JEPANG INDONESIA

JEPANG

INDONESIA

JEPANG

INDONESIA

JEPANG

INDONESIA

JEPANG

INDONESIA

JEPANG

PERSIAPAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN RKP 2018

ARAH KEBIJAKAN PN PEMBANGUNAN WILAYAH (1) Peningkatan sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara

Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal

Pelayanan Dasar di Daerah tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara Penguatan Kapasitas SDM Pengembangan Ekonomi di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara Pengelolaan PLBN, Kedaulatan, dan Lintas Batas Kelembagaan dan Regulasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pemenuhan SPM di Desa termasuk Permukiman Transmigrasi

Percepatan Pembangunan Papua

Pembangunan Perdesaan

Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi Pembangunan SDM, Pemberdayaan dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Desa Permukiman Transmigrasi

PENGEMBANGAN WILAYAH

Penguatan Pemerintah Desa Pengawalan Implementasi UU Desa Secara Sistematis, Konsisten, dan berkelanjutan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana a.l Kebakaran Hutan

Reformasi Agraria

Pengembangan Ekonomi Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan Desa-Kota Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan 7

ARAH KEBIJAKAN PN PEMBANGUNAN WILAYAH (1) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan

Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal

Penguatan ekonomi lokal berbasis wilayah adat Percepatan pembangunan infrastruktur dasar Pengembangan konektivitas wilayah Pengelolaan sumber daya alam unggulan, pengembangan industri lokal & strategis dan pariwisata Perlindungan sosial Penataan kelembagaan & regulasi, dan tanah ulayat

Percepatan Pembangunan Papua

Pembangunan Perdesaan

PENGEMBANGAN WILAYAH

Pemberdayaan Masyarakat Penguatan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana Sarana dan Prasarana Kebencanaan Pelayanan Dasar Pengembangan Ekonomi di Daerah Pasca Bencana Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan termasuk di Kawasan Rawan Bencana Penguatan Kelembagaan dan Regulasi

Pencegahan dan Penanggulangan Bencana a.l Kebakaran Hutan

Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria Kepastian Hukum dan Legalisasi atas Tanah Obyek Reformas Agraria ReformasiPemberdayaan Masyarakat dalam Agraria Penggunaan, Pemanfaatan, dan Produksi atas TORA Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah 8

SINKRONISASI DAN SINERGI KEGIATAN TAHUN 2018 1. Percepatan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMND 2015-2019; 2. Setiap program dan kegiatan mempunyai TARGET KINERJA yang BENAR-BENAR JELAS, TERUKUR dan BERKAITAN LANGSUNG dengan 1) AKSELERASI (PERCEPATAN) peningkatan PRODUKSI, NILAI TAMBAH dan PENDAPATAN MASYARAKAT dan DAERAH 2) TRANSFORMASI (PERUBAHAN) KEHIDUPAN SOSIAL, EKONOMI dan BUDAYA MASYARAKAT DESA menjadi lebih MAJU, SEJAHTERA dan BERMARTABAT; 3. Sinkronisasi LOKASI, KELOMPOK SASARAN dan KEGIATAN dengan menggunakan pendekatan WILAYAH Papua, Maluku, Nusa tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera dan Jawa-Bali; 4. Pelaksanaan program dan kegiatan benar-benar memperhatikan KARAKTERISTIK SOSIAL, BUDAYA, dan EKONOMI DAERAH.

KRITERIA PEMILIHAN LOKASI ASPEK INTEGRASI KEWILAYAHAN

BOBOT 40%

SUB ASPEK Daerah Tertinggal Desa Tertinggal

INDEKS KOMPOSIT LOKASI PRIORITAS PENANGANAN 2018

Keterkaitan Kota-Desa Perbatasan Transmigrasi Rawan Bencana PERCEPATAN PENCAPAIAN OUTCOME RPJMN 2015-2019

60%

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN UTAMA PER LOKASI

Kemiskinan Pengangguran IPM Laju pertumbuhan IPM

IDENTIFIKASI INTERVENSI YANG DIPERLUKAN UNTUK MENJAWAB PERMASALAHAN

Legenda : KKD (RPJM 2015-2019) Katrans, PKTrans, PKP2Trans Desa Berkembang Tertinggal Daerah Tertinggal Non Dating Dating Dating Prioritas 2018

