain. Cara ini ialah dengan cara mengubah jalan pikiran dan budi orang lain untuk menggulingkan hubungan kekuasaan yang telah ada.

3. Reformasi a.

Pengertian Reformasi Menurut etimologi, reformasi berasal dari bahasa Inggris yaitu kata re yang

berarti kembali dan form yang artinya bentuk, sehingga reformasi berarti kembali pada bentuknya. Secara umum reformasi adalah perubahan radikal yang ditujukan

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

29 untuk memperbaiki keadaan dalam bidang politik, ekonomi, agama dan sosial dalam tatanan masyarakat atau negara (Peter & Yenny Salim, 1991:54). Reformasi politik adalah pembaharuan sistem politik secara mendasar dan menyeluruh yang dilaksanakan secara damai dan konstitusional. Reformasi politik meliputi komponen struktur politik beserta fungsi-fungsi politiknya. Tujuan dari reformasi politik adalah terwujudnya tata kehidupan politik yang benar-benar demokratis, berkeadilan sosial dan berperikemanusiaan, sehingga tercipta sebuah masyarakat yang baik. Reformasi ekonomi adalah perubahan yang mendasar dan harus dalam arah pemikiran, sikap perilaku, dan kebijakan di bidang ekonomi dan dunia usaha, baik di sektor pemerintahan maupun swasta, menuju kearah yang lebih kejiwaan sosial yang dapat menimbulkan kebersamaan, solidaritas, partisipasi dan dukungan luas seluruh komponen bangsa. Reformasi dalam bidang politik dapat berupa revolusi, ataupun sekedar perombakan struktur pemerintahan. Sedang dalam ekonomi dapat berupa perubahan sistem perekonomian suatu negara atau masyarakat seperti dari ekonomi komunis menjadi ekonomi kapital. b.

Faktor –faktor pendorong reformasi Faktor- faktor pendorong reformasi di Jepang : 1) Kekuasaan Kaisar sering kali dijadikan tameng kesewenang-wenangan kaum militer. Dengan memanfaatkan sepenuhnya hak istimewa kaisar sebagai pemimpin tertinggi yang diakui oleh konstitusi meiji, kaum militer dapat berbuat apa saja yang mereka kehendaki. 2) Kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, yang membuat Jepang menjadi negara yang diduduki Amerika serikat. Membuat kesetiaan rakyat Jepang menurun terhadap kekuasaan kaisar. 3) Kebijakan- kebijakan sekutu di Jepang ditujukan untuk penghapusan unsur- unsur feodal dan militer dari masyarakat Jepang serta peningkatan kebebasan modern dan perdamaian.

c.

Pokok - pokok reformasi

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

30 Pokok-pokok reformasi politik antara lain: 1) Tentang Pemilu Pemilihan Umum dilaksanakan secara periodik dan teratur tanpa adanya tekanan dan campur tangan pemerintah. Pemilu juga dilaksanakan secara jujur dan adil. 2) Tentang Partai Politik Supaya rakyat diberi kesempatan untuk membentuk partai politik sesuai dengan aspirasi mereka. 3) Tentang Dewan perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat harus dapat berfungsi secara maksimal dalam mengontrol kinerja eksekutif/pemerintah. 4) Tentang Perdana Menteri Dalam hal pemilihan perdana menteri, pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara, langsung, bebas dan rahasia. Pokok-pokok reformasi ekonomi adalah sebagai berikut: 1). Pemerintahan dan pelayanan publik Sasaran yang hendak dicapai melalui reformasi pada bidang pemerinahan dan layanan publik adalah terbentuknya pemerintahan yang bersih dan adil yang mampu menjalankan peranannya dengan efektif dan efisien, baik di bidang pelayanan publik yang bersifat langsung (pelayanan berbagai perijinan usaha dan jasa lainnya yang dibutuhkan masyarakat), maupun peranannya sebagai pengatur di dalam kegiatan ekonomi (produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa). 2). Anggaran Negara untuk pemerintahan pusat dan daerah. Mencapai penerimaan pendapatan Negara dalam jumlah yang optimum yakni yang mampu menutup seluruh kebutuhan pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dari berbagai pos penerimaan yang memiliki pijakan hukum yang sah dan tetap, serta terpeliharanya rasa keadilan di dalam alokasi dan pemungutannmya. 3) Keuangan dan moneter commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

31 Terbentuknya sektor keuangan yang efisien yang ditandai dengan murahnya akses ekonomi, terutama golongan ekonomi lemah di pedesaan, ke sumber-sumber pembiayaan tanpa diskriminasi yang didasarkan pada kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, sehingga mampu mendorong sektor riil dalam mendukung berjalannya fungsi produksi, distribusi, dan konsumsi, atas barang dan jasa (Franz dkk, 1991:45). Menurut Yoshihara Kunio, 1983 di Jepang sendiri terdapat dua reformasi diantaranya: 1). Reformasi meiji pada tahun 1868 yang sering dikenal dengan restorasi meiji. Restorasi meiji ini berusaha menghapus berbagai macam lembaga feodal. Restorasi ini termasuk dalam reformasi politik. sosial dan ekonomi. Reformasi meiji dilakukan secara sadar oleh orang-orang Jepang sendiri terutama kaum terpelajar dari Choshu dan Satsuma, setelah pelabuhan Jepang dibuka oleh Commodor Perry. Bentuk reformasi sosial adalah penghapusan sistem kelas dan untuk menyusun suatu masyarakat yang berorientasi pada hasil karya. Reformasi meiji bersifat revolusioner yang artinya bahwa reformasi ini menghancurkan sistem feodal dan mempersiapkan jalan untuk sistem ekonomi dan politik baru. 2). Reformasi yang kedua yaitu reformasi kependudukan tahun 1945, reformasi ini berusaha untuk menghapus kaum-kaum militer dan lembagalembaga pendukungnya, sebagai penggantinya diwujudkan lembaga-lembaga demokrasi yang bersifat bukan militer. Reformasi ini termasuk dalam reformasi politik,

ekonomi

dan

sosial.

Dalam

bentuk

reformasi

politik

yaitu

ditumbangkannya sistem yang menganggap kaisar sebagai Dewa dan memiliki kekuasaan militer mutlak. Bentuk reformasi ekonomi yaitu adanya land reform, dekonsentrasi ekonomi, serta reformasi ketenagakerjaan. Dalam reformasi sosial yang dimulai dari pendidikan dilaksankan untuk menghentikan ajaran-ajaran yang mengagungkan pihak militer serta menyembah Kaisar.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

32 4. Demokrasi Menurut etimologis istilah demokrasi barasal dari bahasa Yunani, yaitu kata “demos” dan “kratein” yang artinya pemerintahan rakyat (Abu Daudbusroh, 1987:47). Menurut W.J.S. Poerwodarminto (1986:39) istilah demokrasi diartikan politik pemerintahan rakyat; bentuk pemerintahan negara yang segenap rakyatnya memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya. Demokrasi menurut Symon Martin (1959:48) adalah suatu sistem politik yang memberikan kesempatan konstitusional secara berkala bagi pergantian pejabat pemerintahan dan mekanisme sosial yang membolehkan sebagian besar masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, dengan cara memilih orang-orang tertentu untuk jabatan politik. Menurut Raymond Gettel yang dikutip F. Isjwara (1982:55) menyatakan bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemerintahan Demokrasi, yaitu: (1) Bentuk pemerintahan baru didukung oleh persetujuan umum, (2) Hukum yang berlaku harus dibuat oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum, (3) Kepala Negara dipilih langsung atau tidak langsung melalui pemilihan umum dan harus bertanggungjawab kepada dewan legislative, (4) Hak pilih aktif diberikan kepada sejumlah besar rakyat atas persamaan derajat; (5) Jabatan-jabatan pemerintah harus dapat dipegang oleh segenap lapisan masyarakat. Sistem politik demokrasi di Asia sangat berbeda dengan yang ada di Barat, walaupun sebenarnya sistem demokrasi yang ada di negara-negara Asia mengadopsi dari negara-negara Barat tetapi pada kenyataannya banyak terjadi perbedaan. Hal ini dikarenakan bentuk demokrasi yang di jalankan negara-negara Asia disesuaikan dengan iklim negara masing-masing yang memasukkan kebudayaan mereka. Ada beberapa dari negara-negara di Asia yang mempunyai beberapa persamaan dengan karakteristik dari demokrasi liberal seperti di negaranegara

Barat, yang bercirikan pemilu yang bebas dan adil, dengan hak suara

universal. Kemudian kehidupan warga negara yang bebas dari intervensi atau pengawasan, kebebasan media. Tetapi negara-negara ini terancam commit to user

menghadapi

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

33 perubahan, perkembangan ekonomi, keamanan nasional, dan pemberontakan yang terjadi didalam negeri. Kemudian negara-negara ini

menanggapinya dengan

mengubah atau menambahkan element demokasi ala Asia karakteristik political

yang mempunyai

antara lain : konfusianisme, patron-client, authority, dominant

party dan strong-state (negara yang kuat).

Maka yang dimaksud dengan demokrasi ala Asia adalah suatu sistem politik dimana setiap warga negaranya jauh dari intervensi pemerintah, terdapat pemilu yang bebas dan adil, terdapat media dengan ruang yang tidak terlalu dibatasi, dan adanya kelompok-kelompok kepentingan,yang kemudian diadaptasi ke dalam iklim negara- negara Asia dengan penambahan eleme-elemen demokrasi seperti,

konfusianisme,

political party (Partai

patron-client,

Authority

(kewenangan),

dominant

politik dominan), dan strong state (negara kuat) (Siti

Daulah Khoirati ,1992: 5). Dalam kasus di negara Jepang salah satu negara Asia yang menganut paham demokrasi, dimana terdapat penambahan beberapa unsur elemen-elemen dalam demokrasi ala Asia yang telah disebutkan, diantaranya: 1). Konfusianisme Ajaran konfusianisme, pada dasarnya memiliki unsur demokrasi. Hal ini terlihat dalam

konsep “mandat dari surga”, yang menyatakan

bahwa jika seseorang penguasa tidak memerintah secara benar, dengan kata lain untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat banyak, maka mandat dari surga bisa hilang dan suatu revolusi akan terjadi. 2). Patron-Client Hubungan antara patron dan klien ini dapat kita lihat di Jepang dimana dalam partai LDP terjadi persaingan antar faksi dimanifestasikan oleh bos-bos faksi. Masing-masing bos politik ini memiliki pengikut setia dan terikat dalam sebuah hubungan patron dan klien. Selaku patron para pimpinan faksi bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan kebutuhan politik

bagi para kliennya. Bagi setiap klien tersedia

kesempatan dalam bentuk karir politik, jabatan dalam organisasi dalam commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

34 partai, serta jabatan dalam pemerintahan sebagai ganti dukungan yang telah mereka berikan pada ketua faksi. 3). Authority Di Asia respek terhadap wewenang dan kedudukan masih sangat besar, dimana wewenang berasal dari penerimaan

seseorang

yang

membenarkan hak- hak orang lain untuk membuat peraturan-peraturan dan mengeluarkan perintah-perintah. wewenang dalam sistem politik berarti rakyat

mau

mengikuti

peraturan-peraturan, menerima

akibatnya dan patuh kepada keputusan pejabat yang memerintah. 4). Dominant Political Party Demokrasi di Asia bercirikan dengan adanya sebuah partai politik yang mendominasi dari partai- partai politik lainnya. Dan di Jepang partai LDP (Liberal Democratic Party) yaitu sebuah partai Politik yang sangat mendominasi di Jepang. 5). Strong State (Negara Kuat). Hampir semua negara-negara Asia di era modern ini sangat kuat mendominasi

atau

bekerjasama

dengan

kelompok-kelompok

independen seperti partai politik, asosiasi bisnis, organisasi petani, dan persatuan buruh. Negara-negara ini (Strong State) menikmati legitimasinya

karena

karakteristik

pandangan

Asia

mengikuti

pemimpinnya dan juga karena warga negaranya melihat keuntungan yang nyata dari sebuah pemerintahan yang cukup, kuat untuk menjamin

keamanan

nasional

dalam

bahaya

lingkungan

internasional. Pemerintah Jepang juga mendominasi urusan-urusan dalam negrinya untuk menjamin keamanan nasionalnya dan untuk mengendalikan warga negaranya agar tidak terjebak dalam arus modernisasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan tradisi bangsa Jepang. Demokrasi yang paling penting menurut Miriam Budiarjo (1992:49), adalah demokrasi konstitusional dan kelompok aliran yang menamakan dirinya commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

35 “demokrasi”, tetapi mendasarkan dirinya atas komunisme. Miriam Budiarjo mengemukakan bahwa ciri demokrasi konstitusional adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi, maka sering disebut “pemerintahan berdasarkan konstitusi”. Konstitusi dengan tegas menjamin hak-hak azazi dari warga negara. Syarat-syarat dasar untuk menyelenggarakan pemerintah yang demokratis menurut Miriam budiarjo adalah perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu juga menentukan cara untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; pemilihan umum yang bebas, kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi, pendidikan kewarganegaraan. Henry B. Mayo yang dikutip Miriam Budiarjo (1982:52) mengemukakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai yaitu: a) Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga b) Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah c) Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur d) Membatasi penggunaan kekerasan sampai minimum e) Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku Untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu dibentuk: 1) Pemerintah yang bertanggung jawab 2) Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan dipilih melalui pemilu yang bebas dan rahasia serta atas dasar sekurangkurangnya dua calon untuk setiap kursi 3) Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau beberapa partai politik.