Lokasi Prioritas


Lokasi Prioritas


Lokasi Prioritas


Lokasi Prioritas


Lokasi Prioritas


Lokasi Prioritas


Lokasi Prioritas

CONTOH PERHITUNGAN INDEKS KOMPOSIT IDENTITAS Nama Provinsi PAPUA PAPUA PAPUA PAPUA

PAPUA PAPUA PAPUA PAPUA BARAT MALUKU

Kewilayahan Peringka Dati Daerah Desa Indeks indeks t ng Perbata Transmi (IRBI NamaKab Terting tertingg KKD Wilaya rank wilayah keterting Prio san grasi 2013) gal al h (std) galan 2018 Yahukimo 121 1 1 0,99 0 0 0 1 0,62 15 56,94 Deiyai 107 1 1 1,00 0 0 0 0 0,50 47 45,70 Nduga 120 1 1 1,00 0 0 0 0 0,50 48 45,70 Lanny Jaya 116 1 1 0,99 0 0 0 0 0,50 54 45,57 Pegunungan 118 1 1 0,99 0 Bintang 1 0 0 0,62 16 56,87 Puncak 115 1 1 1,00 0 0 0 0 0,50 49 45,70 Intan Jaya 113 1 1 1,00 0 0 0 0 0,50 50 45,70 Teluk 89 1 1 0,89 0 Wondama 0 0 1 0,60 22 54,72 Maluku Barat 105 1 1 0,80 0 Daya 1 0 1 0,70 6 64,06

NUSA TENGGARA Sabu Raijua TIMUR Kepulauan MALUKU Aru PAPUA Puncak Jaya Mamberamo PAPUA Raya PAPUA Raja Ampat BARAT Mamberamo PAPUA Tengah PAPUA Teluk Bintuni BARAT PAPUA Yalimo PAPUA Supiori PAPUA Tambrauw BARAT PAPUA Jayawijaya

104

1

1

0,44

0

86

1

1

0,97

0

112

1

1

0,99

0

102

1

1

0,99

0

98

1

1

0,88

1

110

1

1

1,00

0

97

1

1

0,84

0

109 92

1 1

1 1

0,99 0,53

0 0

119

1

1

0,97

0

108

1

1

0,93

0

1

0

1

0,61

20

55,72

1 0

0 0

1 0

0,74 0,50

4 57

67,77 45,40

0

0

1

0,62

17

56,79

1

0

1

0,85

2

77,24

0

0

0

0,50

51

45,70

0 0 1

0 0 0

1 0 0

0,59 0,50 0,51

27 58 45

53,55 45,39 46,30

0 0

0 0

0 0

0,49 0,48

60 64

44,94 44,17

SDM

0,55 5,64 2,70 1,20

41,26 45,74 33,38 41,97

46,63 48,28 25,47 44,18

24,22 22,57 45,38 26,67

Rata-rata Laju Peningkat an IPM 0,03 0,01 0,05 0,01

2,72

31,55

40,91

29,94

0,96 0,39

38,74 41,34

39,41 44,35

2,83

37,44

3,73 7,76

TPT

IPM Kemiski IPM normali nan sasi

INDIKATOR KETERTINGGALAN Indeks indeks Karakter Indeks Kompo Ekono Infrastr Aksesib SDM Rank SDM KKD istik SDM sit mi uktur ilitas (Std) Daerah 26,78 29,45 28,49 27,85

44,47 48,91 47,31 46,25

1 2 3 4

49,46 47,63 46,66 45,98

0,03

23,71 39,38

5

46,38

31,44 26,50

0,03 0,03

27,39 45,49 27,36 45,43

6 7

45,57 45,54

56,64

14,21

0,01

22,74 37,77

8

44,55

31,58

58,64

12,21

0,01

19,47 32,32

9

45,02

33,17

53,28

17,57

0,02

22,27 36,99

10

44,48

5,19

28,64

60,50

10,35

0,01

17,77 29,51

11

44,81

0,89

37,45

44,87

25,98

0,03

25,37 42,13

12

43,44

3,15

29,71

48,29

22,56

0,01

21,02 34,91

13

43,66

5,59

20,94

61,23

9,62

0,01

13,81 22,93

14

44,65

1,43

35,54

43,55

27,30

0,02

24,84 41,24

15

43,02

6,87

36,66

61,09

9,76

0,01

21,92 36,39

16

43,25

0,05 10,75

35,88 39,25

44,32 60,09

26,53 10,76

0,03 0,01

24,58 40,82 24,11 40,03

17 18

42,65 42,54

1,17

38,11

49,77

21,08

0,02

24,52 40,72

19

42,41

0,06

39,48

54,18

16,67

0,01

23,92 39,72

20

41,50

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √

√ √ √

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√ √

√ √

√ √

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√ √ √

√ √

√

√ √

√ √

√ √

√ √ √ √

√

√ √ √

√ √ √

√

√

√

√

√

√ √

√

√ √

√ √

√

√

√ √

√ √

√ √ √

MANAJEMEN ASSET DESA, KAWASAN DAN DAERAH

PROSES KAPITALISASI ASSET V4

Agunan Bank, Non Bank, IPO, Pasar Modal

V3

V2

V1

• • • •

Sumber: Dr. Ir. Son Diamar. Program Percepatan Pembangunan Ekonomi 2010-2014: Sektor Rill Berbasis SDA dan Kemaritiman