Partai-partai menyelenggarakan commit to user

hubungan

yang

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

36 berkelanjutan

antara

masyarakat

umumnya

dan

pimpinan-

pimpinannya 4) Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan Menurut Lyman Sargent (1984:45), suatu negara demokrasi memenuhi unsur-unsur penting yaitu: a) Keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik b) Tingkat persamaan hak diantara warga negara c) Tingkat kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan atau dipertahankan dan dimiliki oleh warga negara d) Sistem perwakilan e) Sistem pemilihan ketentuan mayoritas Ciri khas yang paling fundamental dari setiap sistem demokrasi, sesuai dengan karakteristiknya ialah pandangan bahwa warga negara atau rakyat harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan politik, baik dengan cara langsung ataupun melalui perwakilan yang mereka pilih. Kedua pendekatan ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 1). Demokrasi langsung: rakyat ambil bagian secara pribadi didalam tindakan-tindakan sengaja dan memberi suara atas masalah-masalah. Seluruh rakyat ikut serta membahas dan mensahkan semua undangundang. 2). Demokrsi perwakilan; rakyat memilih warga lain untuk membahas dan mensahkan undang-undang. Keterlibatan rakyat dapat meliputi sejumlah aktifitas lainnya, misalnya peran serta dalam suatu partai politik atau kelompok. Rakyat memiliki hak untuk membahas kebijaksanaan negara mengenai hal-hal yang dilakukan atas nama rakyat. Keterlibatan rakyat dapat secara langsung maupun tidak langsung.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

37 B. Kerangka Berpikir

Jepang

Restorasi Meiji

Pembentukan Negara Asia Timur Raya

Kekalahan Dalam PD II

Parlemen

Pendudukan AS

Demokratisasi di Jepang

Reformasi Politik; Konstitusi Nasional 1947

Keterangan : Jepang mendapat kejayaannya kembali sebagai akibat reformasi disegala bidang pada masa restorasi meiji. Restorasi Meiji tahun 1868 menandakan titik awal keterbukaan Jepang terhadap dunia luar dan modernisasi ala Barat dalam hampir segala bidang. Setelah lebih dari dua abad tertutup dalam isolasi, Jepang mengejar ketertinggalannya dari Barat dengan berprinsip pada semangat fukoku kyohei. Selain mengimpor teknologi dan pemikiran Barat, Jepang juga mengirimkan putra-putra terbaiknya untuk belajar langsung di tempat ilmu tersebut berasal. Dari merekalah ilmu-ilmu Barat dibawa pulang yang kemudian diterjemahkan dan dibukukan dalam bahasa Jepang. Yang menonjol dari hasil studi para duta pelajar Jepang adalah penerapan dan pengadaptasian sejumlah sistem kehidupan Barat. Bidang-bidangnya mencakup teknologi, sistem hukum & pengadilan (Perancis), sistem pendidikan (Perancis & Amerika), sistem militer (Perancis & Inggris), dan juga sistem politik (Inggris, Jerman, Perancis). commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

38 Serangkaian perubahan pun dilakukan pemerintahan Meiji untuk mewujudkan visi negara modern melalui fukoku kyohei, diantaranya adalah memodernisasi sistem politik Imperial Jepang. Modernisasi ini juga dicontoh dari sistem Barat dengan cara membuat undang-undang dasar yang dikenal dengan Konstitusi Imperial Meiji, yang kemudian menjadikan Jepang sebagai negara Monarki Konstitusional. Landasan negara ini merupakan langkah awal bagi kehidupan perpolitikan modern Jepang,

kejayaan ini membuat Jepang ingin

membentuk Negara Asia Timur Raya yang mana sesuai dengan ajaran Shinto yang selama ini mereka anut. Dalam rangka mewujudkan impiannya Jepang ikut serta dalam Perang Dunia. Kegemilangan Jepang dalam Perang Dunia I membuat Jepang merasa sama dengan negara-negara Barat, sayangnya negara-negara Barat tidak mengakui Jepang sebagai negara yang sederajat dengannya. Sehingga Jepang ikut terjun langsung dalam Perang Dunia II untuk membuktikan keunggulannya. Namun Perang Dunia II telah membawa kehancuran di Jepang. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II ini membawa Jepang dibawah pendudukan Amerika serikat, sebagai negara yang kalah, Jepang harus tunduk dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Amerika, termasuk perubahan konstitusi. Diberlakukannya konstitusi naisonal, terjadi reformasi yang hebat di Jepang terutama kedudukan kaisar. Kaisar tidak lagi sebagai kekuatan tunggal di Jepang, kaisar hanya sebagai simbol pemersatu rakyat Jepang. Pembentukan parlemen dan keikutsertaanya wanita dalam dunia politik Jepang sebagai akibat dari konstitusi nasional merupakan salah satu simbol yang menandakan Jepang telah memasuki dunia baru yaitu dunia demokrasi.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

39 BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Tempat dan Waktu Penelitian 1. Tempat Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul “Konstitusi Nasional Jepang (Studi Tentang Proses Demokratisasai Jepang tahun 1947-1967)”, penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Adapun perpustakaan yang digunakan sebagai berikut: a. Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta. b. Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. c. Perpustakaan Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta. d. Perpustakaan Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta. e. Perpustakaan Monumen Pers Surakarta.

2. Waktu Penelitian Waktu yang digunakan untuk penelitian ini adalah sejak pengajuan judul skripsi yaitu bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Juni 2011.

B. Metode penelitian Dalam suatu penelitian, peranan metode ilmiah sangat penting karena keberhasilan tujuan yang akan dicapai tergantung dari penggunaan metode yang tepat. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, methodos yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan karya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (Koentjaraningrat, 1977 : 16). Menurut Helius Syamsuddin (1996 : 6), yang dimaksud dengan metode adalah suatu prosedur teknik atau cara commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

40 melakukan penyelidikan yang sistematis yang dipakai oleh suatu ilmu (sains), seni atau disiplin ilmu yang lain. Penelitian ini merupakan penelitian yang berusaha merekonstruksikan, mendiskripsikan dan memaparkan proses demokrasi di Jepang setelah Konstitusi Nasional 1947. Mengingat peristiwa yang menjadi pokok penelitian adalah peristiwa masa lampau, maka metode yang digunakan adalah metode historis atau sejarah. Dengan melihat peristiwa di masa lampau sehingga dapat menghasilkan historiografi sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hadari Nawawi (1998 : 78-79) mengemukakan bahwa metode penelitian sejarah adalah prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lalu atau peninggalan-peninggalan baik untuk memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada masa lalu dan terlepas dari keadaan masa sekarang. Gilbert J. Garraghan yang dikutip Dudung Abdurrahman (1999 : 43) mengemukakan bahwa metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilai secara kritis, dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis. Menurut Louis Gottshalck (1986: 21) menjelaskan metode sejarah sebagai proses menguji dan menganalisis kesaksian sejarah guna menemukan data yang otentik dan dapat dipercaya, serta usaha sintesis atas data semacam itu menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya. Menurut Helius Syamsuddin (1996: 61), yang dimaksud metode sejarah adalah proses menguji dan mengkaji kebenaran rekaman dan peninggalan-peninggalan masa lampau dengan menganalisis secara kritis bukti-bukti dan data-data yang ada sehingga menjadi penyajian dan ceritera sejarah yang dapat dipercaya. Nugroho Notosusanto (1971:47) mengatakan bahwa metode penelitian sejarah merupakan proses pengumpulan, menguji, menganalisis secara kritis rekaman-rekaman dan penggalian-penggalian masa lampau menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya, metode ini merupakan proses merekonstruksi peristiwaperistiwa masa lampau, sehingga menjadi kisah yang nyata. commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

41 Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian sejarah adalah kegiatan pemecahan masalah dengan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji. Sehingga dapat memahami kejadian pada masa lalu kemudian menguji dan menganalisa secara kritis dan mengajukan sintesis dari hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis dari sumber sejarah tersebut, agar dapat dijadikan suatu cerita sejarah yang obyektif, menarik dan dapat dipercaya.

C. Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sejarah. Sumber data sejarah sering disebut juga data sejarah. Menurut Kuntowijoyo (1995 : 94) kata “data” merupakan bentuk jamak dari kata tunggal datum (bahasa latin) yang berarti pemberitaan. Menurut Dudung Abdurrachman (1999 : 30), data sejarah merupakan bahan sejarah yang memerlukan pengolahan, penyeleksian, dan pengkategorian. Menurut Helius Syamsuddin dan Ismaun (1996 : 61) sumber sejarah ialah bahanbahan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Helius Syamsuddin ( 1994: 73) mengemukakan tentang pengertian sumber sejarah, yaitu: Segala sesuatu yang langsung atau tidak langsung menceritakan kepada kita tentang sesuatu kenyataan atau kegiatan manusia pada masa lalu (past actuality). Sumber sejarah merupakan bahan-bahan mentah (raw materials) sejarah yang mencakup segala macam evidensi (bukti) yang telah ditinggalkan oleh manusia yang menunjukkan segala aktivitas mereka di masa lalu yang berupa kata-kata yang tertulis atau kata-kata yang diucapkan (lisan). Dalam usaha untuk mengunpulkan data, penulis menggunakan sumber tertulis. Menurut Lexy J.Moleng (1989 :31) sumber tertulis dapat berupa bukubuku, majalah ilmiah, arsip dan dokumen resmi (dikeluarkan oleh pemerintah) dan dokumen pribadi. Sumber tertulis dibedakan menjadi dua, yaitu sumber tertulis primer dan sumber tertulis sekunder. Louis Gottshalck (1986: 35)

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

42 mengemukakan bahwa sumber tertulis primer adalah kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri. Sumber tertulis primer juga dapat diartikan sebagai data yang didapatkan dari masa yang sejaman dan berasal dari orang yang sejaman. Sedangkan sumber tertulis sekunder merupakan kesaksian dari pada siapapun yang bukan merupakan saksi mata, yakni dari seseorang yang tidak hadir di peristiwa yang dikisahkannya. Sumber tertulis sekunder juga dapat diartikan sebagai data yang ditulis oleh orang yang tidak sejaman dengan peristiwa yang dikisahkannya. Sumadi Suryabrata (1998: 17) berpendapat bahwa penelitian historis tergantung kepada dua macam data, yaitu data primer dan sekunder. Namun dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan data sekunder, hal ini dikarenakan kajian dalam penelitian ini tidak memungkinkan penulis untuk melakukan observasi langsung, dan tidak adanya data yang ditulis oleh orang yang sejaman ataupun yang ditulis pada waktu peristiwa terjadi sehingga penulis dalam menulis penelitian ini hanya menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari sumber sekunder, yaitu penulis melaporkan hasil observasi orang lain tetapi orang tersebut bukan berada di tempat kejadian ataupun sejaman. Dalam skripsi ini sumber-sumber yang digunakan adalah surat kabar dan beberapa literatur lain, baik buku maupun artikel mengenai Jepang pasca Konstitusi Nasional. Salah satu sumber tersebut yaitu Ryosuke Ishi. Sejarah Institusi Politik Jepang (1988), Nio Joe Lan. Djepang Sepanjang Masa (1962), Sayidiman Suryohadiprojo. Manusia dan Masyarakat Jepang Dalam Perjoangan Hidup (1987). Yosihara Konio. Perkembangan Ekonomi Jepang (1983), artikel yang ditulis oleh Umeda, Sayuri (2006) (PDF). Jepang: Pasal 9 dari Konstitusi

Law Library of Congress p. 18. Kesemua sumber data tersebut dikaji, kemudian

dianalisis maka diperoleh data yang digunakan untuk menyusun cerita sejarah yang obyektif. D. Teknik Pengumpulan Data Berdasarkan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dalam melakukan teknik pengumpulan data digunakan teknik kepustakaan commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

43 atau studi pustaka. Studi pustaka berperan penting sebagai proses bahan penelitian, tujuannya sebagai pemahaman secara menyeluruh tentang topik permasalahan yang sedang dikaji. Studi pustaka adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data atau fakta sejarah, dengan cara membaca buku-buku literatur, majalah, dokumen atau arsip, surat kabar atau brosur yang tersimpan di dalam perpustakaan (Koentjaraningrat, 1983: 3). Keuntungan yang diperoleh dari penggunaan studi pustaka menurut Koentjaraningrat (1986: 18) ada 4 yaitu: (1) Memperdalam kerangka teoritis yang digunakan sebagai landasan teori pemikiran (2) Memperdalam pengetahuan tentang masalah yang diteliti (3) Mempertajam konsep yang digunakan, sehingga mempermudah dalam perumusannya (4) Menghindari terjadinya pengulangan suatu penelitian Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan sebagai berikut: (1) Pencarian dan pengumpulan sumber-sumber data yang dibutuhkan baik itu sumber primer maupun sumber sekunder mengenai sejarah konstitusi Jepang. Peneliti berusaha mengumpulkan sumber- sumber sejarah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu mengadakan studi referensi yang ada di Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Monumen Pers Surakarta . (2) Membaca dan mencatat sumber primer maupun sekunder mengenai Konstitusi Jepang.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

44 (3) Penggalian terhadap bahan-bahan pustaka lainnya seperti buku, majalah, artikel, yang dilakukan di perpustakaan yang dianggap penting dan relevan dengan masalah yang diteliti. E. Teknik Analisis Data Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang dipergunakan adalah teknik analisis historis. Menurut Kuntowijoyo (1995 : 94), interpretasi atau penafsiran sejarah seringkali disebut dengan juga analisis sejarah. Analisis sendiri berarti menguraikan, dan secara terminologis berbeda dengan sintesis yang berarti menyatukan. Analisis dan sintesis, dipandang sebagai metode-metode utama dalam interpretasi. Menurut Helius Syamsuddin (1996: 89) teknik analisis data historis adalah analisis data sejarah yang menggunakan kritik sumber sebagai metode untuk menilai sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan sejarah. Menurut Berkhofer yang dikutip oleh Dudung Abdurrahman (1999: 64), analisis sejarah bertujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta itu ke dalam suatu interpretasi yang menyeluruh. Menurut Sartono Kartodirdjo (1992: 2) mengatakan bahwa analisis sejarah ialah menyediakan suatu kerangka pemikiran atau kerangka referensi yang mencakup berbagai konsep dan teori yang akan dipakai dalam membuat analisis itu. Data yang telah diperoleh diinterpretasikan, dianalisis isinya dan analisis data harus berpijak pada kerangka teori yang dipakai sehingga menghasilkan fakta-fakta yang relevan dengan penelitian. Di dalam penelitian ini setelah dilakukan pengumpulan data, peneliti melakukan analisis data. Analisis data merupakan langkah penting yang dimulai dari mengumpulkan data kemudian melakukan kritik ekstern dan intern untuk mencari otensitas dan kredibilitas sumber yang didapatkan. Dari langkah ini dapat diketahui sumber yang benar-benar dibutuhkan dan relevan dengan materi penelitian. Selain itu, membandingkan data dari sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkan, dengan bantuan seperangkat kerangka teori dan metode penelitian sejarah, kemudian didapati data mana yang akurat dan relevan yang commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

45

disebut dengan fakta sejarah. Agar memiliki makna yang jelas dan dapat dipahami, fakta tersebut ditafsirkan dengan cara merangkaikan fakta satu dengan fakta-fakta yang lain menjadi suatu cerita yang kronologis dan masuk akal, sehingga didapatkan bahan penulisan penelitian yang utuh dalam sebuah karya ilmiah. F. Prosedur Penelitian Prosedur penelitian adalah langkah-langkah penelitian awal yaitu persiapan pembuatan proposal sampai pada penulisan hasil penelitian. Karena penelitian ini menggunakan metode historis, maka ada empat tahap yang harus dipenuhi. Empat langkah itu terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Prosedur penelitian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Heuristik

Kritik

Interpretasi

Fakta Sejarah

Histoiografi

Cerita Sejarah

Keterangan :

a. Heuristik

Heuristik berasal dari kata Yunani yang artinya memperoleh. Dalam pengertiannya yang lain adalah suatu teknik yang membantu kita untuk mencari jejak-jejak sejarah. Menurut G. J Rener (1997:37), heuristik adalah suatu teknik, suatu seni dan bukan suatu ilmu. Heuristik tidak mempunyai peraturan-peraturan umum, dan sedikit mengetahui tentang bagian-bagian yang pendek. Sidi Gazalba (1981 :15) mengemukakan bahwa heuristik adalah kegiatan mencari bahan atau menyelidiki sumber sejarah untuk mendapatkan hasil penelitian. Dengan commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

46 demikian heuristik adalah kegiatan pengumpulan jejak-jejak sejarah atau dengan kata lain kegiatan mencari sumber sejarah. Pada tahap ini peneliti berusaha mencari dan menemukan sumbersumber tertulis berupa buku-buku serta bentuk kepustakaan lain yang relevan dengan penelitian. Sumber tertulis berupa buku-buku dan literatur yang diperoleh dari beberapa perpustakaan diantaranya: Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret, Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Perpustakaan Program Studi Sejarah FKIP UNS, Perpustakaan Monumen Pers Surakarta

b. Kritik

Setelah mengumpulkan data atau bahan, tahap berikutnya adalah langkah verifikasi atau kritik untuk memperoleh keabsahan sumber. Menurut Helius Syamsuddin (1884 :103) keabsahan sumber dicari melalui pengujian mengenai kebenaran atau ketetapan sumber. Kritik terhadap sumber data dilakukan dengan dua cara yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Menurut Dudung Abdurrahman (1999: 58) kritik ekstern yaitu menguji suatu keabsahan tentang keaslian sumber (otentisitas) sedangkan kritik intern menguji keabsahan tentang kesahihan sumber (kredibilitas). Kritik ekstern pada sumber tertulis dilihat dari pengarangnya. Kritik ekstern yaitu kritik terhadap keaslian sumber (otensitas) yang berkenaan dengan segi-segi fisik dari sumber yang ditemukan, seperti bahan (kertas atau tinta) yang digunakan, jenis tulisan, gaya bahasa, hurufnya, dan segi penampilan yang lain. Sebagai contoh kritik ekstern penulis menggunakan artikel yang ditulis oleh Sayuri Umeda (2006) Jepang: Pasal 9 dari Konstitusi yang masih menggunakan

bahasa inggris. Kritik intern dilakukan dengan membandingkan antara isi sumber yang satu dengan isi sumber yang lain sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya dan dapat memberikan sumber yang dibutuhkan. Hal tersebut dilaksanakan agar dapat mengetahui bagaimana isi sumber sejarah dan relevansinya dengan masalah yang dikaji. Kritik intern sumber terhadap data tertulis dalam penelitian ini commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

47 dilakukan dengan mengidentifikasi gaya, tata bahasa, dan ide yang digunakan penulis, sumber data, dan permasalahannya kemudian dibandingkan dengan sumber data lainnya. Kritik ini bertujuan untuk menguji apakah isi, fakta dan cerita dari suatu sumber sejarah dapat dipercaya dan dapat memberikan informasi yang diperlukan. Dalam hal ini, penulis mengambil contoh buku yang ditulis oleh Prof. Ryosuke Ishii seorang ahli sejarah Jepang terkemuka yang berjudul Sejarah Isntitusi politik Jepang. Buku ini diterjemahkan secara bergotong royong oleh mahasiswa UI dengan diskusi-diskusi yang panjang, kemudian penulis membandingkan isi buku tersebut dengan buku yang ditulis oleh Yoshihara Kunio yang berjudul Perkembangan Ekonomi Jepang. Sehingga didapatkan data yang akurat. c. Interpretasi

Dalam penelitian ini, interpretasi dilakukan dengan cara menghubungkan atau mengaitkan sumber sejarah yang satu dengan sumber sejarah lain, sehingga dapat diketahui hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa masa lampau yang menjadi obyek penelitian. Kemudian sumber tersebut ditafsirkan, diberi makna dan ditemukan arti yang sebenarnya sehingga dapat dipahami makna tersebut sesuai dengan pemikiran yang logis berdasarkan obyek penelitian yang dikaji. Dengan demikian dari kegiatan kritik sumber dan interpretasi tersebut dihasilkan fakta sejarah atau sintesis sejarah. Untuk mendapatkan data yang akurat, penulis mencoba membaca peristiwa-peristiwa masa lampau sehingga menjadi sebuah kisah yang tidak melupakan unsur kebenarannya, yaitu dengan mengaitkan isi antara satu sumber dengan sumber yang lainnya misalnya buku Ryosuke Ishii yang berjudul Sejarah Institusi Politik Jepang dengan buku yang ditulis Sayidiman Suryohadiprojo yang berjudul Manusia dan Masyarakat Jepang Dalam Perjoangan Hidup.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

48 d. Historiografi

Langkah terakhir prosedur penelitian dalam metode sejarah adalah historiografi. Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan (Dudung Abdurrahman, 1999: 67). Dalam tahap ini seorang penulis harus dapat mengungkapkan hasil penelitiannya dengan bahasa yang baik dan benar, menyajikan data-data yang akurat dan membuat garis-garis umum yang akan diikuti secara jelas oleh pemikiran pembaca. Selain itu penulis harus mengungkapkan hasil penelitiannya secara kronologis dan sistematis. Dalam proses historiografi ini diperlukan imajinasi dari penulis agar fakta-fakta yang diperoleh dapat dirangkaikan menjadi sebuah kisah yang menarik untuk dibaca dan dapat dipercaya kebenarannya.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

49 BAB IV HASIL PENELITIAN

A.

Kehidupan

Demokrasi

di

Jepang

sebelum

diberlakukannya

Konstitusi Nasional tahun 1947 1. Masa Restorasi Meiji Restorasi Meiji tahun 1868 menandakan titik awal keterbukaan Jepang terhadap dunia luar dan modernisasi ala Barat dalam hampir segala bidang. Setelah lebih dari dua abad tertutup dalam politik isolasi, Jepang mengejar ketertinggalannya dari Barat dengan berprinsip pada semangat fukoku kyohei yang artinya negara sejahtera, tentara kuat. Kaisar meiji (Matsuhito) yang memegang kekuasaan pada saat itu memindahkan pusat pemerintahan dari kyoto ke Edo yang kemudian namanya diubah menjadi Tokyo yang berarti ”ibu kota dari timur” (Sayidiman Suryohadiprojo,1982:54). Serangkaian perubahan pun dilakukan pemerintahan Meiji untuk mewujudkan visi negara modern melalui fukoku kyohei, diantaranya adalah memodernisasi sistem politik Imperial Jepang. Modernisasi ini dicontoh dari sistem Barat dengan cara membuat undang-undang dasar yang dikenal dengan Konstitusi Imperial Meiji, yang kemudian menjadikan Jepang sebagai negara Monarki Konstitusional Latar belakng Restorasi ialah dibukanya pelabuhan Jepang secara paksa oleh Commodor Perry, yang akhirnya membuat rakyat Jepang tidak percaya lagi pada kekuatan Shogun, kemudian rakyat menuntut agar kekuasaan dikembalikan kepada Kaisar yang ditandai dengan dibentuknya tiga jabatan baru yang secara langsung derada di bawah Kaisar yaitu: Sosai (Perdana Menteri), Giyo (Anggota Dewan Penasihat Senior), dan San-yo (Anggota Dewan Penasihat Muda). Pada tanggal 6 April 1868, Kaisar mengeluarkan sumpah jabatan yang terdiri dari lima pasal, yang menggambarkan garis besar asas-asas yang harus dianut oleh pemerintahannya, yaitu: 1. Dewan-dewan musyawarah akan dibentuk secara luas dan tiap-tiap commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

50 kebijaksanaan akan ditetapkan berdasarkan musyawarah 2. Golongan tinggi dan rendah harus bersatu dalam melaksanakan rencanarencana bangsa dengan penuh gairah 3. Semua kelas masyarakat akan diperbolehkan memenuhi cita-cita mereka dengan adil dan mendapat rasa puas 4. Adat-istiadat masa lalu yang tidak baik harus dihapus, dan asas-asas yang adil dan wajar haruslah menjadi dasar kebijaksanaan 5. Pengetahuan harus dicari di seluruh dunia agar kesejahteraan kerajaan dapat ditingkatkan (Ryosuke Ishii,1988:126). `

Berdampingan

dengan

dikumandangkannya

Semboyan

golongan-

golongan yang mendukung kasiar fukoku kyohei dikumandangkan pula semboyang yang berbunyi Sonno joi yang artinya hormati kaisar dan usir kaum biadab (orang-oarng asing). Meskipun semboyan ini dikumandangkan keseluruh rakyat jepang, namun para daimyo (pemilik tanah) yang telah mengunjungi Eropa dan Amerika Serikat menyadari bahwa pengusiran bangsa asing harus dengan cara yang tepat. Para daimyo ini berpendapat bahwa Eropa dan Amerika Serikat dapat menguasai Asia oleh karena keunggulan mereka dalam ilmu pengetahuan dan teknologi modern, bahkan dengan keunggulan itu mereka dapat menundukkan Cina yang di mata Jepang merupakan sumber kebudayaan dan pengetahuan. Karena itu para daimyo menarik kesimpulan bahwa hanya kalau Jepang dapat mencapai tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang sama dengan dunia Barat, kelangsungan hidupnya akan terjamin dari ancaman dunia barat (Sayidiman Suryohadiprojo,1982:25). Para oligarki berpendapat bahwa hanya melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi Barat dapat dibangun industri dan ekonomi Jepang yang maju, dan kemudian atas landasan itulah dapat disusun kekuatan militer yang mampu mengusir bangsa asing, sehingga mulai saat itu bangsa Jepang sungguh-sungguh bergerak untuk meniru segala aspek kehdupan barat. Pemudapemuda Jepang mulai dikirim ke Inggris, Perancis dan Jerman untuk belajar

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

51 dalam berbagai bidang, dan sebaliknya didatangkan pula guru-guru dari luar untuk mengajar orang Jepang di rumah. Fukuzawa Yukichi yang saat itu dianggap sebagai bapak pendidikan modern Jepang menganjurkan bangsa Jepang untuk meninggalkan cara-cara Asia dan menoleh ke Barat. Jepang juga tidak ragu-ragu melakukan westernisasi hal ini dikarenakan mereka berpendapat bahwa hanya melalui westernisasi kelangsungan hidup mereka dapat dijamin. Dipihak lain para oligarki tidak takut kehilangan KeJepangan-annya karena mereka berpendapat bahwa identitas Jepang termasuk salah satu yang harus dijamin kelangsungan hidupnya. Para oligarki di bawah pimpinan Okubo Toshimichi juga mengambil langkah-langkah yang drastis dalam masyarakat untuk merealisasikan semboyan Fukoku Kyohei. Langkah pertama adalah pengahapusan golongan samurai dan tembok pemisah antara golongan petani, tukang serta pedagang. kemudian wilayah Jepang dibagi dalam provinsi-provinsi yang dipimpin oleh para gubernur (Sayidiman Suryohadiprojo, 1982:26). Petani juga dibebaskan untuk melakukan kegiatan-kegiatan diluar dunia pertanian yang akan meningkatkan pendapatan mereka, sedangkan bagi saudagar peraturan-pertauran feodal yang mewajibkan mereka untuk ikut dalam perhimpunan-perhimpunan profesi dan membatasi persaingan dihapuskan (Yoshihara Kunio, 1983:94). Kebijaksanaan fundamental lainnya yang diambil oleh para oligarki adalah diadakannya pendidikan wajib dan bebas bagi seluruh rakyat Jepang selama 4 tahun dan dibukanya berbagai macam sekolah dengan tingkat rendah hingga pada tingkat universitas, dengan demikian rakyat Jepang merasa diberikan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, sehingga muncul perasaan dan keyakinan bahwa siapapun sekarang dapat memperoleh kemajuan asalkan ia menunjukkan kemauan belajar. Di masa Tokugawa sudah ada pendidikan untuk rakyat yang umumnya dilakukan dikuil-kuil Budha, tetapi pada masa itu tidak ada kepastian bahwa seseorang yang pandai dapat memperoleh kemajuan yang berarti dalam posisi kehidupan kecuali kalau ia termasuk golongan samurai. Dalam masa meiji hal ini berubah, tidak ada pembatasan golongan, commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