Kredit/Dana Investasi

Sertifikat Hak Guna

Konstruksi/ Investasi

Izin Penggunaan

TANAH MENTAH Belum Terolah/Kosong Tanpa Prasarana dan Sarana Rendah Aksesibilitas Murah tapi tidak produktif

V5

V6

TANAH MATANG

PERUBAHAN VALUE (V1-V7)

• • • •

Siap Bangun dan Bangunan Tersedia Prasarana dan Sarana Tinggi Aksesibilitas Mahal dan Produktif

V7

REORIENTASI MANAJEMEN BUSINESS AS USUAL

PERCEPATAN DAN PEMBERDAYAAN

1. OBYEK USAHA: DICARI DAN DIUSULKAN OLEH SWASTA, PEMERINTAH PASIF

1. OBYEK USAHA: DIINVENTARISASI PEMERINTAH DIBANTU SWASTA, DAN LSM-PEMERINTAH AKTIF

2. IZIN, SERTIFIKASI DAN PRASARANA: DARI PEMERINTAH DAN PEMDA

2. IZIN, SERTIFIKASI DAN PRASARANA DARI PEMERINTAH DAN PEMDA DALAM BENTUK PAKET PLUS INSENTIF FISKAL DAN MONETER

3. MODAL: SWASTA-BANK, DLL

3. MODAL: DIFASILITASI NEGARA DARI BANK, DLL

4. SAHAM: SWASTA 100%

4. SAHAM: SWASTA PENGELOLA 20%

5. MANFAAT: PEKERJA HANYA DAPAT UMR, RAKYAT/ULAYAT DAPAT CSR, PEMERINTAH DAN PEMDA DAPAT PAJAK DAN RETRIBUSI

5. MANFAAT: PEKERJA, RAKYAT/ULAYAT, PEMDA PROVINSI, DAN PEMDA KABUPATEN/KOTA MASING-MASING DAPAT 20%

6. SPORADIS, TIDAK TERARAH, TIDAK TERKENDALI DAN MERUSAK LINGKUNGAN

6. MASSAL, TERARAH, TERKENDALI, LEMBAGA MONEV/PEMANTAU INDEPENDEN DAN MENJAGA LINGKUNGAN


SKEMA PENDANAAN: Kapitalisasi Asset SDA PARLEMEN BANK

PEMERINTAH

Bayar Modal+ Bunga

PILIH PENGELOLA

3

PEMEIRNTAH KABU/KOTA

PENGELOLA

20%

4 20% RENCANA USAHA

2

1

PEKERJA

ASSET DAERAH SDA

6

20%

KEUNTUNGAN

20% 20%

5 INVENTARISASI

PEMERINTAH PROVINSI

OPERASI

KEBUN, TAMBANG, WISATA

REVENUE

RAKYAT SETEMPAT/ ULAYAT


TERIMA KASIH

23

LANGKAH-LANGKAH

• Harmonisasi: (1) regulasi, (2) Tata ruang dan lahan, (3) struktur dan manajemen kawasan; (4) data, teknologi informasi dan pengetahuan, (5) skema pembiayaan sesuai standar global, (6) prasarana dan saranaTime frame dan kepastian • Benchmarking: (1) best practices, (2) persyaratan dasar, (3) kemitraan dan kerjasama Penajaman Master Plan Pengembanga Kawasan Perdesaan.

LANGKAH-LANGKAH • Manajemen kawasan perdesaan: (1) orientasi organisasi, (2) struktur dan SDM, (3) rencana aksi, (4) Key performance indicators) Penajaman Rencana Strategis dan Aksi. • Penguataan koordinasi antarpemangku kepentingan: (1) masyarakat, (2) pekerja, (3) Pemerintah Kabupaten, (4) Pemerintah Provinsi, (5) Pemerintah Pusat (Bappenas, Kemendes, Kemenkeu, Kemenko Perekonomian, Kementerian BUMN, Kementerian Perhububungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, dan lainnya, (6) Perguruan Tinggi Standar dan manajemen pengetahuan, dan (7) Swasta Penegasan kewenangan, dan mekanisme cost and profit sharing.

JEPANG INDONESIA

Recommend Documents