52 semua orang dapat menduduki profesi apapun dan itulah yang memberikan dorongan kepada semua orang untuk balajar keras. Bersamaan dengan itu, sistem pendidikan ini dimanfaatkan pula untuk mendidik sifat-sifat yang terkandung dalam ajaran Bushido kepada seluruh rakyat, patriotisme dan kesetiaan kepada kaisar merupakan ajaran yang terpenting. Maka melalui penyebaran menyeluruh atau demokrastisasi pendidikan para oligarki memperoleh tiga hal sekaligus pertama, meningkatnya mutu seluruh rakyat, kedua tumbuhnya kesetiaan kepada negara dan pemerintahan, ketiga digerakkannya semangat untuk orang-orang agar mau belajar (Sayidiman Suryohadiprojo, 1982:28). Demokrasi ala Barat pertama kali diterapkan di Jepang saat diajukannya petisi tahun 1874, oleh delapan orang pejabat pemerintahan Meiji yang menolak kebijakan penyerangan Korea. Petisi ini berisi tuntutan kepada pemerintah untuk mendirikan sebuah dewan perwakilan. Konsep ini berdasarkan rancangan Fukuzawa Uruo yang mengadakan perjalanan ke Eropa dan mendalami Konstitusi pemerintahan Barat. Pendukung perencanaan pembentukan dewan perwakilan ini hampir semuanya berasal dari bekas keluarga samurai di daerah Tosa dan Hizen. Hal tersebut dapat dipahami karena mereka menentang penguasaan pemerintah yang dimonopoli oleh klan dari Satsuma dan Chosu. Dokumen yang disampaikan para pendukung petisi ini menandakan periode gerakan demokrasi rakyat zaman Meiji. Dalam perjalanannya, tuntutan ini menimbulkan banyak pro kontra dan serangkaian konflik namun, pada akhirnya pemerintah berjanji akan membentuk pemerintahan Konstitusional secara bertahap. Adapun langkah-langkah tersebut antara lain disusunnya kembalin admnistrasi sistem Tripartite dengan genro-in (senat) sebagai majelis tinggi, chiho kan kaigi sebagai majelis rendah dan daishin-in sebagai pengadilan tinggi, yang pada akhirnya Kaisar mengeluarkan dokumen yang menjanjikan pembentukan majelis umum ( Sayidiman Suryohadiprojo, 1982:55). Pengumuman pembentukan majelis umum yang didasarkan atas pemilihan ini, membantu muncul dan berkembangnya partai-partai yang mendukung hakcommit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

53 hak sipil. Partai yang terbentuk diantaranya adalah Jiyuto (Partai Liberal) pada tahun 1881, yang terpengaruh oleh falsafah revolusioner Perancis yang menginginkan perubahan dengan cepat. Partai lainnya adalah Rikken Kaishinto (Partai Konstitusional Progresif) yang didirikan tahun 1882. Rikken Kaishinto menjadi bandingan bagi partai Jiyuto, dan partai ini menginginkan penerapan sistem Inggris moderat. Namun, pemimpin konservatif pemerintahan berpendapat bahwa undang-undang dasar model Prusia lebih cocok diterapkan di Jepang karena mereka menginginkan kedaulatan negara yang lebih besar dibandingkan yang berlaku dalam sistem Inggris ( Sayidiman Suryohadiprojo,1982:57) Tokoh paling menonjol dalam proses ini adalah Ito Hirobumi yang menyelidiki undang-undang dasar Barat di Austria dan Jerman (1882). Ia mempersiapkan

undang-undang

dasar

Jepang

dan

membuat

susunan

kebangsawanan baru (1884) yang meliputi lima pangkat (kazoku). Dalam kazoku ini terdiri dari para bangsawan lama, daimyo, dan juga pejabat negara tingkat atas yang mendukung restorasi. Akhir tahun 1885 bentuk pemerintahan dajokan yang dulu masih digunakan Kaisar pada masa awal Meiji yaitu sistem pemerintahan terpusat diganti dengan sistem kabinet, dan Ito Hirobumi menggantikan Sanjo Sanetomi menjadi perdana menteri. Setelah kepemimpinan Ito, muncul kecenderungan perdana menteri selanjutnya berasal dari anggota kazoku (bangsawan baru). Pada masa Imperial ini, terdapat dewan penasihat kekaisaran (badan tertinggi penasihat kekaisaran) yang membahas secara detail konsep kasar UUD yang diajukan oleh Ito Hirobumi. Undang-undang ini diproklamasikan pada tanggal 11 Februari 1889 sebagai UUD Kekaisaran Jepang (disebut juga Konstitusi Meiji). Konstitusi Meiji secara umum mencontoh bentuk Monarki Konstitusional yang ada pada abad 19. Tidak seperti Konstitusi modern Jepang 1947, Konstitusi Meiji menjamin peran politik Kaisar secara nyata, walaupun pada praktiknya kekuasaan dan kekuatan Kaisar diarahkan oleh kelompok oligarki yang disebut sebagai genro. Konstitusi Meiji memberikan kekuasaan yang luas, kekuasaan diplomatik kepada Kaisar dan menjadikan Kaisar sebagai commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

54 panglima angkatan bersenjata, sehingga Kaisar tidak perlu mengadakan perundingan dengan dewan perwakilan kekaisaran apabila hendak memberikan perintah kepada angkatan bersenjata (Daulah K, Siti, 2006:29). Selain itu, dibentuk pula lembaga legislatif modern Jepang yang pertama yaitu Imperial Diet (teikoku gikai) yang dibentuk berdasarkan Konstitusi Meiji (1889 – 1947). Bentuk Diet diambil dari model Reichstag Jerman dan sebagian lainnya diambil dari sistem Inggris. Anggota Imperial Diet mengadakan siding pertama kali pada tanggal 29 November 1890. Kata “Diet” berasal dari bahasa Latin yang lazim digunakan sebagai nama majelis di Jerman. Imperial Diet terdiri dari House of Representatives / majelis rendah (dewan perwakilan) dan House of Peers/majelis tinggi (dewan bangsawan/Kizokuin). The House of Peers mirip seperti House of Lords di Inggris, yang terdiri dari golongan bangsawan kelas atas. House of Peers terdiri dari anggota keluarga kekaisaran, anggota bangsawan baru, orang yang membayar tinggi pajak dan orang yang ditunjuk Kaisar, serta anggota khusus yang dipilih secara terbatas. Dapat dikatakan bahwa House of Peers ini merupakan badan bangsawan yang cenderung pada politik konservatif (http://en.wikipedia.org/wiki/Diet_of_Japan. Diakses tanggal 25 November 2010). Anggota House of Representatives dipilih berdasarkan pemilihan yang dilakukan oleh laki-laki yang berumur 25 tahun atau lebih, dan telah membayar pajak penghasilan yang pajaknya berjumlah minimal 15 yen. Jumlah kelompok ini tidak lebih dari 1 persen dari populasi. Hanya kaum laki-laki yang diperbolehkan mengikuti pemilihan dan masih minimnya pengalaman dalam pemilihan dan pemahaman terhadap institusi parlemen, menjadikan sistem demokrasi tahun 1890 tersebut diragukan kedemokratisannya. Selain Kaisar dan badan oligarki/genro, terdapat pula kabinet menteri pemerintah di bawah perdana menteri yang menggunakan sistem kabinet gaya Barat, namun tentu saja anggota kabinet tersebut diatur oleh pihak Kekaisaran. Empat tahun pertama selama Diet hadir dalam perpolitikan Imperial Jepang, merupakan periode perang terbuka dimana terjadi banyak kericuhan dan konfrontasi antar anggota parlemen dari partai yang berbeda, maupun antara Diet commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

55 dengan pemerintah. Pemerintah melakukan pembubaran parlemen, menyogok anggota parlemen dan ikut campur dalam pemilihan umum. Selain itu, keterbatasan Imperial Diet dapat dilihat dalam pembuatan undang-undang atau hukum dan amandemen konstitusi, dimana mereka harus mendapatkan persetujuan dari Kaisar. Hal ini berarti bahwa ketika Kaisar tidak dapat mengeluarkan dekrit, Kaisar masih dapat melakukan veto terhadap Diet dan kaisar juga memiliki kebebasan mutlak untuk memilih perdana Menteri dan kabinetnya.

1. Masa Demokrasi Taisho Masa setelah perang mengantarkan kepada kesejahteraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jepang mengikuti konferensi perdamaian di Versailles tahun 1919 sebagai salah satu kekuatan industri dan militer terkuat di dunia dan menerima pengakuan resmi sebagai salah satu dari anggota baru “Lima Besar”, kelompok negara terkuat di dunia internasional. Tokyo ditawari kursi dalam Dewan Liga Bangsa-Bangsa dan perjanjian damai yang menegaskan pemindah tanganan hak kuasa Jerman di Shandong, sebuah ketetapan yang mengundang munculnya kerusuhan anti Jepang dan gerakan politik massa di seluruh Cina. Tidak jauh berbeda dengan hal tersebut, pulau-pulau yang sebelumnya dikuasai Jerman di Pasifik ditempatkan di bawah mandat Jepang. Jepang juga terlibat dalam intervensi Sekutu di Rusia pascaperang dan menjadi kekuatan Sekutu. Meskipun hanya memiliki peran kecil dalam Perang Dunia I (dan terdapat penolakan pihak Barat terhadap penawarannya tentang persamaan ras dalam perjanjian damai), Jepang muncul sebagai pelaku besar dalam pentas politik internasional pada penutupan perang. Sistem politik dua partai yang sedang berkembang di Jepang sejak pergantian abad, akhirnya muncul kegemilangannya setelah Perang Dunia I, dan melahirkan nama kecil dari zaman itu, Demokrasi Taisho. Pada tahun 1918, Hara Takashi, anak didik Saionji dan seorang yang berpengaruh besar di kabinet Seiyukai pada masa praperang, menjadi rakyat jelata pertama yang menduduki jabatan perdana menteri. Dia mengambil kesempatan dari hubungan baiknya yang dia jalin dengan commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

56 orang-orang di pemerintahan, lalu meraih banyak dukungan dari Majelis Tinggi dan genro yang masih bertahan, serta membawa menteri angkatan darat Tanaka Giichi, yang memiliki keinginan lebih besar dibanding pendahulunya terhadap hubungan militer sipil yang baik, masuk ke dalam kabinetnya. Meskipun begitu, masalah besar menanti Hara diantaranya inflasi, kebutuhan akan perbaikan kondisi perekonomian Jepang pascaperang, arus pola pikir Barat yang leluasa masuk, dan munculnya gerakan buruh. Hara bekerja untuk meyakinkan mayoritas Seiyukai dengan menggunakan metode yang telah teruji, seperti perundangundangan pemilihan umum yang baru dan pemetaan kembali wilayah pemilihan, serta peningkatan program kerja sektor riil yang dibiayai pemerintah (matulada, 1979:158) Masyarakat menjadi sangat kecewa karena utang negara semakin banyak dan perundang-undangan pemilihan umum yang baru, yang mengubah batas pembayaran pajak minimal yang lama bagi para pemilih. Teriakan dari bawah semakin kencang mengenai hak pilih umum dan pembongkaran jaringan partai politik lama. Para siswa, profesor, dan jurnalis, dengan dukungan persatuan buruh serta kelompok demokrasi, komunis, sosialis, anarkis dan kelompok pemikir ala Barat lain, melakukan demonstrasi besar-besaran pada tahun1919 dan 1920. Mereka yang terpaksa menerima standar hidup yang lebih rendah, menjadi cemburu, iri hati dan memusuhi mereka yang mampu mencapai kesempatan hidup mewah dalam cara modern. Maka kembali lagi Jepang ditentukan nasibnya oleh kaum militer yang mendapat dukungan kuat dari kaum ultranasionalis yang amat fanatik.

Kaum

Muda

Militer

yang

tergabung

dalam

gerakan-gerakan

ultranasionalis yang amat fanatik ini, menuduh orang-orang terkemuka Jepang yang duduk dalam kekuasaan telah dicekoki oleh pengaruh Barat. Sedangkan pengusaha kaya, Zaibatsu, dituduh menghalang-halangi dan menolak ekspansi militer, karena mereka hanya tertarik pada keuntungan pribadi, tidak untuk kejayaan Jepang. Orang-orang politisi dan kaum usahawan diancam dan pada tahun 1923 terdapat usaha untuk membinasakan Putra Mahkota, Pangeran Hirohito

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

57 Ditengah gejolak masyarakat tentang kepemimpinan Hara Pemilihan umum yang baru masih tetap memberi kursi mayoritas kepada Seiyukai, walaupun dalam lingkungan pergaulan politik masa itu terdapat pengembangbiakan partai-partai baru, termasuk partai-partai sosialis dan komunis. Pada tahun 1921 Hara dibunuh oleh seorang pekerja rel kereta yang merasa kecewa. Hara digantikan oleh seorang perdana menteri nonpartai dan kabinet koalisi. Ketakutan akan semakin melebarnya daerah pemilihan, kubu sayap kiri, dan perubahan sosial yang berkembang akibat arus budaya popular dari Barat, membawa kepada jalan terciptanya Hukum Pemeliharaan Perdamaian pada tahun 1925, yang melarang adanya perubahan dalam struktur politik atau penghapusan kepemilihan pribadi. Koalisi yang tidak stabil dan terpecah-belahnya Diet mengarah pada bergabungnya Kenseikai (Asosiasi Pemerintahan Konstitusional) dan Seiyuu Hontou (Seiyūkai Sejati) pada tahun 1927. Program partai Rikken Minseito mengikat kepada sistem parlementer, politik demokratis, dan perdamaian dunia. Kemudian, hingga tahun 1932, Seiyukai dan Rikken Minseito berubah-ubah posisinya sebagai partai terkuat pertama dan kedua. Meskipun Depresi Besar yang melanda dunia di akhir tahun 1920an hingga awal tahun 1930an tidak terlalu berpengaruh besar terhadap perekonomian Jepang, namun dikarenakan krisis ekonomi dalam negeri yang mengganggu stabilitas setiap partai yang berkuasa menimbulkan rasa ketidaksenangan yang semakin meningkat dan berakibat semakin banyak pula usaha pembunuhan terhadap perdana menteri Osachi Hamaguchi yang diusung Rikken Minseito pada tahun 1930. Meski Hamaguchi selamat dari kematian akibat penyerangan dan berusaha melanjutkan pekerjaannya, dia tetap dituntut untuk segera mundur dari jabatan di tahun berikutnya dan meninggal tak lama kemudian. Nasionalisme Cina yang muncul, kemenangan komunis di Rusia, dan kehadiran Amerika Serikat di Asia Timur, semuanya melawan kehendak Jepang dalam kebijakan luar negerinya. Hanya dengan praktik bisnis yang lebih kompetitif, yang didukung pertumbuhan ekonomi yang lebih jauh, serta modernisasi industri, yang diakomodasi oleh pertumbuhan zaibatsu, yang bisa commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

58 membangkitkan kembali harapan untuk menjadi kekuatan dominan di Asia. Amerika Serikat, selama menjadi sumber dari banyak barang-barang impor dan pinjaman yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, terlihat sebagai rintangan besar bagi tujuan imperialisme Jepang. Secara keseluruhan, selama tahun 1920an, Jepang mengganti arah politiknya menjadi sistem pemerintahan demokrasi. Namun, pemerintahan parlementer tidak benar-benar mengakar untuk bertahan di bawah tekanan politik dan ekonomi pada tahun 1930an, selama pemimpin-pemimpin militer memiliki pengaruh yang makin lama makin kuat. Pergantian kekuasaan ini dimungkinkan oleh ambiguitas dan ketidaktepatan konstitusi Meiji, yang secara khusus disusun sebagai penghormatan terhadap posisi Kaisar dalam hubungannya dengan konstitusi. Sehingga banyak pihak yang mengatasnamakan Kaisar untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan kepentingannya, baik kepentingan perorangan maupun kepentingan suatu kelompok

2.

Kehidupan Demokrasi di Jepang dengan diberlakukannya Konstitusi Nasional Jepang 1947 1. Latar belakang dibentuknya konstitusi Nasional Jepang 1947 Jepang memperoleh kemajuan yang besar dalama Perang Dunia I antara

tahun 1914-1918. Hal ini dikarenakan dalam Perang Dunia I, negara-negara Eropa tidak mampu memproduksi brang-barang untuk daerah jajahannya di Asia, karena mereka semua terfokus pada perang di dunia Barat, sedangkan industri Amerika Serikat sendiri belum terlalu ekspansi di luar pasarannya sendiri yaitu Eropa. Padahal saat itu industri Jepang sudah dapat merebut pasaran di Asia yang setelah perang Dunia I sulit direbut kembali oleh bangsa-bangsa Eropa. Hal ini disebabkan, Jepang dapat berproduksi dengan harga murah, dengan ongkos pengangkutan yang murah karena menggunakan kapal-kapal yang sudah dibuat sendiri dan memang barang-barang buatannya ditujukan kepada rakyat kecil (Sayidiman Suryohadiprojo, 1982:34).

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

59 Sejak tahun, 1868 hingga 1941, Jepang telah mencapai kemajuan besar dalam modernisasi. Dari keadaan terisolasi dan jauh tertinggal dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, Jepang pada tahun 1941 harus diakui oleh negara-negara Eropa dan Amerika sebagai negara yang setingkat dengan mereka. Karena memang itulah tujuan restorasi meiji dengan semboyannya Sonno joi dan fukoku kyohei. Kelangsungan hidup Jepang dengan demikian sudah aman dari niat negara-negara Barat untuk menjajahnya seperti bagian-bagian negara Asia yang lain, walaupun sebenarnya negara-negara Eropa dan Amerika masih tidak rela untuk menerima Jepang sebagai sesamanya. Hal itu nampak dalam berbagai tindakan maupun sikap mereka terhadap Jepang. Dalam segala hal, Jepang dicemoohkan sebagai bangsa peniru yang licik dengan hasil tiruannya yang inferior. Dalam persetujuan kekuatan angkatan laut antara Amerika Serikat, Inggris dan Jepang yang ditandatangani setelah Perang Dunia I, Jepang tidak diperbolehkan untuk membangun angkatan laut sebesar Amerika Serikat dan Inggris, dan harus tunduk pada perbandingan 5:5:3 yang artinya angkatan laut Jepang maksimal hanya boleh dibangun sebesar tiga perlima angkatan laut Inggris dan Amerika Serikat. Dunia Barat tidak menghendaki Jepang tergolong atau sama seperti mereka, bagaimanapun Jepang berusaha dan menunjukkan kemampuannya untuk menyamai dalam bidang-bidang mereka sendiri. Dunia Barat tidak rela nenerima Jepang dan justru berusaha menekannya, agar kembali pada kemampuan yang inferior. Hal Ini juga merupakan sebab dari timbulnya agressivitas

Jepang,

sehingga

Jepang

kehilangan

keseimbangan

dan

membawanya terjun dalam Perang Dunia II (Sayidiman Suryohadiprojo, 1982:36). Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II dan harus menjadi bangsa pertama di dunia yang mengalami pemboman jenis bom nuklir. Salah satu penyebab kekalahan Jepang yaitu adanya persaingan dalam tubuh angkatan perang Jepang, antara angkatan darat dan angkatan laut. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II berakibat pada lepasnya daerah kekuasaan ekspansi Jepang di Asia, dan Jepang terpaksa tunduk pada Amerika Serikat yang merupakan pihak commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

60 pemenang perang. Salah satu cara penjegalan Amerika, agar Jepang tidak melakukan ekspansi militer lagi adalah dengan menghapuskan sumber semangat ultranasionalisme Jepang, yaitu Konstitusi Meiji yang sangat menjunjung tinggi Kaisar yang kemudian digantikan dengan Konstitusi Nasional 1947. Pembentukan konstitusi nasional Jepang yang baru berdasarkan pada pasal X Deklarasi Postdam yang berbunyi : Pemerintah Jepang harus membuang semua hambatan menuju suatu kebangkitan kembali dan usaha memperkuat gejala demokrasi dalam kalangan rakyat Jepang. Kebebasan berbicara, beragama, dan berfikir serta sikap hormat terhadap hak-hak asasi manusia haruslah ditegakkan ( Ryosuke Isihii, 1988:169). Asas-asas tersebut, digabungkan dengan suatu penegasan baru tentang kaisar sebagai suatu lambang bangsa Jepang, yang bukan sebagai dewa, hal ini menjadi garis besar utama bagi suatu konstitusi nasional Jepang yang demokratis. Rancangan konstitusi berasal dari Markas Besar Penguasa Pendudukan, dan rancangan ini mengalami perbaikan-perbaikan kecil di tangan pemerintah Jepang. Untuk mengeluarkannya, Komandan Tertinggi Pasukan Pendudukan Sekutu (SCAP-Supreme Commander For The Allied Powers) memutuskan untuk memperlakukan anggaran dasar itu sebagai suatu perubahan resmi Konstitusi Meiji, maka akibatnya semua pihak yang ikut serta dalam penyusunan konstitusi lama diikut sertakan. Setelah diperoleh persetujuan resmi dari Kaisar, konstitusi baru itu diajukan kepada Dewan Pertimbangan Agung (Privy Council ) untuk diperiksa. Lalu setelah diperbaiki konstitusi baru itu dikirimkan kembali ke Dewan Pertimbangan Agung untuk disetujui dan dikirim lagi ke Kaisar untuk direstui. Akhirnya konstitusi diterima baik pada tanggal 3 November 1946 dan mulai berlaku tepat enam bulan kemudian. Walaupun melalui proses yang cukup menyakitkan bagi Jepang, Konstitusi Nasinal Jepang 1947 inilah yang menjadikan sistem politik Jepang lebih demokratis. Berbagai tindakan Amerika Serikat yang sebenarnya dimaksudkan untuk kepentingannya sendiri, yang akhirnya membawa kemajuan Jepang antara lain:

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

61 1. Konstitusi baru yang didesakkan Amerika Serikat kepada Jepang. Dalam konstitusi ini disebutkan bahwa jepang tidak lagi menggunakan perang sebagai instrumen politik luar negeri. Karena itu jepang tidak akan membangun kekuatan militer. Amerika Serikatlah yang mengambil tanggungjawab pertahanan atas Jepang. Dengan demikian biaya besar yang biasanya bersangkutan dengan pertahanan tidak perlu dikeluarkan oleh Jepang. Maka kemampuan finansial Jepang pun dapat dikonsentrasikan untuk membangun ekonominya 2. Di hidupkannya keadaan yang demokratis, dimana kaisar hanya menjadi simbol negara dan kekuasaan ada di tangan pemerintah yang dipilih oleh rakyat, dan tidak adanya pemisahan-pemisahan kelas dalam masyarakat. Keadaan ini mendorong rakyat untuk terus meningkatkan dirinya, pendidikan umum menjadi semakin maju, sehingga menghasilkan tenaga manusia yang semakin tinggi mutunya. (Sayidiman Suryohadiprojo, 1982:38). Dasuki (t.th), menjelaskan bahwa pada tanggal 10 April 1946 atas perintah SCAP diadakan pemilihan umum di Jepang yang memberikan hak pilih kepada kaum laki-laki dan kaum wanita, hak pilih bagi kaum wanita merupakan reformasi besar dalam kehidupan demokrasi di Jepang.

2. Akibat Diberlakukannya Konstitusi Nasional Jepang 1947 Konstitusi Nasinal Jepang memiliki panjang sekitar 5.000 kata. Terdiri dari pembukaan dan 103 pasal yang dikelompokkan ke dalam sebelas bab diantaranya: •

Bab I tentang Kaisar, tercantum dalam pasal 1-8

•

Bab II tentang Penolakan Perang, tercantum dalam pasal 9

•

Bab III tentang Hak dan Kewajiban Rakyat, tercantum dalam pasal 10-40

•

Bab IV tentang Diet, tercantum dalam pasal 41-64)

•

Bab V tentang Kabinet, tercantum dalam pasal 65-75

•

Bab VI tentang Peradilan, tercantum dalam pasal 76-82 commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

62 •

Bab VII tentang Keuangan, tercantum dalam pasal 83-91

•

Bab VIII tentang Pemerintah Daerah, tercantum dalam pasal 92-95

•

Bab IX tentang Revisi, tercantum dalam pasal 96

•

Bab X tentang Hukum Agung, tercantum dalam pasal 97-99

•

Bab XI tentang Ketentuan Tambahan, tercantum dalam pasal 100-103 Kekuasaan tertinggi dalam masalah-masalah kenegaraan berada di tangan

rakyat, sedangkan Kaisar hanya dipandang sebagai lambang negara dan persatuan rakyat. Konstitusi itu menetapkan hak-hak asasi manusia dalam suatu Undangundang Hak Asasi Manusia dan secara gamblang mengharamkan hak kedaulatan negara untuk menyatakan perang. Konstitusi baru itu menetapkan parlemen bermajelis dua yaitu majelis tinggi dan majelis rendah sebagai organ tertinggi dalam kekuasaan nasional, mejelis rendah yang disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, anggota kedua mejelis tidak lagi ditentukan oleh Kaisar tetapi melalui pemilihan yang dipilih oleh rakyat. Kekuasaan eksekutif berada ditangan kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen sedangkan cabang Yudikatif terpisah dari kedua badan lainnya dalam sutu sistem pengadilan yang bebas, yang artinya tidak terikat dengan cabang eksekutif maupun legislatif. (Ryosuke Ishii, 1988:45). Setelah diberlakukannya Konstitusi Nasional 1947 pemimpin-pemimpin partai politik menyusun kembali partainya dengan nama baru, dalam beberapa minggu, partai yang dulu terkenal seperti Seyukai dan Minseito diaktifkan lagi dan berganti nama. Seyukai menjadi Partai Liberal dibawah pimpinan Ichiro Hatoyama dan Shigeru Yoshida. Minseito menjadi Partai Progresif (Partai Demokrat) dibawah pimpinan Hotoshi Ashida. Disamping itu berdiri Partai Sosial Demokrat dibawah pimpinan Tetsu Katayama (J.A.A. Stockwin, 1984:56). Perubahan juga diadakan pada sistem kepolisian, menurut Ryosuke Ishii (1988), kepolisian dibatasi hanya pada tugas-tugas yang dengan tegas telah digariskan, dan dilarang melibatkan diri dalam tugas-tugas pengawasan yang luas dalam kegiatan politik, yang selama masa Perang Dunia II menakuti rakyat. Dalam kepolisian dilakukan tindakan untuk memajukan desentralisasi dan commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

63 demokratisasi, sistem sentral yang lama dihapus dan semua kota baik kota besar maupun kota kecil dan desa yang berpenduduk lima ribu orang atau lebih, diperintahkan agar membentuk sendiri kepolisian mereka. Dalam bidang ekonomi, diadakan land reform, dekonsentrasi ekonomi dan reformasi ketenagakerjaan. Land reform telah dipikirkan oleh pemerintah Jepang sebelum pendudukan sekutu, dalam Aneka Jepang (September,1983) dijelaskan bahwa pengkajian-pengkajian mengenai reformasi tanah untuk meningkatkan produksi telah dimulai sebelum perang, sedangkan survei-survei menyeluruh atas kondisi sebenarnya telah dilakukan, serta rencana-rencana yang didasarkan pada survei-survei itu juga telah disusun. Namun rencana ini belum terlaksana hingga Perang Dunia II. Persiapan-persiapan ini menjadikan reformasi tanah yang dilakukan pemerintah setelah perang, sejalan dengan kondisi sebenarnya dari masyarakat Jepang. Unsur hakiki dalam land reform adalah pemindahan hak milik atas tanah ke tangan petani yang menggarap, land reform ini merupakan perubahan penting dan diharapkan dapat meningkatkan produksi. Dalam Aneka Jepang (September, 1983) dinyatakan bahwa sebelum Perang Dunia II, menurunnya laju pertumbuhan pertanian di Jepang merupakan masalah besar dan penyebabnya ternyata bukan kesalahan teknik melainkan ketimpangan struktural. Oleh karena itu patut dicatat bahwa apabila petani penyewa memperoleh tanahnya sendiri melalui land reform diharapkan akan dapat meningkatkan produksi. Pemerintah pendudukan beranggapan bahwa salah satu penyebab yang sesungguhnya dibelakang imperialisme Jepang adalah pemusatan kekayaan dan kekuasaan industri yang berlebihan di tangan zaibatsu (gabungan perusahaanperusahaan Jepang), yang juga dianggap menyebabkan tumbuhnya politik luar negeri Jepang yang agresif. Oleh sebab itu tindakan terutama dari reformasi ekonomi adalah peleburan zaibatsu yang dilaksaanakan oleh Komisi Likuidasi Perusahaan-perusahaan Induk. Menurut Yoshihara Kunio (1983), zaibatsu besar yang dibubarkan adalah Mitsubishi, Mitsui, Sumimoto, dan Yassuda, disamping itu masih ada zaibatsu nasional yang lebih kecil serta zaibatsu lokal yang juga dibubarkan.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

64 Komisi tersebut memerintahkan 83 perusahaan raksasa dan 57 keluarga zaibatsu untuk menyerahkan saham-saham mereka yang berjumlah seluruhnya 233 juta saham, dan melepaskan kembali dengan jalan menjual kepada perorangan. Dalam proses ini perusahaan induk dibubarkan, sedang perusahaan yang sebelumnya berada dibawah kekuasaan mereka menjadi merdeka dan keluarga-keluarga zaibatsu kehilangan kekuasaan ekonomi (Yoshihara Kunio, 1983: 107). Dari semua ketentuan itu, yang sangat mengesankan ialah ketentuanketentuan yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia. Pemuda Jepang tidak lagi diikat oleh pendidikan totaliter dan pengendalian ketat dibawah kebijaksanaan nasional yang bersifat militer. Dalam membahas soal pemuda Jepang sejak Perang Dunia II tidak saja ditekankan bahwa mereka telah lepas dari tradisi militer, yang lebih penting disini bahwa dengan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan pembaharuan untuk memajukan demokrasi, telah mengubah tingkah laku serta pandangan hidup pemuda Jepang. Menurut Hisao Naka (1980), kaum muda setelah perang memiliki kebebasan berpikir, berbicara, beragama, dan berserikat. Hak-hak pekerjaan dijamin dan persamaan hak antara pria dan wanita diakui. Orang-orang muda yang sudah dewasa bebas memilih sendiri teman hidupnya dalam perkawinan. Menurut Ryosuke Ishii (1988), hak perorangan serta persamaan hak dalam kehidupan keluarga bagi pria dan wanita dijamin secara hukum. Sistem hak waris lama yang turun kepada anak sulung, yang diberi kedudukan istimewa sebagai kepala rumah tangga ditolak secara hukum, dan asas hak waris yang dapat dibagibagikan telah diberi dasar hukum. Konstitusi baru memberikan jaminan sepenuhnya bagi kebebasan pribadi, termasuk hak untuk hidup, menerima pendidikan, mempunyai pekerjaan, dan berorganisasi. Dengan demikian reformasi dalam konstitusi tersebut telah menjangkau jauh kedalam kehidupan pribadi rakyat Jepang. Dibawah ini isi dari beberapa pasal dalam Konstitusi Nasional Jepang 1947 halaman 2-4 yang mengatur mengenai hak-hak asasi individu: commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

65 “Pasal 10: Kondisi yang diperlukan untuk menjadi seorang warga negara Jepang yang baik dijamin oleh hukum. Pasal 11: Hak-hak asasi manusia dijamin dengan Konstitusi, hak-hak ini harus diberikan pada rakyat Jepang saat ini hingga rakyat generasi masa depan sebagai hak yang kekal dan terhormat. Pasal 12: Kebebasan dan hak rakyat yang dijamin oleh Konstitusi ini harus dipelihara. Rakyat harus mencegah adanya penyalahgunaan kebebasan dan kebebasan ini harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Pasal 14: 1) Semua orang sama di mata hukum dan tidak akan ada diskriminasi dalam ekonomi, sosial, politik yang dikarenakan perbedaan ras, kepercayaan, jenis kelamin, status sosial atau asal keluarga. 2) Kekuasaan dan silsilah tidak diakui). 3 hak istimewa Tidak akan menyertai suatu penghargaan, tidak akan ada penghargaan yang berlaku seumur hidup. Pasal 15: 1) rakyat memiliki hak mutlak untuk memilih pejabat publik mereka dan untuk memberhentikan mereka. 2) Semua pejabat publik adalah pelayan seluruh masyarakat. 3) rakyat dewasa dijamin hak pilihnya sehubungan dengan pemilihan pejabat publik. 4) Dalam semua pemilihan, kerahasiaan pemungutan suara tidak boleh dilanggar. Pasal 18: Tidak seorang pun akan di perbudakan kecuali sebagai hukuman atas kejahatan. Pasal 19: Kebebasan berfikir dan hati nurani tidak boleh dilanggar. Pasal 20: 1) organisasi keagamaan tidak boleh dicampuri kepentingan Negara maupun otoritas politik. 2) Tidak seorangpun akan dipaksa untuk ambil bagian dalam setiap tindakan agama, perayaan,dan ritual. 3) Negara harus menahan diri dari pendidikan agama atau kegiatan keagamaan lainnya. Agar tidak mencampuri pendidikan agama dengan tujuan politik. Pasal 21: 1) Kebebasan berkumpul dan berserikat serta berbicara, pers dan berbagai bentuk ekspresi dijamin oleh hukum. 2) Tidak ada sensor, dan tidak ada kerahasiaan dari setiap sarana komunikasi. Pasal 22:

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

66 1) Setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih dan berpindah tempat tinggalnya dan memilih pekerjaan sejauh hal itu tidak mengganggu kesejahteraan publik. 2) Kebebasan dari semua orang untuk pindah ke negara asing dan untuk melepaskan diri dari kebangsaan dijamin dengan hukum. Pasal 23: Kebebasan akademik dijamin. Pasal 24: 1).Perkawinan harus didasarkan hanya pada kesepakatan kedua jenis kelamin dan harus dipelihara melalui kerjasama dengan persamaan hak suami dan istri. 2) Sehubungan dengan pilihan pasangan, hak milik, warisan, pilihan domisili, perceraian dan halhal lain yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga, hukum akan berlaku dari sudut pandang martabat individu dan kesetaraan dari kedua jenis kelamin. Pasal 26: 1) Semua orang berhak untuk menerima koresponden pendidikan yang sama dengan kemampuan mereka, sebagaimana ditentukan oleh hukum. 2) Semua orang wajib untuk memiliki anak laki-laki maupun perempuan, anak-anak tersebut di bawah perlindungan mereka dan menerima pendidikan biasa sebagaimana diatur oleh hukum. Pasal 27 1) Semua orang memiliki hak dan kewajiban untuk bekerja.2) Standar untuk upah, jam, istirahat dan kondisi kerja lainnya harus ditetapkan oleh hukum. 3) Anak-anak tidak boleh dieksploitasi. Pasal 28: Hak pekerja untuk berorganisasi, untuk berunding dan bertindak secara kolektif dijamin” (http://www.Diet_perpustakaan nasional_jepang/Konstitusi Nasional.co.id/diakses pada 3 oktober 2010).

Setelah Perang Dunia II, muncul UU Penyiaran pada tahun 1950, yang pada dasarnya digunakan untuk mempertahankan pengontrolan atas frekuensi penyiaran di dalam kekuasan birokrasi pemerintah (Japan Press, Media, TV, Radio, Newspapers” http://www.pressreference.com/Gu-Ku/Japan.html.diakses

pada desember 2010). Di Jepang, media memelihara hubungan baik dan nyaman dengan pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar melalui sistem kisha kurabbu (club press) atau kartel informasi, yang terdiri dari klub pers, asosiasi industri dan commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

67 konglomerasi media. Klub-klub pers menyalurkan informasi dari lembagalembaga pemerintah kepada organisasi-organisasi media. Walaupun Jepang dipandang secara umum sebagai negara yang mengedepankan demokrasi ternyata, telah lama berkembang di dalam suatu sistem media dimana akses kepada sumber-sumber berita dan informasi resmi hanya terbatas pada sejumlah kecil media, yaitu surat kabar dan stasiun penyiaran nasional yang memiliki hubunganhubungan semacam kartel informasi di antara mereka sendiri. Yang dimaksud dengan kartel ini adalah aturan-aturan dan hubungan-hubungan terlembaga yang menjadi pedoman bagi pelaku pers terhadap sumber dan terhadap sesama mereka, serta menjadi pembatas terhadap jenis berita yang dapat dilaporkan, jumlah dan siapa yang bisa menjadi reporter (Freeman, 2003:88). Dengan adanya kartel informasi ini, terjadi semacam monopoli dalam hal pemberian informasi kepada masyarakat, yaitu bahwa hanya informasi yang sudah mendapat restu dari lembaga-lembaga besar yang tergabung dalam kisha kurabbun itulah yang sah untuk disampaikan kepada masyarakat. Dalam masyarakat budaya Timur seperti halnya Jepang, yang dipengaruhi oleh falsafah hidup Konfusius, kekuatan negara dianggap lebih penting daripada keuntungan perusahaan, daya tahan dan kemakmuran bangsa merupakan prioritas dalam kehidupan nasionalnya. Pemerintah dan keluarga kerajaan merupakan simbol bangsa yang harus dihargai dan dihormati. Di Jepang, secara resmi sensor dilarang dalam konstitusi, dan kebebasan pers sudah merupakan hal yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Campur tangan terbuka pemerintah dalam media sangat jarang, dan jika sampai terjadi akan mendapat protes keras masyarakat luas maupun media (Yin. 2003 dalam
Dampak diberlakukannya Konstitusi Nasional Jepang 1947 dalam Bidang Politik 1. Politik dalam Negeri a. Kedudukan Kaisar Suatu perubahan yang mendasar terjadi pada sistem kemaharajaan Jepang. commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

68 Tenno-isme, yaitu sistem yang menganggap kaisar sebagai dewa dan memiliki kekuasaan militer mutlak yang telah digunakan untuk mendukung supremasi militer telah ditumbangkan (Yoshihara Kunio, 1983:). Hal ini tampak sekali perbedaannya dengan kedudukan kaisar sebelum Perang Dunia II, dimana kaisar merupakan pusat dari kekuasaan Jepang. Kekuasaan kaisar yang istimewa berhubungan erat dengan agama Shinto. Berdasarkan agama tersebut, kaisar Jepang dipandang sebagai keturunan Amaterasu Omikami (Dewi Matahari) (Nio You Lan, 1962:13). Konstitusi baru menyatakan bahwa kaisar akan menjadi lambang negara dan lambang persatuan rakyat, yang mendapat kedudukannya dari kehendak rakyat, dimana rakyatlah yang mempunyai kekuasaan kedaulatan. Sehubungan dengan itu Diet akan menjadi badan kekuasaan negara tertinggi, dan akan menjadi badan negara pembuat undang-undang. Perdana menteri akan dipilih oleh Diet, dan sebagian besar kabinetnya harus anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam konstitusi nasional 1947 halaman 1-2 disebutkan beberapa pasal yang menerangkan tentang kaisar diantaranya:

“Pasal 1: Kaisar merupakan lambang negara dan kesatuan rakyat, yang mendapat kedudukan dari kehendak rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi.

Pasal 2: Tahta kekaisaran merupakan kedinastian dan diwariskan sesuai dengan Undang-undang istana kekaisaran yang dikeluarkan oleh Diet.

Pasal 3: Saran dan persetujuan dari kabinet harus diminta bagi segala tindakan-tindakan dari kaisar di dalam hal-hal mengenai Negara, dan kabinet harus bertanggungjawab mengenai hal tersebut.

Pasal 4: 1) Kaisar hanya akan melakukan tindakan seperti dalam hal negara sebagaimana yang diatur dalam Konstitusi ini dan ia tidak boleh memiliki kekuasaan yang terkait dengan pemerintah. 2) Kaisar dapat melimpahkan pelaksanaan tindakan-tindakannya di dalam hal mengenai negara sebagaimana yang diatur dalam undangundang.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

69

Pasal 6: Kaisar akan mengangkat Perdana Menteri yang ditunjuk oleh Diet. Kaisar harus menunjuk Hakim Ketua Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Kabinet.

Pasal 7: Kaisar harus, dengan saran dan persetujuan dari Kabinet, melakukan tindakan-tindakan berikut dalam hal negara atas nama rakyat; (1) pengumuman prubahan-perubahan konstitusi, undangundang, peraturan-peraturan kabinet, dan perjanjian-perjanjian (2) mengundang sidang Diet (3) Pembubaran Majelis Rendah. (4) pengumuman pemilihan umun dari anggota-anggota Diet. (5) menyetujui pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri Negara dan pejabat-pejabat lainnya sebagaimana diatur dengan undang-undang, dan mengenai surat-surat kepercayaan dan kekuasaan penuh duta-duta besar dan menteri-menteri. (6) Pemberian penghargaan. (7) mensahkan instrumen ratifikasi dan dokumen diplomatik lainnya sebagaimana diatur oleh hukum. (8) Menerima duta besar asing dan kunjungan lainnya. (9) pelaksanaan fungsi upacara

Pasal 8: Tidak ada hak milik dapat diberikan, atau diterima oleh kaisar, Gedung Imperial, juga tidak dibuat darinya, tanpa persetujuan dari Diet” (http://www.Diet_perpustakaan nasional_jepang/Konstitusi Nasional.co.id/diakses pada 3 oktober 2010).

Sesuai dengan Konstitusi Nasional Jepang, hubungan antara kaisar dan lembaga-lembaga kekuasaan adalah sebagai berikut:

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

70

Keterangan: A = membubarkan parlemen B = mengangkat perdana menteri C = mengawasi eksekutif apakah berjalan sesuai dengan konstitusi D = menunjuk ketua majelis agung dan hakim agung E = mengawasi jalannya legislatif F = Impeachment b. Kedudukan Diet ( Parlemen ) Dalam arti kata yang luas, pemerintah meliputi segi-segi legislatif (membuat

undang-undang),

Yudikatif

(kehakiman),

dan

Eksekutif

(melaksanakan), dengan undang-undang dasarnya yang baru, Jepang mengalami perubahan mengenai strukturnya, kepentingan kedudukannya dan fungsinya. Dibawah undang-undang dasar Meiji, Diet mempunyai kekuasaankekuasaan tertentu, yang memberi kesempatan kepada rakyat untuk mencampuri urusan pemerintah. Akan tetapi jika yang berkuasa suatu pemerintahan yang kuat, dan parlemennya lemah, maka pengaruh Diet sangat terbatas terhadap kebijaksanaan pemerintah. Pemerintah yang bertindak atas nama Kaisar sering memerintah tanpa campur tangan Diet. Masalah hak-hak

dan kewajiban-

kewajiban rakyat ditetapkan dalam undang-undang, akan tetapi pemerintah bisa mempergunakan amanat-amanat kerajaan diantaranya: 1) Dalam hal-hal yang bersifat darurat Kaisar bisa mengeluarkan dekrit untuk mengganti undang-undang. 2) Anggaran belanja harus disetujui oleh Diet, akan tetapi pemerintah bisa bertindak dengan tiada persetujuannya, jika ia memutuskan untuk mengikuti anggaran dari tahun fiskal yang lain. 3) Kaisar mempunyai hak untuk menyuruh Diet berkumpul. 4) Dibawah undang-undang dasar Meiji, Diet bukannya lembaga negara yang tertinggi, akan tetapi menempati kedudukan kedua, dan hanya mempunyai kekuasaan-kekuasaan yang terbatas dibandingkan dengan kekuasaan pemerintah yang diketuai oleh Kaisar (Parada Harahap:1955:57). Dibawah undang-undang baru, keadaan menjadi terbalik, Diet menjadi commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

71 lembaga negara yang tertinggi, dan mewakili keadulatan rakyat. Asas ini menjadi sumber dari berbagi kesimpulan, diantaranya : 1) Diet sebagai lembaga negara tertinggi, mempunyai pengaruh luas terhadap kebijaksanaan pemerintah. Kabinet tersusun atas partai, atau partai-partai yang mempunyai suara terbanyak dalam Diet, sehingga pengaruh Diet terasa dalam kabinet. 2) Hak-hak Prerogratif Kaisar dihapuskan, sehingga kaisar tidak bisa membuat undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengikat rakyat. 3) Hak membuat perjanjian-perjanjian adalah ditangan pemerintah, akan tetapi persetujuan harus pula didapat dari Diet. 4) Mengenai anggaran belanja, Diet mempunyai kekuasaan sepenuhnya. Kekuasaan untuk menyelenggarakan keuangan dilakukan menurut keputusan-keputusan Diet. 5) Kabinet diwajibkan minta Diet berkumpul dan mengadakan rapat-rapat darurat jika seperempat dari jumlah anggota memintanya. 6) Diet adalah satu-satunya dewan pembuat undang-undang dalam negara. 7) Diet terdiri atas dua dewan, yakni Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Senat. Sistem dua kamar ini sama dengan tatkala masih dipergunakan undang-undang dasar Meiji, akan tetapi antara sistem dahulu dengan sekarang ada perbedaan yang radikal yaitu Jika Senat dahulu terdiri atas orang-orang bangsawan, anggota-anggota yang diangkat dan pembayarpembayar pajak yang tinggi, maka sekarang kedua dewan tersebut terdiri atas anggota-anggota yang terpilih, wakil-wakil dari seluruh rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat kedudukannya lebih tinggi daripada Dewan Senat dalam empat hal; (1) suatu rencana undang-undang yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak disetujui dengan Dewan Senat, akan menjadi undang-undang jika untuk kedua kalinya disetujui oleh duapertiga atau lebih dalam dewan perwakilan rakyat, (2) pemberian suara kepada anggaran belanja, (3) mengangkat seorang perdana menteri, (4) mengadakan perjanjian-perjanjian. commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

72 8) Banyak ketentuan-ketentuan lain dalam undang-undang dasar yang bermaksud untuk memperkuat kekuasaan Diet. 9) Mengenai pemilihan-pemilihan anggota Diet. 10) Diet terdiri dari 446 anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 250 anggota-anggota Dewan Senat. Daerah-daerah pemilihan untuk anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat jumlahnya ada 117. Mengenai Dewan Senat jumlahnya ada 250 dengan rincian 100 anggota dipilih dari daerah pemilihan nasional, sedangkan 150 dari daerah pemilihan setempat. Warga negara Jepang yang melewati umur 20 tahun mempunyai hak memilih sedangkan yang telah mempunyai umur 25 tahun memiliki hak dipilih untuk menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, yang melampaui umur 30 tahun mempunyai hak dipilih untuk menjadi Dewan senat. Pemilihan dilakukan dibawah pengawasan Panitia Pemilihan yang didirikan dalam setiap residen dan kotapraja. Kekuasaan eksekutif negara ditangan kabinet. Dibawah Undang-undang dasar Meiji, kabinet adalah suatu lembaga yang ada secara de facto, akan tetapi tidak merupakan lembaga yang sah yang diakui oleh undang-undang Dasar, Dalam Undang-undang dasar baru, Kabinet diakui secara sah sebagai suatu Dewan Menteri-menteri. Kekuasaan eksekutif ada di tangan Kabinet, Kabinet terdiri atas Perdana menteri yang menjadi ketuanya, dan menteri-menteri lainnya. Kedudukan Perdana Menteri adalah penting dalam Kabinet, ia mengangkat menteri-menteri lainnya, ia mengajukan rencana undang-undang kepada Diet dan memberikan laporan kepada Diet mengenai hubungan-hubungan luar negri, ia memimpin dan mengawasi semua cabang administrasi, dengan tiada persetujuannya, menteri-menteri lainnya tidak bisa menjalankan tindakantindakan yang mempunyai kekuatan hukum. Kabinet bertanggungjawab kepada Diet dan ia harus mengundurkan diri jika ia tidak dipercayai lagi oleh Diet. Jika Dewan Perwakilan Rakyat menerima suatu mosi tidak percaya, atau menolak mosi kepercayaan, Kabinet akan mengundurkan diri serentak, kecuali jika Dewan Perwakilan Rakyat dibubarkan commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

73 dalam waktu 10 hari. Kabinet, sebagaimana dilukiskan diatas mempunyai kekuasaan-kekuasaan eksekutif dan melaksanakannya dengan merdeka. Tugastugas Kabinet diperinci dalam Undang-Undang dasar, disamping tugas administrasi umumnya tugas kabinet yakni: 1) melaksanakan Undang-undang Dasar dengan sebaik-baiknya, mengurus soal-soal negara.2) melaksankan urusanurusan luar negeri. 3). Mengadakan perjanjian-perjanjian.4) memimpin tatapraja, sesuai dengan taraf dan ukuran yang dicantumkan dalam undang-undang. 5) merencanakan anggaran belanja, dan mengajukan kepada Diet.6) memutuskan amnesti umum, amnesti khusus, pengurangan hukuman, penjabutan atau pemulihan hak-hak. Undang-undang Dasar mengandung berbagai ketentuan-ketentuan lainnya, yang mengakui hak Kabinet yaitu untuk mengangkat Ketua Mahkamah Tertinggi, untuk minta Dewan Senat rapat dalam masa darurat nasional jika Dewan Perwakilan Rakyat dibubarkan, mengangkat hakim-hakim dari mahkamah tertinggi dan pengadilan-pengadilan lainnya, untuk mengadakan dana cadangan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang dasar ini, Undangundang mengenai kabinet telah diumumkan pada tanggal 16 januari 1947 untuk memberi peraturan-peraturan yang terperinci kepada Kebinet. Kekuasaan eksekutif ini dilaksankan oleh berbagai alat-alat administrasi. Menteri-menteri Negara adalah pemimpin dari cabang-cabang administrasi, dan beberapa orang dari mereka menjadi anggota dari Kabinet. Berbagai cabang administrasi itu diatur oleh Undang-undang Organisasi Nasional, yang diumumkan dalam bulan juli 1948. Undang-undang ini mengandung asas-asas umum yang diperuntukan kepada semua cabang administrasi. Alat-alat administrasi masing-masing diletakkan dibawah saksi-saksi undang-undang yang terpisah, sebagai contoh Undang-undang Pembentukan Kemenetrian Keuangan dan lain-lain. Alat-alat administrasi itu dibagi dalam jawatan-jawatan pada tingkat kementrian itu sendiri. Tugas administrasi ini dilaksanakan oleh tatapraja. Tatapraja disusun secara modern dibawah Undang-undang Dasar Meiji, commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

74 pengangkatan, pengujian, gaji, pensiunan, jaminan kedudukan dan lain-lainnya dilaksankan secara teratur. Undang-undang dasar meiji telah memberi hak kepada kaisar untuk mengangkat pegawai-pegawai pemerintah, dan sebagai pegawainya mereka menjalankan tugasnya kepada rakyat. Sedangkan untuk mengabdi kepada kaisar, yakni soal-soal kepegawaian tidak ada undang-undang yang khusus mengaturnya. Sistem ini seperti bentuk pemerintahan otokrasi namun dibawah suatu pemerintahan yang Demokrasi. Semua pegawai tatapraja adalah abdi-abdi seluruh rakyat dan tidak mengabdi sebagian darpadanya. Ini adalah dasar yang dicantumkan dalam undang-undang dasar. rakyat mempunyai hak yang tidak bisa diganggu gugat untuk memilih pegawai-pegawai tataprajanya dan hak untuk memecatnya. Semua pegawai dengan demikian berada dibawah kemauan rakyat, dan harus mengabdi kepada rakyat. Bersumberkan ketentuan undang-undang dasar ini, diadakanlah undangundang istimewa untuk mengatur semua hal yang mengenai pegawai-pegawai pemerintah. Undang-undang Dasar Tatapraja Nasional diumumkan pada tanggal 21 oktober 1947. Tujuannya ialah untuk menjamin adanya administrasi yang demokratis dan efisien, dengan membentuk susunan ukuran-ukuran asasi yang dikenakan kepada semua kedudukan resmi, baik tempat penerimaan pegawai dalam tatapraja nasional ataupun mengadakan ketentuan bahwa pegawai-pegawai dipilih dan dipimpin sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan praktek-prakek demokrasi dan supaya tercapai efisiensi setinggi-tingginya dalam melaksankan tugas-tugas umum. Untuk menjamin tercapainya tujuan, Panitia Pegawai Nasional dibentuk dibawah undang-undang. Panitia ini adalah suatu alat administrasi yang dalam beberapa hal berdiri bebas terhadap cabang eksekutif dari pemerintah. Tugas dan kewajibannya adalah: 1) Menghimpun

dan

mengkoordinasi

pembagian

kedudukan,

pengangkatan dan pemecatan pegawai, mengenai gaji, pensiun, dan lain-lain soal-soal administrasi. 2) Hal-hal yang mengenai pengajuan pegawai. commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

75 3) Hal-hal lainnya yang ditaruh dibawah yuridiksinya diatas dasar undang-undang (Parada Harahap: 1955: 89)

c. Partai Politik dan Pemilihan Umum Pada tahun1940 partai-partai politik Jepang telah dibubarkan dan anggotaanggotanya dimasukkan kedalam Perhimpunan Bantuan Pemerintahan Kaisar yang kemudian beralih menjadi Perhimpunan Politik Bantuan Pemerintah Kaisar. Setelah Jepang menyerah dengan resmi, para pemimpin-pemimpin partai kemudian menghidupkan partai mereka lagi. Pada tanggal 10 April 1946 atas perintah SCAP, didakan pemilihan umum berdasarkan undang-undang pemilihan baru yang memberikan hak pilih kepada kaum laki-laki dan kaum wanita. Menjelang pemilihan umum itu kaum komunis mengadakan kampanye agitasi dikalangan rakyat. Dalam suatu rapat terbuka dilapangan Hibaya di Tokyo, rakyat dibakar semangatnya oleh agitator politik dan disuruh menyerbu tempat kediaman perdana Menteri Baron Shiderata. Dalam bulan mei pemilihan umum itu selesai. Ternyata Partai Komunis, yang kendatipun telah mengadakan kampanye sensasional itu, hanya mempunyai populeritas sangat kecil dikalangan rakyat, hanya mendapat 5 kursi dari 446 kursi dalam parlemen. Partai Liberal mendapat 141 kursi. Partai Progresif 93, Sosial Demokrat 92, selebihnya oleh golongan non partai dan partai-partai kecil. Pada tanggal 22 mei terbentuklah kabinet koalisis Liberal-Progresif. awalnya yang menjadi Perdana Menteri adalah Ishiro Hatoyama, pemimpin Partai Liberal, tetapi ia kena pembersihan sebagi penjahat perang oleh SCAP dan diganti oleh Shigeru Yoshida, yang juga dari Partai Liberal. Seperti Shiderata juga Yoshida adalah seorang veteran parlemen, ia pernah menjadi seorang diplomat yang berkarier baik, tetapi antara tahun 1930 dan 1940 ia tidak lagi disukai, hal ini dikarenakan ia tidak menyetujui politik luar negeri dari golongan ekstremis. Tahun 1945 ia masuk penjara atas tindakan mengadakan komplotan untuk mengakhiri peperangan. Hal itu menguntungkan baginya, sehingga ia menjadi orang yang disukai oleh SCAP. Kedua partai yang memegang pemerintahan itu adalah partai-partai kanan dan commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

76 anak emas Amerika (Dasuki Soeratman, 1965:89). Pada bulan April 1947 diadakan pemilihan umum untuk kedua majelis parlemen, partai-partai kanan mencapai kelebihan suara dalam majelis tinggi, tetapi dalam majelis rendah suara terbanyak didapat oleh Partai Sosial Demokrat. pada bulan Mei oleh parlemen terpilih Tetsu Katayama untuk memimpin kabinet koalisi Partai Sosial dan Partai Progresif. Tetapi kabinet itu jatuh pada bulan febuari 1948, hal ini dikarenakan terjadi perselisihan dalam Partai Sosialis itu sendiri. Kabinet baru ini tidak lama umurnya, dalam bulan oktober sudah jatuh karena anggota-anggotanya tersangkut kedalam skandal keuangan dan diganti oleh kabinet Yoshida dari partai Liberal. Dalam pemilihan umum pada tnggal 23 Januari 1949 kelihatan dengan nyata pergeseran ke kanan. Partai Liberal mendapat kelebihan suara mutlak, Partai Komunis juga bertambah kuat. Sampai tahun 1954 Yoshida memimpin kabinet, yaitu kabinet satu partai dari Partai Liberal. 2. Politik Luar Negri Sebelum Restorasi Meiji, politik luar negeri Jepang menolak semua pengaruh dari bangsa di dunia, mereka menutup diri yaitu ketika shogun Tokugawa melakukan politik isolasi. Tidak ada bangsa lain yang diizinkan masuk Jepang, kecuali Belanda yang masih diperbolehkan membuka perwakilan dagang di pulau Deshima teluk Nagasaki dan China sebagai Negara acuan budaya. Politik isolasi bermaksud untuk menolak pengaruh dari luar negeri terhadap Jepang, khususnya terhadap perluasan agama Kristen. Ketika itu Jepang tidak hanya menutup pintu bagi orang luar, tetapi juga tidak bergerak keluar. Setelah Restorasi Meiji dan runtuhnya Shogun Tokugawa, politik isolasi tidak dapat berlangsung lagi. Mula-mula politik luar negeri ditujukan untuk turut menyelenggarakan semboyan sonno joi dan fukoku kyohei, hal ini masih merupakan politik yang bersifat defensif, yaitu bagaimana menghilangkan hakhak ekstratorial bangsa-bangsa Eropa dan Amerika serikat di bumi Jepang dan membuka kemungkinan bagi Jepang, agar dapat memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi dunia barat, tetapi lambat laun sikap defensif tidak lagi dirasakan commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

77 cukup. Jepang mulai merasa perlu juga untuk memiliki daerah-derah jajahan seperti negara-negara Eropa yang menjadi model tiruannya. Alasannya adalah untuk memperoleh sumber-sumber bahan untuk industrinya dan sebagai pasaran untuk hasil poduksinya. Politik luar negeri Jepang sesudah Perang Dunia II sangat berbeda dengan sebelumnya, hal ini dikarenkan Jepang kalah dalam Perang Dunia II dan sebagai pihak yang kalah mau tidak mau Jepang harus tunduk pada pemerintahan pendudukan (Amerika Serikat). Maka Amerika Serikatlah yang berpengaruh terhadap politik luar negeri Jepang. Dalam perkembangannya di dalam negeri Jepang setelah memperoleh pengakuannya kembali sebagai Negara yang berpemerintahan sendiri, kaum konservatif senantiasa berhasil memegang pemerintahan kecuali ketika Partai Sosialis yang hanya berkuasa dalam waktu singkat yaitu pada tahun 1947-1948. Perkembangan internasional sesudah Perang Dunia II dan kekuasaan kaum konservatif juga membawa kepentingan Jepang dekat dengan politik luar negeri Amerika Serikat. Ketika terjadi perang dingin antara blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok komunis dibawah pimpinan Uni Soviet, Jepang memihak dan bergabung dengan blok Barat. Bahkan ketika dunia meihat perkembangan multipolarisasi yang membawa sikap lebih bebas dalam unsur-unsur blok Barat dan blok Komunis, Jepang tetap sepenuhnya mengikuti Amerika serikat. Beberapa orang mengatakan bahwa pada hakekatnya setelah Perang Dunia II Jepang tidak memiliki politik luar negeri sendiri. Ketika Jepang dilepaskan dari kekuasaan pendudukan pada tahun 1952, maka dapat diduga sebelumnya bahwa politik luar negeri akan disesuaikan dengan sikap Amerika Serikat dalam arena internasional. Hal ini dikarenakan Jepang sengaja menempuh jalan itu untuk membangun kekuatannya sendiri. Dengan menempatkan diri sepenuhnya di belakang Amerika Serikat, Jepang diberikan kesempatan dan kemungkinan untuk tumbuh kembali, sebab Amerika Serikat berkepentingan untuk menjadikan Jepang Negara yang kuat

yang

nantinya menjadi sekutunya yang setia menghadapi Uni Soviet dan RRC, karena commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

78 itulah dalam persetujuan pertahanannya dengan Jepang, Amerika Serikat memberikan jaminan bantuan terhadap Jepang apabila mendapat serangan dari luar. Dengan begitu Jepang dapat memusatkan diri kepada pembangunan ke dalam, khususnya membangun kembali keadaan ekonomi dan sosialnya. Sejak tahun 1956 Jepang sudah menjadi anggota PBB dan kemudian menjadi anggota dewan keamanan PBB. Maka posisi dan prestis Jepang telah sepenuhnya pulih kembali, bahkan jauh lebih tinggi dari masa-masa sebelumnya. Tetapi politik luar negeri Jepang bukannya tanpa masalah, yang menjadi masalah yaitu karena adanya pendudukan empat pulau di utara Jepang oleh Uni Soviet. Namun pada hakekatnya masalah politik luar negeri yang paling pelik untuk Jepang justru terjadi dengan Amerika Serikat dan Sekutu-sekutunya di Eropa Barat. Hal ini dikarenakan makin kuatnya ekonomi Jepang disatu pihak dan kemunduran ekonomi Amerika Serikat dan Negara-negara Eropa Barat dilain pihak. Persoalan politik lain terjadi dengan negara-negara Asia Tenggara, khususnya yang tergabung dalam ASEAN. Dampak kekuatan ekonomi Jepang ke Asia Tenggara dirasakan oleh bangsa-bangsa anggota ASEAN, sebagai pengulangan dari gerakan militer Jepang dalam perang dunia II, namun sekarang kekuatan ekonomi sebagai pengganti kekuatan militer. Persoalan utama yang dikemukakan bangsa-bangsa Asia Tenggara adalah sikap dan kelakuan perusahaan-perusahaan dan orang-orang Jepang yang bergerak di Asia Tenggara, yaitu suatu gerakan untuk mencari keuntungan sendiri tanpa menghiraukan aspirasi-aspirasi bangsa Asia Tenggara. Ketika telah menjadi kekuatan ekonomi terbesar ketiga di dunia (hanya dikalahkan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet), maka Jepang tidak dapat lagi menjalankan politik luar negerinya yang hanya mengikuti Amerika Serikat belaka. Ditambah dengan ketergantungan Jepang akan impor minyak dan sumber energi lainnya jauh melampaui Amerika, maka politik luar negeri Jepang yang berorientasi energi denagn sendirinya membawa Jepang kepada kepentingan yang berlainan dengan Amerika.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

79 Pada

tahun

1979

Jepang

telah

mengemukakan

konsep

tentang

pembentukan masyarakat wialayah pasifik. Dalam konsep itu Jepang mengemukakan bahwa wilayah pasifik menjadi semakin penting dan akan makin penting dimasa yang akan datang, baik dari sudut ekonomi maupun politik, maka kerjasama antara bangsa-bangsa yang hidup diwilayah tersebut sangat penting dan menunjang perkembangan yang akan datang ( Sayidiman Surhadiprojo, 1982:273)

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

80 BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN A. Kesimpulan 1. Proses demokratisasi di Jepang sudah dimulai sejak masa Restorasi Meiji, dimana Jepang mulai membuka diri dan menjadikan negara-negara Barat sebagai panutan. Jepang mulai meniru semua aspek kehidupan Barat, begitu juga dengan sistem pemerintahan. Dengan disahkannya Konstitusi Meiji pada tahuh 1889 dan Parlemen Kekaisaran bersidang untuk pertama kalinya dalam tahun 1890. Pada tahun 1899 dibuatlah perjanjian internasional dengan negara-negara Barat, yang menempatkan Jepang sejajar dengan negaranegara Barat. Dalam kurun waktu 1931-1945 Jepang mengalami masa darurat yang berkepanjangan, demokrasi semakin menurun. Hal ini dikarenakan Jepang mulai dikuasai oleh militer yang menggunakan kekuasaan atas nama Kaisar, masa ini disebut sebagai masa Demokrasi Taisho. Hal lain yang menandakan berkurangnya demokrasi di Jepang yaitu adanya penyatuan partai-partai politik dalam satu wadah Perhimpunan Pendukung Pemerintah Kekaisaran pada tahun 1940. 2. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, mengakhiri militerisme dan fasisme Jepang, yang kemudian disusul dengan pendemokrasian oleh pendudukan sekutu, baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial. Sebagai simbol demokrasi, muncullah Undang-Undang Dasar Negara Jepang tahun 1947. Sejak itu, mulailah berlaku institusi politik modern Amerika. Muncul Kabinet yang diusung dari partai politik, terutama Partai Liberal Demokrat yang terbentuk tahun 1955, merupakan tulang punggung pelaksanaan mekanisme demokrasi sistem parlementer. Pertarungan partai-partai yang ada saat itu merupakan bukti nyata terjadinya demokrasi di Jepang. Ketika Jepang dilepaskan dari kekuasaan pendudukan pada tahun 1952, maka dapat diduga sebelumnya bahwa politik luar negeri akan disesuaikan dengan sikap Amerika Serikat dalam arena internasional. Sedangkan pertumbuhan

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

81 ekonomi Jepang yang sangat tinggi sejak tahun 1950-an, merupakan akibat sampingan dari pembendungan komunis oleh Amerika Serikat yang mencipkatan kondisi dimana Jepang berada pada posisi keberuntungan sebagai penerima “boom ekonomi” akibat Perang Korea (1950-1953). Kemajuan, ekspansi ekonomi dan industri Jepang ke luar negeri sejak tahun 1960-an, mendatangkan masalah tersendiri bagi Amerika yang diwarnai dengan friksi ekonomi antara AS-Jepang sejak akhir dasawarsa 1970 sampai dewasa ini. Friksi ekonomi tersebut tidak dapat dipisahkan dengan masalah pertanahan Jepang-AS yang dituangkan dalam perjanjian keamanan dan perdamaian Jepang-AS. 3. Sebagai sebuah negara demokrasi, Jepang tergolong ”tidak normal” karena jalannya proses politik jarang disorot dan mendapat perhatian dari masyarakat umum. Sedangkan di negara demokrasi pada umumnya, isu publik yang penting akan dibahas secara gencar di berbagai media. Sebuah keputusan kebijakan dibuat melalui proses yang panjang dan menghabiskan banyak waktu, termasuk proses dalam konsultasi dan negosiasi antara agenagen pemerintah dengan kelompok kepentingan terkait. Dalam beberapa kasus, dialog politik yang terangkat ke publik dimana dalam prosesnya mengalami kegagalan dalam pembangunan konsensus, dapat memunculkan debat dan demonstrasi massa yang berujung pada aksi kekerasan / anarkis. Oleh karena itulah, di Jepang jarang terjadi aksi demo massa dan aksi anarkis karena proses politik jarang diekspos.

B. Implikasi

1.

Teori

Jepang memang mengambil nilai-nilai demokrasi dari negara Barat tetapi kemudian nilai-nilai itu diadaptasikan dengan iklim bangsa Jepang sendiri untuk menetralisir nilai-nilai yang tidak sesuai bagi negara Jepang sendiri, yang dimaksud sebagai demokrasi di Jepang yaitu suatu sistem politik dimana setiap commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

82 warga negaranya jauh dari intervensi pemerintah, terdapat Pemilu yang bebas dan adil, terdapat media dengan ruang yang tidak terlalu dibatasi, dan adanya kelompok-kelompok kepentingan, yang kemudian diadaptasi ke dalam iklim negara-negara Asia dengan penambahan eleme-elemen demokrasi seperti, konfusianisme,

patron-client

comunitarisme,

Personalism (kebebasan individu), dominant

Authority

political party

(kewenangan), (Partai

politik

dominan),dan strong state (negara kuat).

2.

Praktis

Demokrasi di Jepang mulai dirasakan secara merata di seluruh kalangan rakyat, dengan tidak adanya garis pemisah antar golongan-golongan yang selama ini membelenggu mereka. Baik golongan strata antara Samurai dan rakyat biasa, anak pedagang tidak selalu menjadi pedagang, mereka bisa menjadi pejabat pemerintah ketika mereka memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, ataupun garis pembeda antara pria dan wanita sehingga seluruh rakyat Jepang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum.

C. Saran Berdasarkan kesimpulan di atas, saran-saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut: 1. Bagi para pembaca

Bagi para pembaca, terutama pendidik dan pelajar, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai sejarah Demokrasi Jepang khususnya setelah disahkannya Konstitusi Nasional 1947. Dalam perkembangan pendidikan sejarah, belum banyak materi yang membahas tentang Demokrasi di Jepang sehingga dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif materi pengayaan yang disampaikan kepada siswa. Terutama mengenai bagaimana kiatkiat Jepang dalam mempertahankan kebudayaannya dalam proses modernisasi sehingga bangsa Indonesia dapat juga melindungi kebudayaannya dalam menghadapi proses globalisasi. Dalam mempelajari sejarah Jepang kita juga commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

83 mendapatkan pengetahuan mengenai menejemen gaya Jepang dan juga semangat etos kerja Jepang yang sangat membantu kita dalam menghadapi tantangan globalisasi.

2. Bagi para peneliti

Bagi para peneliti, diharapkan ada yang tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai Jepang dari berbagai sudut pandang yang berbeda baik ekonomi, politik, sosial, budaya maupun pendidikan. Mengingat bahwa penelitian yang membahas

mengenai

Jepang

khususnya

Demokratisasi

Jepang

setelah

diberlakukannya Konstitusi Nasional 1947 masih terbatas. Bagi mahasiswa yang tertarik

untuk

melakukan

penelitian

tentang

demokrasi

Jepang

dapat

mengumpulkan sumber-sumber dari berbagai media, baik buku, koran, majalah maupun internet. Ditambah lagi Jepang pada tahun 2000an telah membuka dokumen-dokumen rahasianya untuk umum yang dapat diaksses di website resmi Jepang, hal ini sangat mempermudah kita untuk mendapatkan sumber yang kita butuhkan.

commit to user